BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah Perbankan merupakan elemen penting dalam pembangunan suatu negara. Hal ini tercermin dalam pengertian perbankan secara teknis yuridis, yaitu sebagai badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Fungsi
bank
sebagai
lembaga
intermediasi
keuangan
(financial
intermediary institution) tersebut sangat menentukan bagi sukses tidaknya pembangunan ekonomi masyarakat. Keberadaan bank dalam hal ini sangat tergantung oleh adanya kepercayaan masyarakat. Prinsip kepercayaan menjadi ruh dari kegiatan perbankan (Khotibul Umam, 2011: 1). Indonesia, sebagai negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam, telah lama mendambakan kehadiran sistem lembaga keuangan yang sesuai tuntutan kebutuhan tidak terbatas finansial namun juga tuntutan moralitasnya. Sistem bank mana yang dimaksud adalah perbankan yang terbebas dari praktek bunga (free interest banking) (Muhammad, 2005: 15). Bank syariah merupakan bank yang kegiatannya mengacu pada hukum Islam, dan dalam kegiatannya tidak membebankan bunga maupun tidak membayar bunga kepada nasabah. Imbalan yang diterima oleh bank syariah maupun yang dibayarkan kepada nasabah tergantung dari akad dan perjanjian
1
2
antara nasabah dan bank. Perjanjian (akad) yang terdapat di perbankan syariah harus tunduk pada syarat dan rukun akad sebagaimana diatur dalam syariah Islam. Perkembangan perbankan syariah di Indonesia merupakan suatu perwujudan dari permintaan masyarakat yang membutuhkan suatu sistem perbankan alternatif yang selain menyediakan jasa perbankan/keuangan yang sehat juga memenuhi prinsip-prinsip syariah. Perkembangan sistem keuangan syariah sebenarnya telah dimulai sebelum pemerintah secara formal meletakkan dasar-dasar hukum operasionalnya. Sebagaimana telah dikemukakan di atas, menurut Undang-Undang No.7 Tahun 1992 tentang perbankan, bank yang beroperasionalnya berdasarkan prinsip syariah tersebut secara teknis yuridis disebut “bank berdasarkan prinsip bagi hasil”. Dengan dikeluarkannya Undang-Undang No.10 Tahun 1998, istilah yang dipakai ialah “bank berdasarkan prinsip syariah”. Karena operasinya berpedoman ketentuan-ketentuan syariah islam, maka bank islam disebut pula “bank syariah” (Sutan Remy Sjahdeini, 1999:20). Di Indonesia, bank syariah yang pertama didirikan pada tahun 1992 adalah Bank Muamalat Indonesia (BMI). Walaupun perkembangannya agak terlambat bila dibandingkan dengan negara-negara muslim lainnya, perbankan syariah di Indonesia akan terus berkembang. Bila pada periode tahun 1992-1998 hanya ada satu unit bank syariah, maka pada tahun 2005, jumlah bank syariah di Indonesia telah bertambah menjadi 20 unit, yaitu 3 bank umum syariah dan 17 unit usaha syariah. Sementara itu jumlah bank perkreditan rakyat syariah (BPRS) hingga akhir tahun 2004 bertambah menjadi 88 buah (Adiwarman Karim, 2013: 25).
3
Undang-Undang Perbankan Syariah No.21 Tahun 2008 menyatakan bahwa perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank syariah dan unit usaha syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta tata cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Bank syariah adalah bank yang menjalakan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenis terdiri atas bank umum syariah (BUS), unit usaha syariah (UUS), dan bank pembiayaan rakyat syariah (BPRS) (Ismail, 2011: 33). Bank
Pembiayaan
Rakyat
Syariah
(BPRS)
adalah
bank
yang
melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. BPRS tidak dapat melaksanakan transaksi lalu lintas pembayaran atau transaksi dalam lalu lintas giral. Fungsi BPRS pada umumnya terbatas pada hanya penghimpunan dana dan penyaluran dana (Ismail, 2011: 54). Kehadiran BPRS diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan umat Islam terutama masyarakat golongan ekonomi lemah. Hal ini disebabkan yang menjadi sasaran utama dari BPRS adalah umat Islam yang berada di pedesaan dan tingkat kecamatan. Masyarakat yang berada di kawasan tersebut pada umumnya termasuk pada masyarakat golongan ekonomi lemah. Kehadiran BPRS bisa menjadi sumber permodalan bagi pengembangan usaha-usaha masyarakat golongan ekonomi lemah, sehingga pada gilirannya bisa meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan mereka (Djazuli dan Yadi Janwari, 2002: 109). Menurut ketentuan umum Pasal 1 ayat 12 Undang-Undang tentang Perbankan Syariah, Prinsip Syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan
4
perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah. Prinsip Perbankan Syariah merupakan bagian dari ajaran Islam yang berkaitan dengan ekonomi. Salah satu prinsip dalam ekonomi Islam adalah larangan riba dalam berbagai bentuknya, dan menggunakan sistem antara lain prinsip bagi hasil. Ketentuan mengenai riba terdapat di dalam al-Qur‟an Surat al-Baqarah ayat 275 yang berbunyi :
