BAB I PENDAHULUAN
1.1
Latar Belakang Perkembangan teknologi komputer yang sangat pesat membawa imbas pada seluruh
lapisan bidang usaha, sehingga komputerisasi dalam berbagai bidang sudah merupakan tuntutan yang mendasar dewasa ini. Kebutuhan akan informasi yang cepat, tepat dan akurat sangat diperlukan sebagai pertimbangan proses pengambilan keputusan selanjutnya. Dalam hal ini, pemerintahan daerah juga membutuhkan pengolahan informasi yang optimal supaya memberikan pelayanan yang terbaik bagi Pegewai Negeri Sipil (PNS).
BAB II LANDASAN TEORI
2.1 Konsep Sistem Informasi Sutabri (2) menyatakan, bahwa ada dua kelompok pedekatan dalam mendefinisikan sistem yaitu yang menekankan pada komponen atau elemen. Pendekatan sistem yang lebih menekankan pada prosedur mendefinisikan sistem sebagai berikut: “Sistem adalah suatu jaringan kerja dari prosedur-prosedur yang saling berhubungan, berkumpul bersama-sama untuk melakukan suatu kegiatan untuk menyelesaikan suatu sistem tertentu. Sedangkan pendekatan sistem yang lebih menekankan pada elemen atau komponen mendefinisikan sistem yaitu kumpulan dari elemen-elemen yang berinteraksi untuk mencapai suatu tujuan tertentu, (Sutabri 2). “Sistem Informasi adalah sekelompok elemen yang saling berhubungan atau berinteraksi hingga membentuk satu-kesatuan. (Indrajani 3).
BAB III PENGELOLAAN PROYEK 3.1.1 Identifikasi Stakeholders Stakeholders adalah setiap kelompok yang berada di dalam maupun luar perusahaan yang mempunyai peran dalam menentukan perusahaan. Stakeholders bisa berarti pula setiap orang yang mempertaruhkan hidupnya pada perusahaan. Stakeholders di dalam proyek mekanisme penyelesaian kasus pelanggaran disiplin PNS adalah : a.
BPPTPM Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Pemilik Proyek)
b.
Tim Proyek : -
Manajer Proyek
-
Sponsor Proyek
-
Tenaga Ahli Tabel 3.1 Identifikasi Stakeholders
STAKEHOLDERS
ROLE
POSITION
PEMILIK PROYEK : BPPTPM Provinsi
User Sistem
Owner Sistem
Sponsor Proyek
Koordinator Pelaksana
Manajer Proyek
Team Leader
Harmoko, S.Kom
Anggota Tim Ahli
Analis Sistem
Ridwan, S.Kom
Anggota Tim Ahli
Analis Bisnis
Santana, S.Kom
Anggota Tim Ahli
TenagaAhli Database
Gatot, S.Kom
Anggota Tim Ahli
Programmer / coding
Kepulauan Bangka Belitung TIM PROYEK : Pejabat Pembina Kepegawaian Provinsi Kepulauan Bangka Belitung M. Abi Febianto, M.Kom TENAGA AHLI :
3.1.1.1 Peran Masing-Masing Stakeholders Tabel 3.2 Peran Masing-masing Stakeholders No. 1.
Stakeholders User Sistem
Peran 1) Pengguna sistem BPPTPM Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2) Melakukan seluruh proses bisnis mekanisme penyelesaian pelanggaran disiplin PNS yang berhubungan dengan sistem secara langsung. 3) Melakukan perawatan dalam penggunaan sistem mekanisme penyelesaian pelanggaran disiplin PNS. 4) Bertanggung jawab penuh dalam penggunaan sistem mekanisme penyelesaian pelanggaran disiplin PNS
2.
Manajer Proyek
1) Memiliki tanggung jawab penuh terhadap pelaksanaan proyek. 2) Memastikan bahwa para manajer 3) Mengelola sumber daya 4) Mengkomunikasikan proyek.
3.
Sponsor Proyek
1) Berperan
dalam
pengembangan
proposal
permulaan proyek. 2) memastikan bahwa para manajer atau pemakai akhir sistem ditempatkan dalam team proyek dan bisnis tersebut mewakili terhadap team proyek mengatur segala kegiatan administrasi di dalam perusahaan. dipercayakan atas penyediaan personil bisnis yang bukanlah anggota team formal 3) Individu atau grup di dalam organisasi yang
memberikan
fasilitas,
finansial/keuangan
dalam pengembangan sebuah proyek
4.
