1
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah Bangsa Indonesia mengalami beberapa pergantian pemerintahan di antaranya adalah Pemerintahan Orde Baru. Orde Baru adalah sebutan bagi masa pemerintahan Presiden Soeharto di Indonesia. Pemerintahan Orde Baru menggantikan pemerintahan Orde Lama yang merujuk kepada era pemerintahan Soekarno. Hadirnya pemerintahan Orde Baru diawali oleh penumpasan PKI yang dimandatkan kepada Jendral Soeharto dengan Surat Perintah 11 Maret 1966 Surat Perintah ini dikeluarkan akibat pemberontakan yang dilakukan oleh PKI pada tanggal 30 September 1965. Dan Surat 11 Maret itulah yang menjadi titik awal pemerintahan Orde Baru. Lahirnya pemerintahan Orde Baru di kancah pemerintahan Indonesia menjadi sebuah titik terang bagi perpolitikan umat Islam, terutama untuk Masyumi yang masa pemerintahan Orde Lama dibubarkan oleh Soekarno. Setelah tumbangnya Rezim Orde Lama dengan Nasakomnya maka tumbuhlah harapan baru di kalangan umat Islam apalagi setelah sayap kiri dan PKI dilarang serta dilenyapkannya bekas kepemimpinan PKI dalam PNI. Soeharto dapat menarik simpati dari kalangan umat Islam terlebih dari kalangan yang dianggap musuh oleh Soekarno seperti Masyumi dan PSI. simpati diperoleh karena Soeharto bersama tentaranya dapat membersihkan secara tegas PKI dan menumbangkan Soekarno seperti yang Masyumi dan PSI inginkan. Oleh
2
sebab itu, dengan sepenuh hati mereka mendukung langkah-langkah Soeharto, termasuk saat Soeharto naik menjadi Presiden Republik Indonesia menggantikan Soekarno Tahun 1967. Tentara dan beberapa organisasi Islam lainya seperti HMI, PMKRI, eks PSI dan simpatisan Masyumi dan PSI mendukung segala bentuk protes anti-PKI. Mereka menamakan diri mereka sebagai “Angkatan 66” (Bolland, 1985: 148). Masyumi pada mulanya merasa akan mendapat peran kembali seperti zaman-zaman sebelumnya di bawah kepemimpinan Soeharto. Namun ternyata dugaan mereka meleset. Soeharto hanya berkepentingan menyingkirkan PKI dari panggung politik Indonesia, dan kekuatan-kekuatan masa anti-PKI adalah sumber legitimasi yang kuat untuk mengeksekusi keinginannya karena pada umumnya bagi umat Islam melawan PKI adalah salah satu perang Fi Sabilillah. Namun pada saat yang sama, Soeharto pun tidak merasa aman terhadap kelompok-kelompok Islam. Maka untuk menekan gerak kelompok-kelompok umat Islam di pangung politik Indonesia, diterapkan strategi rust en orde (stabilitas dan pembangunan), siapa saja kelompok yang berpotensi melakukan unrust (kekacauan) yang menghambat laju pemerintahan akan disingkirkan. Maka terjadilah depolitisasi umat Islam. Depolitisasi terhadap umat Islam sudah bermula sejak zaman pemerintah Orde Lama, namun hanya dilakukan pada kelompok-kelompok yang menolak Nasakom, tegasnya terhadap kelompok yang konsisten menundukung Masyumi. umat Islam yang menerimanya tetap di akomodasi dalam kekuasaan seperti NU dan PSII. Ketika pemerintahan Orde Lama runtuh dan berganti dengan
3
