BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Pembangunan tidak lain merupakan suatu proses perubahan yang berlangsung secara sadar, terencana dan berkelanjutan dengan sasaran utamanya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan hidup manusia atau masyarakat suatu bangsa. Ini berarti bahwa pembangunan senantiasa beranjak dari suatu keadaan atau kondisi kehidupan yang kurang baik menuju suatu kehidupan yang lebih baik dalam rangka mencapai tujuan nasional suatu bangsa. Di era reformasi, di tengah bangsa Indonesia yang terus melakukan perubahan dan pembangunan di segala bidang, nasib pasar tradisional terdesak dengan munculnya pasar modern seperti mall dan minimarket yang berkembang pesat. Pasar memang bukan suatu tempat yang aneh dan asing bagi masyarakat kita. Tapi, persoalan yang ada di pasar sesungguhnya ibarat benang kusut yang sukar untuk diurai, mengapa, bagaimana, untuk siapa dan masih banyak lagi hal yang perlu dipertanyakan. Sudah sejak lama pasar tradisional memegang peranan penting dalam menggerakkan ekonomi rakyat di seluruh negeri. Pasar tradisional di seluruh Indonesia yang mencapai lebih dari 13.450 unit dan mampu menampung lebih dari 12.625.000 pedagang sebenarnya dapat menjadi kekuatan ekonomi negara. Roda perekonomian kerakyatan dapat terus bergulir jika pasar-pasar
1
tradisional yang memiliki sejarah panjang dikelola dengan baik dan tetap lestari. Dalam era reformasi, terjadi perubahan sistem pemerintahan menjadi otonomi daerah dengan semua keputusan mengenai perizinan hampir 100% merupakan otoritas pimpinan daerah, perhatian terhadap perkembangan pasar serta pedagang tradisional mulai terabaikan sehingga banyak pasar tradisional berubah fungsi menjadi mall dan akhirnya pedagang lama tersingkirkan. Pemda sebagai organisasi publik senantiasa mengalami dinamika dan perubahan yang diakibatkan oleh perubahan lingkungan, sehingga organisasi perlu menyesuaikan diri dengan perubahan itu agar lebih efektif, efisien, adaptif dan responsibility dalam mencapai tujuan. Organisasi mengalami perubahan dalam rangka mencapai tujuan, bukan saja karena lingkungan dimana organisasi itu berada mengalami perubahan tapi juga tujuan organisasi ini merupakan suatu keharusan agar organisasi menyelesaikan permasalahan, tuntutan dan keinginan masyarakat. Pasar Inpres Bangkinang, yang merupakan pasar tradisional milik pemerintah daerah Kabupaten Kampar, pada tahun 2011 dimodernisasi atau dilakukan peremajaan dari pasar tradisional menjadi pasar modern yang berbentuk plaza. Pembangunan pasar tradisional Bangkinang menjadi pasar modern tidak berjalan mudah sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan oleh pemerintah dan pihak investor, penolakan pembangunan timbul dari para pedagang pasar inpres bangkinang. Sekurangnya tercatat 700 orang pedagang Pasar Inpres Bangkinang menolak pembangunan Pasar Modern Bangkinang
2
yang sudah direncanakan oleh Pemda Kab. Kampar karena pedagang menilai pembangunan yang akan dilaksanakan investor itu sangat menyengsarakan pedagang. Penolakan terhadap investor itu ditanda tangani oleh 700 orang pedagang yang dituangkan dalam sebundel surat yang ditujukan kepada Bupati Kampar nomor : 01/SPPIB/01/2011 tertanggal 24 Januari 2011 perihal Keberatan atas Pembangunan Pasar Inpres Bangkinang yang dilaksanakan oleh Investor. Surat keberatan pedagang itu ditembuskan dan disampaikan kepada DPRD Kampar, Komisi I DPRD Kampar, Investor selaku Pelaksana Pembangunan Pasar lnpres Bangkinang, Ketua Asosiasi Pedagang Pasar lnpres Bangkinang, Ketua Forum Komunikasi Pedagang Pasar lnpres Bangkinang, Tokoh Masyarakat Kampar, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Lembaga Kerapatan Adat Kampar, Ninik Mamak Bangkinang, Ikatan keluarga Minang (lKM), Himpunan Mahasiswa Kampar dan Media massa. Ada 