BAB I PENDAHULUAN A. Sejarah Pembentukan ASEAN sebelum ASEAN didirikan, berbagai konflik kepentingan juga pernah terjadi diantara sesama negara-negara Asia Tenggara. Sebelum ASEAN terbentuk pada tahun 1967, negara-negara Asia Tenggara telah melakukan berbagai upaya untuk menggalang kerjasama regional baik yang bersifat intra maupun ekstra kawasan seperti Association of Southeast Asia (ASA), Malaya, Philipina, Indonesia (MAPHILINDO), South East Asian Ministers of Education Organization (SEAMEO), South East Asia Treaty Organization (SEATO) dan Asia and Pacific Council (ASPAC). Pada tanggal 8 Agustus 1967 ditandatangani Deklarasi ASEAN atau dikenal sebagai Deklarasi Bangkok oleh Wakil Perdana Menteri merangkap Menteri Luar Negeri Malaysia dan para Menteri Luar Negeri dari Indonesia, Filipina, Singapura dan Thailand. Tujuan didirikannya ASEAN tercantum dalam deklarasi Bangkok. B. Kesepakatan Ekonomi ASEAN Kesepakatan yang cukup menonjol dan menjadi cikal bakal visi pembentukan AEC (AEC) pada tahun 2015 adalah disepakatinya Common Effective Preferential Tariff – ASEAN Free Trade Area (CEPT-AFTA) pada tahun 1992. Pada bulan Januari 2007, para Kepala Negara sepakat mempercepat pencapaian AEC dari tahun 2020 menjadi tahun 2015. Pada tahun yang sama ditandatangani ASEAN Charter and AEC Blueprint, ASEAN-China FTA (Services), dan ASEAN-Korea FTA (Services). Selanjutnya pada tahun 2008, AEC Blueprint mulai diimplementasikan dan ASEAN Charter mulai berlaku 16 December 2008. C. Proses Menuju Kesepakatan AEC 1. ASEAN Vision 2020 Pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-2 ASEAN tanggal 15 Desember 1997 di Kuala Lumpur, Malaysia, para pemimpin ASEAN mengesahkan Visi ASEAN 2020. 2. Ha Noi Plan of Action Pada KTT ke-6 ASEAN tanggal 16 Desember 1998 di Ha Noi - Viet Nam, para pemimpin ASEAN mengesahkan Rencana Aksi Hanoi (Hanoi Plan of Action /HPA) Rencana Aksi ini memiliki batasan waktu 6 tahun yakni dari tahun 1999 s/d 2004. 3. Roadmap for Integration of ASEAN (RIA) Pada KTT ke-7 ASEAN tanggal 5 November 2001 di Bandar Seri Begawan – Brunei Darussalam disepakati perlunya dibentuk Roadmap for Integration of ASEAN (RIA) 4. Bali Concord II ASEAN baru mengadopsi Bali Concord II pada KTT ke-9 ASEAN di Bali tahun 2003 yang menyetujui pembentukan Komunitas ASEAN (ASEAN Community). 5. ASEAN Charter ( Piagam ASEAN ) (Piagam ASEAN) sebagai ”payung hukum” yang menjadi basis komitmen dalam meningkatkan dan mendorong kerjasama diantara Negara-negara Anggot ASEAN di kawasan Asia Tenggara. Piagam tersebut juga memuat prinsip-prinsip yang harus dipatuhi oleh seluruh Negara Anggota ASEAN dalam mencapai tujuan integrasi di kawasan ASEAN. Piagam ASEAN ini mulai berlaku efektif bagi semua Negara Anggota ASEAN pada tanggal 15 Desember 2008.
6. ASEAN Economic Community (AEC) Blueprint Declaration on ASEAN Economic Community Blueprint, ditanda tangani pada tanggal 20 November 2007, memuat jadwal strategis untuk masing-masing pilar yang disepakati dengan target waktu yang terbagi dalam empat fase yaitu tahun 2008-2009, 2010-2011, 2012-2013 dan 2014-2015. AEC Blueprint merupakan pedoman bagi Negara-negara Anggota ASEAN untuk mencapai AEC 2015, dimana masing-masing negara berkewajiban untuk melaksanakan komitmen dalam blueprint tersebut. 7. Roadmap for an ASEAN Community (2009-2015) tanggal 1 Maret 2009 di Hua Hin – Thailand, para Pemimpin ASEAN menandatangani Roadmap for an ASEAN Community (2009-2015), yang isinya sebuah gagasan baru untuk mengimplementasikan secara tepat waktu tiga Blueprint (Cetak Biru) ASEAN Community yaitu (1) ASEAN Political-Security Community Blueprint (Cetak- Biru Komunitas Politik-Keamanan ASEAN), (2) ASEAN Economic Community Blueprint (Cetak-Biru Komunitas Ekonomi ASEAN), dan (3) ASEAN Socio-Culture Community Blueprint (Cetak-Biru Komunitas Sosial Budaya ASEAN) serta Initiative for ASEAN Integration (IAI) Strategic Framework dan IAI Work Plan 2 (2009-2015).
