BAB I PENDAHULUAN
A.
Latar Belakang Masalah
Proklamasi Kemerdekaan pada hakekatnya mengandung suatu amanat untuk mengisinya dengan pembangunan dalam segala bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Pembangunan dalam bidang politik dan sosial, bidang agama, bidang ekonomi, bidang pendidikan dan kebudayaan. Semuanya itu dalam keseimbangan yang tepat dan tahap demi tahap menurut skala prioritas sesuai kemampuan yang ada. Pedoman untuk menunaikan semua itu dalam garis besarnya telah dirumuskan dalam Pembukaan UUD 1945 alinea 4 sebagai tujuan negara yaitu “...melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia,mewujudkan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial...”. Selain sebagai dasar dalam menyusun pemerintahan yang adil dan efisien dari pusat sampai ke daerah-daerah berdasarkan kedaulatan rakyat, UUD 1945 juga merupakan dasar yang menjamin terlaksananya kemakmuran seluruh rakyat sesuai dengan pasal 33 ayat 3 UUD 1945 yang menyebutkan bahwa “bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”. Tugas ini harus dijalankan sesuai dengan Pancasila yang merupakan jiwa Proklamasi Kemerdekaan dan yang dicantumkan dalam UUD 1945 sebagai dasar negara Republik Indonesia. Pembangunan harus dilaksanakan secara bertahap menurut suatu rencana yang dibuat berdasarkan pemikiran yang masak. Potensi ekonomi Indonesia sangat besar, tetapi kemampuan untuk menggarapnya sangat terbatas. Oleh karena itu pembangunan harus dilaksanakan secara terencana untuk mengejar secara bertahap pemenuhan kebutuhan-kebutuhan tersebut. Dalam melaksanakan pembangunan diperlukan gambaran yang jelas tentang tujuan yang akan diwujudkan. Berpegang pada gambaran tersebut akan dapat ditetapkan dengan tepat arah yang akan ditempuh, jalan yang akan dilalui, sarana-sarana yang akan digunakan dan cara kerja yang akan dipakai sehingga tenaga, dana, dan perlengkapan peralatan yang tersedia dapat dimanfaatkan sepenuhnya. Gagasan yang jelas tentang tujuan itu juga akan memberikan semangat dan kegairahan kerja, kesanggupan untuk berkorban dan memberikan sumbangan yang diperlukan, kesadaran, dan keberanian untuk menampung segala persyaratan dan akibat-akibat lain dari proses pembangunan. 1
Dengan demikian pemerintah dan rakyat akan dapat bekerja secara terarah pada tujuan yang dicita-citakan. Kebijaksanaan pembangunan nasional sebagai gagasan dalam meninggikan ketahanan nasional dengan sendirinya tidak didasarkan atas perencanaan dan pertimbangan ekonomi belaka. Pembangunan yang pada hakekatnya bersifat integral juga tidak cukup dengan hanya memperhitungkan faktor-faktor sosio-ekonomis sebagai pelengkap perencanaan ekonomi, sebab dalam perencanaan yang demikian kompleksitas dimensi hidup manusia dan masyarakat belum dapat dicakup dan diterjemahkan dengan tepat dan lengkap. Sasaran-sasaran yang perlu dilaksanakan selama proses pembangunan terutama harus ditujukan untuk memperkecil dan jika memungkinkan menghilangkan ketidakseimbangan yang ada dalam struktur masyarakat, baik ketidakseimbangan demografis, ketidakseimbangan dalam pembagian pendapatan ataupun pola-pola lainnya yang perlu diteliti dalam rangka pemberian dan pemantapan otonomi daerah yang riil, sebab pembangunan nasional pada akhirnya adalah hasil pembangunan-pembangunan di daerah. Pembangunan nasional Indonesia adalah amanat konstitusi. Hal tersebut termuat dalam pembukaan dan batang tubuh UUD 1945 yang isinya memuat ketentuanketentuan tentang cita-cita bangsa. Sesuai dengan dasar diatas, maka kebijakan pemerintah diarahkan untuk terwujudnya pembangunan yang menyeluruh dan merata bagi seluruh rakyat. Pembangunan tidak semata-mata ditujukan untuk suatu golongan atau masyarakat tertentu, tetapi bagi semua warga negara termasuk mereka yang tinggal di desa dan daerah terpencil. Hal tersebut juga termuat dalam Ketetapan MPR RI No. II/MPR/ 1998 tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara yang menyatakan sebagai berikut: “Dalam rangka makin memeratakan pembangunan keseluruh wilayah Indonesia maka pembangunan daerah perlu terus ditingkatkan serta laju pertumbuhan antar daerah dan antar daerah pedesaan dan perkotaan makin diserasikan. Pembangunan daerah dilaksanakan secara terpadu, selaras, serasi, dan seimbang dan diarahkan agar pembangunan yang berlangsung di setiap daerah sesuai dengan prioritas dan potensi daerah, sedang keseluruhan pembangunan di daerah juga merupakan satu kesatuan pembangunan nasional sehingga akan memantapkan perwujudan wawasan nusantara”. Pembangunan nasional Indonesia selama beberapa tahapan yang telah berjalan tidak sedikit membuahkan hasil-hasil yang positif. Namun demikian, hasil positif diatas sering dihambat oleh laju pertumbuhan penduduk yang pesat pula. Hambatan ini tidak saja berupa adanya kenaikan penduduk, konsumsi per kapita (kebutuhan pangan, sandang, pemukiman dan lain-lain), tetapi juga adanya ketimpangan distribusi
pendapatan di antara penduduk, karena terbatasnya lapangan pekerjaan dan faktor pembatas lain (seperti modal, ketrampilan, dan lain-lain) dalam masyarakat. Memasuki era globalisasi abad 21 titik berat pembangunan nasional yang tercantum dalam GBHN 1998 ditekankan pada bidang ekonomi yang merupakan penggerak utama pembangunan seiring dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia sebagai antisipasi dalam menghadapi perkembangan industri dan perdagangan bebas yang mengarah pada pasar global. Pembangunan daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional diarahkan untuk mengembangkan daerah antar kota, antar kota dan desa, antar sektor, serta percepatan pembangunan di kawasan daerah terpencil, daerah minus, daerah perbatasan dan daerah terbelakang lainnya. Hal ini mengandung pengertian bahwa pembangunan dilaksanakan secara merata untuk seluruh lapisan dan golongan masyarakat, dalam usaha meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui pemerataan kesempatan berusaha dan berkembang sesuai dengan kemampuan dan keahlian masingmasing. Peran pemerintah daerah dalam pembangunan sekarang ini dan masa yang akan datang lebih merupakan fasilitator yang dituntut untuk selalu siap dalam melayani dan memfasilitasi bagi kegiatan-kegiatan pembangunan yang diperlukan masyarakat. Peranan dan pelaksanaan pembangunan daerah bertumpu pada kondisi, potensi, peluang, permasalahan dan tantangan jaman serta sesuai dengan kebutuhan masyarakat secara luas. Keterlibatan penuh masyarakat dalam bentuk partisipasi aktif dalam kegiatan pembangunan sangat mutlak diperlukan karena pada hakekatnya pembangunan adalah untuk rakyat dan oleh rakyat. Pemberian otonomi kepada daerah akan memungkinkan daerah yang bersangkutan mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri serta meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat dan pelaksanaan pembangunan. Dampak krisis moneter yang dimulai sejak pertengahan tahun 1997 dan menjalar ke krisis ekonomi sangat terasa di daerah, terutama telah mempengaruhi sendi-sendi kekuatan ekonomi masyarakat. Perkembangan harga yang kurang menentu dan cenderung terus meningkat, fluktuasi nilai tukar rupiah yang tidak pasti telah mempengaruhi daya beli masyarakat dan semakin meningkatkan jumlah keluarga miskin serta meluasnya pengangguran terbuka sampai ke daerah-daerah.Suatu kenyataan, bahwa dewasa ini masih banyak penduduk yang belum mampu memenuhi kebutuhan hidupnya secara layak, yaitu kebutuhan hidup yang meliputi pangan,
sandang, pemukiman, pendidikan, kesehatan dan lain-lain. Karena itu mereka dikatakan berada di bawah garis kemiskinan. Untuk dapat memenuhi kebutuhan hidup di atas orang selalu berusaha memperoleh pendapatan dengan berbagai cara menggunakan sumber daya yang dimiliki yang disesuaikan dengan tingkat ketrampilannya. Peran serta pemerintah cukup besar untuk selalu mendorong meningkatkan pendapatan penduduk dengan berbagai kebijaksanaan antara lain melalui penyuluhan disegala sektor usaha, pengenalan teknologi baru, penyediaan sarana produksi, fasilitas murah dan lain-lain. Kemiskinan merupakan satu hal yang menjadi bagian kenyataan dalam perjalanan kehidupan sebuah masyarakat dan ini tidak dapat dilepaskan dengan konsep pembangunan. Hal ini terjadi karena salah satu tujuan pembangunan adalah pengentasan masyarakat dari kemiskinan menuju ke kehidupan yang lebih baik. Walaupun tidak dapat dipungkiri bahwa kemiskinan juga timbul sebagai akibat dari penerapan strategi pembangunan yang tidak tepat. Banyak usaha yang telah dijalankan dalam rangka peningkatan perekonomian Indonesia. Kemajuan yang berarti pun nampak, akan tetapi di sisi lain ada sebagian masyarakat yang tidak memperoleh manfaat yang optimal dari pembangunan. Golongan masyarakat ini menampakkan kondisi mereka yang relatif tertinggal, kurang berdaya. Ini terjadi pada lapisan masyarakat bawah yang umumnya bekerja di sektor pertanian, informal, dan sektor marjinal yang kurang mampu mengimbangi percepatan laju pembangunan. Lebih dari itu, masyarakat desa pun mengalami kondisi yang kurang beruntung, sungguh disayangkan karena sebagaimana diketahui desa dalah tempat sebagian besar masyarakat tinggal. Di pihak lain, desa bagi kehidupan negara sangatlah penting mengingat desa menjadi tulang punggung negara. Sumber pangan, sumber tenaga kerja, serta sumber-sumber bahan alam lain banyak diperoleh di wilayah atau daerah pedesaan. Salah satu tujuan pembangunan daerah adalah untuk memacu pertumbuhan ekonomi digunakan sebagai alat ukur bagi keberhasilan pembangunan. Peningkatan dan pemerataan ekonomi selanjutnya akan mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pembangunan yang dilaksanakan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah tersebut harus memperhatikan antara lain: kondisi ekonomi masyarakat ekonomi yang ada, potensi sumber daya alam dan manusia, dan infrastruktur yang tersedia. Dengan mempertimbangkan aspek-aspek tersebut selanjutnya disusun perencanaan pembangunan ekonomi dalam rangka pertumbuhan ekonomi. Daerah memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat, sehingga memungkinkan daerah untuk menyusun perencanaan dan melaksanakan pembangunan yang sesuai
dengan potensi yang dimiliki daerah. Hal ini sesuai dengan UU No.32/2004 tentang Pemerintah Daerah pasal 21 bahwa dalam menyelenggarakan otonomi, daerah mempunyai hak untuk mengelola kekayaan daerah. Dengan demikian, pembangunan ekonomi yang dilaksanakan sesuai dengan potensi daerah tersebut tentu akan membawa prospek yang baik bagi pertumbuhan ekonomi daerah. Seperti telah diketahui bahwa di setiap daerah di Indonesia memiliki keanekaragaman potensi. Kondisi yang demikian ini membutuhkan perhatian yakni dalam rangka membuat suatu kemajuan bagi masyarakat secara merata, terutama dari pemerintah Indonesia. Demikian juga Kabupaten Rembang dengan potensi laut yang demikian besar mendapat perhatian serius dari pemerintah kabupaten. Sebuah kawasan bahari yang memadukan pelabuhan niaga, pelabuhan pendaratan ikan dan TPI Tasikagung. Sektor perikanan dan kelautan tampaknya sangat bisa diandalkan di masa depan. Sesuai dengan letak geografis wilayah, Kabupaten Rembang memiliki potensi perikanan (baik darat, maupun laut) yang sangat potensial. Khususnya sektor perikanan laut, Kabupaten Rembang menempati peringkat ke III sewilayah propinsi Jawa Tengah, setelah Kabupaten Pekalongan dan Kabupaten Pati. Mencermati hal yang demikian, maka sektor perikanan laut menjadi salah satu andalan guna pembangunan ekonomi daerah. Dalam upaya ini pemerintah Kabupaten Rembang telah secara bertahap mewujudkan pembangunan di bidang kelautan dan perikanan yang dipadukan dengan bidang-bidang lainnya dengan suatu program khusus yakni Pengembangan KAWASAN BAHARI TERPADU. Program ini mendapatkan perhatian yang cukup besar dari pemerintah Kabupaten Rembang yang sekarang dipimpin oleh H. Moch Salim sebagai Bupati. Bahkan arah kebijakan untuk mengembangkan sarana prasarana perikanan dan kelautan telah ditentukan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang 2006-2010. Tujuan akhir pelaksanaan program tersebut adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat nelayan serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi rakyat. Berdasarkan uraian diatas menimbulkan keinginan peneliti untuk mengkaji lebih mendalam tentang: PEMBANGUNAN EKONOMI DAERAH DALAM RANGKA MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT (STUDI KASUS PELAKSANAAN TERPADU
PROGRAM
PADA
PENGEMBANGAN
MASYARAKAT
NELAYAN
KAWASAN DESA
BAHARI
TASIKAGUNG
KECAMATAN REMBANG KABUPATEN REMBANG) TAHUN 2006.
B.
Perumusan Masalah
1. Bagaimana program Pengembangan Kawasan Bahari Terpadu dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat nelayan? 2. Bagaimana pelaksanaan program Pengembangan Kawasan Bahari Terpadu yang telah direncanakan? 3. Apa dampak yang dirasakan masyarakat nelayan dari pelaksanaan Program Pengembangan Kawasan Bahari Terpadu?
C.
Tujuan Penelitian
1. Untuk mengetahui program Pengembangan Kawasan Bahari Terpadu dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat nelayan. 2. Untuk mengetahui pelaksanaan program Pengembangan Kawasan Bahari Terpadu. 3. Untuk mengetahui dampak yang dirasakan masyarakat nelayan dari pelaksanaan
program
Pengembangan Kawasan Bahari Terpadu.
D.
Manfaat Penelitian
1. Dengan mengetahui program Pengembangan Kawasan Bahari Terpadu, maka dapat dijadikan pedoman dalam pelaksanaan program tersebut agar tujuan peningkatan kesejahteraan masyarakat nelayan dapat tercapai. 2. Setelah mengetahui pelaksanaan program Pengembangan Bahari Terpadu maka dapat digunakan sebagai bahan evaluasi apakah program tersebut sudah sesuai dengan tujuan atau belum. 3. Dengan mengetahui dampak yang dirasakan masyarakat dari program tersebut maka akan dapat diketahui seberapa besar keberhasilan pelaksanaan program tersebut dan dapat dijadikan bahan masukan bagi pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan yang berkaitan dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
BAB II LANDASAN TEORI
Tinjauan Pustaka 1.
Arti Pembangunan
Menurut RP. Mizra yang dikutip oleh Khairuddin (1992:2):“Development is basically a human enterprise and therefore it requires the combined efforts of all systems of knowledge, be they physical, biological, social or human to comprehend and articulate it”. Artinya pembangunan pada dasarnya adalah usaha manusia dan untuk memahami pembangunan tersebut dibutuhkan usaha-usaha yang terpadu dari seluruh sistem pengetahuan, baik fisik, biologi, sosial, maupun manusia. Menurut
Sondang
P.
