1
BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Bahwa sesuai dengan amanat luhur Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu mewujudkan bangsa Indonesia yang adil dan makmur maka perlu untuk melaksanakan pembangunan ekonomi secara merata serta berkesinambungan dalam segala aspek. Untuk tercapai pembangunan ekonomi tersebut maka dalam pelaksanaannya diperlukan keserasian, keselarasan dan kesinambungan unsur-unsur pemerataan pembanguan pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional. Sejalan dengan makin meningkatnya pelaksanaan pembangunan maka produktivitas dan efisiensi seluruh kekuatan ekonomi nasional perlu ditingkatkan pembangunan
lagi,
sehingga
dapat
peran
memberikan
dan
sumbangannya
kontribusi
yang
optimal
dalam bagi
peningkatan kesejahteraan masyarakat. Hal tersebut dapat dicapai dengan terpenuhinya beberapa persyaratan yaitu lembaga keuangan yang sehat, pasar keuangan yang stabil, dan didukung dengan sistem hukum yang baik sehingga mampu memberikan perlindungan dan memayungi semua kebutuhan pengaturan masyarakat.
2
Lembaga-lembaga
keuangan
yang
berkiprah
dalam
sistem
keuangan berada dalam kondisi sehat dan stabil, dalam pengertian bahwa lembaga-lembaga tersebut diyakini dapat memenuhi seluruh kewajibannya tanpa dukungan atau bantuan pihak luar (eksternal. Pentingnya kesehatan lembaga keuangan, khususnya perbankan, dalam penciptaan sistem keuangan yang sehat mempunyai beberapa alasan antara lain:1 1. Keunikan karakteristik perbankan yang rentan terhadap serbuan masyarakat yang menarik dana secara besar-besaran (cash flow/bank runs) sehingga berpotensi merugikan deposan dan kreditor bank; 2. Penyebaran kerugian di antara bank-bank sangat cepat melalui contagion effect sehingga berpotensi menimbulkan sistem problem; 3. Proses penyelesaian bank-bank bermasalah membutuhkan dana dalam jumlah yang tidak sedikit; 4. Hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap perbankan sebagai lembaga intermediasi akan menimbulkan tekanan-tekanan dalam sekotr keuangan; 5. Ketidakstabilan sektor keuangan akan berdampak pada kondisi makroekonomi.khususnya dikaitkan dengan tidak efektifinya transmisi kebijakan moneter.
1
Hermansyah, 2008, Hukum Perbankan Nasional Indonesia, Kencana Prenada Media Group, jakarta, hlm. 4
3
Kondisi pasar keuangan yang stabil dapat membangun keyakinan para
pelaku
pasar
untuk
bertransaksi
secara
aktif,
mendorong
terbentuknya tingkat harga pasar yang wajar, yaitu mencerminkan kekuatan fundamental, serta memungkinkan para pelaku pasar mengukur dan mengola risiko-risiko pasar atas dasar informasi-informasi yang tersedia (full disclousures). Sebaliknya pasar keuangan yang bergejolak akan
berpotensi
menimbulkan
berbagai
dampak
negatif
yang
mempengaruhi lembaga-lembaga keuangan. Persyaratan terakhir sebagai syarat pembangunan ekonomi
nasional
pembangunan
sehingga
dapat
peran
memberikan
dan
kekuatan
sumbangannya
kontribusi
yang
dalam
optimal
bagi
peningkatan kesejahteraan masyarakat adalah sistem hukum yang baik. Sistem hukum dimaksud sebagai adanya lembaga pengaturan dan juga pengawasan
yang
berwenang
melakukan
fungsi
pengaturan
dan
pengawasan pada sekotor keuangan, moneter, fiskal, dan mampu memformulasikan kebijakan-kebijakan di dalam aturan-aturan yang:2 1. Konsisten, terintegrasi, mempunyai visi yang panjang berkelanjutan; 2. Dapat mempertahankan tingkat kompetensi yang sehat; 3. Dapat mendukung inovasi pasar uang
2
Ibid, hlm.6
4
Guna
menunjang
dunia
usaha
dalam
rangka
menciptakan
kesejahteraan masyarakat tentunya tidak bisa dilepaskan dari adanya lemabaga keuangan sebagaimana yang telah diuraikan di atas. Lembaga keuangan terdiri dari lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan bukan bank. Lembaga keuangan bank sudah jelas masuk dalam sistem perbankan nasiona yang dapat terdiri dari bank umum, bank syariah dan bank perkreditan rakyat (BPR). Kemudian lembaga keuangan bukan bank adalah semua lembaga atau badan yang melakukan kegiatan di bidang keuangan, secara langsung maupun tidak langsung menghimpun dana terutama
dengan
jalan
mengeluarkan
kertas
berharga
dan
menyalurkannya ke dalam masyarakat, terutama guna membiayai investasi perusahaan-perusahaan. Lembaga keuangan bukan bank ini meliputi asuransi, lembaga pembiayaan, pegadaian, dan dana pensiun, kesemuanya tersebut tentu pengaturannya tersendiri dan di luar dari pengaturan mengenai perbankan Lembaga
keuangan
perbankan
merupakan
inti
dari
sistem
keuangan dari setiap negara. Perbankan mempunyai peran yang sangat penting dalam pembangunan ekonomi, karena berfungsi sebagai pranata yang strategis dalam kegiatan perekonomian, bahkan dapat disebut sebagai
jantung
perekonomian.
Dalam
rangka
melaksanakan
pembangunan ekonomi yang merupakan pembangunan nasonal tersebut
5
diperlukan dana dalam jumlah besar yang sebagian diperoleh melalui kegiatan perbankan. Di Indonesia hanya dikenal dua jenis bank yaitu bank umum dan bank perkreditan rakyat3. Bank Umum adalah bank yang dapat melaksanakan kegiatan usaha secara konvesional dan/atau berdasarkan prinsip-prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Bank perkreditan rakyat adalah bank yang dapat melaksanakan kegiatan usaha secara konvesional dan/atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Sedangkan Bank Sentral di Indonesia bukan merupakan bank yang diatur dalam Undang-undang ini, tetapi ditetapkan secara tersendiri, hal ini mengingat fungsi, tugas dan peranan Bank Sentral yang merupakan lembaga otoritas moneter, serta melakukan pengawasan dan pembinaan bank. Pengertian mengenai perbankan dapat kita temukan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan memberikan pengertian Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam 3
melaksanakan
kegiatan
usahanya.