َّ َوأ َ َح َّم. . . . . . انسبَا ّ ِ اَّللُ ْان َب ْي َع َو َح َّس َو “ . . . Dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba . . .” (Indra Laksana dkk, 2010:47). Dengan prinsip bagi hasil dapat menciptakan iklim investasi yang sehat dan adil karena semua pihak dapat saling berbagi baik keuntungan maupun potensi resiko yang timbul sehingga akan menciptakan posisi yang berimbang antara bank dengan nasabahnya. Dalam jangka panjang, hal ini akan mendorong pemerataan ekonomi nasional karena hasil keuntungan tidak hanya dinikmati oleh pemilik modal saja, tapi juga pengelola modal. Fungsi bank syariah
ialah sebagai perantara antara masyarakat yang
memilki dana lebih terhadap masyarakat yang memiliki dana kurang. Penghimpunan dana (funding), penyaluran dana (landing), dan pelayanan jasa (service)
merupakan
kegiatan
bank
syariah
sebagai
pelayanan
dalam
meningkatkan produktivitas masyarakat. Pembiayaan atau financing ialah pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Dengan kata lain, pembiayaan adalah
5
pendanaan
yang
dikeluarkan
untuk
mendukung
investasi
yang
telah
direncanakan(Nur Rianto Al Arif, 2010: 42). Dengan adanya kegiatan pembiayaan pada lembaga perbankan, baik bank konvensional maupun bank syariah memberikan kemudahan kepada masyarakat yang ingin menjalankan suatu usaha yang terhalang dalam masalah dana, sehingga bisa mendapatkan akses pinjaman dana dari bank, tentunya dengan perhitungan dan syarat-syarat yang ditetapkan oleh bank. Kegiatan pembiayaan ini tidak hanya dilakukan oleh bank konvensional pada umumnya, namun juga oleh bank syariah sebagai bentuk dari kegiatan penyaluran dana terhadap masyarakat. BPRSHarta Insan Karimah Parahyangan Cabang Soreang Jl. Raya Soreang KM.17 Ruko Soreang Square Blok-A2 Kabupaten Bandung, dalam menjalankan usahanya tidak dapat dipisahkan dari konsep-konsep syariah yang mengatur produk dan operasionalnya. Konsep syariah akan selalu dijadikan pijakan dalam mengembangkan produk bank syariah. Pada sistem operasi bank syariah, pemilik dana menanamkan modalnya di bank tidak dengan motif mendapatkan bunga, tapi dalam rangka mendapatkan keuntungan bagi hasil. Dana nasabah tersebut kemudian disalurkan kepada mereka yang membutuhkan (misalnya modal kerja) dengan perjanjian pembagian keuntungan sesuai kesepakatan. BPRS Harta Insan Karimah Parahyangan Cabang Soreang.Produk yang dominan atau yang banyak dimanfaatkan oleh nasabah khususnya produk penyaluran dana yaitu pembiayaan modal kerja. Pembiayaan modal kerja, yaitu pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan diantaranya, peningkatan produksi, baik
6
secara kuantitatif, yaitu jumlah hasil produksi, maupun secara kualitatif, yaitu peningkatan kualitas atau mutu hasil produksi dan untuk keperluan perdagangan atau peningkatan utility of place dari suatu barang. Pembiayaan modal kerja digunakan untuk memenuhi kebutuhan modal kerja yang biasanya habis dalam satu siklus usaha. Pembiayaan modal kerja ini diberikan dalam jangka pendek yaitu selama-lamanya satu tahun. Kebutuhan yang dapat dibiayai dengan menggunakan pembiayaan modal kerja antara lain kebutuhan bahan baku, biaya upah, pembelian barang-barang dagangan, dan kebutuhan dana lain yang sifatnya hanya digunakan selama satu tahun, serta kebutuhan dana yang diperlukan untuk menutup piutang perusahaan (Ismail, 2011: 114). Bank syariah dapat membantu memenuhi seluruh kebutuhan modal kerja tersebut bukan dengan meminjamkan uang, melainkan dengan menjalin hubungan kerja sama dengan nasabah. Dalam hal ini, bank syariah bertindak sebagai penyandang dana (shahibal-maal), sedangkan nasabah sebagai pengusaha (mudharib). Skema pembiayaan semacam ini disebut dengan mudharabah (trust financing). Fasilitas ini dapat diberikan untuk jangka waktu tertentu, sedangkan bagi hasil dibagi secara periodik dengan nisbah yang disepakati. Setelah jatuh tempo, nasabah mengembalikan jumlah dana tersebut beserta porsi bagi hasil (yang belum dibagikan) yang menjadi bagian bagi bank (Gita Danupranata, 2013: 104). Firman Allah :
. . . َيا أَيُّ َها انَّرِيٍَ آ َينُىا أ َ ْوفُىا ِب ْانعُقُى ِد
7
“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu . . . ”(Indra Laksana dkk, 2010:106). Ayat di atas dengan tegas dan jelas menyebutkan bahwa setiap orang yang telah melakukan perjanjian atau kerja sama dalam hal ini pembiayaan modal kerja, setelah akad tersebut disepakati kedua pihak dalam hal ini nasabah dengan bank harus mentaati dan melaksanakan apa yang telah menjadi kesepakatan bersama. Dalam setiap pembiayaan modal kerja di bank syariah terdapat beberapa risiko, walaupun sebelum melakukan pembiayaan telah lebih dahulu diadakan analisis tidak terkecuali dengan pembiayaan modal kerja. Risiko yang biasa muncul dalam pembiayaan modal kerja adalah risiko yang terkait dengan pembayaran. Bahwa dalam bagi