Siagian
dalam
Taliziduhu
Ndraha
(2003:11)
mendefinisikan pembangunan sebagai “suatu usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang berencana yang dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, negara dan pemerintah, menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa”. Definisi pembangunan menurut PBB dalam Y. Slamet (1994:4) adalah “proses-proses dimana usaha-usaha dari orang-orang itu sendiri disatukan dengan usaha-usaha pemerintah untuk memperbaiki keadaan ekonomi, sosial dan kultural masyarakat, menyatukan masyarakat itu ke dalam kehidupan bangsa, dan memungkinkan masyarakat itu menyumbangkan secara penuh bagi kemajuan nasional”. Kesimpulan yang dapat ditarik dari beberapa pendapat diatas bahwa pembangunan mengandung unsur-unsur: a) Usaha/proses b) Peningkatan, kemajuan, atau perubahan ke arah kemajuan c) Dilakukan secara sadar atau dengan sengaja d) Terencana e) Untuk tujuan pembinaan bangsa f) Dilakukan secara bertahap
8
Pembangunan dikatakan proses karena pembangunan bukanlah suatu kegiatan yang momentum atau perbuatan yang selesai hanya dalam satu kali dalam satu saat, melainkan pembangunan merupakan kegiatan yang terus menerus. Proses berarti bekerjanya kekuatan-kekuatan tertentu, selama periode yang panjang dan mewujudkan perubahanperubahan
dalam
variabel-variabel
tertentu,
sehingga
tidak
cukup
hanya
menggolongkan satu daftar pembangunan yang terpisah-pisah, melainkan harus dapat menentukan hubungan-hubungan kausal dalam pembangunan tersebut, sebab hanya dari hubungan-hubungan kausal inilah dapat ditentukan akibat-akibat dari perubahanperubahan tertentu. Pembangunan sengaja dilakukan secara sadar dan terencana untuk menuju perubahan yang diinginkan melalui tahapan-tahapan tertentu. 2.
Pembangunan Ekonomi
Pembangunan adalah sebuah konsep dinamis, merupakan aktifitas usaha tanpa akhir untuk mencapai masyarakat adil dan makmur. Sebagai konsep dinamis, pembangunan mengandung arti perubahan secara terus menerus pada setiap aspek kehidupan masyarakat, meliputi masalah-masalah materi dan non materi, seperti sikap mental dan pola berpikir. Menurut Michael P. Todaro (1994:90) mengatakan pembangunan ekonomi sebagai berikut: Pembangunan haruslah dipahami sebagai suatu proses berdimensi jamak yang melibatkan perubahan-perubahan besar dalam struktur sosial, sikap masyarakat, dan kelembagaan nasional, seperti halnya percepatan pertumbuhan ekonomi, pengurangan ketidakmerataan, dan pemberantasan kemiskinan yang absolut. Dari pengertian tersebut Todaro selanjutnya menekankan bahwa paling tidak ada tiga nilai hakiki dalam pembangunan yaitu : nafkah hidup, harga diri dan kebebasan yang menggambarkan tujuan-tujuan umum yang diusahakan oleh semua individu dalam masyarakat. Berikut ini akan dijelaskan lebih rinci mengenai ketiga tata nilai inti pembangunan: a. Nafkah Hidup: kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar (Basic Need) Semua orang mempunyai kebutuhan dasar tertentu yang apabila tanpa itu maka hidup ini akan menjadi tidak mungkin. Kebutuhan dasar manusia ini termasuk didalamnya pangan, papan, kesehatan, dan perlindungan. Bila salah satu diantaranya tidak ada atau penawarannya hanya sedikit, maka dapat disimpulkan bahwa “kemiskinan absolut” itu ada. Dengan demikian, suatu fungsi dasar dari semua kegiatan ekonomi adalah untuk melengkapi sebanyak mungkin orang dengan alatalat yang dapat mengatasi keputusasaan dan kesengsaraan dari kurangnya pangan,
papan, kesehatan dan perlindungan. Dalam hubungan ini, dapat dinyatakan bahwa pembangunan ekonomi adalah suatu syarat (necessary condition) bagi perbaikan kualitas kehidupan. Tanpa kemajuan ekonomi yang mantap dan kerkesinambungan pada tingkat individu dan juga masyarakat, maka realisasi potensi kemanusiaan menjadi sesuatu yang tidak mungkin. Seseorang jelas harus “mempunyai sesuatu yang cukup agar mendapat lebih”. Jadi, peningkatan pendapatan per kapita, penghapusan kemiskinan absolut, perluasan kesempatan kerja, dan pengurangan ketidakmerataan pendapatan merupakan keharusan tetapi bukan syarat kecukupan (sufficient condition) bagi pembangunan. b. Harga diri: menjadi orang Komponen universal kedua tentang kehidupan yang baik adalah harga diri – dalam arti berharga dan terhormat, tidak digunakan oleh semua orang lain sebagai alat dari tujuan-tujuannya. Semua orang dan semua masyarakat mendambakan beberapa bentuk dasar harga diri, meskipun dapat dinyatakan sebagai ciri keaslian, identitas, martabat, sikap hormat, penghargaan atau pengakuan. Sifat dan bentuk harga diri ini mungkin berbeda dari satu masyarakat ke masyarakat yang lainnya dan dari suatu budaya ke budaya yang lainnya. Namun demikian, dengan adanya penyebaran “modernisasi tata nilai” dari negara-negara maju, banyak masyarakat di negara berkembang yang semula memiliki suatu sikap menghargai diri sendiri yang sangat besar, kemudian menderita kebingungan budaya yang serius ketika berhubungan dengan masyarakat yang maju ekonomi dan teknologinya, karena kemakmuran bangsa hampir telah menjadi ukuran yang universal. Karena begitu besar “penghargaan” yang diberikan kepada nilai material di negara maju, maka sekarang penghargaan dan kepercayaan hanya ditujukan kepada negara-negara yang memiliki kemakmuran ekonomi dan kekuatan teknologi yaitu yang telah “maju”. c. Bebas dari Perbudakan: Agar dapat Memilih Nilai ketiga dan terakhir, seharusnya merupakan pula arti dari pembangunan, adalah konsep kebebasan. Kebebasan dalam hal ini tidak dimaksudkan dalam arti politik atau ideologi, tetapi dalam pengertian kebebasan yang lebih mendasar atau emansipasi dari keterasingan kondisi-kondisi material dalam kehidupan dan dari perbudakan sosial, terhadap alam, kebodohan orang, kesengsaraan, lembaga-lembaga, dan kepercayaan yang bersifat dogmatis. Kebebasan melibatkan banyaknya pilihan bagi masyarakat dan anggotanya bersamaan dengan upaya meminimalkan kendalakendala dari luar untuk mengejar tujuan sosial yang disebut pembangunan. W.
Arthur Lewis dalam Michael P. Todaro (1994:92) menegaskan hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan kebebasan dari perbudakan ketika menyimpulkan bahwa “keuntungan dari pertumbuhan ekonomi bukanlah bahwa kemakmuran itu meningkatkan kebahagiaan, tetapi hal itu meningkatkan jumlah pilihan bagi manusia”. Kekayaan meningkatkan seseorang untuk mendapatkan kekuasaan yang lebih besar terhadap alam dan lingkungan fisiknya (misalnya, melalui produksi pangan, sandang, dan papan) daripada ketika dalam keadaan miskin. Hal itu juga memberikan kepada seseorang keleluasaan untuk memilih waktu luang yang lebih besar, memiliki barang dan jasa yang lebih banyak, atau menolak keinginankeinginan material tersebut dan hidup dalam sebuah kehidupan beragama. Dengan mengindahkan dasar pemikiran tersebut maka apapun komponen khusus untuk mencapai kehidupan yang lebih baik ini pembangunan bagi semua lapisan masyarakat haruslah mempunyai paling sedikit tiga sasaran yaitu : a) Meningkatkan persediaan dan memperluas pembagian atau pemerataan (redistribusi bahan-bahan pokok yang dibutuhkan untuk bisa hidup seperti makanan, perumahan, kesehatan dan perlindungan). b) Meningkatkan taraf hidup masyarakat termasuk menambah dan mempertinggi penghasilan, penyediaan lapangan kerja yang memadai, pendidikan yang lebih baik dan perhatian terhadap nilai-nilai budaya dan manusiawi. Kesemuanya itu bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan materi semata, tetapi juga untuk mengangkat kesadaran akan harga diri, baik individual maupun nasional. c) Memperluas jangkauan pilihan ekonomi dan sosial, bagi semua individu dengan cara membebaskan mereka dari sikap-sikap budak dan ketergantungan. Tidak hanya dalam hubungannya dengan orang lain dan negara-negara lain tetapi juga dari sumbersumber kebodohan dan penderitaan manusia. Pembangunan ekonomi menunjukkan adanya perubahan-perubahan dalam struktur output dan alokasi input pada berbagai sektor ekonomi disamping adanya kenaikan input.Pembangunan ekonomi merupakan suatu upaya untuk meningkatkan kemampuan masyarakat suatu negara dalam berproduksi. Hal ini juga berarti suatu usaha untuk memperbesar produksi nasional yang tercermin dengan semakin besarnya produktifitas rata-rata tiap tenaga kerja. Dalam negara yang sedang membangun atau negara yang sedang berkembang, masyarakat memiliki karakteristik tertentu yang sangat perlu dan saling berhubungan atau saling mempengaruhi, termasuk pada masalah produktivitas.
Karakteristik dari setiap negara berkembang pada umumnya khas, namun secara umum dapat dinyatakan sebagai berikut (Michael P. Todaro,1994:28): a) Standar hidup yang rendah b) Tingkat produktivitas rendah c) Tingkat pertambahan penduduk dan beban ketergantungan yang tinggi d) Tingkat pengangguran yang tinggi dan meningkat terus serta kekurangan lapangan pekerjaan e)
Sangat tergantung pada produksi pertanian dan barang ekspor primer
f)
Dominasi, ketergantungan dan kepakaan yang besar dalam hubungan internasional. Kalau dilihat dari segi produktivitasnya maka bagi negara-negara yang sedang
berkembang, rendahnya tingkat produktivitas merupakan masalah yang paling utama. Disini mekanisme faktor produksi yang menggambarkan bagaimana masyarakat berusaha memenuhi kebutuhannya mengalami ketidakseimbangan. Sebagai gambaran dalam prinsip diminishing marginal productivity, marginal productivity yang selalu menurun apabila faktor variabel tenaga kerja meningkat dan faktor-faktor lain tetap. Dari dasar teori ekonomi makro ini, rendahnya tingkat produktivitas tenaga kerja di negara-negara
sedang
berkembang
dapat
disebabkan
oleh
rendahnya
faktor
komplementer, seperti permodalan atau faktor manajemen yang berpengalaman. Memang tidak sesederhana itu, namun konsep teknis ekonomis masih harus dilengkapi dan diperluas sehingga mencakup masalah sosial. Pembangunan adalah usaha sadar yang dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan seluruh rakyat. Usaha ini akan dapat berlangsung terus menerus dalam jangka panjang dan akan berhasil makin lama semakin maju jika dipenuhi sejumlah syarat pokok. Dalam pembangunan ekonomi syarat-syarat ini mengenal berbagai faktor yang dapat digolongkan dalam lima kelompok, yaitu: 1.) Subyek dan obyek pembangunan Pembangunan akan dapat dilaksanakan jika ada subyek yang melakukan dan obyek yang digarap. Sejarah telah membuktikan bahwa sejak jaman dahulu hingga jaman modern sekarang ini, kemajuan berbagai negara telah dapat berhasil karena dilakukan oleh seluruh, atau sekurang-kurangnya oleh sebagian besar rakyatnya, baik itu dalam sistem otoriter maupun dalam dalam sistem demokrasi. Perlu diingat bahwa kehidupan pada waktu ini dan lebih-lebih di waktu mendatang akan menjadi kompleks, serta saling ketergantungan antara semua anggota masyarakat akan makin besar. Maka disadari
bahwa pembangunan yang bersifat multidimensional hanya akan berhasil kalau didukung dan dilakukan oleh seluruh rakyat, dengan pemerintah sebagai fasilitator dan pendorong yang kuat. Berhadapan dengan itu obyek yang dibangun adalah seluruh kehidupan rakyat dan bangsa, yang mencakup kehidupan ekonomi, sosial, politik, baik itu menyangkut kehidupan materiil maupun spiritual. 2.) Sumber daya pembangunan Untuk dapat melaksanakan pembangunan jangka panjang diperlukan masukan dari sumber daya sosial dan sumber daya alam, yang dijaga dan dikembangkan kelestariannya, serta dimanfaatkan secara bijaksana. Sumber daya sosial mencakup sumber daya manusia yang cukup banyak, mempunyai kemampuan kerja dan semangat membangun yang cukup tinggi, serta didorong oleh tata nilai dan sikap sosial yang menguntungkan. Diantara sikap ini ialah semangat yang membudaya sebagian besar rakyatnya untuk selalu menghasilkan yang terbaik dan terbanyak. Disamping sumber daya sosial pembangunan memerlukan sumber daya alam dan modal yang cukup besar, yang dapat dimanfaatkan secara ekonomis dan optimal. Sumber ini mencakup sumber flora dan fauna, sumber geologis, yang antara lain berupa tanah pertanian yang subur, deposit bahan tambang atau galian, air yang cocok untuk pertanian, industri dan rumah tangga. Udara yang bersih dan iklim yang baik, juga merupakan sumber daya alam yang penting bagi pembangunan. Kecuali itu sumber geografis, seperti lokasi yang strategis untuk industri, pasar atau pergudangan dan perdagangan transito, serta lokasi yang mempunyai daya tarik untuk wisatawan, juga merupakan kekayaan yang dapat dimanfaatkan dalam pembangunan. 3.) Peningkatan produksi dan pemasaran Pembangunan ekonomi terdapat dua upaya utama yang merupakan pasangan yang mulak harus ada, yaitu di satu pihak proses peningkatan produksi barang dan jasa dan di lain pihak proses peningkatan pemasaran hasilnya. Kedua upaya ini perlu dilakukan, dan pembangunan akan gagal jika hanya salah satu saja yang dilakukan. Pemasaran saja tidak mungkin dilakukan tanpa adanya kegiatan produksi. Demikian pula produksi barang dan jasa akan berhenti kalau tidak ada pasar yang membelinya habis. Jadi jelaslah bahwa untuk menjamin kelangsungan dan perkembangan produksi diperlukan adanya pasar yang cukup besar dan efektif, yang dapat membeli semua barang dan jasa yang dihasilkan dalam pembangunan
pada harga yang menguntungkan dan dalam waktu yang relatif cepat, baik pasar dalam negeri maupun pasar luar negeri. Tidak ada satu sektor ekonomipun yang tidak tergantung pada sektor-sektor lain. Tiap sektor ekonomi selalu membutuhkan masukan dari sektor yang lain. Oleh karenanya dalam proses pembangunan diperlukan integrasi, koordinasi dan sinkronisasi antara sektor satu dengan sektor lainnya. Ketiga-tiganya diperlukan baik dalam proses produksi dan pemasaran, maupun dalam pengadaan sarana dan prasarananya, serta dalam penciptaan lingkungan atau iklim sosial, politik dan hukum yang aman, semua itu untuk mendorong inisiatif masyarakat yang menguntungkan.
