BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Dalam menjalani kehidupan ini manusia mempunyai kebutuhan yang beraneka ragam, untuk memenuhi semua kebutuhan tersebut manusia dituntut untuk melaksanakan suatu usaha ataupun pekerjaan. Baik pekerjaan yang diusahakan sendiri maupun bekerja pada orang lain. Pekerjaan yang diusahakan sendiri maksudnya adalah bekerja atas usaha modal dan tanggung jawab sendiri. Sedangkan bekerja pada orang lain maksudnya adalah bekerja dengan bergantung pada orang lain, yang memberi perintah dan mengutusnya, karena ia harus tunduk dan patuh pada orang lain yang memberikan pekerjaan tersebut.1 Dalam melakukan usaha, setiap manusia memiliki hak yang sama. Hal ini dijelaskan dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi bahwa “tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”. Dari pasal diatas terlihat jelas bahwa dalam melakukan suatu kegiatan usaha untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, tidak ada perbedaan hak antara manusia yang satu dengan manusia yang lainnya. Sejalan dengan perkembangan usaha yang semakin pesat, maka mengenai suatu kegiatan usaha tidak dapat dilepaskan dari suatu ketentuan dan peraturan yang membutuhkan izin. Di dalam kamus hukum, izin (vergunning) diartikan sebagai perkenaan atau izin dari pemerintah berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah yang disyaratkan untuk perbuatan yang pada umumnya memerlukan pengawasan khusus, tetapi yang pada umumnya tidaklah dianggap sebagai hal-hal yang sama sekali tidak dikehendaki. Ateng Syafrudin mengatakan bahwa izin
1
Zainal Asikin, et. al, Dasar-Dasar Hukum Perburuhan, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1993, hlm 1.
bertujuan dan berarti menghilangkan larangan, hal yang dilarang menjadi boleh atau sebagai peniadaan ketentuan larangan umum dalam peristiwa konkret 2. Pada saat ini banyak bermunculan jenis-jenis usaha, salah satunya adalah usaha bengkel las. Bengkel las adalah suatu usaha yang menyediakan jasa pengelasan berbagai jenis logam. Sedangkan pengelasan adalah suatu teknik penyambungan logam dengan cara mencairkan sebagian logam induk dan logam pengisi dengan atau tanpa tekanan dan dengan atau tanpa logam penambah dan menghasilkan sambungan yang menyatu atau berkelanjutan 3. Salah satu syarat utama untuk mendirikan usaha khususnya usaha bengkel las adalah adanya surat izin gangguan. Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Izin Gangguan yang dimaksud dengan Izin Gangguan adalah pemberian izin tempat usaha/kegiatan kepada orang pribadi atau badan di lokasi tertentu yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian, dan gangguan, tidak termasuk tempat usaha/kegiatan yang telah ditentukan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah. Di kota Padang sendiri banyak terdapat usaha bengkel las. Setiap kegiatan usaha, dimanapun dan kapanpun, pasti akan menimbulkan dampak. Dampak disini dapat bernilai positif yang berarti memberikan manfaat bagi masyarakat dan dampak negatif berarti menimbulkan risiko yang merugikan masyarakat. Adapun dampak positif diantaranya adalah meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat tersebut sehingga dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat sekitar dikarenakan adanya usaha dilingkungan masyarakat tersebut. Akan tetapi, dampak negatif dari usaha tersebut yang sangat menonjol adalah masalah gangguan berupa gangguan terhadap lingkungan dan pencemaran lingkungan. 2
Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm 54. http://sahabatsolid.com/apa-itu-bengkel-las/, Apa Itu Bengkel Las, diakses pada Senin, 7 Januari 2015, pukul 17.00. 3
Gangguan terhadap lingkungan sendiri disebabkan karena adanya usaha bengkel las yang berada di sekitar pemukiman warga. Yang dimaksud dengan gangguan berdasarkan pasal 1 angka (5) Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Izin Gangguan adalah segala perbuatan dan/atau kondisi yang tidak menyenangkan atau mengganggu kesehatan, keselamatan, ketentraman, dan/atau kesejahteraan terhadap kepentingan umum sehingga mengganggu fungsi lingkungan. Sedangkan gangguan terhadap lingkungan berdasarkan pasal 3 ayat (2) Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Izin Gangguan meliputi gangguan terhadap fungsi tanah, air tanah, sungai, laut, udara dan gangguan yang bersumber dari getaran dan atau kebisingan. Serta yang dimaksud dengan pencemaran lingkungan berdasarkan UU NO 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain kedalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan. Berdasarkan uraian di atas dan ketentuan-ketentuan yang ada, maka penulis berkeinginan mengkaji permasalahan tersebut dalam penelitian dengan judul “PEMBERIAN IZIN GANGGUAN TERHADAP USAHA BENGKEL LAS SEBAGAI INSTRUMEN PENGENDALIAN KEBISINGAN DI KOTA PADANG B. Rumusan Masalah Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: 1. Bagaimana proses pemberian izin gangguan sebagai instrumen pengendalian kebisingan terhadap usaha bengkel las di kota Padang? 2. Apa kendala yang dihadapi dalam pemberian izin gangguan sebagai instrumen pengendalian kebisingan terhadap usaha bengkel las di kota Padang?
