BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI MALANG NOMOR TAHUN 2013 TENTANG MASTERPLAN PERCEPATAN DAN PERLUASAN PEMBANGUNAN EKONOMI INDONESIA KABUPATEN MALANG 2011-2025 BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Pengembangan Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi

Indonesia

(MP3EI)

dilakukan

dengan

pendekatan

terobosan

(breakthrough) dan bukan business usual. MP3EI dimaksudkan untuk mendorong terwujudnya pertumbuhan ekonomi yang tinggi, berimbang, berkeadilan dan berkelanjutan. Sehingga melalui langkah dalam MP3EI dimaksud sebagai harapan untuk berdaya saing dalam perekonomian global. Masterplan

ini

memiliki

dua

kata

kunci

yaitu

percepatan

dan

perluasan. Dengan adanya masterplan ini, diharapkan mampu mempercepat pengembangan berbagai program pembangunan yang ada, terutama dalam mendorong pendekatan nilai tambah sektor-sektor unggulan ekonomi, pembangunan infrastruktur dan energi, serta pembangunan sumber daya manusia (SDM) dan ilmu pengetahuan dan teknologi (Iptek). Percepatan pembangunan ini diharapkan akan mendongkrak pertumbuhan ekonomi. Sedangkan perluasan pembangunan ekonomi diharapkan efek positif dari pembangunan ekonomi dapat dirasakan wilayah dan seluruh komponen masyarakat. Strategi percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi dirumuskan secara terfokus sesuai potensi unggulan sebagai pusat-pusat pertumbuhan melalui

koridor-koridor

ekonomi,

diharapkan

dapat

mendorong

perkembangan ekonomi wilayah. Kabupaten Malang sebagai satu bagian dari 6 (enam) koridor ekonomi yaitu koridor ekonomi Jawa dengan fokus prioritas pembangunan industri makanan yang berpotensi untuk meningkatkan nilai rantai ekonomi yang berbasis manufaktur dan jasa. Koridor ini akan menjadikan benchmark perubahan ekonomi yang telah sukses berkembang dalam rantai nilai, dimana sebelumnya fokus pada industri primer menjadi industri tersier, termasuk salah satunya pengembangan Agro Ekowisata. Sebagai

satu

kesatuan

dinamika

regional

dan

nasional

serta

pengembangan pusat-pusat pertumbuhan dalam koridor, langkah percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi Kabupaten Malang melalui sinergitas

H:\MP3EI 2013\Bab 1.doc

2 dan berpedoman dengan penyusunan Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) Kabupaten Malang. Langkah

sinergitas

dan

keterpaduan

dengan

menjadikan

MP3EI

Kabupaten Malang sebagai dokumen kerja yang kompremator terhadap dokumen-dokumen perencanaan yang ada. MP3EI

nasional sebagai

pijakan

penyusunan

operasional

MP3EI

Kabupaten Malang dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Malang Tahun 2005-2025, Rencana Tata Ruang dan Wilayah serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang

Tahun

2010-2015

sebagai

induk

kebijakan

strategis

guna

mewujudkan Kabupaten Malang Aman, Maju, Adil dan Makmur. B. Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia Kabupaten Malang Visi pembangunan nasional sebagaimana tertuang dalam UndangUndang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang

Nasional

2005–2025,

maka

visi

Percepatan

dan

Perluasan

Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) adalah “Mewujudkan Masyarakat Indonesia yang Mandiri, Maju, Adil, dan Makmur”. Melalui langkah MP3EI, percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi akan menempatkan Indonesia sebagai negara maju pada tahun 2025 dengan pendapatan per kapita yang berkisar antara USD 14.250 – USD 15.500 dengan nilai total perekonomian

(PDB)

berkisar

antara

USD

4,0

–

4,5

triliun.

mewujudkannya diperlukan pertumbuhan ekonomi riil sebesar

Untuk

6,4 – 7,5

persen pada periode 2011 – 2014, dan sekitar 8,0 – 9,0 persen pada periode 2015 – 2025. Pertumbuhan ekonomi tersebut akan dibarengi oleh penurunan inflasi dari sebesar 6,5 persen pada periode 2011 – 2014 menjadi 3,0 persen pada 2025. Kombinasi pertumbuhan dan inflasi seperti itu mencerminkan karakteristik negara maju. Gambar. 1.1 PDRB dan Pendapatan Perkapita Nasional


3 Mengacu pada agenda Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 untuk mewujudkan keberhasilan Pembangunan Nasional dengan Visi “Indonesia yang Mandiri, Maju, Adil dan Makmur” serta Visi dalam Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Jawa Timur yaitu “Pusat Agrobis Terkemuka, Berdaya Saing Global dan Berkelanjutan Menuju Jawa Timur Makmur dan Berakhlak”, guna menjamin tercapainya tujuan pembangunan Kabupaten Malang maka ditetapkan Visi Pembangunan Kabupaten Malang Tahun 2005 - 2025 adalah “Kabupaten Malang Aman, Maju, Adil dan Makmur” dengan misi: 1. Meningkatkan pemahaman dan menjadikan nilai-nilai universal agama sebagai pemersatu dan penggerak pembangunan masyarakat madani; 2. Meningkatkan supremasi hukum dan HAM serta mendorong tumbuh dan berkembangnya kekuatan sosial politik dan organisasi kemasyarakatan; 3. Meningkatkan mutu pendidikan dan kesehatan serta mendorong maju dan berprestasinya olahraga seni dan budaya; 4. Meningkatkan pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya lainnya berdasarkan potensi dan prospek pengembangannya; 5. Meningkatkan pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya berdasarkan keadilan sosial dan menjamin kesinambungan pembangunan yang berwawasan lingkungan; 6. Meningkatkan profesionalisme aparatur dalam rangka pelayanan publik. Gambar 1.2 PDRB dan Pendapatan Perkapita Kabupaten Malang

2010 PDRB: Rp. 31.390.584 Pendapatan/kapita 12.881.370



Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Kabupaten Malang, akan menempatkan Kabupaten Malang sebagai koridor ekonomi Jawa dengan fokus prioritas pembangunan industri makanan dikarenakan berpotensi untuk meningkatkan nilai rantai ekonomi yang berbasis manufaktur ke jasa. Koridor ini akan menjadikan benchmark perubahan ekonomi yang telah sukses berkembang dalam rantai nilai, dimana sebelumnya fokus pada industri primer menjadi industri tersier. Salah satu potensi utama yang dikembangkan adalah Agrowisata (sebagai salah satu destinasi pariwisata nasional).


4 C. Posisi Kabupaten Malang dalam Dinamika Regional dan Nasional Pembangunan Kabupaten Malang tidak lepas dari posisi Kabupaten Malang dalam dinamika regional dan nasional. Secara geografis Kabupaten Malang terletak di tengah selatan Jawa Timur sebagai salah satu penunjang pertumbuhan ekonomi Jawa Timur. Pembangunan ekonomi saat ini menghasilkan berbagai kemajuan namun harus diupayakan untuk mewujudkan perekonomian yang tangguh dan mensejahterakan masyarakat Kabupaten Malang, oleh karena itu tantangan 20 (dua puluh) tahun ke depan adalah: a) meningkatkan pertumbuhan ekonomi rata-rata 6,5% pertahun dengan jalan penguatan sektor-sektor basis, b) mengoptimalkan pengelolaan sumber daya alam pertanian, pertambangan, kelautan dan pariwisata dengan memperhatikan daya

dukung

lingkungan,

c)

penguatan

kelembagaan

dalam

rangka

pemberdayaan sektor riil dan usaha menengah, koperasi dan usaha kecil. Kelompok sektor industri pengolahan merupakan sektor yang memiliki kontribusi yakni sebesar 14,89% pada lima tahun terakhir dan merupakan sektor

ekonomi

yang

cukup

berperan

setelah

sektor

pertanian

dan

perdagangan, sedangkan disisi yang lain infrastruktur dan sumber daya yang dibutuhkan oleh sektor ini relatif besar, yang bermakna bahwa sektor industri pengolahan secara potensial layak dikembangkan dalam meningkatkan pendapatan regional Kabupaten Malang. Kondisi ini juga dicerminkan dari investasi sektor industri yang relatif mengalami peningkatan yang signifikan dalam 5 (lima) tahun terakhir sehingga tantangan 20 (dua puluh) tahun ke depan sektor industri pengolahan dapat diandalkan sebagai sektor basis yang memiliki kontribusi tinggi dalam PDRB Kabupaten Malang khususnya maupun Provinsi Jawa Timur. Tantangan eksternal yang dihadapi Kabupaten Malang 20 (dua puluh) tahun mendatang adalah terjadinya aglomerasi kawasan industri secara besar-besaran perdagangan dan jasa, serta dukungan infrastruktur yang memadai di wilayah WP Gerbangkertasusila Plus, yang implikasinya adalah terjadinya capital flow yang cukup besar di wilayah utara Provinsi Jawa Timur.

Hal

ini

akan

berdampak

pada

semakin

kecilnya

peluang

Kabupaten/Kota di wilayah selatan Provinsi Jawa Timur untuk berkembang. Padahal di kawasan selatan Provinsi Jawa Timur masih diwarnai oleh wilayah-wilayah yang relatif terbelakang dan terpencil serta fungsi WPnya masih

berada

pada

sektor

primer.

Kondisi

ini

berpotensi

terjadinya

ketidakseimbangan aktivitas ekonomi antara utara dan selatan, walaupun sudah ada upaya pengembangan infrastruktur Jalan Lintas Selatan. Oleh karena itu 20 (dua puluh) tahun ke depan Kabupaten Malang akan dihadapkan pada tantangan untuk meningkatkan pengembangan WP yang berada di kawasan selatan Malang dengan dukungan pengembangan sarana dan prasarana yang memadai.


5 Pembangunan Jalan Lintas Selatan akan memberikan multiplier effect terhadap pengembangan wilayah di kecamatan-kecamatan yang berada di Kawasan Kabupaten Malang bagian Selatan. Hal ini merupakan tantangan bagi Kabupaten Malang untuk meningkatkan fasilitas pelayanan transportasi yang paling lengkap mulai dari, transportasi perhubungan darat yaitu pembangunan

jalan

perhubungan

laut

Tol

Gempol-Pandaan-Malang-Kepanjen,

dengan

pembangunan

transportasi

Pelabuhan

Nusantara

di Sendangbiru Kecamatan Sumbermanjing Wetan. Kabupaten Malang merupakan bagian Satuan Pengembangan Wilayah Malang Raya yang akan berfungsi sebagai center yang menghubungkan akses pergerakan ekonomi dalam bentuk pelayanan terhadap pergerakan orang, barang dan jasa antara Wilayah Utara dan Wilayah Selatan Provinsi Jawa Timur. Oleh karena itu dalam 20 (dua puluh) tahun mendatang Kabupaten Malang

akan

aksesibilitas

dihadapkan

antar

pada

kecamatan

tantangan

dan

antar

untuk

daerah

mengembangkan

perbatasan

melalui

kerjasama dengan pemerintah daerah kabupaten/kota yang berbatasan. Perkembangan aktifitas ekonomi wilayah Kecamatan Ngantang, Pujon, Kasembon sampai sejauh ini masih didominasi oleh sektor pertanian yang arah pergerakan aktifitas ekonominya cenderung ke arah Kabupaten Kediri dan Kota Batu sebagai simpul distribusi dan produksi sentra pertanian tanaman pangan dan hortikultura. Aksesibilitas terhadap WP yang lain di wilayah Kabupaten Malang sangat lemah oleh karena itu dalam 20 (dua puluh)

tahun

mendatang

Kabupaten

Malang

akan

dihadapkan

pada

tantangan meningkatkan efektifitas WP. Untuk Wilayah Kecamatan Lawang, Singosari, Karangploso, Dau, Wagir, Pakisaji, Bululawang, Tajinan, Pakis, Jabung, Poncokusumo, Tumpang, Wajak mempunyai pola perkembangan yang hampir serupa, yaitu masih didominasi oleh sektor pertanian namun perannya kian berkurang karena pengaruh aktivitas di Kota Malang yaitu pergeseran

lahan-lahan

pertanian

menjadi

kawasan

permukiman-

permukiman baru untuk wilayah penyangga kebutuhan perkotaan. Dari 6 (enam) WP yang ada di Kabupaten Malang masih menunjukkan disparitas yang relatif besar. Faktor internal yang menyebabkan disparitas tersebut adalah teraglomerasinya aktivitas ekonomi di masing-masing WP, oleh karena itu tantangan 20 (dua puluh) tahun ke depan adalah: a) pembentukan dan pengembangan berbagai kawasan khusus industri, agropolitan, pendidikan, perdagangan dan pariwisata, b) mengembangkan Kota Kepanjen sebagai ibukota Kabupaten Malang dengan dukungan infrastruktur yang memadai, serta c) meningkatkan kerjasama antar daerah perbatasan.


6 Gambar 1.3 Peta SWP Kabupaten Malang

Kabupaten Malang adalah wilayah dengan luas kawasan dan penduduk terbanyak di Jawa Timur. Hal tersebut menempatkan Kabupaten Malang sebagai kekuatan utama di Jawa Timur. Di sisi lain, konsekuensi dari akan diimplementasikannya komunitas ekonomi ASEAN dan terdapatnya Asean – China

Free

didalamnya

Trade

Area

Kabupaten

(ACFTA) Malang)

mengharuskan meningkatkan

Indonesia daya

(termasuk

saingnya

guna

mendapatkan manfaat nyata dari adanya integrasi ekonomi tersebut. Oleh karena itu, percepatan transformasi ekonomi yang dirumuskan dalam MP3EI ini menjadi sangat penting dalam rangka memberikan daya dorong dan daya ungkit bagi daya saing Kabupaten Malang. Dengan melihat dinamika nasional yang terjadi serta memperhatikan potensi dan peluang keunggulan geografi dan sumber daya yang ada serta mempertimbangkan prinsip pembangunan yang berkelanjutan, dalam kerangka MP3EI, Kabupaten Malang perlu memposisikan dirinya sebagai basis ketahanan pangan, pusat pengolahan produk pertanian, perkebunan, perikanan, dan sumber daya mineral serta pusat mobilitas logistik nasional.


7 D. Transformasi Ekonomi melalui Not Business as usual Dengan seluruh potensi dan tantangan yang ada membutuhkan percepatan

transformasi

ekonomi

agar

kesejahteraan

bagi

seluruh

masyarakat dapat diwujudkan lebih dini. Perwujudan itulah yang akan diupayakan

melalui

langkah-langkah

percepatan

dan

perluasan

pembangunan ekonomi Kabupaten Malang. Untuk itu dibutuhkan perubahan pola pikir (mindset) yang didasari oleh semangat “Not Business As Usual”. Gambar 1.4 Transformasi “Not Business As Usual Perubahan pola pikir paling m endasar adalah pem aham an bahw a ekonom i m em butuhkan kolaborasi bersam a antara pem erintah pusat, pem erintah daerah, BUM N , BUM D dan Sw asta (dalam sem angat I ndonesia I ncorporated). Perlu dipaham i juga kem am puan pem erintah m elalui APBN dan AP BD dalam sangat terbatas. Di sisi lain, sem akin m aju suatu negara, m aka sem akin kecil pula proporsi anggaran pem erintah dalam ekonom i. Dinam ika ekonom i suatu negara pada akhirnya akan tergantung pada dunia usaha yang m encakup BUM N , BUM D, dan sw asta dom estik dan asing.

Bussines

Pemahaman tersebut harus direfleksikan dalam kebijakan Pemerintah. Regulasi yang ada seharusnya dapat mendorong partisipasi dunia usaha secara

maksimal

infrastruktur

yang

untuk

membangun

diperlukan.

Karena

berbagai itu

macam

percepatan

industri dan

dan

perluasan

pembangunan ekonomi Indonesia khususnya Kabupaten Malang memerlukan evaluasi terhadap seluruh kerangka regulasi yang ada, kemudian langkahlangkah strategis diambil untuk merevisi dan merubah regulasi sehingga mendorong partisipasi maksimal yang sehat dari dunia usaha. Semangat Not Business As Usual juga harus terefleksi dalam elemen penting pembangunan, terutama penyediaan infrastruktur. Pola pikir masa lalu mengatakan bahwa infrastruktur harus dibangun menggunakan anggaran Pemerintah. Akibat anggaran Pemerintah yang terbatas, pola pikir tersebut berujung pada kesulitan

memenuhi

kebutuhan

infrastruktur

yang

memadai

bagi

perekonomian yang berkembang pesat. Saat ini telah didorong pola pikir yang lebih

maju

dalam

penyediaan

infrastruktur

melalui

model

kerjasama

pemerintah dan swasta atau Public-Private Partnership (PPP). Namun demikian, untuk mempercepat implementasi MP3EI Kabupaten Malang, perlu juga dikembangkan metode pembangunan infrastruktur


8 sepenuhnya oleh dunia usaha yang dikaitkan dengan kegiatan produksi. Peran Pemerintah adalah menyediakan perangkat aturan dan regulasi yang memberi insentif bagi dunia usaha untuk membangun kegiatan produksi dan infrastruktur tersebut secara paripurna. Insentif tersebut dapat berupa kebijakan (sistem maupun tarif) pajak, aturan ketenagakerjaan, perizinan, pertanahan dan lainnya, sesuai kesepakatan dengan dunia usaha. Perlakuan khusus diberikan agar dunia usaha memiliki perspektif jangka panjang dalam pembangunan pusat pertumbuhan ekonomi baru. Selanjutnya, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah harus membangun linkage semaksimal mungkin untuk mendorong pembangunan daerah sekitar pusat pertumbuhan ekonomi. Fokus pengembangan MP3EI Kabupaten Malang ini diletakkan pada 6 (enam) program utama, yaitu pertanian, energi, industri, kelautan, pariwisata dan pengembangan kawasan strategis. Keenam program utama tersebut terdiri dari 12 (dua belas) kegiatan ekonomi utama. Gambar 1.5 Kegiatan Ekonomi Utama Kabupaten Malang

Pertanian Pangan Kawasan Sendangbiru

Makanan Minuman

Kawasan Industri

Alutsista

Kegiatan Ekonomi Utama

Kawasan Minapolitan

Kakao

Peternakan

Kawasan Agropolitan

Perkayuan

Pariwisata Kelautan dan Perikanan


9 E. MP3EI Kabupaten

Malang merupakan Bagian Integral Perencanaan

Pembangunan Daerah Sebagai dokumen kerja, MP3EI Kabupaten Malang berisikan arahan pengembangan kegiatan ekonomi utama yang sudah lebih spesifik dengan kebutuhan infrastruktur dan arahan perubahan/revisi terhadap peraturan perundang-undangan yang perlu dilakukan untuk mendorong percepatan dan perluasan investasi. Selanjutnya MP3EI Kabupaten Malang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah. MP3EI

bukan

dimaksudkan

untuk

mengganti

dokumen

perencanaan

pembangunan yang telah ada seperti Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 2005 – 2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, namun menjadi dokumen yang terintegrasi dan komplementer yang penting serta khusus untuk melakukan percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi. Gambar 1.6 Posisi MP3EI Dalam Rencana Pembangunan Di Kabupaten Malang

Sistem Perencanaan dan Penganggaran UU 25/2004-UU 17/2003

RPJPD 2005 - 2025

RPJMD 2010 - 2015

RKPD/RAPBD


Dinamika Perubahan • Lingkungan global (krisis 2008, BRICS, dll) • Komitmen internasional (G20, APEC, FTA, ASEAN, Climate Change) • Perkembangan socialekonomi domestik

Tuntutan untuk mempercepat transformasi ekonomi

Masterplan Percepatan & Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia

Rencana Aksi/Pogram atau Kegiatan

RTRW

Investasi Swasta dan PPP

10 Gambar 1.7 Kerangka Desain MP3EI Kabupaten Malang

“Mewujudkan Kabupaten Malang Aman, Maju, Adil dan Makmur

VISI KABUPATEN MALANG 2025

Inisiatif Strategis MP3EI Kabupaten Malang

Strategi Utama MP3EI Kabupaten Malang

PRINSIP DASAR MP3EI


1. Mendorong realisasi investasi di 12 kegiatan ekonomi utama 2. Sinkronisasi rencana aksi untuk merevitaliasasi kinerja sektor riil 3. Pengembangan center of excellence di setiap wilayah pengembangan

PENGEMBANGAN POTENSI EKONOMI MELALUI KORIDOR EKONOMI

PENGUATAN KONEKTIVITAS

PENGUATAN KEMAMPUAN SDM DAN IPTEK

PRINSIP DASAR DAN PRASYARAT KEBERHASILAN PERCEPATAN DAN PERLUASAN PEMBANGUNAN EKONOMI KABUPATEN MALANG

11 BAB II KINERJA UTAMA RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH DAN PEREKONOMIAN KABUPATEN MALANG A. Struktur Ekonomi Tren pertumbuhan ekonomi Kabupaten Malang dengan kontribusi sektor

yang

dominan

adalah

sektor

primer

yang

pada

umumnya

menghasilkan nilai tambah yang sedikit atau dengan kata lain harga jualnya masih relatif rendah dibanding sektor yang lain. Oleh karena itu kontribusi ekonomi diarahkan bergeser pada sektor industri olahan (agroindustri dan pertambangan). Pertumbuhan ekonomi sektoral secara lengkap dapat dilihat pada tabel dibawah ini dimana sektor yang memiliki pertumbuhan ekonomi tertinggi dibanding pertumbuhan Kabupaten Malang secara rerata adalah sektor bangunan sebesar 10,63%, industri pengolahan 8,39%, perdagangan, hotel dan restoran sebesar 6,84%, disusul pertambangan dan penggalian 6,78%.

Sedangkan

pertumbuhan

terendah

dan

stabil

sesuai

dengan

karakteristiknya adalah di sektor pertanian 4,35%. Tabel 2.1 Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi Sektoral PDRB ADHK Tahun 2006 - 2011 (dalam persen) Uraian Pertumbuhan ekonomi Primer 1. Pertanian 2. Pertambangan & Penggalian Sekunder 3. Industri Pengolahan 4. Listrik, Gas dan Air Bersih 5. Bangunan Tersier 6. Perdagangan Hotel & Restoran 7. Pengangkutan & Komunikasi 8. Keu, Persewaan & Jasa Persh. 9. Jasa-jasa

2006 2007

2008

2009 2010 2011 Rerata

5,74

6,09

5,76

5,25

6,27

7,43

6,05

4,29 7,81

4,28 7,89

4,39 6,55

4,81 7,08

4,13 6,95

4,22 4,38

4,35 6,78

8,37

9,54

8,47

6,41

8,31

9,22

8,39

5,32

3,85

6,3

4,81

7,93

6,55

5,79

9,15

13,41

10,63

9,14

10,49 10,93 10,68

6,54

7,06

5,95

4,72

6,93

9,84

6,84

4,87

5,37

4,23

3,66

7,88

9,03

5,84

6,12

5,14

5,79

5,46

7,74

8,74

6,44

3,97

4,07

4,59

5,05

5,87

6,67

5,04

Sumber : Hasil-hasil Pembangunan Kab. Malang, 2012


12 Cukup tingginya aktifitas ekonomi di Kabupaten Malang tidak terlepas dari tingginya aktifitas masyarakat dalam masing-masing sektor ekonomi produktif yang ada di Kabupaten Malang. Sektor ekonomi yang memberikan kontribusi paling tinggi selama kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir adalah pertanian dengan rata-rata sebesar 30,45%, disusul perdagangan, hotel dan restoran sebesar 24,57%, industri pengolahan sebesar 18,17% dan jasa-jasa sebesar 13,12%. Tumbuhnya perekonomian Kabupaten Malang juga mengundang sektor retail pasar modern seperti Indomaret, Alfamart dan sejenisnya menjamur. Sektor ini mulai tumbuh dan mencoba bersaing dengan pasar tradisional yang terlebih dahulu berkembang, untuk itu Pemerintah Kabupaten Malang akan menerapkan regulasi yang tepat, guna menyeimbangkan persaingan pasar tradisional dan pasar modern agar dapat berjalan selaras dan seimbang dengan terus mendorong tetap eksisnya pasar tradisional. Tabel 2.2 Perkembangan Struktur Ekonomi PDRB ADHK Kabupaten Malang Tahun 2006 - 2011 (dalam persen) Uraian Primer

2006

2007

2008

2009

34,03 33,54 33,16 33,08

2010

2011 Rerata

33 32,03

33,14

1. Pertanian

31,4

30,87

30,47

30,34

30,25

29,35

30,45

2. Pertambangan &

2,63

2,67

2,69

2,74

2,75

2,67

2,69

Sekunder

20,45 21,05 21,60 21,88 20,78 21,16

21,15

3. Industri

17,34

17,91

18,37

18,57

18,27

18,57

18,17

1,57

1,54

1,55

1,54

0,73

0,72

1,28

1,54

1,60

1,68

1,77

1,78

1,87

1,71

Tersier

45,52 45,41 45,24 45,04 46,22 46.82

45,71

6. Perdagangan,

23,71

23,93

23,97

23,85

25,69

26,28

24,57

4,48

4,45

4,38

4,32

3,22

3,27

4,02

3,89

3,85

3,85

3,86

4,23

4,28

3,99

13,44

13,19

13,04

13,00

13,08

12,99

13,12

Penggalian

Pengolahan 4. Listrik, Gas dan Air Bersih 5. Bangunan

Hotel & Restoran 7. Pengangkutan & Komunikasi 8. Keu, Persewaan & Jasa Persh. 9. Jasa-jasa



13 Dilihat dari Struktur Ekonomi PDRB ADHB Kabupaten Malang yang dikelompokkan menjadi 3 (tiga) sektor yaitu primer, sekunder dan tersier, dimana sektor tersier memberikan kontribusi paling tinggi selama kurun waktu 6 (enam) tahun terakhir dengan rerata dari sektor tersier sebesar 45,09% disusul sektor primer sebesar 30,34% dan sektor sekunder sebesar 23,6% sebagaimana tabel berikut: Tabel 2.3 Struktur Ekonomi PDRB ADHB Kabupaten Malang Tahun 2006 – 2011 (dalam persen) Uraian Primer I. Pertanian II. Pertambangan & Penggalian Sekunder III. Industri Pengolahan IV. Listrik, Gas dan Air Bersih V. Bangunan Tersier VI. Perdagangan, Hotel & Restoran VII. Pengangkutan & Komunikasi VIII. Keu, Persewaan & Jasa Persh. IX. Jasa-jasa

2006 2007 2008 2009 2010 2011 Rerata 31,97 31,50 31,1 30,34 29,67 27,44 30,34 29,75 29,26 28,88 28,08 27,47 26,30 28,29 2,22

2,24

2,22

2,26

2,20

2,05

22,36 23,24 23,73 23,65 24,03 24,53

23,6

18,86

19,65

20,09

20,89

21,12

21,48

20,35

1,96

1,91

1,8

0,85

0,84

0,83

1,37

1,54 1,68 1,84 1,91 2,07 2,22 45,67 45,24 45,17 46,02 46,31 47,02

1,88 45,09

23,86

23,74

23,93

26,84

27,09

27,85

25,55

5,35

5,08

4,95

3,48

3,52

3,55

3,50

3,66

3,72

3,73

4,06

4,12

4,20

3,92

12,80

12,70

12,56

11,64

11,58

11,42

12,12


Grafik 2.1 Perkembangan PDRB ADHB dan PDRB ADHK Tahun 2006 - 2013



1,14

14 Perkembangan PDRB rata-rata sebelum 5 (lima) tahun menunjukkan peningkatan baik ADHB maupun ADHK. Seiring dengan adanya kenaikan PDRB perkapita. Membaiknya perkembangan PDRB maupun PDRB perkapita berdampak pada peningkatan pertumbuhan ekonomi dengan didukung adanya peran investasi dan ekspor serta peran sektor utama di Kabupaten Malang yaitu pertanian yang menunjukkan kontribusi tertinggi walaupun trend pertumbuhan cenderung melambat. Dikaitkan dengan perkembangan inflasi yang mengalami fluktuasi tetapi cenderung mengalami penurunan seiring dengan adanya kenaikan pertumbuhan ekonomi. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kesejahteraan cenderung meningkat termasuk semakin kondusifnya berbagai variabel makro ekonomi. Semakin rendah inflasi dan pertumbuhan ekonomi meningkat diasumsikan tingkat daya beli masyarakat semakin meningkat. Kondisi variabel makro ekonomi di Kabupaten Malang diantaranya PDRB ADHB dan ADHK, PDRB perkapita, pertumbuhan ekonomi serta inflasi selama 5 (lima) tahun serta prediksi proyeksi kedepan selama 3 (tiga) tahun dapat dilihat pada tabel 2.2. Grafik 2.2 Perkembangan PDRB Per Kapita ADHB dan PDRB Per Kapita ADHK



15 Grafik 2.3 Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi Tahun 2006 - 2013


Meningkatnya pertumbuhan ekonomi selama 5 (lima) tahun merupakan akumulasi kontribusi 9 (sembilan) sektor perekonomian. Sektor pertanian sebagai penggerak utama perekonomian masyarakat Kabupaten Malang, dimana

dukungan

utama

berasal

dari

sub

sektor

tanaman

disusul

peternakan sejalan dengan pengembangan koridor ekonomi Jawa khususnya Kabupaten Malang dengan rincian sebagai berikut: Grafik 2.4 Kontribusi Produk-produk Sektor Pertanian terhadap PDRB-HK Sektor Primer Kabupaten Malang Rata-rata 5 Tahun Terakhir

Sumber : Data sekunder BPS Kab Malang 2011 Diolah

Dengan perkembangan diatas, walaupun pangsa sektor pertanian dalam PDRB sektor primer Kabupaten Malang berjalan mengalami penurunan namun peranannya sebagai sektor dengan pangsa terbesar masih belum


16 digantikan oleh sektor lainnya. Sedangkan nilai tambah sektor penggalian dan

pertambangan

memperlihatkan

peningkatan

pertumbuhan

dengan

dukungan utama berasal dari penggalian terutama Galian C seperti pasir, kerikil, batu dan tanah urug yang tersaji dalam Grafik 2.5 Grafik 2.5 Kontribusi Produk-produk Sektor Penggalian dan Pertambangan terhadap PDRB-HK Sektor Primer Kabupaten Malang Rata-rata 5 Tahun Terakhir


Sektor Industri Pengolahan sangat penting dalam perekonomian Kabupaten Malang dengan kontribusi terhadap ekspor, peran sektor ini lebih besar dibandingkan dengan sektor pertanian. Sektor industri memiliki keterkaitan kebelakang dan kedepan yang besar sehingga peningkatan kinerja industri pengolahan dapat berdampak pada sektor industri lainnya. Ditengah perannya yang penting dalam perekonomian domestik kinerja sektor industri pengolahan terus mengalami tren peningkatan dalam 5 (lima) tahun terakhir. Pembangunan sektor industri pengolahan sebagai motor pertumbuhan ekonomi sangat penting untuk menjamin pertumbuhan jangka panjang. Dalam struktur ekonomi Kabupaten Malang, sektor ini merupakan sektor terbesar ketiga di dalam pembentukan PDRB Kabupaten Malang. Selain itu, pentingnya sektor ini juga terlihat dari perannya terhadap ekspor, penyerapan tenaga kerja dan keterkaitannya yang cukup luas dengan sektor-sektor lainnya dalam perekonomian. Salah satu tantangan utama yang saat ini dihadapi oleh industri pengolahan adalah perlunya peningkatan nilai tambah dari produk-produk berbasis sumber daya alam. Perlunya saat ini beberapa sub sektor yang menjadi andalan sektor industri pengolahan lebih banyak berbasis SDA seperti sub sektor makanan dan minuman terbagi pada gambar 2.6


17 Grafik 2.6 Kontribusi Sektor Industri Olahan Terhadap PDRB-HK Kabupaten Malang Rata-Rata dalam 5 tahun terakhir

Sumber: Data sekunder BPS Kab Malang 2011 Diolah

Selain itu pembangunan sektor industri kedepan juga memperhatikan aspek daerah yaitu lebih mengandalkan basis ekonomi lokal. Pembangunan industri berbasis ekonomi lokal merupakan satu langkah penting untuk membangun ekonomi lokal. Ekonomi lokal diharapkan dapat mengembangkan industri pendukung yang menyediakan bahan baku dan penolong bagi industri lainnya. Dengan demikian industri pengolahan dapat mengurangi ketergantungan terhadap impor bahan baku dan dikaitkan dengan kebutuhan peran nasional dan global. Secara keseluruhan, tingkat pertumbuhan sektor listrik, gas dan air bersih dan bangunan meningkat dengan kontribusi tertinggi sub sektor listrik. Salah satu sektor yang menikmati kenaikan pertumbuhan dan perbaikan pendapatan masyarakat adalah sektor bangunan. Pertumbuhan yang relatif tinggi berasal pembangunan infrastruktur dan prasarana wilayah seperti pembangunan perkotaan, jalan, terminal, sarana hiburan serta properti baik residential maupun komersial. Grafik 2.7 Kontribusi Sub Sektor Listrik Gas dan Air Bersih dan Bangunan Terhadap PDRB-HK Kabupaten Malang Rata-Rata dalam 5 tahun terakhir



18 Ditinjau dari kontribusinya terhadap pertumbuhan ekonomi, sektor perdagangan dan restoran merupakan sektor jasa dengan kontribusi tertinggi yang didukung dari sub sektor perdagangan. Grafik 2.8 Kontribusi Sub Sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran Terhadap PDRB-HK Kabupaten Malang Rata-Rata dalam 5 tahun terakhir


Aktivitas sub sektor perdagangan ditandai dengan dibukanya geraigerai perdagangan, serta sejalan dengan meningkatnya produk industri pengolahan. Dipihak lain tingkat hunian hotel cenderung meningkat yang berdampak pada kunjungan wisata. Sementara itu sektor pengangkutan dan komunikasi juga meningkat dengan kontribusi tertinggi pada sub sektor Pos dan Telekomunikasi dan angkutan jalan raya. Kinerja sektor pengangkutan dan komunikasi yang tetap tinggi dipengaruhi oleh berlanjutnya penetrasi pasar sub sektor komunikasi serta sejalan bertambahnya rute penerbangan di Bandar Udara Abdulrachman Saleh. Grafik 2.9 Kontribusi Sub Sektor Angkutan dan Komunikasi Terhadap PDRB-HK Kabupaten Malang Rata-Rata dalam 5 tahun terakhir



19 Pada pihak lain, pertumbuhan angkutan jalan raya yang memiliki peran cukup tinggi dikaitkan dengan adanya peningkatan pertumbuhan sektor industri pengolahan, perdagangan dan ekspor. Sektor

keuangan,

jasa

dan

perusahaan

juga

menunjukkan

perkembangan yang meningkat. Grafik 2.10 Kontribusi Sub Sektor Keuangan dan Jasa Persewaan Terhadap PDRB-HK Kabupaten Malang Rata-Rata dalam 5 tahun terakhir


Kontribusi pada pertumbuhan sektor ini berasal dari sub sektor lembaga keuangan bukan bank yang terdiri dari pegadaian, koperasi dan asuransi sedangkan sektor-sektor jasa juga mempunyai sumbangan yang positif khususnya hiburan dan jasa sosial kemasyarakatan. Grafik 2.11 Kontribusi Sub Sektor Jasa-Jasa Pemerintahan dan Swasta Terhadap PDRB-HK Kabupaten Malang Rata-Rata dalam 5 tahun terakhir


Terbentuknya sektor jasa hiburan ini sejalan dengan meningkatnya wisatawan satu kegiatan olahraga sedangkan peningkatan jasa sosial kemasyarakatan sejalan peningkatan kegiatan pendidikan dan rumah sakit.


