BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk
simpanan,
dan
menyalurkan
kepada
masyarakat
dalam
rangka
meningkatkan taraf hidup rakyat banyak (Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan). Industri perbankan memegang peranan penting bagi pembangunan di bidang ekonomi.
Bank memiliki peran sebagai financial
intermediary antara unit-unit lain yang mengalami kelebihan dana (surplus unit) dan kekurangan dana (defisit unit).
Melalui bank kelebihan tersebut dapat
disalurkan kepada pihak-pihak yang memerlukan sehingga memberikan manfaat pada kedua belah pihak. Dalam perekonomian, sebagai lembaga keuangan, bank mempunyai dua peran yaitu sebagai transmisi dan sebagai lembaga perantara. Fungsi yang disebut pertama berkaitan peranan lembaga keuangan dalam mekanisme pembangunan dalam agen-agen ekonomi sebagai akibat adanya transaksi diantara mereka. Sebagai contoh Bank Indonesia yang mencetak uang sebagai alat pembayaran yang sah, ini dimaksudkan untuk mempermudah transaksi diantara masyarakat dalam perekonomian Indonesia. Demikian juga bank-bank umum menerbitkan cek dimaksudkan untuk memudahkan transaksi yang dilakukan nasabah disisi lain, fungsi kedua dari lembaga keuangan berkaitan erat dengan fasilitas /kemudahan mengenai aliran dana dari mereka yang kelebihan dana (penabung) kepada yang kekurangan dana (peminjam) dalam hal ini, lembaga keuangan
Universitas Sumatera Utara
adalah sebagai broker, pialang/deealer dalam berbagai aktiva (asset) yang berperan untuk meningkatkan efisiensi kedua belah pihak (save and borrower). Mereka dapat membantu memindahkan/menyalurkan dana dari pemilik dana (Lenders) kepada peminjam yang tidak terbatas dan tidak dikenal oleh pemilik dana, dengan biaya transaksi dan informasi yang relatif rendah dibandingkan bila mereka sendiri harus mencari dan melakukan transaksi langsung. Berdasarkan kepemilikannya bank 5 jenis yaitu, bank milik pemerintah, bank milik swasta nasional, bank milik koperasi, bank milik asing dan bank milik campuran. Pada penelitian ini akan dibahas bank milik pemerintah. Bank milik pemerintah adalah bank yang akte pendirian maupun modal bank ini sepenuhnya dimiliki oleh pemerintah indonesia, sehingga seluruh keuntungan bank ini dimiliki oleh pemerintah pula. Contohnya adalah Bank Negara Indonesia (BNI), Bank Rakyat Indonesia (BRI), Bank Tabungan Negara (BTN) , dan Bank Mandiri. Disamping itu terdapat pula Bank Pemerintah Daerah (BPD) terdapat di daerah tingkat I dan tingkat II masing-masing propinsi. Modal BPD sepenuhnya dimiliki oleh pemda masing-masing tingkatan. Ada 26 Bank Pemerintah Daerah di Indonesia, yaitu:
Universitas Sumatera Utara
Tabel 1.1 Nama-nama Bank Pembangunan Daerah di Indonesia No 1 2 3 4 5 6 7
Nama Bank Bank BJB Bank JATIM Bank KALTIM Bank JATENG Bank RIAU KEPRI Bank PAPUA BankBPD ACEH
No 14 15 16 17 18 19 20
Nama Bank Bank KALBAR Bank NTT BankBPD KALSEL Bank SULUT Bank BPD DIY Bank NTB Bank PEMBANGUNAN KALTENG 8 Bank SUMUT 21 Bank JAMBI 9 Bank SUMSEL BABEL 22 Bank SULTRA 10 Bank BPD BALI 23 Bank LAMPUNG 11 Bank DKI 24 Bank MALUKU 12 Bank SULSELBAR 25 Bank BENGKULU 13 Bank NAGARI 26 Bank SULTENG Sumber: Majalah Infobank (Januari 2013) Bank Pembangunan Daerah (BPD) turut serta dalam menggerakkan roda perekonomian daerah. Dikatakan demikian karna BPD sebagai pemegang kas daerah dalam kegiatannya berfungsi melakukan pembiayaan bagi pelaksanaan usaha kecil, kredit mikro dan sebagainya. Pasal 3 Keputusan Menteri Dalam Negeri (Kepmendagri) Nomor 62 Tahun 1999 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Bank Pembangunan Daerah (BPD) menjelaskan lebihlanjut mengenai fungsi perbankan daerah. Perbankan daerah mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan daerah dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat. Bank Pembangunan Daerah juga menjadi penyimpan kas daerah serta salah satu sumber pendapatan asli daerah (PAD)
Universitas Sumatera Utara
BPD adalah perbankan di mana lebih dari lima puluh persen sahamnya milik pemerintah daerah. Potensi daerah dapat diangkat melalui bantuan modal usaha dari BPD. Lingkup BPD relatif kurang luas karena umumnya hanya melayani kebutuhan dana tingkat Propinsi, Kotamadya, maupun Kabupaten. Kantor cabang
BPD juga sedikit, hanya sebagian kecil saja yang mampu