4.) Sarana dan prasarana pembangunan Guna melaksanakan semua kegiatan pembangunan diperlukan instrumen, yang terdiri dari sarana dan prasarana, yang mampu mendorong secara efektif laju pembangunan, baik dalam jangka pendek, maupun jangka panjang. Yang pertama, sarana pembangunan berupa strategi, rencana dan kebijakan serta program pembangunan yang relevan, layak, konsisten, dan operasional, serta teknologi yang efektif dan efisien. Instrumen kedua terdiri dari prasarana fisik dan nonfisik atau kelembagaan. Prasarana fisik dapat berupa jaringan jalan, komunikasi, pengangkutan, perhubungan, pengairan, lokasi pasar, kawasan industri, fasilitas tenaga listrik pergudangan, bangunan gedung dan sebagainya. Dalam bidang ekonomi prasarana nonfisik yang utama berupa organisasi atau lembaga produksi, pemasaran yang kuat dan efisien. Keduanya perlu didukung oleh lembaga penunjang seperti perkreditan yang kuat, murah dan mudah, pasar modal, perasuransian, dan berbagai lembaga konsultasi yang bermutu. Untuk menangani masalah dan program-program dalam bidang sosial perlu adanya lembaga pendidikan, pembentukan ketrampilan dan kemampuan kerja, lembaga hukum, lembaga kesehatan dan bantuan sosial lain guna mengembangkan dan memelihara kemampuan dan semangat membangun seluruh rakyat. Diatas semua ini aparatur pemerintah yang bijaksana dapat berperan sebagai salah satu prasarana pembangunan yang primer, vital, dan menentukan. 5.) Teknologi yang tepat Instrumen yang selanjutnya diperlukan adalah teknologi. Istilah ini mencakup cara, proses, dan sarana yang digunakan dalam produksi, distribusi dan
penggunaan barang, jasa, dan informasi. Teknologi diciptakan berdasarkan teori atau kaidahkaidah ilmiah, baik ilmu pengetahuan alam maupun ilmu pengetahuan soaial dan kebudayaan. Fungsi teknologi yang utama adalah untuk menimbulkan perubahan dan atau memperlancarnya, baik itu perubahan struktur, susunan, bentuk, volume, tempat maupun perubahan waktu. Hasil penerapan teknologi adalah barang, jasa atau informasi dan dengan sendirinya kesempatan kerja. Akibatnya berupa penghematan waktu, tenaga, bahan, tempat, sarana dan modal, atau dapat pula berupa peningkatan kualitas, mutu barang, jasa atau informasi yang dihasilkannya. 3. Tujuan Pembangunan Ekonomi Setelah kita mengetahui definisi-definisi pembangunan ekonomi, maka sebenarnya kita dapat menurunkannya menjadi tujuan dari pembangunan ekonomi tersebut. Menurut Meier tujuan pembangunan ekonomi dibedakan menjadi dua yaitu tujuan utama (primary goals) dan tujuan sekunder (asset of sub goals). Tujuan primer dimaksudkan adalah naiknya output nasional, naiknya pendapatan masyarakat dan naiknya pendapatan per kapita. Sedangkan tujuan sekundernya antara lain distribusi pendapatan yang merata, suatu perekonomian yang full employment, berkurangnya kemiskinan dan sebagainya. Namun dewasa ini apa yang disebut sebagai tujuan sekunder di negara sedang berkembang
justru
sebagai
tujuan
primer
seperti
pemerataan
pendapatan,
pemberantasan kemiskinan dan sebagainya. Pola pembangunan jangka panjang menyatakan bahwa pelaksanaan pembangunan disamping meningkatkan pendapatan nasional, sekaligus harus menjamin pendapatan yang merata bagi seluruh rakyat sesuai dengan rasa keadilan dalam rangka meningkatkan produksi, melainkan sekaligus mencegah melebarnya jurang pemisah antara yang kaya dan yang miskin dengan menumbuhkan asas hidup sederhana dan wajar bukan saja untuk mencapai masyarakat yang makmur melainkan juga untuk mewujudkan masyarakat yang adil. Menurut George F. Gant dalam Ibnu Syamsi (1986:17) tujuan pembangunan meliputi dua tahap. Tahap pertama yaitu pembangunan bertujuan untuk menghapuskan kemiskinan. Apabila tujuan ini sudah mulai dirasakan hasilnya maka tahap yang kedua adalah menciptakan kesempatan-kesempatan bagi masyarakat untuk dapat bahagia dan terpenuhi segala kebutuhannya. Pembangunan ekonomi merupakan kebijakan pemerintah untuk memperbaiki taraf hidup rakyat banyak. Kebijakan ini berpengaruh terhadap segala segi penghidupan rakyat,
sosial, politik, keamanan dan ekonomi. Pembangunan ekonomi ditujukan untuk membuat penghidupan masyarakat semakin makmur dan adil dalam artian ekonomi. Makmur diartikan keadaan pendapatan perkapita semakin meningkat. Kemakmuran dicapai tidak hanya dengan meningkatkan PDB tetapi juga tingkat kelahiran yang menurun. Diusahakan agar tingkat pertumbuhan PDB selalu lebih tinggi daripada tingkat kelahiran. Adil diartikan sebagai distribusi pendapatan yang semakin merata. Bukan hanya kelompok berpendapatan rendah yang semakin sedikit jumlahnya tetapi juga kesenjangan masyarakat juga semakin kecil. Pembangunan ekonomi juga sering ditujukan untuk membuat struktur ekonomi negara yang bersangkutan semakin seimbang antara sektor ekonomi yang satu dengan sektor lainnya. Secara spesifik tujuan pembangunan ekonomi daerah yang tercantum dalam GBHN 1999-2004 Bab IX tentang Pembangunan Daerah yaitu ...untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi wilayah dengan mempertimbangkan keunggulan komparatif dan keunggulan kompetitif daerah melalui peningkatan eksesbilitas masyarakat terhadap faktor-faktor produksi, peningkatan kemampuan kelembagaan ekonomi lokal dalam menunjang proses kegiatan produksi, pengolahan dan pemasaran serta menciptakan iklim yang mendukung bagi investor di daerah yang menjamin berlangsungnya produktivitas dan kegiatan usaha masyarakat dan peningkatan peningkatan penyerapan tenaga kerja. 4.
Indikator Pembangunan Ekonomi
Berangkat dari tujuan pembangunan ekonomi yaitu tercapainya masyarakat yang adil dan makmur atau membaiknya tingkat hidup (tentunya dari segi ekonomi) seperti bertambahnya dan membaiknya pangan yang kita konsumsi, membaiknya papan yang kita huni dan sebagainya, maka indikator pembangunan ekonomi di Indonesia mengandung beberapa indikator antara lain: Yang pertama,
indikator pemerataan.
Beberapa ahli ekonomi mencoba memberikan gambaran mengenai distribusi pendapatan masyarakat. Untuk melihat bagaimanakah keadaan distribusi pendapatan masyarakat diperlukan konsep distribusi pendapatan relatif. Distribusi pendapatan relatif adalah perbandingan jumlah pendapatan dan penggolongan ini didasarkan pada besarnya pendapatan yang mereka terima. Indikator kedua yaitu kemiskinan. Kemiskinan pada umumnya dikaitkan dengan perkiraan tingkat pendapatan dan kebutuhan. Sebagai tolok ukur untuk memperkirakan kebutuhan biasanya dibatasi pula pada kebutuhan pokok atau kebutuhan dasar minimum sehingga memungkinkan sesorang hidup layak. Seseorang dikatakan miskin apabila tingkat pendapatannya tidak dapat mencapai atau memenuhi kebutuhan minimum. Tingkat
pendapatan minimum merupakan batas antara miskin dan bukan miskin dan batas ini disebut dengan garis kemiskinan mutlak. Kemiskinan adalah problem sosial. Langkah awal yang perlu dilakukan dalam membahas masalah ini adalah mengidentifikasikan apa sebenarnya yang dimaksud dengan kemiskinan. Paling tidak ada tiga konsep kemiskinan yaitu kemiskinan absolut, kemiskinan relatif, dan kemiskinan subyektif. Konsep kemiskinan absolut dirumuskan dengan membuat ukuran tertentu yang kongkret. Ukuran itu lazimnya berorientasi kebutuhan hidup dasar minimum anggota masyarakat (sandang, pangan, dan papan). Masingmasing negara mempunyai batasan kemiskinan absolut yang berbeda-beda, sebab kebutuhan hidup dasar masyarakat yang digunakan sebagai acuan memang berlainan. Karena ukurannya dipastikan, maka konsep kemiskinan semacam itu mengenal garis batas kemiskinan. Konsep yang kedua (kemiskinan relatif) dirumuskan berdasarkan the idea of relative standard, yaitu dengan memperhatikan dimensi tempat dan waktu. Dasar asumsinya adalah kemiskinan pada suatu daerah tertentu berbeda dengan pada daerah tertentu lainnya, dan kemiskinan pada waktu (saat) tertentu berbeda dengan pada waktu yang lain. Konsep kemiskinan relatif lazimnya diukur berdasarkan pertimbangan (in term of judgement) anggota masyarakat tertentu dengan berorientasi pada derajat kelayakan hidup. Konsep yang ketiga (kemiskinan subyektif) dirumuskan berdasarkan perasaan kelompok miskin itu sendiri. Konsep ini tidak mengenal ukuran tertentu yang kongkret (affixed yardstick) juga tidak memperhitungkan the idea of relative standard. Kelompok yang dalam ukuran kita dibawah garis kemiskinan berdasarkan ukuran kita, boleh jadi tidak menganggap dirinya sendiri miskin (dan demikian pula sebaliknya). Kemudian kelompok yang dalam perasaan kita mereka hidup dalam kondisi tidak layak, boleh jadi tidak menganggap dirinya semacam itu (dan demikian sebaliknya). Penentuan karakteristik kemiskinan agak sulit, karena apa yang biasa digunakan sebagai pegangan untuk menyatakan “orang-orang seperti inilah yang disebut orang miskin”. Namun demikian suatu studi yang dikutip Emil Salim mengemukakan lima karakteristik kemiskinan yaitu: 1.) Mereka yang hidup dibawah garis kemiskinan pada umumnya tidak memiliki faktor produksi sendiri, seperti tanah yang cukup, modal, ataupun ketrampilan. Faktor produksi yang dimiliki umumnya sedikit sehingga kemampuan untuk memperoleh pendapatan menjadi sangat terbatas.
2.) Mereka pada umumnya tidak mempunyai kemungkinan untuk memperoleh asset produksi dengan kekuatan sendiri. Pendapatan yang diperolehnya tidak cukup untuk memperoleh tanah garapan ataupun modal usaha. Disamping itu umumnya tidak mempunyai kemungkinan untuk memperoleh aset produksi dengan kekuatan sendiri. Pendapatan yang diperolehnya tidak cukup untuk memperoleh tanah garapan ataupun modal usaha. Disamping itu merekapun tidak memenuhi syarat mendapatkan kredit perbankan, sebagai jaminan kredit dan lain-lain, yang mengakibatkan mereka berpaling ke renternir yang biasanya mempunyai bunga yang cukup tinggi. 3.) Tingkat pendidikan yang umumnya rendah, tidak sampai tamat sekolah dasar (SD). Waktu mereka pada umumnya habis tersita untuk mencari nafkah, sehingga tidak ada lagi waktu untuk belajar. Demikian juga dengan anak-anak mereka, tidak dapat menyelesaikan sekolah karena harus membantu orang tuanya mencari tambahan pendapatan. 4.) Banyak diantara mereka tidak dapat mempunyai tanah, kalaupun ada tetapi relatif sempit. Pada umumnya mereka menjadi buruh tani ataupun pekerja kasar di luar pertanian. Oleh karena itu pekerjaan pertanian bersifat musiman, maka kesinambungan kerja menjadi kurang terjamin. Banyak diantara mereka lalu menjadi pekerja bebas yang berusaha apa saja. Akibatnya dalam situasi penawaran tenaga kerja yang besar, maka tingkat upah menjadi rendah sehingga mendukung mereka selalu hidup di bawah garis kemiskinan. 5.) Banyak diantara mereka yang hidup di kota masih berusia muda dan tidak mempunyai keterampilan atau pendidikan, sehingga kota tidak siap menampung gerak urbanisasi dari desa. Dengan kata lain, kemiskinan pedesaan membuahkan fenomena urbanisasi dari desa ke kota. 5.
Strategi Pembangunan Ekonomi
Dewasa ini banyak
negara berkembang
yang telah mengalami laju
pertumbuahan GNP yang pesat, secara bersamaan juga mengalami pengangguran yang meningkat. Laju pertumbuhan lapangan pekerjaan di sektor modern ternyata jauh lebih lambat daripada laju pertumbuhan GNP, dan pertumbuhan pesat dalam GNP sering pula disertai oleh kepincangan dalam pembagian pendapatan yang makin besar (kemiskinan relatif) dan dalam beberapa hal, kemiskinan absolut yang makin besar daripada beberapa golongan masyarakat.
Strategi pembangunan ekonomi adalah strategi dimana pembagian pendapatan yang harus dilakukan oleh segenap lapisan masyarakat yaitu penghapusan kemiskinan dan mengurangi ketimpangan-ketimpangan pendapatan. Hal yang pertama adalah mengenai tingkat pendapatan absolut dari golongan miskin. Kebijaksanaan untuk menanggulangi kemiskinan, sebenarnya sudah dilaksanakan sejak pemerintahan orde baru, yang mendasarkan pada Trilogi Pembangunan, dengan meletakkan pertumbuhan ekonomi pada logi yang pertama. Diharapkan dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi terjadi tetesan ke bawah. Namun dalam realitanya konsep pembangunan Neo Klasik yang berorientasi pada pertumbuhan tidak sesuai diterapkan di Indonesia dan justru menghasilkan kesenjangan yang makin lebar. Efek tetesan dari pembangunan terlalu lambat dan lemah, sehingga dampaknya tidak dapat mengurangi kesenjangan ekonomi masyarakat. Maksud akhir pembangunan adalah meningkatkan kesejahteraan hidup lahir dan batin. Sasaran pembangunan adalah manusia Indonesia seutuhnya dan masyarakat Indonesia seluruhnya. Namun pertanyaan praktis yang selalu timbul ketika merencanakan pembangunan ekonomi ialah: “Sektor ekonomi dan macam lapangan usaha apakah yang dapat dijadikan obyek pembangunan di setiap wilayah atau tempat?”. Oleh karenanya perlu dilakukan pendekatan dan langkah-langkah yang sistematis dalam perencanaan pembangunan bagi setiap wilayah. Pendekatan yang digunakan disini terdiri atas lima langkah yaitu: identifikasi masalah-masalah sosial ekonomi yang perlu dipecahkan dengan pembangunan; inventarisasi potensi pembangunan yang ada; identifikasi kendala yang menghambat pertumbuhan ekonomi dan masyarakat di waktu lampau, yang menyebabkan potensi tersebut tidak atau belum dimanfaatkan; menentukan sektor atau program yang dapat dijadikan sektor utama dalam pembangunan, dan apakah yang dapat dijadikan sektor pendukung atau pelengkapnya; menyusun rencana pembangunan wilayah bersangkutan yang terpadu, yang terdiri atas rencana pembangunan wilayah bersangkutan yang menyeluruh dan bagi masing-masing lokasi atau bagian wilayahnya. Langkah-langkah dapat digambarkan dengan skema berikut:
LANGKAH-LANGKAH PENETAPAN PROYEK I IDENTIFIKASI MASALAH PEMBANGUNAN (masalah ekonomi dan sosial) II IDENTIFIKASI POTENSI
ANALISA DAN PENYIMPULAN
IV PENETAPAN PROYEKPROYEK UTAMA DAN
Gambar 2.1 Langkah-langkah penetapan Proyek Pembangunan Terpadu Berikut ini akan dijelaskan lebih rinci: 1. Langkah Pertama: Identifikasi Masalah Sosial Ekonomi Langkah ini adalah identifikasi masalah sosial ekonomi yang harus dipecahkan dengan pembangunan. Masalah ini mencakup pengangguran, kemiskinan, keterbelakangan dan segala bentuk kesengsaraan masyarakat. Dalam langkah ini perlu diketahui macam, besar, sukarnya masalah dan beratnya penderitaan masyarakat, jumlah penderitaannya, serta sebab masalah dan faktor-faktor yang memperberat penderitaan tersebut. a. Macam masalah sosial ekonomi antara lain dapat dirinci dalam hal: (1) Perikehidupan sosial ekonomi penduduk dan angkatan kerja (2) Kesempatan kerja (3) Pengangguran dan setengah pengangguran (4) Pendapatan rendah dan ketimpangan dalam struktur pendapatan masyarakat. b. Bencana yang selalu menimpa secara periodik, akibat yang diderita masyarakat, luas daerah yang diserang, dan faktor-faktor yang menimbulkannya atau yang menyebabkan tidak dapat dihindarinya penderitaan fisik atau sosial. 2. Langkah Kedua: Identifikasi Potensi Pembangunan Ini berupa identifikasi potensi pembangunan yang ada atau yang mungkin dapat diadakan dengan mudah. Dalam langkah ini perlu ditemukan potensi pembangunan yang dimiliki oleh wilayah yang bersangkutan, yaitu sumber-sumber daya alam dan sosial yang masih dapat dikembangkan pemanfaatannya atau belum dimanfaatkan sama sekali, termasuk juga potensi yang disebabkan karena lokasi geografi wilayah itu, misalnya letaknya dalam jalur perhubungan dan lalu lintas antar daerah dengan pusat pemasaran dan sebagainya. Demikian pula adanya sumber-sumber pembiayaan yang bisa digali. Semua ini
adalah potensi yang dipikirkan dapat digunakan untuk memecahkan masalahmasalah tersebut diatas. Berikut ini disebutkan beberapa contohnya: a. Sumber daya alam yang terdapat dalam wilayah, yang belum sepenuhnya atau sama sekali belum digali atau dimanfaatkan. Sumber ini dapat berupa deposit barang tambang, tanah untuk pertanian, dan tingkat kesuburannya, sumber air tawar, iklim yang cocok untuk macam tanaman perdagangan tertentu dan sebagainya. b. Sumber daya manusia yang masih dapat dibuat lebih produktif. Misalnya keterampilan khusus yang dimiliki oleh masyarakat setempat yang tidak dimiliki oleh daerah lain, yang masih bisa dimanfaatkan. Pengangguran dan setengah pengangguran dengan keterampilan tertentu, serta kelebihan kapasitas kerja dapat dipandang sebagai potensi. Demikian pula sikap inovatif dan dinamik rakyat merupakan sumber sosial yang penting. c. Faktor lokasi, seperti lokasi dalam jalur perhubungan antar daerah dan jarak yang dekat dengan pusat pemasaran merupakan potensi pembangunan yang bisa dimanfaatkan. d. Fasilitas umum yang ada dalam wilayah yang bersangkutan, lebih-lebih yang belum sepenuhnya dimanfaatkan, juga merupakan potensi. e. Kemungkinan pemasaran bagi barang dan jasa yang akan dihasilkan merupakan potensi yang sangat penting bagi berhasilnya pembangunan. f. Potensi sumber pembiayaan pembangunan yang dimiliki oleh wilayah yang bersangkutan dan yang dapat dimanfaatkan. g. Faktor-faktor lain seperti tingkat upah yang rendah atau tingkat biaya hidup yang rendah bagi buruh, tingkat harga bahan mentah atau bahan baku yang rendah dan sewa tanah yang rendah merupakan faktor yang menguntungkan. h. Potensi pembangunan yang dimiliki oleh suatu wilayah, tetapi tidak dimiliki oleh wilayah yang lain, memberikan kepada wilayah tersebut suatu posisi dan peranan tertentu dalam perekonomian dan pembangunan wilayah yang lebih luas. Keadaan ini lebih lanjut memberikan kemujuran baginya, disebut keunggulan komparatif. 3. Langkah Ketiga: Identifikasi Kendala-Kendala Langkah ini berupa identifikasi kendala-kendala yang merintangi pertumbuhan ekonomi dan sosial di waktu lampau. Atau yang menyebabkan potensi yang ada belum dimanfaatkan. Setelah diketahui potensi pembangunan yang ada atau yang dapat diadakan, muncul pertanyaan: ”sekalipun daerah yang bersangkutan memiliki sumber pembangunan yang
potensial, akan tetapi mengapa potensi tersebut tidak atau belum dimanfaatkan untuk meningkatkan kehidupan ekonomi dan sosial? Faktor-faktor apa yang tidak ada dan rintangan apa yang dihadapinya?” Dibawah ini akan diuraikan berbagai kekurangan atau ketiadaan atau perintang: a. Yang pertama, adalah kekurangan dinamika masyarakat atau kesadaran akan perlunya kemajuan dan pembangunan. Atau pula kurangnya motivasi dan perangsang untuk mengejar kemajuan taraf hidup. Kurangnya dinamika masyarakat, khususnya semangat bergerak untuk maju dalam kehidupan ekonomi, misalnya pada kecilnya proporsi penduduk yang menjadi pengusaha. Juga rendahnya tingkat rasionalitas terutama terhadap uang, dan kurangnya upaya-upaya yang telah dilakukan masyarakat untuk mempertinggi taraf hidupnya, merupakan tanda yang penting. Pencapaian pendidikan mungkin bisa juga dijadikan indikator dinamika masyarakat. b. Kedua, adalah ketiadaan atau kekurangan infrastruktur non fisik, seperti fasilitas-fasilitas sosial dan pendidikan. Fasilitas ini baik yang diperlukan untuk menimbulkan motivasi rakyat, maupun yang diperlukan untuk keperluan proses produksi barang dan jasa. Berdasarkan ini dapat diketahui fasilitas ekonomi non fisik apakah yang dibutuhkan dan perlu dibangun. Misalnya perkreditan, permodalan, lembaga sosial penggerak masyarakat, lembaga pemasaran dan sebagainya. c. Yang ketiga, adalah kekurangan atau ketiadaan infrastruktur fisik, seperti sistem pengairan, jaringan jalan, perhubungan dan infrastruktur yang menyebabkan sumber-sumber tersebut tidak atau kurang dimanfaatkan. Dengan mengetahui macam infrastruktur yang dibutuhkan di daerah yang bersangkutan, maka sumber-sumber yang dimilikinya dapat dimanfaatkan atau lebih dimanfaatkan. d. Yang keempat, berupa rintangan fisik atau sosial. Rintangan fisik mudah untuk dilihat. Misalnya, untuk pengangkutan yang murah lewat sungai, ternyata pada sebagian alirannya terdapat jeram. Tentu pemecahannya akan bisa berupa memperdalam dan mengurangi kecuraman dasar sungai. Rintangan non-fisik mungkin berupa larangan-larangan dalam masyarakat berdasarkan adat atau kebiasaan. Mungkin pula ada larangan berdasarkan peraturan hukum atau perundang-undangan yang kurang mendorong gerak masyarakat dan perlu diubah ataupun diganti.