hasil kepada bank nasabah bisa saja tidak membayar kepada bank sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati atau dengan kata lain nasabah tidak bisa melunasi pembayarannya ketika jatuh tempo yang disebut dengan pembiayaan bermasalah. Penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah di BPRS Harta Insan Karimah Parahyangan Cabang Soreang disebabkan oleh beberapa faktor yaitu karena di sengaja atau berbohong, dan karena bangkrut. Faktor yang paling banyak menyebabkan terjadinya pembiayaan bermasalah adalah karena karakter moral nasabah (berbohong) dan nasabah bangkrut. Artinya bahwa nasabah benar-benar tidak mampu untuk membayar kepada bank. BPRS Harta Insan Karimah Parahyangan Cabang Soreang menyediakan layanan pembiayaan untuk pengadaan modal kerja, investasi, dan konsumtif,
8
produk yang dominan atau yang banyak dimanfaatkan oleh nasabah khususnya produk pembiayaan modal kerja, sejak BPRS Harta Insan Karimah Parahyangan membuka cabang di soreang selama 3 tahun nasabah yang mengajukan pembiayaan modal kerja sebanyak 873 nasabah dan dari sekian banyak pembiayaan modal kerja yang dikeluarkan terdapat 384 pembiayaan bermasalah dikarenakan nasabah bangkrut dan karakter moral nasabah (berbohong) (Fadhil, wawancara, 14 februari, 2014) Keadaan ini akan berdampak pada bank yaitu bank harus menanggung risiko yang dalam hal ini adalah risiko pembiayaan. Inilah salah satu risiko dalam perbankan yaitu yang dikenal dengan nama pembiayaan bermasalah. Risiko pembiayaan adalah risiko dimana bank tidak memperoleh kembali cicilan pokok dan atau keuntungan dari pinjaman atau investasi yang dilakukannya. Untuk mengatasi risiko pembiayaan bermasalah tersebut bank dapat melaksanakan langkah-langkah supaya modal pokok yang dikeluarkan dan/atau keuntungannya dapat kembali lagi. Salah satu langkah yang dapat ditempuh oleh BPRS Harta Insan Karimah Parahyangan Cabang Soreang dalam mengenai pembiayaan bermasalah, pembiayaan yang telah dikeluarkannya dapat kembali yaitu dengan cara melakukan rescheduling terhadap pembiayaan bermasalah tersebut. Rescheduling adalah menjadwal kembali jangka waktu angsuran serta memperkecil jumlah angsuran (Muhammad, 2002: 268). Rescheduling, hal ini di lakukan dengan cara memperpanjang jangka waktu kredit atau jangka waktu angsuran. Dalam hal ini si debitur diberikan keringanan dalam masalah jangka waktu kredit, misalnya perpanjangan jangka
9
waktu kredit dari 6 bulan menjadi satu tahun sehingga si debitur mempunyai waktu yang lebih lama untuk mengembalikannya.Memperpanjang jangka waktu, angsuran, hal ini hampir sama dengan perpanjangan jangka waktu kredit. Dalam hal ini jangka waktu angsuran kreditnya diperpanjang pembayarannya sebagai contoh dari 36 kali menjadi 48 kali angsuran, dengan demikian jumlah angsuran pun menjadi lebih kecil seiring dengan penambahan jumlah angsuran (Thamrin Abdullah dan Francis Tantri, 2012: 180). Rescheduling di BPRS Harta Insan Karimah Parahyangan Cabang Soreang merupakan salah satu dari beberapa metode untuk menyelesaikan ataupun mengatasi pembiayaan bermasalah. Mayoritas pembiayaan murabahah di BPRS Harta Insan Karimah Parahyangan Cabang Soreang yang bermasalah langkah yang diambil oleh bank untuk mengatasi hal tersebut adalah dengan melakukan rescheduling. Rescheduling berarti bank memberikan keringanan kapada nasabah dalam mengangsur kewajibannya kepada bank. Hal ini sesuai dengan ajaran Islam bahwa jika seseorang yang mempunyai hutang dan dalam kesusahan maka kewajiban orang yang memberi hutang untuk mununggu sampai ia mampu kembali. Firman Allah :
ٌَصدَّقُىا َخي ٌْس نَ ُك ْى ِإ ٌْ ُك ْنت ُ ْى ت َ ْعهَ ًُى ُ َو ِإ ٌْ َكاٌَ ذُو َ عس َْسةٍ فَن َِظ َسة ٌ ِإنَى َي ْي َ َ س َسةٍ َوأ َ ٌْ ت “Dan jika (orang berutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua
10
utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui” (Indra Laksana, 2010:47). Ayat diatas menjelaskan bahwa “Apabila ada seseorang yang berada dalam situasi sulit, atau akan terjerumus dalam kesulitan untuk membayar hutangnya, maka tangguhkan penagihan sampai dia lapang. Jangan menagihnya jika kamu mengetahui dia sempit, apalagi memaksanya membayar dengan sesuatu yang amat dia butuhkan”( M. Quraish Shihab, 2002: 599). Bank dalam melakukan rescheduling terhadap pembiayaan bermasalah melihat terlebih dahulu alasan mengapa nasabah melakukan pelanggaran. Hal tersebut dilakukan supaya bank dapat melakukan langkah yang tepat sehingga pembiayaan yang telah dikeluarkannya kembali lagi. Pelaksanaan rescheduling inilah yang menarik perhatian penyusun sehingga menurut penyusun perlu untuk diadakan penelitian lebih lanjut yang dituangkan dalam bentuk skripsi yang berjudul pelaksanaan rescheduling pada pembiayaan modal kerja bermasalah dengan akad murabahah di BPRS Harta Insan Karimah Parahyangan Cabang Soreang.