20 1. Kondisi Kesejahteraan Masyarakat a. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) IPM merupakan cerminan status kemampuan dasar penduduk diantaranya angka harapan hidup, pengetahuan dan ketrampilan serta akses sumber daya dalam mencapai hidup yang lebih layak atau sejahtera. IPM Kabupaten Malang tahun 2011 sebesar 71,17%. Hal ini mengindikasikan bahwa pelaksanaan program-program pembangunan di Kabupaten Malang berdampak positif dalam upaya pencapaian tujuan pembangunan. Perkembangan IPM Kabupaten Malang pada tahun 2006 sebesar 66,93% dan pada tahun 2011 sebesar 71.17%. Kenaikan yang cukup signifikan ini dipengaruhi pula oleh kenaikan rata-rata indeks komponen IPM yaitu angka harapan hidup, pendidikan dan daya beli masyarakat. Bila dibandingkan dengan kenaikan keseluruhan

IPM

Kabupaten

Malang

mulai

tahun

2006

hingga

tahun 2011 sebesar 6,3%, berikut gambaran IPM Kabupaten Malang. Tabel 2.5 Gambaran IPM Kabupaten Malang Tahun2006 – 2011 URAIAN Indeks

Sat. 2006

2007

2008

2009

2010

2011

%

67,30 68,22 72,38 72,83 73,24 73,72

%

73,27 73,50 74,25 74,80 75,09 75,31

%

57,76 65,49 62,02 62,64 63,31 64,49

%

66,93 69,07 69,55 70,09 70,56 71.17

Harapan Hidup Indeks Pendidikan Indeks Daya Beli IPM Kab. Malang Sumber : BPS Kabupaten Malang, 2012 b. Kemiskinan Dalam hal penanganan kesejahteraan sosial serta mempercepat pembangunan manusia dan pemberantasan kemiskinan sebagaimana amanat Millenium Development Goals (MDGs). Dalam kurun 5 (lima) tahun terakhir Pemerintah Kabupaten Malang berupaya mengentaskan kemiskinan dan menciptakan lapangan kerja yang dikaitkan dengan seluruh program prioritas pembangunan yang pada dampaknya dapat mengurangi angka kemiskinan dan menurunkan angka pengangguran.


21 Kondisi rumah tangga miskin berdasarkan Surat Gubernur Jawa Timur Nomor 414.1/18758/206/2009 tanggal 22 Desember 2009 tentang Titik Nol Kinerja Penanggulangan Kemiskinan di Jawa Timur yang mengacu pada Susenas bulan Maret 2009 dan PPLS 2008 (versi Bantuan Langsung Tunai) sebesar 155.745 Rumah Tangga Miskin (RTM) atau 25,50% yang terdiri dari sangat miskin 24.236 RTM atau 3,97%, miskin sebesar 63.470 RTM atau 10,39% dan hampir miskin 68.039 RTM atau 11,14%. Sedangkan angka kemiskinan yang berdasarkan Susenas BPS tahun 2010 adalah sebesar 13,6%. Pemerintah bersama masyarakat terus melakukan berbagai langkah dan upaya yang diarahkan untuk pengurangan kemiskinan melalui program-program pembangunan lintas sektoral, lintas bidang bahkan lintas pemerintahan. Strategi dan langkah-langkah yang telah diambil dalam rangka pengentasan kemiskinan diantaranya pembentukan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah dengan memadukan program-program baik dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten maupun dari masyarakat serta mengoptimalkan pemberdayaan masyarakat. c. Ketenagakerjaan Dalam hal penanganan ketenagakerjaan dan ketersediaan lapangan kerja merupakan tantangan yang perlu terus menerus mendapatkan perhatian tidak hanya dari pemerintah namun perlu mengikutsertakan partisipasi masyarakat khususnya dunia usaha. Pada Tahun 2011 jumlah pencari kerja sebanyak 57.981 orang dengan jumlah penyerapan sebanyak 3.474 orang. Bila dibandingkan dengan usia angkatan kerja yang sebesar 64% atau 1.578.886 orang dari jumlah penduduk Kabupaten Malang, maka diperlukan upaya mensinergikan kebutuhan tenaga kerja terhadap penyerapan tenaga kerja melalui program-program pembinaan dan pengembangan produktivitas tenaga kerja, perluasan dan pengembangan kesempatan kerja, pembinaan hubungan industrial dan perlindungan tenaga kerja dan program transmigrasi penduduk. Disamping itu telah dilakukan beberapa upaya dengan menstimulasi munculnya lapangan kerja baru maupun penyiapan pencari kerja siap pakai, menempatkan tenaga kerja melalui Program Antar Kerja Lokal (AKL), Program Antar Kerja Antar Daerah (AKAD) dan Program Antar Kerja Antar Negara (AKAN).

Ketersediaan Lapangan Kerja Merupakan Tantangan Dari Pemerintah Dan Dunia Usaha


22 Tabel 2.6 Jumlah Penduduk Berdasarkan Sebaran Kelompok Umur Tahun 2011 Kelompok Umur (Tahun)

JENIS KELAMIN Laki-Laki

%

Perempua n

%

Jumlah

%

0-4

101.096

4.10

96.803

3.93

197.822

8.02

5-9

105.241

4.27

100.930

4.09

206.175

8.36

10 - 14

108.003

4.38

102.917

4.17

210.925

8.55

15 - 19

98.506

3.99

92.863

3.77

191.373

7.76

20 - 24

93.226

3.78

88.046

3.57

181.276

7.35

25 - 29

104.921

4.25

100.706

4.08

205.631

8.34

30 - 34

99.832

4.05

95.425

3.87

195.261

7.92

35 - 39

96.741

3.92

95.736

3.88

192.481

7.80

40 - 44

93.937

3.81

94.638

3.84

188.579

7.65

45 - 49

84.250

3.42

86.823

3.52

171.077

6.94

50 - 54

74.690

3.03

71.449

2.90

146.144

5.93

55 - 59

57.920

2.35

52.075

2.11

109.999

4.46

60 - 64

38.699

1.57

42.520

1.72

81.223

3.29

65+

82.793

3.36

105.489

4.27

188.311

7.64

Jumlah / Total

1.239.857

50.27

1.226.420

49.73

2.466.277

100

Sumber Data : BPS Tahun 2011

2. Kondisi Pelayanan Umum Daerah Ketersediaan dan rasio pelayanan Pegawai Negeri Sipil (PNS), jumlah PNS Kabupaten Malang sampai dengan tahun 2010 sebanyak 17.989 orang dan pada pertengahan tahun 2011 sebanyak 17.535 orang mengalami penurunan sebanyak 454 orang atau 2,52%, penurunan tersebut diakibatkan karena adanya PNS yang telah pensiun. Jumlah penduduk yang harus dilayani sebanyak 2.466.277 orang sehingga 1 (satu) orang

PNS

melayani

141

(seratus

empat

puluh

satu)

penduduk.

Dibandingkan dengan jumlah PNS secara nasional berjumlah 4.732.472 orang dengan jumlah penduduk sebanyak 233.406.643 orang atau 1 (satu) orang PNS secara nasional melayani 49 (empat puluh sembilan) penduduk. a. Bidang Pendidikan Upaya pembangunan dibidang pendidikan tahun 2011 hasilnya cukup menggembirakan yang ditunjukkan dengan rata rata Angka Partisipasi Murni (APM), untuk jenjang SD/MI sebesar 99,3%, pada jenjang SMP/MTs sebesar 77%, sedangkan pada jenjang SMA/MA sebesar 41,4%. Angka Partisipasi Kasar (APK) pada jenjang SD/MI sebesar 113,1% artinya masih banyak anak didik yang seharusnya memasuki jenjang pendidikan berikutnya ternyata masih duduk dibangku SD,


23 pada jenjang SMP/MTs adalah sebesar 95,5% masih ada anak yang belum memperoleh pendidikan ditingkat lanjutan pertama dan pada jenjang SMA/MA adalah sebesar 52,7% bahwa masih ada anak yang belum memperoleh kesempatan pendidikan baik ditingkat lanjutan pertama maupun lanjutan atas. Sedangkan Angka Putus Sekolah (APS) untuk SD/MI sebesar 0,13%, dan pada jenjang SMP/MTs sebesar 0,56% sedang pada jenjang SMA/SMK/MA sebesar 0,95%. Faktor pendorong rendahnya angka putus sekolah tersebut karena berkembangnya wawasan pendidikan serta adanya program retrival atau penarikan kembali siswa yang drop out untuk mengikuti/menyelesaikan pendidikannya, namun demikian masih dirasakan beberapa kendala yaitu tingkat sosial ekonomi masyarakat, kondisi geografis, daya serap rendah serta perkawinan usia dini. Dalam hal jumlah guru yang tersedia untuk masing-masing jenjang SD 11.959 orang, SMP 6.079 orang, SMA/SMK 4.387 orang, sedangkan ketersediaan guru yang bersertifikasi pendidik antara lain pada jenjang TK sebanyak 361 orang, SD/MI sebanyak 5.635 orang pada jenjang SMP/MTs sebanyak 2.139 orang, sedang pada jenjang SMA/MA sebanyak 1.053 orang, SMK sebanyak 630 orang, SLB sebanyak 60 orang, pengawas sebanyak 103 orang. Disamping itu upaya yang telah dilakukan untuk mendukung program pendidikan dasar 9 tahun untuk daerah terpencil dan sulit dijangkau oleh transportasi melalui rencana pembangunan 42 (empat puluh dua) unit SD-SMP Satu Atap tetapi yang telah terealisasi sebanyak 19 (sembilan belas) unit pada tahun 2011. b. Bidang Kesehatan Upaya pembangunan dibidang kesehatan untuk meningkatkan status kesehatan masyarakat melalui berbagai indikator kesehatan salah satunya adalah Angka Usia Harapan Hidup. Angka Usia Harapan Hidup Kabupaten Malang tahun 2011 adalah 73,72 yang artinya bahwa seorang anak yang baru lahir di Kabupaten Malang, mempunyai harapan untuk bisa bertahan hidup hingga usia lebih kurang 73,72 tahun. Faktor yang mempengaruhi peningkatan peluang hidup ini adalah

meningkatnya

perhatian

masyarakat

terhadap

pentingnya

kesehatan dan ditunjang dengan kemudahan mengakses sarana dan prasarana kesehatan yang disediakan oleh Pemerintah Kabupaten Malang. Sebagai upaya peningkatan mutu pelayanan kesehatan kepada masyarakat

ditunjukkan

dengan

penduduk

yang

memanfaatkan

Puskesmas. Pada tahun 2009 masyarakat yang telah memanfaatkan


24 Puskesmas sebesar 50,36% dari target Nasional sebesar 15%. Namun demikian upaya peningkatan Puskesmas menjadi Puskemas Ideal melalui peningkatan kebijakan mutu pelayanan terus diupayakan sesuai potensi wilayah Puskesmas setempat dan sebagai wujud peningkatan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Di samping adanya program-program Pemerintah Kabupaten Malang, kinerja pembangunan kesehatan Kabupaten Malang, juga ditopang oleh peluncuran program Pemerintah Pusat, yaitu Program Kesehatan Ibu, Bayi Baru Lahir dan Anak Balita (KIBBLA) yang didukung oleh HSP (Health Service Program) melalui peningkatan manajemen, skill dan ketrampilan, kompetensi tenaga kesehatan dan kader kesehatan dalam proses perencanaan termasuk Musrenbang, training, penyusunan produk hukum dan pelayanan KIBBLA pada 39 (tiga puluh sembilan) Puskesmas dan 228 (dua ratus dua puluh delapan) Desa serta peningkatan informasi kesehatan dan kerjasama lintas

sektor

dan

lintas

program

terkait

pada

seluruh

jenjang

pemerintahan mulai tingkat kabupaten, kecamatan dan desa. 3. Kondisi Daya Saing Daerah a. Ketersediaan Infrastruktur Jalan Sarana yang penting dalam mendukung laju pembangunan adalah prasarana jalan. Tersedianya jalan untuk menjangkau semua daerah di suatu wilayah pemerintahan sangat besar pengaruhnya terhadap

kecepatan

pendistribusian

hasil

pembangunan.

Jalan

merupakan salah satu prasarana transportasi yang penting guna memperlancar

kegiatan

pembangunan.

Seiring

dengan

semakin

meningkatnya pembangunan jalan yang terbagi atas jalan nasional, jalan provinsi dan kabupaten harus selalu ditingkatkan, baik panjang maupun kualitasnya, agar pembangunan regional/nasional dapat berjalan lancar. Sarana dan prasarana strategis dalam rangka mendukung daya saing daerah a) pengembangan Bandar Udara Abdulrachman Saleh yang dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir berkembang sangat pesat dan kedepan perlu di tingkatkan kapasitasnya lebih besar lagi sehingga dapat menambah maskapai dan jumlah penerbangan sesuai dengan kebutuhan untuk melayani beberapa Kabupaten/Kota di bagian selatan tengah Jawa Timur; b) pembangunan jalan tol Pandaan-Malang melanjutkan tol Surabaya-Pandaan sehingga akan terhubung layanan tol antara kota besar Surabaya dengan Malang Raya sebagai salah satu pusat pertumbuhan dan Kota Malang sebagai kota terbesar kedua di Jawa Timur; c) pembangunan Jalan Lintas Selatan Jawa Timur


25 dimana wilayah Kabupaten Malang merupakan titik tengah yang akan menghubungkan Malang-Jogjakarta ke barat dan Malang-Denpasar Bali melalui Banyuwangi ke sebelah timur, dengan demikian potensi yang selama ini belum tergali karena hambatan transportasi di Malang Selatan

akan

segera

berkembang

seperti

potensi

pertambangan

perkebunan dan perikanan laut, serta tidak kalah pentingnya adalah objek wisata pantai yang cukup banyak di Malang Selatan. Panjang jalan yang ada di Kabupaten Malang tahun 2011 mencapai

8.807,23

km

terbagi

atas

jalan

negara

jalan

negara

115,63 km (1%), jalan provinsi 114,93 km (1%), jalan kabupaten 1.668,76 km (19%) dan jalan desa 6.907,90 km (79%). Kondisi jalan yang baik di Kabupaten Malang dari tahun 2006–2011 meningkat cukup signifikan yaitu tahun 2006 panjang jalan 1.096 km, tahun 2007 menjadi 1.205 km, tahun 2008 menjadi 1.258 km, tahun 2009 menjadi 1.275 km, tahun 2010 1.295 km sampai dengan tahun 2011 menjadi 1.325 km. Jembatan mantap tahun 2006 sepanjang 1.975 meter, tahun 2007 sepanjang 2.607 meter, tahun 2008 sepanjang 2.668 meter, dan tahun 2009 meningkat menjadi sepanjang 2.726 meter, tahun 2010 menjadi sepanjang 2.803 meter sampai dengan tahun 2011. Tabel 2.7 Prasarana jalan Tahun 2006 - 2011 Uraian

2006 (km)

2007 (km)

2008 (km)

2009 (km)

2010 (km)

2011 (km)

Jalan 115,63 115,63 115,63 115,63 115,63 115,63 Negara Jalan 118,80 118,80 114,93 114,93 114,93 114,93 Provinsi Jalan 1.667,31 1.667,31 1.667,31 1.668,76 1.668,76 1.668,76 Kabupaten Sumber : Dinas Bina Marga, 2012

b. Ketersediaan Sarana Komunikasi Teknologi peranannya

komunikasi

dalam

kini

penyampaian

semakin informasi

dirasakan jarak

jauh.

penting Aktifitas

pemerintahan, swasta maupun masyarakat sangat erat kaitannya dengan pos dan telekomunikasi sebagai sarana untuk pengiriman informasi. Bahkan ketersediaan teknologi informasi berdampak pada intelektualitas penduduk, karena dengan tersedianya teknologi dan kemampuan sumber daya manusia maka akan sangat mudah membaca


26 kemajuan yang mutakhir sehingga dapat memacu perkembangan teknologi di daerah. Untuk memenuhi kebutuhan telekomunikasi masyarakat, dari tahun ke tahun semakin banyak bermunculan warung telekomunikasi (wartel) swasta. Jumlah telepon umum koin dari tahun ke tahun mengalami penurunan sedangkan jasa telekomunikasi dari pemerintah dan rumah tangga berkembang pesat. Data PT. Telkom Kabupaten Malang menunjukkan jumlah pelanggan telepon mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Tabel 2.8 Perkembangan telekomunikasi Tahun 2006 – 2010 Uraian Kapasitas

2006

2007

2008

2009

2010

(SST)

(SST)

(SST)

(SST)

(SST)

66.898 66.898 73.299 65.817 65.817

sentral Kapasitas

66.898 66.898 73.299 65.817 65.817

terpasang Kapasitas

-

- 66.835 51.372 51.372

terpakai Pelanggan

60.539 60.539 49.997 44.662 44.662

Telepon koin Wartel/kios/TUT

197

197

169

144

144

3.910

3.910

2.753

2.665

2.665

Sumber : PT. Telkom Kabupaten Malang

c. Ketersediaan Lembaga Keuangan Ketersediaan bank sangat mendorong laju pertumbuhan ekonomi di segala bidang, khususnya dalam penyediaan modal dan lalu lintas uang antar daerah, kepentingan lalu lintas uang di Kabupaten Malang sangat mudah karena telah tersedia bank-bank pemerintah maupun bank swasta. Bank pemerintah yang terdapat di Kabupaten Malang antara lain BRI, BNI’46 dan Bank Mandiri, sedangkan swasta BCA, CIMB Bank dan Bank Jatim, serta BPR-BPR yang berkembang pesat beberapa tahun terakhir ini. d. Ketersediaan Tenaga Listrik Selanjutnya perkembangan ketersediaan energi listrik sebagai pendukung penting pembangunan dan perekonomian sebagai berikut:


27 Tabel 2.9 Perkembangan Kelistrikan Tahun 2006-2011 Uraian

Sat

2006

2007

2008

2009

Distribusi

kms

2.589.630

2.589.630

2.589.630

2.622.990

kms

5.317.290

5.317.290

5.317.290

5.350.950

unit

3.349

3.349

3.369

3.402

unit

9

9

9

9

buah

687.850

687.850

701.172

716.966

JTM Distibusi JTR Distribusi GRD Gardu induk SR Konsumsi

kwh/th

1.359.547.399 1.359.547.399 1.432.837.083 1.508.030.540

listrik Sumber : PLN Malang, 2012

e. Sarana Transportasi Berikutnya sarana transportasi yang menjamin kelancaran arus orang dan barang dari sentra produksi ke pasar maupun ke objek-objek wisata adalah sebagai berikut: Tabel 2.10 Perkembangan Sarana Transportasi Tahun 2006-2011 No. 1.

Uraian Mobil

2006

2007

2008

2009

2010

2011

725

751

761

762

763

765

Penumpang Umum 2.

Bus umum

2.354

2.402

2.472

2.620

2.723

2.920

3.

Bus bukan

122

157

182

213

261

370

3.194

3.709

4.338

5.244

6.235

7.167

Mobil barang

11.16

11.93

12.51

13.49

14.65

15.729

bukan umum

5

5

6

4

9

177

180

184

192

198

199

20

22

33

30

41

42

32

34

35

39

41

42

17.789 19.190 20.521 22.594 24.921

27.234

umum 4.

Mobil barang umum

5. 6.

Kereta gandengan

7.

Kereta tempelan

8.

Kendaraan khusus JUMLAH

Sumber : Hasil-hasil Pembangunan Kabupaten Malang, 2011


28 Dari data diatas diketahui bahwa tren perkembangan sarana transportasi

Kabupaten

menunjukkan

Malang

peningkatan

yang

dalam

5

(lima)

cukup

siginifikan

tahun

terakhir

dimana

pada

tahun 2006 hanya sebanyak 17.789, tahun 2011 meningkat tajam menjadi 27.234 atau terjadi kenaikan rata-rata 3,6% per tahun. Kedepan selesainya

peningkatan Tol

diprediksi

Pandaan-Malang,

akan

lebih

selesainya

tajam

Jalan

lagi

dengan

Lintas

Selatan

Provinsi Jawa Timur, semakin besarnya kapasitas penerbangan Bandar Udara Abdulrachman Saleh, pindahnya pusat pemerintahan Kabupaten Malang ke Kota Kepanjen dan pertumbuhan ekonomi yang semakin membaik memberi dampak kepada perkembangan investasi, industri, perdagangan dan perumahan. f. Iklim Berinvestasi Iklim berinvestasi sangat ditentukan oleh faktor keamanan dan ketertiban. Pembangunan bidang keamanan dan ketertiban masyarakat difokuskan pada terwujudnya kesadaran masyarakat untuk menjaga keamanan masyarakat lingkungan masing-masing serta peran aktif masyarakat dalam memberantas kejahatan yang terjadi. Sementara itu, berdasarkan

data

yang

ada

masih

terdapat

kasus

demonstrasi

pemogokan tenaga kerja, kasus politik dan kasus ekonomi, namun demikian secara umum angka kriminalitas di Kabupaten Malang baik. Hal lain yang mendukung terjaminnya keamanan wilayah Kabupaten Malang karena terdapat banyak institusi militer baik dari TNI AD, TNI AU dan TNI AL yang juga berperan aktif dalam mendukung keamanan dan ketertiban masyarakat termasuk juga

keamanan

berinvestasi. B. Perekonomian Kabupaten Malang dalam Konstalasi Regional dan Nasional Kabupaten Malang merupakan salah satu Kabupaten di Jawa Timur yang tergolong memiliki tingkat aktifitas ekonomi yang cukup tinggi, hal ini terlihat dari perkembangan jumlah Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku (PDRB ADHB) Kabupaten Malang yang dalam 5 (lima) tahun terakhir selalu masuk 5 (lima) besar di Jawa Timur. Dimana tren kenaikan yang positif ini tercermin dari pertumbuhan PDRB baik Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) maupun Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB). PDRB ADHB akhir tahun 2006 sebesar Rp. 19.030.257.000.000,- tahun 2011 sebesar Rp. 37.588.304.000.000,- atau mengalami kenaikan rata-rata 15% per tahun. Sedangkan PDRB ADHK pada akhir tahun 2006 sebesar Rp. 11.617.937.000.000,- tahun 2011 sebesar Rp. 16.199.242.000.000,- atau mengalami kenaikan rata-rata 6,9% per tahun. Seiring dengan hal tersebut PDRB ADHB perkapita juga mengalami kenaikan dimana pada akhir tahun


29 2006 sebesar Rp. 7.997.915,- tahun 2011 sebesar Rp. 14.300.375,- atau mengalami kenaikan rata-rata sebesar 4,4%. Kabupaten Malang memiliki jumlah penduduk sebesar 2.466.277 jiwa (versi BPS) sehingga tingkat PDRB perkapita masih relatif rendah. Sedangkan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Malang selama 5 (lima) tahun terakhir rata-rata sebesar 6,05% dan inflasi rata-rata sebesar 7,45%. Tabel 2.11 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten atau Kota di Jawa Timur Tahun 2010 - 2011 No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38


Kabupaten/Kota Bojonegoro Kota Batu Kota Surabaya Kota Malang Malang Gresik Tuban Tulungagung Banyuwangi Kediri Kota Madiun Mojokerto Pasuruan Lamongan Sidoarjo Kota Kediri Jember Kota Mojokerto Jombang Pacitan Ngawi Madiun Kota Probolinggo Kota Blitar Trenggalek Blitar Bangkalan Nganjuk Lumajang Sampang Ponorogo Sumenep Probolinggo Situbondo Pamekasan Bondowoso Kota Pasuruan Magetan Jawa Timur

2010

2011

10,97 7,16 7,47 6,60 6,57 6,89 6,30 6,65 6,26 6,07 6,97 6,87 6,23 6,86 5,92 5,99 6,16 6,66 6,65 6,66 6,19 5,96 6,41 6,68 6,16 6,12 5,47 6,32 5,94 5,40 5,89 5,51 6,25 5,89 5,77 5,69 5,99 5,81 6,68

9,24 8,01 7,72 7,50 7,43 7,36 7,24 7,24 7,22 7,21 7,18 7,14 7,12 7,08 7,04 7,02 7,00 6,85 6,93 6,85 6,76 6,71 6,50 6,57 6,55 6,54 6,50 6,40 6,29 6,29 6,25 6,24 6,23 6,23 6,21 6,20 6,19 6,14 7,22

30

Tahun 2011 terjadi kenaikan pertumbuhan ekonomi menjadi 7,43% hingga Kabupaten Malang termasuk dalam 5 (lima) Kabupaten/Kota yang mayoritas kontribusi perekonomiannya didukung oleh sektor industri dan jasa. Hal ini menunjukkan adanya pola pergeseran struktur perekonomian Kabupaten Malang menjadi industrialisasi dan jasa yang tentunya masih tetap juga tertuju pada bahan-bahan dari sektor pertanian primer.

Inflasi Kabupaten Malang dalam konstalasi baik regional maupun nasional menunjukkan rata-rata perkembangan yang positif seiring dengan adanya tahun 2009 di tahun nasional dan regional (Provinsi Jawa Timur).


31 BAB III KENDALA DAN STRATEGI A. Kendala 1. Pengembangan Wilayah Beberapa kendala pengembangan wilayah adalah kerusakan alam dan lingkungan seperti banjir, erosi, longsor, kerusakan hutan, kekeringan, alih fungsi lahan, sumber daya manusia yang rendah, pengangguran, terbatasnya ketersediaan lahan. 2. Wilayah Rawan Bencana Dengan kondisi topografis Kabupaten Malang yang bergununggunung serta memiliki bentang wilayah yang sangat luas selain memiliki potensi keindahan dan kesuburan juga memiliki potensi rawan bencana banjir, erosi, longsor dan juga tsunami, yaitu sebagai berikut: a. Daerah rawan longsor berada di wilayah sebelah timur dan selatan meliputi Kecamatan Tumpang, Jabung, Poncokusumo, Bantur, Gedangan dan Sumbermanjing Wetan; b. Daerah rawan banjir meliputi wilayah Kabupaten Malang sebelah barat yaitu Kecamatan Ngantang, Pujon dan Kasembon; c. Daerah rawan tsunami meliputi wilayah Kabupaten Malang bagian selatan yaitu Kecamatan Donomulyo, Bantur, Gedangan, Sumbermanjing Wetan dan Ampelgading. 3. Kependudukan Jumlah penduduk Kabupaten Malang sebanyak 2.466.277 jiwa. Jumlah tersebut terdiri dari laki-laki 1.239.857 jiwa (50,27%) dan perempuan 1.266.420 jiwa (49,73%). Tingkat pertumbuhan rata-rata per 5 (lima) tahun sebesar 0,7% dan tingkat kepadatan sebesar 698 jiwa/km². Sebagai konsekuensi daerah penyangga Kota Malang dan Kota Batu serta percepatan pembangunan lingkar Kota Malang, Kota Kepanjen dan wilayah Malang selatan dengan terbukanya Jalan Lintas Selatan (JLS) maka untuk 5 (lima) tahun kedepan diasumsikan pertumbuhan penduduk rata-rata 0,8% sehingga perkiraan jumlah penduduk dalam 5 (lima) tahun kedepan adalah sebagai berikut: Uraian

Satuan

2011

2012

2013

2014

2015

km2

3.518,72

3.518,72

3.518,72

3.518,72

3.518,72

- BPS

jiwa

2.466.277

2.482.863

2.502.726

2.522.748

2.542.930

- Dispenduk

jiwa

2.903.591

2.817.229

2.845.402

2.873.856

2.899.805

- BPS

jiwa/km2

698

702

708

714

719

- Dispenduk

jiwa/km2

821

797

805

813

821

Luas wilayah Jumlah penduduk:

Kepadatan:

Sumber : BPS dan Dinas Kependudukan dan Capil Kab. Malang, 2010 diolah


32 4. Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi Kabupaten Malang merupakan satu Kabupaten yang tergolong memiliki tingkat aktifitas ekonomi yang cukup tinggi, hal ini terlihat dari besarnya

jumlah

Produk

Domestik

Regional

Bruto

(PDRB)

ADHB

Kabupaten Malang yang dalam 5 (lima) tahun terakhir selalu masuk 5 (lima) besar di Jawa Timur. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Malang menunjukkan tren positif dalam 5 (lima) tahun terakhir, walaupun masih lamban. Hal ini disebabkan karena kontribusi sektor yang dominan di Kabupaten Malang adalah sektor primer yang pada umumnya menghasilkan nilai tambah yang sedikit atau dengan kata lain harga jualnya masih relatif rendah dibanding

sektor

yang

lain.

Oleh

karena

itu

kontribusi

ekonomi

diharapkan bergeser pada sektor industri olahan (agroindustri dan pertambangan). Kontribusi

sektoral

dalam

menopang

pertumbuhan

ekonomi

Kabupaten Malang selama 5 (lima) tahun ke depan diproyeksikan terus mengalami peningkatan pertumbuhan dengan pertumbuhan terbesar pada sektor sekunder dan sektor tersier, sementara pertumbuhan sektor primer relatif stagnan. Cukup tingginya aktifitas ekonomi di Kabupaten Malang tidak terlepas dari tingginya aktifitas masyarakat dalam masing-masing sektor ekonomi produktif yang ada di Kabupaten Malang. Sektor ekonomi yang memberikan kontribusi paling tinggi selama kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir adalah pertanian disusul perdagangan, hotel dan restoran, industri pengolahan dan jasa-jasa. Tumbuhnya perekonomian Kabupaten Malang juga mengundang sektor retail pasar modern seperti Indomaret, Alfamart dan sejenisnya menjamur. Sektor ini mulai tumbuh dan mencoba bersaing dengan pasar tradional yang terlebih dahulu berkembang. 5. Kemiskinan, Pengangguran dan IPM Tingkat kemiskinan Kabupaten Malang pada level mencapai 12,54 persen di tahun 2010 dan angka pengangguran sendiri masih tergolong kecil yaitu mencapai 4,1 persen di tahun 2010 sedangkan indeks pembangunan manusia Kabupaten Malang dari tahun 2006 sampai dengan tahun 2010 selalu meningkat, yaitu tahun 2006 sebesar 66,93% tahun 2007 sebesar 69,07%, tahun 2008 sebesar 69,55%, tahun 2009 sebesar 70,09%, tahun 2010 sebesar 70,56% dan meningkat menjadi di tahun

2011

sebesar

perbaikan/peningkatan komponen daya beli.


