1
BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang Penelitian Beberapa tahun terakhir ini telah terjadi berbagai konflik sosial baik secara intern maupun ekstern, oleh karena itu, telaah ulang dan reformasi pemahaman terhadap sikap dan pemaknaan manusia terhadap agama dan kehidupan perlu di kedepankan. Kehidupan dimasa depan, globalisasi sebagai karakteristiknya, telah mengantarkan umat manusia pada kehidupan yang menitikberatkan mereka untuk saling bekerjasama disuasana yang penuh kesetaraan. Perbedaan pendapat yang melahirkan konflik, selain bertentangan dengan jiwa dan nilai-nilai universal dari nilai-nilai agama, juga tidak akan pernah menyelesaikan persoalan. Alih-alih menyelesaikan persoalan dengan tuntas, kekerasan akan menyulitkan atau menimbulkan konflik-konflik berikutnya. Kepedulian dan tuntutan akan kehidupan yang penuh kedamaian dan kesejahteraan serta lingkungan yang lestari, merupakan dambaan setiap manusia dan masyarakat yang berperadaban. Tuntutan akan hal ini merupakan suatu keniscayaan, sebab perdamaian sangat dibutuhkan dalam pengembangan peradaban manusia. Maka studi agama sangat penting untuk mengembangkan pemahaman dan menekankan akan persamaan nilai luhur pada setiap agama dengan teologi yang lebih peduli dengan persoalan-persoalan lingkungan hidup,
2
etika sosial dan masa depan kemanusiaan yang menonjolkan sisi kesadaran spritualitas. Studi agama juga perlu menolak absolutisme, namun justru sebaliknya perlu mengembangkan deabsolutizing truth atau reatively absolute.1 Kehidupan beragama di Indonesia tercermin dalam eksistensi enam agama besar (Islam, Kristen Katolik, Protestan, Hindu, Budha dan Kong Hu Chu). Agama-agama itu merupakan potensi dan kekayaan yang utama bagi pembinaan mental dan spiritual bangsa. Karena setiap agama mengajarkan umatnya untuk hidup rukun.2 Kerukunan merupakan nilai yang terdapat dalam setiap ajaran agama maupun aktivitas sosialnya. Kerukunan merupakan nilai yang universal dan setiap manusia harus dan memiliki kepentingan untuk merealisasikan kerukunan tersebut. Oleh sebab itu, semua manusia lewat agamanya berusaha untuk mengadakan kerjasama, baik intern maupun ekstern demi mewujudkan kerukunan umat beragama. Kerukunan umat beragama merupakan hubungan sesama umat beragama yang dilandasi toleransi, saling pengertian, saling menghormati, menghargai kesetaraan dalam pengamalan ajaran agamanya dan kerjasama dalam kehidupan
1
Kamaruddin Hidayat dan Wahyuni Nafis, Agama Masa Depan; Perspektif Filsafat Perennial (Jakarta: Paramadina, 1995) 117-118. 2
Sudjangi, Profil Kerukunan Hidup Umat Beragama, Seri 2 (Jakarta: Depertemen Agama RI, 1996), 38.
3
bermasyarakat, berbangsa dan bernegara berdasarkan Pancasila dan Undangundang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.3 Dalam mewujudkan kerukunan umat beragama, pemerintah menerbitkan Peraturan Bersama Mentri Agama dan Mentri Dalam Negeri Nomor: 9 dan 8 tahun 2006 tanggal 21 Maret 2006, tentang pelaksanaan tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadah.4 Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) kota Pekanbaru dibentuk atas dasar peraturan bersama diatas, FKUB ini berusaha untuk merajut dan menjaga kerukunan antar umat beragama di Kota Pekanbaru. Peran dan fungsi FKUB sangat diperlukan dalam pembangunan sekarang ini. Kota Pekanbaru merupakan Ibu Kota Provinsi Riau yang memiliki keragaman etnis, budaya dan bahasa, ini semua tentu saja diiringi oleh beragamnya agama (Islam, Kristen Kahtolik, Kristen Protestan, Hindu, Budha, dan Kong Hu Chu). Mayoritas penduduk Kota Pekanbaru bearagama Islam dan selebihnya beragama Kristen Khatolik, Kristen Protestan, Hindu, Budha dan Kong Hu Chu. Dengan latar belakang agama masyarakat yang berbeda ini sangat besar peluangnya akan terjadi gesekan atau konflik. Oleh sebab itu, pemerintah membentuk FKUB untuk mengatasi dan mencegah terjadinya konflik atau gesekan tersebut.
3
Peraturan bersama mentri agama dan mentri dalam negri nomor 9 dan 8 tahun 2006 (Pekanbaru: Forum Kerukunan Umat Beragama, 2012), III. 4
Ibid.
4
Dari penjelasan di atas, penulis tertarik untuk meneliti persoalan tersebut, dan ingin mengadakan
penelitian yang lebih mendalam lagi dengan judul
“PERANAN FORUM KERUKUNAN UMAT BERGAMA (FKUB KOTA PEKANBARU)
DALAM
MEWUJUDKAN
KERUKUNAN
UMAT
BERAGAMA DI KOTA PEKANBARU”.
1.2 Rumusan Masalah 1. Bagaimana Peranan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB Kota Pekanbaru) dalam mewujudkan kerukunan umat beragama di Kota Pekanbaru? 2. Apa saja kendala yang dihadapi FKUB Kota Pekanbaru dalam mewujudkan kerukunan umat beragama di Kota Pekanbaru?