D. Struktur Kelembagaan AEC o ASEAN Summit merupakan pertemuan tingkat Kepala Negara/Pemerintahan ASEAN, yang berlangsung 2 (dua) kali dalam setahun dan diselenggarakan secara bergilir berdasarkan alfabet di Negara yang sedang menjabat sebagai Ketua ASEAN. o ASEAN Coordinating Council (ACC) adalah dewan yang dibentuk untuk mengkoordinasikan seluruh pertemuan tingkat Menteri ASEAN yang membawahi
ketiga ASEAN Community Council yaitu ASEAN Political Security Community Council, ASEAN Economic Community Council, dan ASEAN Sociocultural Community Council. o ASEAN Economic Community Council (AEC Council) merupakan Dewan yang mengkoordinasikan semua economic sectoral ministers seperti bidang perdagangan, keuangan, pertanian dan kehutanan, energi, perhubungan, pariwisata dan telekomunikasi dan lain-lain o ASEAN Economic Ministers (AEM) merupakan dewan Menteri mengkoordinasikan negosiasi dan proses implementasi integrasi ekonomi.
yang
o ASEAN Free Trade Area Council (AFTA Council) adalah dewan menteri ASEAN yang pada umumnya diwakili oleh Menteri Ekonomi masing-masing Negara Anggota bertanggungjawab atas proses negosiasi dan implementasi komitmen di bidang perdagangan barang ASEAN. o ASEAN Investment Area Council (AIA Council) adalah dewan menteri ASEAN yang bertanggungjawab atas proses negosiasi dan implementasi komitmen di bidang investasi ASEAN. o Senior Economic Official Meeting (SEOM). SEOM merupakan pertemuan ASEAN di tingkat pejabat Eselon 1 yang menangani bidang ekonomi. o Coordinating Committees / Working Groups merupakan pertemuan teknis setingkat pejabat Eselon 2 atau Pejabat Eselon 3 di instansi terkait masing-masing Negara Anggota ASEAN.
BAB II ELEMEN PASAR TUNGGAL DAN BERBASIS PRODUKSI SEBAGAI SALAH SATU PILAR ASEAN ECONOMIC COMMUNITY (AEC) Untuk mewujudkan AEC pada tahun 2015, seluruh Negara ASEAN harus melakukan liberalisasi perdagangan barang, jasa, investasi, tenaga kerja terampil secara bebas dan arus modal yang lebih bebas, sebagaimana digariskan dalam AEC Blueprint. A. Arus Bebas Barang Tujuannya adalah mewujudkan AEC dengan kekuatan pasar tunggal dan berbasis produksi. Komponen arus perdagangan bebas barang tersebut meliputi penurunan dan penghapusan tarif secara signifikan maupun penghapusan hambatan non-tarif sesuai skema AFTA. Untuk mewujudkan hal tersebut, Negara-negara Anggota ASEAN telah menyepakati ASEAN Trade in Goods Agreement / ATIGA terdiri dari 11 Bab, 98 Pasal dan 10 Lampiran. Komitmen-komitmen Utama dalam ATIGA antara lain : 1. Penurunan dan Penghapusan Tarif Penghapusan tarif seluruh produk intra-ASEAN, kecuali produk yang masuk dalam
kategori Sensitive List (SL) dan Highly Sensitive List (HSL), Untuk produk-produk dalam kategori SL dan HSL, harus masuk ke dalam skema Inclusion List sesuai dengan jadwal yang disepakati, tarif produk-produk tersebut diturunkan menjadi 0-5%.