Analis Sistem
1) Mengumpulkan dan menganalisa dokumendokumen, file-file dan formullir yang berkaitan dengan sistem untuk merancang sistem yang baru 2) Menyusun dan memberikan rekomendasi berdasarkan data-data yang sudah terkumpul. 3) Merancang suatu sistem perbaikan dan mengidentifikasikan aplikasi-aplikasi untuk penerapan untuk komputer. 4) Menganalisa dan menyusun biaya-biaya dan keuntungan dari sistem yang baru 5) Menganalisa kegiatan dari penerapan sistem yang baru.
5.
Programmer
1) Membuat database dalam sistem. 2) Membuat coding sesuai analisis. 3) Melakukan testing terhadap program.
6.
Analis Bisnis
1) Mengumpulkan dan menganalisa dokumendokumen. File-file yang berkaitan dengan sistem untuk merancang sistem yang baru. 2) Menyusun
dan
memberikan
rekomendasi
berdasarkan data-data yang sudah terkumpul 3) Merancang
suatu
sistem
perbaikan
dan
mengidentifikasikan aplikasi-aplikasi untuk penerapan untuk komputer. 4) Menganalis dan menyusun biaya-biaya dan keuntungan dari sistem yang baru 5) Menganalisa kegiatan dari penerapan sistem
yang baru.
7.
Ahli Database
1) Merancang struktur database yang sesuai dengan hasil analisis kebutuhan data dan informasi 2) Penyusunan model konsep data (diagram konteks, diagram arus data dan hubungan antar data) 3) Merancang dan mengolah data tersebut mulai dari data tabular maupun data spatial dan data lapangan sampai dengan data yang siap untuk dirancang
BAB IV ANALISA DAN PERANCANGAN SISTEM
4.1
Uraian Prosedur Prosedur yang dilakukan dalam Sistem Informasi Mekanisme Penyelesaian Kasus
Pelanggaran Disiplin Ringan PNS pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal (BPPTPM) Derah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah sebagai berikut:
a.
Pendataan PNS Bidang Kepegawaian lakukan pendataan PNS yang disetujui oleh Atasan Langsung.
b.
Pendataan Tata Tertib Bidang Kepegawaian lakukan pendataan tata tertib PNS yang diberikan oleh Atasan Langsung.
c.
Pendataan Pemeriksa Bidang Kepegawaian menunjuk pemeriksa yang disetujui Atasan langsung dan menyerahkan data pemeriksa yang akan melakukan pemeriksaan terhadap PNS yang melanggar. Selanjutnya bidang Kepegawaian akan melakukan pendataan pemeriksa.
d.
Surat Panggilan Pertama (SP1) PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin dipanggil secara tertulis melalui Surat Panggilan Pertama (SP1) yang diketahui oleh Atasan Langsung.
e.
Surat Panggilan Kedua (SP2) Apabila PNS tersebut tidak hadir pada panggilan pertama akan dilakukan pemanggilan kedua (SP2). Dan apabila PNS tersebut tidak hadir akan dijatuhkan hukuman kedisiplinan.
f.
Surat Perintah Pemeriksaan (SPP) Pejabat Pembina Kepegawaian buat Surat Perintah Pemeriksaaan kepada Atasan Langsung untuk melakukan pemeriksaan terhadap PNS yang diduga melakukan pelanggaran.
g.
Proses Pembuatan Acara Pemeriksaan (BAP) Hasil pemeriksaan terhadap PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin ringan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan yang disetujui oleh Pemeriksa dan PNS yang bersangkutan.
BAB V PENUTUP
5.1
Kesimpulan Setelah mempelajari permasalahan yang dihadapi dan juga solusi pemecahan yang
diusulkan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut : a.
Komputerisasi pada rancangan Sistem Informasi Pengelolaan data barang inventaris yang terintegrasi dapat meningkatkan efisiensi kerja dan memudahkan Bidang Kepegawaian dalam mengawasi dan pemberian sanksi pelanggaran kedisiplinan PNS pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal (BPPTPM) Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
5.2
Saran Adapun saran–saran yang perlu dikemukakan adalah sebagai berikut :
a.
Perlu adanya pelatihan kepada user yang akan menggunakan sistem informasi pengelolaan data barang inventaris ini, supaya mereka mengetahui bagaimana cara menggunakan sistem juga dalam perawatan aplikasi ini.