4 alasan mengapa 700 pedagang menyampaikan keberatannya terhadap pemdakab Kampar atas rencana pembangunan Pasar lnpres Bangkinang menjadi Pasar Modern yang dikuasai oleh lnvestor. Pertama, Para Pedagang Pasar Inpres Bangkinang tidak setuju dengan kondisi luas Bangunan (2x2) meter dengan harga Rp. 12.000.000,-per meter. dan Luas Bangunan Los (1,5 x 1,5) Meter dengan harga Rp. 9.000.000,-per meter, masing-masing Kios dan Los diangsur pembayarannya selama 5 (lima) Tahun, dengan sistem pembayaran per bulan melalui Bank yang telah ditunjuk oleh Pemerintah, walaupun dengan bunga yang rendah. Apalagi untuk mendaftar saja harus membayar Uang Muka (DP) 30% ditambah PPn 10%. Kedua, para
3
pedagang yang pada saat itu telah memiliki Kios dengan Luas Bangunan (3 x 8) Meter dan Lapak dengan Luas Bangunan (3 x 4) Meter, hanya diberikan kemudahan berupa diskon 20% saja. Kebijakan ini perlu dipertimbangkan kembali oleh Bupati Kampar mengingat para pedagang sangat sulit dalam mendapatkan bangunan Kios pada saat awal pembelian, apalagi sudah beberapa kali telah terjadi kebakaran antara lain pada tahun 1992, tahun 1994, tahun 2006 dan tahun 2009, sehingga membutuhkan dana yang besar dari para pedagang untuk membangun kembali kios-kios tersebut, namun masih banyak juga bangunan kios yang terbakar tersebut belum mampu dibangun oleh para pedagang
dengan
kendala
faktor
keuangan.
Alasan
Ketiga,
untuk
pembangunan Ruko sebanyak 40 Unit dengan Luas Bangunan Ruko masingmasing (4 x 10) Meter yang kabarnya seharga diatas Rp. 600.000.000,sementara beritanya sudah tersebar ke daerah lain seperti di Pekanbaru, Jambi dan Bukit Tinggi. Kebijakan ini juga perlu dipertimbangkan kembali oleh Bupati Kampar agar para pedagang tempatan dapat memiliki Ruko tersebut dengan harga dibawah Rp. 600.000.000,-. Alasan Keempat, merupakan alasan secara intern pedagang terhadap kepentingan pihak Asosiasi Pedagang Pasar lnpres (APPI) Bangkinang dimana sejumlah pengurus APPI beberapa waktu lalu pernah melakukan study banding ke Kalimantan bersama Bupati Kampar dan pihak investor, MPP yang konon tujuan study banding itu untuk melihat sejumlah pasar yang dibangun oleh MPP di Kalimantan tersebut karena pergi diam-diam
dan
pulangnya
tidak
memberikan
informasi
atau
tidak
mensosialisasikan apapun tentang hasil study banding pasar tersebut.
4
Selama dalam pelaksanaan pembangunan pasar, pihak investor telah mempersiapkan los, kios dan toko sebagai Tempat Penampungan Sementara (TPS) dan diberlakukan sistem undian sesuai jenis dagangan. Pedagang yang menggunakan tempat penampungan sementara tersebut tidak dikenakan biaya apapun. Sedangkan khusus bagi PKL musiman di hari Rabu dan Ahad, Pemkab Kampar memberlakukan penutupan Jalan Datuk Tabano antara Jalan Sudirman hingga Jalan Sisingamangaraja untuk dijadikan lapak bagi PKL musiman. Berdasarkan Perda Kab. Kampar no 17 tahun 2007 tentang penertiban pedagang kaki lima dan juga dalam rangka menegakkan pilar kedua dari lima pilar misi pembangunan Kab. Kampar periode 2012-2016 dan atas instruksi Bupati Kampar, Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Kampar bekerja sama dengan Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar melakukan penertiban pedagang kaki lima yang berjualan di atas trotoar dan bahu jalan di sepanjang Jalan M. Yamin SH, Sudirman, A. Yani dan Jalan Datuk Tabano Bangkinang. Selain melakukan penertiban, patroli pekat juga digelar setiap harinya dari pukul 16.00 wib sampai 22.00 wib. Kondisi yang berlaku demikian, dapat diduga bahwa aspirasi masyarakat pedagang dalam kasus Pasar Modern Bangkinang belum sepenuhnya ditindak lanjuti secara optimal, hal ini terindikasi dari gejala yang ditemui melalui penelitian yang telah dilakukan, yaitu semakin banyaknya pedagang yang menggelar dagangan mereka di luar gedung pasar modern.