Sedangkan
pengertian
Lihat Pasal 1 angka (3),(4) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.
6
mengenai bank tersurat dalam Pasal 1 angka 2 adalah Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.4 Dalam era globalisasi sekarang ini yang notabene arus pertukaran komunikasi,politik, ekonomi, budaya, informasi, serta teknologi yang selalu bergerak dengan sangat cepat maka seringakali tidak menimbulkan pemeretaan khususnya di bidang ekonomi. Oleh karena itu sektor perbankan sebagai penopang ekonomi nasional harus dikembangkan secara maksimal demi tercapainya pemerataan. Sektor perbankan yang memiliki posisi strategis sebagai lembaga intermediasi dan penunjang sistem perbankan merupakan faktor yang sangat menentukan dalam proses penyesuaian dimaksud. Sehubungan dengan itu, diperlukan penyempurnaan terhadap sistem perbankan nasional yang bukan hanya mencakup upaya penyehatan bank secara individual
melainkan
juga
penyehatan
sistem
Perbankan
secara
menyeluruh. Upaya penyehatan Perbankan nasional menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah, bank-bank itu sendiri dan masyarakat pengguna jasa bank. Adanya tanggung jawab bersama tersebut dapat 4
Lihat Pasal 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.
7
membantu memelihara tingkat kesehatan Perbankan nasional sehingga dapat berperan secara maksimal dalam perekonomian nasional. Bank berfungsi sebagai lembaga perantara (intermediare) antara pihak pemilik modal dan pihak yang membutuhkan modal. Oleh karena itu bank harus mampu berperan sebagai sarana mobilisasi dana masyarakat yang efektif serta sebagai penyalur yang cermat dari dana tersebut untuk kegiatan pembiayaan yang produktif, yang pada gilirannya akan mendorong pertumbuhan ekonomi itu sendiri. Fungsi tersebut diwujudkan dalam kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk pinjaman atau disebut pemberian kredit. Fasilitas kredit dari perbankan dapat dimanfaatkan menjadi modal awal bagi para pelaku-pelaku ekonomi untuk memulai, mengembangkan, hingga memperbesar kegiatan usaha mereka. Pemberian fasilitas kredit dari perbankan secara langsung maupun tidak langsung memberikan manfaat di antaranya mengurangi pengangguran dan membantu terjadinya pemerataan pendapatan di tengah masyarakat
dengan
terjadinya
multiplayer effect5.
5
Sri Redjeki Hartono, bahan kuliah peranan hukum dalam pembangunan ekonomi,Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro
8
Istilah kredit berasal dari bahasa Yunani (credere) yang berarti kepercayaan (truth atau faith), oleh karena itu dasar dari kredit adalah kepercayaan. Sedangkan pengertian kredit menurut Pasal 1 angka 11 Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undangundang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu,berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga6. Kredit dalam pengertian ekonomi diartikan sebagai penundaan pembayaran dari prestasi yang diberikan sekarang baik dalam bentuk uang, barang maupun jasa7. Adapun tujuan utama pemberian suatu kredit antara lain:8 1. Mencari Keuntungan, yaitu bertujuan untuk memperoleh hasil dari pemberian kredit tersebut. Hasil tersebut terutama dari bentuk bunga
6
Lihat Pasal 1 angka (11) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan 7
Mohammad Djumhana, Hukum Perbankan Di Indonesia. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. 1993, hal. 217 8
Kasmir, Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, Hlm. 96.
9
yang diterima oleh bank sebagai balas jasa dan biaya administrasi kredit yang dibebankan kepada nasabah; 2. Membantu Usaha Nasabah. Tujuan lainnya adalah untuk membantu usaha nasabah yang memerlukan dana, baik dana investasi maupun dana
untuk
modal
kerja,
maka
pihak
debitor
akan
dapat
mengembangkan dan memperluas usahanya; 3. Membantu Pemerintah. Bagi pemerintah semakin banyak kredit yang disalurkan oleh pihak perbankan maka semakin baik, semakin banyak kredit berarti adanya peningkatan pembangunan diberbagai sektor. Dalam rangka menjaga, mengamankan, serta melindungi dana masyarakat,
kemudian
demi
terjaganya
kelangsungan
kesehatan
perbankan maka Bank Indonesia menerbitkan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No.27/162/KEP/DIR tanggal 31 Maret 1995 dimana dalam pelaksanaan pemberian kredit bank diharuskan berpegang pada asasasas perkreditan yang sehat yang dituangkan melalui suatu kebijaksanaan perkreditan bank dalam bentuk tertulis. Peraturan Bank Indonesia ini mengandung makna bahwa bank sebagai penerima dana merupakan lembaga kepercayaan dalam hal ini tentunya bank akan menyalurkan dana kepada pihak yang membutuhkan dana tersebut dengan sifat-sifat kehatihatian dan harus merasa aman.