71,17%. pada

Hal

bidang

ini

disebabkan

kesehatan,

adanya

pendidikan

dan

33 6. Perlindungan Sosial Beberapa kecenderungan permasalahan sosial, dibarengi dengan terjadinya perubahan sosial yang sangat cepat, maka persoalan yang dihadapi sampai saat ini di Kabupaten Malang adalah sebagai berikut: 1) masih terbatasnya sarana dan prasarana panti sosial baik milik pemerintah maupun masyarakat; 2) masih minimnya peran serta potensi sumber kesejahteraan sosial dan sektor swasta dalam penanganan PMKS; 3) masih banyaknya jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) baik secara kualitas maupun secara kuantitas, antara lain kemiskinan,

kecacatan,

ketunasusilaan,

keterlantaran,

korban

bencana/bencana alam; 4) belum efektifnya penanganan bencana baik yang bersifat preventif, tanggap darurat maupun rehabilitatif. 7. Pendidikan Pendidikan

merupakan

kunci

strategi

dalam

mempersiapkan

terwujudnya anak bangsa yang demokratis, berketrampilan, cerdas, kreatif, memperteguh akhlaq serta menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, dalam rangka menghadapi persaingan global yang tanpa batas. Baik APM maupun APK cenderung tetap kecuali APM tingkat SMA/MA. Hal ini disebabkan masih banyaknya lulusan SMP/MTs melanjutkan sekolah ke Kota Malang, yang tidak terdata di sekolahsekolah Kabupaten Malang. Sedangkan ditinjau dari ketersediaan infrastruktur sekolah terutama dari banyaknya gedung sekolah terlihat bahwa rasionya masih rendah. Hal ini disebabkan karena semakin meningkatnya jumlah penduduk usia sekolah dari waktu ke waktu sedangkan pertumbuhan gedung sekolah tidak sebesar penduduk usia sekolah. 8. Kesehatan Tolok

ukur

keberhasilan

pembangunan

di

bidang

kesehatan

dicerminkan melalui indeks harapan hidup yaitu suatu indeks yang dipakai

untuk

mengukur

kualitas

sumber

daya

manusia

melalui

meningkatnya derajat kesehatan. Indeks harapan hidup di Kabupaten Malang tahun 2006 sampai dengan tahun 2011 juga selalu meningkat yaitu 67,30 di tahun 2006 menjadi 73,29 di tahun 2011. Kondisi ini diupayakan untuk terus menerus meningkat dan berkesinambungan karena masalah kesehatan yang terjadi sekarang dapat berpengaruh terhadap keturunan berikutnya. Derajat kesehatan ini juga harus terus menerus ditingkatkan seiring dengan memberikan fasilitas kesehatan yang


34 memadai dan meningkatkan kesadaran pola hidup sehat bagi masyarakat secara sinergis. Apabila Indeks Harapan Hidup (IHH) semakin tinggi berarti hal ini mengindikasikan bahwa pembangunan sosial ekonomi suatu daerah semakin maju. Dari data diatas tampak bahwa IHH Kabupaten Malang secara rerata lebih tinggi dari Kabupaten yang berada di Jawa Timur bagian selatan dan masih lebih rendah dari rerata Jawa Timur. Salah satu pendukung IHH ini adalah angka kematian bayi. Angka kematian bayi di Kabupaten Malang per 1000 orang penduduk tahun 2006 sebesar 3,58 dan tahun 2007 turun menjadi 3,44, tetapi naik di tahun 2008 sebesar 3,72 dan tahun 2009 sebesar 3,79, turun lagi pada tahun 2010 menjadi 3,46 dan tahun 2011 naik menjadi 5,34. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kesadaran masyarakat masih rendah, namun demikian untuk angka kematian ibu melahirkan per 1000 orang penduduk pada tahun 2006 sebesar 57,41 naik di tahun 2007 sebesar 75,07 dan turun cukup signifikan di tahun 2008 menjadi sebesar 60,68 dan tahun 2009 menjadi 53,05 sedangkan pada 2011 menjadi 69,39. 9. Ketenagakerjaan Salah satu masalah pemerintah baik pusat maupun daerah adalah ketersediaan lapangan pekerjaan bagi penduduknya yang kerap kali tidak mencukupi kebutuhan sehingga bekerja di luar negeri masih menjadi pilihan sebagian besar pencari kerja di Indonesia pada umumnya dan juga di Kabupaten Malang walaupun dari data yang ada jumlah pengiriman TKI berdasarkan data pemberangkatan TKI ke luar negeri tahun 2007 sampai tahun

2009

mengalami

penurunan.

Pada

tahun

2007

tercatat

pemberangkatan TKI sebanyak 3.378 orang dan tahun 2008 naik menjadi 5.627 orang dan tahun 2009 turun menjadi 4.957 orang, tahun 2010 menjadi 4.533 orang dan pertengahan tahun 2011 sebesar 1.150 orang. B. Strategi Sebagai suatu dokumen dengan terobosan baru, keberhasilan MP3EI Kabupaten Malang sangat ditentukan oleh prinsip-prinsip dasar serta prasyarat keberhasilan

pembangunan

dengan

peran

dan

kemitraan

pemerintah nasional, provinsi dan dunia usaha. Adapun prinsip-prinsip dasar percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi menuju negara maju membutuhkan perubahan dalam cara pandang dan perilaku seluruh komponen bangsa, diantaranya: a. Perubahan harus terjadi untuk seluruh komponen bangsa; b. Perubahan

pola

birokrasinya;


pikir

(mindset) dimulai

dari

Pemerintah dengan

35 c. Perubahan membutuhkan semangat kerja keras dan keinginan untuk membangun kerjasama dalam kompetisi yang sehat; d. Produktivitas, inovasi, dan kreatifitas didorong oleh Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Iptek) menjadi salah satu pilar perubahan; e. Peningkatan jiwa kewirausahaan menjadi faktor utama pendorong perubahan; f. Dunia usaha berperan penting dalam pembangunan ekonomi; g. Kampanye

untuk

melaksanakan

pembangunan

dengan

mempertimbangkan prinsip-prinsip pembangunan yang berkelanjutan; h. Kampanye

untuk

perubahan

pola

pikir

untuk

memperbaiki

kesejahteraan dilakukan secara luas oleh seluruh komponen bangsa. 1. Prasyarat Kerberhasilan Pembangunan Dunia usaha (Swasta, BUMN dan BUMD) mempunyai peran utama dan penting dalam pembangunan ekonomi, terutama dalam peningkatan investasi

dan

penciptaan

lapangan

kerja,

sementara

Pemerintah

bertanggung jawab menciptakan kondisi ekonomi makro yang kondusif untuk percepatan dan perluasan investasi. Oleh karena itu, kebijakan pembangunan harus didukung oleh komitmen dunia usaha maupun Pemerintah Daerah, berupa: a. Dunia usaha (Swasta, BUMN dan BUMD) meningkatkan investasi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja; b. Dunia usaha melakukan inovasi untuk mengembangkan teknologi dan metode produksi dalam rangka memenangkan persaingan global; c. Pemerintah Daerah memberikan kesempatan yang sama dan adil untuk seluruh dunia usaha; d. Pemerintah Daerah didukung oleh birokrasi yang melayani kebutuhan dunia usaha; e. Pemerintah Daerah menciptakan kondisi ekonomi makro, politik, hukum dan sosial yang kondusif untuk berusaha; f. Pemerintah Daerah menyediakan perlindungan dan pelayanan dasar sosial. 2. Reformasi Kebijakan Keuangan Daerah Kebijakan anggaran harus dimulai dengan menciptakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang credible dan berkelanjutan, serta diprioritaskan untuk akselerasi pertumbuhan demi menciptakan pembangunan yang merata dan berkelanjutan, dengan: a. APBD diprioritaskan untuk pembangunan infrastruktur, perbaikan pelayanan dasar publik dan perlindungan sosial untuk kelompok masyarakat miskin;


36 b. Hasil pengelolaan SDA yang tidak terbarukan dibelanjakan untuk kepentingan lintas generasi dan bukan sekedar sumber pendapatan yang habis dibelanjakan tahunan; c. Hasil

pengelolaan

SDA

yang

terbarukan

diinvestasikan

untuk

peningkatan mutu modal manusia dan teknologi; d. Perluasan akses kepada pendidikan dan pelayanan kesehatan dasar; e. Peningkatan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat dan dunia usaha. Hal lain terkait reformasi kebijakan keuangan daerah adalah diperlukannya reformasi sistem pelaporan kekayaan negara yang meliputi penyusunan arus dana negara dan neraca, harta dan kewajiban, baik yang bersifat keuangan, sumber daya alam, tanah dan bangunan, maupun yang lain. Laporan kekayaan negara tersebut memungkinkan pemerintah melakukan pemberdayaan aset secara efektif dan efisien. 3. Reformasi Birokrasi Percepatan

dan

Perluasan

Pembangunan

Ekonomi

Indonesia

memerlukan dukungan birokrasi Pemerintah berupa reformasi yang berdasarkan prinsip-prinsip sebagai berikut: a. Menciptakan

birokrasi

yang

efektif,

dapat

mengatur

kehidupan

masyarakat dan mendukung kebutuhan sektor usaha; b. Birokrasi

didukung

oleh

kelembagaan

yang

kuat

dan

efektif,

menciptakan birokrasi dan administrasi yang rapi, lembaga legislatif yang bertanggung jawab, lembaga yudisial yang independen; c. Menciptakan komitmen kepada penerapan good governance; d. Birokrasi dan struktur kelembagaan yang kuat dan efektif harus mampu menjadi saluran umpan balik bagian perencanaan ke depan. 4. Penciptaan Konektivitas Antar Wilayah Pengembangan (WP) Pemerintah Daerah menjadi motor penciptaan konektivitas antar wilayah yang diwujudkan dalam bentuk: a. Merealisasikan

sistem

yang

terintegrasi

antara

logistik,

sistem

transportasi, pengembangan wilayah, dan sistem komunikasi dan informasi; b. ldentifikasi distribution

simpul-simpul

transportasi

centers

memfasilitasi

untuk

(transportation kebutuhan

hubs)

dan

logistik

bagi

komoditi utama dan penunjang; c. Penguatan konektivitas intra dan antar wilayah pengembangan; d. Peningkatan jaringan komunikasi dan teknologi informasl untuk memfasilitasi seluruh aktifitas ekonomi, aktivitas pemerintahan, dan sektor pendidikan.


37 5. Kebijakan Ketahanan Pangan, Air dan Energi Ketahanan

pangan

merupakan

prasyarat

penting

mendukung

keberhasilan pembangunan berdasarkan prinsip - prinsip sebagai berikut: a. Ketahanan pangan memperhatikan dimensi konsumsi dan produksi; b. Pangan tersedia secara mencukupi dan merata bagi masyarakat Kabupaten Malang untuk memenuhi kebutuhan hidup yang sehat dan produktif; c. Upaya

diversifikasi

konsumsi

pangan

terjadi

jika

pendapatan

masyarakat meningkat dan produk pangan dihargai sesuai dengan nilai ekonominya; d. Diversifikasi produksi pangan terutama tepung-tepungan, disesuaikan dengan potensi produksi pangan daerah; e. Pembangunan sentra produksi pangan baru berskala ekonomi luas; f. Peningkatan produktivitas melalui peningkatan kegiatan penelitian dan pengembangan khususnya untuk bibit maupun teknologi pasca panen. Gerakan pemanfaatan teknologi pangan dalam rangka mempercepat diversifikasi pangan sangat diperlukan. Inovasi teknologi pengolahan pangan harus dibumikan agar bisa segera dimanfaatkan masyarakat inovasi teknologi pengolahan makanan untuk mendukung percepatan divisi pangan beras ke non beras sudah banyak tersedia dengan menggunakan bahan baku yang tersedia di masyarakat. Pentingnya kesadaran masyarakat untuk mengkonsumsi pangan sehat dan beragam. Pemanfaatan

teknologi

dalam

divisi

sesuai

dengan

kapasitas

baik

terfokus

pada

kelembagaan, tingkat pendidikan dan status masyarakat. Kebijakan

terkait

penyediaan

air

bersih

tidak

pembangunan infrastruktur, namun juga harus memperhatikan beberapa prinsip sebagai berikut: a. Pemerintah memastikan ketersediaan dan akses terhadap air bagi seluruh penduduk; b. Penyediaan air bersih memperhatikan kelestarian lingkungan sumber air untuk menjaga keberlanjutannya; c. Pengembangan hutan tanaman harus dilanjutkan guna memastikan peningkatan luas hutan untuk keberlanjutan ketersediaan air; d. Kabupaten/Kota memiliki luasan hutan sebagai persentase tertentu dari luas wilayahnya. Ketahanan

energi

didasarkan

kepada

manajemen

risiko

dari

kebutuhan dan ketersediaan energi di Indonesia, yang meliputi: a. Manajemen risiko tersebut melalui pengaturan komposisi energi (energy mix)

yang

mendukung

pembangunan

ekonomi

Indonesia

secara

berkelanjutan; b. Revisi peraturan perundang-undangan yang tidak mendukung iklim usaha, serta perbaikan konsistensi antar peraturan;


38 c. Pembatasan ekspor komoditas energi untuk pengolahan lebih lanjut di dalam negeri guna meningkatkan nilai tambah ekspor; d. Tata kelola penambangan untuk meminimalkan kerusakan lingkungan. 6. Jaminan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Pemerintah

melaksanakan

sistem

perlindungan

sosial

untuk

melindungi masyarakat terhadap risiko pembangunan ekonomi, sehingga perlu menyediakan: a. Jaminan sosial berbentuk bantuan sosial untuk kelompok masyarakat miskin dan tidak mampu; b. Bantuan sosial dapat dilaksanakan dalam bentuk subsidi maupun transfer tunai yang terarah kepada kelompok masyarakat miskin dan tidak

mampu

yang

sifatnya

universal

diselenggarakan

dengan

mengkombinasikan sumber daya di dunia usaha dan juga masyarakat. Penanggulangan kemiskinan dilaksanakan secara berkelanjutan dengan berlandaskan penciptaan lapangan kerja seluas-luasnya. Sejalan dengan itu perlu adanya upaya: a. Perbaikan

produktivitas

melalui

peningkatan

pendidikan

dan

keterampilan yang sesuai kebutuhan pertumbuhan ekonomi; b. Penciptaan lapangan kerja formal yang melindungi pekerja Indonesia serta dilaksanakan berbasiskan hubungan industrial yang setara antara pekerja dan pengusaha; c. Perlindungan

pekerja,

sebagai

bagian

dari

perlindungan

sosial,

diberikan tidak hanya bagi pekerja formal namun juga pekerja informal; d. Perbaikan regulasi ketenagakerjaan untuk mendukung dunia usaha. Penanggulangan kemiskinan adalah upaya terkoordinasi antara pemerintah dan masyarakat yang mana masing-masing memiliki peran tersendiri, yaitu: a. Peran masyarakat dan dunia usaha diarahkan dalam bentuk kemitraan dengan pemerintah daerah menyelesaikan masalah kemiskinan yang riil terjadi di suatu daerah; b. Dunia usaha membantu penanggulangan kemiskinan dengan fokus pada

daerah

tertentu

melalui

pelaksanaan

Corporate

Social

Responsibility (CSR); c. Pemerintah Pusat mengkoordinasikan kegiatan pemerintah, masyarakat dan daerah. 7. Peningkatan Potensi Ekonomi Melalui Wilayah Pengembangan (WP) dan Produk Unggulan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi diselenggarakan berdasarkan pendekatan pengembangan wilayah pertumbuhan ekonomi, baik yang telah ada maupun yang baru. Pendekatan ini pada intinya merupakan integrasi dari pendekatan sektoral dan regional. Setiap wilayah


39 mengembangkan

produk

yang

menjadi

keunggulannya.

Tujuan

pengembangan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi tersebut adalah untuk memaksimalkan

keuntungan

aglomerasi,

menggali

potensi

dan

keunggulan daerah serta memperbaiki ketimpangan spasial pembangunan ekonomi. Pengembangan dengan

pusat-pusat

mengembangkan

Pengembangan

pertumbuhan

klaster

pusat-pusat

industri

dan

pertumbuhan

ekonomi

dilakukan

kawasan

tersebut

ekonomi.

disertai

dengan

penguatan konektivitas antar pusat-pusat pertumbuhan ekonomi dan antara pusat pertumbuhan ekonomi dengan lokasi kegiatan ekonomi serta infrastruktur

pendukungnya.

Secara

pertumbuhan

ekonomi

konektivitas

dan

keseluruhan, tersebut

pusat-pusat menciptakan

pengembangan wilayah. Peningkatan potensi ekonomi wilayah melalui pengembangan wilayah dan produk unggulan ini menjadi pilar utama dalam percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi. Dalam rangka Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi dibutuhkan penciptaan kawasan-kawasan ekonomi baru, diluar pusatpusat pertumbuhan ekonomi yang telah ada. Pemerintah memungkinkan memberikan perlakuan untuk mendukung pembangunan pusat-pusat tersebut,

terutama

kepada

dunia

usaha

yang

bersedia

membiayai

pembangunan sarana pendukung dan infrastruktur. Tujuan pemberian perlakuan tersebut adalah agar dunia usaha memiliki perspektif jangka panjang dalam pembangunan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru. Perlakuan tersebut antara lain, meliputi kebijakan perpajakan dan kepabeanan, peraturan ketenagakerjaan dan perizinan sesuai kesepakatan dengan dunia usaha. Untuk menghindari terjadinya enclave dari pusatpusat pertumbuhan tersebut, Pemerintah Pusat dan Daerah mendorong dan mengupayakan terjadinya keterkaitan (linkage) semaksimal mungkin dengan pembangunan ekonomi di sekitar pusat-pusat pertumbuhan ekonomi. Pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru tersebut dapat berupa Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dalam skala besar yang diharapkan dapat dikembangkan disetiap wilayah pengembangan disesuaikan dengan potensi wilayah yang bersangkutan. Pembangunan wilayah pengembangan ini juga dapat diartikan sebagai pengembangan wilayah untuk menciptakan dan memberdayakan basis ekonomi terpadu dan kompetitif serta berkelanjutan. Percepatan dan Perluasan

Pembangunan

Ekonomi

melalui

pembangunan

wilayah

pengembangan serasi dengan Pemerintah Pusat dan Provinsi memberikan penekanan baru bagi pembangunan ekonomi wilayah sebagai berikut: a. Wilayah

Pengembangan

menekankan

pada

diarahkan

peningkatan

pada

produktivitas

pembangunan dan

nilai

yang tambah

pengelolaan sumber daya alam melalui perluasan dan penciptaan rantai kegiatan dari hulu sampai hilir secara berkelanjutan;


40 b. Wilayah Pengembangan diarahkan pada pembangunan ekonomi yang beragam dan inklusif, dan dihubungkan dengan wilayah-wilayah lain di luar koridor ekonomi, agar semua wilayah dapat berkembang sesuai dengan potensi dan keunggulan masing-masing wilayah; c. Wilayah

Pengembangan

menekankan

pada

sinergi

pembangunan

sektoral dan wilayah untuk meningkatkan keunggulan komparatif dan kompetitif secara global; d. Wilayah Pengembangan menekankan pembangunan konektivitas yang terintegrasi antara sistem transportasi, logistik, serta komunikasi dan informasi untuk membuka akses daerah; e. Wilayah Pengembangan akan didukung dengan pemberian insentif fiskal dan non-fiskal, kemudahan peraturan, perizinan dan pelayanan publik dari Pemerintah Pusat maupun Daerah.


41 BAB IV KONTRIBUSI KABUPATEN MALANG DALAM MP3EI A. Pengembangan Koridor Ekonomi Jawa Gambar 4.1 Koridor Ekonomi Jawa

Fokus pembangunan ekonomi Koridor Ekonomi Jawa adalah pada kegiatan

ekonomi

utama

makanan-minuman,

tekstil

dan

peralatan

transportasi. Selain itu terdapat pula aspirasi untuk mengembangkan kegiatan ekonomi utama perkapalan, telematika dan alat utama sistem persenjataan (alutsista). Kabupaten Malang sebagai bagian pengembangan Koridor Ekonomi Jawa mempunyai tema Pendorong Industri dan Jasa Nasional dengan strategi khusus, mengembangkan industri yang mendukung pelestarian daya dukung air dan lingkungan. Secara umum, Koridor Ekonomi Jawa memiliki kondisi yang lebih baik di bidang ekonomi dan sosial, sehingga Koridor Ekonomi Jawa berpotensi untuk berkembang dalam rantai nilai dari ekonomi berbasis manufaktur ke jasa. Koridor ini dapat menjadi benchmark perubahan ekonomi yang telah


42 sukses berkembang dalam rantai nilai dari yang sebelumnya fokus di industri primer menjadi fokus di industri tersier. Koridor Ekonomi Jawa memiliki beberapa hal yang harus dibenahi, antara lain: a. Tingginya tingkat kesenjangan PDRB dan kesenjangan kesejahteraan; b. Pertumbuhan tidak merata sepanjang rantai nilai, kemajuan sektor manufaktur tidak diikuti kemajuan sektor-sektor lain; c. Kurangnya investasi domestik maupun asing; d. Kurang memadainya infrastruktur dasar. Gambar 4.2 PDRB Perkapita Kab/Kota pada Koridor Ekonomi Jawa

Koridor Ekonomi Kabupaten Malang fokus pada makanan-minuman sebagai salah satu kegiatan ekonomi utama. Industri makanan-minuman adalah kontributor yang cukup signifikan terhadap PDB Indonesia. Pada tahun 2008 nilai produksi industri makanan-minuman mencapai USD 20 miliar dan tumbuh rata-rata sebesar 16 % setiap tahun. Disamping itu, industri makanan-minuman merupakan industri yang menyerap tenaga kerja paling besar diantara industri manufaktur lainnya. Pada tahun 2010, industri ini mampu menyerap tenaga kerja sebesar 3,6 juta orang

atau

terjadi

peningkatan

sebesar

3,28%

dibandingkan

dengan

tahun 2009. Kinerja lainnya dari industri makanan-minuman ditunjukkan oleh peningkatan nilai ekspor dari industri ini selama periode JanuariAgustus 2010. Selama periode tersebut, nilai ekspor dari industri makanan terjadi peningkatan sebesar 16% dan minuman sebesar 13% dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya. Dikaitkan

dengan

struktur

perekonomian

Kabupaten

Malang

diprediksikan masih akan didominasi oleh sektor primer sebesar 31,1% sekunder 23,1% dan tersier 45,9% pada hingga tahun 2015. Secara sektoral tetap akan didominasi oleh sektor pertanian primer menyusul sektor


43 perdagangan dan pariwisata, selanjutnya sektor industri pengolahan dan sektor

jasa-jasa.

Sedang

sektor

yang

diharapkan

berkembang

sektor

pertambangan dan sektor bangunan. Perekonomian Kabupaten Malang juga ditopang oleh sektor industri yang berorientasi ekspor. Berikut data realisasi ekspor Tahun 2009: Tabel 4.1 Realisasi Ekspor Non Migas Menurut Tujuan Tahun 2009 NEGARA TUJUAN

VOLUME (kg)

NILAI (US $)

34.015.695,32

53.294.526,34

5.801.894,54

10.015.943,64

19.826.540,74

37.935.266,52

7.653.071,13

12.682.375,88

14.762.302,20

26.385.156,55

Mesir

6.804.735,62

9.378.249,96

Yunani

9.012.501,48

14.874.825,26

Perancis

4.739.200,54

7.286.302,10

Belgia

11.907.532,07

12.832.450,26

Amerika

11.873.026,82

31.799.250,05

51 Negara lainnya

45.453.552,32

55.425.345,33

271.909.691,89

171.850.052,78

Jepang China Jerman Singapura Inggris

Total

Sumber : Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar Kabupaten Malang

Kabupaten Malang sebagai penghasil produk primer pertanian yang dapat dijadikan bahan baku industri makanan dan minuman. Industri makanan

dan

minuman

mempunyai

multiplier

effect

yang

signifikan.

Kontribusi industri makanan dan minuman serta tembakau adalah sebesar 20,9% tahun 2010. Industri makanan dan minuman merupakan industri yang

mendukung

ketahanan

pangan

dan

berperan

dalam

memenuhi

kebutuhan pangan olahan yang aman, bermutu, higienis dan bergizi. Disamping itu industri makanan dan minuman dapat meningkatkan nilai tambah hasil pertanian dan menjadi penggerak utama ekonomi, serta mendorong tumbuhnya industri-industri terkait. Produksi industri makanan-minuman menyumbang sekitar 22,3% dari total produksi manufaktur di Koridor Ekonomi Jawa atau kedua terbesar setelah industri permesinan. Besarnya produksi yang dihasilkan oleh industri makanan-minuman

tidak

terlepas

dari

banyaknya

investasi

yang

terealisasikan untuk industri tersebut. Total investasi yang terealisasi di Indonesia pada industri makanan-minuman sampai dengan akhir tahun 2010


44 adalah IDR 25 triliun, dimana IDR 9 triliun merupakan investasi dari luar negeri/PMA dan IDR 16 triliun merupakan investasi dalam negeri/PMDN. Industri makanan-minuman menduduki peringkat tertinggi untuk jumlah PMDN yang terealisasikan pada tahun 2010. Pada tahun 2011 ini, investasi pada industri makanan-minuman ditargetkan untuk mencapai IDR 38,87 triliun. Susu adalah salah satu produk industri makanan-minuman yang mempunyai potensi untuk dikembangkan karena konsumsi produk susu perkapita di Indonesia masih sangat rendah dibandingkan dengan Cina, Malaysia dan India. Hal ini dapat dilihat sebagai peluang, karenanya penjualan produk susu di Indonesia diproyeksikan akan tumbuh sebesar 17% setiap tahunnya. Walaupun industri makanan-minuman tumbuh dalam beberapa tahun terakhir, namun terdapat tantangan dalam penyediaan infrastruktur dan regulasi. Hal ini menghambat industri makanan-minuman tumbuh dengan optimal sesuai potensinya. Strategi yang perlu dilakukan untuk menjawab tantangan tersebut berupa: 1. Pemenuhan kebutuhan domestik yang diproyeksikan tumbuh dengan pesat, melalui upaya langkah-langkah pemasaran yang lebih efektif; 2. Peningkatan kemampuan ekspor regional untuk produk dengan nilai tambah tinggi, melalui peningkatan penerapan Standar Nasional Indonesia (SNI) dengan pemberian “label” (branding) yang kuat; 3. Regulasi dan kebijakan untuk menjalankan strategi tersebut diperlukan langkah-langkah terkait regulasi dan kebijakan sebagai berikut: a. Mereformasi kebijakan dan peraturan yang terkait untuk lebih menarik investasi asing ataupun dalam negeri; b. Mereview kebijakan untuk penurunan biaya bahan baku kemasan untuk peningkatan daya saing produk kemasan makanan-minuman (penetapan harga jual atau beli makanan primer). SDM dan Iptek pengembangan kegiatan ekonomi utama makananminuman memerlukan dukungan langkah-langkah pengembangan SDM dan teknologi seperti meningkatkan pendidikan dan pelatihan tenaga ahli lokal yang mendukung industri makanan-minuman. Pertumbuhan industri di Kabupaten Malang secara umum diperkirakan sebesar 4,8% dengan rincian pertumbuhan sektor industri pengolahan sebesar 3,5% dan industri manufaktur sebesar 1,3%, sehingga selama 5 (lima) tahun kedepan jumlah industri pengolahan dari sebesar 940 unit usaha tahun 2010 diperkirakan menjadi 1.105 unit usaha pada tahun 2015. Ada penambahan 165 unit usaha baru yang perlu dipercepat dan diperluas pertumbuhannya dengan rincian sebagai berikut:


45 1. Industri makanan olahan dari 197 unit usaha tahun 2010 menjadi 231 unit usaha tahun 2015, berarti ada sejumlah tambahan 34 unit usaha baru. Berdasarkan potensi yang ada, 34 unit usaha baru diarahkan: a. Industri

pengalengan,

penggaraman,

pembekuan

ikan

dan

biota

perairan lainnya diperkirakan sebanyak 2 (dua) unit di arahkan ke Kecamatan Sumbermanjing Wetan, Donomulyo dan Bantur; b. Industri

pengupasan

dan

pembersihan

kacang-kacangan,

umbi-

umbian, diperkirakan sebanyak 4 (empat) unit diarahkan ke Kecamatan Donomulyo, Kalipare, Gedangan, Bantur, Dampit; c. Industri kosentrat pakan ternak, diperkirakan sebanyak 2 (dua) unit diarahkan di Kecamatan Pujon dan Jabung; d. Industri roti dan sejenisnya diperkirakan sebanyak 6 (enam) unit diarahkan di Kecamatan Lawang, Singosari, Karangploso dan Kepanjen; e. Industri tempe diperkirakan sebanyak 10 (sepuluh) unit diarahkan ke Kecamatan Pakis, Gondanglegi, Turen, Pakisaji dan Kepanjen; f. Industri kerupuk diperkirakan sebanyak 10 (sepuluh) unit diarahkan kepada Kecamatan Kepanjen dan Pakisaji. 2. Industri minuman dan tembakau dari 623 unit usaha tahun 2010, menjadi 732 unit usaha tahun 2015. Berarti ada sejumlah tambahan 109 unit usaha baru, diarahkan kepada: a. Industri

pengalengan,

pengasinan/pemanisan,

pelumatan

dan

pengeringan buah-buahan dan sayur-sayuran sebanyak 20 (dua puluh) unit

diarahkan

ke

Kecamatan

Poncokusumo,

Pujon,

Kasembon,

Ngantang, Tumpang; b. Industri susu dan makanan dari susu, sebanyak 15 (lima belas) unit diarahkan ke Kecamatan Ampelgading, Pujon dan Ngantang; c. Industri pengupasan, pembersihan dan pengolahan kopi dan teh sebanyak 20 (dua puluh) unit diarahkan ke Kecamatan Dampit, Tirtoyudo, Ampelgading, Sumbermanjing Wetan; d. Industri minuman ringan/soft drink, sebanyak 40 (empat puluh) unit diarahkan

ke

Kecamatan

Singosari,

Lawang,

Karangploso,

Dau,

Sumberpucung, Ngajum dan Wagir; e. Industri pengeringan, pengolahan tembakau dan rokok, sebanyak 14 (empat belas) unit usaha yang diarahkan ke Kecamatan Pakisaji, Wagir, Pakis, Tumpang, Pagelaran, Tajinan, Wajak, Jabung, Gondanglegi, Bululawang, Karangploso, Singosari, Kepanjen dan Lawang. 3. Industri hasil hutan sejumlah 120 unit usaha tahun 2010 menjadi 142 unit usaha tahun 2015. Berarti ada sejumlah tambahan 22 unit usaha baru, yang diarahkan kepada: a. Industri pengolahan, anyaman dan ukiran dari kayu, rotan, bambu dan tanaman lainnya sebanyak 3 (tiga) unit dan diarahkan ke Kecamatan Wonosari, Poncokusumo dan Karangploso;


46 b. Industri furniture dari kayu, rotan dan bambu sebanyak 10 (sepuluh) unit usaha diarahkan ke Kecamatan Singosari, Karangploso dan Kepanjen; c. Industri kemasan dan kotak dari kertas dan karton sebanyak 3 (tiga) unit

usaha

dan

diarahkan

di

Kecamatan

Pakisaji,

Bululawang,

Singosari dan Lawang; d. Industri minyak atsiri sebanyak 4 (empat) unit usaha diarahkan ke Kecamatan Dampit, Wonosari, Kromengan; e. Industri alat dapur dari kayu, rotan dan bambu sebanyak 2 (dua) unit usaha

dan

diarahkan

ke

Kecamatan

Ngajum,

Lawang,

Dau,

Karangploso dan Wagir. Peran industri pengolahan untuk konsumsi ekspor memiliki nilai yang cukup besar. Volume kopi tahun 2009, sebesar 44.680.135 kg dengan nilai ekspor sebesar US$ 76.670.208. Pada tahun 2010 terjadi peningkatan volume kopi menjadi 50.628.813 kg, dengan nilai ekspor sebesar US$ 91.276.759 seperti tersaji pada tabel dibawah ini: Tabel 4.2 Realisasi Ekpsor Non Migas Tahun 2009 – 2010

NO

KOMODITAS

TAHUN 2009

TAHUN 2010

VOLUME

NILAI

VOLUME

NILAI

(kg)

(USD)

(kg)

(USD)

1

Kopi

2

Kantong Plastik

9.620.808 19.117.547 12.232.244 24.313.595

3

Tekstil

2.892.275

44.680.135 76.670.208 50.628.813 91.276.759 9.535.802 20.843.438 20.501.562

Sumber: Data Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar Kabupaten Malang (2010)

Kawasan yang memiliki produk unggulan kopi di Kecamatan Dampit memiliki potensi yang sangat besar. Kawasan lainnya seperti Tirtoyudo, Ampelgading, Poncokusumo, Wajak dan Sumbermanjing Wetan belum terkoordinasi secara terpadu. Perusahaan kopi PT. Asal Jaya sebagai industri pengolahan belum dapat memaksimalkan kopi yang berasal dari luar Kecamatan Dampit. Akibatnya perusahaan PT. Asal Jaya apabila kekurangan bahan baku mengambil dari luar (impor) yaitu dari Timor Leste dan Vietnam. Sedangkan kopi lokal diambil dari Palembang, Bali dan Provinsi Jawa Tengah. Hal ini disebabkan kualitas dan kuantitas produk disekitar Kecamatan Dampit masih terbatas. Sementara permintaan luar negeri terhadap kopi cukup besar.