5
Bertitik tolak dari gejala yang ditemui, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan menerapkan judul “Efektivitas Penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) di Pusat Perbelanjaan Modern Plaza Bangkinang Kecamatan Bangkinang Kota Kabupaten Kampar.” B. Perumusan Masalah Berdasarkan uraian dan gejala yang telah dipaparkan di atas, dapatlah dirumuskan permasalahan pokok sebagai berikut : 1. Bagaimana efektivitas kebijakan Pemerintah Daerah dalam menertibkan pedagang kaki lima (PKL) di pusat perbelanjaan modern di Kecamatan Bangkinang Kota Kabupaten Kampar ?
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 1. Tujuan Penelitian Adapun tujuan dari penelitian ini adalah : a. Untuk mengetahui efektifitas kebijakan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dalam menertibkan pedagang kaki lima (PKL) di pusat perbelanjaan modern di Kecamatan Bangkinang Kota Kabupaten Kampar. 2. Manfaat Penelitian Adapun manfaat dari penelitian ini adalah : 1. Memperkaya
dan
mempertajam
khasanah
bagi
perkembangan
kepustakaan ilmu sosial terutama ilmu Administrasi Negara khususnya studi kebijakan.
6
2. Sebagai bahan masukan bagi Pemerintah khususnya pemerintah daerah Kecamatan Bangkinang Kota dalam menentukan arah kebijakan publik. 3. Sebagai sumber informasi dan referensi bagi para peneliti selanjutnya yang meneliti dalam bidang yang sama. D. Sistematika Penulisan Untuk mempermudah penelitian ini, maka penulis membagi penulisan ini dalam enam bab dengan sistematika sebagai berikut : BAB I
: PENDAHULUAN Di dalam bab ini menjelaskan tentang Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian serta Sistematika Penulisan.
BAB II
: TELAAH PUSTAKA Pada bab ini membahas tentang beberapa teori yang melandasi penulisan yaitu Pengertian Kebijakan, Aktor-aktor yang Berperan dalam Proses Kebijakan, Aktor-aktor yang Berperan dalam Proses Pembuatan
Kebijakan,
Pemerintah,
Hipotesis,
Pengertian Variabel
Pemerintah,
Penelitian,
dan
Fungsi Konsep
Operasional. BAB III : METODOLOGI PENELITIAN Di dalam bab ini membahas tentang Lokasi Penelitian, Jenis dan Sumber Data, Populasi dan Sampel, Metode Pengumpulan Data, dan diakhiri dengan Teknik Analisa Data.
7
BAB IV
: GAMBARAN UMUM PENELITIAN Di dalam bab ini membahas tentang Gambaran Umum Kecamatan Bangkinang Kota, keadaan geografis Kecamatan Bangkinang Kota, jumlah pedagang di Pasar Inpres Bangkinang, sekilas tentang Pasar Inpres Bangkinang, lokasi dan jumlah tempat yang tersedia di Pasar modern Bangkinang.
BAB V
: HASIL DAN ANALISA DATA Di dalam bab ini membahas tentang identitas Responden, Keadaan Pasar Inpres Bangkinang, Respon Pedagang tentang Kebijakan Pemerintah Daerah Untuk Pengembangan dan Penataan Pasar Inpres Bangkinang, Hasil Penelitian, dan terakhir Pengujian Hipotesis.
BAB VI
: KESIMPULAN DAN SARAN Merupakan kesimpulan dari hasil-hasil penelitian yang penulis temukan dan kemudian diberikan saran-saran kepada hasil temuan tersebut.
8