10
Sudah menjadi konsumsi publik yaitu maraknya bank-bank baik bank umum maupun bank perkreditan rakyat banyak yang telah ditake over, dibekukan, dan bahkan dilikuidasi pada beberapa tahun yang lalu disebabkan tidak memegang teguh prinsip kehati-hatian, dan sistem perbankan yang sehat dimana jumlah dana yang disimpan tidak sepadan dengan pemberian kredit yang disalurkan. Bank-bank bermasalah tersebut seringkali melanggar Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) dan Ratio Kecukupan Modal (CAR-Capital Adequate Ratio )tidak dapat menampung datangnya rush para nasabah akibat turunnya kredibilitas dan efek domino dari bank lain. Selain itu munculnya jaminan-jaminan fiktif dan ketidaksanggupan dalam pembayaran kewajiban debitor kepada bank (debitor yang wanprestasi) yang membuat kesehatan bank tersebut menjadi goyah. Untuk menghindari kondisi seperti tersebut di atas, maka dalam pemberian kredit bank wajib mempunyai keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan debitor untuk melunasi utangnya sesuai dengan yang diperjanjikan, karena kredit yang diberikan oleh bank mengandung resiko, sehingga dalam pelaksanaannya bank harus memperhatikan asas-asas perkreditan yang sehat. jaminan pemberian kredit dalam arti keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan Nasabah debitor untuk melunasi
11
kewajibannya sesuaidengan yang diperjanjikan merupakan faktor penting yang harus diperhatikan oleh bank.9 Untuk memperoleh keyakinan tersebut, sebelum memberikan kredit, bank harus melakukan penilaian yang seksama terhadap watak, kemampuan, modal, agunan, dana prospek usaha dari Nasabah debitor. Mengingat bahwa agunan sebagai salah satu unsur pemberian kredit, maka apabila berdasarkan unsur-unsur lain telah dapat diperoleh keyakinan atas kemampuan Nasabah debitor mengembalikan utangnya, agunan hanya dapat berupa barang, proyek, atau hak tagih yang dibiayai dengan kredit yang bersangkutan.10 Di dalam praktek sehari-hari sering debitor mengalami kegagalan dalam menjalankan usahanya. Hal ini membuat debitor tersebut tidak dapat mengembalikan pinjaman kredit yang telah diperolehnya dengan tepat pada waktunya. Dengan tidak dibayarnya hutang kepada kreditor, maka menyebabkan kredit menjadi macet. Dari aspek keperdataan maka debitor yang tidak dapat membayar lunas hutangnya setelah jangka waktunya habis adalah wanprestasi11
9
Lihat Penjelasan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 Tentang Perbankan 10
11
Loc.cit
Gatot Supramono. Perbankan dan Masalah Kredit Suatu Tinjauan Yuridis. Jakarta: Djambatan. 1995, hal. 92
12
Dalam pemberian kredit ini bank menghendaki adanya jaminan atau agunan yang dapat digunakan sebagai pengganti pelunasan hutang bilamana dikemudian hari debitor cidera janji atau wanprestasi. Jaminan kredit merupakan jaminan akan pelunasan kredit yang diberikan kepada debitor dengan cara mengeksekusi objek jaminan kredit. Adapun kegunaan jaminan kredit adalah untuk:12 1. Memberikan hak dan kekuasaan kepada bank untuk mendapatkan pelunasan dari agunan apabila debitor cidera janji, yaitu untuk membayar kembali hutangnya pada waktu yang telah ditetapkan dalam perjanjian; 2. Menjamin agar debitor berperan serta dalam transaksi untuk membiayai usahanya, sehingga kemungkinan untuk meninggalkan usaha
atau
proyeknya
dengan
merugikan
diri
sendiri
atau
perusahaannya dapat dicegah atau sekurangkurangnya kemungkinan untuk berbuat demikian dapat diperkecil; 3. Memberikan dorongan kepada debitor untuk memenuhi janjinya, khususnya mengenai pembayaran kembali sesuai dengan syaratsyarat yang telah disetujui agar debitor dan/atau pihak ketiga yang ikut
12
C.S.T.Kansil dan Christine S.T.Kansil, Pokok-Pokok Pengetahuan hukum Dagang Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, Hlm.320.
13
menjamin tidak kehilangan kekayaan yang telah dijaminkan kepada bank. Jaminan atas hutang seseorang yang secara umum diatur didalam Pasal 1131 dan Pasal 1132 KUH Perdata. Didalam Pasal 1131 KUH Perdata menentukan bahwa: “Segala kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan“. Sedangkan didalam Pasal 1132 KUH Perdata menentukan bahwa: “Kebendaan tersebut menjadi jaminan bersamasama bagi semua orang yang mengutangkan kepadanya; pendapatan penjualan benda-benda itu dibagi-bagi menurut keseimbangan, yaitu menurut besar kecilnya piutang masing-masing, kecuali apabila diantara para berpiutang itu ada alasan-alasan yang sah untuk didahulukan“. Dari rumusan Pasal1131 dan Pasal 1132 KUH Perdata dapat diketahui bahwa kebendaan siberhutang itu secara umum menjadi jaminan atas hutang siberhutang, dan hasil penjualan benda jaminan dibagi diantara para kreditor seimbang dengan piutangnya masingmasing. Para kreditor itu mempunyai kedudukan yang sama, tidak ada yang lebih didahulukan dalam pemenuhan piutangnya. Dari hasil pra penelitian yang dilakukan oleh Penulis di Bank Perkreditan Rakyat Dananta Kudus (selanjutnya disebut BPR Dananta Kudus), maka dapat diketahui praktek kegiatan usaha khususnya dalam
14
pemberian fasilitas kredit di BPR Dananta Kudus sering kali timbul permasalahan dalam pengembalian hutang dari debitor kepada kepada BPR Dananta Kudus sebagai kreditor. Banyak debitor yang tidak bisa membayar angsuran dalam atau wanprestasi, misalnya karena usahanya sedang lesu, sengaja tidak mau bayar, benar-benar tidak mampu bayar, debitor meninggal dunia, barang jaminan rusak berat atau hilang. Kemudian dari hasil pra penelitian dari penulis juga memperoleh hasil bahwa dalam penyelesaian utang kredit yang wanprestasi dari debitor pada BPR Dananta Kudus diselesaikan diselesaiakan melalui negoisasi secara kekeluargaan namun, apabila langkah ini tidak tercapai kesepakatan maka persoalan tersebut diselesaikan melalui parate eksekusi terhadap jaminan-jaminan kredit debitor yang diikat melalui lembaga hak tanggungan dengan akta atau perjanjian notaril dan penyelesainnya langsung melalui lelang yang diselenggarakan oleh KPKNL (Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang). Selain itu dalam prakteknya juga penulis mendapatkan hasil bahwa tidak semua perjanjian kredit di BPR Dananta Kudus dibuat dengan Akta Notaril melainkan berupa akta di bawah tangan. Perjanjian kredit dengan akta di tangan ini masih sering dilakukan dalam praktek perkreditan khususnya terhadap barang-barang bergerak yang seharusnya diikat dengan lembaga fidusia.