4. Langkah Keempat: Identifikasi Program Langkah utama ini berupa identifikasi program pembangunan yang diperlukan dan bisa dilaksanakan. Jika masalah-masalah yang ditemukan dalam langkah pertama, dihubungkan dengan potensi pembangunan hasil langkah kedua, dan dengan kendala hasil langkah ketiga, maka akan dapat ditemukan program yang dibutuhkan. Cara yang ditempuh sebagai berikut: masalah-masalah tersebut dianalisa, dikaji faktor-faktor yang berpengaruh. Kemudian dievaluasi potensi pembangunan yang ada, dikaji kecocokannya dengan masalah yang akan dipecahkan, dan dihitung besarnya dan kelayakannya. Kemudian ini dihubungkan dengan ketiadaan sarana dan prasarana sosial ekonomis, atau rintangan sosial dan hukum, baik yang fisik maupun yang non-fisik yang ada. Dengan cara ini maka akan dapatlah ditemukan programprogram pembangunan yang diperlukan dan dapat dilaksanakan. Program-program ini nantinya akan dijadikan komponen-komponen rencana pembangunan terpadu. Dalam langkah ini pertama-tama yang harus dicari dan ditetapkan ialah apa yang harus dijadikan program utama, kemudian dipikirkan program lain yang menjadi penunjangnya. Dengan langkah-langkah seperti ini semua alternatif program yang dirumuskan dapat diharapkan akan cukup relevan dengan masalahnya dan sesuai dengan potensi yang ada. Sebagai contoh dapat diambil pembangunan Propinsi Maluku. Memperhatikan sumber alamnya yang terbesar adalah lautan, maka seharusnya yang dijadikan program utama adalah industri bahari yang mencakup penangkapan dan pengolahan ikan, perhubungan laut dan pembudidayaan sumber daya kelautan, seperti peternakan mutiara, kerang, pertanian rumput laut, pariwisata laut dan sebagainya. Sebagai penunjangnya adalah galangan kapal, industri pengolahan hasil laut, pendidikan bangunan dan pemeliharaan kapal, dan pelayaran. 5. Langkah Kelima: Penyusunan Rencana Pembangunan Langkah ini berupa penyusunan rencana pembangunan yang menyeluruh dan terpadu. Sesudah macam dan besarnya program dapat ditemukan dalam langkah yang keempat, maka langkah selanjutnya adalah menyusun semua program tersebut dalam satu rencana pembangunan terpadu yang menyeluruh bagi wilayah yang bersangkutan. 6. Langkah lanjutan Sebelum rencana pembangunan
yang menyeluruh dan terpadu dapat
dilaksanakan masih diperlukan berbagai langkah lanjutan. Ada beberapa hal penting
yang perlu diperhatikan. Pertama perlu ditetapkan sektor atau program apa yang harus dilaksanakan lebih dahulu sebelum yang lain dapat dilaksanakan dan sektorsektor atau program-program apa yang perlu dilakukan dalam waktu yang sama. Demikian pula halnya dengan komponen tiap proyek. Untuk melaksanakan program-program yang mungkin akan ditetapkan perlu diidentifikasikan alternatifalternatif struktur administrasi atau mekanisme yang efisien. Disamping itu perlu diidentifikasikan sumber pembiayaan yang ada atau yang dapat disediakan. Dana untuk pembangunan ini dapat berasal dari Pemerintah Pusat, Daerah, dan masyarakat. Ketentuan pokok yang harus dijadikan pertimbangan utama dalam pemikiran ini ialah kebijaksanaan nasional dalam pembangunan yang sudah ditetapkan oleh Pemerintah. Juga pikiranpikiran tentang strategi pembangunan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan pokok bagi golongan penduduk yang berpendapatan rendah, dapat lebih memperkaya kreatifitas dalam mencari rumusan yang tepat. Di samping kebijaksanaan strategi yang menetapkan tujuan dan sasaran, diperlukan pula kebijaksanaan operasional guna menghindari kendala-kendala pada tingkat pelaksanaan. Pembangunan ekonomi biasanya dijalankan oleh suatu lembaga perencanaan melalui perencanaan yang rapi. Di Indonesia arah pembangunan dituangkan dalam GBHN yang merupakan produk Dewan Perwakilan Rakyat. GBHN memberi arah pembangunan selama lima tahun dirumuskan oleh Bappenas berdasarkan GBHN yang bersangkutan. Oleh karena itu GBHN dikatakan sebagai landasan ideal, sedang repelita sebagai landasan operasional pembangunan. Bappenas merupakan lembaga yang merumuskan pembangunan nasional maupun bagi daerah. Perencanaan yang dilakukan lembaga ini lebih bersifat top down. Hal ini menyebabkan perencanaan kurang sesuai dengan kehendak dan aspirasi rakyat daerah. Oleh karena itu dibentuk lembaga perencanaan di propinsi maupun kabupaten yaitu Badan Perencanaan Daerah Tingkat I dan Badan Perencanaan Daerah II. Lembaga perencanaan terakhir diharapkan
menampungkehendak
rakyat
dan
menuangkannya
dalam
rencana
pembangunan daerah masing-masing. Rencana ini kemudian diteruskan ke Bappeda I yang bersangkutan untuk diperjuangkan di Bappenas dan dimasukkan dalam rencana pembangunan nasional. Pelaksana pembangunan di tingkat nasional adalah departemen dengan segala perangkatnya, sedang di daerah adalah Pemerintah Daerah Tingkat I dan II. Kondisi di tiap-tiap Daerah Tingkat II/Kabupaten di Indonesia sangat beragam. Oleh karena itu, perlu adanya kebijakan-kebijakan terkait pembangunan ekonomi di daerah yang sesuai dengan kebutuhan dan keadaan di daerah tersebut. Pemberian otonomi
kepada daerah akan memungkinkan daerah yang bersangkutan mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri serta meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat dan pelaksanaan pembangunan.Pemberian otonomi daerah diharapkan dapat meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas sektor publik di Indonesia. Dengan otonomi, daerah dituntut untuk mencari alternatif sumber pembiayaan pembangunan tanpa mengurangi harapan masih adanya bantuan dan bagian (sharing) dari pemerintah Pusat dan menggunakan dana publik sesuai dengan prioritas dan aspirasi masyarakat. Peranan investasi swasta dan perusahaan milik daerah sangat diharapkan sebagai pemacu utama pertumbuhan dan pembangunan ekonomi daerah. Daerah juga diharapkan mampu menarik investor untuk mendorong perumbuhan ekonomi daerah. Pemberian otonomi daerah diharapkan dapat memberikan keleluasaan kepada daerah dalam pembangunan daerah melalui usaha-usaha yang sejauh mungkin mampu meningkatkan partisipasi aktif masyarakat, karena pada dasarnya terkandung tiga misi utama sehubungan dengan pelaksanaan otonomi daerah tersebut, yaitu: 1) Menciptakan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumber daya daerah 2) Meningkatkan kualitas pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat 3) Memberdayakan dan menciptakan ruang bagi masyarakat untuk ikut serta dalam proses pembangunan. Sejalan dengan upaya untuk memantapkan kemandirian Pemerintah daerah yang dinamis dan bertanggungjawab, serta mewujudkan pemberdayaan dan otonomi daerah dalam lingkup yang lebih nyata, maka diperlukan upaya-upaya untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas dan profesionalisme sumber daya manusia dan lembaga-lembaga publik di daerah dalam mengelola sumber daya daerah. Upaya-upaya untuk meningkatkan pengelolaan sumber daya daerah harus dilaksanakan secara komprehensif dan terintegrasi mulai dari aspek perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi sehinga otonomi yang diberikan kepada daerah akan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Secara kongkret ada beberapa kegiatan pokok yang dilakukan oleh daerah dalam rangka pembangunan ekonomi wilayah yang menunjang perluasan kesempatan kerja dan berusaha, serta keterkaitan ekonomi antara desa dan kota dan antar wilayah yang saling menguntungkan, meliputi: 1.Pengembangan jaringan dan pengelolaan prasarana dan sarana ekonomi wilayah 2.Pengembangan kapasitas kelembagaan ekonomi lokal 3.Penyediaan faktor produksi
4.Penyediaan bantuan ahli teknologi dan manajemen produksi termasuk pelayanan perbankan yang menjangkau masyarakat 5.Pengembangkan kemitraan antar pelaku ekonomi dalam kegiatan produksi dan pemasaran. 6. Kesejahteraan Masyarakat Keluarga di Indonesia terbagi kedalam tiga kategori yaitu keluarga miskin, keluarga prasejahtera dan keluarga sejahtera. Keluarga dimasukkan dalam kategori miskin apabila penghasilan tidak tetap/rendah dan sebagai buruh tani/kasar, kesehatan rendah, pangan tidak bergizi, hunian buruk, tidak memiliki tanah, hidup terlantar. Keluarga dimasukkan dalam kategori prasejahtera apabila tidak dapat memenuhi satu dari lima syarat berikut: melaksanakan ibadah menurut agamanya, makan dua kali sehari atau lebih, pakaian yang berbeda untuk berbagai keperluan, lantai rumah bukan dari tanah, dan bila anggota keluarga sakit dibawa ke sarana kesehatan. Sedangkan pengertian sejahtera dalam literatur ekonomi memiliki banyak pengertian. Definisi kesejahteraan dalam sistem ekonomi kapitalis konvensional merupakan konsep materialis murni yang menafikan keterkaitan ruhaniah. Akan tetapi, sebagian masyarakat menginginkan kesejahteraan lahir batin, yang berarti bahwa kesejahteraan yang diinginkan adalah tidak menafikan dan mempunyai ketersinggungan dengan aspek ruhaniah. Tujuan pembangunan yang bersifat universal adalah peningkatan taraf hidup materiil dan spiritual yang makin lama makin baik dan berlangsung terus menerus sepanjang sejarah. Dengan kata lain ini berarti upaya mewujudkan kesejahteraan sosial yang makin lama makin baik. Kesejahteraan masyarakat merupakan hal yang amat sentral dalam cita-cita perjuangan bangsa kita. Memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia merupakan amanat Pembukaan UUD 1945. Pembangunan nasional sebagai pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan masyarakat Indonesia seluruhnya, serta sebagai pengamalan Pancasila, akan selalu bertumpu dan bermuara kepada usaha mewujudkan kesejahteraan lahir dan batin bagi kehidupan bangsa, masyarakat dan negara Indonesia. Sedangkan masyarakat sendiri diartikan sebagai kesatuan yang tetap dari orang-orang yang hidup di daerah tertentu dan bekerjasama dalam kelompok-kelompok, berdasarkan kebudayaan yang sama untuk mencapai kepentingan yang sama Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kesejahteraan masyarakat mengandung pengertian sebagai suatu keadaan dimana seluruh rakyat secara merata hidup berkecukupan baik material maupun spiritual, aman, tentram, tertib, maju. Dengan kata
lain bahwa kesejahteraan masyarakat adalah suatu keadaan dimana segenap warga negara, tanpa terkecuali dan dimanapun berada, selalu dalam kondisi serba kecukupan segala kebutuhannya baik material maupun spiritual, keamanan dan ketertibannya terjamin, hidupnya tentram dan damai, jauh dari kejahatan dan saling curiga, seluruh aparatur negara bersatu menjunjung kewibawaan bangsa dan negaranya. Ruang lingkup kesejahteraan masyarakat meliputi segenap aspek kehidupan itu sesuai teori sosiologi yang mengatakan bahwa untuk melancarkan pembangunan ekonomi, terpenuhinya syarat-syarat ekonomis serta tersedianya modal, cukupnya bahan mentah, tersedianya alat-alat produksi, adanya tenaga terlatih dan kecakapan untuk mengatur suatu organisasi ekonomi belum cukup. Disamping terpenuhinya syarat-syarat ekonomis tersebut, berhasilnya pembangunan membutuhkan syarat lain yang sifatnya non ekonomis. Syarat itu berupa perubahan sikap mental, cara kerja dan perilaku masyarakat yang dapat menetralisir faktor-faktor kemasyarakatan yang dibawa dalam proses pembangunan ekonomi, sehingga dapat memperkuat atau menciptakan faktor-faktor pembangunan. Berdasarkan pengertian dan hakikat kesejahteraan masyarakat tersebut dapat disimpulkan bahwa ruang lingkup kesejahteraan masyarakat menyangkut berbagai bidang kehidupan, bahkan seluruh bidang kehidupan. Unsur-unsurnya mencakup tidak hanya faktor ekonomis tetapi juga faktor yang non ekonomis sifatnya, baik lahir maupun batin. Kondisi yang sejahtera terkait erat dengan terpenuhinya kebutuhan masyarakat terhadap stabilitas keamanan dan ketertiban serta ketentraman.
