BAB I PENDAHULUAN
A. LATAR BELAKANG MASALAH Indonesia merupakan negara kepulauan yang kaya dengan hasil bumi, baik itu perkebunan, pertanian, pertambangan, dan lain sebagainya. Kekayaan yang dimiliki oleh bangsa Indonesia ini dikuasai oleh Negara dan diusahakan untuk kemakmuran rakyat Indonesia, hal ini sesuai dengan ini Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Salah satu perusahaan negara yang diberi tugas untuk mengelolah kekayaan negara khususnya di bidang pertambangan adalah PT. Pertamina Persero. Perusahaan Negara Pertambangan Minyak dan Gas Nasional (P.N. Pertamina) yang didirikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1968 Lembaran Negara Nomor 44 Tahun 1968 sampai berlakunya Undang-Undang No 8 Tahun 1971 adalah salah satu Perusahaan Negara yang ditugaskan untuk menampung dan melaksanakan semua kegiatan pengusahaan minyak dan gas bumi di Indonesia, yang pada waktu itu telah berkembang dan telah mencapai suatu tingkat kesatuan usaha yang meliputi berbagai cabang pengusahaan minyak dan gas bumi yang merupakan suatu perusahaan minyak negara yang terintegrasi di Indonesia. Minyak dan gas bumi merupakan sumber daya alam strategis tidak terbarukan yang dikuasai oleh negara serta merupakan komoditi vital yang menguasai hajat hidup orang banyak dan mempunyai peranan penting dalam perekonomian nasional sehingga pengelolaannya harus dapat secara maksimal memberikan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat.
Disamping itu, kegiatan usaha minyak dan gas bumi mempunyai peranan penting dalam memberikan nilai tambah secara nyata kepada pertumbuhan ekonomi nasional yang meningkat dan berkelanjutan. Hal ini sejalan dengan semakin meningkatnya pelaksanaan pembangunan dan hasil-hasil yang dicapai dimana produktivitas dan efisiensi seluruh kekuatan ekonomi nasional perlu ditingkatkan lagi, sehingga peran dan sumbangannya dalam pembangunan dapat memberikan hasil yang optimal bagi peningkatan kesejahteraan rakyat. Prinsip-prinsip dasar yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1971 adalah sebagai berikut: 1.
Pertamina didirikan untuk menjalankan pengusahaan minyak dan gas bumi meliputi kegiatan eksplorasi, eksploitasi, pemurnian, dan pengolahan, pengangkutan dan penjualan, dan bidang-bidang lain sepanjang masih ada hubungannya dengan pertambangan minyak dan gas bumi.
2.
Untuk maksud di atas, kepada pertamina diberikan kuasa pertambangan atas seluruh wilayah hukum pertambangan Indonesia, sepanjang mengenai pertambangan minyak dan gas bumi.
3.
Dengan pertimbangan tertentu, Pertamina dapat bekerjasama dengan pihak lain dalam menjalankan pengusahaan eksplorasi dan eksploitasi pertambangan minyak dan gas bumi dalam bentuk kontrak Production Sharing
4.
Diaturnya struktur perusahaan, permodalan, kepengurusan, dan pembukuan sedemikian rupa sehingga dapat menjamin penyelenggaraan pengusahaan pertambangan minyak dan gas bumi sesuai dengan semangat perundang-undangan yang berlaku.
Wewenang yang besar diberikan Negara kepada PT. Pertamina harus juga diimbangi dengan adanya suatu kontribusi secara langsung kepada masyarakat sekitar sebagai dampak dari kegiatan yang dilakukan. Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas mengatur mengenai Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan perseroan (CSR/Corporate Sosial Responsibility). Corporate Social responsibility (CSR) saat ini menjadi salah satu topik yang hangat dibicarakan, khususnya di kalangan bisnis. Tidak sedikit perusahaan-perusahaan raksasa maupun menengah, baik yang multinasional, nasional maupun domestik menyatakan bahwa CSR ini telah diimplementasikan dengan baik. Ada pihak yang berpendapat bahwa perusahaan hanya bertanggung jawab pada dampak yang timbul akibat bisnis yang dijalankan, baik langsung maupun tidak langsung, serta dapat memperngaruhi kelangsungan bisnis tersebut. Misalnya polusi, pembuangan limbah industri, atau kerusakan lingkungan (jalan, flora, fauna). Sedangkan dampak yang sosial, seperti perubahan norma-norma, gaya hidup, timbulnya pengangguran bukanlah tanggung jawab perusahaan. Dalam perjalanannya PT. Pertamina juga telah melaksanakan program yang diatur oleh Undang-Undang Perseroan Terbatas itu. Salah satu contoh kegiatan yang dilaksanakan oleh PT. Pertamina Persero adalah dengan melakukan berbagai program Corporate Social Resposibility ( CSR ) di berbagai bidang . PT Pertamina (Persero) pada tahun 2009 menyiapkan dana Rp120 miliar bagi program Corporate Social Responsibility (CSR) untuk kegiatan pendidikan, kesehatan, pelestarian lingkungan, perbaikan infrastruktur maupun bantuan untuk korban bencana alam . "Kami berusaha agar dana CSR tersebut bisa tersalurkan secara maksimal," kata Manajer
CSR PT Pertamina Rudi Sastiawan di sela-sela pemberian bantuan 1.000 paket sembako kepada korban banjir di Kecamatan Cepu, Kabupaten Blora, Jawa Tengah. (Antara News, pertamina siapkan 120 miliar rupiah untuk csr, http://www.antara.co.id/view/ di akses tanggal 17 november 2009) Dalam program Corporate Sosial Responsibility ini Pertamina bertujuan untuk menciptakan dan memelihara hubungan yang harmonis dengan lingkungan di sekitar daerah operasinya serta bekerja sama dengan Pemerintah untuk memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat. Pertamina memiliki komitmen untuk melaksanakan tanggung jawab Perusahaan di bidang sosial serta lingkungan sesuai dengan prinsip pengembangan lingkungan yang berkelanjutan.Di Pertamina, semua kegiatan dilaksanakan secara bertanggung jawab baik secara ekonomi, sosial maupun lingkungan. Program CSR ini dilakukan dengan misi untuk Mengimplementasikan komitmen perusahaan terhadap CSR untuk memberikan nilai tambah bagi stakeholders dalam upaya mendukung kemajuan perusahaan, serta untuk Mewujudkan kepedulian sosial PT Pertamina (Persero)
dan
kontribusi
perusahaan
berkelanjutan. (CSR Programs,
terhadap
pengembangan
masyarakat
yang
social responsibility & community development,
http://www.pertamina.com/index, diakses tanggal 16 November 2009) Setelah melihat misi dari program tanggung jawab sosial perusahaan atau Corporate Sosial Responsibility PT. Pertamina Persero, maka selanjutnya kita akan melihat tujuan dari program CSR tersebut, di mana program CSR tersebut bertujuan : 1.