B. Rumusan Masalah Berdasarkan pada latar belakang yang ada, yang menjadi permasalahan adalah : 1.
Bagaimana mekanisme rescheduling pada pembiayaan modal kerja bermasalah dengan akad murabahah di BPRS Harta Insan Karimah Parahyangan Cabang Soreang?
11
2.
Manfaat dan mudharat rescheduling pada pembiayaan modal kerja bermasalah dengan akad murabahah di BPRS Harta Insan Karimah Parahyangan Cabang Soreang ?
3.
Bagaimana korelasi antararescheduling pada pembiayaan modal kerja bermasalah dengan akad murabahah di BPRS Harta Insan Karimah Parahyangan Cabang Soreang dengan Hukum Ekonomi Islam ?
C. Tujuan Penelitian Berdasarkan pada pokok permasalahan di atas maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah : 1.
Untuk mengetahui bagaimana mekanisme reschedulingpada pembiayaan bermasalah dengan akad murabahah di BPRS Harta Insan Karimah Parahyangan Cabang Soreang.
2.
Untuk mengetahui manfaat dan mudharatrescheduling pada pembiayaan modal kerja bermasalah dengan akad murabahah di BPRS Harta Insan Karimah Parahyangan Cabang Soreang.
3.
Untuk mengetahui korelasi antara rescheduling pada pembiayaan modal kerja bermasalah dengan akad murabahah di BPRS Harta Insan Karimah Parahyangan Cabang Soreangdengan Hukum Ekonomi Islam.
D. Kerangka Pemikiran Kegiatan atau aktivitas dalam hubungannya antara manusia satu dengan yang lain telah diatur dalam Islam yaitu dalam fikih muamalah. Dalam
12
menjalankan kegiatan muamalah seorang muslim hendak tunduk dan patuh pada aturan-aturan yang telah ditetapkan dalam Islam, yaitu aturan-aturan muamalah maliyah Islamiyah. Muamalah adalah segala peraturan yang diciptakan Allah untuk mengatur hubungan manusia dengan manusia dalam hidup dan kehidupan (Hendi Suhendi, 2010: 2). Lembaga perbankan sebagai salah satu lembaga keuangan mempunyai nilai strategis dalam kehidupan perekonomian suatu negara. Lembaga tersebut dimaksudkan sebagai perantara pihak-pihak yang mempunyai kelebihan dana (surplus of funds) dengan pihak-pihak yang kekurangan dan memerlukan dana (lack of funds). Dengan demikian perbankan akan bergerak dalam kegiatan perkreditan, dan berbagai jasa yang diberikan, bank melayani kebutuhan pembiayaan serta melancarkan mekanisme sistem pembayaran bagi semua faktor perekonomian. Bank Islam adalah bank yang beroperasi dengan tidak mengandalkan pada bunga. Bank islam atau biasa disebut bank tanpa bunga adalah lembaga keuangan/perbankan
yang
operasional
dan
produknya
dikembangkan
berlandaskan pada al-Quran dan Hadist Nabi SAW atau dengan kata lain bank Islam adalah bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam dan tata cara beroperasinya mengacu kepada ketentuan-ketentuan al-Quran dan alHadist (Karnaen A Perwataatmadja dan Syafi‟i Antonio, 1992: 1). Adanya bank Islam diharapkan dapat memberikan sumbangan terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat melalui pembiayaan-pembiayaan yang dikeluarkan oleh bank Islam. Melalui pembiayaan ini bank Islam dapat menjadi
13
mitra dengan nasabah, sehingga hubungan bank Islam dengan nasabah tidak lagi sebagai kreditur dan debitur tetapi menjadi hubungan kemitraan (Muhamad, 2002: 16). Pembiayaan merupakan aktivitas bank syariah dalam menyalurkan dana kepada pihak lain bank berdasarkan prinsip syariah. Penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan didasarkan kepercayaan yang diberikan oleh pemilik dana kepada pengguna dana (Ismail, 2011: 105). Menurut Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah yang dimaksud dengan pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa: 1.
Transaksi bagi hasil dalam bentuk mudharabah dan musyarakah.
2.
Transaksi sewa menyewa dalam bentuk ijarah atau sewa beli dalam bentuk ijarah muntahiya bittamlik.
3.
Transaksi jual beli dalam bentuk piutang murabahah, salam dan istishna.
4.
Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang qordh.
5.
Transaksi sewa menyewa jasa dalam bentuk ijarah untuk transaksi multijasa. Berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank syariah dan /atau
Unit Usaha Syariah (UUS) dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan/atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentudengan imbalan ujrah, tanpa imbalan, atau bagi hasil. Adapaun secara garis besar pembiayaan dapat dibagii dua jenis, yaitu: 1.
Pembiayaan konsumtif
14
Yaitu pembiyaan yang ditujukan untuk pembiyaan yang bersifat konsumtif, seperti
pembiayaan
untuk
pembelian
rumah,
kendaraan
bermotor,
pembiayaan pendidikan dan apapun yang sifatnya konsumtif. 2.