C. Tujuan Penelitian Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk: 1. Untuk mengetahui proses pemberian izin gangguan sebagai instrumen pengendalian kebisingan terhadap usaha bengkel las di kota Padang. 2. Untuk mengetahui kendala dalam pemberian izin gangguan sebagai instrumen pengendalian kebisingan terhadap usaha bengkel las di kota Padang. D. Manfaat Penelitian Dalam penelitian ini, kegunaan utama dari penelitian ini diharapkan tercapai, yaitu : a. Manfaat Teoritis a. Menambah pengetahuan penulis dibidang ilmu hukum, khusunya Hukum Administrasi Negara dan Hukum Perizinan. b. Melatih kemampuan penulis dalam melakukan penelitian dan memaparkan hasil penelitian tersebut dalam bentuk karya ilmiah. c. Agar dapat menerapkan ilmu secara teoritis yang penulis terima selama kuliah dan menghubungkannya dengan data yang penulis peroleh di lapangan. b. Manfaat Praktis a. Memberikan sumbangan pikiran kepada semua pihak yang terkait dalam pelaksanaan pemberian izin gangguan terhadap Usaha Bengkel las di Kota Padang. b. Memberikan sumbangan pikiran bagi pemerintahan kota Padang dalam hal pelaksanaan pemberian izin gangguan terhadap usaha bengkel las di Kota Padang. E. Metode Penelitian
Metode penelitian adalah segala aktivitas seseorang untuk menjawab permasalahan hukum yang bersifat akademik dan praktisi, baik yang bersifat asas-asas hukum, norma-norma hukum yang hidup dan berkembang dalam masyrakat, maupun yang berkenaan dengan kenyataan hukum dalam masyarakat.4 Oleh karena itu, metode yang diterapkan harus sesuaikan dengan ilmu pengetahuan dan sejalan dengan objek yang diteliti. Penelitian ini akan dilakukan di Kota Padang. Untuk memperoleh data yang maksimal dalam penelitian dan penulisan ini sehingga tercapai tujuan yang diharapkan maka, metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah : 1. Pendekatan Masalah Pendekatan masalah yang diterapkan berupa Yuridis Sosiologis yakni pendekatan masalah melalui penelitian hukum dengan melihat norma hukum yang berlaku dan menghubungkannya dengan fakta yang ada dilapangan sehubungan dengan permasalahan yang ditemui dalam penelitian.5 Dalam penelitian ini akan dilakukan dengan melihat norma-norma dan aturan aturan hukum yang mengatur mengenai Pemberian Izin Gangguan Terhadap Usaha Bengkel Las di Kota Padang dan menghubungkannya dengan fakta yang ditemui peneliti dilapangan yaitu di Kota Padang. 2. Sifat Penelitian Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yang mengungkapkan peraturan perundangundangan yang berkaitan dengan teori-teori hukum yang menjadi objek penelitian. Demikian juga hukum dalam pelaksanaannya didalam masyarakat yang berkenaan objek penelitian. 6 Dalam penelitian ini peneliti akan mengungkapkan secara menyeluruh mengenai pemberian Izin Gangguan Terhadap Usaha Bengkel Las di Kota Padang. 4
Zainudin Ali, Metode Penelitian Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm 19. Soejono Abdurrahman, Metode Penelitian Hukum, Rineka Cipta, Jakarta, 2003, hlm 56.. 6 Zainuddin Ali, Op. Cit., hlm 106. 5
c. Sumber dan Jenis Data a. Sumber Data 1. Penelitian Lapangan Data lapangan yang diperlukan sebagai data penunjamg diperoleh melalui informasi dan pendapat-pendapat dari responden yang ditentukan secara Non Probability Sampling. Non Probability Sampling yaitu bahwa tidak semua elemen dalam polulasi mendapat kesempatan yang sama untuk menjadi sampel.