15
Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, penulis tertarik untuk meneliti lebih dalam mengenai penyelesaian hutang debitor yang wanprestasi
khususnya
di
BPR
Dananta
Kudus
sehingga
dapat
memperoleh kajian terhadap antisipasi-antisipasi dan upaya yang dilakukan terkait penyelesaian hutang kredit debitor wanprestasi kredit dengan menangkat judul “Penyelesaian Kredit Macet Pada Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Dananta Kudus”
B. Perumusan Masalah Dari latar belakang masalah di atas, maka permasalahan yang timbul dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 1. Apa yang menyebabkan terjadinya kredit macet pada lembaga perbankan? 2. Bagaimana penyelesaian hutang apabila terjadi kredit macet pada BPR Dananta Kudus? 3. Apa kendala-kendala yang timbul terkait penyelesaian hutang apabila terjadi kredit macet dan cara mengatasi kendala tersebut pada BPR Dananta Kudus?
16
C. Tujuan Penelitian 1. Untuk mengetahui dan menganalisis penyebab kredit macet pada lembaga perbankan; 2. Untuk mengetahui dan menganalisis penyelesaian hutang apabila terjadi kredit macet pada BPR Dananta Kudus?; 3. Untuk mengetahui kendala-kendala yang timbul terkait penyelesaian hutang apabila terjadi kredit macet dan mengetahui cara mengatasi kendala tersebut pada BPR Dananta Kudus; D. Kegunaan Penelitaan 1. Kegunaan Teoritis Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan memperluas
wawasan
bagi
kebutuhan
akademi
sekaligus
berkontribusi terhadap bidang hukum perbankan dalam menyelesaikan utang debitor yang wanprestasi.
17
2. Kegunaan Praktis a) Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan yang berarti bagi masyarakat pelaku usaha khususnya BPR Dananta Kudus dalam hal menyelesaikan hutang debitor yang wanprestasi; b) Dapat melengkapi kajian hukum bagi para praktisi pembuat kebijakan dalam bidang hukum perbankan, khususnya mengenai penyelesaian kredit macet yang ditumbulkan oleh debitor yang wanprestasi.
E. Kerangka Pemikiran Istilah kredit berasal dari bahasa latin “credere” yang berarti kepercayaan. Dapat dikatakan dalam hubungan ini bahwa kreditor atau pihak yang memberikan kredit (bank) dalam hubungan perkreditan dengan debitor (nasabah penerima kredit) mempunyai kepercayaan bahwa debitor dalam waktu dan dengan syarat-syarat yang telah disetujui bersama dapat mengembalikan kredit yang bersangkutan13 Kepercayaan yang merupakan inti sari dari pada arti kredit menurut R. Tjiptoadinugroho merupakan: “Suatu unsur yang harus dipegang sebagai benang merah yang melintasi falsafah perkreditan dalam arti 13
Rachmadi Usman, Aspek-Aspek Hukum Perbankan Di Indonesia, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta. 2003. Hlm. 236.
18
sebenarnya, bagaimanapun bentuk, macam dan ragamnya dan dar manapun asalnya serta kepada siapapun diberikannya”14 Menurut Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 Tentang Perbankan, merumuskan pengertian kredit adalah “Penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga”.
Menurut H.M.A. Savelberg menyatakan kredit mempunyai arti antara lain:15 1. Kredit sebagai dasar dari setiap perikatan (verbintenis) dimana seseorang berhak menuntut sesuatu dari orang lain; 2. Kredit sebagai jaminan, dimana seseorang menyerahkan sesuatu pada orang lain dengan tujuan untuk memperoleh kembali apa yang telah diserahkan itu.
14
R. Tjiptoadinugroho, Perbankan Masalah Perkreditan, Pradja Paramita, Jakarta, 1972, Hlm. 5. 15
Mariam DarusBadrulzaman, Perjanjian Kredit Bank, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung. 1991. Hlm.21.
19
Inti dari pemberian fasilitas kredit perbankan kepada nasabah atau debitor adalah perjanjian kredit dan jaminan. Perjanjian kredit merupakan pengikatan antara para pihak yaitu bank sebagai kreditr dan nasabah sebagai debitor. Perjanjian kredit ini merupakan dasar hukum yang harus dipatuhi oleh para pihak. Sedangkan jaminan diperlukan oleh kreditor sebagai dasar pengembalian hutang apabila kredit tersebut macet yang ditimbulkan oleh debitor melakukan wanprestasi. Perjanjian kredit harus terjadi antara 2 (dua) orang atau lebih. Pihak yang berhak atas prestasi, pihak yang aktif adalah kreditor atau yang berpiutang dan pihak yang wajib memenuhi prestasi, pihak yang pasif adalah debitor atau yang berhutang. Seorang debitor harus selamanya diketahui, oleh karena seseorang tentu tidak dapat menagih dari seseorang yang tidak dikenal. Lain halnya dengan kreditor boleh merupakan seseorang yang tidak diketahui. Di dalam perikatan pihak-pihak kreditor dan debitor itu dapat diganti. Penggantian debitor harus diketahui atas persetujuan kreditor, sedangkan penggantian kreditor dapat terjadi secara sepihak bahkan untuk hal-hal tertentu, pada saat suatu perikatan lahir antara pihak-pihak, secara apriori disetujui hakikat penggantian kreditor itu.