2. Rules of Origin (ROO) ROO juga bermanfaat untuk : (i) Menuju ASEAN Economic Community 2015 implementasi kebijakan “anti-dumping” dan “safeguard”; (ii) statistik perdagangan; (iii) penerapan persyaratan “labelling” dan “marking”; dan (iv) pengadaan barang oleh pemerintah 3. Penghapusan Non-Tariff Barriers (NTBs) seluruh hambatan non-tarif akan dihapuskan. Untuk itu, masing-masing Negara Anggota diminta untuk: a. meningkatkan transparansi dengan mematuhi ASEAN Protocol on Notification Procedure; b. menetapkan ASEAN Surveillance Mechanism yang efektif; c. tetap pada komitmen untuk standstill and roll-back; d. Menghapus hambatan non-tarif yang dilakukan melalui 3 tahap e. Meningkatkan transparansi Non-Tariff Measures (NTMs); f. Konsisten dengan International Best Practices. 4. Trade Facilitation Untuk menuju AEC berbasis pasar tunggal, diperlukan mekanisme perdagangan dan kepabeanan, proses, prosedur dan arus informasi terkait yang simpel, harmonis dan terstandar. 5. Customs Integration (Integrasi Kepabeanan) Rencana Strategis Pengembangan Kepabeanan untuk periode 2005 – 2010 difokuskan pada: (a) pengintegrasian struktur kepabeanan, (b) modernisasi klasifikasi tarif, penilaian kepabeanan dan penentuan asal barang serta mengembangkan ASEAN e-Customs, (c) kelancaran proses kepabeanan, (d) penguatan kemampuan sumber daya manusia, (e) peningkatan kerjasama dengan organisasi international terkait, (f) pengurangan perbedaan sistem dalam kepabeanan diantara Negara-negara ASEAN, dan (g) penerapan teknik pengelolaan resiko dan kontrol berbasis audit (PCA) untuk trade facilitation. 6. ASEAN Single Window (ASW)
NSW atau National Single Window merupakan sistem elektronik yang akan mengintegrasikan informasi berkaitan dengan proses penanganan dokumen kepabeanan dan pengeluaran barang, yang menjamin keamanan data dan informasi serta memadukan alur dan proses informasi antar sistem internal secara otomatis yang meliputi sistem kepabeanan,perijinan, kepelabuhan/kebandarudaraan dan sistem lain yang terkait dengan proses penanganan dokumen kepabeanan dan pengeluaran barang. ASEAN Single Window (ASW), sebagaimana tertuang dalam AEC Blueprint, merupakan suatu lingkungan di mana NSW dari 10 (sepuluh) Negara Anggota beroperasi dan berintegrasi, untuk membuat dan mengoperasikan ASEAN Single Window diperlukan kesiapan National Single Window dari tiap Negara Anggota ASEAN. 7. Standard, Technical Regulation and Conformity Assessment Procedures Setiap Negara Anggota ASEAN diharapkan dapat menetapkan dan menerapkan ketentuan-ketentuan mengenai standar, sesuai yang diatur dalam ASEAN Framework Agreement on Mutual Recognition Arrangements dan ASEAN Sectoral Mutual Recognition Arrangements. Upaya tersebut diharapkan dapat mengurangi hambatan perdagangan yang tidak diperlukan (unnecessary obstacles) dalam membangun pasar tunggal dan basis produksi regional ASEAN. Diharapkan standar, peraturan teknis dan prosedur penilaian kesesuaian juga dapat diharmonisasikan dengan standar internasional dan kerjasama kepabenan. 8. Sanitary and Phytosanitary Measures Kebijakan SPS dimaksudkan untuk memfasilitasi perdagangan dengan melindungi kehidupan dan kesehatan manusia, hewan atau tumbuhan. 9. Trade Remedies Setiap Negara Anggota diberikan hak dan kewajiban untuk menerapkan kebijakan pemulihan perdagangan antara lain berupa anti-dumping, bea imbalan (terkait dengan subsidi) dan safeguard. Selain itu negara anggota bisa menggunakan mekanisme penyelesaian sengketa yaitu Protocol on Enhanced Dispute Settlement Mechanism. B. Arus Bebas Jasa Liberalisasi jasa bertujuan untuk menghilangkan hambatan penyediaan jasa di antara negaranegara ASEAN yang dilakukan melalui mekanisme yang diatur dalam ASEAN Framework Agreement on Service (AFAS). AFAS merupakan persetujuan di antara Negara-negara ASEAN di bidang jasa. Hingga saat ini telah disepakati 7 (tujuh) paket komitmen AFAS. Khusus untuk jasa keuangan dan transportasi udara negosiasinya dilakukan oleh di tingkat Menteri terkait lainnya. Liberalisasi jasa dilakukan dengan pengurangan atau penghapusan hambatan dalam 4 (empat) modes of supply, baik untuk Horizontal Commitment maupun National Treatment. Untuk memfasilitasi arus bebas jasa di kawasan ASEAN, juga dilakukan upaya upaya untuk melakukan pengakuan tenaga profesional di bidang jasa guna memudahkan pergerakan tenaga kerja tersebut di kawasan ASEAN berupa antara lain penyusunan Mutual Recognition Arrangements (MRAs). C. Arus Bebas Investasi Prinsip utama dalam meningkatkan daya saing ASEAN menarik PMA adalah menciptakan iklim investasi yang kondusif di ASEAN. Oleh karenanya, arus investasi yang bebas dan terbuka dipastikan akan meningkatkan penanaman modal asing (PMA) baik dari penanaman modal yang bersumber dari intra-ASEAN maupun dari negara non ASEAN. Dengan meningkatnya investasi asing, pembangunan ekonomi ASEAN akan terus meningkat dan