7
Jenis
Probability
Sampling
yang
digunakan
yaitu
Purposive/Judmental Sampling. Secara prinsipil, teknik ini memilih atau menentukan sendiri setiap unit/objek populasi untuk terpilih sebagai sample. Sample yang dipilih tersebut berdasarkan penelitian atau pertimbangan dianggap dapat mewakili dari suatu populasi yang menjadi objek penelitian. Penelitian lapangan dilakukan di Bengkel Las yang terdapat di Kota Padang dengan cara memilih Bengkel Las secara acak. 2. Penelitian Kepustakaan Data kepustakaan yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi, publikasi, dan hasil penelitian.8 Studi kepustakaan dilakukan di beberapa tempat, yaitu Pustaka Pusat Universitas Andalas, Pustaka Fakultas Hukum Universitas Andalas. Maupun sumber dan bahan bacaan lainnya. b. Jenis Data 1. Data Primer
7 8
Burhan Ashshofa, Metode Penelitian Hukum, Rineka Cipta, Jakarta, 2010, hlm 87. Ibid, hlm 107.
Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber pertama. 9 Data primer yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah Proses Pemberian Izin Gangguan Terhadap Usaha Bengkel
Las di Kota Padang, Pengawasan
Terhadap Usaha Bengkel Las di Kota Padang. Adapun responden penelitian ini adalah pihak pihak yang terkait seperti Bidang Pelayanan Terpadu Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Padang (BPMP2T), beberapa bengkel las yang berada di Kota Padang, kemudian pihak-pihak lain yang terkait dengan masalah diatas yang dapat membantu dalam pengumpulan data, serta bahan-bahan yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer seperti hasil penelitian, wawancara, literatur dan sebagainya. 2. Data Sekunder Data sekunder antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, dan sebagainya. 10 Data sekunder digolongkan menjadi bahan hukum yang terdiri dari : a. Bahan hukum primer 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 2. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Izin Gangguan. 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah. 9
Amiruddin, H.Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Rajawali Pers, Jakarta, 2008, hlm 30. 10 Ibid.
4. Serta peraturan perundang-undangan lainnya. b. Bahan hukum sekunder Bahan hukum sekunder yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, misalnya Rancangan Undang-Undang (RUU), Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP), hasil penelitian (hukum), hasil karya (ilmiah) dari kalangan hukum, buku hukum dan sebagainya. 11
c. Bahan hukum tersier Bahan hukum tersier yakni bahan-bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan
sekunder,
misalnya:
kamus-kamus
(hukum),
ensiklopedia, indek kumulatif, dan sebagainya. 12 4. Teknik Pengumpulan Data Teknik pengumpulan data yang peneliti gunakan dalam penulisan ini adalah a. Wawancara Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan secara lisan guna memperoleh informasi dari responden yang erat kaitannya dengan masalah yang diteliti oleh penulis di lapangan13. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik wawancara semi terstruktur, karena dalam penelitian ini terdapat beberapa pertanyaan akan peneliti tanyakan kepada narasumber, dimana pertanyaan-pertanyaan tersebut terlebih 11
Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum, Rajawali Pers, Jakarta, 2013, hlm 114. Ibid, hlm 114. 13 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, UI-PREES, Jakarta, 2008, hlm 196. 12
dahulu penulis siapkan dalam bentuk point-point. Namun tidak tertutup kemungkinan di lapangan nanti penulis akan menanyakan pertanyaan pertanyaan baru setelah melakukan wawancara dengan narasumber. Wawancara dilakukan pada Pegawai Bidang Pelayanan Terpadu Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Padang (BPMP2T) dan Pegawain Dinas Tata Ruang Kota Padang serta Beberapa Pemilik Usaha Bengkel Las di Kota Padang. 5. Teknik Pengolahan dan Analisis Data a. Pengolahan Data 1. Editing Lazimnya editing dilakukan terhadap kuesioner-kuesioner yang disusun terstuktur, dan yang pengisiannya melalui wawancara formal14. 2. Coding Coding yaitu proses untuk mengklasifikasikan jawaban-jawaban para responden menurut kriteria atau macam yang telah ditetapkan. 15 b. Analisis Data Berdasarkan sifat penelitian yang menggunakan metode penelitian bersifat deskriptif analitis, analisis data yang dipergunakan adalah pendekatan kualitatif terhadap data primer dan data sekunder. Deskriptif tersebut, meliputi isi dan struktur hukum positif, yaitu suatu kegiatan yang dilakukan oleh penulis untuk
14 15
Ibid, hlm 126. Ibid, hlm 126.
menentukan isi atau makna aturan hukum yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek kajian. 16
16
Zainuddin Ali, Op.Cit., hlm 107.