47 Tabel 4.3 Data Luas dan Produksi Kopi No

Kecamatan

JUMLAH Luas

Produksi

Produktivitas

(Ha)

per Ha

(kg/ha/th)

(ton) 1.

Dampit

2.760

2.051

749.91

2.

Tirtoyudo

2.327

1.489

1500.25

3.

Ampelgading

1.667

975

1500

4.

Sumbermanjing

1.213

833

750.45

5.

Wonosari

1.042

648

750

6.

Ngajum

920

608

749.69

7.

Poncokusumo

534

338

1500.56

8.

Ngantang

550

319

750.59

9.

Jabung

619.25

201

750

Sumber: Kabupaten Dalam Angka (2011)

Sedangkan sebaran industri pengolahan kopi di Kabupaten Malang sebagai berikut: Tabel 4.4 Rekapitulasi Industri Pengolahan Kopi per Kecamatan No Kecamatan

Jumlah

Tenaga

Investasi

Kapasitas

Perusahaan

Kerja

( Rp.000.-)

Produksi

1

Dampit

5

1.220

47.688.075

24.693.000

2

Tirtoyudo

1

3

46.000

3.800

3

Singosari

3

67

9.832.500

941.000

4

Pagelaran

1

3

32.900

4.560

Jumlah

10

1.293 57.599.475 25.642.360

Sumber: Perindustrian. Perdagangan dan Pasar (2010)

Industri pengolahan lainnya yang menggunakan bahan baku dari potensi unggulan adalah tebu yang diolah menjadi gula pasir. Industri pengolahan ini sudah bertahun-tahun menjadi andalan Kabupaten Malang bahkan sejak jaman kolonial. Onderneming tebu di Kabupaten Malang menjadi andalan untuk memacu pertumbuhan ekonomi sampai sekarang. Industri pengolahan tebu dilakukan oleh PG Krebet Baru dan PG Kebon Agung. Industri berbasis tebu di Kabupaten Malang pada saat ini memiliki usia yang

cukup


tua

karena

peninggalan

dari

Belanda,

sehingga

akan

48 mempengaruhi efisiensi pabrik. Disamping itu produk ikutan berupa tetes menjadi perebutan antara industri yang menggunakan bahan baku tetes (alkohol, MSG, etanol dan kasohol), termasuk ampas tebu dan blotong yang menjadi perebutan antara industri yang memanfaatkannya sebagai bahan baku. Klaster industri berbasis tebu adalah klaster industri yang selalu memperhatikan basis sumber daya cakupan industri yang memiliki jaringan luas, multi produk, multi kepentingan dan memiliki daya saing serta merupakan unggulan kabupaten yang berkelanjutan. Tabel 4.5 Data Luas dan Produksi Tebu per Kecamatan TEBU NO

KECAMATAN

LUAS

Produktifitas

Produksi

(Ha)

per Ha

(Ton)

1

Donomulyo

138

88.10

12.158

2

Kalipare

1.488

82.60

122.909

3

Pagak

1.175

96.50

113.388

4

Bantur

1.858

86.60

160.903

5

Gedangan

1.133

90.20

102.197

6

Sumbermanjing

2.187

78.40

171.461

838

72.20

60.504

1.388

81.10

112.567

Wetan 7

Dampit

8

Titoyudo

9

Ampelgading

452

86.90

39.279

10

Poncokusumo

764

82.60

63.106

11

Wajak

588

83.40

49.039

12

Turen

735

80.10

58.874

13

Bululawang

2.631

106.30

279.681

14

Gondanglegi

3.858

126.80

489.194

15

Pagelaran

2.041

119.50

243.900

16

Kepanjen

700

82.70

57.890

17

Sumberpucung

380

82.60

31.388

18

Kromengan

318

82.60

26.267

19

Ngajum

1.217

82.60

100.524

20

Wonosari

366

82.60

30.232

21

Wagir

957

82.60

78.953

22

Pakisaji

1.160

82.50

95.816

23

Tajinan

1.163

82.60

96.064

24

Tumpang

1.017

82.60

84.004

25

Pakis

1.682

82.60

138.933

26

Jabung

1.488

82.60

122.909

27

Lawang

1.134

88.10

99.905

28

Singosari

1.443

83.40

120.346

29

Karangploso

507

82.60

41.878

30

Dau

627

71.50

44.831

35.433

91.70

3.249.097

JUMLAH/TOTAL

Sumber: Data Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Malang (2010)


49 Berdasarkan data eksportir Kabupaten Malang, komoditas unggulan yang terolah dari potensi sumber daya alam yang ada meliputi, kopi biji, alkohol, pupuk, spiritus, cocoa, sayur-sayuran, selai buah-buahan, manisan, tanaman hias (palm, bonsai, rumput, anggrek budidaya), buah. daun nilam kering, bahan jamu, udang beku, kayu sonokeling, kerajinan rotan, mendong, enceng gondok, buah kering, kerajinan dan biji-bijian. Industri pengolahan yang berbasis sumber daya lokal masih terbatas dan belum memiliki industri pengolahan yang cukup memadai seperti kopi yang memiliki nilai tambah ekonomi cukup tinggi. Target yang akan dicapai adalah pertumbuhan ekonomi yang tinggi, inklusif dan berkelanjutan. Dikeseluruhan koridor memiliki potensi padi, jagung, ubi kayu, kacang tanah, kopi robusta, cengkeh, kelapa. kayu, tebu, apel dan ubi jalar. Besarnya potensi tersebut bervariasi dan masih sangat sedikit disentuh oleh industri pengolahan. Jumlah total industri pengolahan di Kabupaten Malang 940 unit usaha, terdiri dari: a. industri makanan olahan sejumlah 197 unit usaha; b. industri minuman dan tembakau sejumlah 623 unit usaha; dan c. industri hasil hutan sejumlah 120 unit usaha. Pengembangan koridor ekonomi tersebut diharapkan banyak mengarah kepada

perubahan

positif

pertumbuhan

ekonomi

dan

kesejahteraan

masyarakat, yaitu: a. industri pengolahan dan industri manufaktur akan diarahkan kepada penciptaan nilai tambah; b. lebih kepada pembangunan ekonomi yang beragam dan inklusif; c. merupakan sinergitas pembangunan sektoral dan regional; d. lebih kearah pembangunan infrastruktur yang menekankan kerjasama pemerintah dengan swasta. 1. Kegiatan Ekonomi Lain Selain kegiatan ekonomi utama yang menjadi fokus koridor ekonomi Jawa khususnya Kabupaten Malang di atas. Di koridor ini juga terdapat beberapa kegiatan yang dinilai mempunyai potensi pengembangan, seperti Destinasi

Pariwisata

Nasional

(DPN).

Kegiatan-kegiatan

tersebut

diharapkan dapat juga berkontribusi di dalam pengembangan Koridor Ekonomi Jawa secara menyeluruh. Selain itu, juga dikembangkan industri kreatif dan pariwisata yang berbasis UKM. Dalam rangka mendukung perkembangan sumber daya manusia dan Iptek di Kabupaten Malang diarahkan pendirian dan penguatan sekolah-sekolah kejuruan. 2. Investasi Inisiatif investasi dihimpun dari dana Pemerintah, swasta dan BUMN serta campuran dari ketiganya. Investasi dimaksud terutama untuk


50 kegiatan yang menjadi kegiatan ekonomi utama di koridor ekonomi Kabupaten Malang. Hal yang sama juga bisa dilihat dari perkembangan investasi yang cenderung mengalami kenaikan dari waktu ke waktu baik investasi dalam negeri maupun investasi asing. Hal ini menunjukkan kepercayaan investor pada Kabupaten Malang masih bagus. Tabel. 4.6 Perkembangan Jumlah dan Nilai Investasi PMDN/PMA Tahun 2008 – 2011 No 1

URAIAN

2008

2009

2010

2011

- PMDN

20

20

21

22

- PMA

17

19

18

22

Nilai Investasi

6.106.864.874.177

6.119.364.874.177

6.405.000.934.177

7.248.234.955.586

- PMDN

3.299.051.926.802

3.303.051.926.802

3.424.169.486.802

4.153.146.328.211

- PMA

2.807.812.947.375

2.816.312.947.375

2.980.831.447.375

3.095.088.627.375

Nilai Investasi

2.762.603.229.000

2.886.504.436.000

695.687.733.002

818.292.678.101

2.179.472.229.000

2.298.873.436.000

2.365.733.002

2.451.678.101

583.131.000.000

587.631.000.000

693.322.000.000

815.841.000.000

Jumlah Investasi

2

3

Non PMA/PMDN - Industri - Koperasi

Sumber : Kantor Penanaman Modal

Ke masa depan, walaupun Kabupaten Malang masih bertahan sebagai salah satu pilar dan center of gravity perekonomian. Pembangunan ekonomi di wilayah ini harus membatasi kegiatan ekonomi utama yang mengkonsumsi

air

sangat

besar,

mengkonsumsi

energi

tinggi

dan

membatasi aktifitas ekonomi yang agresif terhadap pengubahan bentang alam.

Penggalian Terhadap Sumber Daya Alam Yang Ada Perlu Dilakukan Secara Bijaksana


51 Gambar 4.3 Potensi Investasi Koridor Ekonomi Jawa

Gambar 4.4 Aglomerasi Indikasi Investasi No.

Nama

Lokus

Kode

Kegiatan

Pelaku

Ekonomi

Share Investasi

Infrastruktur

Jumlah

Pendukung

Investasi

terhadap

(IDR

Kegiatan

Triliun)

Ekonomi Utama

Utama

Di Seluruh Koridor (%) 1.

K2-

Banten

Makanan-

(2.4)-1

Jalan, power

Swasta

7.58

28

351.89

100

1.27

4

28.65

93

energy,

minuman

dan

dan

bandara,

peralatan

pelabuhan,

transportasi

rel

kereta,

infrastruktur lainnya. 2.

K2-

Jabodetabek

(16)-2

Jabodetabek

Swasta,

Area

BUMN

Bandara, dan

Pemerintah

pelabuhan, rel

kereta,


K2-

Bogor

Peralatan

(4)-3

Swasta

Jalan, power dan

transportasi

energy,


K2-

Bekasi

dan

(4.2)-4

sekitarnya

Peralatan

Swasta

Jalan, power energy,

transportasi

dan

dan

bandara,

makanan-

pelabuhan,

minuman

rel

kereta,

infrastruktur lainnya.


52 No.

Nama

Lokus

Kegiatan

Kode

Pelaku

Ekonomi

Infrastruktur

Jumlah

Share Investasi

Pendukung

Investasi

terhadap

Utama

(IDR

Kegiatan

Triliun)

Ekonomi Utama Di Seluruh Koridor (%)

5.

K2-

Bandung

Alutsista

BUMN

Jalan, power

(18.3)-

dan

dan tekstil

Swasta

dan

5

sekitarnya

1.96

104

4.37

24

13.44

73

2.06

8

-

51.64

3

-

204.54

11

energy,

bandara, pelabuhan, rel

kereta,


K2-

Selatan

Makanan-

(2.3)-6

Jawa Tengah

minuman

Jalan, power

Swasta

dan

dan tekstil

energy,

bandara, pelabuhan, rel

kereta,


K2-

Metropolitan

Makanan-

Swasta

Jalan, power

(3.5)-7

Gerbang

minuman

BUMN

dan

Kertosusilo

dan

bandara,

perkapalan

pelabuhan, rel

energy,

kereta,


K2-

Pasuruan-

Makanan-

(2)-8

Malang

minuman

Jalan, power

Swasta

dan

energy,

rel

kereta,

infrastruktur lainnya. 9. 10.

K2-

Tol

(23)-9

Jawa

K2(23)10

Trans

Lintas

Pemerintah

Sektor

Swasta

Jalur Kereta

Lintas

Swasta,

Api

dan

Sektor

BUMN

Kereta

Api

dan

Pemerintah

Cepat

Terkait dengan struktur ruang dan dengan mengedepankan prinsipprinsip

pembangunan

berkelanjutan.

Pembangunan

infrastruktur

di

Koridor Ekonomi Kabupaten Malang akan difokuskan pada industri makanan dan minuman serta pariwisata. Disamping itu akan dilakukan pembangunan dan perbaikan pelabuhan laut di pelabuhan Tamban dan pelabuhan di Sendang Biru dan Bandar Udara Abdulrachman Saleh serta JLS dan Jalur Lintas Timur untuk memperlancar arus komoditas baik intra koridor maupun antar koridor.


53 Gambar 4.5 Indikasi Investasi antara Pemerintah, BUMN dan Campuran Infrastruktur Lainnya

787

138

32

Telematika 24

Utilitas air

105 Rel kereta Bandara

16 237

45 189

pelabuhan

jalan

Pengembangan pengembangan mengatasi

Total

Power dan energi

sejumlah

konektivitas

permasalahan

kegiatan

di

Koridor

utama

yang

ekonomi

Ekonomi, dihadapi

utama

diharapkan oleh

koridor

serta dapat yaitu

kesenjangan PDRB. Percepatan dan perluasan perekonomian di Koridor Ekonomi

diharapkan

dapat

memperkuat

posisi

Koridor

Ekonomi

Kabupaten Malang sebagai “Pusat Pengembangan Industri dan Jasa Nasional” dan memberikan efek positif bagi pengembangan koridor lainnya. Pemilihan model transportasi merupakan suatu alternatif dalam upaya memperlancar arus manusia, barang dan informasi dari suatu daerah atau wilayah ke daerah atau wilayah lain. Moda angkutan udara merupakan salah satu kebutuhan akan moda transportasi terkait dengan aspek guna waktu (time utility) sebagai sarana perpindahan manusia, barang dan informasi pada suatu daerah atau wilayah ke daerah atau wilayah lain. B. Pengembangan Konektivitas Tersedianya jalan untuk menjangkau semua daerah di suatu wilayah pemerintahan sangat besar pengaruhnya terhadap kecepatan pendistribusian hasil pembangunan. Seiring dengan semakin meningkatnya pembangunan jalan yang terbagi atas jalan nasional, jalan provinsi dan jalan kabupaten harus

selalu

ditingkatkan

baik

panjang

maupun

kualitasnya,

agar

pembangunan regional/nasional dapat berjalan lancar. Panjang jalan yang ada di Kabupaten Malang tahun 2011 mencapai 8.807.23 km terbagi atas jalan negara 115.63 km (1%), jalan provinsi 114.93 km (1%), jalan kabupaten 1.668.76 km (19%) dan jalan desa 6.907.90 km (79%). Kondisi jalan yang baik


54 di Kabupaten Malang dari tahun 2006–2011 meningkat cukup signifikan yaitu tahun 2006 panjang jalan 1.096 km, tahun 2007 menjadi 1.205 km, tahun 2008 menjadi 1.258 km, tahun 2009 menjadi 1.278 km, tahun 2010 1.295 km dan tahun 2011 menjadi 1.325 km. Jembatan mantap tahun 2006 sepanjang 1.975 meter, tahun 2007 sepanjang 2.607 meter, tahun 2008 sepanjang

2.668

meter,

tahun

2009

meningkat

menjadi

sepanjang

2.726 meter, tahun 2010 menjadi sepanjang 2.803 meter sampai dengan tahun 2011 meningkat menjadi 3.153 meter. Sedangkan pengembangan sarana informasi, aktivitas pemerintah, swasta

maupun

telekomunikasi

masyarakat sebagai

sangat

sarana

erat

untuk

kaitannya

pengiriman

dengan

pos

informasi.

dan

Bahkan

ketersediaan teknologi informasi berdampak pada intelektualitas penduduk, karena dengan tersedianya teknologi dan kemampuan sumber daya manusia maka akan sangat mudah membaca kemajuan yang mutakhir sehingga dapat memacu perkembangan teknologi di daerah. Untuk memenuhi kebutuhan telekomunikasi

masyarakat,

dari

tahun

ke

tahun

semakin

banyak

bermunculan wartel swasta. Jumlah telepon umum koin dari tahun ke tahun semakin berkurang, sedangkan jasa telekomunikasi dari pemerintah dan rumah tangga berkembang pesat. Adapun ketersediaan bank sangat mendorong laju pertumbuhan ekonomi di segala bidang khususnya dalam penyediaan modal dan lalu lintas uang antar daerah. Kepentingan lalu lintas uang di Kabupaten Malang sangat mudah karena telah tersedia bank-bank pemerintah maupun bank swasta. Selanjutnya perkembangan ketersediaan energi listrik sebagai pendukung penting pembangunan dan perekonomian sebagai berikut: Tabel 4.7 Perkembangan Kelistrikan Tahun 2006 – 2011 Uraian Distribusi

2011

2006

2007

2008

2009

2010

2.589.630

2.589.630

2.589.630

2.622.990

2.632.500

3.632.641

5.317.290

5.317.290

5.317.290

5.350.950

5.394.350

5.401.352

3.349

3.349

3.369

3.402

3.548

3.558

9

9

9

9

9

9

687.850

687.850

701.172

716.966

750.183

730.514

1.359.547.399

1.359.547.399

1.432.837.083

1.508.030.540

1.503.041.492

1.675.484.263

JTM Distibusi JTR Distribusi GRD Gardu induk SR Konsumsi listrik

Sumber : PLN Malang, 2012


55 Beberapa sarana dan prasarana strategis dalam rangka mendukung konektifitas perekonomian diantaranya a) pengembangan Bandar Udara Abdulrachman Saleh yang dalam kurun waktu 3 tahun terakhir berkembang sangat pesat dan kedepan perlu di tingkatkan kapasitasnya lebih besar lagi sehingga dapat menambah maskapai dan jumlah penerbangan sesuai dengan kebutuhan untuk melayani beberapa Kabupaten/Kota di bagian selatan tengah Jawa Timur; b) pembangunan jalan tol Pandaan-Malang lanjut Kepanjen, melanjutkan tol Surabaya-Pandaan sehingga akan terhubung layanan tol antara Kota Surabaya dengan Malang Raya sebagai salah satu pusat pertumbuhan dan Kota Malang sebagai kota terbesar kedua di Jawa Timur; c) pembangunan Jalan Lintas Selatan Jawa Timur dimana wilayah Kabupaten Malang merupakan titik tengah yang akan menghubungkan Malang-Jogjakarta ke barat dan Malang-Denpasar Bali melalui Banyuwangi ke sebelah Timur, dengan demikian potensi yang selama ini belum tergali karena hambatan transportasi di Malang Selatan akan segera berkembang seperti potensi pertambangan, perkebunan dan perikanan laut serta tidak kalah pentingnya adalah objek wisata pantai yang cukup banyak di Malang Selatan. Berikutnya sarana transportasi yang menjamin kelancaran arus orang dan barang dari sentra produksi ke pasar maupun ke objek-objek wisata adalah sebagai berikut: Tabel 4.8 Perkembangan Sarana Transportasi Tahun 2006-2011 No.

Uraian

2006

1.

Mobil penumpang

2007

2008

2009

2010

2011

725

751

761

762

763

765

2.354

2.402

2.472

2.620

2.723

2.920

122

157

182

213

261

370

3.194

3.709

4.338

5.244

6.235

7.167

11.165

11.935

12.516

13.494

14.659

15.729

177

180

184

192

198

199

umum 2.

Bus umum

3.

Bus bukan umum

4.

Mobil barang umum

5.

Mobil barang bukan umum

6.

Kereta gandengan

7.

Kereta tempelan

20

22

33

30

41

42

8.

Kendaraan

32

34

35

39

41

42

17.789

19.190

20.521

22.594

khusus JUMLAH

24.921

27.234

Sumber : Hasil-hasil Pembangunan Kabupaten Malang, 2011

Dari

data

diatas

diketahui

bahwa

tren

perkembangan

sarana

transportasi Kabupaten Malang dalam 5 (lima) tahun terakhir menunjukkan


56 peningkatan yang cukup signifikan dimana pada tahun 2006 hanya sebanyak 17.789 dan tahun 2011 meningkat tajam menjadi 27.234 atau terjadi kenaikan rata-rata 3.6% per tahun. Kedepan peningkatan diprediksi akan lebih tajam lagi dengan selesainya Tol Pandaan-Malang, selesainya Jalan Lintas

Selatan

Provinsi

Jawa

Timur,

semakin

besarnya

kapasitas

penerbangan Bandar Udara Abdulrachman Saleh dan pindahnya pusat pemerintahan Kabupaten Malang ke Kota Kepanjen serta pertumbuhan ekonomi yang semakin membaik memberi dampak kepada perkembangan investasi, industri, perdagangan dan perumahan. Konektivitas perekonomian ditentukan pula oleh iklim berinvestasi yang sangat ditentukan oleh faktor keamanan dan ketertiban. Tindak kejahatan terbanyak sebagaimana data Kepolisian Resort Malang terbanyak adalah kasus pencurian dengan pemberatan yaitu sebanyak 422 kasus yang dilaporkan namun hanya 214 kasus yang baru diselesaikan, kemudian kasus pencurian kayu jati sebanyak 39 kasus, kasus perjudian sebanyak 210 kasus dan 153 kasus penipuan. Sementara itu, berdasarkan data yang ada masih terdapat kasus demonstrasi pemogokan tenaga kerja, kasus politik dan kasus ekonomi, namun demikian secara umum angka kriminalitas di Kabupaten Malang baik secara kualitas maupun kuantitas kecenderungannya mengalami penurunan. Suksesnya pelaksanaan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia Kabupaten Malang tersebut sangat tergantung pada kuatnya derajat konektivitas ekonomi (intra dan inter wilayah) maupun konektivitas ekonomi internasional Indonesia dengan pasar dunia. Dengan pertimbangan tersebut MP3EI menetapkan penguatan konektivitas sebagai salah satu dari tiga strategi utama. Konektivitas

Kabupaten

Malang

diupayakan

merupakan

pengintegrasian 4 (empat) elemen kebijakan nasional yang terdiri Sistem Transportasi Nasional (Sistranas), Pengembangan wilayah (RPJMN/RTRWN), Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK/ICT). Upaya ini perlu dilakukan agar dapat diwujudkan konektivitas yang efektif, efisien dan terpadu. Sebagaimana diketahui, konektivitas nasional Indonesia merupakan bagian dari konektivitas global. Oleh karena itu, perwujudan penguatan konektivitas perlu mempertimbangkan keterhubungan Kabupaten Malang dengan

pusat-pusat

meningkatkan

daya

perekonomian saing.

Hal

regional

ini

sangat

dan

global

penting

dalam

dilakukan

memaksimalkan keuntungan dari keterhubungan regional dan global.


rangka guna

57 Gambar 4.6 Konsep Gerbang Pelabuhan dan Bandar Udara pada Masa Depan

1. Kerangka Strategis dan Kebijakan Penguatan Konektivitas Maksud dan tujuan Penguatan Konektivitas adalah sebagai berikut: 1. menghubungkan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi utama untuk memaksimalkan pertumbuhan berdasarkan prinsip keterpaduan bukan keseragaman, melalui inter-modal supply chains systems; 2. memperluas pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan aksesibilitas dari pusat-pusat pertumbuhan ekonomi ke wilayah belakangnya (hinterland); 3. menyebarkan manfaat pembangunan secara luas (pertumbuhan yang inklusif

dan

berkeadilan)

melalui

peningkatan

konektivitas

dan

pelayanan dasar ke daerah tertinggal, terpencil dan perbatasan dalam rangka pemerataan pembangunan. Untuk mencapai tujuan tersebut perlu diintegrasikan beberapa komponen perencanaan

konektivitas terpadu.

yang

saling

Beberapa

berhubungan

komponen

kedalam

dimaksud

satu

merupakan

pembentuk postur konektivitas yang meliputi: (a) Sistem Logistik Nasional (Sislognas); (b) Sistem Transportasi Nasional (Sistranas); (c) Pengembangan Wilayah (RPJM dan RTRW); (d) Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK/ICT). Rencana dari masing-masing komponen tersebut telah selesai disusun, namun dilakukan secara terpisah. Oleh karena itu, Penguatan Konektivitas tersebut.


berupaya

untuk

mengintegrasikan

keempat

komponen

58 Gambar 4.7 Visi Konektivitas Nasional

Hasil dari pengintegrasian keempat komponen konektivitas nasional tersebut

kemudian

dirumuskan

visi

konektivitas

nasional

yaitu

Terintegrasi Secara Lokal, Terhubung Secara Global (Locally Integrated. Globally Connected). Yang dimaksud Locally Integrated adalah pengintegrasian sistem konektivitas untuk mendukung perpindahan komoditas yaitu barang, jasa dan informasi secara efektif dan efisien dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oleh karena itu, diperlukan integrasi simpul dan jaringan transportasi, pelayanan inter-moda tansportasi, komunikasi dan informasi serta logistik. Simpul-simpul transportasi (pelabuhan, terminal, stasiun, depo, pusat

distribusi

dan

kawasan

pergudangan

serta

bandara)

perlu

diintegrasikan dengan jaringan transportasi dan pelayanan sarana intermoda transportasi yang terhubung secara efisien dan efektif. Jaringan komunikasi dan informasi juga perlu diintegrasikan untuk mendukung kelancaran

arus

informasi

terutama

untuk

kegiatan

perdagangan,

keuangan dan kegiatan perekonomian lainnya berbasis elektronik. Selain itu, sistem tata kelola arus barang, arus informasi dan arus keuangan harus dapat dilakukan secara efektif dan efisien, tepat waktu, serta dapat dipantau melalui jaringan informasi dan komunikasi (virtual) mulai dari proses pengadaan, penyimpanan/pergudangan, transportasi, distribusi dan penghantaran barang sesuai dengan jenis, kualitas, jumlah, waktu dan tempat yang dikehendaki produsen dan konsumen, mulai dari titik asal (origin) sampai dengan titik tujuan (destination).


59 Visi ini mencerminkan bahwa penguatan konektivitas nasional dapat menyatukan seluruh wilayah Indonesia dan mendorong pertumbuhan ekonomi

secara

inklusif

dan

berkeadilan

serta

dapat

mendorong

pemerataan antar daerah. Sedangkan

yang

Globally Connected

dimaksud

adalah

sistem

konektivitas nasional yang efektif dan efisien yang terhubung dan memiliki peran kompetitif dengan sistem konektivitas global melalui jaringan pintu internasional

pada

gateway/exchange)

pelabuhan

termasuk

dan

fasilitas

bandara

custom

dan

(international trade/industry

facilitation. Efektivitas

dan

efisiensi

sistem

konektivitas

nasional

dan

keterhubungannya dengan konektivitas global akan menjadi tujuan utama untuk mencapai visi tersebut. Untuk mewujudkan visi tersebut diperlukan penguatan konektivitas secara terintegrasi antara pusat-pusat pertumbuhan dalam koridor ekonomi dan juga antar koridor ekonomi, serta keterhubungan secara internasional terutama untuk memperlancar perdagangan internasional maupun sebagai pintu masuk bagi para wisatawan mancanegara. 2. Kerangka Kerja Konektifitas Dalam pelaksanaannya. perlu diperhatikan beberapa prinsip utama sebagai berikut, (1) meningkatkan kelancaran arus barang, jasa dan informasi; (2) menurunkan biaya logistik; (3) mengurangi ekonomi biaya tinggi; (4) mewujudkan akses yang merata di seluruh wilayah; dan (5) mewujudkan sinergi antar pusat-pusat pertumbuhan ekonomi. Fokus Penguatan Konektivitas untuk mendukung percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi adalah sebagai berikut: 1. Konektivitas Intra – Koridor Ekonomi a. meningkatkan dan membangun jalan lintas di dalam koridor; b. meningkatkan jalan akses lokal antara pusat-pusat pertumbuhan dengan fasilitas pendukung dan dengan wilayah belakangnya, termasuk wilayah-wilayah non koridor ekonomi; c. meningkatkan pelayanan angkutan udara dan penerbangan; d. pembangunan

jaringan

ekstension

backbone

hingga

ke

pusat

pertumbuhan dan pusat kegiatan utama; e. pemerataan akses infrastruktur hingga ke pusat pertumbuhan dan pusat kegiatan utama beserta penguatan jaringan backhaul; f. pengembangan jaringan broadband terutama fixed broadband; g. implementasi infrastruktur sharing termasuk untuk infrastruktur pasif (menara, pipa, tiang, right of way) dengan operator nontelekomunikasi;


60 h. penggunaan

green

technology

equipment

untuk

mendukung

penyediaan listrik di wilayah non komersial; i. pembangunan nasional/nusantara internet exchange di pusat-pusat pertumbuhan. 2. Konektivitas antar Koridor Ekonomi a. memperlancar arus pengiriman barang dan jasa secara efisien dan efektif antar-koridor ekonomi untuk daya saing regional dan global; b. menurunkan biaya logistik dan ekonomi biaya tinggi pengiriman barang dan jasa antar koridor ekonomi; c. penetapan dan peningkatan kapasitas beberapa pelabuhan dan bandara utama sebagai pusat koleksi dan

distribusi dengan

menerapkan manajemen logistik yang terintegrasi (integrated logistic port management); d. pengintegrasian

multi

moda

backbone

(serat

optik,

satelit,

microwave); e. penerapan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi perdagangan dan pengembangan sistem inaportnet pada pelabuhan regional Pada tataran regional (termasuk Kabupaten Malang) dan global terdapat perkembangan kerjasama lintas batas yang perlu diperhatikan terutama adalah komitmen kerjasama pembangunan di tingkat ASEAN dan APEC. Indonesia perlu mempersiapkan diri mencapai target integrasi bidang logistik ASEAN pada tahun 2013 dan integrasi pasar tunggal ASEAN tahun 2015, sedangkan dalam konteks global WTO perlu mempersiapkan diri menghadapi integrasi pasar bebas global tahun 2020. Mencermati ketertinggalan Indonesia saat ini, perkuatan konektivitas nasional akan memastikan terintegrasinya Sistem Logistik Nasional secara domestik, terhubungnya dengan pusat-pusat perekonomian regional, ASEAN dan dunia (global) dalam rangka meningkatkan daya saing nasional. Hal ini sangat penting dilakukan untuk memaksimalkan keuntungan dari keterhubungan regional dan global (regionally and globally connected). Salah satu dari upaya tersebut, perkuatan konektivitas nasional perlu diintegrasikan dengan perkembangan kerjasama pembangunan ditingkat ASEAN yang memiliki tujuan: 1. Memfasilitasi terbentuknya aglomerasi ekonomi dan integrasi jaringan produksi; 2. Penguatan perdagangan regional antar negara ASEAN; 3. Penguatan

daya

tarik

investasi

dan

pengurangan

kesenjangan

pembangunan antar anggota ASEAN dan antar ASEAN dengan negaranegara di dunia.