meningkatkan tingkat kesejahteraan masyarakat ASEAN. Prinsip-prinsip perdagangan internasional yang telah menjadi prinsip penanaman modal asing dan wajib dijabarkan didalam pengaturan penanaman modal di host country adalah Non Discriminatory Principle. D. Arus Modal yang Lebih Bebas Arus modal mempunyai karakteristik yang berbeda apabila dikaitkan dengan proses liberalisasi. Keterbukaan yang sangat bebas atas arus modal, akan berpotensi menimbulkan risiko yang mengancam kestabilan kondisi perekonomian suatu negara, dan sebaliknya. Namun, ASEAN memutuskan hanya akan membuat arus modal menjadi lebih bebas (freer). Konteks ‘lebih bebas’ dalam hal ini secara umum dapat diterjemahkan dengan pengurangan (relaxing) atas restriksi-restriksi dalam arus modal misalnya relaxing on capital control. Arus modal yang lebih bebas ini ini harus memperhatian keseimbangan antara pentingnya arus modal dan kepentingan safeguard measures untuk menghindari terjadinya gejolak yang berkaitan dengan lalu lintas modal tersebut. E. Arus Bebas Tenaga Kerja Terampil secara umun skilled labor dapat diartikan sebagai pekerja yang mempunyai ketrampilan atau keahlian khusus, pengetahuan, atau kemampuan di bidangnya, yang bisa berasal dari lulusan perguruan tinggi, akademisi atau sekolah teknik ataupun dari pengalaman kerja. untuk mendukung hal tersebut adalah dengan disusunnya Mutual Recognition Arrangement (MRA). MRA dapat diartikan sebagai kesepakatan yang diakui bersama oleh seluruh negara ASEAN untuk saling mengakui atau menerima beberapa atau semua aspek hasil penilaian seperti hasil tes atau berupa sertifikat. F. Sektor Prioritas Integrasi adalah sektor-sektor yang dianggap strategis untuk diliberalisasikan menuju pasar tunggal dan berbasis produksi. PIS memiliki langkah khusus dan langkah spesifik untuk mempercepat integrasi 12 sektor, sektor yang dimaksud antara lain bidang perdagangan barang; perdagangan jasa; bidang investasi/ penanaman modal; bidang ketentuan asal barang; prosedur kepabeanan; standar dan kesesuaian; fasilitasi perjalanan di ASEAN; perpindahahan pelaku usaha, tenaga ahli, profesional tenaga terampil dan orang berbakat; Peningkatan Perdagangan dan Penanaman Modal; Statistik Perdagangan dan Penanaman Modal Intra ASEAN; Hak Kekayaan Intelektual; Penggunaan Tenaga Kerja Kontrak dan Industri Pelengkap.
BAB III TINGKAT IMPLEMENTASI AEC BLUEPRINT PERIODE 2008-2009 A. Penilaian terhadap AEC Scorecard Dalam rangka memantau kemajuan implementasi AEC maka disusun ASEAN Baseline Report (ABR) yang berperan sebagai scorecard dengan indikator kinerja utama yang akan dilaporkan setiap tahunnya oleh Sekjen ASEAN kepada para Menteri dan Kepala Negara/pemerintahan negara ASEAN. Pada dasarnya, laporan ini berisi kemajuan implementasi dari tiga pilar masyarakat ASEAN (keamanan, ekonomi dan sosial-budaya), ukuran kemajuan kerjasama regional, dan panduan dalam mempersempit adanya kesenjangan pembangunan antar Negara Anggota. B. Arus Bebas Barang Pemberlakuan Efektif Persetujuan Perdagangan Bebas Barang Seluruh Negara anggota sudah harus menyelesaikan proses ratifikasi Persetujuan ini sebelum 1 Januari 2010. Liberalisasi Tarif Seluruh negara ASEAN berkomitmen untuk menghapus tariff (0%) atas produk dalam Inclusion List (IL) pada 1 Januari 2010. Jumlah produk ASEAN-6 yang sudah memasuki pasar bebas tarif pada tahun 2010 terbanyak berasal dari Malaysia, Filipina, dan Indonesia. Kinerja Perdagangan Indonesia dengan Negara Intra-ASEAN - Total Perdagangan. Total perdagangan Indonesia dengan Intra-ASEAN dari tahun ke tahun mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Dalam 5 (lima) tahun terakhir dari tahun 2004 – 2008 dicapai peningkatan hampir 3 kali lipat - Neraca Perdagangan. Secara keseluruhan kinerja perdagangan Indonesia dengan ASEAN mengalami defisit sejak tahun 2005 dan semakin buruk pada tahun 2008.