pemerintahan Orde Baru, ternyata proses depolitisasi umat Islam malah semakin luas. NU yang semula menjadi mitra penguasa pada zaman pemerintahan Orde Lama, sedikit demi sedikit disingkirkan dari kekuasaan. Adapun salah satu depolitisasi umat Islam adalah dengan adanya UU No. 3 1983 tentang Penerapan Asas Pancasila pada seluruh Partai Politik. Serta UU No.8 1985 tentang perintah mengharuskan semua organisasi kemasyarakatan menerapkan Pancasila sebagai asas organisasinya, atau lebih di kenal dengan penerapan Asas Tunggal. Terjadi banyak pergulatan internal dari kelompok-kelompok umat Islam dalam mernyikapi dan merespons kebijakan Asas Tunggal tersebut. Di antaranya NU, Muhammadiyah, HMI, PII dan Persatuan Islam. NU dalam penyikapannya terhadap kebijakan tersebut relatif lancar dengan adanya Munas di Situbondo hingga Muktamar ke-27 dan kemudian mendapat restu dari K.H As’ad Syamsul Arifin dan tanpa memberi penjelasan kepada para Nahdiyin NU memutuskan menerima UU No. 8 1985 untuk dijadikan asas dalam Anggaran Dasar NU. Sedang di Muhammadiyah tak semudah yang terjadi di NU karena di Muhammadiyah tidak mengenal kepemimpinan karismatik sehingga cenderung demokratis. Maka kecenderugan tersebut menyebabakan pimpinan pusat harus melakukan pendekatan-pendekatan ke daerah-daerah. Maka pada 31-Agustus-1 September 1985 diadakan Pleno Pimpinan Pusat dan menyatakan bahwa Muhammadiyah
menyesuaikan
Anggaran
Dasar
dengan
Undang-Undang
organisasi kemasyarakatan dalam Muktamar ke-41 di Solo. Sedang dalam tubuh HMI terjadi pergulatan yang menyebabkan organisasi tersebut pecah menjadi
4
HMI DIPO dan HMI MPO, HMI MPO adalah kelompok yang menolak terhadap Undang-Undang organisasi kemasyarakatan, sedang HMI DIPO adalah kelompok yang menerima Undang-Undang organisasi kemasyarakatan dalam kongres ke-16 di Padang 1986. Organisasi yang menolak Undang-Undang organisasi kemasyarakatan adalah PII, PII bersikeras menetapkan asas Islam dalam anggaran dasarnya, dan tidak mau menerima Undang-Undang organisasi kemasyarakatan tersebut sampai batas waktu yang ditentukan sehingga PII dibubarkan oleh pemerintah. Begitupun Persatuan Islam menerima asas tunggal, padahal Persatuan Islam terkenal merupakan organisasi yang begitu kental dengan keIslamanya. Selain itu ketika Persatuan Islam dipimpin oleh K.H.E. Abdurahman justru Persatuan Islam diarahkan untuk mejauhi pemerintah dan bersikap diam dalam segala kebijakan pemerintah. Namun dalam kasus ini Persatuan Islam justru mulai mendekatkan diri pada pemerintah dengan menerima asas tunggal dalam Qanun Asasi 1987. Lahirnya gerakan Persatuan Islam bersamaan dengan menguatnya gejolak nasionalisme Indonesia. Gejolak itu muncul sebagai sebuah keniscayaan atas kolonialisme Belanda yang menyengsarakan sebagian besar rakyat Indonesia. Tahun 1905 lahir Sarikat Dagang Islam (SDI) yang menjadi cikal bakal lahirnya Sarekat Islam (SI) tanggal 11 November tahun 1911 (Noer, 1995: 115). Tahun 1908 berdiri Boedi Oetomo yang—sekalipun masih kontroversial—disebut-sebut sebagai pelopor nasionalisme Indonesia. Setelah itu disusul dengan berdirinya Muhammadiyah tanggal 18 November 1912 (Noer, 1995: 84).