Pembiayaan produktif Yaitu pembiayaan yang ditujukan untuk pembiayaan sektor produktif, seperti pembiayaan modal kerja, pembiayaan pembelian barang modal dan lainnya yang mempunyai tujuan untuk pemberdayaan sektor riil. Pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok bank, yaitu pemberian
fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan defisit unit. Salah satu fungsi utama dari perbankan adalah untuk menyalurkan dana yang telah dihimpunnya kepada masyarakat melalui pembiayaan kepada nasabah (Nur Rianto Al Arif, 2010: 43). Pembiayaan modal kerja, yaitu pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan peningkatan produksi, baik secara kuantitatif, yaitu jumlah hasil produksi, maupun secara kualitatif, yaitu peningkatan kualitas atau mutu hasil produksi dan untuk keperluan perdagangan atau peningkatan utility of place dari suatu barang (Muhammad Syafi‟i Antonio, 2001: 160). Murabahah diartikan sebagai suatu perjanjian antara bank dengan nasabah dalam bentuk pembiayaan pembelian atas sesuatu barang yang dibutuhkan oleh nasabah. Obyeknya bisa berupa barang modal seperti mesin-mesin industri, maupun barang untuk kebutuhan sehari-hari seperti sepeda motor (Abdul Ghofur Anshori, 2009: 106).
15
Salah satu kegiatan muamalah dalam Islam adalah jual beli. Jual beli adalah menukar suatu barang dengan barang yang lain dengan cara tertentu (akad) (Moch Anwar, 1979: 268). Salah satu yang termasuk kegiatan jual beli adalah murabahah yang merupakan jual beli jenis amanah. Bai’ al murabahah harus patuh dan tunduk pada aturan-aturan atau kaidah-kaidah jual beli. Firman Allah :
َّ َوأ َ َح َّم. . . . . . انسبَا ّ ِ اَّللُ ْان َب ْي َع َو َح َّس َو “ . . . Dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba . . .” (Indra Laksana dkk, 2010:47). Kaidah Fikih :
عهَى تَحْ ِس ْي ًِ َها ْ َاآل َ اإل َبا َحت ُ ِإالَّأ َ ٌْ َيدُ َّل دَ ِن ْي ٌم ِ ص ُم فِي ان ًُ َعا َيهَ ِت “Hukum asal dalam semua bentuk muamalah adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya” (Djazuli, 2006: 130). Ayat di atas menerangkan tentang diperbolehkannya jual beli dalam hal ini adalah jual beli dengan sistem murabahah. Ketika akad murabahah terjadi antara nasabah dengan bank, maka menjadi kewajiban kedua belah pihak untuk memenuhi dan melaksanakan akad tersebut sesuai dengan kesepakatan bersama. Hal tersebut dapat dilihat dalam al-Quran tentang kewajiban untuk memenuhi akad yang telah disepakati. Firman Allah :
. . . َيا أَيُّ َها انَّرِيٍَ آ َينُىا أ َ ْوفُىا ِب ْانعُقُى ِد “Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu . . . ” (Indra Laksana, 2010:106).
16
Isi dari ayat di atas menunjukan dengan jelas bahwa apabila telah membuat suatu kesepakatan dalam perjanjian, maka penuhilah akad tersebut dengan sebaik-baiknya. Dalam jual beli tidak diperkenankan adanya suatu paksaan dari pihak manapun. Jual beli harus dilandaskan pada keridhaan kedua pihak. Dalam jual beli penjual dan pembeli bebas untuk membuat kontrak apa saja, baik yang sudah ada aturannya maupun belum dan bebas menentukan sendiri isi kontrak. Namun demikian asas kebebasan berkontrak ini mempunyai batasan yaitu : 1.
Tidak melanggar ketertiban umum
2.
Tidak melanggar kesusilaan Dalam al-Quran terdapat beberapa ayat yang mendukung atau melandasi
asas kebebasan untuk berkontrak. Firman Allah :
. . . اض ِي ْن ُك ْى ِ َيَا أَيُّ َها انَّرِيٍَ آ َينُىا ال ت َأ ْ ُكهُىا أ َ ْي َىانَ ُك ْى بَ ْينَ ُك ْى بِ ْانب ٍ ع ٍْ ت ََس َ ً ازة َ اط ِم إِال أ َ ٌْ ت َ ُكىٌَ تِ َج “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu . . . ” (Indra Laksana dkk, 2010:83). Kebebasan berkontrak juga telah diatur dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata: Setiap perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.
17
Dari bunyi pasal tersebut dinyatakan bahwa perjanjian yang mengikat hanyalah perjanjian sah, dan supaya suatu perjanjian dianggap sah dalam hukum positif harus memenuhi ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata. Dalam Pasal 1320 KUHPerdata ditegaskan bahwa untuk sahnya suatu perjanjian harus memenuhi empat syarat, yaitu : (Subekti, 1995: 339) 1.
Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya
2.
Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian
3.
Adanya suatu hal tertentu
4.