B. Kerangka Pemikiran Kemiskinan merupakan bencana yang menimpa umat manusia dimana-mana, terlebih lagi di negara berkembang. Dampak yang ditimbulkan dari kemiskinan menjadi permasalahan yang semakin komplek, diantaranya gizi buruk dan kelaparan, rendahnya tingkat kesehatan, rendahnya tingkat pendidikan, bertambahnya jumlah pengangguran, meningkatnya angka kriminalitas, dan berbagai dampak yang lain. Demikian pula di Indonesia kemiskinan dan pengangguran merupakan masalah utama sejak jaman penjajahan. Selama ini berbagai program telah dijalankan pemerintah untuk menanggulangi kemiskinan. Namun, masalah kemiskinan dirasa semakin sulit untuk ditanggulangi mengingat sebaran masyarakat miskin dengan beragam karakteristiknya. Untuk itu, wajib bagi semua
komponen masyarakat untuk mempertegas sikap terhadap masalah kemiskinan ini. Peluang untuk memecahkan masalah-masalah ini bisa dilahirkan dengan pelaksanaan pembangunan yang secara sadar, nyata, dan efektif memang diarahkan untuk menciptakan kesempatan kerja dan meningkatkan serta meratakan pendapatan seluruh masyarakat. Namun, ada kecenderungan bahwa yang diterapkan justru kebijaksanaan yang mendorong ketimpangan pembagian pendapatan. Sehingga diperlukan strategi pembangunan yang dapat menimbulkan pertumbuhan ekonomi dan sosial yang cukup pesat, mantap, dan otomatis dalam jangka panjang. Dalam kehidupan ekonomi, yang dimaksud dengan pertumbuhan
ekonomi
yang
otomatis
adalah
sekali
kegiatan
pembangunan
dilaksanakan, maka secara otomatis (dengan kekuatan sendiri) kemampuan berproduksi dan kemampuan berkonsumsi dapat tumbuh dan berkembang sehingga kesejahteraan pribadi dan masyarakat dapat terwujud. Berdasarkan pemikiran diatas dapat digambarkan paradigma penelitian sebagai berikut:
Kesejahteraan Masyarakat
Hasil Pembangunan Ekonomi
Pelaksanaan Pembangunan Ekonomi
Strategi Pembangunan Ekonomi
Pembangunan Ekonomi
Kemiskinan
Ketimpangan pendapatan
Gambar 2.2 Paradigma Penelitian
BAB III METODOLOGI PENELITIAN
Istilah metodologi terdiri dari dua kata yaitu “metodos” dan “logos”. Metodos berarti cara dan logos berarti ilmu. Menurut Sutrisno Hadi (2004:4) “Metodologi adalah ilmu-ilmu yang memperbincangkan cara-cara (metode) ilmiah”. Dari pengertian tersebut dapat kita pahami bahwa dalam metodologi terdapat cara-cara yang harus kita lakukan agar diperoleh suatu hasil yang mempunyai nilai yang tinggi. Sedangkan menurut Winarno Surakhmad (2004:131) “metodologi adalah ilmu tentang cara-cara yang dipergunakan untuk mencapai suatu tujuan dengan mempergunakan teknik serta alat-alat tertentu”. Dari pendapat tersebut dapat dipahami bahwa metodologi adalah cara-cara yang menggunakan teknik-teknik dan alat-alat tertentu. Dari kedua pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa metodologi adalah ilmu yang membahas tentang cara-cara atau metode-metode yang harus kita lakukan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Sedangkan penelitian berasal dari bahasa Inggris yaitu research. Sutrisno Hadi (2004:4) mengemukakan bahwa “Penelitian adalah usaha untuk menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan, dimana usaha tersebut dilakukan dengan menggunakan metode ilmiah”. Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan metodologi penelitian adalah cara-cara (metode) ilmiah yang digunakan dalam penelitian untuk menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan untuk mencapai tujuan tertentu. Cara-cara atau metode yang digunakan oleh peneliti dalam hal ini digunakan untuk memandu penelitian, yang terdiri dari penentuan tempat dan waktu penelitian, bentuk dan strategi penelitian, sumber data, teknik sampling, teknik pengumpulan data, analisis data, validitas data dan prosedur penelitian.
A. Tempat dan Waktu Penelitian 32
1. Tempat Penelitian Suatu penelitian memerlukan tempat penelitian yang akan dijadikan sebagai ajang untuk memperoleh data yang berguna untuk mendukung tercapainya tujuan penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti mengambil lokasi penelitian di Bappeda Kabupaten Rembang dan Kawasan Bahari Terpadu Desa Tasik Agung Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang. Alasan pemilihan tempat penelitian adalah a. Kabupaten Rembang merupakan salah satu kabupaten di Jawa Tengah yang memiliki proyek pembangunan ekonomi wilayah yang berbasis perikanan sesuai dengan potensi daerah yang ada guna peningkatan kesejahteraan masyarakat. b. Di Bappeda Kabupaten Rembang terdapat data yang diperlukan terhadap permasalahan yang diteliti. c. Desa Tasikagung merupakan tempat pelaksanaan Program Pengembangan Kawasan Bahari Terpadu.
2. Waktu Penelitian Penelitian ini dilaksanakan selama 9 bulan terhitung mulai pengajuan judul sampai dengan penyusunan laporan hasil penelitian. Diawali dari bulan Juli
2006
sampai bulan Maret 2007.
B. Bentuk dan Strategi Penelitian
1. Bentuk Penelitian Sesuai dengan judul yang diajukan, maka bentuk penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif untuk mencari data yang akan dideskripsikan sesuai dengan tujuan penelitian. Menurut Lexy J. Moleong (2000:3) mengatakan bahwa “Penelitian kualitatif deskriptif adalah penelitian yang menghasilkan data yang secara fundamental tergantung pada pengamatan pada manusia dan kawasannya sendiri, berhubungan orang-orang tersebut dalam bahasanya dan dalam peristilahannya”. 2. Strategi Penelitian Strategi adalah cara dalam melaksanakan suatu proyek atau cara untuk mencapai tujuan. Strategi atau metode penelitian sangat tergantung pada bentuk penelitian yang digunakan karena keberhasilan tujuan yang akan dicapai tergantung dari metode yang
tepat, sehingga metode harus disesuaikan dengan obyek yang diteliti. Strategi dalam penelitian kualitatif ini mengacu pada penelitian deskriptif. Penelitian ini diarahkan pada kondisi aslinya, artinya tidak ada treatment pada data atau data dibiarkan sesuai dengan aslinya di lapangan. Menurut Hadari Nawawi (1994:73), metode deskriptif diartikan sebagai berikut: Metode deskriptif dapat diartikan sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan/melukiskan keadaan objek penelitian pada saat sekarang, berdasarkan fakta yang tampak atau sebagaimana adanya. Metode deskriptif memusatkan perhatiannya pada penemuan fakta-fakta (fact finding) sebagaimana keadaan sebenarnya. Ada sifat-sifat tertentu yang pada umumnya terdapat dalam metode deskriptif sehingga dapat dipandang sebagai ciri, yakni bahwa metode itu: 1. Memusatkan diri pada pemecahan masalah-masalah yang pada masa sekarang, pada masalah-masalah yang aktual. 2. Data yang dikumpulkan mula-mula disusun, dijelaskan dan kemudian di analisa (karena itu metode ini sering pula disebut metode analitik). Dalam strategi penelitian deskriptif terdapat empat bentuk yaitu tunggal terpancang, ganda terpancang, tunggal holistik, dan ganda holistik. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan strategi tunggal terpancang. Strategi tunggal terpancang merupakan suatu strategi penelitian yang melihat berbagai masalah secara terpusat tetapi dalam kaitan seluruh konteksnya hingga peneliti melihat berbagai masalah sebagai satu kesatuan yang utuh. Tunggal artinya mengupas satu masalah saja yaitu tentang pelaksanaan Program Pengembangan Kawasan Bahari Terpadu dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat nelayan di Desa Tasikagung Kabupaten Rembang. Disebut terpancang karena sasaran dan tujuan serta masalah sudah ditetapkan sebelum terjun ke tempat penelitian atau kegiatan pengumpulan datanya lebih terarah berdasarkan tujuan penelitian.
C. Sumber Data Dalam menentukan sumber data, peneliti harus benar-benar berpikir mengenai kemungkinan kelengkapan informasi yang akan dikumpulkan. Menurut HB Sutopo (2002:52) sumber data terdiri dari “narasumber, peristiwa atau aktivitas, tempat atau lokasi, benda, beragam gambar dan rekaman, dokumen dan arsip”. Kemudian sumber data utama dalam penelitian kualitatif menurut Lofland dan Lofland dalam Lexy J.
Moleong (2002:112), sumber data adalah “kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 1. Informan Informan adalah seseorang yang dipandang mengetahui permasalahan yang sedang dikaji dalam penelitian dan bersedia untuk memberikan informasi pada peneliti. Untuk mencari data melalui informan hendaknya memenuhi syarat-syarat untuk dapat dijadikan sebagai informan yaitu jujur dan dapat dipercaya dalam memberikan keterangan pada peneliti. Dalam penelitian ini informan utamanya adalah: a. Kepala Bappeda Kabupaten Rembang b. Kepala Desa Tasikagung c. Kepala TPI Tasik Agung d. Masyarakat nelayan Desa Tasikagung
2. Tempat dan Peristiwa Tempat berlangsungnya penelitian ini adalah di Kantor Bappeda Kabupaten Rembang dan Kawasan Bahari Terpadu Desa Tasik Agung Rembang. Sebagai obyek yang diteliti adalah pelaksanaan Program Pengembangan Kawasan Bahari Terpadu dan manfaatnya bagi masyarakat nelayan Desa Tasikagung Kabupaten Rembang. 3. Dokumen Dokumen merupakan sumber data tambahan yang berupa catatan-catatan tertulis. H.B. Sutopo (2002:69) berpendapat bahwa “Dokumen bisa memiliki ragam bentuk, dari yang tertulis secara sederhana sampai yang lebih lengkap dan bahkan bisa berupa benda-benda lainnya sebagai peninggalan masa lampau”. Sedangkan dalam penelitian ini dokumen yang digunakan berupa foto-foto yang berhubungan dengan hasil-hasil Program Pengembangan Kawasan Bahari Terpadu dan kegiatan masyarakat dalam pemanfaatan hasil program tersebut. Sedangkan dokumen tertulis yang digunakan dalam penelitian ini adalah data program Pengembangan Kawasan Bahari Terpadu.
D.Teknik Sampling
Teknik sampling merupakan suatu bentuk khusus atau proses bagi pemusatan atau pemilihan dalam penelitian yang mengarah pada seleksi (HB.Sutopo, 2002: 55). Jadi sudah jelas bahwa pemilihan informan dalam penelitian harus dilakukan secara selektif dengan menggunakan berbagai pertimbangan dari segi kekayaan dan kedalaman informasi yang dimiliki. Berkaitan dengan teknik pengumpulan data dengan teknik wawancara yang berkaitan dengan sumber data atau informasi, maka dalam penelitian ini digunakan teknik purposive sampling atau disebut juga criterion based selection atau sampling yang bertujuan yaitu sampel diambil tidak ditekankan pada jumlah melainkan lebih kepada kekayaan informasi yang dimiliki anggota sampel sebagai sumber data. Dengan penggunaan teknik purposive sampling ini diharapkan informasi yang didapat bisa menunjuk informan lain yang lebih tahu, maka pemilihan informan dapat berkembang sesuai dengan kebutuhan dan kematangan dalam memperoleh data. Dalam hal ini peneliti memilih informan yang dianggap mengetahui secara mendalam mengenai pelaksanaan Program Pengembangan Kawasan Bahari terpadu dan pemanfaatan hasil oleh masyarakat.
E. Teknik Pengumpulan Data 1. Observasi Guba dan Lincoln dalam Lexy J. Moleong (2002:125) mengemukakan bahwa “teknik pengamatan didasarkan atas pengamatan secara langsung, memungkinkan melihat dan mengamati sendiri, kemudian mencatat perilaku dan kejadian sebagaimana terjadi pada keadaan sebenarnya”. Observasi dalam suatu penelitian bisa dilakukan dengan cara langsung dan tidak langsung. Observasi langsung dilakukan terhadap objek di tempat berlangsungnya kegiatan, sedangkan observasi tidak langsung dilakukan dengan cara melakukan pengamatan. Teknik observasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi langsung yang sifatnya pasif karena dalam hal ini peneliti tidak berada bersama objek pada saat kegiatan berlangsung. Dalam penelitian ini peneliti melakukan pengamatan langsung dan tidak terlibat langsung dalam kegiatan. Dengan observasi ini diharapkan memudahkan peneliti mendapatkan data secara mendalam tentang suatu permasalahan yang dihadapi. Dalam penelitian ini, observasi dilakukan dengan cara peneliti terjun
langsung ke lokasi penelitian dan melakukan pencatatan terhadap hal-hal yang ada hubungannya dengan hasil pelaksanaan program Pengembangan Kawasan Bahari Terpadu dan kegiatan masyarakat dalam pemanfaatan hasil Program Pengembangan Kawasan Bahari Terpadu. 2. Wawancara Wawancara atau interview adalah suatu kegiatan pengumpulan data yang dikerjakan secara sistematik, berlandaskan pada tujuan penelitian. Wawancara dalam penelitian kualitatif bersifat open ended dan mendalam, dilakukan secara tidak formal guna menggali pandangan subjek yang diteliti tentang banyak hal yang sangat bermanfaat untuk menjadi dasar bagi penelitian lebih jauh. Dalam hal ini subyek studi lebih berperan sebagai informan daripada sekedar responden. Wawancara mendalam ini dilakukan pada waktu dan konteks yang dianggap tepat, guna mendapatkan data yang rinci dan mendalam, serta dapat dilakukan berkali-kali sesuai dengan keperluan peneliti berkaitan dengan kejelasan masalah yang sedang dijelajahi. Oleh karena itu, wawancara ini sering disebut sebagai wawancara mendalam (indeep interview). Lexy J. Moleong (2002:135) mengatakan bahwa “Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu”. Percakapan ini dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan yang memberi jawaban atas pertanyaan tersebut. Wawancara yang dilakukan pada informan untuk menjawab pertanyaan tidak boleh menyimpang dari tujuan penelitian. Dilihat dari sifatnya wawancara ada dua cara yaitu wawancara berencana dan wawancara tidak berencana. Wawancara berencana adalah wawancara dengan menyiapkan daftar pertanyaan terlebih dahulu. Dalam penelitian ini digunakan wawancara berencana dengan bentuk pertanyaan terbuka, hal ini dimaksudkan untuk memberikan kesempatan kepada informan yang seluas-luasnya dalam memberi keterangan yang berkaitan dengan permasalahan. Dalam penelitian ini teknik wawancara yang dilakukan untuk memperoleh data adalah dengan cara memilih informan yang benar-benar mengerti tentang latar belakang Program Pengembangan kawasan Bahari Terpadu dan dampak pelaksanaan program pada masyarakat nelayan desa Tasikagung Rembang. 3. Dokumentasi
Teknik dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengklasifikasikan bahan-bahan tertulis yang berhubungan dengan masalah penelitian. Analisis dokumen merupakan teknik pengumpulan data dengan cara mengadakan analisis terhadap dokumen tertentu yang berhubungan dengan bahan penelitian. Analisis dokumen sering disebut juga dengan analisis kegiatan atau analisis informasi dan kadang-kadang dinamakan analisis isi. Dalam penelitian ini teknik yang dilakukan adalah menganalisis dokumen dan arsip dengan cara mengamati, mencatat dan menyimpulkan dari apa yang tersirat dan tertulis dalam setiap dokumen serta arsip juga merupakan sumber data yang sangat penting artinya dalam penelitian kualitatif, terutama bila sasaran penelitian pada latar belakang yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Dokumen yang dimaksud adalah segala bentuk dokumen yang berkaitan dengan program Pengembangan Kawasan Bahari Terpadu yang berupa deskripsi Program Pengembangan Kawasan bahari Terpadu dan foto-foto hasil pelaksanaan Program Pengembangan Kawasan Bahari Terpadu.