-
Kinerja Ekspor dan Impor. Nilai ekspor Indonesia ke ASEAN pada periode 2004 2008 mengalami kenaikan secara bertahap
-
Penghapusan Hambatan Non-Tarif. hingga saat ini Indonesia belum dapat melaksanakan komitmen untuk menghapus hambatan non tarif. ASEAN Single Window (ASW). Sistem NSW merupakan sistem yang tepat bagi Indonesia dalam memperlancar proses pengurusan administrasi ekspor dan impor yang melibatkan sekitar lebih dari 22 instansi pemerintah, lebih dari 40 dokumen dikeluarkan dalam kegiatan ekspor dan impor, 8376 klasifikasi jenis komoditi, ratusan pelabuhan internasional dan negara asal atau tujuan yang memungkinkan terbukanya tindakan penyelundupan.
C. Arus Bebas Jasa Tingkat implementasi AEC Blueprint dalam memenuhi arus bebas jasa sampai saat ini telah mencapi tingkat yang cukup signifikan. Sejak ASEAN Framework Agreement on Services (AFAS) disepakati pada tahun 1995, telah disepakati 7 (tujuh) Protocol untuk melaksanakan 7 Paket Komitmen AFAS. D. Arus Bebas Investasi Kebijakan Indonesia dalam mengatur daftar usaha yang tertutup dan terbuka bersyarat bagi penanaman modal asing (DNI) sebagaimana tertuang dalam Perpres No. 77 Tahun 2007 seharusnya menjadi acuan utama dalam menyusun Reservation List Indonesia di ASEAN. Lingkungan Berinvestasi Indonesia Indonesia merupakan salah satu tujuan investasi potensial. Alasannya adalah (i) Jumlah Usaha Kecil dan Menengah yang besar (42 juta) sebagai tulang punggung ekonomi domestik; (ii) Tanah yang kaya dan subur, jumlah penduduk yang sangat besar (230 juta) sebagai pasar potensial dan tenaga kerja yang kompetitif, lokasi wilayah yang strategis (berada diantara beberapa jalur transportasi laut internasional yang vital), ekonomi pasar terbuka, dan sistem mata uang bebas. E. Arus Modal yang Lebih Bebas Proses liberaisasi arus modal di ASEAN difasilitasi oleh dua working committee (WC) yang merupakan bagian dari kerangka Roadmap for Monetary and Financial Integration in ASEAN (RIA-FIN). Kedua WC tersebut adalah WC on Capital Market Development (WC-CMD) yang memfasilitasi pengembangan dan integrasi pasar modal di ASEAN, dan WC on Capital Account Liberalisation (WC-CAL) yang memfasilitasi aliran modal yang lebih bebas di ASEAN. F. Arus Bebas Tenaga Kerja Terampil Sebanyak 7 (tujuh) MRAs yang sudah disepakati/ditandatangani pada waktu yang berbedabeda, dan satu-satunya MRA yang sudah diimplementasikan adalah MRA on Engineering Services. G. Sektor Prioritas Integrasi Indonesia telah menyelesaikan ratifikasi framework tersebut dengan diterbitkannya Perpres No. 25 Tahun 2009 tanggal 11 Juni 2009. Sebagai Negara Koordinator untuk sektor Automotive dan Wood-based, Indonesia cq Departemen Perindustrian, berupaya melakukan kegiatan sesuai denga roadmap kedua sektor tersebut.