Adanya suatu sebab yang halal Syarat pertama dan kedua disebut syarat subjektif, karena mengenai orang-
orang atau subjek yang mengadakan perjanjian, sedangkan syarat ketiga dan keempat disebut syarat objektif, karena mengenai objek dari perbuatan hukum yang dilakukan oleh subjek hukum. Salah satu produk dari bank syariah yang termasuk jual beli adalah murabahah. Dalam pembuatan kontrak murabahah tentunya terdapat akad antara bank dengan nasabah. Hukum asal akad adalah keridhaan kedua pihak yang mengadakan akad, hasilnya apa yang diiltizamkan oleh perakadan itu. Akad menurut istilah fuqaha adalah perikatan ijab dengan kabul secara yang disyariatkan oleh agama, nampak bekasannya pada apa yang diakadkan itu. Perkataan „aqdu mengacu pada terjadinya dua perjanjian atau lebih, yaitu bila seseorang mengadakan janji kemudian ada orang lain yang menyetujui janji tersebut serta menyatakan pula suatu janji yang berhubungan dengan janji yang pertama, maka terjadilah perikatan dua buah janji (‘ahdu) dari dua orang yang
18
mempunyai hubungan antara yang satu dengan yang lain disebut perikatan (‘aqad) (Hendi Suhendi, 2010: 45). Adapun yang termasuk dalam rukun akad adalah : (Rahmat Syafi‟i, 2004: 43) 1.
Aqid (penjual dan pembeli)
2.
Ma’qud’alaih (barang)
3.
Sighat (ijab kabul). Murabahah adalah jual beli dengan ditangguhkan sehingga hubungan
yang terjadi antara bank dengan nasabah adalah hubungan kreditur dengan debitur. Hubungan kreditur dengan debitur biasa disebut dengan utang piutang. Utang-piutang yaitu memberikan sesuatu kepada seseorang dengan perjanjian dia akan membayar dengan yang sama dengan itu. Utang-piutang harus bermanfaat bagi keduanya yaitu bagi yang berutang dan yang berpiutang. Utang-piutang dalam Islam juga harus mendatangkan maslahat bagi para pihak dalam hal ini bagi nasabah dan juga bank. Adanya maslahat sesuai dengan maqasasid al-syari’ (tujuan-tujuan syar‟i), artinya dengan mengambil maslahat berarti sama dengan merealisasikan maqasid al-syar’i. Sebaliknya mengesampingkan maslahat berarti mengesampingkan maqasid alsyar’i. Sedangkan mengesampingkan maqasid al-syar’i adalah batal. Adapun asas-asas muamalah ialah (Juhaya S Praja, 1995: 113 ) : 1.
Asas Tabadalul al-manafi (pertukaran manfaat) Asas tabadalul al-manafi berarti bahwa segala bentuk kegiatan muamalah harus memberikan keuntungan dan manfaat bersama bagi pihak-pihak yang
19
terlibat. Asas ini merupakan kelanjutan dari prinsip atta'awun sehingga asas ini bertujuan menciptakan kerjasama antar individu atau pihak-pihak dalam masyarakat dalam rangka saling memenuhi keperluanya masing-masing dalam rangka kesejahteraaan bersama. 2.
Asas Pemerataan Asas pemerataan adalah penerapan prinsip keadilan dalam bidang muamalah yang menghendaki agar harta tidak diuasai oleh segelintir orang sehingga harta itu harus terdistribusikan secara merata di antara masyarakat, baik kaya maupun miskin. Oleh karena itu dibuat hukum zakat, shodaqoh, infaq, dsb. Selain itu Islam juga menghalalkan bentuk-bentuk pemindahan pemilikan harta dengan cara yang sah seperti jual beli, sewa menyewa dsb.
3.
AsasAn taradhin(suka sama suka) Asas ini menyatakan bahwa segala jenis bentuk muamalah antar individu atau antar pihak harus berdasarkan kerelaan masing-masing. Kerelaan disini dapat berarti kerelaan melakukan suatu bentuk muamalah, maupun kerelaan dalam menerima atau menyerahkan harta yang dijadikan obyek perikatan dan bentuk muamalah lainya.
4.
Asas Adam al-gharar (tidak ada penipuan dan spekulasi) Asas adam al-gharar berarti bahwa setiap bentuk muamalah tidak boleh ada gharar, yaitu tipu daya atau sesuatu yang menyebabkan salah satu pihak merasa dirugikan oleh pihak lainya sehingga mengakibatkan hilangnya unsur kerelaan salah satu pihak dalam melakukan suatu transaksi atau perikatan.
5.
Asas Al-birr wa al-taqwa (kebaikan dan taqwa)
20
Asas ini menekankan bentuk muamalah yang termasuk dalam kategori suka sama suka ialah sepanjang bentuk muamlat dan pertukaran manfaat itu dalam rangka pelaksanaan saling menolong antar sesama manusia untuk al-birr wa taqwa, yakin kebajikan dan ketaqwaan dalam berbagai bentuknya. 6.
Asas Musyarakah Asas musyarakah, yakni kerjasama antar pihak yang saling menguntungkan bukan saja bagi pihak yang terlibat melainkan juga bagi keseluruhan masyarakat manusia. Ketika akad murabahah telah disepakati akan muncul hak dan kewajiban.