F.Validitas Data Validitas data ialah kebenaran dari kancah penelitian dimana kebenaran data dalam penelitian ini sangat diperlukan agar hasil penelitian tersebut benar-benar dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Menurut HB. Sutopo (2002: 78) “Validitas merupakan jaminan kemantapan bagi kemantapan simpulan dan tafsir makna sebagai hasil penelitian”. Untuk mengurangi bias dan mendapatkan kesahihan data dilaksanakan pemeriksaan data. Teknik pemeriksaan data yang dimaksud adalah teknik triangulasi. Triangulasi adalah cara yang paling utama digunakan bagi peningkatan validitas data dalam penelitian kualitatif. Menurut Lexy J. Moleong (2002: 178) “Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu”. Usaha triangulasi dimaksudkan untuk memperoleh data yang dapat dipercaya kebenarannya. Untuk mendapatkan data yang valid dalam suatu penelitian digunakan empat macam triangulasi yang terdiri dari: 1. Triangulasi sumber adalah dimana peneliti menggunakan beberapa sumber data untuk mengumpulkan data yang sama.
2. Triangulasi peneliti adalah pengumpulan data yang sejenis atau semacam, tetapi dilakukan oleh beberapa peneliti. 3. Triangulasi metode adalah penelitian yang dilakukan dengan menggunakan metode yang berbeda atau pengumpulan data sejenis, tetapi teknik berbeda. 4. Triangulasi teori yaitu mengadakan penelitian dengan teknik yang sama dan datanya dianalisis dengan menggunakan perspektif teori yang berbeda. Dalam hal ini peneliti menggunakan teknik triangulasi sumber dan metode. Hal ini dimaksudkan agar peneliti dapat mengumpulkan data dan informasi kemudian dikomparasikan dengan data dari sumber lain. Sedangkan metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode wawancara dan obsevasi.
G. Analisis Data Analisis data adalah mengorganisasikan dan mengurutkan data kedalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data (Lexy J. Moleong, 2002:103). Dalam penelitian ini penulis mengunakan analisis kualitatif dengan model interaktif (interactive model of analysis).Dengan alasan mengingat data yang terkumpul bersifat kualitatif yaitu beraneka ragam dan merupakan data dari hasil wawancara atau pengamatan,berupa kata-kata atau informasi dari informan, juga data yang berbentuk dokumen yang mendukung. Dalam proses analisis interaktif tedapat tiga komponen utama yaitu reduksi data, sajian data, penarikan kesimpulan atau verifikasi. Langkah-langkah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 1. Pengumpulan data; secara periodik akan dikumpulkan data dari berbagai sumber misalnya: buku-buku, informasi dari informan dan observasi. 2. Reduksi data; yaitu pemusatan, pemilahan dan penyederhanaan, dan transformasi data kasar dari catatan tertulis dilapangan. 3. Penarikan kesimpulan; yaitu kesimpulan akhir setelah melalui kegiatan verifikasi. Kemudian data yang telah melewati reduksi data dan penyajian data ditarik suatu kesimpulan. Ketiga komponen itu terlibat dalam proses dan saling berinteraksi antara komponen dengan proses pengumpulan data sebagai proses siklus. Dalam bentuk ini peneliti tetap bergerak diantara ketiga komponen analisis dengan proses pengumpulan data selama kegiatan pengumpulan data berlangsung. Sesudah pengumpulan data
berakhir, peneliti bergerak diantara ketiga komponen utama analisis dengan menggunakan waktu yang tersisa dalam penelitiannya. Secara skematis, analisis data kualitatif model interaktif adalah sebagai berikut: Pengumpulan Data
Penyajian Data
Reduksi Data
Kesimpulan/ Verifikasi
Gambar 3.1 Skema Analisis Model Interaktif (H. B. Sutopo, 2002:96) H. Prosedur Penelitian Prosedur penelitian adalah tata urutan atau langkah-langkah rinci yang harus ditempuh untuk melaksanakan penelitian. Hal ini dimaksudkan agar peneliti dapat berjalan teratur sehingga hasil penelitian dapat dipertanggungjawabkan Penelitian ini terdiri dari beberapa tahap kegiatan dengan prosedur sebagai sebagai berikut:
1.
Penyusunan Proposal
Proposal merupakan rencana penelitian secara tertulis yang memuat tentang langkah-langkah yang akan dilaksanakan, meliputi pendahuluan, kajian teori dan metodologi penelitian. Proposal disusun untuk memperjelas arah, tujuan dan langkahlangkah penelitian.
2. Ijin Penelitian Pada tahap ini dilaksanakan permintaan ijin kepada pihak-pihak yang berwenang memberikan ijin bagi pelaksanaan penelitian atau lembaga yang terkait dengan penelitian. Kegiatan ini dilaksanakan setelah proposal disetujui oleh pembimbing dan Ketua Program Pendidikan Ekonomi BKK Akuntansi. 3. Pengumpulan Data Pada tahap ini dilaksanakan pengumpulan data yang berhubungan dengan penelitian melalui observasi, wawancara dan dokumentasi.
4. Analisis Data Analisis data dilakukan bersamaan dengan tahap pengumpulan data untuk menghindari adanya data yang tercecer atau hilang. Kegiatan yang dilakukan dalam tahap ini adalah mengatur data, mengurutkan data dan mengelompokkan data agar dapat disajikan secara jelas dan rinci sehingga dapat memperjelas tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini. 5. Penyusunan Laporan Penelitian Tahap ini merupakan tahap akhir dari proses penelitian. Semua data yang telah diolah dan dianalisis, disajikan dalam bentuk laporan yang sistematis dalam bentuk skripsi.
Secara skematis, prosedur penelitian yang dilakukan adalah sebagai berikut: Proposal Proses Pengumpulan data dan analisis awal Persiapan pelaksanaan
Analisis akhir
Penarikan kesimpulan Penulisan skripsi
Perbanyakan laporan Gambar 3.2 Prosedur Penelitian (Miles & Huberman dalam Soetardi, 2005:25) Secara terperinci prosedur penelitian ini dimulai dari observasi singkat peneliti untuk memahami kondisi lokasi yang dijadikan latar penelitian ini. Selanjutnya menyusun proposal atau desain penelitian yang akan dijadikan sebagai acuan sementara proses penelitian berikutnya. Setelah itu mengurus perijinan penelitian pada pihak-pihak terkait untuk memenuhi syarat administratif yang diperlukan. Setelah semua proses diatas dapat diselesaikan, maka pada saat pelaksanaan peneliti terjun ke lapangan untuk mengumpulkan data yang diperlukan. Setelah data terkumpul diteruskan dengan proses analisis data, dan untuk memperkuat analisa data tersebut, peneliti membandingkan data yang diperoleh di lapangan dengan teori yang relevan. Akhir dari proses penelitian ini adalah penarikan
kesimpulan dan penyusunan hasil penelitian secara lengkap yang akan diuji pada kesempatan tertentu.
BAB IV HASIL PENELITIAN
A. Deskripsi Lokasi Penelitian 1. Batas Wilayah Desa Tasikagung Rembang Desa Tasikagung merupakan salah satu desa di Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang. Disebut Tasikagung karena letaknya yang berbatasan langsung dengan wilayah Laut Jawa. “Tasik” yang artinya air dan “agung” yang artinya banyak, sehingga jadilah nama “tasikagung” yang artinya air yang banyak. Desa ini mempunyai batas wilayah sebagai berikut: Timur
: Desa Pandean
Barat
: Kelurahan Tanjungsari
Selatan
: Desa Sawahan dan Sumberjo
Utara
: Laut Jawa
Desa Tasikagung terdiri dari 17 RT dan 4 RW 4 Dukuh atau RW yang ada yaitu: a. Dukuh Pabean b. Dukuh Kramatan c. Dukuh Rembangan d. Dukuh Kasaran / Bandilangu
2. Potensi Desa Tasikagung a.
Potensi Sumber Daya Alam Desa Tasikagung berbatasan langsung dengan Laut Jawa, sehingga berpotensi besar pada sektor perikanan laut dan wisata laut bahari. Selain itu Desa Tasikagung memiliki sebuah sungai kecil yaitu Sungai Karanggeneng yang bermuara di Laut Jawa, dengan kondisi tidak tercemar namun keruh. Sungai ini biasanya digunakan merapat untuk kapal-kapal kecil.
b. Potensi Sumber Daya Manusia 44 Desa Tasikagung mempunyai jumlah penduduk sebanyak 4724 jiwa atau terdiri dari 1037 Kepala Keluarga. Adapun perinciannya sebagai berikut: Tabel 1. Jumlah Penduduk Desa Tasik Agung Rembang Golongan Umur
Penduduk Laki-laki
Penduduk Perempuan
Rasio Jenis Kelamin (SR)
0–4 5–9 10 – 14 15 – 19 20 – 24 25 – 29 30 – 34 35 – 39 40 – 44 45 – 49 50 – 54 55 – 59 60 – 64 65 – 69 70 – 74 75 +
418 133 173 143 253 201 153 64 68 51 244 78 73 71 65 41
470 195 196 140 280 207 210 61 75 84 261 66 68 72 67 43
89 68 88 102 90 97 73 105 91 61 93 118 107 98 97 95
Jumlah
2229
2495
1472
Sumber: Daftar Isian Potensi Desa Tasikagung Kabupaten Rembang Tahun 2006 Sebagian besar penduduk desa ini bermata pencaharian sebagai buruh atau swasta yaitu sebanyak 602 orang. Selain itu banyak juga yang memanfaatkan sumber daya alam yang ada dengan bermata pencaharian sebagai nelayan yaitu sebanyak 405 orang. Sebagian yang lain bermata pencaharian sebagai pengrajin (2 orang), pedagang (77 orang), peternak (1 orang), montir (10 orang), dan dokter (4 orang). c. Potensi Kelembagaan Desa Desa Tasikagung memiliki potensi kelembagaan desa yang terdiri dari dari kelembagaan pemerintahan, kemasyarakatan, politik, ekonomi, pendidikan, dan keamanan. Uraian potensi kelembagaan yang dimiliki Desa Tasikagung adalah sebagai berikut:
1) Pemerintahan Lembaga pemerintahan Desa Tasikagung terdiri dari lembaga pemerintahan desa dengan jumlah aparat tiga orang dan Badan Pemerintahan Desa dengan jumlah aparat 11 orang. 2) Kemasyarakatan Tabel 2. Daftar Lembaga Kemasyarakatan Desa Tasikagung Jenis - Organisasi Perempuan
Jumlah Anggota 800 orang
Keterangan Muslimat, Fatayat NU,
- Organisasi Perempuan (PKK) - Organisasi Karang Taruna - Organisasi Profesi
400 orang 100 0rang
Wanita Nelayan PKK Desa, PKK RW, PKK RT Karang Taruna
600 orang
Kelompok Pengolah Ikan, Persatuan Nelayan - LPMD 11 orang LPMD Tasik Agung Sumber: Daftar Isian Potensi Desa Tasikagung Kabupaten Rembang Tahun 2006 3) Ekonomi Kegiatan perikanan dan kegiatan ikutan lainnya mendominasi kegiatan perekonomian dan telah menyerap banyak tenaga kerja. Berikut daftar kelembagaan ekonomi yang telah ada di desa Tasikagung: Tabel 3. Daftar Kelembagaan Ekonomi Desa Tasik Agung Nama Lembaga
Jumlah Tenaga Kerja (unit) (orang) Koperasi 2 15 Industri Kerajinan 2 27 Industri Makanan 11 33 Restoran 2 17 Toko 178 400 Warung kelontong 18 25 Usaha Perikanan 142 1602 Kelompok simpan pinjam 3 200 Sumber: Daftar Isian Potensi Desa Tasikagung Kabupaten Rembang Tahun 2006
4) Pendidikan Kelembagaan pendidikan yang ada di tingkat desa di Kabupaten Rembang kebanyakan hanya sampai setingkat SD disamping lembaga pendidikan agama yang bersifat non formal. Berikut daftar kelembagaan pendidikan yang telah ada di Desa Tasikagung: Tabel 4. Daftar Kelembagaan Pendidikan Desa Tasik Agung Nama Lembaga
Unit 1 3 2
Jumlah guru 6 30 30
Jumlah Murid 90 300 400
TK SD/sederajad Lembaga Pendidikan Keagamaan Sumber: Daftar Isian Potensi Desa Tasikagung Kabupaten Rembang Tahun 2006
5) Keamanan Desa tasikagung memiliki sembilan unit pos kamling dengan jumlah hansip 20 orang. B. Deskripsi Hasil Penelitian 1.
Latar Belakang Program Pengembangan Kawasan Bahari Terpadu Hasil wawancara dengan Kepala Bappeda Kabupaten Rembang tanggal 18
Desember 2006 menyatakan bahwa: ”Sebenarnya yang melatarbelakangi adanya program ini yaitu tingginya angka kemiskinan dan rendahnya tingkat pendidikan di Kabupaten Rembang”. Merujuk pada hasil survey sosial daerah Kabupaten Rembang, ada beberapa indikator yang menunjukkan tingkat kesejahteraan penduduk masih rendah diantaranya jumlah penduduk miskin 109.718 jiwa atau 19,49 persen. Persebarannya hampir merata di 14 kecamatan, antara 18-21% dari jumlah penduduk masing-masing kecamatan termasuk Kecamatan Rembang sendiri. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan Kepala Desa Tasikagung tanggal 19 Desember 2006 yang menyatakan: “ Saya tidak bisa menyatakan seberapa parahnya, apalagi sejak krisis moneter melanda memang keadaan ekonomi masyarakat agak kacau”. Selain itu bila dilihat dari rata-rata tingkat pendidikan penduduk di Kabupaten Rembang sebagian besar berpendidikan SD yaitu mencapai 49,48%. Putus sekolah adalah salah satu penyebab utama rendahnya tingkat pendidikan. Demikian juga keadaan ekonomi yang tidak menunjang untuk dapat melanjutkan pendidikan. Padahal pendidikan erat kaitannya dengan mutu ketenagakerjaan. Selain itu fakta yang ada juga menunjukkan kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pendidikan. Kasus ini yaitu ikut melaut untuk mencari ikan. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan Kepala Desa Tasikagung tanggal 19 Desember 2006 yang menyatakan: “Rata-rata di wilayah Rembang terutama di daerah pesisir termasuk Desa Tasikagung memang masyarakatnya kurang memperhatikan masalah pendidikan. Mereka kebanyakan hanya berhenti sampai tingkat SMP/SLTA, jarang yang melanjutkan ke perguruan tinggi. Setelah lulus mereka akhirnya juga mengikuti profesi orang tua sebagai nelayan”. Dengan demikian ada dua permasalahan sosial yang menjadi latar belakang adanya Program Pengembangan Kawasan Bahari Terpadu yaitu masalah kemiskinan dan rendahnya tingkat pendidikan. 2.
Potensi Pembangunan Desa Tasikagung
Air adalah sumber kehidupan, urat nadi penghidupan yang mampu menciptakan lingkungan yang mampu menciptakan lingkungan yang unik serta potensial
menciptakan banyak kegiatan manusia sehari-hari. Indonesia 2/3 wilayahnya adalah laut dan mempunyai garis pantai terpanjang didunia dengan potensi perikanan yang luar biasa dan menjadi kekayaan untuk digarap dan harapan masa depan. Tentu saja hal ini perlu didukung dengan tersedianya sumber daya manusia yang mampu memanfaatkan dan menggunakan potensi perikanan sebagai sumber pendapatan baru dan lapangan kerja potensial yang mampu meningkatkan kehidupan dan penghidupan masyarakat. Kabupaten Rembang yang terletak di wilayah pantai utara Jawa merupakan daerah perbatasan dengan wilayah Jawa Timur yaitu Kabupaten Tuban, yang memiliki luas wilayah 1.013 km2. Sebagai wilayah yang terletak di pesisir pantai, maka potensi alam bahari merupakan komoditi yang patut dikembangkan terutama potensi alam bahari yang ada di wilayah Desa Tasikagung. Selain itu, Desa Tasikagung juga mempunyai Pelabuhan Tanjung Agung yang berada diantara dua pelabuhan strategis yaitu Tanjung Mas di Semarang dan Tanjung Perak di Surabaya. Potensi kegiatan perikanan seperti tersedianya daya nelayan dan pasar perikanan yang potensial menjadi sektor unggulan desa ini. Selain beberapa potensi diatas ada beberapa potensi lain yang dimiliki oleh Kabupaten Rembang. Berikut petikan hasil wawancara dengan Kepala Bappeda Kabupaten Rembang tanggal 18 Desember 2006: ” Sejak tahun 1999 Kabupaten Rembang mempunyai obsesi untuk menjadi pusat pertumbuhan di ujung timur Pantura Jawa Tengah. Optimisme itu dibangun karena memang ada beberapa potensi yang dimiliki, diantaranya: Pertama, posisi dominan, karena terletak pada jalur utama Semarang-Surabaya serta pertemuan ke laut dari Kabupaten Blora dan Kota Cepu; Kedua, Rembang mempunyai posisi strategis diperbatasan utama Jawa Tengah-Jawa Timur; Ketiga, tidak termasuk wilayah DAS sehingga pertanian kurang berkembang sehingga perlu alternatif pengembangan lain yang potensial sebagai sumber pertumbuhan wilayah; Keempat, adanya potensi kegiatan perikanan seperti tersedianya daya nelayan, pasar perikanan yang potensial serta dukungan masyarakat eksekutif, maka sektor perikanan menjadi kegiatan unggulan” Pengembangan Kawasan Bahari Terpadu merupakan salah satu jawaban yang diperlukan untuk mengembangkan potensi yang dimiliki oleh Kabupaten Rembang dengan mengembangkan wilayah pantai Rembang secara terpadu yang pada akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosial budaya masyarakat. 3.