20
Menurut Mariam Darus Badrulzaman, Pada setiap perikatan sekurang-kurangnya harus 1 (satu) orang kreditor dan sekurang-kurangnya 1 (satu) orang debitor. Hal ini tidak menutup kemungkinan dalam suatu perikatan itu terdapat beberapa orang kreditor dan beberapa orang debitor. Seorang kreditor mungkin pula mengalihkan haknya atas prestasi kepada kreditor baru, hal mana adalah merupakan hak-hak pribadi yang kualitatif (kwalitatieve persoonlijke recht)16. Yang dimaksud para pihak disini adalah orang-orang atau siapasiapa yang tersangkut dalam perjanjian kredit, dimana pihak yang berhak atas prestasi disebut pihak yang berpiutang atau kreditor, dan pihak yang berkewajiban atas prestasi disebut pihak yang berhutang atau debitor. Biasanya dalam perjanjian kredit terdapat dua pihak. Perjanjian timbal balik atau perjanjian bilateral (wederkeerige ovreenkomte), dimana salah satu sebagai pihak yang mendapatkan hak-hak dari perjanjian itu juga menerima kewajiban-kewajiban yang merupakan kebalikan dari hak-hak yang diperolehnya. R. Subekti mengatakan, “sebaliknya pihak-pihak yang lain adalah yang memikul kewajiban-kewajiban serta memperoleh hak-hak yang dianggap sebagai kebalikannya dari kewajiban-kewajiban yang dibebankan
16
Mariam Darus Badrulzaman, Op. Cit., 1991, hal. 4
21
kepadanya”17. Disamping perjanjian bilateral ini ada juga perjanjian unilateral dimana pihak-pihak yang memperoleh hak-hak dari perjanjian itu tidak dibebankan dengan kewajiban sebagai kebalikan dari pihak-pihak itu, atau para pihak yang menerima kewajiban-kewajiban tidak memperoleh hak-hak sebagai kebalikannya”. Perjanjian kredit termasuk kepada perjanjian bilateral atau perjanjian timbal balik karena terdapatnya dua pihak, yaitu pihak pertama adalah bank sebagai pihak yang memberikan kredit (kreditor) dan pihak kedua adalah nasabah sebagai penerima kredit (debitor). Pihak pertama (bank) dalam hal ini adalah merupakan badan hukum. Dengan kata lain yang menjadi pihakpihak dalam perjanjian kredit ini adalah subjek hukum yaitu sebagai pendukung hak dan kewajiban. Dalam memberikan kredit pihak bank harus memperhatikan asasasas pemberian kredit yang sehat. Untuk memperoleh kenyakinan tersebut, seperti tersebut dalam penjelasan Pasal 8 Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 melakukan penelitian yang seksama terhadap watak (character), kemampuan (capacity) modal (capital), anggunan (collateral) dan kondisi ekonomi debitor (condition of economy). Hal ini untuk menjaga kemungkinan-kemungkinan yang tidak diharapkan terjadi. 17
R. Subekti, Hukum Perjanjian , Intermasa, Jakarta, 1979, hal. 29-30.
22
Dalam masalah perkreditan, tidak selalu berjalan lancar dan baik seperti yang diharapkan. Suatu saat pihak bank mengalami kesulitan untuk meminta angsuran dari pihak debitor karena sesuatu hal. Bagaimanapun juga pihak debitor berkewajiban untuk mengembalikan kredit yang telah diterimanya berikut dengan bunga sesuai yang tercantum dalam perjanjian. Apabila debitor sengaja untuk tidak melunasi hutangnya maupun tidak menepati batas waktu pengembalian hutang, maka jaminan dapat digunakan untuk mengganti hutang. Oleh karena itu suatu jaminan kredit harus ada pada setiap pemberian kredit oleh bank. Di dalam prakteknya sering debitor mengalami kegagalan dalam menjalankan usahanya. Ini menjadikan debitor tidak dapat mengembalikan pinjaman kredit yang telah diperolehnya dengan tepat pada waktunya. Dengan tidak dibayarnya hutang kepada kreditor, maka menyebabkan kredit menjadi macet. Sebagaimana yang telah diketahui bahwa kredit merupakan perjanjian pinjam meminjam uang, maka debitor yang tidak dapat membayar lunas hutangnya setelah jangka waktunya habis adalah wanprestasi. Wanprestasi (kelalaian atau kealpaan) seorang debitor dapat berupa:18
18
Handri Raharjo. 2009. Hukum Perjanjian di Indonesia. Yogyakarta: Pustaka Yustisia, hlm.80
23
1. Debitor sama sekali tidak memenuhi prestasi; 2. Debitor
memenuhi
prestasi,
tetapi
tidak
sebagaimana
yang
diperjanjikan; 3. Debitor memenuhi prestasi tetapi tidak tepat waktunya (terlambat); 4. Debitor melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan Pada kenyataannya, sangat sulit untuk menentukan apakah debitor dikatakan tidak memenuhi perikatan, karena pada saat mengadakan perjanjian pihak-pihak tidak menetukan waktu untuk melakukan suatu prestasi tersebut. Akibat hukum bagi debitor yang lalai atau melakukan wanprestasi, dapat menimbulkan hak bagi kreditor, yaitu19: 1. Menuntut pemenuhan perikatan; 2. Menuntut pemutusan perikatan atau apabila perikatan tersebut bersifat timbal-balik, menurut pembatalan perikatan; 3. Menuntut ganti rugi; 4. Menuntut pemenuhan perikatan dengan disertai ganti rugi; 19
Ibid, hlm.81-84
24
5. Menuntut pemutusan atau pembatalan perikatan dengan ganti rugi. Akibat hukum yang timbul dari wanprestasi dapat juga disebabkan karena keadaan memaksa (force majour). Keadaan memaksa (force majour) yaitu salah satu alasan pembenar untuk membebaskan seseorang dari kewajiban untuk mengganti kerugian (Pasal 1244 dan Pasal 1445 KUHPerdata). Menurut Undang-Undang ada tiga hal yang harus dipenuhi untuk adanya keadaan memaksa, yaitu: 1. Tidak memenuhi prestasi; 2. Ada sebab yang terletak di luar kesehatan debitor; 3. Faktor penyebab itu tidak terduga sebelumnya dan tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada debitor. Adapun Pasal 1244 KUHPerdata berbunyi “Jika ada alasan untuk itu, si berhutang harus dihukum mengganti biaya, rugi dan bunga, apabila ia tidak dapat membuktikan bahwa hal tidak dilaksanakan atau tidak pada waktu yang tepat dilaksanakannya perjanjian itu, pun tidak dapat
dipertanggungjawabkan
padanya,
kesemuanya
itupun jika itikad buruk tidaklah ada pada pihaknya.”