1.3 Tujuan Dan Kegunaan Penelitian 1.3.1 Tujuan Penelitian a. Untuk mengetahui bagaimana peranan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB Kota Pekanbaru) dalam mewujudkan kerukunan Umat beragama di Kota Pekanbaru. b. Untuk mengetahi kendala yang dihadapi FKUB Kota Pekanbaru dalam mewujudkan kerukunan umat beragama di Kota Pekanbaru.
5
1.3.2. Kegunaan Penelitian a. Teoretis Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiaran terhadap perkembangan teori-teori dan khasanah tentang konsep-konsep ilmu pengetahuan dalam bidang sosiologi khususnya sosiologi agama. b. Praktis Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan rujukan bagi pengambil kebijakan dalam membina kehidupan antar umat beragama dan juga dapat dijadikan sebagai bahan rujukan dalam membina kerukunan umat beragama.
1.4 Kerangka Teoretis Cara memahami keberagamaan sebagai energi pemberdayaan dan demokrasi masyarakat memiliki teori pada pemikiran Peter Berger dan Richar Neuhauss ”mediating structures” atau peran institusi-institusi mediasi dalam proses pemberdayaan dan demokrasi.5 Mereka sepakat bahwa insitusi-institusi mediasi yang konkrit dapat meliputi kelompok ketetanggaan, agama, etnis, keluarga dan kelompok keswadayaan (termasuk kelompok kepentingan) dapat dimanfaatkan sebagai proses pemberdayaan (empowering) masyarakat dalam rangka menghadapi realitas makro atau kebijakan publik. Individu-individu akan merasa tidak berdaya (powerless) dalam menyalurkan aspirasinya bila berdiri sebagai person dalam menghadapi negara dan kebijakan-kebijakannya yang 5
Peter Berger dan Richard J Neuhauss, To Empower People: The Role of Mediating Structures in Public Policy, (American Enterprise Institute For Public Policy Research, Wasingthon), 19.
6
impersonal.
Mereka
akan
merasa
lebih
berdaya
kalau
menyalurkan
kepentingannya lewat institusi-institusi mediasi karena dalam institusi itu sifat personal masih diakui atau masih ada pengakuan terhadap identitas person, sedangkan realitas publik sangat impersonal. Berdasarkan kerangka berfikir seperti itu, maka elemen-elemen yang ada dalam keberagamaan juga merupakan institusi-institusi mediasi yang dapat dimanfaatkan sebagai pemberdayaan dalam rangka demokratisasi politik. Kerukunan umat beragama akan tercipta bukan karena kemajemukan agama yang merupakan sunnatullah, dan bukan dikondisikan oleh kualitas pemahaman, penghayatan dan aktualisasi keberagamaan masing-masing pemeluk agama yang bersangkutan. Dalam kasus di Indonesia, masih perlu diupayakan peningkatan kualitas keberagamaan yang selama ini aspek emosional sebagian besar pemeluk agama masih dominan. Kerukunan umat bergama adalah keadaan hubungan sesama umat beragama yang dilandasi toleransi, saling pengertian, saling menghormati, menghargai kesetaraan dalam pengamalan ajaran agamanya dan kerjasama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pemeliharaan kerukunan umat beragama adalah
7
upaya bersama umat beragama dan pemerintah dalam bidang pelayanan, pengaturan dan pemberdayaan umat beragama.6 Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) adalah forum yang dibentuk oleh masyarakat dan difasilitasi oleh pemerintah dalam rangka membangun, memelihara dan memberdayakan umat beragama untuk kerukunan dan kesejahteraan. Untuk lebih jelasnya lihat skema berikut ini.
Pemerintah
FKUB
Ormas keagamanan (masyarakat)
Sikap/prilaku
Kerukunan umat beragama akan terwujud jika 2 komponen yakni pemerintah dan masyarakat saling berinteraksi dengan baik, karena ini akan melahirkan sebuah sikap dari penganut agama yang bersangkutan. Forum kerukunan umat beragama dibentuk ditingkat propinsi dan kabupaten/kota. Pembentukan FKUB dilakukan oleh masyarakat dan difasilitasi oleh pemerintah daerah. Tugas-tugas dari FKUB propinsi adalah : a. Melakukan dialog dengan pemuka agama dan tokoh masyarakat b. Menampung aspirasi ormas keagamaan dan aspirasi masyarakat 6
Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan 8 Tahun
2006.
8
c. Menyalurkan aspirasi ormas keagamaan dan masyarakat dalam bentuk rekomendasi sebagai bahan kebijakan gubernur d. Melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan dan kebijakan dibidang keagamaan yang berkaitan dengan kerukunan umat beragama dan pemberdayaan masyarakat.7
Sedangkan FKUB kabupaten/kota mempunyai tugas : a. Melakukan dialog dengan pemuka agama dan tokoh masyarakat b. Menampung aspirasi ormas keagamaan dan aspirasi masyarakat c. Menyalurkan aspirasi ormas keagamaan dan masyarakat dalam bentuk rekomendasi sebagai bahan kebijakan bupati/walikota d. Melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan dan kebijakan dibidang keagamaan yang berkaitan dengan kerukunan umat beragama dan pemberdayaan masyarakat. e. Memberikan rekomendasi tertulis atas permohonan pendirian rumah ibadah.8
7
Ibid.
8
Ibid.
