BAB I PENDAHULUAN. anggaran dana yang besar. Dana tersebut diperoleh dari penerimaan dalam negeri dan

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Praktik Kerja Lapangan Mandiri Pemerintah berupaya untuk mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera dengan cara melaksanakan perbaikan dan pembangunan disegala bidang. Dalam melaksanakan program pembangunan tersebut maka pemerintah Indonesia membutuhkan anggaran dana yang besar. Dana tersebut diperoleh dari penerimaan dalam negeri dan penerimaan luar negeri yang berupa bantuan dari pinjaman dari luar negeri. Namun, perekonomian negara tidak dapat terus-menerus bergantung kepada bantuan dan pinjaman dari luar negeri. Maka, sesuai dengan fungsi pajak yang sering disebut dengan fungsi budgeter yaitu sumber dana untuk membiayai pengeluaran rutin negara, pemerintah mengupayakan pajak sebagai dana utama pembangunan. Pemerintah menetapkan pajak sebagai sumber dana utama dalam pembangunan dikarenakan penerimaan pajak merupakan pemasukan dana yang paling potensial bagi negara karena besarnya pajak seiring dengan laju pertumbuhan penduduk, perekonomian, dan stabilitas politik. Pajak dapat diartikan sebagai iuran rakyat kepada Kas Negara berdasarkan UndangUndang dengan tidak mendapat kontraprestasi secara langsung yang dapat ditujukan dan

1 Universitas Sumatera Utara

2

digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Mengingat pentingnya fungsi dari pajak tersebut diperlukan suatu cara atau sistem untuk memperlancar jalannya pelaksanaan pungutan pajak. Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor: PER – 02/PJ/2012, Piutang Pajak adalah piutang yang timbul atas pendapatan pajak sebagaimana diatur dalam Undang - Undang Perpajakan yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode pelaporan. Piutang pajak bagi Negara adalah utang pajak bagi wajib pajak.Timbulnya piutang pajak dalam Self Assestment adalah secara formal yaitu pada saat wajib pajak memasukkan Surat Pemberitahuan.Hal ini berbeda dengan system Official Assestment yaitu menurut ketentuan Peraturan Perundang – Undangan Perpajakan Penghapusan piutang pajak dapat dilakukan dari: Wajib Pajak yang meninggal dunia dengan tidak meninggalkan harta warisan, dan tidak mempunyai ahli waris, wajib pajak yang tidak mempunyai harta kekayaan lagi, dibuktikan dengan surat keterangan dari pejabat yang berwenang, wajib pajak yang hak penagihannya telah daluwarsa berdasarkan pasal 22 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, Wajib Pajak yang tidak dapat ditagih lagi karena sebab lain, seperti Wajib Pajak yang tidak dapat ditemukan lagi. Berdasarkan uraian-uraian yang dikemukan diatas, maka penulis tertarik untuk mengangkat judul tentang “Mekanisme Penghapusan Piutang Pajak Dan Masalahnya Di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Medan Petisah”.

Universitas Sumatera Utara

3

B.Tujuan dan Manfaat Praktik Kerja Lapangan Mandiri 1. Tujuan Praktik Kerja Lapangan Mandiri Adapun yang menjadi tujuan dari pelaksanaan PKLM adalah : 1.1 Untuk mengetahui Langkah - Langkah Mekanisme Penghapusan Piutang Pajak di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Medan Petisah. 1.2 Untuk mengetahui apa saja yang menjadi hambatan–hambatan dalam pelaksanaan Mekanisme Penghapusan Piutang Pajak tersebut. 1.3 Untuk mengetahui upaya - upaya yang akan dilakukan oleh pemerintah dalam mengatasi hambatan-hambatan Mekanisme Penghapusan Piutang Pajak. 2.