61 Upaya di atas dilakukan melalui penguatan jaringan infrastruktur, komunikasi dan pergerakan komoditas (barang, jasa dan informasi) secara efektif dan efisien. Hal ini merupakan bagian dari konektivitas internasional. Beberapa elemen-elemen utama penguatan konektivitas Kabupaten Malang terdiri dari: 1. Konektivitas Fisik (Physical Connectivity) a. transportasi; b. teknologi, informasi dan komunikasi; c. energi. 2. Konektivitas Kelembagaan (Institutional Connectivity) a. fasilitasi dan liberalisasi perdagangan; b. fasilitasi dan liberalisasi perdagangan, investasi dan jasa; c. kerjasama yang saling menguntungkan; d. kerjasama transportasi regional. 3. Konektivitas Sosial Budaya (People-to-People Connectivity) a. pendidikan dan budaya; b. pariwisata. C. Pengembangan Teknologi

Sumber

Daya

Manusia

dan

Ilmu

Pengetahuan

dan

Peningkatan kemampuan SDM dan Iptek Kabupaten Malang menjadi salah satu dari 3 (tiga) strategi utama pelaksanaan MP3EI. Hal ini dikarenakan pada era ekonomi berbasis pengetahuan, mesin pertumbuhan ekonomi sangat bergantung pada kapitalisasi hasil penemuan menjadi produk inovasi. Dalam konteks ini, peran sumber daya manusia yang berpendidikan menjadi kunci utama dalam mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan. Oleh karena itu, tujuan utama di dalam sistem pendidikan dan pelatihan untuk mendukung hal tersebut diatas haruslah bisa menciptakan sumber daya manusia yang mampu beradaptasi dengan cepat terhadap perkembangan sains dan teknologi. 1. Sumber Daya Manusia Sumber daya manusia yang produktif merupakan penggerak pertumbuhan ekonomi. Untuk menghasilkan tenaga kerja yang produktif, maka diperlukan pendidikan yang bermutu dan relevan dengan kebutuhan pembangunan. Dalam ekonomi yang semakin bergeser ke arah ekonomi berbasis pengetahuan, peran pendidikan tinggi sangat penting, antara lain untuk menghasilkan tenaga kerja yang unggul dan produktif yang semakin mampu menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dibutuhkan, untuk meningkatkan nilai tambah kegiatan ekonomi yang berkelanjutan. Pendidikan tinggi di sini terdiri dari program pendidikan akademik, program pendidikan vokasi serta program pendidikan profesi.


62 Gambar 4.8 Model Berbagi dan Integrasi Pendidikan Tinggi dan Menengah

Universitas Riset

Universitas Pengajaran/ Politeknik

Community College (ditiap kota/ibukota kabupaten)

SMA/SMK

Kebutuhan peningkatan Angka Partisipasi Kasar (APK) dalam jumlah besar dalam waktu cepat, membutuhkan model-model baru penglolaan pendidikan tinggi dan menengah, yang antara lain dengan membangun Community College di tiap kota/kabupaten dengan cara memperluas sekolah yang sudah ada. Melalui Community College, biaya pendidikan tinggi akan dapat ditekan karena peserta didik tidak harus terlalu jauh untuk bisa kuliah

Pengembangan program pendidikan akademik diarahkan pada penyelarasan bidang dan program studi dengan potensi pengembangan ekonomi di setiap koridor ekonomi. Program akademik harus menjadi jejaring yang mengisi dan mengembangkan rantai nilai tambah dari setiap komoditas atau sektor yang dikembangkan di setiap koridor ekonomi. Universitas pusat riset dikembangkan secara nasional sebagai bagian penting dari pusat inovasi nasional. Pengembangan universitas pusat riset didasarkan pada prinsip integrasi, resource sharing dan memanfaatkan teknologi informasi secara optimal. Program pendidikan vokasi didorong untuk menghasilkan lulusan yang terampil. Oleh karena itu, pengembangan program pendidikan vokasi harus disesuaikan dengan potensi di masing-masing koridor ekonomi. Di setiap kabupaten/kota minimal harus dikembangkan pendidikan tinggi setingkat akademi (community college) atau politeknik dengan bidangbidang yang sesuai dengan potensi di kabupaten tersebut. Pengembangan community college, yang menyelenggarakan program Diploma 1, Diploma 2 dan Diploma 3, diharapkan akan menghasilkan lulusan yang langsung dapat diserap oleh kegiatan ekonomi di pusat-pusat pertumbuhan ekonomi di setiap koridor ekonomi. Oleh karena itu, pengembangan community college dilakukan dengan secara bersama-sama antara pemerintah, dunia usaha dan universitas sebagai pengelola community college. Mutu community college dibina oleh politeknik yang dikembangkan di ibukota provinsi. Politeknik tersebut dikembangkan sesuai dengan potensi dan keunggulan setiap koridor ekonomi.


63 Selain pengembangan pendidikan tinggi, pengembangan sumber daya manusia juga dilakukan dengan pengembangan pendidikan Sekolah Menengah

Kejuruan

(SMK),

pengembangan

pelatihan

kerja

dan

pengembangan lembaga sertifikasi. 2. Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) Kemampuan suatu bangsa untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan sangat bergantung pada kemampuan bangsa tersebut dalam meningkatkan inovasi. Inovasi yang berbasis pada kapitalisasi produk riset teknologi akan memberi dampak langsung pada peningkatan produktivitas yang berkelanjutan yang pada akhirnya dapat mempercepat

pertumbuhan

ekonomi

suatu

bangsa.

Kemampuan

menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi menjadi modal dasar untuk dapat menghasilkan sebuah inovasi yang sangat bermanfaat untuk pengembangan ekonomi agar dapat bersaing secara global. Gambar 4.9 Usulan Inisiatif Inovasi 1% dari GDP per

7 Langkah Perbaikan

4 Wahana

7 Sasaran dari Visi

tahun

Inovasi

Percepatan

Indonesia 2025

pertumbuhan Ekonomi Untuk

menunjang

1. Sistem

program inovasi melalui

regulasi

skema

inovasi

747

diperlukan

insentif dan

dana R & D hingga 1%

penggunaan

dari

dalam negeri;

GDP

per

tahun

s/d 2014. dapat

tersebut

dilaksanakan

secara

bertahap

dengan

daya

dan

2. Industri kreatif;

industri

produk

3. Industri

berbasis

berhubungan

daya

dukung

Technology (S&T)

sumber

daya manusia;

dukung

3. Pembangunan

pemerintah. BUMN dan

pusat

partisipasi masyarakat.

mendukung IKM;

inovasi

4. Pembangunan

Park

dan

Industrial Park.

jumlah

HaKI dari penelitian dan

budaya

fleksibilitas

sesuai

yang

langsung dengan

pertumbuhan ekonomi; 2. Meningkatkan infrastruktur S&T Park berstandar internasional; 3. Mencapai

pusat-

pangan.

untuk

energi

swasembada obat-obatan, dan

air

berkesinambungan; klaster

inovasi daerah;

4. Meningkatkan produk

remunisasi

peneliti;

industri

ekspor kreatif

menjadi dua kali lipat; 5. Meningkatkan

6. Revitalisasi

jumlah-

jumlah produk unggulan

infrastruktur R & D; 7. Sistem dan manajemen pendanaan

1. Meningkatkan

kebutuhan dasar;

daerah Science &

perpindahan

5. Sistem

1. Industri

kualitas

2. Peningkatan

Peningkatan

dan

mendukung

riset

yang

mendukung inovasi.

dan nilai tambah industri dari berbagai daerah; 6. Mencapai produk

swasembada dan

industri

sistem

pertahanan.

transportasi dan ICT; 7. Mencapai

pertumbuhan

ekonomi

yang

berkesinambungan, kemakmuran merata memperkokoh NKRI.


yang dan

64 Untuk

mewujudkan

peningkatan

produktivitas,

maka

direkomendasikan usulan Inisiatif Inovasi 1-747 sebagai pendorong utama terjadinya proses transformasi sistem ekonomi berbasis inovasi melalui penguatan sistem pendidikan (human capital) dan kesiapan teknologi (technological readiness). Proses

transformasi

tersebut

memerlukan

input

pendanaan

Penelitian dan Pengembangan (R & D) sebesar 1 % (satu persen) dari GDP yang perlu terus ditingkatkan secara bertahap sampai dengan 3 % (tiga persen) GDP menuju 2025. Porsi pendanaan penelitan dan pengembangan tersebut

diatas,

berasal

dari

Pemerintah

maupun

dunia

usaha.

Pelaksanaannya dilakukan melalui 7 langkah perbaikan ekosistem inovasi, sedangkan

prosesnya

dilakukan

dengan

menggunakan

4

wahana

percepatan pertumbuhan ekonomi sebagai model penguatan aktor-aktor inovasi yang dikawal dengan ketat. Dengan demikian diharapkan 7 sasaran visi inovasi 2025 di bidang SDM dan Iptek akan dapat tercapai sehingga menjamin percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Seiring dengan kemajuan ekonomi dari faktor driven economy menuju ke innovation driven economy, diharapkan peran pemerintah di dalam pendanaan R & D akan semakin berkurang dan sebaliknya peran swasta semakin meningkat. Inisiatif pelaksanaan inovasi yang dapat mendukung keberhasilan implementasi MP3EI: a. Pengembangan Klaster Inovasi untuk Mendukung 6 (enam) Koridor Ekonomi. Pengembangan 6 (enam) koridor ekonomi harus diiringi dengan penguatan klaster inovasi sebagai centre of excellence dalam rangka mendukung peningkatan kemampuan berinovasi untuk meningkatkan daya saing. Pengembangan centre of excellence tersebut diharapkan terintegrasi dengan klaster-klaster industri; b. Revitalisasi PUSPIPTEK sebagai S & T Park Merevitalisasi PUSPIPTEK sebagai S & T Park bertujuan untuk melahirkan IKM/UKM berbasis inovasi dalam berbagai bidang strategis yang mampu mengoptimalkan interaksi dan pemanfaatan sumber daya universitas,

lembaga

menghasilkan

produk

litbang

dan

inovatif.

dunia Untuk

usaha menjaga

sehingga

dapat

keberlanjutan

pengelolaan S & T Park tersebut perlu dilakukan: 1) Menjadikan PUSPIPTEK sebagai Badan Layanan Umum (BLU) dengan manajemen profesional sehingga tercipta link antara bisnis dan riset;


65 2) Menjadikan PUSPIPTEK sebagai pusat unggulan riset berteknologi tinggi. c. Pembentukan Klaster Inovasi Daerah untuk Pemerataan Pertumbuhan MP3EI mendorong dan memberdayakan upaya masyarakat, pelaku usaha,

pemerintah

daerah

yang

sudah

memiliki

inisiatif

untuk

menumbuhkembangkan potensi inovasi pada beberapa produk dan program unggulan wilayah, antara lain: 1) Model pengembangan kawasan inovasi agroindustri di Gresik Utara Provinsi Jawa Timur; 2) Model pengembangan kawasan industri inovasi produk-produk hilir yang terintegrasi untuk pengembangan kelapa sawit, kakao dan perikanan; 3) Model pengembangan kawasan inovasi energi yang berbasis nonrenewable dan renewable energy di Provinsi Kalimantan Timur. d. Penguatan Aktor Inovasi Salah satu kunci keberhasilan pelaksanaan MP3EI tergantung pada upaya

cerdas

dan

efektif

para

aktor

inovasi

dari

unsur

akademisi/peneliti, dunia usaha/industri, masyarakat, legislator dan pemerintah. Beberapa pemikiran berikut harus diupayakan dalam perencanaan dan pemanfaatan secara cerdas potensi anak bangsa dalam rangka membangun Indonesia maju dan bermartabat, antara lain: 1) Menciptakan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi, berkepribadian

luhur,

berharkat

dan

bermartabat

melalui

pendidikan sains teknologi, pranata sosial dan humaniora yang berkualitas; 2) Optimalisasi sumber daya manusia berpendidikan S2 dan S3 yang telah ada dan menambah 7.000-10.000 Ph.D di bidang sains dan teknologi secara bertahap dan terencana sampai tahun 2014; 3) Pengadaan laboratorium berstandar international baik di bidang ilmu-ilmu dasar maupun terapan di perguruan tinggi, lembaga litbang LPK dan LPNK serta pusat riset swasta, untuk kepentingan kemakmuran bangsa; 4) Kerjasama

internasional

yang

mendorong

pemahaman

dan

penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi serta pemanfaatan berbagai best practices yang sudah dikembangkan di berbagai negara. 3. Memperkuat Operasionalisasi Sistem Inovasi Nasional Pengembangan inovasi produk suatu invensi melibatkan 3 pelaku utama dalam sistem inovasi nasional yaitu:


66 a. Pemerintah sebagai regulator, fasilitator dan katalisator; b. Pelaku usaha/industri sebagai pengguna hasil invensi; c. Lembaga-lembaga penelitian dan perguruan tinggi sebagai penghasil produk invensi. Kolaborasi ketiga pelaku utama tersebut sangat penting dan diperlukan untuk berkembangnya produk-produk inovasi sesuai dengan kebutuhan. Dalam

rangka

pengembangan

inovasi,

Pemerintah

akan

memberikan: a. Insentif fiskal kepada dunia usaha (swasta, BUMN) yang melakukan inovasi dan perusahaan asing yang menggunakan teknologi dalam negeri atau mentransfer teknologi dari luar negeri ke Indonesia; b. Dana penelitian kepada pelaku inovasi dengan syarat bahwa (a) produk inovasi sesuai dengan kebutuhan atau minat pihak industri; (b) produk inovasi tersebut sudah terbukti dapat meningkatkan produktivitas pihak industri yang bersangkutan (return of investment yang jelas). Persyaratan ini menjadi penting bagi pengembangan inovasi secara nasional. Pihak industri diminta untuk menjadi penggerak utama inovasi dengan memberikan informasi state of the art kebutuhan invensi teknologi yang memiliki nilai pasar yang baik.


BAB V KEBUTUHAN INFRASTRUKTUR PENUNJANG MP3EI Kebijakan-kebijakan yang diambil dalam rangka mengimplementasikan agenda pembangunan kedepan diperlukan strategi yang salah satunya untuk penyediaan infrastruktur pendukung MP3EI melalui peningkatan ketersediaan dan kualitas infrastruktur; strategi diarahkan melalui pemeliharaan dan pembangunan baru sarana kebinamargaan, pengairan, keciptakaryaan dan tata ruang serta permukiman dengan mengutamakan infrastruktur yang secara langsung mendukung perekonomian yaitu peningkatan produksi dan ketahanan pangan, pengembangan industri, lokasi dan paket wisata, serta desa tertinggal dan sentra kemiskinan. Selain daripada itu dalam rangka mendukung pemanfaatan ruang secara lebih optimal akan ditetapkan ruang terbuka hijau, kawasan industri dan kawasan khusus lainnya. Berkaitan dengan penyediaan infrastruktur strategis seperti jalan tol Pandaan–Malang, Jalan Lintas Selatan Jawa Timur, Bandar Udara Abd. Saleh, Pelabuhan Umum Nusantara Sendang Biru dalam 5 tahun ke depan terus akan didorong pembangunannya; khusus untuk transportasi akan dilakukan penataan ulang manajemen transportasi sesuai dengan trend kebutuhan setelah berfungsinya infrastruktur strategis tersebut seperti jalan-jalan sirip dan jalan antar kota kecamatan di wilayah Malang Raya termasuk kawasan-kawasan permukiman dimana wilayah Kabupaten Malang merupakan wilayah tampungan bagi kota Malang dan kota Batu. Untuk percepatan pembangunan prasarana perdesaan dilakukan kemitraan bersama pemerintahan desa dan masyarakat dalam bentuk: 1. Mengendalikan arahan perencanaan tata ruang, selektif dalam pemberian ijin industri yang rawan pencemaran, penghutanan/penghijauan lahan kritis dan pembuatan mitigasi bencana untuk antisipasi dini, dengan rincian: a. Mengarahkan pembangunan kehutanan pada 1) Memperbaiki sistem pengelolaan

hutan

termasuk

meningkatkan

pengawasan

dan

penegakan hukumnya dan 2) Mengefektifkan sumber daya yang tersedia dalam pengelolaan hutan; b. Mengarahkan pembangunan kelautan pada 1) Membangun sistem pengendalian dan pengawasan dalam pengelolaan sumber daya pesisir dan laut, yang disertai dengan penegakan hukum yang ketat, 2) Meningkatkan upaya konservasi pesisir dan laut serta merehabilitasi ekosistem

yang

rusak

seperti

mangrove

dan

terumbu

karang,

3) Mengendalikan pencemaran dan perusakan lingkungan hidup di wilayah pesisir, laut dan perairan tawar dan 4) Menggiatkan kemitraan untuk meningkatkan peran aktif masyarakat dan swasta dalam pengelolaan sumber daya pesisir dan laut;


68 c. Mengarahkan

pembangunan

lingkungan

hidup

pada

1) Mengarusutamakan (mainstreaming) prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan ke seluruh bidang pembangunan, 2) Meningkatkan koordinasi pengelolaan lingkungan hidup, 3) Meningkatkan upaya penegakan hukum secara konsisten kepada pencemar lingkungan, 4) Meningkatkan kapasitas lembaga pengelola lingkungan hidup, dan 5) Membangun kesadaran masyarakat agar peduli pada isu lingkungan hidup dan berperan aktif sebagai kontrol sosial dalam memantau kualitas lingkungan hidup; d. Kerjasama

lintas

wilayah

dalam

penanganan

kawasan

lindung,

kawasan budidaya dan pemanfaatan struktur ruang yang berbatasan; 2. Membangun dan memelihara infrastuktur perhubungan, kebinamargaan, pengairan,

keciptakaryaan

atau

permukiman,

energi

dengan

memprioritaskan untuk kepentingan mendorong perekonomian pariwisata dan pengentasan kemiskinan, dengan rincian: a. Menangani seluruh ruas jalan dangan mengutamakan pemeliharaan rutin dan berkala; b. Meningkatkan daya dukung dan kapasitas jalan dan jembatan untuk mengantisipasi pertumbuhan lalu lintas; c. Membangun sistim jaringan jalan yang mendukung kawasan strategis potensial; d. Meningkatkan sikap profesionalisme dan kemandirian institusi dan sumber daya manusia bidang penyelenggaraan prasarana jalan; e. Meningkatkan peran serta aktif masyarakat dan swasta untuk pembiayaan pembangunan prasarana jalan; f.

Mengelola sumber daya air yang dilaksanakan dengan memperhatikan keserasian antara konservasi dan pendayagunaan, antara hulu dan hilir, antara pemanfaatan air permukaan dan air tanah, antara pengelolaan demand dan pengelolaan supply, serta antara pemenuhan kepentingan jangka pendek dan kepentingan jangka panjang;

g. Mendayagunakan sumber daya air untuk pemenuhan kebutuhan air irigasi pada 5 tahun ke depan difokuskan pada upaya peningkatan fungsi jaringan irigasi yang sudah dibangun tapi belum berfungsi, rehabilitasi pada areal irigasi berfungsi yang mengalami kerusakan, dan peningkatan kinerja operasi dan pemeliharaan; h. Mendayagunakan sumber daya air untuk pemenuhan kebutuhan air baku diprioritaskan pada pemenuhan kebutuhan pokok rumah tangga terutama di wilayah rawan defisit air, wilayah tertinggal, dan wilayah strategis;


69 i.

Mengembangkan dan mengelola sumber daya air dan penataan kelembagaan melalui pengaturan kembali kewenangan dan tanggung jawab masing-masing pemangku kepentingan;

j.

Menata dan memperkuat sistem pengolahan data dan informasi sumber daya air dilakukan secara terencana dan dikelola secara berkesinambungan sehingga tercipta basis data yang dapat dijadikan dasar acuan perencanaan pengembangan dan pengelolaan sumber daya air;

k. Memantapkan rencana detail tata ruang kota, kecamatan dan kawasan strategis; l.

Menyelesaikan

pembangunan

gedung

perkantoran

dan

sarana

prasarana pemerintahan terutama di Ibukota Kepanjen; m. Memberikan dukungan pada Gerakan Nasional Pembangunan Sejuta Rumah (GNPSR) melalui penyediaan hunian rumah sederhana sehat, rumah susun sewa dengan melibatkan semua stakeholders; n. Memberikan dorongan pada pembangunan perumahan yang bertumpu pada kemandirian (swadaya) kelompok masyarakat; o. Menciptakan pola subsidi baru pembangunan perumahan yang tepat sasaran; p. Meningkatkan pemahaman peraturan jasa konstruksi dan pembinaan teknis pengelolaan/pembangunan gedung negara; q. Mengembangkan

teknologi

pembangunan

bidang

perumahan

permukiman; r.

Meningkatkan peran serta seluruh stakeholder dalam upaya mencapai sasaran target cakupan pelayanan air minum di perkotaan dan perdesaan;

s. Menunjang pelaksanaan pengendalian kebocoran air minum; t.

Mendorong terbentuknya regionalisasi pengelolaan air minum;

u. Meningkatkan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah di perkotaan dan perdesaan; v. Meningkatkan

peran

serta

dan

kemampuan

masyarakat

dalam

pelestarian sumber air serta dalam pemeliharaan dan pengelolaan sarana air minum dan air limbah; w. Mendorong upaya realisasi pembangunan dan pengelolaan sarana air minum dan air limbah dengan mitra usaha swasta; x. Mendorong terwujudnya sistem pembuangan air limbah terpusat terutama di perkotaan; y. Meningkatkan cakupan pelayanan prasarana sanitasi di perdesaan; z. Meningkatkan peran serta seluruh stakeholder dalam sasaran pembangunan persampahan dengan prinsip 3R;


mencapai

70 aa. Meningkatkan upaya realisasi pembangunan dan pengelolaan sampah dengan mitra usaha swasta; bb. Meningkatkan

peran

serta

dan

kemampuan

masyarakat

dalam

pengelolaan dan pemeliharaan sarana persampahan dan drainase serta peningkatan kesadaran berperilaku hidup dan sehat (PHBS); cc. Mengarahkan kebijakan pembangunan energi pada pemerataan dan pemenuhan distribusi energi yang tepat dan efisien khususnya pada bagian hilir, serta pengembangan dan pemanfaatan potensi energi baru terbarukan. A. Pengembangan Kawasan Perkotaan Malang Kota Malang sebagai Kota Besar menunjukkan adanya penyatuan antar Kota Malang dengan sekitarnya, terutama pada kecamatan Singosari, Lawang, Karangploso, Dau, Wagir, Pakisaji, Tajinan, Tumpang, Turen, Bululawang, dan Pakis.

Perkembangan

selanjutnya

menunjukkan

adanya

perkembangan

kawasan yang linier dan memusat pada kawasan perkotaan kecamatan ternyata menunjukan adanya penyatuan antara Malang - Kepanjen, Malang Bululawang - Gondanglegi, Malang - Bululawang - Turen, Malang - Pakis Tumpang dan Malang - Batu. Secara keseluruhan pola ini menunjukkan adanya inti pengembangan dan pusat pelayanan sekitar yang menyatu menjadi Perkotaan Malang dan secara keseluruhan jumlah penduduk Perkotaan Malang pada tahun 2006 telah mencapai 1.174.726 jiwa. Perkembangan ini menjadikan Kota Malang dan sekitarnya akan berkembang menjadi Kawasan Perkotaan Malang. Perkembangan kawasan tersebut memiliki inti di Kota Malang dan sebagai satelit utama adalah : Kota Batu, Perkotaan Lawang, Perkotaan Tumpang, Perkotaan Turen dan Perkotaan Kepanjen. Perkotaan Kecamatan lain di sekitar Malang akan menjadi pusat kegiatan skala kecamatan. Jumlah penduduk untuk masing-masing kota/perkotaan tersebut, yaitu: 1. Kota Malang

=

780.863 Jiwa

2. Kota Batu

=

166.948 Jiwa

3. Perkotaan Kepanjen

=

93.046 Jiwa

4. Perkotaan Lawang

=

54.446 Jiwa

5. Perkotaan Tumpang

=

38.051 Jiwa

6. Perkotaan Turen

=

40.922 Jiwa

Dalam pengembangan Kawasan Perkotaan Malang ini memiliki fungsi antara kawasan inti (Kota Malang) dengan perkotaan satelitnya yang harus diemban adalah sebagai berikut :


71 1. Kota

Malang,

perdagangan

memiliki dan

jasa,

fungsi

sebagai

industri,

pusat

pendidikan

pemerintahan

dan

pusat

kota,

pelayanan

pariwisata; 2. Kota Batu, memiliki fungsi sebagai pusat hortikultura, kegiatan pariwisata dan permukiman); 3. Perkotaan

Kepanjen,

memiliki

fungsi

sebagai

pusat

pemerintahan

Kabupaten Malang, kesehatan, olahraga dan kesenian, pendidikan dan permukiman; 4. Perkotaan Lawang, memiliki fungsi sebagai industri dan permukiman; 5. Perkotaan Tumpang, memiliki fungsi sebagai pusat permukiman dan akomodasi wisata; serta 6. Perkotaan Turen, memiliki fungsi sebagai industri, dan kesehatan. Pengembangan Kawasan Perkotaan Malang ini akan ditunjang oleh adanya perjalanan ulang-alik yang besar, sehingga perlu didukung oleh sistem prasarana yang memadai, khususnya dalam bentuk angkutan massal. Sistem angkutan massal yang diperlukan untuk ini adalah : 1. Pengembangan Bus Metro Pengembangan bus metro ini merupakan pengembangan angkutan antara perkotaan satelit dengan perkotaan inti dengan jalur:

Lawang - Singosari

- Malang - Pakisaji - Kepanjen - Karangkates; Batu - Dau - Malang - Pakis Tumpang; Malang - Bululawang - Turen; 2. Pengembangan Kereta Komuter Pengembangan kereta komuter ini dengan mengunakan jalur yang ada, yakni menggunakan jalur : Lawang - Singosari- Kota Malang - Pakisaji Kepanjen. Kereta komuter ini merupakan hal yang positif dalam rangka mengurangi tingkat kemacetan dan kepadatan penumpang angkutan kota yang ada


72 Gambar 5.1 Rencana Pengembangan Kawasan Perkotaan Malang

Kawasan Perkotaan Malang


73 B. Rencana Sistem Jaringan Prasarana Wilayah Sistem jaringan prasarana wilayah yang akan dibahas ini sangat erat kaitannya dengan pembentukan struktur ruang wilayah Kabupaten Malang yang utuh antara pusat kegiatan dan infrastruktur yang menunjang dan dibutuhkan. Dalam sistem jaringan prasarana ini, yang dibahas bukan hanya dalam lingkup kabupaten, namun salah satunya sangat terkait dengan sistem Nasional dan Provinsi. Sistem jaringan prasarana wilayah Kabupaten Malang meliputi sistem jaringan transportasi, sistem jaringan energi dan kelistrikan, sistem jaringan telekomunikasi, dan sistem jaringan sumber daya air, dan prasarana lingkungan. Secara keseluruhan pengembangan prasarana ini akan mendukung struktur dan pola ruang di masa yang akan datang. 1. Rencana Pengembangan Sistem Jaringan Prasarana Transportasi Sistem jaringan transportasi di Kabupaten Malang lebih didominasi oleh transportasi darat terutama jalan raya dan sebagian kereta api, sedangkan untuk transportasi laut saat ini hanya sebatas prasarana penangkapan ikan akan tetapi akan dikembangkan pelabuhan laut yang melayani pelayaran nasional maupun internasional. Transportasi udara di masa

mendatang

akan

ditingkatkan

melalui

peningkatan

frekuensi

penerbangan, pembuatan jalur penerbangan baru, dan pengembangan inter koneksi antar kota di Indonesia. a. Transportasi Darat Berdasarkan arahan pengembangan struktur ruang, arahan pengembangan transportasi darat di Kabupaten Malang meliputi jaringan jalan, terminal, arahan pengembangan angkutan massal, dan kereta api. b. Jalan Kondisi perkerasan jalan di Kabupaten Malang secara umum dapat dikatakan cukup baik. Perkerasan jalan menuju tempat-tempat penting dan daerah tujuan utama di Kabupaten Malang hampir seluruhnya diperkeras aspal, yakni 95 % dengan perkerasan aspal, serta 5 % dengan perkerasan kerikil dan makadam. c. Jalan Tol Berdasarkan pada Peraturan Daerah nomor 3 tahun 2010 tentang RTRW disebutkan bahwa akan dikembangkan jalan bebas hambatan antar kota yaitu jalan tol Gempol – Pandaan, jalan tol Pandaan – Malang yang merupakan perpanjangan jalan tol Surabaya – Gempol diteruskan ke jalan tol Pandaan – Malang dengan jalur yang akan direncanakan melalui jalan tol Pandaan – Purwodadi – Lawang – Singosari – Pakis – Kepanjen.


74 Jalan tol ini memiliki hubungan dengan Perkotaan Malang yang berhubungan dengan Terminal Arjosari dan Stasiun Kota Baru. Rencana jalan ini akan melalui bagian Timur dari jalan arteri primer yang ada pada saat ini. Gerbang tol direncanakan di Kecamatan Lawang dan Kecamatan Singosari yang berhubungan dengan jalan kolektor primer menuju ke arah Batu, serta akhiran tol di Kecamatan Kepanjen. Status jalan tol ini adalah sebagai Jalan Nasional. d. Jalan Arteri Primer Jalan arteri primer merupakan jalan yang menghubungkan secara berdaya guna antar pusat kegiatan nasional atau antar pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan wilayah. Jalan arteri primer ini juga melayani angkutan utama yang merupakan tulangpunggung transportasi nasional yang menghubungkan pintu gerbang utama (pelabuhan utama dan/atau bandar udara kelas utama). Rencana pengembangan jalan arteri primer ini memiliki status Jalan Nasional di Kabupaten Malang adalah : 1) Jalan yang menghubungkan antara Surabaya dan Kota Malang, yaitu ruas jalan yang melalui Surabaya - Pandaan - Lawang Singosari - Kota Malang - Kepanjen - Blitar; 2) Jalan Lintas Selatan (JLS) sebagai jalan arteri primer dengan status jalan

nasional

di

Kabupaten

Malang

yang

merupakan

jalan

penghubung bagian Selatan Pulau Jawa, dan di Kabupaten Malang melalui: Kabupaten Blitar - Kecamatan Donomulyo (Desa Sumberoto - Desa Purwodadi - Desa Mentaraman - Desa Kedungsalam - Desa Banjarejo - Desa Tulungrejo) - Kecamatan Bantur (Desa Bandungrejo - Desa Sumberbening-Desa Srigonco) - Kecamatan Gedangan (Desa Tumpakrejo - Desa Sidodadi - Desa Sindurejo - Desa Gajahrejo) Kecamatan Sumbermanjing Wetan (Desa Sitiarjo - Desa TambakrejoDesa Tambakasri) - Kecamatan Dampit (Desa Sukodono - Desa Srimulyo) - Kecamatan Tirtoyudo (Desa Sumbertangkil) - Kecamatan Ampelgading (Desa Lebakharjo) - Kabupaten Lumajang. e. Jalan Kolektor Primer Jalan kolektor primer 1 adalah jalan kolektor primer yang menghubungkan antar Ibukota Provinsi

(PKW dengan PKW); Jalan

Kolektor primer 2 adalah jalan kolektor primer yang menghubungkan Ibukota Provinsi (PKW) dengan Ibukota Kabupaten/Kota (PKL); serta Jalan

Kolektor

Primer

3

adalah

jalan

kolektor

primer

yang

menghubungkan antar Ibukota Kabupaten/Kota (PKL dengan PKL). Arahan pengembangan jalan lokal primer yang termasuk status Jalan Kabupaten di wilayah Kabupaten Malang, dan pengelolaannya menjadi wewenang Pemerintah Kabupaten Malang adalah:


75 1)

Jaringan jalan yang menghubungkan antara: Kepanjen - Ngajum Wagir - Dau - Pujon - Ngantang - Kasembon (tidak melalui Kota Malang dan Kota Batu). Jalan ini juga dikenal sebagai jalan Lingkar Barat, dengan peran utama mengurangi kepadatan lalu-lintas antara Malang - Kepanjen;

2)

Jaringan jalan yang menuju wisata Gunung Bromo dengan melewati desa-desa di Kecamatan Poncokusumo yaitu melewati Poncokusumo - Ngadas - Jemplang;

3)

Jaringan jalan antara Karangploso - Kota Batu yaitu dari Pendem menuju Songgoriti;

4)

Jaringan jalan yang melewati Desa Sidorahayu di Kecamatan Wagir - Desa Petungsewu di Kecamatan Dau - Kota Malang;

5)

Jaringan jalan yang menghubungkan antara

Kepanjen - Pagak -

Donomulyo - Bantur - Gedangan - Kalipare; 6)

Jaringan jalan yang menghubungkan antara Kota Malang

-

Tajinan -Tumpang; 7)

Jaringan jalan yang menghubungkan antara Bululawang (Desa Krebet) - Wajak;

8)

Jaringan jalan yang menghubungkan Ngajum - Gunung Kawi;

9)

Jaringan jalan yang menghubungkan antara Sumberpucung Kalipare - Donomulyo - Pagak (Pantai Ngliyep) - Kepanjen;

10) Jaringan jalan yang menghubungkan Desa Dengkol di Kecamatan Singosari - Jabung - Kota Malang; 11) Jaringan

jalan

yang

menghubungkan

Kota

Malang

-

Desa

Kedungrejo di Kecamatan Pakis - Tumpang; 12) Jaringan jalan yang menghubungkan Kota Malang dengan Desa Kidal di Tumpang; 13) Jaringan jalan yang menghubungkan Kepanjen - Bululawang melalui Krebet; 14) Jaringan jalan dari Tirtoyudo ke arah Pantai Sipelot (hal ini direncanakan untuk mengantisipasi peningkatan arus lalu lintas sehubungan dengan rencana pengembangan Tempat Pelelangan Ikan di Pantai Sipelot; serta 15) Jalan-jalan utama yang menghubungkan antara JLS dengan daya tarik wisata di pantai Selatan Kabupaten Malang; 16) Diluar jalan lokal primer seperti dimaksud juga direncanakan jalan lokal primer yang berfungsi juga sebagai jalan tembus strategis dan jalan penghubung lainnya. Pengembangan jalan ini bertujuan menghubungkan antar kecamatan sehingga dapat meningkatkan atau membuka akses wilayah lingkar Malang dengan Kota Malang atau dengan kabupaten lainnya. Beberapa jaringan jalan tersebut antara lain adalah :


76 a) Jalan tembus yang menghubungkan Kabupaten Malang dengan Kabupaten Pasuruan, yaitu melewati Jabung - Nongkojajar (Pasuruan); Kabupaten Malang dengan Kabupaten Blitar`di bagian Barat, yakni dari Ngantang - Wlingi (Kabupaten Blitar) dan Kromengan – Ngegok (Kabupaten) Blitar; dan b) Jaringan jalan yang menghubungkan antara Singosari – Jabung – Pakis. Gambar 5.2 Rencana Pengembangan Jaringan Jalan


77 f.