5
Persatuan Islam didirikan pada tanggal 12 September 1923 di Bandung, didirikan oleh K.H Zamzam dan KH Muhammad Yunus. Keduanya adalah pedagang yang berasal dari Palembang. Pada mulanya Persatuan Islam merupakan sebuah studi pengajian Islam namun memiliki kelompok yang tersebar di beberapa daerah. Persatuan Islam didirikan dengan maksud memperluas diskusidiskusi keagamaan yang selama ini diselenggarakan oleh para pendiri Persatuan Islam. Sisi inilah yang membedakan kelahiran Persatuan Islam dari organisasi modernis Islam lain seperti Muhammadiyah dan SI. Persatuan Islam lahir dari tradisi studie club yang pada tahun 20 sampai 30-an tengah marak dan sempat melahirkan organisasi-organisasi ternama seperti Partai Nasional Indoensia (PNI) dan Jong Islamitien Bond (JIB) (Federspiel, 1996:14-15). Hal lain yang menjadi karakter khas Persatuan Islam pada masa awal adalah
konsistensinya
dalam
bidang
pengembangan
wacana
pemikiran
keagamaan. Berbeda dengan Muhammadiyah yang lebih berkonsentrasi pada peningkatan pendidikan dan kesejahteraan sosial umat Islam dan SI yang berorientasi politik. Apa yang dikerjakan Persatuan Islam pun tidak lebih dari usaha-usaha pengembangan dan penyebaran wacana-wacana keagamaan. Pada intinya diskusi-diskusi yang diselenggarakan Persatuan Islam menghendaki adanya purifikasi (pemurnian) ajaran Islam. Ajaran Islam hendaknya dikembalikan pada pokok pangkalnya, yaitu al-Quran dan as-Sunnah. Pada saat itu Persatuan Islam melihat praktek-praktek keagamaan yang dijalankan oleh umat Islam telah banyak tercampuri unsur-unsur non-Islam (tahayyul, bid`ah dan khurofat). Sebelum Persatuan Islam berdiri memang telah terdengar seruan
6
untuk kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Akan tetapi seruan-seruan tersebut tidak diikuti upaya pemberantasan praktek-praktek bid`ah, taqlid, dan syirik secara tegas dalam praktik kehidupan keseharian, karena upaya itu dianggap akan memecah belah umat. Persatuan Islam berbeda pendapat dalam masalah ini. Sebab, dalam pandangan Persatuan Islam, kaum muslimin tidak menyusun persatuan yang hakiki, membina kekuatan, dan membangun kekuasaan selama praktek-praktek pencampuradukan ajaran Islam dengan unsur-unsur luar tidak diberantas (Wildan, 2000: 37). Dengan pemikiran Persatuan Islam yang ingin melakukan pemurnian terhadap ajaran Islam, serta watak tegas dan kerasnya terhadap Islam, justru menerima Undang-Undang organisasi kemasyarakatan dalam anggaran dasarnya seperti tanpa ada pergulatan di dalam organisasisnya, seperti halnya yang terjadi dalam organisasi-organisasi yang disebutkan di atas. Apakah benar dalam penerimaan UU No. 8 1985 tentang organisasi kemasyarakatan Persatuan Islam menerima begitu saja, atau adakah konflik internal di dalamnya? Dengan latar belakang seperti yang telah diuraikan di atas dan untuk mengetahui secara lengkap dan jelas tentang sikap Persatuan Islam terhadap Kebijakan pemerintah Orde Baru tetang UU No. 8 1985 tentang organisasi kemasyarakatan, yang bahwasannya seluruh organisasi kemasyarakatan yang ada di Indonesia harus mengganti asas mereka dengan Pancasila. Dengan melihat latar belakang diatas maka penulis akan membahas permasalahan tersebut diatas dalam skripsi dengan mengambil judul : “RESPONS PERSATUAN ISLAM TERHADAP PEMBERLAKUAN ASAS TUNGGAL TAHUN 1985”
7
B. Perumusan Masalah Setelah penulis melihat latar belakang masalah di atas, maka munculah beberapa masalah yang dirumuskan dalam pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut: 1. Bagaimana sejarah perkembangan Persatuan Islam sejak awal berdirinya sampai awal Orde Baru? 2. Bagaimana kebijakan Pemerintah Orde Baru terhadap umat Islam? 3. Bagaimana respons organisasi Persatuan Islam terhadap pemberlakuan Asas Tunggal?