Kendala-kendala Pemanfaatan Potensi Pembangunan
Desa Tasikagung memiliki sumber pembangunan yang potensial, namun potensi tersebut belum dimanfaatkan secara optimal untuk meningkatkan kehidupan ekonomi dan sosial. Ada beberapa kendala yang menyebabkan potensi yang dimiliki Desa Tasikagung belum dimanfaatkan secara optimal, antara lain Pertama, Kurangnya dinamika masyarakat yang mengakibatkan terhambatnya kemajuan dan pembangunan.
Reklamasi pantai tidak resmi dan tidak memenuhi kaidah-kaidah teknis oleh masyarakat di sekitar pesisir pantai mencerminkan tidak adanya tertib hukum. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan Kepala Bappeda Kabupaten Rembang tanggal 18 Desember 2006 yang menyatakan: “Reklamasi terjadi di sepanjang pantai Kawasan Bahari Terpadu yang mengakibatkan sulitnya pengadaan lahan untuk pengembangan sarana dan prasarana bagi Kabupaten Rembang secara umum. Hal ini akan menyebabkan matinya potensi kota karena pantai yang potensial menjadi tidak bermanfaat, tidak berkembang yang di masa datang akan mengakibatkan punahnya aktivitas perekonomian nelayan”. Hal senada juga diungkapkan oleh Kepala Desa Tasikagung pada wawancara tanggal 19 Desember 2006: “Masyarakat disini banyak yang melakukan reklamasi liar dan membangun rumah untuk anggota keluarga mereka dan itu bisa saja membahayakan mereka sendiri”. Dari beberapa pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa reklamasi liar telah mengakibatkan terhambatnya pembangunan di daerah tersebut. Kendala yang kedua yaitu kekurangan atau ketiadaan infrastruktur fisik yang menyebabkan sumber-sumber tersebut kurang dimanfaatkan. Diantaranya sarana dan prasarana pelabuhan, dermaga, gudang pelelangan, gudang sarana ekspor, jaringan jalan, jetty, dan infrastruktur yang lain. Seperti yang diungkapkan oleh Kepala TPI Tasikagung pada wawancara tanggal 19 Desember 2006 yang mengatakan bahwa: “Disini infrastruktur yang ada masih belum memadai, jadi untuk pelayanan nelayan juga masih kurang”. Dari pendapat diatas dapat diketahui bahwa pembangunan di daerah tersebut terhambat karena kurangnya sarana dan prasarana yang tersedia. Kendala selanjutnya adalah ketiadaan dan kurang dimanfaatkannya infrastruktur non-fisik yang ada, seperti fasilitas sosial dan pendidikan ternyata menjadi kendala kurang dimanfaatkannya potensi yang telah ada, seperti KUD, Balai Pertemuan Nelayan, dan sebagainya. Hal ini seperti diungkapkan oleh Kepala TPI Tasikagung pada wawancara tanggal 19 Desember 2006 yang menyatakan bahwa: “Disini sebenarnya sudah ada KUD dan sangat diandalkan oleh nelayan, tetapi disisi lain nelayan kurang mengerti tentang manajemen ekonomi perikanan dan jarang yang mau memanfaatkan kredit untuk pembelian atau penyempurnaan kapal”. Dari pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa pembangunan terhambat karena infrastruktur non-fisik yang belum memadai dan kurang dimanfaatkan masyarakat. 4.
Program Pengembangan Kawasan Bahari Terpadu
Kawasan Bahari Terpadu (KBT) merupakan suatu program Pemerintah Kabupaten Rembang dalam upaya mewujudkan penataan kawasan pantai yang menyeluruh untuk mendukung pembangunan daerah secara umum. Program ini
memadukan empat sektor yang berada dilingkungan Taman Rekreasi Pantai (TRP) Kartini sampai dengan Pelabuhan Karanggeneng yang kesemuanya termasuk dalam wilayah Desa Tasikagung. Keempat sektor tersebut adalah
1) Sektor Pariwisata dengan mengembangkan TRP Kartini 2) Sektor Perikanan, Kelautan dan industri dengan meningkatkan PPI Tasikagung menjadi PPP Tasikagung, dan pengembangan cluster industri berbasis perikanan dan kelautan 3) Sektor perhubungan dengan meningkatkan fungsi pelabuhan menjadi pelabuhan Niaga Rembang 4) Sektor Kimpraswil (Permukiman dan prasarana wilayah) melalui penataan lingkungan Perumahan nelayan di sekitar Desa Tasikagung. Pengembangan wilayah melalui konsep kawasan ini merupakan konsep pertama yang berkembang di Jawa Tengah, sehingga direspon positif oleh Pemerintah Propinsi Jawa Tengah maupun Pemerintah Pusat. Hal ini sesuai dengan penuturan Kepala Bappeda Kabupaten Rembang dalam wawancara tanggal 18 Desember 2006 yang menyatakan bahwa: ”Pemerintah Propinsi Jawa Tengah sangat antusias dengan program ini, karena baru Kabupaten Rembang yang melaksanakan pengembangan wilayah dengan konsep kawasan dengan perpaduan empat sektor pembangunan yaitu sektor pariwisata; sektor perikanan, kelautan dan industri; sektor perhubungan, sektor kimpraswil ”. Kepala Bappeda Kabupaten Rembang dalam wawancara tanggal 18 Desember 2006 juga menuturkan bahwa: ”Program ini mempunyai potensi tersendiri yaitu merupakan suatu prioritas program pembangunan Kabupaten Rembang dengan adanya sinergi empat sektor, merupakan wilayah pengembangan sektor Perikanan andalan PADS, merupakan wilayah yang menjadi pusat pertumbuhan Pantura bagian Timur di Jawa Tengah”. Potensi dan dukungan yang besar dari Pemerintah Propinsi Jawa Tengah menjadi sebuah harapan tersendiri bagi Pemerintah Kabupaten Rembang dalam upaya peningkatam kesejahteraan masyarakat di wilayah tersebut. Berikut rincian kegiatan yang direncanakan pada program Pengembangan Kawasan Bahari Terpadu Rembang:
1) Sektor Perikanan, Kelautan dan Industri Pusat Pendaratan Ikan (PPI) merupakan pusat pendaratan dan pelelangan ikan yang memiliki hirarki lebih tinggi dari Tempat Pelelangan Ikan (TPI). TPI yang sudah berkembang di Kabupaten Rembang yaitu TPI Tasikagung dan TPI Tanjungsari yang lokasi keduanya berdekatan. Sehingga dalam pengembangannya perlu dilakukan koordinasi dan keterpaduan dalam konsep Pengembangan Kawasan Bahari Terpadu. Namun, dalam pengembangannya lebih difokuskan pada TPI Tasikagung karena prospeknya yang lebih menjanjikan di masa depan dengan tanpa mengabaikan pengembangan TPI Tanjungsari. Berikut petikan wawancara dengan Kepala TPI Tasikagung tanggal 19 Desember 2006 mengenai kondisi TPI Tasikagung: ”Kondisi Tempat Pelelangan Ikan yang telah ada di kawasan ini sangat menyedihkan, kualitas bangunan yang sebagian besar tidak memenuhi syarat, fasilitas yang ada tidak lengkap, lahan terbatas sulit untuk dikembangkan, prasarana dan sarana perikanan yang ada sangat kurang dan sebagian besar kondisinya temporer. Nelayan sangat berharap adanya fasilitas perekonomian yang mendukung kegiatan perikanan agar berkembang”. Kegiatan perikanan selalu meningkat volumenya, namun added value pasca tangkap tidak dapat berlangsung di kawasan tersebut karena keterbatasan lahan sehingga nelayan setempat tidak bisa menikmatinya. Hal yang sama juga diutarakan oleh Kepala Bappeda Kabupaten Rembang pada wawancara tanggal 18 Desember 2007: ”Pembangunan sarana dan prasarana pelabuhan perikanan merupakan program yang sangat mendesak (Very Seriosly Program/VSP) mengingat aktivitas perikanan semakin meningkat volumenya”. Mengenai kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan pada sektor ini dalam wawancara tanggal 18 Desember 2007 Kepala Bappeda Kabupaten Rembang menuturkan bahwa ” Ada tiga fokus utama pada sektor ini yaitu peningkatan manajemen TPI, peningkatan TPI Tasikagung menjadi PPI Tasikagung dan pengembangan TPI Tanjungsari”. Secara lebih rinci berikut uraian kegiatan-kegiatan yang direncanakan pada sektor andalan Program Pengembangan Kawasan Bahari Terpadu :
a. Pengembangan manajemen PPI/TPI: 1. Pola sirkulasi PPI/TPI
2. Pengembangan Kemitraan b. Peningkatan TPI Tasikagung menjadi PPI Tasikagung: Pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana PPI c. Pengembangan TPI Tanjungsari; berupa pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana TPI 2) Sektor Pariwisata Taman Rekreasi Pantai (TRP) Kartini terletak dipusat kota, termasuk dalam wilayah Desa Tasikagung dan merupakan fasilitas rekreasi dan wisata air utama, bahkan TRP Kartini turut membentuk citra Kota Rembang. Fasilitas yang ada berupa area istirahat, gardu pandang ke laut, jaringan pedestrian, dan arena permainan anak-anak. Juga terdapat Gereja Portugis yang sudah sangat tua dan termasuk bangunan yang dilindungi, merupakan vokal poin kawasan TRP Kartini. Seluruh sarana dan prasarana termasuk Gereja Portugis, kondisinya sangat memprihatinkan. Dalam wawancara tanggal 18 Desember 2006 Kepala Bappeda Kabupaten Rembang menyatakan bahwa ”Potensi yang ada di TRP Kartini tidak dapat dijual dengan baik maka diperlukan kiat baru baik dalam penyusunan program, melengkapi sarana dan prasarana sesuai potensinya”. Terkait dengan Program Pengembangan Kawasan Bahari Terpadu maka kegiatan-kegiatan yang direncanakan lebih difokuskan pada pembangunan dan pengembangan sarana untuk menarik wisatawan yaitu : 1. Pembangunan dan pengembangan akuarium laut 2. Pembangunan dan pengembangan restoran apung 3. Pembangunan dan pengembangan kolam renang 4. Pembangunan dan pengembangan jogging area 5. Pembangunan dan pengembangan playing ground 6. Pembangunan dan pengembangan bangunan kuno (Gereja Portugis)
3) Sektor Perhubungan Pelabuhan niaga Rembang digolongkan sebagai pelabuhan regional dalam sistem transportasi regional di Jawa Tengah. Fungsi pelabuhan regional Rembang ini adalah menjadi outlet regional bagi berbagai komoditas niaga di kawasan Rembang dan
sekitarnya. Menurut hasil wawancara tanggal 18 Desember 2006 Kepala Bappeda Kabupaten Rembang menyatakan bahwa ”Pelabuhan niaga yang akan dikembangkan merupakan pelabuhan perintis yang pada awalnya bertujuan untuk menampung luberan perahu dari Juwana. Mengingat volume kegiatannya yang selalu meningkat maka dibutuhkan pengembangan agar pelabuhan dapat menampung kegiatan bongkar muat di masa datang”. Kegiatan-kegiatan yang direncanakan pada sektor perhubungan meliputi: a. Pembangunan kolam pelabuhan b. Pembangunan Poskamla c. Pembangunan sarana/prasarana pelabuhan 4) Sektor Permukiman dan Prasarana Wilayah (Kimpraswil) Kualitas permukiman sangat erat hubungannya dengan kinerja penghuninya. Kualitas pemukiman yang ada di wilayah perencanaan sangat beragam dan sangat kurang prasarana dasarnya. Oleh karena itu kegiatan yang direncanakan pada sektor permukiman dan prasarana wilayah ini meliputi: a. Penataan wilayah desa pesisir b. Pembangunan prasarana lingkungan 5.
Pelaksanaan Program Pengembangan Kawasan Bahari Terpadu
1. Sektor Perikanan dan Kelautan Dan Industri a. Pengembangan Pusat Pendaratan Ikan (PPI)/ Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Pusat Pendaratan Ikan (PPI) merupakan pusat pendaratan dan pelelangan ikan yang memiliki hirarki lebih tinggi dari Tempat Pelelangan Ikan (TPI). Pelabuhan perikanan mempunyai peranan yang sangat penting dalam pemanfaatan potensi yang dimiliki Kabuapaten Rembang. Hal ini dingkapkan oleh Kepala PPI Tasikagung pada wawancara tanggal Desember 2007 yang menyatakan bahwa: ”Pelabuhan perikanan dengan segenap fasilitasnya mempunyai peranan penting sebagai penunjang keberhasilan dalam pemanfaatan potensi sumberdaya perikanan dan kelautan secara optimal melalui kegiatan penangkapan ikan”. Saat ini PPI sudah ada di Kabupaten Rembang yaitu PPI Tasik Agung. Selain itu TPI juga sudah ada di desa Tanjungsari. Lokasi PPI Tasik Agung berdekatan dengan lokasi TPI Tanjungsari, sehingga dalam pengembangannya perlu dilakukan koordinasi dan keterpaduan dalam Kawasan Bahari Terpadu (KBT) Kabupaten Rembang. Dalam pengembangan pelabuhan agar dapat berfungsi dengan baik perlu memperhatikan sirkulasi kegiatan proses pendaratan dan pelelangan ikan. Dalam pengembangan Pusat Pendaratan Ikan (PPI) pola sirkulasi sangat penting. Pola sirkulasi
merupakan pengaturan aliran kegiatan sehingga semua kegiatan dapat berjalan dengan lancar. Kriteria penentuan pola sirkulasi di PPI Tasik Agung Rembang agar dapat menunjang kelancaran kegiatan proses pelelangan ikan adalah 1. Kemudahan dan kelancaran bagi pengguna, baik nelayan lokal, nelayan pendatang, pengelola TPI (KUD) dan bakul ikan. 2. Efektifitas Pelayanan nelayan. 3. Tidak mengganggu aktivitas lain. 4. Persyaratan teknis PPI maupun manuver kapal di perairan serta proses pelelangan sampai packing. Secara garis besar sirkulasi ini dapat dibagi menjadi dua kelompok yaitu: a. Sirkulasi kegiatan di Perairan meliputi kegiatan penangkapan ikan, pengawetan ikan hasil tangkapan, kembali ke PPI/TPI
untuk pembongkaran hasil tangkapan, lelang,
kemudian tambat/docking bila ada kerusakan kapal kemudian melaut/labuh setelah mengisi perbekalan. b. Sirkulasi kegiatan didarat adalah bagi nelayan melakukan bongkar hasil dan lelang ikan, sedang bagi bakul ikan ikut lelang angkut hasil lelang dan jual ke pasaran (lokal, regional, dan ekspor) Dalam menunjang aktivitas sektor perikanan yang ada di kawasan ini maka terdapat mekanisme kegiatan yang ada di kawasan agar terjadi keteraturan dan kelancaran aktivitas yang ada. Adapun mekanisme yang telah ada di kawasan ini dapat diuraikan pada diagram berikut ini:
MEKANISME PELELANGAN (ALIR PRODUKSI)
KM Datang Lapor ke Syahbandar, daftar nomor urut lelang
Proses Pembongkaran Ikan
Penempatan Ikan ke fish basket
Timbangan
Penimbangan Ikan
Ikan di Ruang Lelang Proses Lelang
Produksi
Proses Pengesan
Pengangkut
Gambar 4.1 Mekanisme Pelelangan pada PPI Tasik Agung Sumber : Data PPI Tasikagung Rembang
MEKANISME PEMBAYARAN BAKUL DAN NELAYAN (ALIR ADMINISTRASI)
PROSES LELANG
JURU KARCIS
NELAYAN
BAKUL
JURU REKAP UPBI
SPU HASIL LELANG Di Potong 3 %
KASIR BAYAR
KASIR BAYAR
NELAYAN
Gambar 4.2 Mekanisme pembayaran bakul dan nelayan Sumber : Data PPI Tasikagung Rembang
Selain pengaturan pola sirkulasi, di PPI Tasikagung juga telah dikembangkan beberapa kemitraan usaha tangkap. Kemitraan usaha tangkap ini sangat dibutuhkan oleh para nelayan, terutama bagi nelayan-nelayan yang tidak memiliki kapal pribadi. Tercatat sudah ada 58 kemitraan usaha yang sudah dilegalisasi oleh Dibas Perikanan dan Kelautan Propinsi Jawa Tengah. Kemitraan usaha yang telah berdiri semuanya mempunyai bidang garap pada usaha penangkapan. Pada tiap kemitraan yang ada kebanyakan telah bergabung sekitar 15 sampai 20 orang nelayan yang tidak mempunyai kapal sendiri. b. Peningkatan TPI Tasikagung menjadi PPI Tasikagung Peningkatan TPI Tasikagung menjadi PPI Tasikagung ini berupa pengembangan sarana dan prasarana. PPI Tasik Agung merupakan PPI yang menjadi pusat aktivitas sektor perikanan dan kelautan di wilayah Kabupaten Rembang. Luasan wilayah 3Ha. Fasilitas yang dimiliki adalah sebagai berikut: 1. Fasilitas dasar (Basic Fasilities), fasilitas ini diperlukan untuk melindungi kapal-kapal perikanan dari gangguan alam berupa ombak, arus, dan pengendalian lumpur serta tempat untuk berlabuh dan bersandar bagi kapal/perahu nelayan yang datang. Fasilitas dasar yang ada berupa: alur keluar-masuk kapal-kapal perikanan, dermaga, jetty, areal tanah PPI, drainase. 2. Fasilitas fungsional, berfungsi meninggikan nilai guna fasilitas dasar dengan cara memberikan pelayanan yang diperlukan di PPI. Fasilitas yang sudah tersedia yaitu instalasi listrik, instalasi air bersih, sound sistem, timbangan ikan, alat pengangkut ikan, ruang pengepakan ikan. 3. Fasilitas pendukung, berfungsi meningkatkan peranan serta tidak termasuk dalan kedua kelompok diatas, meliputi perkantoran, balai pertemuan nelayan, pos jaga, toilet, toko bahan alat penangkapan.