membuka kantor cabang di Propinsi lain. Di era otonomi daerah seperti saat ini, peran Bank Pembangunan Daerah (BPD) memiliki potensi yang sangat besar, sebagai akselerator sekaligus mendinamisasi perekonomian yang bertujuan untuk menggerakkan pembangunan di daerah. Selama ini selain sebagai bank komersial, BPD dibebani fungsi sebagai agen pendorong pembangunan daerah (regional agent of development). BPD dituntut tetap memainkan peran dalam memberikan fasilitas dana pembangunan daerah, baik proyek investasi maupun modal kerja. Namun, di sisi lain, sebagai bagian dari kebijakan perbankan nasional, BPD juga wajib mengikuti regulasi yang ditentukan Bank Indonesia (BI). BPD dalam kerangka ikut berpartisipasi mendorong dan memfasilitasi stimulus fiskal setidaknya harus berkonsentrasi pada beberapa hal, antara lain: 1) berspesialisasi pada sektor yang menguntungkan atau potensial di daerah tersebut atau sektor yang terkait proyek-proyek pemda, 2) mulai memfokuskan usaha pada pembiayaan KMK dan KI, dan 3) memberikan proporsi kredit yang cukup besar bagi usaha mikro, kecil, dan menengah
(UMKM),
termasuk
di
dalamnya
penyederhanaan
proses
administratifnya. Perlu juga dikaji,
Universitas Sumatera Utara
4) penerapan linkage program dan skema penjaminan untuk UMKM yang kesulitan dalam persyaratan pengajuan kredit. Efisiensi merupakan salah satu parameter kinerja yang secara teoritis merupakan salah satu kinerja yang mendasari seluruh kinerja sebuah organisasi. Kemampuan menghasilkan output yang maksimal dengan input yang ada merupakan ukuran kinerja yang diharapkan. Pada saat pengukuran efisiensi dilakukan, bank dihadapkan pada kondisi bagaimana mendapatkan tingkat output yang optimal dengan tingkat input yang ada, atau mendapatkan tingkat input yang minimum dengan tingkat output tertentu. Dengan diidentifikasikannya alokasi input dan output, dapat dianalisa lebih jauh untuk melihat penyebab ketidakefisiensian. Efisiensi dalam dunia perbankan adalah salah satu parameter kinerja yang cukup populer, banyak digunakan karena merupakan jawaban atas kesulitankesulitan dalam menghitung ukuran-ukuran kinerja perbankan. Sering kali, perhitungan tingkat keuntungan menunjukkan kinerja yang baik, tidak masuk dalam kriteria “sehat” atau berprestasi dari sisi peraturan. Sebagaimana diketahui, industri perbankan adalah industri yang paling banyak diatur oleh peraturanperaturan yang sekaligus menjadi ukuran kinerja dunia perbankan Capital Adequacy Ratio (CAR), Reserve Requirement, Legal Lending Limit dan kredibilitas para pengelola bank adalah contoh peraturan-peraturan yang sekaligus menjadi kriteria kinerja di dunia perbankan. Selain itu pengukuran efisiensi perbankan dapat dilakukan dengan 3 pendekatan lainnya yaitu ; Data
Universitas Sumatera Utara
Envelopment Analysis (DEA), Stochastic Frontier Approach (SFA), dan Distribution Free Approach (DFA). Dengan demikian diharapkan BPD menjadi garda terdepan pembangunan ekonomi daerah untuk mendukung program pemerintah menciptakan lapangan kerja sehingga dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat daerah yang secara kolektif akan menurunkan tingkat kemiskinan secara nasional dan meningkatkan kesejahteraan bangsa. Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk meneliti dengann judul Analisis Efisiensi Bank Pemerintah Daerah di Indonesia. 1.2 Rumusan Masalah Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1. Apakah pengaruh CAR ( Capital Adequacy Ratio) terhadap BOPO (Biaya Operasional Terhadap Pendapatan Operasional) BPD di Indonesia. 2. Apakah pengaruh NIM (Net Interest Margin) terhadap BOPO (Biaya Operasional Terhadap Pendapatan Operasional) BPD di Indonesia. 3. Apakah pengaruh ROA (Return On Average Asset) terhadap BOPO (Biaya Operasional Terhadap Pendapatan Operasional) BPD di Indonesia. 1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian Tujuan penelitian ini adalah: 1. Untuk mengetahui pengaruh CAR ( Capital Adequacy Ratio) terhadap terhadap BOPO (Biaya Operasional Terhadap Pendapatan Operasional) BPD di Indonesia.
Universitas Sumatera Utara
2. Untuk mengetahui pengaruh NIM ( Net Interest Margin) terhadap terhadap BOPO (Biaya Operasional Terhadap Pendapatan Operasional) BPD di Indonesia. 3. Untuk mengetahui pengaruh ROA (Return On Asset) terhadap terhadap BOPO (Biaya Operasional Terhadap Pendapatan Operasional) BPD di Indonesia. Adapun manfaat penelitian ini adalah: 1. Untuk memberikan informasi kepada masyarakat terutama nasabah Bank pemerintah Daerah (BPD) di Indonesia. 2. Penelitian ini juga bermanfaat bagi Bank Pemerintah Daerah (BPD) yang ada di Indonesia sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan. 3. Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan perbandingan dan informasi dalam melakukan penelitian masa yang akan datang.
Universitas Sumatera Utara