Terminal Pada dasarnya terminal berfungsi sebagai tempat persinggahan kendaraan/angkutan umum yang juga berfungsi mengatur pergerakan orang dan barang. Hingga tahun 2006 terdapat 7 terminal di Kabupaten Malang yaitu yang berada di Kecamatan Kepanjen sebanyak 2 terminal, dan sisanya terdapat di Kecamatan Gondanglegi, Dampit, Singosari, Turen dan Tumpang, dengan tipe dan luas terminal yang beragam. Arahan pengembangan terminal di Kabupaten Malang adalah sebagai berikut: a. Memperbaiki dan meningkatkan pelayanan terminal di Gondanglegi, Dampit, Singosari, dan Tumpang; b. Rencana pemindahan dan peningkatan APK (Areal Pangkalan Kendaraan) menjadi terminal tipe C di Desa Talok Kecamatan Turen; c. Rencana pemindahan dan peningkatan terminal tipe C Talangagung menjadi terminal tipe B di Desa Ngadilangkung di Kecamatan Kepanjen; serta d. Peningkatan infrastruktur pendukung dan pelayanan terminal yang memadai.

g. Kereta Api Dalam

Undang-Undang

Perkeretaapian,

dijelaskan

Nomor

23

bahwa

Tahun

yang

2007

tentang

dimaksud

dengan

perkeretaapian adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan sarana, prasarana dan fasilitas penunjang kereta api untuk penyelenggaraan angkutan kereta api yang disusun dalam satu sistem. Sarana kereta api adalah segala sesuatu yang dapat bergerak di atas jalan rel. Prasarana kereta api adalah jalur dan stasiun kereta api termasuk fasilitas yang diperlukan agar sarana kereta api dapat dioperasikan. Sedangkan fasilitas penunjang kereta api adalah segala sesuatu yang melengkapi

penyelenggaraan

angkutan

kereta

api

yang

dapat

memberikan kemudahan serta kenyamanan bagi pengguna jasa kereta api. Sistem pergerakan transportasi kereta api di Kabupaten Malang digunakan untuk melayani pergerakan yang menghubungkan antara Kabupaten Blitar - Malang - Surabaya, Kabupaten/Kota Malang Jakarta

melalui

Kabupaten

Blitar.

Selain

itu,

transportasi

perkeretaapian mempunyai potensi yang cukup besar untuk angkutan barang. Angkutan barang juga berpengaruh positif terhadap moda jalan dengan cara mengurangi beban lalu lintas angkutan jalan. Untuk meningkatkan Kabupaten

peran

Malang

perkeretaapian perlu

dalam

dikembangkan

angkutan dry

port

barang di

di

Lawang,

pembangunan terminal barang, serta konservasi dan revitalisasi rel mati.


78 Selain

pengembangan

upaya-upaya

di

atas

rencana

pengembangan jalur perkeretaapian juga mengembangkan jalur kereta api ganda (double track) di Kecamatan Lawang - Singosari - Kota Malang - Pakisaji -Kepanjen. Serta

adanya

pengembangan

kereta

komuter

dengan

mengunakan jalur yang ada, yakni menggunakan jalur : Lawang Singosari- Kota Malang - Pakisaji - Kepanjen - Sumberpucung (Karangkates). Dalam

Undang-Undang

Nomor

23

Tahun

2007

tentang

Perkeretaapian dijelaskan bahwa untuk kelancaran dan keselamatan pengoperasian

kereta

api,

pemerintah

menetapkan

pengaturan

mengenai jalur kereta api yang meliputi daerah manfaat jalan, daerah milik jalan dan daerah pengawasan jalan termasuk bagian bawahnya serta ruang bebas di atasnya. Hal ini berarti badan penyelenggara dalam memanfaatkan jalur tersebut tidak boleh mengakibatkan terganggunya penyelenggaraan angkutan kereta api. Agar masyarakat luas mengetahui batas jalur kereta api, maka badan penyelenggara wajib menempatkan tanda atau patok batas-batas jalur kereta api. Dalam ketentuan ini, yang dimaksud dengan daerah manfaat jalan kereta api adalah jalan rel beserta tanah di kiri dan kanannya yang dipergunakan untuk konstruksi jalan rel. Daerah milik jalan kereta api yaitu daerah manfaat jalan kereta api beserta tanah di kiri dan kanannya yang dipergunakan untuk pengamanan konstruksi. Adapun untuk ketentuan-ketentuan tentang sepanjang jalan kereta api sebagai usaha perlindungan terhadap jaringan jalan tersebut dimana lahan yang termasuk jalan kereta api menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian adalah: a. Ruang Manfaat Jalur (Rumaja) Kereta Api Lebar ruang manfaat jalur kereta api adalah ruang yang digunakan untuk konstruksi jalan rel dan fasilitas operasi sesuai dengan jenis jalurnya, antara lain jalur tunggal, jalur ganda, jembatan dan terowongan.

Lahan

selebar

ini

merupakan

ruang

bebas

dari

bangunan dan merupakan ruang bebas pandang kereta api, untuk mengakomodasikan badan kereta api dan perlengkapan lalu lintas kereta api. Ruang ini hanya diisi perlengkapan kegiatan lalu-lintas kereta

api

yaitu

kabel-kabel

sinyal,

telegram

dan

telepon.

Perlengkapan ini sangat penting bagi kelancaran terselenggaranya perlengkapan

tersebut

terganggu,

keselamatan perjalanan kereta api.


maka

akan

membahayakan

79 b. Ruang Milik Jalur (Rumija) Kereta Api Ruang milik jalur kereta api sepanjang 6 meter dari sisi kanan dan sisi kiri Ruang Manfaat Jalur rel kereta api, termasuk dalam daerah bebas pandang. Kecelakaan kereta api bisa disebabkan kesulitan masinis untuk mendukung kegiatan manusia, kapan akan lewat dan sebagainya. Lahan damija ini digunakan untuk memperlancar perjalanan kereta api dari gangguan seperti longsor, kendaraan lain yang melintas dan gangguan lainnya. 2. Rencana Pengembangan Angkutan Massal Perkotaan Sehubungan dengan pengembangan Kawasan Perkotaan Malang, maka diperlukan pengembangan angkutan massal menggunakan bus metropolitan dan kereta api komuter. Pengembangan angkutan massal ini melayani : 1. Jalur angkutan komuter dengan rute melalui Kecamatan Lawang Kecamatan Singosari - Kota Malang - Kecamatan Pakisaji - Kecamatan Kepanjen - Kecamatan Sumberpucung (Karangkates); 2. Jalur angkutan bus metro dengan rute melalui : a. Kecamatan Lawang - Kecamatan Singosari - Kota Malang Kecamatan

Pakisaji

-

Kecamatan

Kepanjen

-

Kecamatan

Sumberpucung (Karangkates); b. Kota Batu - Kecamatan Dau - Kota Malang - Kecamatan Pakis Kecamatan Tumpang; serta c. Kota Malang - Kecamatan Bululawang - Kecamatan Turen.


80 Gambar 5.3 Rencana Pengembangan Jalur Angkutan Massal.


81 Gambar 5.4 Rencana Pengembangan Jaringan Jalan

3. Rencana Pengembangan Transportasi Laut Kabupaten transportasi

laut

pengembangan

Malang

hingga

sebagai

transportasi

saat

penunjang laut

ini

belum

akses

memiliki

penduduk.

dikonsentrasikan

pada

sarana Arahan Kawasan

Sendangbiru yaitu untuk berbagai kegiatan tertentu yaitu: a. Pengembangan pelabuhan umum di Pantai Tamban dan perkotaan yang besar, maka pada lokasi ini dapat dikembangkan sebagai permukiman, industri, perdagangan dan jasa, pergudangan, dan pelabuhan;


82 b. Pengembangan

kawasan

pelabuhan

umum

dan

internasional di

Kecamatan Sumbermanjing Wetan; c. Pengembangan pusat perikanan skala nasional; serta d. Arahan jalur pelayaran selain tetap mendukung tranportasi wisata untuk mengelilingi Pulau Sempu, juga menghubungkan ke berbagai pusat perikanan nusantara yaitu ke Muncar, Banyuwangi, khususnya untuk kegiatan perhubungan antar pulau dan negara. Rencana pengembangan pelabuhan khusus dilaksanakan sesuai kebutuhan dengan mengikuti rencana tata ruang. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Gambar 5.5 Rencana Pengembangan Transportasi Laut. 4. Rencana Pengembangan Transportasi Udara Transportasi udara yang ada di Kabupaten Malang yaitu Bandara Abdulrahman Saleh ditetapkan sebagai bandara pusat penyebaran tersier yaitu bandara udara yang berfungsi atau berpotensi sebagai simpul transportasi yang melayani skala kabupaten atau beberapa kecamatan. Bandara Abdulrahman Saleh yang saat ini digunakan juga untuk kepentingan militer dan komersial. Adapun

jalur

penerbangan

komersial

yang

ada

di

Bandara

Abdulrahman Saleh melayani jalur antara lain: Malang - Jakarta, Malang Denpasar,

Malang

-

Balikpapan/Sampit.

Dan

diharapkan

dengan

dibukanya 3 rute penerbangan ini dapat menstimulan adanya link pembukaan rute perjalanan domestik baru, seperti pada rute sebagai berikut: a. Rute Malang - Jakarta Rute perjalanan ini diharapkan dapat menstimulan penambahan rute domestik menuju Indonesia bagian Barat. b. Rute Malang - Denpasar Rute perjalanan ini diharapkan dapat menstimulan penambahan rute domestik menuju Indoesia bagian Timur. c. Rute Malang - Balikpapan Rute perjalanan ini diharapkan dapat menstimulan penambahan rute domestik menuju Indoesia bagian Utara. Kawasan

pengaruh

adanya

bandara

memerlukan

penataan

terutama dalam upaya mengurangi dampak negatif yang ditimbulkan. Peningkatan kondisi landasan pacu berupa pemanjangan landasan pacu sebesar 300 - 500 meter diperlukan untuk meningkatkan jenis pesawat yang mampu mendarat, yakni dirahkan untuk pesawat jenis Air Bus dan Boeing 737 seri di atas 200. Selanjutnya terkait dengan adanya Bandara Abdulrahman Saleh diperlukan penataan kawasan disekitarnya khususnya terkait dengan jenis penggunaan tanah, intensitas penggunaan dan


83 ketinggian bangunan. Untuk keselamatan penerbangan diperlukan ruang bebas hambatan dalam bentuk bidang kerucut disekeliling landasan pacu yang berfungsi sebagai areal/ ruang manuver pesawat, dan bidang transisi sepanjang 4000 meter dari ujung landasan pacu yang diperlukan untuk keselamatan pesawat saat lepas landas (take off), mendarat (landing). Arahan

pengembangan

bandara

perlu

didukung

dengan

penambahan sarana dan prasarana pendukung serta diharapkan ada timbal balik pelayanan, misalnya dengan keberadaan Jalan Lintas Selatan, Jalan Tol Lawang-Singosari dan peningkatan jalan lainnya. Lebih jelasnya dapat dilihat pada Gambar 5.6 yaitu Rencana Pengembangan Transportasi Udara dan Gambar 5.7 Rencana Pembagian Zona Bandara Abdulrahman Saleh. Gambar 5.5 Rencana Pengembangan Transportasi Laut.

Rencana Pelabuhan Umum Sendang Biru


84 Gambar 5.6 Rencana Pengembangan Transportasi Udara


85 Gambar 5.7 Rencana Pembagian Zona Bandara Abdulrahman Saleh


86 5. Rencana Pengembangan BTS Sistem prasarana telematika adalah perangkat komunikasi dan pertukaran

informasi

yang

dikembangkan

untuk

tujuan-tujuan

pengambilan keputusan di ranah publik ataupun privat. Prasarana telematika yang akan dikembangkan di Kabupaten Malang meliputi sistem kabel, sistem seluler, dan sistem satelit. Penggunaan prasarana

fasilitas

telekomunikasi

telematika

dan

oleh

informatika.

masyarakat

Rencana

meliputi

pengembangan

prasarana telematika diarahkan pada peningkatan jangkauan pelayanan dan kemudahan mendapatkannya. Dalam hal ini, penyediaan tower BTS (Base

Transceiver

Station)

sangat

penting

menjangkau

ke

pelosok

perdesaan sebagai prasarana pendukung. Dengan semakin berkembangnya teknologi, untuk peningkatan kebutuhan dan pelayanan masyarakat perlu dilakukan peningkatan jumlah dan mutu telematika pada tiap wilayah, yaitu : a. Menerapkan teknologi telematika berbasis teknologi modern; b. Pembangunan teknologi telematika pada wilayah - wilayah pusat pertumbuhan; c. Membentuk

jaringan

menghubungkan

telekomunikasi

setiap

wilayah

dan

pertumbuhan

informasi dengan

yang ibukota

kabupaten; serta d. Mengarahkan untuk memanfaatkan secara bersama pada satu tower BTS untuk beberapa operator telepon seluler dengan pengelolaan secara bersama pula. Berdasarkan Rencana BTS Jawa Timur, dapat diketahui lahan Potensial pendirian menara BTS di Kabupaten Malang, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar dibawah ini. Gambar 5.8 Lahan Potensial Pendirian Menara BTS


87 Gambar 5.9 Pengelompokan Tower Kota Surabaya dan Kabupaten Malang

Pengelompokan Tower Kota Surabaya dan Kabupaten Malang

Berdasarkan

gambar

di

atas

terlihat

persebaran

dan

pengelompokan Base Tranceiver Station (BTS) di Jawa Timur terpusat di Kota Surabaya dan Kabupaten Malang. Karena kedua wilayah ini memiliki kota yang termasuk dalam Kawasan Perkotaan Malang yang memiliki tingkat kegiatan yang sangat tinggi sehingga membutuhkan pelayanan BTS yang besar.

Arahan pengembangan prasarana telekomunikasi meliputi telepon untuk rumah tangga, telepon umum, jaringan telepon seluler, sedangkan arahan pengembangan prasarana informatika yaitu upaya tersedianya jaringan yang memberi layanan informasi berbasis teknologi internet dalam bentuk warung internet (Warnet), serta peningkatan sistem informasi pengembangan daerah di Kabupaten Malang. Lebih jelasnya lihat:


88 Gambar 5.10. Rencana Pemanfaatan Tower Bersama


89 6. Rencana Sistem Jaringan Prasarana Sumber Daya Air dan Pemanfaatan Sumber Air Tanah Rencana

sistem

jaringan

prasarana

sumber

daya

air

dan

pemanfaatan sumber air tanah meliputi rencana sistem jaringan sumber daya air, fungsi dan pelayanan prasarana sumber daya air, pemanfaatan air tanah dan pemanfaatan air sumber. a. Sistem Jaringan Sumber Daya Air Salah satu sistem jaringan sumber daya air yang ada di Kabupaten Malang adalah Sungai Brantas yang juga merupakan wilayah sungai strategis nasional. Sistem jaringan pengairan meliputi jaringan air bersih (PDAM) dan irigasi. Pemenuhan kebutuhan akan air bersih dan irigasi dilakukan dengan peningkatan jaringan sampai ke wilayah yang belum terjangkau, sedangkan irigasi dengan peningkatan saluran dari sistem setengah teknis dan sederhana ditingkatkan menjadi irigasi teknis. b. Fungsi dan Pelayanan Prasarana Sumber Daya Air Pengembangan layanan air bersih bagi masyarakat yang ada di Kabupaten Malang sangat perlu dilakukan mengingat fungsi dari air bersih tersebut yang sangat penting. Untuk memenuhi kebutuhan akan air bersih, perlu adanya peningkatan sarana dan prasarana pendukung seperti pipa, tandon, reservoir, dan prasarana pendukung lainnya.

Irigasi

memiliki

peranan

penting

dalam

usaha

untuk

meningkatkan produksi pertanian. Sistem jaringan sumber daya air utama adalah Daerah Aliran Sungai Brantas sebagai Wilayah Sungai Strategis Nasional. Kebutuhan air irigasi pada wilayah Kabupaten Malang dibagi menurut unit pelayanan Lokal (UPTD) yaitu UPTD Pujon, Malang,

Singosari,

Tumpang,

Bululawang,

Gondanglegi,

Turen,

Kepanjen, dan Ngajum. Selain itu terdapat pula sumber air Wendit yang ada di Kecamatan Pakis dan sumber air Maguan di Kecamatan Ngajum. Upaya penanganan untuk meningkatkan layanan fasilitas air bersih di Kabupaten Malang seperti: 1) Perlindungan terhadap sumber-sumber mata air dan daerah resapan air; 2) Perluasan daerah tangkapan air; 3) Peningkatan pelayanan dan pengelolaan air bersih oleh PDAM dengan peningkatan sistem jaringan air bersih hingga ke wilayah perdesaan.


90 Sedangkan upaya pengembangan pelayanan sumber daya air dilakukan dengan cara : 1) Melakukan perlindungan terhadap sumber-sumber mata air; 2) Melakukan perlindungan terhadap daerah aliran air, baik itu saluran irigasi, serta daerah aliran sungai; 3) Mencegah terjadinya pendangkalan terhadap saluran irigasi; 4) Pembangunan dan perbaikan pintu-pintu air. Untuk lebih jelasnya mengenai rencana sistem prasarana sumber daya air di Kabupaten Malang dapat dilihat pada gambar 5.11 Gambar 5. 11 Rencana Sistem Prasarana Sumber Daya Air


91 c. Pemanfaatan Air Sumber Air sumber banyak dimanfaatkan untuk kepentingan air minum dan

irigasi

atau

untuk

berbagai

pemanfaatan

yang

lainnya.

Pemanfaatan sumber ini harus diatur untuk kepentingan masyarakat Kabupaten Malang sendiri atau digunakan untuk masyarakat di Kota Malang seperti sumber air di Wendit (1.100 liter/detik). Untuk hal ini diperlukan pengaturan dalam bentuk kerjasama dengan proporsi yang seimbang. Demikian juga untuk sumber air yang ada di salah satu kecamatan seperti Sumber Maguan di Ngajum (200 liter/detik) selain untuk masyarakat Ngajum juga untuk masyarakat Kepanjen juga harus

diatur

komposisi

antar

wilayah

dan

pengaturan

untuk

kebutuhan irigasi sehingga tidak terjadi kekurangan air bagi sawah beririgasi teknis dan setengah teknis. Pemanfaatan air sumber dilakukan dengan cara : 1) Pengaturan

dalam

bentuk

kerjasama

dengan

proporsi

yang

seimbang; dan 2) Pengaturan

komposisi

antar

wilayah

dan

pengaturan

untuk

kebutuhan irigasi sehingga tidak terjadi kekurangan air bagi sawah beririgasi teknis dan setengah teknis. d. Pemanfaatan Air tanah Kabupaten Malang banyak memiliki sumber kecil dan besar, serta memiliki cadangan air tanah yang cukup besar, mengingat banyak gunung dan kawasan yang mampu meresapkan air. Pola ini menjadikan terdapat beberapa potensi untuk memanfaatkan air tanah diantaranya untuk pemenuhan kebutuhan air minum dalam bentuk air kemasan.

Meskipun

demikian

diperlukan

pengaturan

bila

akan

mengambil potensi air tanah dalam jumlah besar, karena hal ini akan sangat mempengaruhi persediaan air pada bagian bawah. Dengan demikian diperlukan kajian kemampuan cadangan air tanah disertai dengan AMDAL jika akan melakukan eksplorasi dan eksploitasi. e. Pengembangan Waduk, Dam dan Embung Pengembangan waduk, dam dan embung serta pompanisasi terkait dengan pemanfaatan sumber daya permukaan dilakukan dengan mempertimbangkan: 1) Daya dukung sumber daya air; 2) Kekhasan dan aspirasi daerah serta masyarakat setempat; 3) Kemampuan pembiayaan; serta 4) Kelestarian keanekaragaman hayati dalam sumber air.


92 Pengembangan waduk, dam dan embung serta pompanisasi ditetapkan di wilayah Kabupaten Malang yang meliputi: 1) Dam Selorejo di kecamatan Ngantang; 2) Dam Sutami di kecamatan Sumberpucung; 3) Dam Lahor di kecamatan Sumberpucung; 4) Dam Trap Sewu di Kecamatan Tirtoyudo; 5) Bendungan Sengguruh di kecamatan Kepanjen; 6) Bendungan Karangkates di kecamatan Sumberpucung; serta 7) Waduk Kali Genteng di kecamatan Dampit. 7. Rencana Sistem Jaringan Prasarana Energi Rencana sistem jaringan prasarana energi meliputi energi listrik dan energi lainnya. Dalam rangka pemerataan pembangunan, maka penerangan ke wilayah terisolasi atau wilayah yang belum terjangkau kebutuhan akan listrik harus dilakukan melalui pengembangan jaringan baru, salah satunya dengan peningkatan fungsi dan peran pembangkit listrik tenaga air yang terdapat di Karangkates. Diharapkan jaringan prasarana energi listrik akan mampu memenuhi kebutuhan akan energi listrik di wilayah Kabupaten Malang. Untuk mengoptimalkan pelayanan energi listrik pada masa depan, diperlukan adanya peningkatan pelayanan utamanya pada daerah-daerah yang menjadi pusat pertumbuhan wilayah dan wilayah yang menjadi target pengembangan. Pengembangan pelayanan energi listrik yang dilakukan antara lain : a. Pengembangan PLTU

Trap Sewu, PLTU Karangkates

dan PLTU

Sengguru; b. Peningkatan

daya

energi

listrik

pada

daerah-daerah

pusat

pertumbuhan dan daerah pengembangan berupa pembangunan dan penambahan gardu-gardu listrik; c. Penambahan dan perbaikan sistem jaringan listrik pada daerah-daerah yang belum terlayani, utamanya bagi sekitar 25,64 % KK yang belum memperoleh pelayanan energi listrik yang bersumber dari PLN; d. Meningkatkan dan mengoptimalkan pelayanan listrik sehingga terjadi pemerataan pelayanan diseluruh wilayah Kabupaten Malang, sehingga dapat diasumsikan bahwa setiap KK akan memperoleh layanan jaringan listrik, sehingga tidak ada masyarakat yang belum terlayani. Dalam peningkatan pelayanan jaringan listrik perlu diperhatikan adanya

ketentuan

pembangunan

jaringan

listrik,

dimana

dalam

pengembangan jaringan listrik khususnya untuk pengembangan jaringan SUTT diperlukan areal konservasi pada sekitar jaringan yaitu sekitar 20 meter pada setiap sisi tiang listrik untuk mencegah terjadinya gangguan kesehatan bagi masyarakat.


93 Dibutuhkan adanya alternatif bentuk energi lain yang bisa dikembangkan untuk peningkatan pelayanan listrik di Kabupaten Malang meliputi mikrohidro dan solarcell serta biogas. Kabupaten Malang memiliki wilayah yang luas dengan 33 kecamatan, dimana masih terdapat beberapa desa/dusun

yang

masih

belum

dilayani

oleh

listrik.

Listrik

atau

penerangan sangat dibutuhkan oleh setiap daerah agar lebih mudah dalam memperoleh

informasi

guna

kemajukan

daerah

itu

sendiri.

Untuk

memenuhi kebutuhan akan listrik diperlukan upaya pengembangan listrik yang dapat menjangkau tempat terpencil yang murah dan ramah lingkungan antara lain berupa Pembangkit Listri Tenaga Mikrohidro, solarcell serta biogas. Pemasangan pembangkit listrik tenaga air atau Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro (PLTMH) dilakukan pada daerah yang memiliki sumber air dan belum dimafaatkan secara optimal, seperti air terjun, sumber irigasi dan sungai. PLTMH ini sudah diterapkan di desa Pucangsongo Kecamatan Pakis, di Kecamatan Kepanjen tepatnya di daerah pertemuan Kali Sukun dan Sungai Metro dengan kapasitas produksi sebesar 2x50 KWh atau sekitar 100 ribu watt daya listrik dan akan disalurkan kepada warga Dusun Tegaron Desa Panggungrejo Kec.Kepanjen yang berjumlah 800 KK, serta direncanakan lagi akan dikembangkan di Wendit Kecamatan Pakis. Beberapa peluang desa mandiri energi yang ada di Kabupaten Malang

akan

dikembangkan

untuk

peningkatan

kesejahteraan

masyarakat. Adapun Desa mandiri energi penghasil biogas adalah desadesa dengan potensi ternak besar karena biasanya sumber pembuatan dari biogas adalah kotoran ternak. 8. Rencana Sistem Jaringan Prasarana Lingkungan Rencana sistem jaringan prasarana lingkungan meliputi pengadaan taman dan hutan untuk pengawetan tanah, udara dan air, arahan penanganan dan pemeliharaan lingkungan seperti peningkatan pelayanan terhadap kebutuhan sanitasi lingkungan bagi kegiatan permukiman, produksi, jasa, dan kegiatan sosial ekonomi lainnya melalui pengembangan sistem prasarana pengelolaan lingkungan yaitu IPAL (Instalasi Pengolahan Air Limbah) terpadu dan pengelolaan persampahan. a. Rencana Persampahan Untuk penanganan persampahan kedepannya, maka sistem pengelolaan

persampahan

di

berdasarkan

perwilayahan.

Secara

dilakukan dengan sistem:


Kabupaten umum

Malang

dibedakan

penanganan

sampah

94 1) Pembuangan Terbuka (Open Dumping) Cara ini merupakan cara yang paling sederhana yaitu dengan membuang begitu saja sampah yang telah dikumpulkan pada tempat yang telah disediakan. 2) Penimbunan Saniter (Sanitary Landfill) Penimbunan saniter adalah teknik penimbunan sampah yang dapat meminimumkan dampak yang merusak lingkungan dimana teknik yang digunakan adalah dengan memadatkan sampah dengan ketebalan 3,5 - 5 meter dan kemudian ditimbun dengan tanah setebal 15 - 30 cm. 3) Pembakaran (Incineration) Pembakaran merupakan salah satu cara pemusnahan sampah dengan cara mengurangi volume maupun berat sampah melalui proses pembakaran. 4) Pembuatan Kompos (Composting) Pembuatan kompos merupakan salah satu cara mengolah sampah organik agar dapat dimanfaatkan kembali yakni dengan mengelola sampah menjadi pupuk. 5) Pemanfaatan Ulang (Recycling) Pemanfaatan ulang adalah cara pengolahan sampah anorganik agar dapat dimanfaatkan kembali dengan cara mengolah sampah menjadi barang yang bernilai ekonomis. b. Sistem Pengelolaan Sampah di Kawasan Perkotaan Untuk

penanganan

masalah

persampahan

perkotaan

di

Kabupaten Malang diperlukan sebuah wadah penampungan sampah yang

dihasilkan

masyarakat

perkotaan.

Arahan

penanganan

persampahan di wilayah perkotaan Kabupaten Malang diperlukan sebuah Tempat Pemrosesan Akhir skala regional untuk menampung dan mengelola sampah yang ada. Tempat Pemrosesan Akhir Regional ini direncanakan di Kecamatan Wagir berbatasan langsung dengan TPA Supiturang milik Kota Malang, dan Tempat Pemrosesan Akhir di Desa Talangagung

Kecamatan

Kepanjen.

Direncanakan

pula

tempat

pembuangan limbah industri B3 dan non B3 di kawasan Industri Jabung dan Sumbermanjing Wetan. Dalam pembangunan Tempat Pemrosesan Akhir regional di Wilayah Kabupaten Malang, maka kriteria yang harus dipenuhi antara lain : 1) Kondisi geologi (a) Tidak berlokasi di zona holocene fault; serta (b) Tidak boleh di zona bahaya geologi.


95 2) Kondisi hidrogeologi (a) Tidak boleh mempunyai muka air tanah < 3 m; (b) Tidak boleh keluasan tanah lebih besar 10- 6 cm/det; (c) Jarak terhadap sumber air minum harus lebih besar dari 100 meter di hilir aliran; serta (d) Dalam hal tidak ada zona yang memenuhi kriteria-kriteria tersebut di atas, maka harus diadakan masukkan teknologi. 3) Kemiringan zona harus kurang dari 20 %; 4) Jarak dari lapangan terbang harus lebih besar dari 3000 meter untuk penerbangan turbo jet dan harus lebih besar dari 1500 meter untuk jenis lain; 5) Tidak boleh pada daerah lindung/cagar alam dan daerah banjir dengan periode ulang 25 tahun. c. Pengelolaan Sampah di Kawasan Perdesaan Sistem pengelolaan sampah di kawasan perdesaan dapat dilakukan dengan cara menimbun dan membakar, mengingat kawasan perdesaan

kecenderungannya

masih

tersedia

cukup

luas

lahan

pekarangan. Pada sisi lain di kawasan perdesaan kecenderungannya didukung dengan lahan budidaya pertanian yang cukup luas, maka keberadaan sampah tersebut dapat diolah menjadi kompos (pupuk organik) yaitu dengan cara memisahkan jenis sampah yang dapat diuraikan bakteri (dimanfaatkan untuk kompos) dan sampah yang tidak dapat diuraikan bakteri (proses dibakar). Untuk lebih jelasnya mengenai rencana sistem prasarana lingkungan - persampahan di Kabupaten Malang dapat dilihat pada Gambar

5.12

Peta

Rencana

Sistem

Prasarana

Lingkungan

-

Persampahan di Kabupaten Malang. d. Kebutuhan Sanitasi Untuk menciptakan lingkungan yang sehat dan bersih, maka diperlukan adanya sistem pengelolaan limbah khusus yang dihasilkan oleh setiap KK. Dalam penanganan limbah khusus rumah tangga diperlukan

pengembangan

fasilitas

sanitasi.

Upaya

penanganan

permasalahan limbah khusus rumah tangga dibedakan menurut wilayah perkotaan dan perdesaan. 1) Pada

wilayah

perkotaan

pengembangan

sanitasi

diarahkan

kepada: (a) Pemenuhan fasilitas septic tank pada masing-masing KK; (b) Pembangunan sistem moduler berupa minisawerage;


96 (c) Pengembangan IPLT (Instalasi Pengelolaan Limbah Terpadu), yang mampu menghasilkan: i.