Nasabah wajib membayar kepada bank sesuai dengan kesepakatan dan bank berhak
mendapat
dana
dan
keuntungan
dari
pembiayaan
yang
telah
dikeluarkannya. Seseorang yang telah melakukan akad, maka orang tersebut harus dan wajib melaksanakan akad tersebut sesuai dengan kesepakatan. Seseorang yang telah melakukan akad tetapi ia tidak memenuhi akad tersebut berarti ia telah mengingkari akad yang telah disepakati. Firman Allah :
ٌَصدَّقُىا َخي ٌْس نَ ُك ْى ِإ ٌْ ُك ْنت ُ ْى ت َ ْعهَ ًُى ُ َو ِإ ٌْ َكاٌَ ذُو َ عس َْس ٍة فَن َِظ َسة ٌ ِإنَى َي ْي َ َ س َس ٍة َوأ َ ٌْ ت “Dan jika (orang berutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui” (Indra Laksana dkk, 2010:47). Restrukturisasi pembiayaan adalah upaya yang dilakukan bank dalam rangka membantu nasabah agar dapat menyelesaikan kewajibannya diantaranya,
21
Rescheduling (penjadwalan kembali), yaitu perubahan jadwal pembayaran kewajiban nasabah atau jangka waktunya (Faturrahman Djamil, 2012: 83). Untuk BUS dan UUS, kualitas pembiayaan yang telah direstrukturisasi wajib dinilai berdasarkan prospek usaha, kinerja nasabah dan/atau kemampuan membayar, sesuai dengan penggolongan nasabah, setelah 1 (satu) tahun sejak penetapan kualitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1). Untuk BPRS, kualitas pembiayaan yang telah direstrukturisasi wajib dinilai berdasarkan ketepatan dan/atau kemampuan membayar kewajiban nasabah (Pasal 14 ayat 1-2 PBI No. 10/18/PBI/2008 tentang Restrukturisasi Bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah) (Zubairi Hasan, 2009: 193). Lebih jauh lagi Dewan Syariah Nasional juga telah menetapkan fatwanya yang tertuang dalam fatwa DSN No. 48/DSN-MUI/II/2005 tentang penjadwalan kembali (rescheduling) pada akad murabahah. Dalam fatwanya tersebut dinyatakan bahwa LKS boleh melakukan rescheduling tagihan murabahah terhadap nasabah yang tidak bisa melunasi ada tiga hal pokok yang harus diperhatikan dalam melaksanakan rescheduling, yaitu : 1.
Tidak menambah jumlah tagihan yang tersisa
2.
Pembebanan biaya dalam proses penjadwalan kembali adalah biaya riil
3.
Perpanjangan masa pembayaran adalah harus berdasarkan kesepakatan kedua pihak.
22
E. Langkah-langkah Penelitian Penentuan metode dalam sebuah penelitian adalah suatu hal yang penting untuk mendapatkan data yang objektif dari hasil suatu penelitian, baik yang bersifat teoritis maupun empiris. Penelitian merupakan suatu kegiatan yang ditujukan untuk mengetahui seluk-beluk sesuatu. Kegiatan ini muncul dan dilakukan karena ada suatu masalah yang memerlukan jawaban atau ingin membuktikan sesuatu yang telah lama dialaminya selama hidup, atau untuk mengetahui berbagai latar belakang terjadinya sesuatu. (Beni Ahmad Saebani, 2008: 39). 1.
Metode Penelitian Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kasus
(case study), yaitu suatu satuan analisis secara utuh, sebagai suatu kesatuan yang terintegrasi. Satuan analisis itu dapat berupa seorang tokoh, suatu keluarga, suatu peristiwa, suatu wilayah, suatu pranata, suatu kebudayaan, atau suatu komunitas. Yang diutamakan dalam metode ini adalah keunikan suatu kesatuan analisis itu, bukan generalisasi dari sejumlah satuan analisis (Cik Hasan Bisri, 2003: 62). Studi kasus memusatkan perhatian pada suatu kasus secara intensif dan mendetail. Karena studi kasus sifatnya mendalam dan mendetail, maka studi kasus ini pada umumnya menghasilkan gambaran yang longitudinal, yaitu hasil pengumpulan dan analisis data dalam satu jangka waktu. Kasusnya dapat terbatas pada satu orang, satu lembaga, satu keluarga, satu peristiwa dan satu desa, dan lain-lain. Fokus utamanya dalam studi kasus adalah menjawab pertanyaan apa, mengapa
dan
bagaimana.
Metode
penelitian
ini
menggambarkan
23
tentangpelaksanaan rescheduling pada pembiayaan modal kerja bermasalah di BPRS Harta Insan Karimah Parahyangan Cabang Soreang. 2.
Teknik Penelitian
a.
Wawancara Wawancara adalah proses pengumpulan data atau informasi melalui tatap
muka antara pihak penanya (interviewer) dengan pihak yang ditanya atau penjawab (interviewee) (Djam‟an Satori, Aan Komariah, 2009:130). Wawancara dilakukan untuk memperoleh data atau informasi sebanyak mungkin dan sejelas mungkin kepada subjek penelitian (Imam Gunawan, 2013: 160). Wawancara digunakan sebagai tekhnik pengumpulan data dan sebagai studi pendahuluan untuk menemukan rumusan masalah yang akan diteliti. Wawancara dilakukan dengan cara tanya jawab antara peneliti dengan Ery Taniasari bagian Supervisor operation dan Fadhil H Noer bagian Account Officer BPRS Harta Insan Karimah Parahyangan Cabang Soreang. b.