25
Upaya mengurangi risiko debitor wanprestasi tersebut jaminan pemberian
kredit
dalam
arti
keyakinan
atas
kemampuan
dan
kesanggupan debitor untuk melunasi hutangnya sesuai dengan yang diperjanjikan merupakan faktor penting yang harus diperhatikan oleh bank. Untuk memperoleh keyakinan tersebut, sebelum memberikan kredit bank harus melakukan penilaian yang seksama terhadap watak, kemampuan, modal, prospek usaha dari debitor, dan tentunya adalah jaminan/agunan. Dalam pemberian kredit ini bank menghendaki adanya jaminan atau agunan yang dapat digunakan sebagai pengganti pelunasan hutang bilamana dikemudian hari debitor cidera janji atau wanprestasi. Jaminan kredit merupakan jaminan akan pelunasan kredit yang diberikan kepada debitor dengan cara mengeksekusi objek jaminan kredit. Istilah jaminan merupakan terjemahan dari bahasa Belanda, yaitu zekerheid atau cautie. Zekerheid atau cautie mencakup secara umum cara-cara
kreditor
menjamin
dipenuhinya
tagihannya,
di
samping
pertanggungan jawab umum debitor terhadap barang-barangnya. Selain istilah jaminan, dikenal juga dengan agunan. Istilah agunan dapat di lihat di dalam Pasal 1 angka 23 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, yaitu agunan adalah : “Jaminan tambahan diserahkan debitor
26
kepada bank dalam rangka mendapatkan fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkann prinsip syariah.” Tujuan agunan adalah untuk mendapatkan fasilitas dari bank. Jaminan ini diserahkan oleh debitor kepada bank. Jadi unsur-unsur dari agunan adalah: 1. Jaminan tambahan; 2. Diserahkan oleh debitor kepada bank: 3. Untuk mendapatkan fasilitas kredit atau pembiayaan. Hartono Hadisoeprapto dan M.Bahsan berpendapat bahwa yang dimaksud dengan jaminan adalah :“Sesuatu yang diberikan kepada kreditor untuk menimbulkan keyakinan bahwa debitor akan memenuhi kewajiban yang dapat dinilai dengan uang yang timbul dari suatu perikatan”.20 Jadi komponen dari jaminan atas definisi diatas adalah: 1. Pemenuhan kewajiban kepada kreditor; 2. Wujud dari jaminan harus dapat dinilai dengan uang; 3. Timbulnya jaminan karena adanya perikatan antara debitor dengan kreditor. 20
Hartono Hadisoeprapto, 2004: Pokok-Pokok Hukum Perikatan dan Hukum Jaminan, Liberty. Yogyakarta. Hal.50
27
Pada dasarnya, jenis jaminan dapat dibedakan menjadi dua macam yaitu Jaminan materiil (kebendaan) dan Jaminan inmateriil (perorangan). Jaminan materiil (kebendaan) adalah jaminan yang berupa hak mutlak atas suatu benda yang mempunyai ciri-ciri dan mempunyai hubungan langsung atas benda tertentu, dapat dipertahankan terhadap siapapun, selalu mengikuti bendanya dan dapat dialihkan. Jaminan inmateriil (perorangan) adalah jaminan yang menimbulkan hubungan langsung pada perorangan tertentu, hanya dapat dipertahankan terhadap harta kekayaan debitor pada umumnya21. Jaminan kebendaan dapat dilakukan pembebanan dengan 1. Gadai (pand), yang diatur di dalam Bab 20 Buku II KUH Perdata: 2. Hak Tanggungan, sebagaimana yang diatur dalam UU Nomor 4 Tahun 1996; 3. Jaminan Fidusia, sebagaimana yang diatur di dalam UU Nomor 42 Tahun 1999. Sedangkan jaminan perorangan dapat terdiri dari: 1. Penanggung (borg) adalah orang lain yang dapat ditagih;
21
Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, 1981. Hukum Perdata, Hak Jaminan Atas Tanah . Liberty, Yogyakarta, Hal. 46-47
28
2. Tanggung-menanggung, yang serupa dengan tanggung renteng; 3. Perjanjian garansi.
Pada prinsipnya tidak semua benda jaminan dapat dijaminkan pada lembaga perbankan ataupun lembaga keuangan nonbank, namun benda yang dapat dijaminkan adalah benda-benda yang harus memenuhi syarat tertentu. Syarat-syarat benda jaminan yang baik dan lazim digunakan adalah:22 1. Dapat secara mudah membantu perolehan kredit itu oleh pihak yang memerlukannya; 2. Tidak melemahkan potensi (kekuasaan) si pencari kredit untuk melakukan atau meneruskan usahanya: 3. Memberikan kepastian kepada si kreditor, dalam arti bahwa barang jaminan setiap waktu tersedia untuk dieksekusi, bila perlu dapat dengan mudah untuk diuangkan guna melunasi hutangnya si penerima (pengambil) kredit.
22
Subekti,1996, Jaminan-Jaminan Untuk Pemberian Kredit Menurut Hukum Indonesia, Citra Aditya Bakti, Hal.73
29
Dalam praktek perbankan lembaga jaminan yang seringakali digunakan adalah hak tanggungan dan fidusia. Lembaga jaminan hak tanggungan khusus terhadap jaminan kebendaan dengan objeknya tanah dan bangunan, sedangkan fidusia terhadap jaminan kebendaan berupa barang-barang bergerak. Adapun proses pembebanan hak tanggungan atas objek jaminan debitor adalah dengan dibuatkannya akta pembebanan hak tanggungan oleh PPAT yang sebelumnya didahului dengan pengikatan atrau perjanjian kredit para pihak dalam hal ini pihak bank sebagai kreditor dengan
nasabah
sebagaiu
debitor.