C. Tujuan Penelitian 1. Untuk mengetahui sejarah perkembangan organisasi Persatuan Islam sejak awal berdirinya sampai awal Orde Baru. 2. Untuk mengetahui kebijakan Permerintah Orde Baru terhadap umat Islam. 3. Untuk
mengetahui
respons
organisasi
Persatuan
Islam
terhadap
pemberlakuan asas tunggal.
D.
Metode Penelitian Dalam penelitian ini penulis menggunakan Metode Penelitian Sejarah
yakni penelitian yang mempelajari kejadian-kejadian atau peristiwa masa lampau. Tujuannya ialah untuk mermbuat rekonstruksi masa lampau secara sistematis dan objektif, yakni dengan
cara mengumpulkan, mengevaluasi secara sistematis
bukti-bukti untuk menegakkan fakta-fakta dalam memperoleh kesimpulan yang kuat (Kosim, 1984: 32).
8
Dalam langkah-langkah penelitian ini penulis mencoba melakukan berbagai pendekatan-pendekatan untuk mencocokkan kejadian-kejadian atau peristiwa-peristiwa yang sesuai dengan faktanya. Seiring dengan kerja sejarawan idealnya dalam prosedur penelitian yang biasa dilakukan. Dalam prakteknya Metode Historis itu meliputi empat tahapan, yaitu: tahapan heuristik, kritik, interpretasi dan historiografi. 1. Heuristik Pada tahapan ini adalah kegiatan penelusuran dalam menemukan dan menghimpun sumber serta informasi. Penulis mencari data mengenai objek penelitian, guna memungkinkan penulis memperoleh data sebanyak-banyaknya. Pertama-tama penulis menelusuri sumber arsip-arsip yang berkaitan dengan topik yang dibahas, adapun tempat yang di kunjungi oleh penulis adalah: Badan Pusat Arsip Daerah (BAPUSIPDA) Jawa Barat, Perpustakaan Umum Garut, Perpustakaan Daerah Jawa Barat, Perpustakaan Museum Sri Baduga Maharaja, Perpustakaan Universitas Padjadjaran, Perpustakaan Adab dan Humaniora UIN Sunan
Gunung
Djati,
Perpustakaan
Universitas
Pendidikan
Indonesia,
Perpustakaan Konferensi Asia-Afrika, Perpustakaan UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Kantor Pengurus Pusat Persatuan Islam, Perpustakaan STAI Persatuan Islam Garut. Dan Perpusatakaan PPI 76 Garut. Selain itu penulis melalukan penelusuran pada pelaku dan saksi peristiwa pada peristiwa itu. Dalam tahapan ini penulis berusaha mengadakan klasifikasi sumber berdasarkan kualitasnya dari hasil pengumpulan data dan informasi ke dalam dua bagian yaitu sumber primer dan sumber sekunder. Yang dimaksud dengan sumber
9
primer adalah sumber yang diperoleh secara langsung dari pelaku atau saksi yang melihat peristiwa secara langsung. Sedangkan sumber sekunder adalah sumber dari orang yang tidak menyaksikan peristiwa secara langsung (Gottschlak, 1984: 32). Dari sumber yang didapat maka dapat diklasifikasikan mana sumber primer dan mana sumber sekunder. Sedangkan sumber tertulis yang diangap sumber primer adalah: 1) A. Latief Muchtar, 1998, Gerakan Kembali ke Islam: Warisan Terakhir, Ketua Umum Persatuan Islam 1983-1997, Rosda Karya, Bandung; 2) CSIS, 1972, Pandangan Soeharto Tentang Pancasila, CSIS, Jakarta; 3) Fachri Ali, 1984, Islam, Pancasila dan Pergulatan Politik, Pustaka Antara, Jakarta; 4) Deliar Noer, 1984, Islam, Pancasila dan Asas Tunggal, Yayasan Perkhidmatan, Jakarta; 5) Mohammad Natsir, 1961, Capita Selecta Djilid 1 dan 