Studi Kepustakaan Studi kepustakaan ini digunakan sebagai data pelengkap primer untuk
mencari data mengenai literatur yang ada kaitannya dengan penelitian ini dengan cara mengutip langsung atau menyimpulkan dari buku yang berkaitan dengan judul proposal ini. Buku yang penulis kutip sebagai berikut : (Adiwarman Karim: Bank Islam, Karnaen A Perwataatmadja dan Syafi‟i Antonio: Bank Syariah, Muhammad Syafi‟i Antonio: Bank Syariah dari teori ke praktek, Muhammad: Manajemen Bank Syariah ), muamalah (Hendi Suhendi: Fiqih Muamalah, Atang
24
Abd Hakim: Fiqih Perbankan Syariah, Rahmat Syafi‟i: Fiqih Muamalah), produk perbankan syariah (Muhammad: Manajemen Pembiayaan Bank Syariah). 3.
Jenis Data Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalahdata kualitatif yang
diperoleh dari hasil wawancara dengan pihak BPRS pada bagian supervisor operational, account officer dan studi kepustakaan. Adapun data yang diperlukan adalah sebagai berikut : a.
Mekanisme rescheduling pada pembiayaan modal kerja bermasalah dengan akad murabahah di BPRS Harta Insan Karimah Parahyangan Cabang Soreang.
b.
Manfaat
dan
mudharatrescheduling
pada
pembiayaan
modal
kerja
bermasalah dengan akad murabahah di BPRS Harta Insan Karimah Parahyangan Cabang Soreang. c.
Korelasi antara rescheduling pada pembiayaan modal kerja bermasalah dengan akad murabahah di BPRS Harta Insan Karimah Parahyangan Cabang Soreang dengan Hukum Ekonomi Islam.
4.
Sumber Data Dilihat dari setingnya, data dapat dikumpulkan dengan menggunakan
sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada peneliti, dan sumber sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada peneliti (Djam‟an Satori, Aan Komariah, 2009:103) Sumber data yang di gunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :
25
a.
Sumber data primer adalah data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Data yang diperoleh secara langsung dari Eri Taniasari selaku bagian supervisoroperational dan Fadhil H Noer selaku bagian account officer, di BPRS Harta Insan Karimah Parahyangan Cabang Soreang. Peneliti melakukan wawancara tentang pelaksanaan rescheduling pada pembiayaan modal kerja bermasalah di BPRS Harta Insan Karimah Parahyangan Cabang Soreang.
b.
Sumber data sekunder, adalah sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, seperti lewat perantara orang dan dokumen seperti buku, artikel, media cetak dan lain sebagainya yang sesuai dengan masalah yang diteliti. Sumber yang didapat dari buku-buku yang membahas tentang lembaga keuangan syariah (Adiwarman Karim: Bank Islam, Karnaen A Perwataatmadja dan Syafi‟i Antonio: Bank Syariah, Muhammad Syafi‟i Antonio: Bank Syariah dari teori ke praktek, Muhammad: Manajemen Bank Syariah ), muamalah (Hendi Suhendi: Fiqih Muamalah, Atang Abd Hakim: Fiqih Perbankan Syaria, Rahmat Syafi‟i: Fiqih Muamalah), produk perbankan syariah (Muhammad: Manajemen Pembiayaan Bank Syariah), atau berupa karya ilmiah hasil dari suatu penelitian serta artikel-artikel pada media internet dan catatan kuliah tentang pelaksanaan rescheduling pada pembiayaan modal kerja bermasalah.
5.
Pengolahan Data Data yang telah terkumpul selanjutnya diolah melalui beberapa tahapan,
antara lain:
26
a.
Tahap mengumpulkan data dari berbagai sumber baik sumber data primer maupun sumber data sekunder tentang pelaksanaan rescheduling pada pembiayaan modal kerja bermasalah dengan akad murabahah.
b.
Tahap memilih data yang terkumpul dari beberapa sumber.
c.
Memilah-milah dan menelaah data yang terkumpul dari beberapa sumber mengenai pelaksanaan reschedulingpada pembiayaan modal kerja bermasalahdengan akad murabahah.
d.
Tahap mengklasifikasikan sebuah data yang didapatkan dari lokasi penelitian.
6.
Analisis Data Setelah semua data terkumpul dari data primer dan data sekunder,
kemudian dianalisis dengan pendekatan rasional. Setelah data-data yang diperlukan terkumpul, selanjutnya mengelola dan menganalisis data tersebut. Analisis data tersebut dilakukan dengan tahapan-tahapan sebagai berikut: a.
Memahami seluruh data yang sudah terkumpul mengenai pelaksanaan rescheduling pada pembiayaan modal kerja bermasalah dengan akad murabahah di BPRS Harta Insan Karimah Parahyangan Cabang soreang.
b.
Mengklasifikasikan data yang telah terkumpul, sesuai dengan masalah atau sub kategori yang diteliti.
c.
Munghubungkan data yang didapatkan dengan data lain, dengan berpedoman pada kerangka pemikiran yang ditentukan.
d.
Menganalisis
data
yang
menggunakan
menghubungkan data dengan teori.
metode
kualitatif
kemudian
27
e.
Sebagai langkah terakhir dari penelitian ini, adalah menarik kesimpulan. Peneliti berusaha menyimpulkan data tersebut, sehingga diharapkan penelitian ini menuju pokok permasalahan sebagaimana tertera pada kerangka pemikiran dan rumusan masalah.