Tahap
berikut
adalah
tahap
pendaftaran dimana akta pembebanan hak tangungan oleh PPAT tersebut akta tersebut didaftarkan pada kantor pertanahan kabupaten/kota setempat.23 Konsekuensi yuridis terhadap debitor yang telah wanprestasi dalam suatu pemberian kredit dari lembaga perbankan adalah dengan melakukan eksekusi terhadap jaminan atau agunan dari debitor tersebut. Hal ini sebagai langkah dari pihak perbankan atau kreditor uuntuk menyelesaikan permasalahan kredit macet yang ditumbulkan oleh debitor yang wanprestasi. 23
Habib Adjie, Hak Tanggungan Sebagai Lembaga Jaminan Atas Tanah, Cet I, Bandung: CV. Mandar Maju, 2000, hal.8
30
Penyelesaian hutang debitor yang wanprestasi dimana Jaminan atau agunan kredit debitor tersebut diiikat dengan jaminan Hak Tanggungan, dapat diperoleh dengan cara mengajukan eksekusi kepada Ketua Pengadilan Negeri dimana tanah/jiminan tersebut terletak dengan cukup membawa sertifikat Hak Tanggungan yang telah memakai irah-irah Demi Ketuhanan Yang Maha Esa dimana irah-irah tersebut bermakna mempunyai kekuatan eksekutorial setara putusan yang telah berkekuatan hukum yang pasti (in kracht van gewijde). Penjelasan Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan menyebutkan bahwa piutang kreditor yang dibayarkan dari hasil lelang objek Hak Tanggungan setinggi-tingginya adalah sebesar nilai yang tercatat dalam sertipikat Hak Tanggungan itu. Jadi dalam hal dilakukan eksekusi Hak Tanggungan maka surat perjanjian kredit tidak perlu dilampirkan lagi. Sertipikat Hak Tanggungan sudah cukup membuktikan adanya tagihan. Utang yang harus dibayar dari hasil lelang objek Hak Tanggungan maksimal adalah sebesar nilai Hak Tanggungan yang tercatat dalam sertifikat Hak Tanggungan tersebut. Ketua Pengadilan Negeri setelah menerima permohonan itu langsung menyuruh memanggil debitor yang ingkar janji dan debitor ditegor untuk dalam jangka waktu 8 (delapan) hari memenuhi kewajibannya yaitu membayar utangnya dengan sukarela dan
31
sekaligus lunas. Apabila debitor tetap lalai, maka kreditor akan melaporkan hal itu kepada Ketua Pengadilan Negeri. Ketua Pengadilan Negeri akan memerintahkan agar tanah objek Hak Tanggungan tersebut disita eksekutorial. Apabila setelah disita, debitor tetap lalai, maka tanah tersebut akan dilelang. Selain melalui eksekusi melalui pengadilan, penyelesaian hutang debitor wanprestasi yang jaminannya diikat oleh lembaga hak tanggungan dapat melalui penjualan di bawah tangan, apabila cara ini dapat memperoleh harga tertinggi yang menguntungkan semua pihak. Penjual di bawah tangan ini harus melalui kesepakatan para pihak. Pelaksanaan penjualan dibawah tangan hanya dapat dilakukan setelah lewat waktu satu (1) bulan sejak diberitahukannya secara tertulis oleh pemberi dan/atau pemegang hak tanggungan kepada pihak-pihak yang berkepentingan dan diumumkan sedikit-dikitnya dalam 2 (dua) surat kabar yang berada di daerah yang bersangkutan dan/atau media masa setempat, serta tidak ada pihak yang menyatakan keberatan. Kemudian berdasarkan Pasal 6 Undang-undang Nomor 4 tahun 1996, menentukan bahwa, apabila debitor cidera janji, pemegang hak tanggungan
pertama
tanggungan
atas
mempunyai
kekuasaan
hak
sendiri
untuk menjual melalui
obyek
pelelangan
hak
umum
32
sertamengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut. memberi hak kepada kreditor pemegang Hak Tanggungan pertama untuk menjual objek hak tanggungan atas kekuasaannya sendiri, apabila debitor pemberi Hak Tanggungan cidera janji (wanprestasi). Pasal inilah yang sering diterapkan dalam praktek perbankan. Kemudian Penyelenggaraan lelang atas objek Hak Tanggungan dapat dilaksanakan melalui bantuan balai lelang, namun demikian sesuai dengan Vendu Reglement (VR) lelangnya tetap harus dilaksanakan dihadapan pejabat lelang dari kantor lelang negara. Beberapa persyaratan penting dalam lelang terhadap jaminan debitor wanprestasi yang diikat hak tanggungan antara lain: 1. Akta
Pemberian
Hak
Tanggungan
harus
memuat
janji-janji
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 jo Pasal 11 ayat (2) huruf e UUHT yaitu apabila debitor cidera janji, pemegang Hak Hanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual objek Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum,
serta mengambil
pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut; 2. Tidak memerlukan persetujuan debitor untuk pelaksanaan lelang; 3. Bertindak sebagai pemohon lelang adalah kreditor pemegang Hak Tanggungan pertama;
33
4. Pelaksanaan lelang melalui pejabat Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL); 5. Nilai limit sedapat mungkin ditentukan oleh panitia independen; 6. Penyelenggaraan
lelang
atas
objek
Hak
Tanggungan
dapat
dilaksanakan. Dalam hal debitor Pemberi Fidusia wanprestasi maka kreditor Penerima Fidusia yang telah mempunyai/memegang Sertifikat Fidusia dapat/berhak untuk menjual objek Jaminan Fidusia dengan cara: 1. Mohon eksekusi sertifikat yang berjudul Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana dimaksud Pasal 15 (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 kepada Ketua Pengadilan Negeri yang berwenang; 2. Menjual objek jaminan fidusia atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutang dari hasil penjualan (Pasal 15 ayat 3); 3. Menjual objek jaminan fidusia dibawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan pemberi dan penerima fidusia jika dengan cara ini akan diperoleh harga yang tertinggi sehingga menguntungka para pihak. Penjualan bawah tangan ini dilakukan setelah lewat waktu
34
1 (satu) bulan sejak diterbitkannya secara tertulis oleh pemberi dan atau penerima fidusia kepada piha-pihak yang berkepentingan dan diumumkan sedikitnya dalam 2 (dua) surat kabar yang beredar di daerah yang bersangkutan. F. Metode Penelitian Metode penelitian menurut Soerjono Soekanto adalah metode yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala, dengan jalan menganalisanya dan dengan mengadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta tersebut, untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas masalah-masalah yang ditimbulkan oleh fakta tersebut.24 Kemudian, Sunaryati Hartono mengemukakan bahwa metode penelitian adalah cara atau jalan atau proses pemeriksaan atau penyelidikan yang menggunakan cara penalaran dan berfikir yang logis-analitis (logika), berdasarkan dalildalil, rumus-rumus dan teori-teori suatu ilmu (atau beberapa cabang ilmu) tertentu, untuk menguji kebenaran (atau mengadakan verifikasi) suatu hipotesis atau teori tentang gejala-gejala atau peristiwa alamiah, peristiwa sosial atau peristiwa hukum yang tertentu.25 Webster Dictionary mendefinisikan scientific method/metode penelitian adalah principles and