Baku mutu air

ii.

Pengolahan pupuk organik

iii.

Penangkapan gas metan

2) Pada wilayah perdesaan penanganan limbah khusus rumah tangga dapat dikembangkan antara lain : (a) Fasilitas sanitasi pada setiap KK; (b) Fasilitas sanitasi umum; (c) Sanitasi total berbasis masyarakat; (d) Merangsang peran serta masyarakat untuk membuat jamban; (e) Membuat fasilitas sanitasi secara mandiri. Gambar 5.12 Rencana Sistem Prasarana Persampahan

Upaya Penanganan Masalah Limbah: 1. Pada Wilayah Perkotaan Pengembangan Sanitasi diarahkan Kepada Pemenuhan fasilitas septic tank pada masing-masing KK 2. Pada Wilayah Perdesaan penanganan limbah Khusus rumah tangga dapat dikembangkan fasilita sanitasi pada setiap KK serta Fasilitas sanitasi umum


BAB VI PELAKSANAAN DAN TATA KELOLA MP3EI A. Tahapan Pelaksanaan MP3EI merupakan rencana besar berjangka waktu panjang bagi pembangunan bangsa Indonesia. Oleh karenanya, implementasi yang bertahap namun berkesinambungan adalah kunci keberhasilan MP3EI. Implementasi MP3EI ini direncanakan untuk dilaksanakan didalam 3 (tiga) fase hingga tahun 2025, sebagai berikut:

Sebagaimana terlihat mempunyai

fokus

yang

didalam gambar

berbeda.

Pada

fase

6.1, masing–masing 1

(2011–2015),

fase

kegiatan

difokuskan untuk pembentukan dan operasionalisasi institusi pelaksana MP3EI. Institusi pelaksana MP3EI ini kemudian akan melakukan penyusunan rencana

aksi

untuk

debottlenecking

regulasi,

perizinan,

insentif,dan

pembangunan dukungan infrastruktur yang diperlukan, realisasi komitmen investasi, serta dilakukan penguatan konektivitas (quick-wins). Penyiapan SDM difokuskan pada kompetensi yang dapat mendukung kegiatan ekonomi utama. Secara khusus, di dalam jangka pendek, MP3EI difokuskan pada pelaksanaan

berbagai

rencana

aksi

yang

harus

diselesaikan

hingga

tahun 2014. Rencana aksi yang dipersiapkan dalam jangka pendek ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa inisiatif strategik dapat terlaksana serta menjadi dasar pada percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi pada fase-fase berikutnya. Untuk itu, pembentukan dan operasionalisasi Tim Pelaksana

MP3EI

perlu

debottlenecking regulasi

segera dan

diselesaikan

pelaksanaan

disamping

investasidi

penyelesaian

berbagai kegiatan

ekonomi utama oleh seluruh pihak terkait. Selanjutnya pada fase-fase (2016-2020), kegiatan akan difokuskan untuk mempercepat pembangunan proyek infrastruktur jangka panjang, memperkuat kemampuan inovasi untuk peningkatan daya saing kegiatan ekonomi utama MP3EI, peningkatan tata kelola ekonomi di berbagai bidang, serta mendorong perluasan pengembangan industri yang akan menciptakan nilai tambah. Pada fase 3 (2021-2025),


98 kegiatan MP3EI lebih difokuskan untuk pemantapan daya saing industri dalam rangka memenangkan persaingan global serta penerapan teknologi tinggi untuk pembangunan berkelanjutan. B. Perbaikan Regulasi dan Perizinan Untuk

mendukung

realisasi

percepatan

dan

perluasan

kegiatan

ekonomi utama, selain percepatan pembangunan dukungan infrastruktur, diperlukan dukungan non-infrastruktur berupa pelaksanaan, penetapan atau perbaikan regulasi dan perizinan. Perbaikan regulasi dan perizinan lintas sektor di tingkat nasional adalah yang terkait dengan penataan ruang, tenaga kerja, perpajakan dan kemudahan dalam penanaman modal di Indonesia. Adapun perbaikan regulasi dan perizinan di tingkat daerah adalah yang terkait dengan sektor mineral, kehutanan, dan transportasi (perkeretaapian, pelayaran, penerbangan) serta penyediaan infrastruktur dasar. Tujuan umum yang ingin dicapai dalam perbaikan regulasi dan perizinan adalah sebagai berikut: 1. Mempercepat penyelesaian peraturan pelaksanaan perundang-undangan; 2. Menghilangkan tumpang tindih antar peraturan yang sudah ada; 3. Merevisi atau menerbitkan peraturan yang sangat dibutuhkan untuk mendukung strategi MP3EI; 4. Memberikan insentif kepada kegiatan-kegiatan ekonomi utama yang sesuai dengan strategi MP3EI; 5. Mempercepat dan menyederhanakan proses serta memberikan kepastian perizinan. C. Perbaikan dan Perizinan di Kabupaten Malang Permasalahan yang teridentifikasi di daerah yang membutuhkan perbaikan regulasi dan perizinan adalah: 1. Peraturan daerah yang diidentifikasi dapat menghambat investasi seperti pada beberapa peraturan daerah tentang retribusi daerah dan lain sebagainya, yang perlu ditinjau ulang untuk memastikan pelaksanaan MP3EI sesuai yang diharapkan; 2. Percepatan pelimpahan kewenangan perizinan dan non perizinan berusaha di daerah kepada Badan Perizinan Terpadu Satu Pintu (BPTSP); 3. Efisiensi lembaga perizinan dan pengelolaan investasi daerah. D. Pemantauan dan Evaluasi Dalam rangka mengawal implementasi berbagai langkah percepatan dan perluasan yang telah dirumuskan oleh MP3EI, akan dibentuk Tim Pelaksana MP3EI. Tim yang dimaksud akan dipimpin langsung oleh Bupati Malang agar dapat lebih efektif di dalam melakukan koordinasi, pemantauan


99 dan evaluasi, maupun di dalam mempercepat pengambilan keputusan yang diperlukan untuk menangani berbagai permasalahan yang muncul dalam tahap pelaksanaan MP3EI. Tim ini akan beranggotakan seluruh pemangku kepentingan yang terdiri dari unsur pemerintah pusat, pemerintah daerah dan dunia usaha. Tim Pelaksana MP3EI akan terdiri atas Komite Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi dan Tim Teknis Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi dengan penjelasan sebagai berikut: 1. Komite

Percepatan

dan

Perluasan

Pembangunan

Ekonomi Indonesia

Kabupaten Malang merupakan tim yang beranggotakan SKPD Kabupaten Malang, BUMN dan BUMD Wilayah Malang yang memiliki andil dalam pelaksanaan MP3EI. Komite ini bertugas untuk mengkoordinasikan dan mengarahkan serta melaporkan hasil pelaksanaan MP3EI Kabupaten Malang pada Menteri Pekerjaan Umum selaku Ketua Tim Kerja Komite Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Koridor Jawa; 2. Tim Teknis Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia Kabupaten

Malang

beranggotakan

SKPD

Kabupaten

Malang

terkait

pelaksanaan Program MP3EI. Tim Teknis bertugas mengkoordinasikan pelaksanaan proyek investasi dan infrastruktur terkait kegiatan ekonomi utama pendukung percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi Kabupaten Malang dengan seluruh pemangku kepentingan kemudian mensosialisasikan, menfasilitasi serta melaksanakan monitoring dan evaluasi program MP3EI Kabupaten Malang.


100 DAFTAR INVESTASI PERCEPATAN DAN PERLUASAN PEMBANGUNAN EKONOMI INDONESIA KABUPATEN MALANG NO

1

PROGRAM UTAMA

Perwujudan Pusat Kegiatan Perdesaan Pengembangan kawasan perdesaan a. Penyediaan lumbung modern dan cold storage di pusat produksi b. Pengembangan pasar perkebunan/pertanian c. Pengembangan Pasar Perikanan

d. Pengembangan Komoditas Sapi Potong, Ayam Petelor dan Boiler serta Kambing PE e. Pengembangan Desa Wisata

LOKASI

TAHAP I (2010-2014)


Tahap III (2020-2024)

SUMBER DANA

INSTANSI PELAKSANA

2010

2011

2012

2013

2014

√

√

√

√

√

√

• APBD Kabupaten Malang

• Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Malang

√

√

√

√

√

√



Sendangbiru Kecamatan Sumbermanjing Wetan Kecamatan Wonosari, Kecamatan Lawang

• PPP

• Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Malang

• APBD • APBN

• Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Malang

Kecamatan Pujon, Kecamatan Poncokusumo

• PPP

• Dinas Kebudayaan dan Pariwisata


• Lintas SKPD


• Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Malang • Dinas Bina Marga Kabupaten Malang • Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar Kabupaten Malang

Kecamatan Pujon dan Kecamatan Poncokusumo Kecamatan Dampit, Kecamatan Poncokusumo

f. Pengembangan One Village One Product (OVOP) 1.1. Pengembangan kawasan Agropolitan a. Program Pengembangan Agribis

Tahap II (2015-2019)

Kecamatan Poncokusumo, Kecamatan Wajak, Kecamatan Tumpang, dan Kecamatan Jabung

√

√

√

√

√

√

√

101 NO

PROGRAM UTAMA

LOKASI

TAHAP I (2010-2014) 2010

2011

2012

2013

2014

Tahap II

Tahap III

(2015-2019)

(2020-2024)

SUMBER DANA

INSTANSI PELAKSANA

• Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Malang


b. Program Pengembangan Fasilitas Pendukung

Kecamatan Poncokusumo, Kecamatan Wajak, Kecamatan Tumpang dan Kecamatan Jabung

√

√

√

√

√

√



c. Program Pengembangan Prasarana Jalan


√

√

√

√

√

√



d. Program Pengembangan Telekomunikasi


√

√

• APBD Kabupaten Malang • BUMN

• Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Malang

e. Program Pengembangan Pariwisata


√

√


• Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kab. Malang, • Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Malang, • Dinas Bina Marga Kabupaten Malang, • Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar Kabupaten Malang

√

√

√

102 NO

PROGRAM UTAMA

LOKASI

TAHAP I (2010-2014) 2010

2

Perwujudan Pusat Kegiatan Perkotaan 2.1. Pengembangan pusat kegiatan perkotaan a. Pengembangan atau peningkatan fungsi Perkotaan Malang Sebagai PKN b. Pengembangan atau peningkatan fungsi perkotaan sebagai pusat wilayah pengembangan

2.2. Pengembangan Hirarki Perkotaan a. Pengembangan kawasan Perkotaan Malang


2011

2012

2013

2014

Tahap II

Tahap III

(2015-2019)

(2020-2024)

SUMBER DANA

INSTANSI PELAKSANA

• APBN • APBD Provinsi Jawa Timur • APBD Kabupaten Malang

• Kementerian Pekerjaan Umum • Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Provinsi Jawa Timur • Dinas Bina Marga Kabupaten Malang

Lingkar Kota Malang Kepanjen

√

√

√

√

√

√

Perkotaan Ngantang, Perkotaan Lawang, perkotaan Tumpang, Perkotaan Dampit, Perkotaan Turen dan Perkotaan Sumbermanjing Wetan

√

√

√

√

√

√

• APBD Provinsi Jawa Timur • APBD Kabupaten Malang

• Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Provinsi Jawa Timur • Dinas Bina Marga Kabupaten Malang

Kota Malang dan Lingkar Kota Malang

√

√

√

√

√

√


• Kementerian Pekerjaan Umum • Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur • Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Provinsi Jawa Timur • Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Malang • Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Malang

103 NO

PROGRAM UTAMA

b. Pengembangan Perkotaan Lingkar Kota Malang sebagai perkotaan satelit penunjang Perkotaan Malang

LOKASI

Kota Batu, Perkotaan Lawang, Perkotaan Tumpang, Kepanjen dan Perkotaan Turen

TAHAP I (2010-2014) 2010

2011

2012

2013

2014

√

√

√

√

√

Tahap II

Tahap III

(2015-2019)

(2020-2024)

√

SUMBER DANA


INSTANSI PELAKSANA

• Kementerian Pekerjaan Umum • Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur • Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Provinsi Jawa Timur, • Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Malang • Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Malang

c. Pengembangan Perkotaan Sendangbiru sebagai perkotaan skala besar dengan fungsi pelabuhan dan industri

Perkotaan Sendangbiru

√

√

√

√

√

√

√

• APBD Provinsi Jawa Timur

• Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur


• Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Provinsi Jawa Timur

• BUMN • SWASTA

• Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Malang • Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Malang

3

Penetapan fungsi kawasan perdesaan dan kawasan perkotaan 3.1. Penetapan fungsi kawasan perdesaan a. Pengembangan sentra produksi-pemasaran pada pusat kegiatan ekonomi Pasar Mantung


• APBD Kabupaten Malang Kecamatan Pujon

√


104 NO

PROGRAM UTAMA

LOKASI

TAHAP I (2010-2014) 2010

b. Pengembangan produk unggulan, pengolahan dan perluasan jaringan

3.2. Penetapan fungsi kawasan perkotaan a. Interaksi Perkotaan Malang

b. Sendangbiru sebagai kota pelabuhan dan industri


2011

2012

2013

2014

Kecamatan Pujon, Kecamatan Ngantang, Kecamatan Poncokusumo, Kecamatan Sumbermanjing Wetan

Tahap II

Tahap III

(2015-2019)

(2020-2024)

√

√

Kota Batu, Perkotaan Lawang, Perkotaan Tumpang, Perkotaan Kepanjen, dan Perkotaan Turen Perkotaan Sendangbiru

√

√

√

√

√

√

√

√

SUMBER DANA

INSTANSI PELAKSANA



• APBD Kabupaten Malang • APBD Provinsi Jawa Timur

• Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Jawa Timur • Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Malang • Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Malang

• APBN • APBD Provinsi Jawa Timur • APBD Kabupaten Malang • BUMN • Swasta

• Kementerian Kelautan dan Perikanan • Kementerian Lingkungan Hidup • Kementerian Perumahan Rakyat • Badan Pertanahan Nasional • Kementerian Perindustrian • Kementerian Perdagangan • Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional • Kementerian Perhubungan • PT Pelabuhan Indonesia • Perum Perhutani • Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Provinsi Jawa Timur • Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Timur

105 NO

PROGRAM UTAMA

LOKASI

TAHAP I (2010-2014) 2010

2011

2012

2013

2014

Tahap II

Tahap III

(2015-2019)

(2020-2024)

SUMBER DANA

INSTANSI PELAKSANA

• Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur • Dinas Permukiman Provinsi Jawa Timur • Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Timur • Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur • Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur • Dinas Bina Marga Kabupaten Malang • Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Malang • Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Malang • Kantor Perumahan Kabupaten Malang • Kantor Pertanahan Kabupaten Malang • Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar Kabupaten Malang • Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Malang


106 NO

4

PROGRAM UTAMA

LOKASI

TAHAP I (2010-2014) 2010

2011

2012

2013

2014

√

√

√

√

√

Tahap II

Tahap III

(2015-2019)

(2020-2024)

√

√

SUMBER DANA

INSTANSI PELAKSANA

Perwujudan Sistem Prasarana Wilayah 4.1. Transportasi a. Transportasi Jalan Raya 1. Pengembangan jalan penghubung desa dan kota


• Kementerian Pekerjaan Umum • Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Provinsi Jawa Timur • Dinas Bina Marga Kabupaten Malang • Kantor Pertanahan Kabupaten Malang • Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Malang • Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Malang

2. Jalan tol Surabaya Gempol - Pandaan Malang - Kepanjen

Jalur yang melalui Lawang-pakisTajinanBululawangGondanglegiKepanjen.

√

√

√

√

√

√


• Kementerian Pekerjaan Umum • Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Provinsi Jawa Timur • Dinas Bina Marga Kabupaten Malang • Kantor Pertanahan Kabupaten Malang • Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Malang • Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Malang • Bagian Pertanahan Setda Kabupaten Malang


107 NO

PROGRAM UTAMA

LOKASI

TAHAP I (2010-2014) 2010


2011

2012

2013

2014

Tahap II

Tahap III

SUMBER DANA

INSTANSI PELAKSANA

(2015-2019)

(2020-2024)

√

√


• Kementerian Pekerjaan Umum • Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Provinsi Jawa Timur • Dinas Bina Marga Kabupaten • Kantor Pertanahan Kabupaten Malang • Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Malang

3. Jalan arteri primer Surabaya - Malang Turen - Sendangbiru dan JLS

Jalan arteri primer yang melalui Lawang-Kota MalangBululawang-TurenSumbermanjing Wetan

4. Jalan kolektor primer Malang-Kediri

Jalan Kolektor yang melalui Kota Malang-Kecamatan Karangploso-Kota Batu-Kecamatan Pujon-Kecamatan NgantangKecamatan Kasembon

√



5. Jalan kolektor primer Malang-Blitar

Jalan kolektor yang melalui Kota Malang-Kecamatan Pakisaji-Kecamatan KepanjenKecamatanSumberp ucung-Kota Blitar

√



108 NO

PROGRAM UTAMA

LOKASI

TAHAP I (2010-2014) 2010


6. Jalan kolektor primer Malang-Lumajang

Jalan kolektor primer yang melalui Kota MalangBululawang-TurenTirtoyudoAmpelgadingKabupaten Lumajang

7. Jalan kolektor sekunder Malang- Perkotaan Sendangbiru

Jalan kolektor sekunder melalui BululawangGondanglegiBanturBalekambang-Jalan Lintas Selatan (JLS)-Sendangbiru

8. Jalan kolektor sekunder Malang-Kota Batu

Jalan kolektor sekunder melalui KarangplosoGiripurno

2011

2012

2013

2014

Tahap II

Tahap III

(2015-2019)

(2020-2024)

SUMBER DANA

INSTANSI PELAKSANA

√


• Kementerian Pekerjaan Umum • Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Provinsi Jawa Timur • Dinas Bina Marga Kabupaten Malang • Kantor Pertanahan Kabupaten Malang • Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Malang.

√

√


• Kementerian Pekerjaan Umum • Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Provinsi Jawa Timur • Dinas Bina Marga Kabupaten • Kantor Pertanahan Kabupaten Malang • Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Malang • Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Malang

√

√


• Kementerian Pekerjaan Umum • Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Provinsi Jawa Timur • Dinas Bina Marga Kabupaten • Kantor Pertanahan Kabupaten Malang

109 NO

PROGRAM UTAMA

LOKASI

TAHAP I (2010-2014) 2010

2011

2012

2013

2014

Tahap II

Tahap III

(2015-2019)

(2020-2024)

SUMBER DANA

INSTANSI PELAKSANA

• Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Malang • Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Malang 9. Jalan kolektor sekunder

Jalan kolektor

Malang-Perkotaan

sekunder melalui

Sendangbiru

Dampit - Klepu -

√

√

• APBN • APBD Provinsi Jawa Timur

Tegalrejo -

• APBD Kabupaten

Sidomulyo -

Malang

Sendangbiru

• BUMN • Swasta


10. Jalan Lintas Timur

• Jalan yang melintasi TurenWajakPoncokusumoTumpang-Pakis; • Kearah Kecamatan Kepanjen

√

√

√

√

√

√

√




110 NO

PROGRAM UTAMA

LOKASI

TAHAP I (2010-2014) 2010

11. Jalan sirip/tembus internal dan eksternal

2011

2012

2013

2014

Tahap II

Tahap III

(2015-2019)

(2020-2024) √

SUMBER DANA


INSTANSI PELAKSANA

• Kementerian Pekerjaan Umum • Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Provinsi Jawa Timur • Dinas Bina Marga Kabupaten • Kantor Pertanahan Kabupaten Malang • Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Malang • Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Malang • Bagian Pertanahan Setda Kabupaten Malang

b. Transportasi Kereta Api 1. Pengembangan jaringan double track

Jalur Kereta Api Yang Melalui Kepanjen-PakisajiKota MalangSingosari-Lawang

√

2. Pengembangan jalur KA komuter

Jalur Kereta Api Yang Melalui Kepanjen-PakisajiKota MalangSingosari-Lawang

√

3. Pengembangan Dry Port

Perkotaan Lawang

√

• BUMN

• PT Kereta Api Indonesia • Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika Kabupaten Malang

• BUMN

• PT Kereta Api Indonesia • Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika Kabupaten Malang

• BUMN • APBN • APBD Provinsi Jawa Timur

• Kementerian Pekerjaan Umum • Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Provinsi Jawa Timur • Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur


111 NO

PROGRAM UTAMA

LOKASI

TAHAP I (2010-2014) 2010

2011

2012

2013

2014

Tahap II

Tahap III

(2015-2019)

(2020-2024)

SUMBER DANA

INSTANSI PELAKSANA

• Dinas Bina Marga Kabupaten Malang • Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika Kabupaten Malang c. Transportasi Laut 1. Sarana pendukung

√

Perkotaan

pangkalan kendaraan

Sendangbiru

angkutan barang

Kecamatan


• Kementerian Pekerjaan Umum • Dinas Pekerjaan Umum

Sumbermanjing

Bina Marga Provinsi Jawa

Wetan

Timur • Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur • Dinas Bina Marga Kabupaten Malang • Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika Kabupaten Malang

2. Pengembangan pelabuhan umum

Sendangbiru

√

√


• Dinas Bina Marga Kabupaten Malang • Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika Kabupaten Malang


112 NO

PROGRAM UTAMA

LOKASI

TAHAP I (2010-2014) 2010

3. Prasarana pendukung terminal barang dan penumpang

Perkotaan Sendangbiru Kecamatan Sumbermanjing Wetan

2011

2012

2013

2014

Tahap II

Tahap III

(2015-2019)

(2020-2024)

√

√

SUMBER DANA

INSTANSI PELAKSANA

• BUMN

• Kementerian Perhubungan

• APBN

• Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Provinsi Jawa Timur


• Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur • Dinas Bina Marga Kabupaten Malang • Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Malang

4. Pengembangan jalan internal


√

√


• Kementerian Pekerjaan Umum • Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Provinsi Jawa Timur • Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur • Dinas Bina Marga Kabupaten Malang • Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Malang

5. Prasarana penunjang ekspor-impor


√

√

• BUMN • APBN • APBD Provinsi Jawa Timur

• Kementerian Pekerjaan Umum • Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Provinsi Jawa Timur, • Dinas Perhubungan dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur


113 NO

PROGRAM UTAMA

LOKASI

TAHAP I (2010-2014) 2010

2011

2012

2013

2014

Tahap II

Tahap III

(2015-2019)

(2020-2024)

SUMBER DANA

INSTANSI PELAKSANA

• Dinas Bina Marga Kabupaten Malang • Dinas Pedagangan, Perindustrian dan Pasar Kabupaten Malang 4.2. Transportasi Udara a. Peningkatan jalan menuju bandara

√

√

√

√

√

√


Kecamatan Jabung

• Dinas Bina Marga Kabupaten Malang • Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Malang

b. Peningkatan panjang landasan pacu

Kecamatan Jabung

√

√

√

√

√

√


• Dinas Bina Marga Kabupaten Malang • Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Malang

4.3. Prasarana Telematika a. Penyediaan tower BTS (Base Transceiver Station) secara bersama b. Pengadaan sistem internet, 3G dan GPS


√

√

√

√

√

√

√

• Swasta

• Swasta

√

√

√

√

√

√

√

• Swasta

• Swasta

114 NO

PROGRAM UTAMA

LOKASI

TAHAP I (2010-2014) 2010

4.4. Prasarana Pengairan a. Pengembangan waduk, bendung, cek dam

2011

2012

2013

2014

Tahap II

Tahap III

(2015-2019)

(2020-2024)

a. Waduk Kali Genteng di Kecamatan Dampit b. Bendungan Sengguruh di Kecamatan Kepanjen c. Bendungan Karangkates di Kecamatan Sumberpucung d. Dam Selorejo di Kecamatan Ngantang; e. Dam Sutami di Kecamatan Sumberpucung f. Dam Lahor di Kecamatan Sumberpucung g. Dam Trap Sewu di Kecamatan Tirtoyudo

√

4.5. Prasarana Energi/listrik a. Penambahan dan perbaikan jaringan b. Peningkatan infrastruktur pendukung c. Pengembangan sumber listrik Waduk Genteng Dampit (FS, DED, AMDAL) untuk PLTA baru d. Pembangunan Listrik Perdesaan (DED)


Kecamatan Dampit

Kecamatan Pujon, Kecamatan Wajak, Kecamatan

√

√

√

√

√

√

√

√

SUMBER DANA

INSTANSI PELAKSANA


• Dinas Pekerjaan Umum Pengairan Provinsi Jawa Timur

√

• BUMN

• Perusahaan Listrik Negara

√

• BUMN

• Perusahaan Listrik Negara

√

• APBN • BUMN • Swasta

• BUMN


• PT. PLN (Persero)

√

• Dinas Pengairan Kabupaten Malang

• Swasta

• Dinas ESDM Provinsi Jawa Timur

115 NO

PROGRAM UTAMA

LOKASI

TAHAP I (2010-2014) 2010

2011

2012

2013

2014

Tahap II

Tahap III

(2015-2019)

(2020-2024)

Tirtoyudo, Kecamatan Poncokusumo, Kecamatan Gedangan, Kecamatan Pagak, Kecamatan Donomulyo, Kecamatan Bantur, Kecamatan Bululawang, Kecamatan Sumbermanjing Wetan, Kecamatan Karangploso, dan Kecamatan Ampelgading e. Pembangunan Tenaga Listrik tahap 3,4,5 Karangkates

Kecamatan Sumberpucung

√

√

√

√

f.

Kecamatan Turen

√

√

√

√

Kecamatan Karangploso, Kecamatan Wonosari

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mini Hidro Tawang Rejeni

g. Eksplorasi dan Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (Geothermal) − Arjuna Welirang − Gunung Kawi h. Energi Baru Terbarukan (EBT) − PLTMH Sumber Wedus Kecamatan Kepanjen / Kecamatan Ngajum (perencanaan)


Kecamatan Kepanjen/Ngajum Kecamatan Ngantang,

SUMBER DANA

INSTANSI PELAKSANA


• Dinas ESDM Kabupaten Malang

• • • • • • • •

• PT. PJB Swasta

APBN BUMN Swasta APBN BUMN Swasta BUMN Swasta

• APBN • APBD Prov. Jatim

• Kementerian ESDM • PT. PJB • Kementerian ESDM

• Dinas ESDM Kab. Malang • BUMN • Swasta

116 NO

PROGRAM UTAMA

−

Pembangunan kontruksi Biogas Komunal

−

Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya Komunal − Pembangunan Degester Biogas i. Pembangunan sarana dan prasarana Air Bersih Krabyakan (FS, DED, AMDAL) 4.6. Prasarana lingkungan Pengadaan Tempat Pemrosesan Akhir regional

5

LOKASI

TAHAP I (2010-2014)

Tahap II

Tahap III

(2015-2019)

(2020-2024)

2010

2011

2012

2013

2014

√

√

√

√

√

√

√

Kecamatan Pujon

√

√

√

√

Kecamatan Lawang

√

√

√

√

SUMBER DANA

INSTANSI PELAKSANA

Kecamatan Jabung, Kecamatan Karangploso Kecamatan Pujon

Kecamatan Wagir

√

√

√

√

√

√

Kecamatan Poncokusumo

√

√

√

√

√

√

• APBN • APBD Provinsi Jawa Timur • APBD Kabupaten Malang • APBD Kota Malang

• Kementerian Pekerjaan Umum • Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Jawa Timur • Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Malang • Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Malang


• Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur • Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Malang • Dinas Kehutanan Kabupaten Malang • Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Malang

Perwujudan Kawasan Lindung 5.1 Kawasan Lindung a. Pemantapan kawasan lindung bernilai strategis dalam penyediaan air 1. Taman Nasional BromoTengger-Semeru (TN-BTS)


√

117 NO


PROGRAM UTAMA

LOKASI

TAHAP I (2010-2014) 2010

2011

2012

2013

2014

Tahap II

Tahap III

(2015-2019)

(2020-2024)

SUMBER DANA

INSTANSI PELAKSANA

2. Taman Hutan Raya R. Soeryo

Kecamatan Pujon

√

√

√

√

√

√

√


• Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur • Badan Perencanaan Pembangunan Kabupaten Malang, Dinas Kehutanan Kabupaten Malang, Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Malang

3. Gunung Anjasmoro

Kecamatan Wonosari

√

√

√

√

√

√

√



4. Pegunungan Kawi

Kecamatan Wonosari dan Kecamatan Ngajum

√

√

√

√

√

√

√



5. Gunung Kelud

Kecamatan Ngantang

√

√

√

√

√

√

√



118 NO

PROGRAM UTAMA

TAHAP I (2010-2014)

Tahap II

Tahap III

(2015-2019)

(2020-2024)

SUMBER DANA

INSTANSI PELAKSANA

2010

2011

2012

2013

2014


√

√

√

√

√

√

√



2. Taman Hutan Raya R. Soeryo

Kecamatan Pujon

√

√

√

√

√

√

√



3. Gunung Kawi

Kecamatan Wonosari dan Kecamatan Ngajum

√

√

√

√

√

√

√



4. Gunung Kelud

Kecamatan Ngantang

√

√

√



b. Memelihara habitat dan keaslian ekosistem 1. Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (TN-BTS)


LOKASI

119 NO

PROGRAM UTAMA

LOKASI

TAHAP I (2010-2014) 2010

Tahap II

Tahap III

(2015-2019)

(2020-2024)

SUMBER DANA

INSTANSI PELAKSANA

2011

2012

2013

2014

5.2 Kawasan Perlindungan Setempat a. Perlindungan hutan bakau (mangrove) 1. Pantai Sipelot

√

√

√

√

√

√


• Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur • Badan Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur • Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Timur • Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur • Dinas Kehutanan Kabupaten Malang • Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Malang • Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Malang • Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Malang • Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Malang

2. Pantai Tamban

√

√

√

√

√

√

• APBD Provinsi Jawa Timur • APBD Kabupaten Malang • BUMN

• Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur • Badan Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur • Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Timur • Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur


120 NO

PROGRAM UTAMA

LOKASI

TAHAP I (2010-2014) 2010

2011

2012

2013

2014

Tahap II

Tahap III

(2015-2019)

(2020-2024)

SUMBER DANA

INSTANSI PELAKSANA

• Dinas Kehutanan Kabupaten Malang • Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Malang • Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Malang • Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Malang • Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Malang b. Perlindungan terumbu karang 1. Pulau Sempu


√

√

√

√

√

√



121 NO

PROGRAM UTAMA

LOKASI

TAHAP I (2010-2014) 2010


Tahap II

Tahap III

(2015-2019)

(2020-2024)

SUMBER DANA

INSTANSI PELAKSANA

2011

2012

2013

2014

2. Pantai Tambakasri

√

√

√

√

√

√



3. Pantai Wonogoro

√

√

√

√

√

√


• Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur • Badan Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur • Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Timur • Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur • Dinas Kehutanan Kabupaten Malang

122 NO

PROGRAM UTAMA

LOKASI

TAHAP I (2010-2014) 2010

2011

2012

2013

2014

Tahap II

Tahap III

(2015-2019)

(2020-2024)

SUMBER DANA

INSTANSI PELAKSANA

• Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Malang • Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Malang • Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Malang • Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Malang 4. Pantai Tamban

√

√

√

√

√

√


• Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur


• Badan Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur • Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Timur • Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur • Dinas Kehutanan Kabupaten Malang • Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Malang • Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Malang • Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Malang • Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Malang


123 NO

PROGRAM UTAMA

LOKASI

TAHAP I (2010-2014) 2010

5. Pantai Kondang Iwak

c. Perlindungan rumput laut atau padang lamun 1. Pantai Kondangmerak


Tahap II

Tahap III

(2015-2019)

(2020-2024)

SUMBER DANA

INSTANSI PELAKSANA

2011

2012

2013

2014

√

√

√

√

√

√



√

√

√

√

√

√


• Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur • Badan Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur • Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Timur • Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur

124 NO

PROGRAM UTAMA

LOKASI

TAHAP I (2010-2014) 2010

2011

2012

2013

2014

Tahap II

Tahap III

(2015-2019)

(2020-2024)

SUMBER DANA

INSTANSI PELAKSANA

• Dinas Kehutanan Kabupaten Malang • Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Malang • Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Malang • Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Malang • Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Malang d. Perlindungan kawasan estuaria


√

√

√

√

√

√



125 NO

PROGRAM UTAMA

LOKASI

TAHAP I (2010-2014)

Tahap II

Tahap III

(2015-2019)

(2020-2024)

SUMBER DANA

INSTANSI PELAKSANA

2010

2011

2012

2013

2014

Kecamatan Sumbermanjing Wetan

√

√

√

√

√

√

√

• APBD Kabupaten Malang • Perhutani

• Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Malang • Dinas Kehutanan Kabupaten Malang • Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Malang • Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Malang • Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Malang • Perum Perhutani

Kecamatan Pujon

√

√

√

√

√

√

√



e. Perlindungan sungai besar di luar kawasan permukiman f. Perlindungan sekitar waduk g. Perlindungan sekitar mata air 5.3 Kawasan Suaka Alam a. Menjaga kelestarian satwa langkah dan dilindungi 1. Pulau Sempu

2. Wanawisata Coban Rondo


126 NO

PROGRAM UTAMA

LOKASI

TAHAP I (2010-2014) 2010

2011

2012

2013

2014

Tahap II

Tahap III

(2015-2019)

(2020-2024)

SUMBER DANA

INSTANSI PELAKSANA

3. Coban Pelangi


√

√

√

√

√

√

√



4. Coban Glotak

Kecamatan Wagir

√

√

√

√

√

√

√




√

√

√

√

√

√

√

• APBN • APBD Kabupaten Malang • Perhutani

• Kementerian Lingkungan Hidup • Balai Konservasi Sumber Daya Air Provinsi Jawa Timur • Dinas Kehutanan Kabupaten Malang

5.4 Kawasan pelestarian alam a. Perlindungan Taman Nasional Bromo - TenggerSemeru


127 NO

PROGRAM UTAMA

LOKASI

TAHAP I (2010-2014) 2010

2011

2012

2013

2014

Tahap II

Tahap III

(2015-2019)

(2020-2024)

SUMBER DANA

INSTANSI PELAKSANA

• Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Malang • Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Malang • Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Malang • Perum Perhutani b. Perlindungan Taman Hutan Raya R. Soeryo

c. Perlindungan objek wisata alam 1. Coban Rondo


Kecamatan Pujon

Kecamatan Pujon

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√



• Kementerian Lingkungan Hidup • Balai Konservasi Sumber Daya Air Provinsi Jawa Timur • Dinas Kehutanan Kabupaten Malang • Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Malang • Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Malang • Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Malang • Perum Perhutani • Kementerian Lingkungan Hidup • Dinas Kehutanan Kabupaten Malang • Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Malang • Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Malang • Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Malang • Perum Perhutani

128 NO

PROGRAM UTAMA

TAHAP I (2010-2014) 2010

2011

2012

2013

2014

Tahap II

Tahap III

(2015-2019)

(2020-2024)

SUMBER DANA

INSTANSI PELAKSANA

2. Coban Glotak

Kecamatan Wagir

√

√

√

√

√

√

√


• Kementerian Lingkungan Hidup • Dinas Kehutanan Kabupaten Malang • Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Malang • Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Malang • Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Malang • Perum Perhutani

3. Coban Jahe

Kecamatan Jabung

√

√

√

√

√

√

√


• Kementerian Lingkungan Hidup • Dinas Kehutanan Kabupaten Malang • Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Malang • Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Malang • Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Malang • Perum Perhutani

Kecamatan Tumpang

√

√

√

√

√

√

√


• Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Malang • Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Malang

d. Perlindungan Cagar budaya 1. Candi Kidal , Candi Badut di Kecamatan Dau dan Pesarean Gunung Kawi, Petilasan Gunung Kawi di Kecamatan Wonosari, serta pelestarian bangunan pabrik gula


LOKASI

129 NO

PROGRAM UTAMA

2. Candi Jago

LOKASI

Kecamatan

TAHAP I (2010-2014) 2010

2011

2012

2013

2014

√

√

√

√

√

Tahap II

Tahap III

(2015-2019)

(2020-2024)

√

√

Tumpang

SUMBER DANA


INSTANSI PELAKSANA


3. Candi Singosari dan Stupa Sumberawan

Kecamatan

√

√

√

√

√

√

√

Singosari



6.