BAB IV PELUANG DAN TANTANGAN YANG DIHADAPI OLEH INDONESIA DALAM MENGHADAPI AEC 2015 A. Peluang Manfaat Integrasi Ekonomi. Integrasi ekonomi dalam mewujudkan AEC 2015 melalui pembukaan dan pembentukan pasar yang lebih besar, dorongan peningkatan efisiensi dan daya saing, serta pembukaan peluang penyerapan tenaga kerja di kawasan ASEAN, akan meningkatkan kesejahteraan seluruh negara di kawasan. Pasar Potensial Dunia. Pewujudan AEC di tahun 2015 akan menempatkan ASEAN sebagai kawasan pasar terbesar ke-3 di dunia yang didukung oleh jumlah penduduk ke-3 terbesar (8% dari total penduduk dunia) di dunia setelah China dan India. Negara Pengekspor. Negara-negara di kawasan ASEAN juga dikenal sebagai negara-negara pengekspor baik produk berbasis sumber daya alam (seperti agrobased products) maupun berbagai produk elektronik. Dengan meningkatnya harga Negara Tujuan Investor. Dalam rangka AEC 2015, berbagai kerjasama regional untuk meningkatkan infrastuktur (pipa gas, teknologi informasi) maupun dari sisi pembiayaan menjadi agenda. Kesempatan tersebut membuka peluang bagi perbaikan iklim investasi Indonesia melalui pemanfaatan program kerja sama regional, terutama dalam melancarkan program perbaikan infrasruktur domestik. Daya Saing. Kondisi pasar yang sudah bebas di kawasan dengan sendirinya akan mendorong pihak produsen dan pelaku usaha lainnya untuk meproduksi dan mendistribusikan barang yang berkualitas secara efisien sehingga mampu bersaing dengan produk-produk dari negara lain. Indonesia sebagai salah satu Negara besar yang juga memiliki tingkat integrasi tinggi di sektor elektronik dan keunggulan komparatif pada sektor berbasis sumber daya alam, berpeluang besar untuk mengembangkan industri di sektor-sektor tersebut di dalam negeri. Sektor Jasa yang terbuka. Sektor-sektor jasa prioritas yang telah ditetapkan yaitu pariwisata, kesehatan, penerbangan dan e-ASEAN dan kemudian akan disusul dengan logistik. Aliran Modal. Dari sisi penarikan aliran modal asing, ASEAN sebagai kawasan dikenal sebagai tujuan penanaman modal global, termasuk CLMV khususnya Vietnam. B. Tantangan Laju Peningkatan Ekpor dan Impor. Tantangan yang dihadapi oleh Indonesia memasuki integrasi ekonomi ASEAN tidak hanya yang bersifat internal di dalam negeri tetapi terlebih lagi persaingan dengan negara sesama ASEAN dan negara lain di luar ASEAN seperti China dan India. Laju Inflasi. Tantangan lainnya adalah laju inflasi Indonesia yang masih tergolong tinggi bila dibandingkan dengan Negara lain di kawasan ASEAN. Stabilitas makro masih menjadi kendala peningkatan daya saing Indonesia dan tingkat kemakmuran Indonesia juga masih lebih rendah dibandingkan negara lain. Dampak Negatif Arus Modal yang Lebih Bebas.
proses liberalisasi arus modal dapat menimbulkan ketidakstabilan melalui dampak langsungnya pada kemungkinan pembalikan arus modal yang tiba-tiba maupun dampak tidak langsungnya pada peningkatan permintaaan domestik yang akhirnya berujung pada Kesamaan Produk. Kesamaan jenis produk ekspor unggulan ini merupakan salah satu penyebab pangsa perdagangan intra-ASEAN yang hanya berkisar 20-25 persen dari total perdagangan ASEAN. Indonesia perlu melakukan strategi peningkatan nilai tambah bagi produk eskpornya sehingga mempunyai karakteristik tersendiri dengan produk dari Negara-negara ASEAN lainnya. Daya Saing Sektor Prioritas Integrasi. Saat ini Indonesia memiliki keunggulan di sektor/komoditi seperti produk berbasis kayu, pertanian, minyak sawit, perikanan, produk karet dan elektronik, sedangkan untuk tekstil, elektronik, mineral (tembaga, batu bara, nikel), mesin-mesin, produk kimia, karet dan kertas masih dengan tingkat keunggulan yang terbatas. Daya Saing SDM. Kemapuan bersaing SDM tenaga kerja Indonesia harus ditingkatkan baik secara formal maupun informal. Kemampuan tersebut diharapkan harus minimal memenuhi ketentuan dalam MRA yang telah disetujui. Pada tahun 2008-2009, Tingkat Perkembangan Ekonomi. Tingkat perkembangan ekonomi Negara-negara Anggota ASEAN hingga saat ini masih beragam. Tingkat kesenjangan yang tinggi tersebut merupakan salah satu masalah di kawasan yang cukup mendesak untuk dipecahkan agar tidak menghambat percepatan kawasan menuju AEC 2015. 