2, Itsar, Bandung; Selain itu ada sumber arsip yaitu: 1) Qanun Asasi dan Qanun Dakhili Persatuan Islam 1987; 2) Undang-Undang No 8 tahun 1985 tentang Organisasi kemasyarakatan. Sedangkan sumber tertulis yang dianggap sumber sekundernya adalah: 1) Dadan Wildan, 1995, Sejarah Perjuangan Persatuan Islam (1923-1983), Gema Syahida, Bandung; 2) Dadan Wildan, 1998, yang Da`i Yang Politikus: Biografi Lima Tokoh Persatuan Islam, Rosdakarya, Bandung; 3) K.H. Abdul Latief Muchtar, 1997, Kontribusi Pemikiran dan Perjuangan K.H.E Abdurahman bagi Jam’iyyah Persatuan Islam; 4) Pepen Irfan Fauzan,
2005, Persatuan dalam
Perdebatan: Pergulatan Pemikiran dan Praktik Politik Persatuan Islam 19301960, Fasa Unpad, Bandung; 5) Badri Kahiruman, 2005, Islam dan Ideologi
10
Persepektif Pemikiran dan Pembaharuan Persatuan Islam, Misaka Ghaliza, Jakarta; 6) Abu Ghifari dan Dani Asmara, 2001, Sejarah Pemuda Persatuan Islam, Mujahid, Bandung; 7) Tiar Anwar Bahtiar, 2002, Pesantren Persatuan Islam 1936-1983, Fasa Unpad, Bandung; 8) David Bauhier dan Vedi R. Hadiz (ed), 2006, Pemikiran Sosial dan Politik Indonesia Priode 1965-1999, Grafiti, Jakarta; 9) Bulletin Al-Muslimun, no. 170 th.xv (31) Mei 1984-no. 215 th xviii (34) Februari 1988. Sedangkan sumber lisan yang penjadi pelaku dalam peristiwa ini di antaranya adalah: 1) K.H Aceng Zakaria ia sekarang menjabat sebagai Pimpinan Peasntren Persatuan Islam No 99; 2) K.H Aking Setiawan ia memagang jabatan sebagai
Majelis Penasehat di Pimpinan Pusat Persatuan Islam; 3) H. Emon
Sastranegara menjabat sabagai Sekrertaris Majelis Penasehat Pimpinan Puasat Persatuan Islam; 4) K.H Bambang Setyo pada tahun 1990 ia menjabat sebagai ketua Bidang Garapan Penyiarandan Publikasi Pimpinan Pusat Persatuan Islam, dan sekarang sabagai Majelis Penasehat Pimpinan Pusat Persatuan Islam; 5) K.H Ust Thoha Kahfi sekarang beliau menjabat sebagai Ketua Bidang Garapan Bimbingan Haji Dan Umroh Pimpinan Pusat Persatuan Islam. 2. Kritik Semua sumber primer (lisan, tulisan dan visual) dilakukan pengujian kritik ekstern dan intern. Pada tahap ini penulis berusaha untuk menilai sumber-sumber yang diperlukan untuk melakukan penulisan sejarah. Karena penelitian ini mengunakan literatur sebagai rujukan maka penulis menggunakan kritik intern dan ekstern. Kritik intern digunakan untuk menetapkan kekredibelitasan sumber
11
dan kritik ekstern digunakan untuk menetapkan keotentisitasan sumber (Gottschlak, 1984: 30). Kritik ekstern meliputi masalah otentisitas sumber yang akan diteliti dan diuji melalui pengujian terhadap segi-segi fisik sumber. Sedang kritik intern meliputi masalah kredibilitas dengan mengadakan penilaian terhadap sumber, baik tertulis, lisan maupun benda yang telah dikumpulkan. Pada tahap kritik ekstern ini, penulis melakukan kritikan-kritikan terhadap sumber-sumber yang ditemukan baik tulisan maupun lisan yang telah terkumpul, dengan mendekati keadaan sumber ultimate yang dapat memberikan informasi kebenaran dan keterangan yang akurat dan teperinci mengenai hal-hal yang diteliti. Dalam proses kritik diharapkan data-data yang telah dikumpulkan dapat diseleksi menjadi fakta. Kritik ekstern yang dilakukan