Manfaat Praktik Kerja Lapangan Mandiri 2.1 Bagi Mahasiswa a. Untuk menambah wawasan dan pengetahuan di bidang perpajakan. b. Agar dapat menerapkan teori - teori yang didapat selama perkuliahan. c. Belajar menyesuaikan diri dengan lingkungan kerja. d. Menguji dan mengukur kemampuan yang dimiliki mahasiswa dalam menghadapi situasi dunia kerja. e. Mengaplikasikan disiplin ilmu yang telah dipelajari ke dalam permasalahan yang timbul selama PKLM khususnya tentang administrasi perpajakan. 2.2 Bagi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Petisah

Universitas Sumatera Utara

4

a. Sebagai sarana untuk mempererat hubungan yang positif antara Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Petisah dengan Program Studi Administrasi Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Sumatera Utara. b. Sebagai bahan masukan bagi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Petisah dalam melaksanakan pemungutan pajak. c. Dengan dilaksanakan Praktik Kerja Lapangan Mandiri (PKLM), mahasiswa dapat memberikan kritik dan saran untuk memperbaiki sistem pelayanan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Petisah. 2.3 Bagi Program Studi Diploma III Administrasi Perpajakan a. Mempererat hubungan kerjasama Program Studi Diploma III Administrasi Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sumatera Utara dengan instansi pemerintah khususnya Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Petisah. b. Membuka interaksi antara Program Studi Diploma III Administrasi Perpajakan dengan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Petisah dalam memberikan uji nyata mengenai ilmu pengetahuan yang diterima mahasiswa melalui PKLM. c. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia di kalangan mahasiswa Program Studi Administrasi Perpajakan FISIP USU.

Universitas Sumatera Utara

5

d. Mempromosikan Universitas Sumatera Utara sebagai Penghasil Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan layak saing di dunia kerja. C. Uraian Teoritis 1. Definisi Pajak Beberapa definisi pajak menurut para ahli: Menurut Rochmat Soemitro (Mardiasmo, 2006:1) menyatakan bahwa : “Pajak adalah iuran rakyat kepada Negara berdasarkan Undang-Undang yang dapat dipaksakan dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum”. Menurut P. J. A. Adriani (Waluyo, 2010:3) yang dimaksud : “Pajak adalah iuran wajib masyarakat kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (Undang-Undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjukan dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan”. Menurut N.J.Feldman (Resmi, Siti 2003:1): “Pajak adalah prestasi yang dipaksakan oleh sepihak dan terutang kepada pengusaha oleh pihak yang terutang kepada pengusaha (menurut norma-norma yang ditetapkan secara umum), tanpa adanya kontraprestasi dan semata-mata digunakan untuk menutup pengeluaran-pengeluaran umum”.

Universitas Sumatera Utara

6

2. Fungsi Pajak 2.1 Fungsi Budgeter Yaitu memasukkan uang sebanyak-banyaknya ke kas negara, dengan tujuan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara. 2.2 Fungsi Reguler Yaitu pajak digunakan sebagai alat untuk mengatur masyarakat baik di bidang ekonomi, sosial, maupun politik dengan tujuan tertentu. 3. Pengertian Wajib Pajak Wajib Pajak orang adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. (Pasal 1 angka 2 UU KUP) 4. Piutang Pajak Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor: PER – 02/PJ/2012, Piutang Pajak adalah piutang yang timbul atas pendapatan pajak sebagaimana diatur dalam Undang - Undang Perpajakan yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode pelaporan. Piutang pajak bagi Negara adalah utang pajak bagi wajib pajak.Timbulnya piutang pajak dalam Self Assestment adalah secara formal yaitu pada saat wajib pajak memasukkan

Universitas Sumatera Utara

7

Surat Pemberitahuan.Hal ini berbeda dengan system Official Assestment yaitu menurut ketentuan Peraturan Perundang – Undangan Perpajakan. Berdasakan Peraturan Menteri Keuangan No. 68/PMK.03/2012 tanggal 2 Mei 2012 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak dan Penetapan Besarnya Penghapusan Piutang Pajak yang dapat dihapuskan adalah: 1. Piutang pajak yang tercantum dalam: a.

Surat Tagihan Pajak (STP);

b.

Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB);

c.

Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT);

d.

Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT);

e.

Surat Ketetapan Pajak (SKP);

f.

Surat Ketetapan Pajak Tambahan (SKPT);

g.

Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, serta Putusan Peninjauan Kembali yang menyebabkan jumlah pajak yang masih harus dibayar bertambah.

2.