24
25
Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, UI-Press, Jakarta, 1986, hlm 2
Sunaryati Hartono, Penelitian Hukum di Indonesia Pada Akhir Abad ke- 20, Bandung, 1994, hlm 105
Alumni,
35
procedures for the systematic pursuit of knowlegde involving the recognition and formulation of a problem, the collection of data through observation and experiment and testing of hypotheses.26 Menurut Robert R. Mayer dan Ernest Greenwood metode penelitian secara umum dapat dikatakan sebagai suatu pendekatan umum ke arah fenomena yang dipilih oleh peneliti untuk diselidiki atau suatu pedoman untuk mengarahkan penelitian.27 Hakikat penelitian itupun merupakan suatu penemuan informasi lewat prosedur tertentu atau lewat prosedur terstandar. Dengan prosedur tertentu itu diharapkan orang lain dapat mengikuti, mengulangi atau menguji kesahihan (validitas) dan keterandalan (reliabilitas informasi yang diteliti).28 1. Pendekatan Masalah Metode pendekatan yang dipergunakan adalah pendekatan yuridis empiris, yaitu pendekatan dari sudut kaidah-kaidah dan pelaksanaan peraturan yang berlaku di dalam masyarakat, yang dilakukan dengan cara meneliti data sekunder terlebih dahulu, kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian terhadap data primer yang ada di
26
Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Kencana, Jakarta, 2009, hlm 26
27
Barda Nawawi Arief, Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara, Badan Penerbit Universitas Diponegoro,Semarang, 2000. , hlm 63 28
Ibid
36
lapangan. Pendekatan yuridis empiris adalah penelitian yang berusaha menghubungkan antara norma hukum yang berlaku dengan kenyataan yang ada di masyarakat. Penelitian berupa studi empiris berusaha menemukan proses bekerjanya hukum29. Pendekatan ini bertujuan untuk memahami bahwa hukum itu tidak semata-mata sebagai satu perangkat aturan perundang-undangan yang bersifat normatif belaka, akan tetapi hukum dipahami sebagai perilaku masyarakat yang menggejala dan membentuk pola dalam kehidupan masyarakat, selalu berinteraksi dan berhubungan dengan aspek kemasyarakatan seperti aspek ekonomi, sosial, dan budaya. 2. Spesifikasi Penelitian Spesifikasi dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis karena penelitian ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran secara jelas dan rinci, sistematis dan menyeluruh mengenai segala hal yang berkaitan dengan proses pemberian kredit, faktor-faktor penyebab terjadinya debitor yang wanprestasi, dan proses penyelesaian hutang debitor yang wanprestasi, juga berbagai hal yang berkaitan dengan hak dan kewajiban yang timbul bagi debitor dan kreditor setelah terjadinya pelaksanaan penyelesaian kredit bermasalah tersebut untuk kemudian dianalisis untuk memecahkan masalah yang timbul. 29
Soerjono Soekanto, Op.Cit. hlm.52
37
3. Sumber dan Jenis Data Dalam penelitian ini yang merupakan sumber data utama adalah Para informan.. Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini meliputi jenis data primer dan data sekunder. Data sekunder diperoleh dari: a) Bahan hukum primer. Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, dan terdiri dari : (1) Undang-undang Dasar 1945; (2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata; (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998, Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992, Tentang Perbankan; (4) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2004 Tentang Bank Indonesia. b) Bahan
Hukum
Sekunder
adalah
bahan
yang
penjelasan mengenai bahan hukum primer, yaitu : (1) Buku-buku hasil karya para sarjana.
memberikan
38
(2) Hasil penelitian hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini. (3) Makalah/bahan penataran maupun artikel-artikel yang berkaitan dengan materi penelitian. c) Bahan
hukum
tersier.
Bahan
hukum
tersier
yaitu
kamus,
ensiklopedia, dan bahan-bahan lain yang dapat memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan-bahan hukum primer dan sekunder yang berkaitan dengan permasalahan yang dikaji. 4. Teknik Pengumpulan Data Dalam
penelitian
mengadakan
ini
data
wawancara
primer
secara
dikumpulkan terstruktur,
dengan
yaitu
cara
melakukan
wawancara secara mendalam dan terstruktur kepada informaninforman yang mempunyai kompetensi di bidang perkreditan. Hal ini bertujuan untuk menggali informasi dan mendapatkan data yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang diteliti. Data sekunder merupakan penelitian kepustakaan yang dilakukan dengan cara mencari dan mengumpulkan bahan pustaka yang berhubungan dengan judul dan pokok permasalahannya.
39
5. Teknik Analisis Data Data yang diperoleh dari hasil penelitian kemudian di analisa dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif, berdasarkan disiplin ilmu hukum dengan memperhatikan fakta-fakta yang ada di lapangan. Kemudian dikelompokkan, dihubungkan dan dibandingkan dengan ketentuan hukum yang berkaitan dengan kredit. Baik mengenai prosedur pemberian kredit yang dilaksanakan maupun kebijakankebijakan yang diambil dalam rangka penyelesaian kredit bermasalah oleh BPR Danata Kudus. Dari hasil analisis tersebut dapat diketahui permasalahan yuridis yang menyebabkan terjadinya kredit bermasalah pada BPR Dananta Kudus. G. Sistematika Penulisan Bab I merupakan BAB PENDAHULUAN, yang terdiri dari latar belakang masalahTujuan Penelitian, Kegunaan Penelitaan, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan; Bab II merupakan BAB TINJAUAN PUSTAKA, yang terdiri dari 4 sub. Bab Yang berisikan : sub bab pertama membahas tentang Tinjauan Umum Mengenai Perjanjian, sub bab kedua membahas tentang Tinjauan Mengenai Jaminan, sub bab ketiga membahasa tentang tinjauan umum
40
Bab III merupakan BAB HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN, yang berisikan Hasil Penelitian berupa penyebah terjadinya kredit macet pada lembaga perbankan, penyelesaian hutang apabila terjadi kredit macet pada BPR Dananta Kudus dan kendala-kendala yang timbul terkait penyelesaian hutang apabila terjadi kredit macet
dan cara mengatasi
kendala tersebut pada BPR Dananta Kudus Bab IV merupakan BAB. PENUTUP yang berisikan Simpulan dan saransaran sebagai rekomendasi temuan-temuan yang diperoleh dalam penelitian.