pada saat pengumpulan data dengan menyeleksi mereka yang memenuhi syarat untuk diwawancara dengan mengidentifikasi antara usia dengan waktu peristiwa, jabatan yang nara sumber pegang saat peristiwa terjadi, watak, daya ingat. Untuk sumber tertulis penulis melakukan pengujian dengan cara memperhatikan tahun penulisan atau penerbitan sumber, semakin dekat terhadap angka peristiwa maka hasil semakin baik. Selain itu penulis juga memperhatikan penerbit atau yang mengeluarkan sumber, bentuk dari sumber apakah asli atau palsu, serta turunan atau bukan, selain itu penulispun memperhatikan gaya bahasanya. Sedang kritik intern lebih ditekankan pada isi sumber dengan cara membandingkan
isi kedua sumber tersebut baik lisan
maupun tulisan. Tahap kritik ini dilakukan untuk menghindari berbagai
12
kemungkinan terjadinya distorsi, kekeliruan, dan pemalsuan terhadap keabsahan sumber. Sedang menurut Kuntowijoyo (1995), kritik yang disebut juga verifikasi atau kritik sumber atau keabsahan sumber, ada dua macam yaitu otentisitas atau keaslian sumber melalui proses kritik ekstern dan kredibilitas atau dipercayai yaitu dengan kritik intern. Jadi dengan kata lain, kritik intern dilakukan untuk memperoleh sumber otentik, sedang kritik intern untuk memperoleh sumber kredibel (Kuntowijoyo, 1995:98-99). Untuk itu, berdasarkan pada tahapan kritik maka penulis melakukan analisis dan klasifiksi terhadap sumber-sumber yang telah dikumpulkan. Analisis sumber adalah proses analisis sumber-sumber yang telah ditemukan melalui kritik intern maupun ekstern untuk mengetahui kesahihan dan kredibilitas sumber yang bisa dipertanggung-jawabkan. Sedangkan klasifikasi sumber adalah proses pemilahan dan pengelompokan sumber sesuai dengan kredibilitas dan fungsi masing-masing sumber. Kedua tahapan ini dilakukan untuk menentukan fakta sejarah yang kemudian dijadikan sebagai dasar pembuatan laporan berupa skripsi ini. Dalam kritik ekstern terhadap sumber tetulis, penulis menganalisis sumber tentang bentuk fisik sumber apakah asli atau turunan, jenis kertasnya, jenis tulisannya, apakah tulisan tangan, di tik atau hasil print out. Sumber Koran dan majalah yang diperoleh kondisinya relatif jelas. Pada tahap kritik intern info dari sumber lisan di cek silang dengan informasi terdiri dari buku, Koran, dan majalah. Sumber tertulis di analisis dan di
13
nilai kekuatannya sebagai sumber sejarah. Info-infonya sebagian bersifat sekunder dan primer. 3. Interpretasi Tahapan interpretasi adalah suatu kegiatan penafsiran atas data untuk menemukan makna-makna yang saling berhubungan yang telah diperoleh penulis dari hasil penelitian, dengan kata lain tahapan interpretasi adalah upaya perangkaian penafsiran fakta-fakta menjadi keseluruhan makna yang harmonis dan masuk akal (Koentowijoyo, 1995:100). Dalam interpretasi sejarah penulis berusaha mencari pengertian dan faktorfaktor yang menyebabkan terjadinya suatu peristiwa, sehingga sejarawan bisa mendapatkan kemungkinan jalan pemecahan dalam menghadapi masalah historis. Dalam menginterpretasi Respons Persatuan Islam terhadap Pemberlakuan Asas Tunggal Tahun 1985, dalam penelitian ini penulis menggunakan