9 Oleh karenanya, ASEAN dalam menentukan jadwal komitmen liberalisasi mempertimbangkan perbedaan tingkat ekonomi tersebut. Dalam rangka membangun ekonomi yang merata di kawasan (region of equitable economic development), ASEAN harus bekerja keras di dalam negeri masing-masing dan bekerja sama dengan sesama ASEAN.10 Kepentingan Nasional. Kepentingan kawasan, apabila tidak sejalan dengan kepentingan nasional, merupakan prioritas kedua. Hal ini berdampak pada sulitnya mencapai dan melaksanakan komitmen liberalisasi AEC Blueprint. Dapat dikatakan, kelemahan visi dan mandat secara politik serta masalah kepemimpinan di kawasan akan menghambat integrasi kawasan. Kedaulatan Negara. Hilangnya kedaulatan negara merupakan biaya atau pengorbanan terbesar yang ”diberikan’ oleh masing-masing Negara Anggota ASEAN. Untuk mencapai AEC 2015 dengan sukses, diperlukan kesadaran politik yang tinggi dari suatu negara untuk memutuskan ”melepaskan” sebagian kedaulatan negaranya. Kerugian besar lainnya adalah seperti kemungkinan hilangnya peluang kerja di suatu negara serta kemungkinan menjadi pasar bagi C. Strategi Umum Menuju AEC 2015 Indonesia harus segera menyusun langkah strategis yang dapat diimplementasikan secara target specific agar peluang pasar yang terbuka dapat dimanfaatkan secara optimal. Langkah strategis tersebut disusun secara terpadu diantara sektor mulai dari hulu hingga ke hilir dibawah koordinasi suatu Badan Khusus atau Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Secara garis besar, langkah strategis yang harus dilakukan antara lain adalah melakukan: 1. Penyesuaian, persiapan dan perbaikan regulasi baik secara kolektif maupun individual (reformasi regulasi); 2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia baik dalam birokrasi maupun dunia
usaha ataupun professional; 3. Penguatan posisi usaha skala menegah, kecil, dan usaha pada umumnya; 4. Penguatan kemitraan antara publik dan sektor swasta; 5. Menciptakan iklim usaha yang kondusif dan mengurangi ekonomi biaya tinggi (juga merupakan tujuan utama pemerintah dalam program reformasi komprehensif di berbagai bidang seperti perpajakan, kepabeanan, dan birokrasi); 6. Pengembangan sektor-sektor prioritas yang berdampak luas dan komoditi unggulan; 7. Peningkatan partisipasi institusi pemerintah maupun swasta untuk mengimplementasikan AEC Blueprint; 8. Reformasi kelembagaan dan kepemerintahan. Pada hakekatnya AEC Blueprint juga merupakan program reformasi bersama yang dapat dijadikan referensi bagi reformasi di Negara Anggota ASEAN termasuk Indonesia; dan 9. Penyediaan kelembagaan dan permodalan yang mudah diakses oleh pelaku usaha dari berbagai skala; 10. Perbaikan infrastruktur fisik melalui pembangunan atau perbaikan infrastruktur seperti transportasi, telekomunikasi, jaln tol, pelabuhan, revitalisasi dan restrukturisasi industri, dan lain-lain. BAB V PENUTUP AEC adalah bentuk integrasi ekonomi regional yang direncanakan untuk dicapai pada tahun 2015. Dengan pencapaian tersebut maka ASEAN akan menjadi pasar tunggal dan basis produksi dimana terjadi arus barang, jasa, investasi dan tenaga terampil yang bebas serta aliran modal yang lebih bebas. Bagi Indonesia, peluang integrasi ekonomi regional tersebut harus dapat dimanfaatkan dengan semaksimal mungkin. Jumlah populasi, luas dan letak geografi, dan nilai PDB terbesar di ASEAN harus menjadi aset agar Indonesia bisa menjadi pemain besar dalam AEC. Dengan terbentuknya AEC pada tahun 2015 tentunya diharapkan terdapat peningkatan kesejahteraan kawasan yang lebih baik terutama pada tiga pilar yakni (i) keamanan, (ii) sosial budaya, dan (iii) ekonomi.
Pertanyaan :
1.bagaimana kita menuju aec? 2.apa yang belum dan sudah siap? 3.keunggulan kita dibanding yang lain? Jawaban : Menurut saya, Indonesia masih bisa dikatakan belum siap dalam mengahadapi AEC yang hanya tinggal beberapa bulan lagi, masih banyak hal yang bperlu diperbaiki oleh Indonesia. Apalagi jika berbicara tentang produksi barang, dengan adanya perdagangan bebas, kualitas produk barang dari Indonesia harus segera ditingkatkan, tidak hanya kualitas, tetapi packaging, tetapi pelayanan dan promosi juga ditingkatkan, agar produk Indonesia tidak kalah saing dengan produk luar. Sebenarnya, Indonesia memiliki banyak produk yang baik, namun karena kalah “branding” dengan produk luar, seringkali masyarakat tidak melirik sama sekali produk lokal. Orang Indonesia saat ini memang sering dicap plagiaters, banyak yang hanya meniru produk luar, tapi sebenarnya tidak semua produsen nakal seperti tuduhan yang diberikan, justru dari nenek moyang kita pun sudah diketahui bagaimana kreativitas yang sudah mengakar, banyak kerajinan tradisional yang saat ini bisa menjadi produk unggulan seperti batik, songket, dan lain sebagainya. Namun dalam hal ekspor impor Indonesia masih kurang maksimal, produk ekspor Indonesia kalah bersaing dalam hal ongkos transport, sedangkan untuk produk impor, ongkos angkut Indonesia lumayan bisa bersaing dengan kebanyakan negara Asean. Barangbarang dari luar (impor) lebih leluasa masuk ke Indonesia dibandingkan barang Indonesia yang dijual ke luar negeri (ekspor).