Membangun hubungan yang harmonis dan menciptakan kondisi yang kondusif untuk mendukung pertumbuhan perusahaan
2.
Memberikan kontribusi dalam memecahkan permasalahan social
3.
Meningkatkan nilai dan budaya perusahaan yang terintegrasi dengan strategi bisnis perusahaan.
4.
Bagian dari upaya membangun citra dan reputasi perusahaan.
(CSR Programs, social responsibility & community http://www.pertamina.com/index, diakses tanggal 16 November 2009)
development,
Dari pelaksanaan tersebut terdapat pedoman-pedoman atau aturan-aturan yang diperhatikan oleh pihak perusahaan. Salah satu ketentuan yang harus diperhatikan oleh perusahaan dalam melaksanakan CSR diatur dalam Pasal 74 ayat (2) Undang-undang Perseroan Terbatas, yaitu Tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kewajiban perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya Persero yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatututan dan kewajaran. Dari uraian di atas penulis bermaksud melakukan penulisan hukum dengan judul ”TINJAUAN YURIDIS PENERAPAN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) DI PT. PERTAMINA PERSERO”. Berdasarkan penjelasan dari latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut: 1.
Bagaimanakah penerapan corporate social responsibility di PT. Pertamina Persero?
2.
Apakah kendala-kendala yang timbul dalam penerapan corporate social responsibility di PT. Pertamina Persero?
3.
Bagaimanakah cara mengatasi kendala-kendala yang timbul dalam penerapan corporate social responsibility di PT. Pertamina Persero?
B. KEASLIAN PENELITIAN Sepanjang penulis ketahui, penulisan hukum tentang tanggung jawab sosial perusahaan (Corporate Social Responsibility) pernah dilakukan oleh Kristian Hamadi pada tahun 2004. Penulisan hukum tersebut berjudul ”Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Penanaman Modal Asing Dalam Rangka Good Corporate Governance (Studi Kasus Pada PT. British Petroleum). Kristian Hamadi mengangkat masalah bagaimanakah bentuk program yang berkaitan dengan pelestarian lingkungan serta apa kontribusi pembangunan sosial/masyarakat di lokasi perusahaan yang dilakukan oleh PT. British Petroleum (PT. BP), dan bagaimanakah program untuk pelestarian budaya lokal yang juga harus mendapatkan perhatian dari perusahaan. Kesimpulan dari penulisan hukum tersebut adalah sebagian besar program PT. BP tidak sejalan dengan kenyataan yang terjadi di lapangan sehingga hal ini akan berdampak negatif bagi kinerja PT. BP di kemudian hari. Program yang berkaitan dengan pelestraian budaya dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan sehingga prinsip Good Corporate Governance (GCG) yang dijalankan berdampak positif bagi perusahaan. Dalam kesempatan ini, penulis mengajukan penulisan yang berjudul Tinjauan Yuridis Penerapan Corporate Social Responsibility (CSR) di PT. Pertamina Persero. Penulis mengangkat
permasalahan
mengenai
Bagaimanakah
penerapan
corporate
social
responsibility di PT. Pertamina Persero, Apakah kendala-kendala yang timbul dalam penerapan corporate social responsibility di PT. Pertamina Persero, dan Bagaimanakah cara mengatasi kendala-kendala yang timbul dalam penerapan corporate social responsibility di PT. Pertamina Persero.
Dengan demikian penulisan hukum ini berbeda dengan penulisan hukum sebelumnya, sehingga dapat dikatakan merupakan penulisan hukum asli.
C. MANFAAT PENELITIAN Dengan penelitian ini diharapkan akan memberi manfaat sebagai berikut: 1.
Penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi perkembangan Ilmu Hukum pada umumnya, dan bidang Hukum Dagang atau pun Bisnis pada khususnya;
2.
Memberi sumbangan pemikiran yang dapat dijadikan literatur khususnya mengenai penerapan corporate social responsibility;
3.
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam menyelesaikan permasalahan yang timbul dalam ruang lingkup penerapan corporate social responsibility;
D. TUJUAN PENULISAN Tujuan yang hendak dicapai dari penulisan tesis ini adalah sebagai berikut:
1.
Untuk mengetahui bagaimana penerapan corporate social responsibility di PT. Pertamina Persero.
2.
Untuk mengetahui kendala-kendala yang timbul dalam penerapan corporate social responsibility di PT. Pertamina Persero.
3.
Untuk mengetahui cara mengatasi kendala-kendala yang timbul dalam penerapan corporate social responsibility di PT. Pertamina Persero serta penerapannya terkait undang-undang dan peraturan hukum di Indonesia.