pedekatan Sosiologi dengan menggunakan Teori Neofungsionalisme stuktural. Dalam kasus ini terdapat perubahan sosial dalam proses deferensiasi di dalam sistem sosial, kultural dan kepribadian yang mana dalam perubahan tak hanya menghasilkan keselerasan dan konsensus, tetapi juga dapat menimbulkan ketegangan, baik individu maupun kelembagaan (Alexander, 1985: 10). Seperti dalam kasus ini adanya sifat memaksa dari kekuasaan Negara sebagai suatu upaya perubahan untuk keselarasan justru menimbulkan sebuah ketegangan dari lembaga. Karena negara menggunakan pemaksaan pada rakyat untuk kepentingan penguasa dan kepentingan rakyat. adanya sifat menopoli dari kekuasaan negara dalam bentuk menetapkan tujuan bersama. Dan untuk
14
implementasi berbagai sifat negara maka kekuatan militer merupakan alat yang ampuh untuk melaksanakan kekuasaan negara. Dari teori tersebut maka jelaslah dalam kasus ini ketika pada masa pemerintah Orde Baru, pemerintah mengeluarkan kebijakan tentang undang-undang asas tunggal atas nama negara maka umat Islam yang tidak setuju dengan undang-undang tersebut harus mengikutinya tanpa kecuali, maka jika hal itu tidak dilaksankan oleh organisasi masyarakat terutama organisasi Islam maka organisasi tersebut akan dibubarkan dan hal itu dilakukan oleh militer. Selain teori diatas penulis juga mencoba menggunakan teori konflik, teori ini memandang bahwa masyarakat merupakan suatu keadaan konflik yang berkesinambungan antara kelompok dan kelas-kelas serta kecenderungan kearah perselisihan, ketegangan da perubahan. Menurut dahrendorf (1959) teori konflik adalah hubungan timbal balik dengan perubahan. Dasar Pemikiran di atas dipandang cukup untuk dijadikan acuan dalam penulisan skripsi ini, sehingga kajiannya dapat mendeskripsikan dan menganalisa Respons Persatuan Islam terhadap pemberlakuan asas tunggal. 4. Historiografi Tahapan Historiografi merupakan tahapan terakhir dalam penelitian sejarah, tahapan ini adalah tahapan penyampaian hasil rekonstruksi yang sesuai dengan data yang di dapat oleh peneliti, hingga menjadi suatu kisah sejarah. Dalam tahapan ini unsur objektif dan subjektif peneliti sudah masuk di dalamnya. Yang meliputi beberapa bab di antaranya:
15
Bab I adalah Pendahuluan yang meliputi: Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penulisan, dan Metode Penalitian. Bab II Sejarah Berdirinya Persatuan Islam, yang meliputi: latar belakang berdirinya Persatuan Islam, perkembangan Persatuan Islam sejak berdiri sampai masa Orde Baru Tahun 1985, dan gerakan politik Persatuan Islam sejak pra kemerdekaan sampai masa Orde Baru. Bab III Kebijakan Pemerintah Orde Baru dalam pemberlakuan Asas Tunggal
yang di dalamnya meliputi: pandangan Presiden Soeharto tentang
Pancasila, pemberlakuan Pancasila sebagai Asas Tunggal, dan lahirnya UU No. 8 Tahun 1985. Bab IV Respons Persatuan Islam terhadap pemberlakuan Asas Tunggal Yang Meliputi: pandangan Persatuan Islam terhadap Pancasila, respons Persatuan Islam terhadap UU No 8 1985, dan penerimaan Persatuan Islam terhadap pemberlakuan Asas Tunggal. Bab V Simpulan yang merupakan jawaban dari pertanyaan yang ada dalam perumusan masalah