Perwujudan Kawasan Budidaya 6.1 Pengembangan hutan produksi

√

bernilai ekonomi tinggi dengan

√

√

√

√

• APBD Kabupaten • Perhutani

• Dinas Kehutanan Kabupaten Malang • Badan Perencanaan

Reboisasi tanaman untuk

Kecamatan

Pembangunan Daerah

menahan tanah

Ampelgading,

Kabupaten Malang

Kecamatan Bantur, Kecamatan Dampit, Kecamatan Dau, Kecamatan Donomulyo, Kecamatan Gedangan, Kecamatan Jabung, Kecamatan Kalipare, Kecamatan Karangploso, Kecamatan


√

Malang

fungsi lindung a.

√

• Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Malang • Perum Perhutani

130 NO

PROGRAM UTAMA

b. Pengembangan aneka produk olahan


LOKASI

Kasembon, Kecamatan Lawang, Kecamatan Ngajum, Kecamatan Ngantang, Kecamatan Pagak, Kecamatan Pakisaji, Kecamatan Poncokusumo, Kecamatan Pujon, Kecamatan Singosari, Kecamatan Sumbermanjing Wetan, Kecamatan Tirtoyudo, Kecamatan Tumpang, Kecamatan Wagir, Kecamatan Wajak dan Kecamatan Wonosari Tanaman coklat, akasia, mahoni, dan mlinjo di Kecamatan Donomulyo, tanaman cengkeh dan kopi di Kecamatan Ampelgading, tanaman coklat di Kecamatan Dampit, tanaman jati dan sengon di Kecamatan Kalipare, tanaman

TAHAP I (2010-2014) 2010

2011

2012

2013

2014

√

√

√

√

√

Tahap II

Tahap III

(2015-2019)

(2020-2024)

√

√

SUMBER DANA


INSTANSI PELAKSANA

• Dinas Kehutanan Kabupaten Malang • Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Malang • Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Malang • Perum Perhutani

131 NO

PROGRAM UTAMA

LOKASI

TAHAP I (2010-2014)

Tahap II

Tahap III

(2015-2019)

(2020-2024)

SUMBER DANA

2010

2011

2012

2013

2014

√

√

√

√

√

√

√


√

√

√

√

√

√

√


√

√

√

√

√

√

√

• APBD Provinsi Jawa Timur • APBD Kabupaten Malang • Swasta

INSTANSI PELAKSANA

coklat di Kecamatan Kasembon, tanaman nangka dan alpukat di Kecamatan Pujon, tanamantanaman kuat, pohon dan kayu di Kecamatan Sumberpucung, tanaman coklat di Kecamatan Tirtoyudo, serta tanaman alpukat dan durian di Kecamatan Wonosari c.

Mengembangkan hutan rakyat

6.2 Pengembangan kawasan hutan rakyat a. Rehabilitasi dan konservasi kawasan hutan rakyat

6.3 Pengembangan kawasan pertanian dan pengolahan hasil produksi berorientasi peningkatan nilai ekonomi dan ekspor a. Pengembangan hortikultura untuk ekspor


Tersebar hampir di seluruh kecamatan di Kabupaten Malang

Tersebar hampir di seluruh kecamatan di Kabupaten Malang Tanaman sawi di Kecamatan Turen, kol di Kecamatan Poncokusumo, duku di Kecamatan Singosari, klengkeng di Kecamatan Tumpang, apel di

• Dinas Kehutanan Kabupaten Malang • Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Malang • Perum Perhutani • Dinas Kehutanan Kabupaten Malang • Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Malang • Perum Perhutani • Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Timur • Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Malang • Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar Kabupaten Malang

132 NO

PROGRAM UTAMA

LOKASI

TAHAP I (2010-2014) 2010

2011

2012

2013

2014

Tahap II

Tahap III

(2015-2019)

(2020-2024)

SUMBER DANA


INSTANSI PELAKSANA

• Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Malang • Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Timur • Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Malang • Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar Kabupaten Malang • Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Malang

b. Pengembangan breeding centre

Kecamatan Singosari dan Kecamatan Ngajum

√

√

√

√

√

√

√


c. Pengembangan Industri Perikanan

Kecamatan Wajak, Kecamatan Sumbermanjing Wetan

√

√

√

√

√

√

√


• Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Timur • Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Malang • Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Malang, • Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar Kabupaten Malang • Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Malang

6.4 Pengembangan kawasan pertambangan berwawasan lingkungan a. Pengembangan Pertambangan Unggulan

Kecamatan Donomulyo, Kecamatan Pagak, Kecamatan Gedangan, Kecamatan Dampit,

√

√

√

√

√

√

• Swasta

• Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Malang • Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Malang


133 NO

PROGRAM UTAMA

LOKASI

TAHAP I (2010-2014)

Tahap II

Tahap III

(2015-2019)

(2020-2024)

SUMBER DANA

INSTANSI PELAKSANA

2010

2011

2012

2013

2014

√

√

√

√

√

√

√


√

√

√

√

√

√

√


√

√

√

√

√

√

√


• Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Malang

√

√

√

√

√

√

√


• Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Malang

Kecamatan Ampelgading, Kecamatan Kalipare, Kecamatan Bantur, Kecamatan Sumbermanjing Wetan dan Kecamatan Tirtoyudo 6.5 Pengembangan kawasan peruntukan industri a. Pengembangan kawasan industri

6.6 Pengembangan kawasan pariwisata a. Mengembangkan obyek wisata utama

Mengembangkan Obyek wisata Pedesaan b. Mengkaitkan kalender wisata nasional

c. Pengadaan kegiatan festival wisata atau gelar seni budaya


Perkotaan Sendangbiru, Kecamatan Sumbermanjing Wetan

Wisata Wendit di Malang Timur, Pantai Balekambang dan Ngliyep di Malang Selatan Kecamatan Poncokusumo dan Kecamatan Pujon Wisata Wendit di Malang Timur, Pantai Balekambang dan Ngliyep di Malang Selatan Wisata Wendit di Malang Timur, Pantai Balekambang dan Ngliyep di Malang Selatan

• Kementerian Perindustrian • Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur • Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar Kabupaten Malang • Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Malang

134 NO

PROGRAM UTAMA

LOKASI

TAHAP I (2010-2014)

Tahap II

Tahap III

(2015-2019)

(2020-2024)

6.7 Pengembangan kawasan sektor informal a. Penyediaan kawasan sektor informal

√

√


• Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Malang • Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar Kabupaten Malang

6.8 Pengembangan kawasan andalan a. Pengembangan Kawasan Andalan Malang Utara

√

√


• Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur • Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Malang • Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Malang • Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Malang • Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Malang

√

√



2010

b.


Pengembangan Kawasan Andalan Malang Tengah

2011

2012

2013

2014

Wilayah Pengembangan Ngantang

Wilayah Pengembangan Kepanjen

SUMBER DANA

INSTANSI PELAKSANA

135 NO

PROGRAM UTAMA

LOKASI

TAHAP I (2010-2014) 2010


2011

2012

2013

2014

Tahap II

Tahap III

(2015-2019)

(2020-2024)

SUMBER DANA

INSTANSI PELAKSANA

c.

Pengembangan Kawasan Andalan Malang Timur

Wilayah Pengembangan Tumpang

√

√



d.

Pengembangan Kawasan Andalan Malang Timur Selatan

Wilayah Pengembangan Turen dan Dampit

√

√



e.

Pengembangan Kawasan Andalan Malang Selatan

Wilayah Pengembangan Sumbermanjing Wetan

√

√


• Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur • Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Malang

136 NO

PROGRAM UTAMA

LOKASI

TAHAP I (2010-2014) 2010

2011

2012

2013

2014

Tahap II

Tahap III

(2015-2019)

(2020-2024)

SUMBER DANA

INSTANSI PELAKSANA

• Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Malang • Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Malang • Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Malang • Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Malang 6.9 Pengembangan kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil a. Pengelolaan zona konservasi atau lindung 1. Pulau Sempu

2.


Kawasan terumbu karang

Kecamatan Ampelgading, Kecamatan Tirtoyudo, Kecamatan

√

√

√

√

√

√

√


• Kementerian Kelautan dan Perikanan • Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Timur • Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Malang • Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Malang • Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Malang • Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Malang

√

√

√

√

√

√

√


• Kementerian Kelautan dan Perikanan • Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Timur

137 NO

PROGRAM UTAMA

LOKASI

TAHAP I (2010-2014) 2010

2011

2012

2013

2014

Tahap II

Tahap III

(2015-2019)

(2020-2024)

SUMBER DANA

Sumbermanjing Wetan, Kecamatan Bantur, Kecamatan Donomulyo dan Kecamatan Gedangan

b.

INSTANSI PELAKSANA

• Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Malang • Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Malang • Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Malang

Pengelolaan zona pengembangan 1.

Kawasan perikanan

Seluruh

perairan

√

√

√

√

√

√

√

laut dan darat


• Kementerian Kelautan dan Perikanan • Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Timur • Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Malang • Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Malang

2.

Kawasan pariwisata

Sepanjang pantai

pesisir

√

√

√

√

√

√

√


• Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata • Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur • Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Malang • Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Malang


138 NO

PROGRAM UTAMA

3.

Kawasan industri

LOKASI

Sendangbiru

TAHAP I (2010-2014) 2010

2011

2012

2013

2014

√

√

√

√

√

Tahap II

Tahap III

(2015-2019)

(2020-2024)

√

√

SUMBER DANA

INSTANSI PELAKSANA

• APBN

• Kementerian Perindustrian


• Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur


• Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar Kabupaten Malang • Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Malang

4.

Perhubungan dan komunikasi

√

√

√

√

√

√

√

• APBN

• Kementerian Perhubungan


• Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur


• Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Malang • Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Malang

5.

Zona pengembangan khusus (Kawasan Sendangbiru)

√

√

√

√

√

√

√


• Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata • Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur • Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Malang • Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Malang • Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Malang


139 NO

PROGRAM UTAMA

c.

Pengelolaan zona pengembangan di darat 1. Permukiman

2.

7.

LOKASI

Sepanjang pantai selatan

Pariwisata

TAHAP I (2010-2014)

Tahap II

Tahap III

(2015-2019)

(2020-2024)

SUMBER DANA

INSTANSI PELAKSANA

2010

2011

2012

2013

2014

√

√

√

√

√

√

√

• APBN, • APBD Provinsi Jawa Timur • APBD Kabupaten Malang

• Kementerian Perumahan Rakyat • Dinas Permukiman Provinsi Jawa Timur • Kantor Perumahan Kabupaten Malang • Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Malang • Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Malang • Kantor Pertanahan Kabupaten Malang

√

√

√

√

√

√

√

• APBN, • APBD Provinsi Jawa Timur • APBD Kabupaten Malang

• Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata • Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur • Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Malang • Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Malang

√

√

√

√

√


• Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Malang • Dinas Bina Marga Kabupaten Malang

Perwujudan Kawasan Strategis Kabupaten a. Pengembangan Bandara Kecamatan Pakis Abdulrahman Saleh 1. pembatasan penggunaan tanah yang mengganggu penerbangan


140 NO

PROGRAM UTAMA

LOKASI

TAHAP I (2010-2014) 2010

2011

2012

2013

2014

Tahap II

Tahap III

(2015-2019)

(2020-2024)

SUMBER DANA

INSTANSI PELAKSANA

• Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Malang; • Badan Pelayanan Perizinan Terpadu 2.

Pembatasan ketinggian bangunan

Kecamatan Pakis

√

√

√

√

√


• Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Malang • Dinas Bina Marga Kabupaten Malang • Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Malang

3.

Peningkatan Kecamatan Pakis infrastruktur pendukung

√

√

√

√

√


• Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Malang • Dinas Bina Marga Kabupaten Malang

√

√

√

√

√


• Kementerian Kelautan dan Perikanan • Kementerian Lingkungan Hidup • Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur • Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Malang • Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Malang • Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar Kabupaten Malang

7.1 Kawasan Strategis Ekonomi a. Pengembangan Kawasan Sendang biru 1. Pembatasan pengembangan kawasan untuk kelestarian ekosistem


Perkotaan Sendangbiru, Kecamatan Sumbermanjing Wetan

141 NO


PROGRAM UTAMA

LOKASI

TAHAP I (2010-2014) 2010

2011

2012

2013

b. Pengembangan Malang dan Sekitarnya 1. Pengembangan sektorsektor unggulan pertanian, perikanan, industri, perkebunan dan pariwisata

Malang dan sekitarnya

√

√

√

√

c. Pengembangan Perkotaan Malang 1. Menunjang kegiatan ekonomi dan pariwisata

Kabupaten Malang

√

√

√

√

2014

√

Tahap II

Tahap III

(2015-2019)

(2020-2024)

SUMBER DANA

INSTANSI PELAKSANA


• Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional • Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur • Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Malang • Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar Kabupaten Malang • Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Malang • Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Malang • Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Malang


• Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur • Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Malang • Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar Kabupaten Malang • Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Malang • Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Malang

142 NO

PROGRAM UTAMA

d. Pengembangan Malang Minapolitan 1. Penyediaan infrastruktur


LOKASI

TAHAP I (2010-2014)

Tahap II

Tahap III

(2015-2019)

(2020-2024)

SUMBER DANA

INSTANSI PELAKSANA

2010

2011

2012

2013

2014

Kabupaten Malang

√

√

√

√

√


• Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Provinsi Jawa Timur • Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur • Dinas Bina Marga Kabupaten Malang • Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Malang • Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Malang

2.

Penyediaan lembaga penyuluhan, lembaga pengkajian, seperti LIPPI

Kabupaten Malang

√

√

√

√

√


• Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Provinsi Jawa Timur • Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur • Dinas Bina Marga Kabupaten Malang • Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Malang • Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Malang

1.

Pengembangan kegiatan wisata seperti pendakian, camping, petualang, ataupun pengamatan bunga dan burung


√

√

√

√

√


• Kementerian Lingkungan Hidup • Badan Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur • Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur

143 NO

PROGRAM UTAMA

LOKASI

TAHAP I (2010-2014) 2010

2011

2012

2013

2014

Tahap II

Tahap III

(2015-2019)

(2020-2024)

SUMBER DANA

INSTANSI PELAKSANA

• Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur • Dinas Kehutanan Kabupaten Malang • Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Malang • Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Malang • Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Malang • Perum Perhutani 2.

Pengembangan kegiatan

Kecamatan

penelitian flora dan

Poncokusumo

fauna

√

√

√

√

√


• Kementerian Lingkungan Hidup • Badan Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur • Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur • Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur • Dinas Kehutanan Kabupaten Malang • Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Malang • Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Malang • Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Malang • Perum Perhutani


144 NO


PROGRAM UTAMA

LOKASI

TAHAP I (2010-2014) 2010

2011

2012

2013

2014

Tahap II

Tahap III

(2015-2019)

(2020-2024)

SUMBER DANA

INSTANSI PELAKSANA

1.

Pengembangan kegiatan Kecamatan Pujon wisata seperti pendakian, camping, petualang, ataupun pengamatan bunga dan burung

√

√

√

√

√


• Kementerian Lingkungan Hidup • Badan Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur • Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur • Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur • Dinas Kehutanan Kabupaten Malang • Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Malang • Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Malang • Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Malang • Perum Perhutani

2.

Pengembangan kegiatan Kecamatan Pujon penelitian flora dan fauna

√

√

√

√

√


• Kementerian Lingkungan Hidup • Badan Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur • Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur • Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur • Dinas Kehutanan Kabupaten Malang • Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Malang • Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Malang

145 NO

PROGRAM UTAMA

LOKASI

TAHAP I (2010-2014) 2010


2011

2012

2013

2014

Tahap II

Tahap III

(2015-2019)

(2020-2024)

SUMBER DANA

1.

Pengembangan kegiatan wisata seperti pendakian, camping, petualang, ataupun pengamatan bunga dan burung

(Kota Batu), Kecamatan Dau, (Kota Malang), Kecamatan Pakisaji, Kecamatan Kepanjen, Kecamatan Kromengan, Kecamatan Kalipare, (Kabupaten Blitar)

√

√

√

√

√


2.

Pengembangan kegiatan penelitian flora dan fauna

Kecamatan Pakisaji, Kecamatan Kepanjen, Kecamatan Kromengan, Kecamatan Kalipare, Kecamatan Dau, (Kota Malang), (Kota Batu), (Kabupaten Blitar)

√

√

√

√

√


INSTANSI PELAKSANA

• Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Malang • Perum Perhutani • Kementerian Lingkungan Hidup • Dinas Pekerjaan Umum Pengairan Provinsi Jawa Timur • Dinas Pengairan Kabupaten Malang • Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Malang • Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Malang • Kementerian Lingkungan Hidup • Dinas Pekerjaan Umum Pengairan Provinsi Jawa Timur • Dinas Pengairan Kabupaten Malang • Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Malang • Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Malang

BAB VII PENUTUP Mempertimbangkan berbagai potensi dan keunggulan yang dimiliki serta tantangan pembangunan yang harus dihadapi Kabupaten Malang sebagai bagian utama dalam regional maupun nasional memerlukan suatu transformasi ekonomi melalui percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi guna meningkatkan daya saing sekaligus upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Dengan semangat Not Bussiness As Usual dari sejak proses penyusunannya dimana rumusan strategi dan kebijakan yang awalnya disusun oleh Pemerintah Kabupaten Malang diperkaya dengan mendengarkan pandangan dan masukan dari berbagai pemangku kepentingan terutama dunia usaha melalui pembahasan intensif, interaktif dan partisipatif, maka tersusunlah Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Kabupaten Malang melalui perubahan pola pikir bahwa keberhasilan pembangunan ekonomi tidak hanya tergantung pada pemerintah saja melainkan merupakan kolaborasi bersama antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, BUMN, BUMD dan Swasta. Oleh karena itu kami mengundang berbagai pihak untuk bekerjasama membangun Kabupaten Malang dalam rangka mewujudkan Kabupaten Malang Aman, Maju, Adil dan Makmur. MP3EI Kabupaten Malang sebagai dokumen kerja dalam pengembangan ekonomi menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah. MP3EI Kabupaten Malang yang merupakan bagian dari MP3EI Nasional bukan dimaksudkan untuk mengganti dokumen perencanaan pembangunan yang telah ada seperti Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Malang Tahun 2005-2025 (Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2008), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2010-2015 (Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 2 Tahun 2011) maupun Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Malang (Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2010). Namun menjadi dokumen yang terintegrasi dan komplementer yang penting serta khusus untuk melakukan percepatan dan perluasan ekonomi. Sebagai bagian dalam percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi pada Koridor Jawa dengan Tema Pembangunan sebagai “Pendorong Industri dan Jasa Nasional” MP3EI Kabupaten Malang dengan kegiatan ekonomi utama Makanan dan Minuman serta Destinasi Pariwisata Nasional melalui 6 (enam) program utama yaitu Pertanian, Energi, Industri, Kelautan, Pariwisata dan Pengembangan Kawasan Strategis yang terdiri dari 12 (dua belas) kegiatan ekonomi utama yaitu Pertanian Pangan, Makanan Minuman, Alutsista, Kakao, Peternakan, Perkayuan, Perikanan, Pariwisata, Kawasan Agropolitan, Kawasan Minapolitan, Kawasan Industri dan Kawasan Sendangbiru.


147 Implementasi MP3EI Kabupaten Malang akan dikoordinasikan oleh Komite atau Tim Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia Kabupaten Malang yang dipimpin langsung oleh Bupati Malang. Tim tersebut merupakan kolaborasi antara dunia usaha dan pemerintah. Tim ini akan melakukan

koordinasi,

pemantauan

dan

evaluasi

pelaksanaan

MP3EI

Kabupaten Malang. Untuk semua pihak yang telah membantu dan berperan aktif dalam mewujudkan MP3EI Kabupaten Malang ini diucapkan terima kasih dan selanjutnya dalam rangka implementasinya kedepan diharapkan kerjasama dan partisipasinya.

BUPATI MALANG,

H. RENDRA KRESNA


BUPATI MALANG PERATURAN BUPATI MALANG NOMOR

TAHUN 2013 TENTANG

MASTERPLAN PERCEPATAN DAN PERLUASAN PEMBANGUNAN EKONOMI INDONESIA KABUPATEN MALANG TAHUN 2011-2025 BUPATI MALANG, Menimbang

: a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 huruf b Peraturan Presiden

Nomor

Percepatan

dan

32

Tahun

Perluasan

2011

tentang

Masterplan

Pembangunan

Ekonomi

Indonesia 2011-2025 disebutkan Masterplan Percepatan dan Perluasan

Pembangunan

Ekonomi

Indonesia

berfungsi

sebagai acuan untuk penyusunan kebijakan percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi Indonesia pada tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota terkait; b. bahwa

dalam

rangka

percepatan

dan

perluasan

pembangunan ekonomi di Kabupaten Malang serta sebagai acuan

dalam

Masterplan

percepatan

Percepatan

pembangunan dan

Perluasan

perlu

disusun

Pembangunan

Ekonomi Indonesia Kabupaten Malang Tahun 2011-2025; c. bahwa sehubungan dengan maksud pada huruf a dan huruf b konsideran menimbang ini, maka perlu menetapkan Masterplan

Percepatan

dan

Perluasan

Pembangunan

Ekonomi Indonesia Kabupaten Malang Tahun 2011-2025 dengan Peraturan Bupati; Mengingat

: 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

H:\MP3EI 2013\perbup MP3EI.doc

2

2. Undang-Undang

Nomor

32

Tahun

2004

tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran

Negara

Republik

Indonesia

Tahun

2008

Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725); 4. Undang-Undang

Nomor

12

Tahun

2011

tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara

Republik

Tambahan

Indonesia

Lembaran

Tahun

Negara

2011

Nomor

Republik

82,

Indonesia

Nomor 5234); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian

Urusan

Pemerintahan

antara

Pemerintah,

Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Tahun

2007

(Lembaran

Nomor

82,

Negara

Republik

Tambahan

Indonesia

Lembaran

Negara

Republik Indonesia Nomor 4737); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan

Penataan

Ruang

(Lembaran

Negara

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103); 7. Peraturan Masterplan

Presiden

Nomor

Percepatan

32

dan

Tahun

Perluasan

2011

tentang

Pembangunan

Ekonomi Indonesia 2011–2025; 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang

Pedoman

Pengelolaan

Keuangan

Daerah,

sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan

Daerah

(Berita

Tahun 2011 Nomor 310);


Negara

Republik

Indonesia

3

9. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua

Harian

Pembangunan

Komite Ekonomi

Percepatan Indonesia

dan

Perluasan

2011–2025

Nomor:

PER-06/M.EKON/08/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Komite Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 2011–2025; 10. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 10 Tahun 2007 tentang

Kewenangan

Pemerintahan

Kabupaten

Malang

Dalam Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2007 Nomor 2/E); 11. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2008 Nomor 1/D), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran

Daerah

Kabupaten

Malang

Tahun

2012

Nomor 1/D); 12. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Malang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2008 Nomor 3/E); 13. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 7 Tahun 2008 tentang

Perencanaan

Pembangunan

Daerah

(Lembaran

Daerah Kabupaten Malang Tahun 2008 Nomor 4/E); 14. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Malang (Lembaran

Daerah

Kabupaten

Malang

Tahun

2010

Nomor 2/E); 15. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2010-2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2011 Nomor 1/E); Memperhatikan : 1. Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 4 Agustus 2011 Nomor: 500/2979/Sj perihal Implementasi MP3EI di Daerah; 2. Surat Bupati Malang tanggal 22 Agustus 2011 Nomor: 500/3661/421.032/2011 perihal Implementasi Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) di Daerah;


4

MEMUTUSKAN: Menetapkan

: PERATURAN BUPATI TENTANG MASTERPLAN PERCEPATAN DAN PERLUASAN PEMBANGUNAN EKONOMI INDONESIA KABUPATEN MALANG TAHUN 2011-2025. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 1. Daerah adalah Kabupaten Malang. 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Malang. 3. Bupati adalah Bupati Malang. 4. Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi adalah membangun

pusat-pusat

menghubungkan

dan

pertumbuhan

memaksimalkan

dengan

pertumbuhan

berdasarkan prinsip keterpaduan bukan keseragaman. 5. Masterplan

Percepatan

dan

Perluasan

Pembangunan

Ekonomi Indonesia, yang selanjutnya disingkat MP3EI adalah dokumen yang berisikan arahan strategis dalam percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi Indonesia Kabupaten Malang untuk periode 15 (lima belas) tahun terhitung sejak tahun 2011 sampai dengan tahun 2025 dalam rangka pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 yang disinergikan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 dan melengkapi dokumen perencanaan serta sebagai arahan pengembangan kegiatan ekonomi utama yang sudah lebih spesifik, lengkap dengan kebutuhan infrastruktur dan rekomendasi

perubahan/revisi

perundang-undangan

yang

perlu

terhadap dilakukan

peraturan maupun

pemberlakuan peraturan perundang-undangan baru yang diperlukan untuk mendorong percepatan dan perluasan investasi. 6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat

APBD

adalah

rencana

keuangan

tahunan

Pemerintahan Daerah baik berupa APBD Kabupaten Malang atau APBD Provinsi Jawa Timur;


5

7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan negara yang

dialokasikan

melalui

Kementerian

Koordinator

Perekonomian, Kementerian Pekerjaan Umum atau lembaga lainnya. BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN Bagian Kesatu Maksud Pasal 2 MP3EI rencana

Kabupaten

Malang

strategis yang

Tahun

dapat

2011-2025

digunakan

merupakan

sebagai

arahan

kebijakan dan strategi serta pedoman umum dalam rangka menyusun perencanaan dan pelaksanaan yang berkaitan dengan percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi sehingga lebih sistematis, terarah dan berkesinambungan. Bagian Kedua Tujuan Pasal 3 MP3EI Kabupaten Malang Tahun 2011-2025 bertujuan untuk mendukung percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi Kabupaten

Malang

yang

terintegrasi

dengan

dokumen

perencanaan jangka panjang dan menengah. Bagian Ketiga Sasaran Pasal 4 Sasaran MP3EI Kabupaten Malang Tahun 2011-2025 adalah semua komponen pemangku kepentingan yang terdiri dari unsur pemerintah, masyarakat dan swasta yang terkait dan peduli terhadap percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi Kabupaten Malang.


6

BAB III RUANG LINGKUP Pasal 5 Ruang lingkup MP3EI Kabupaten Malang Tahun 2011-2025 meliputi: a. mendefinisikan arahan strategis dan kerangka kebijakan percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi Kabupaten Malang yang akan memicu perencanaan dan pengembangan investasi; b. pengembangan Koridor Ekonomi Jawa; c. pengembangan konektivitas; d. pengembangan sumberdaya manusia dan ilmu pengetahuan serta teknologi. BAB IV SISTEMATIKA Pasal 6 (1) Sistematika MP3EI Kabupaten Malang Tahun 2011-2025 disusun sebagai berikut: BAB I : PENDAHULUAN. BAB II : KINERJA UTAMA RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH DAN PEREKONOMIAN KABUPATEN MALANG. BAB III : KENDALA DAN STRATEGI. BAB IV : KONTRIBUSI KABUPATEN MALANG DALAM MP3EI. BAB V : KEBUTUHAN INFRASTRUKTUR PENUNJANG MP3EI. BAB VI : PELAKSANAAN DAN TATA KELOLA MP3EI. BAB VII : PENUTUP. (2) MP3EI Kabupaten Malang Tahun 2011-2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. BAB V PELAKSANAAN Pasal 7 (1) Koordinasi pelaksanaan MP3EI Kabupaten Malang Tahun 2011-2025 dilakukan oleh Tim Pelaksana MP3EI. H:\MP3EI 2013\perbup MP3EI.doc

7

(2) Tim Pelaksana MP3EI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari: a. Komite Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi; dan b. Tim Teknis Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi. (3) Komite Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a bertugas untuk mengkoordinasikan dan mengarahkan serta melaporkan hasil pelaksanaan percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi Kabupaten Malang. (4) Tim Teknis Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b bertugas: a. mengkoordinasikan proyek investasi dan infrastruktur terkait kegiatan ekonomi utama dan pendukung percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi; b. mensosialisasikan dan menfasilitasi serta melaksanakan monitoring dan evaluasi program MP3EI. Pasal 8 (1) Komite Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a beranggotakan Satuan Kerja Perangkat Daerah, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah di wilayah Malang. (2) Tim Teknis Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a beranggotakan Satuan Kerja Perangkat Daerah. (3) Komite Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Tim Teknis Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati. BAB VI PENDANAAN Pasal 9 Pendanaan MP3EI menjadi tanggung Pemerintah Provinsi Usaha Milik Negara, H:\MP3EI 2013\perbup MP3EI.doc

Kabupaten Malang Tahun 2011-2025 jawab bersama antara Pemerintah, Jawa Timur, Pemerintah Daerah, Badan Badan Usaha Milik Daerah dan swasta.

8

BAB VII KETENTUAN PENUTUP Pasal 10 Peraturan

Bupati

ini

mulai

berlaku

pada

tanggal

diundangkan. Agar

setiap

orang

mengetahuinya,

memerintahkan

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Malang. Ditetapkan di Malang pada tanggal BUPATI MALANG,

H. RENDRA KRESNA


2013

BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang

Recommend Documents