Untuk itu, Indonesia harus memiliki SDM yang mampu memproduksi barang yang berkualitas dan memiliki inovasi baru yang dapat menarik pangsa pasar. Dalam mencapai SDM yang baik, perlu diadakan perbaikan pendidikan, moral, dan keterampilan penerus bangsa perlu dilakukan dari hal kecil, dari sekarang, dan dilakukan secara terus-menerus agar semua generasi memiliki ilmu yang bermanfaat sehingga bisa mengubah keterpurukan Indonesia menjadi kemajuan. Data menyebutkan bahwa sebenarnya Indonesia merupakan salah satu negara yang produktif. Jika dilihat dari faktor usia, sebagian besar penduduk Indonesia yaitu sebesar 70% nya merupakan usia produktif. Jika kita lihat pada sisi ketenagakerjaan kita memiliki 110 juta tenaga kerja (Data BPS, tahun 2007). Namun dari segi produktivitas tenaga kerja, Indonesia masih berada di urutan bawah, yaitu urutan ke-6 karena kurang berkualitas. Jika dilihat dari segi logistik Indonesia ada di urutan ke-6 diantara negara-negara ASEAN. Dengan kekayaan yang melimpah, seharusnya Indonesia bisa mandiri dalam hal pangan, namun hal ini tidak akan terwujud tanpa dukungan dari berbagai pihak. Kemandirian pangan ini akan berpengaruh juga pada kesiapan kita dalam menghadapi AEC. Jika kita belum bisa mandiri dalam hal pangan, bisa jadi kita akan terus bergantung pada negeri lain, padahal potensi yang kita miliki sungguh jauh lebih besar. Kalau sektor pangan ini bisa mandiri, nantinya sektor pertanian bisa menjual ke luar negeri, itulah langkah antisipatif yang tegas dan jika ada masalah-masalah di tingkat global. Sektor pertanian dengan berbagai komponenya harus melakukan kerja keras dalam upaya percepatan dan pembangunan pertanian. Dibalik berbagai kekurangan yang dimiliki Indonesia, sebenarnya berbagai kelebihan juga ada, seperti kekayaan alam yang melimpah bahkan Indonesia disebut sebagai negara plasma
nutfah, negara khatulistiwa, dan lain sebagainya. Berbagai mineral, hewan, tumbuhan, tempat wisata terhampar luas diberbagai tempat di Indonesia. Namun pemanfaatannya kurang maksimal, sehingga masih banyak kekayaan yang ada masih tersimpan dan tidak digunakan manfaatnya. Dalam hal pariwisata, Indonesia sangat terkenal, meski hanya beberapa pulau saja seperti bali, lombok, dan komodo yang menjadi favorit wisatawan, sebenarnya banyak tempat yang juga berpotensi. Seperti pulau seribu, pulau madura, dan lainnya. Dengan optimisme kita dan kesiapan seluruh elemen masyarakat Indonesia baik dari segi SDM dan SDA-nya dalam menyambut ASEAN Economic Community tahun 2015 dapat menjadikan rakyat Indonesia menjadi sejahtera, pertumbuhan ekonomi yang didorong dari sektor UMKM terus berkembang, dengan sendirinya perekonomian rakyat terus meningkat, sehingga pembangunan menjadi merata tidak terpusat di Pulau Jawa, dengan begitu tingkat kemiskinan bisa terus berkurang. Yang terpenting sekarang adalah semua daerah harus bersiap untuk menghadapi ASEAN Economic Community (AEC) 2015 Jadi, perbaikan kualitas produksi, SDM, dan pengelolaan SDA yang ada dengan maksimal perlu dilakukan oleh semua pihak, bukan hanya pemerintah tapi juga dukungan dari masyarakat agar Indonesia bisa menghadapi AEC dengan baik.
TUGAS PEREKONOMIAN INDONESIA
RESUME BLUEPRINT AEC DAN MENJAWAB PERTANYAAN SEPUTAR AEC
Oleh : Annisa Rizkaninghadi Imansari 125020300111037
AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS BRAWIJAYA 2014