Piutang pajak yang dapat dihapuskan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 untuk Wajib Pajak orang pribadi adalah piutang pajak yang tidak dapat

2

ditagih lagi karena: a. Wajib Pajak dan atau Penanggung Pajak meninggal dunia dan tidak mempunyai harta warisan atau kekayaan;

Universitas Sumatera Utara

8

b. Wajib Pajak dan atau Penanggung Pajak tidak dapat ditemukan; c. Hak untuk melakukan penagihan pajak sudah daluwarsa; d. Dokumen sebagai dasar penagihan pajak tidak ditemukan dan telah dilakukan penelusuran secara optimal sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan di bidang perpajakan; atau e. Hak Negara untuk melakukan penagihan pajak tidak dapat dilaksanakan karena kondisi tertentu sehubungan dengan adanya perubahan kebijakan dan atau berdasarkan pertimbangan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan. 3.

Piutang pajak yang dapat dihapuskan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 untuk Wajib Pajak Badan adalah piutang pajak yang tidak dapat ditagih lagi karena: a.

Wajib Pajak bubar, likuidasi,atau pailit dan Penanggung Pajak tidak dapat ditemukan;

b.

Hak untuk melakukan penagihan pajak sudah daluwarsa;

c.

Dokumen sebagai dasar penagihan pajak tidak ditemukan dan telah dilakukan penelusuran secara optimal sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan di bidang perpajakan.

D. Ruang Lingkup Praktik Kerja Lapangan Mandiri Adapun yang menjadi ruang lingkup Praktik Kerja Lapangan Mandiri adalah:

Universitas Sumatera Utara

9

1. Langkah-Langkah Pelaksanaan Mekanisme Penghapusan Piutang Pajak di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Medan Petisah.. 2. Apa saja yang menjadi hambatan-hambatan dalam pelaksanaan Mekanisme Penghapusan Piutang Pajak tersebut. 3. Upaya - upaya yang akan dilakukan oleh pemerintah dalam mengatasi Mekanisme Penghapusan Piutang Pajak. E. Metode Praktik Kerja Lapangan Mandiri Metode yang akan digunakan dalam pelaksanaan PKLM ini adalah : 1.

Tahap Persiapan Yaitu melakukan penentuan judul dan tempat pelaksanaan PKLM, menyusun proposal serta konsultasi dengan pihak - pihak yang berhubungan dengan pelaksanaan PKLM ini.

2.

Studi Literatur Yaitu kegiatan studi mencari data dan informasi dengan membaca landasan teori, menelaah buku - buku literatur, peraturan perundang - undangan dibidang perpajakan, majalah, surat kabar, internet, catatan-catatan, maupun bahasa tertulis lainnya yang berhubungan dengan laporan PKLM yang mendukung laporan ini.

3.

Observasi Lapangan

Universitas Sumatera Utara

10

Yaitu dengan melakukan peninjauan atau pengamatan secara langsung pada objek praktek kerja lapangan untuk mengetahui sistem - sistem yang berlaku serta mempelajari laporan - laporan yang berhubungan dengan masalah yang akan dibahas. 4.

Pengumpulan Data Dalam hal ini penulis mengumpulkan data primer dan skunder yang berhubungan dengan apa yang dikerjakan pada PKLM nanti yang diperlukan dalam penyusunan laporan akhir dari kegiatan PKLM. Data primer adalah data yang diperoleh dari pihak pendukung seperti laporan, atau dokumen-dokumen.

5.

Analisis Data dan Evaluasi Yaitu kegiatan studi yang dilakukan dengan cara menganalisa permasalahan dan kendala yang dihadapi dan mencari tahu atau menanyakan solusi/jalan keluar yang terbaik untuk memecahkan masalah tersebut.

F. Metode Pengumpulan Data Dalam melakukan pengumpulan data digunakan tiga metode yaitu : 1. Metode Pengamatan (Observation) Pengumpulan dan pencarian data dengan cara langsung maupun tidak langsung terjun ke lapangan untuk melakukan peninjauan yang dilakukan oleh penulis

Universitas Sumatera Utara

11

dengan mengadakan pengamatan langsung ditempat PKLM sehubungan dengan objek studi yang akan di spesialisasikan oleh penulis. 2. Daftar Dokumentasi (Documentation) Yaitu kegiatan mengumpulkan dan mencari data dari buku - buku, peraturan undang - undang perpajakan serta sumber lainnya.

Universitas Sumatera Utara