Hingga saat ini fasilitas yang ada hanya beberapa fasilitas yang masih optimal secara baik dalam menunjang aktivitas perikanan. c. Pengembangan TPI Tanjungsari TPI Tanjungsari merupakan fasilitas yang mendukung aktivitas PPI Tasik Agung. TPI Tanjungsari mempunyai luasan wilayah 2 Ha dan fasilitas yang telah ada meliputi: 1. Fasilitas dasar (Basic Fasilities), berupa: alur keluar-masuk kapal-kapal perikanan, arela tanah PPI, drainase. 2. Fasilitas fungsional, berupa instalasi listrik, instalasi air bersih, sound sistem, timbangan ikan, alat pengangkut ikan, ruang pengepakan ikan. 3. Fasilitas pendukung, meliputi perkantoran, balai pertemuan nelayan, toilet.
2. Sektor Pariwisata Pengembangan keberadaan Taman Kartini diintegrasikan dengan aktivitas dermaga yang ada di sekitarnya agar menjadi suatu kawasan rekreasi yang menarik. Pengembangan ini dilakukan dengan dasar pengembangan atraksi wisata yang ada di TRP Kartini. Berdasarkan perencanaan beberapa pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana sudah dilaksanakan yaitu kolam renang, jogging area, playing ground, dan pengembangan bangunan Gereja Portugis. Pengembangan bangunan Gereja Portugis sampai saat ini masih belum selesai. Menurut rencana selanjutnya pengembangan bangunan Gereja Portugis ini akan dimanfaatkan sebagai perpustakaan. Selain itu pengembangan atraksi-atraksi wisata juga dilakukan, diantaranya pada Hari Raya Kupatan dengan atraksi unggulannya yaitu “lomban” atau lomba balap perahu. Kegiatan tersebut diupayakan selalu lebih menarik dari tahun ke tahun. Penambahan fasilitas dan pengembangan atraksi-atraksi wisata yang telah dilaksanakan sesuai perencanaan tersebut terbukti telah menarik lebih banyak pengunjung. 3. Sektor Perhubungan Fungsi pelabuhan regional Rembang adalah menjadi outlet regional bagi berbagai komoditas niaga di kawasan Rembang dan sekitarnya. Namun demikian, pelabuhan Rembang saat ini hanya disinggahi kapal-kapal perikanan saja dan sangat jarang melakukan bongkar muat komoditas niaga. Kegiatan-kegiatan yang direncanakan pada sektor perhubungan kurang terlaksana dengan optimal. Diantara beberapa kegiatan yang direncanakan dan sudah terealisasi adalah a. Pembangunan kolam pelabuhan
Pembangunan kolam pelabuhan telah dilaksanakan. Namun, sampai saat ini belum optimal dalam pemanfaatannya karena kapal-kapal nelayan masih enggan untuk berlabuh di kawasan Pelabuhan niaga. Hal ini seperti diungkapkan Kepala Bappeda Kabupaten Rembang yang menyatakan bahwa:”Nelayan disini jarang yang mau berlabuh di Pelabuhan Tanjungagung, mereka sudah terbiasa melabuhkan kapal mereka di tempat yang masih bisa dililihat dari rumah mereka dan masih sulit untuk diarahkan” b. Pembangunan sarana keselamatan pelayaran. Pembangunan sarana keselamatan pelayaran sangat diperlukan dalam upaya peningkatan produktivitas dan pelayanan kepada nelayan. Sebagai realisasinya pemerintah membangun sebuah pos keamanan laut yang akan bertugas meningkatkan keamanan dan keselamatan nelayan. Pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana pelabuhan niaga hingga saat ini juga belum terealisasi. Pemerintah memandang belum perlunya pembangunan sarana dan prasarana tersendiri untuk pelabuhan niaga. Selama ini pemenuhan akan kebutuhan sarana dan prasarana tersebut dilakukan dengan pengoptimalan sarana dan prasarana yang ada di kawasan Pelabuhan Pendaratan Ikan (PPI) Tasikagung yang lokasinya berdekatan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa perkembangan potensi pelabuhan Rembang untuk sektor niaga pada Program Pengembangan Kawasan Bahari Terpadu tidak terlalu menggembirakan, hal ini disebabkan oleh: 1. Tidak adanya sektor industri yang mapan di wilayah Rembang. 2. Fasilitas transportasi darat jalan raya saat ini dengan berbagai kemudahannya, masih cukup mendukung sektor produksi di sekitar Rembang. 3. Sektor pertambangan dan industri Rembang saat ini belum dikelola dalam level yang cukup besar. 4. Sektor Pemukiman dan Prasarana Wilayah Sektor ini lebih menekankan pada penataan wilayah desa pesisir dan pembangunan prasarana lingkungan. Langkah-langkah yang telah dilakukan pemerintah kabupaten dan pemerintah desa adalah a. Sosialisasi tertib pembangunan dan tertib hukum. Sosialisasi ini ditujukan untuk memberikan kesadaran kepada masyarakat di wilayah pesisir pantai agar tidak melakukan reklamasi liar. Hal ini selain akan berdampak pada terjadinya degradasi lingkungan perumahan dan permukiman juga dalam jangka panjang akan mengakibatkan punahnya aktivitas ekonomi karena pantai yang sudah tidak potensial lagi.
b. Perbaikan jalan (pavingisasi) dan pengaturan jalur kendaraan di wilayah Desa Tasikagung. Jalan yang harus dilalui dari jalan raya menuju ke PPI Tasikagung sangat sempit, sehingga tidak bisa dilalui ketika harus berpapasan dengan sesama kendaraan roda empat. Dengan perbaikan jalan dan pengaturan jalur kendaraan menjadikan akses para pelaku ekonomi menuju PPI Tasikagung menjadi mudah dan waktu lebih produktif. d. Dampak Program Pengembangan Kawasan Bahari Terpadu bagi masyarakat nelayan Desa Tasik Agung Program pengembangan Kawasan Bahari Terpadu yang sudah terlaksana mempunyai dampak yang kini bisa dirasakan oleh masyarakat nelayan Desa Tasikagung. Hal tersebut sesuai dengan hasil wawancara dengan Kepala TPI Tasikagung tanggal 18 Desember 2006 yang menyatakan bahwa: “Pada intinya ada dua perubahan mendasar setelah adanya program ini yaitu peningkatan pendapatan masyarakat dan mengurangi pengangguran”. Hal senada juga diungkapkan oleh Kepala Desa Tasikagung pada wawancara tanggal 18 Desember 2006: “ Setelah adanya program ini pendapatan masyarakat nelayan lebih meningkat karena kapal yang datang jumlahnya juga lebih banyak dari sebelumnya. Selain itu juga membuka kesempatan kerja baru seperti buruh pengangkut ikan dan sebagainya”. Secara rinci dampak pelaksanaan program ini bagi masyarakat nelayan Desa Tasikagung akan diuraikan sebagai berikut: 1. Peningkatan Pendapatan Eksploitasi potensi kelautan, khususnya penangkapan ikan menunjukkan kemajuan yang sangat menggembirakan. Hal ini ditunjukkan dari jumlah produksi hasil tangkapan ikan yang terus meningkat hampir disetiap tahun. Produksi hasil tangkapan mengalami peningkatan mulai dari tahun 2000 sampai tahun 2002 dan menurun pada tahun 2003. Setelah dianalisis, penyebab menurunnya hasil tangkapan ikan pada tahun 2003 karena kunjungan kapal yang menurun hingga 50 persen. Kondisi ini berdampak pada jumlah ikan yang dilelang di PPI Tasikagung dan secara otomatis akan berdampak juga pada penurunan pendapatan nelayan. Namun, pada akhirnya hal ini dapat dapat diatasi dengan pendalaman alur pelayaran dan pembangunan jetty tambahan. Akhirnya mulai tahun 2003 sampai dengan 2005 nilai produksi hasil tangkapan kembali meningkat sehingga jumlah
ikan yang dilelang di PPI Tasikagung juga meningkat dan pendapatan para nelayan juga meningkat. Setelah adanya program ini, pada sektor pariwisata juga mempunyai dampak tersendiri bagi peningkatan pendapatan masyarakat nelayan setempat. Khususnya pada Hari Raya Kupatan (tujuh hari setelah lebaran), Pantai Kartini semakin menjadi “primadona” bukan saja bagi masyarakat Rembang dan sekitarnya, tetapi juga masyarakat di luar kabupaten. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan Kepala Desa Tasikagung tanggal 20 Desember 2006 yang menyatakan bahwa: “Taman Rekreasi Pantai Kartini setelah ditambah dengan beberapa fasilitas baru, secara langsung menarik minat wisatawan baik dalam kota maupun luar kota”. Para pengunjung selain dapat memanfaatkan fasilitas taman bermain yang kini semakin banyak tersedia juga dapat menyaksikan pesta laut (lomban) sekaligus berbelanja souvenir maupun barang-barang yang lain di kawasan Taman Kartini. Kegiatan tahunan tersebut terbukti mampu menarik kunjungan wisata yang meningkat dari tahun ketahun sehingga dapat memberikan efek ganda (multiplier effect), khususnya bagi kegiatankegiatan di sektor informal di desa Tasikagung, diantaranya industri kerajinan kerang yang jumlah produksi pada hari raya Kupatan semakin bertambah seiring dengan bertambahnya jumlah permintaan. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan salah seorang nelayan yang juga membuat kerajinan kerang dirumahnya yang menyatakan bahwa: ”Dua tahun terakhir ini yang datang lebih banyak dari biasanya.Dulu saya membuat kerajinan kerang ini hanya untuk pajangan saja, tapi setelah saya mencoba untuk menjual pas Kupatan ternyata hasilnya lumayan juga, alhamdulillah laris juga bisa buat tambah-tambah beli keperluan”. Selain itu, Hari Raya Kupatan juga membawa keuntungan tersendiri bagi para nelayan yang mempunyai kapal-kapal kecil. Mereka yang mempunyai kapal sendiri biasanya menyewakan kapal-kapal tersebut kepada pengunjung. Hal ini seperti diungkapkan oleh seorang nelayan yang biasa menyewakan kapal untuk lomban pada wawancara tanggal 20 Desember 2006: “Saya bisa dapat seratus ribu sampai seratus lima puluh ribu sehari dari hasil menyewakan kapal. Kalau hari biasa kapal hanya untuk melaut mencari ikan, tapi kalau Kupatan kita lebih jarang melaut karena biasanya kapal sudah disewa untuk ikut lomban”. Hal senada juga diungkapkan oleh nelayan lain yang juga biasa menyewakan kapal untuk lomban pada wawancara tanggal 20 Desember 2006:”Kupatan kemarin lebih ramai dari tahun-tahun sebelumnya. Kalau Kupatan saya lebih banyak dapat uang,
saya memang sengaja tidak melaut, kapal disewakan dan kita dapat untung.”. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Program Pengembangan Bahari Terpadu telah dapat meningkatkan pendapatan masyarakat nelayan di Desa Tasikagung. 2. Menyerap tenaga kerja Pelaksanaan program Pengembangan Kawasan Bahari Terpadu ternyata juga telah berperan besar dalam membuka lapangan kerja yang baru seiring dengan semakin bertambahnya jumlah usaha yang tumbuh di kawasan tersebut. Sampai saat ini tercatat 37 unit usaha yang dimiliki masyarakat nelayan yang telah berkembang disekitar kawasan tersebut dan telah menyerap banyak tenaga kerja rata-rata lebih dari 10 orang tiap unit usaha. Komoditas usaha yang tumbuh memang masih dalam taraf pasar lokal dan pasar dalam negeri, kapasitas usaha tertinggi sudah mencapai 100 ton dengan omset perbulan mencapai Rp 600 juta. Hal diatas didukung dengan pernyataan Kepala TPI Tasikagung yang menyatakan bahwa:”Semakin berkembangnya PPI Tasikagung sekarang menambah kebutuhan tenaga kerja”. Kawasan PPI Tasikagung semakin ramai dengan bertambahnya jumlah kapal yang berlabuh. Hal ini selain berdampak pada jumlah produksi yang semakin bertambah juga telah menyerap banyak tenaga kerja yang menguntungkan masyarakat nelayan desa Tasikagung. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Program Pengembangan Kawasan Bahari Terpadu mempunyai dampak yang besar terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat nelayan Desa Tasikagung. Hal ini dapat dilihat pada peningkatan kualitas penghidupan dan kehidupan masyarakat dengan adanya pendapatan yang semakain meningkat dan merata serta pengangguran yang semakin berkurang seiring dengan kesempatan kerja yang semakin luas di sekitar Kawasan Bahari Terpadu.
C. Temuan Studi yang Dihubungkan dengan Kajian Teori Pada sub bab ini data yang telah dikumpulkan dianalisis berdasarkan pada variabel-variabel yang dikaji sesuai dengan perumusan masalah yang selanjutnya dikaitkan dengan teori yang ada. Proses analisis data ditujukan untuk menemukan suatu hasil atau hal apa yang sebenarnya terdapat di lokasi penelitian, sehingga peneliti dapat menarik suatu kesimpulan dari penelitian tersebut yang pada akhirnya peneliti dapat memberikan masukan kepada pihak-pihak yang terkait didalamnya. 1.
Program Pengembangan Kawasan Bahari Terpadu
Program Pengembangan Kawasan Bahari Terpadu yang dilaksanakan di Kabupaten Rembang dapat dipandang sebagai suatu proses untuk memperbaiki keadaan
ekonomi, sosial dan kultural masyarakat yang dilakukan dengan perencanaan yang matang dan tahapan-tahapan tertentu. Program ini paling tidak telah memenuhi tiga sasaran yaitu meningkatkan persediaan dan memperluas pembagian atau pemerataan, meningkatkan taraf hidup masyarakat termasuk menambah dan mempertinggi penghasilan dan penyediaan lapangan kerja yang memadai dan memperluas jangkauan pilihan ekonomi dan sosial. Adanya berbagai dukungan yang menjadikan Pemerintah Kabupaten Rembang lebih optimis dalam pelaksanaan program, baik dukungan dari Pemerintah Propinsi Jawa Tengah dan masyarakat secara umum maupun dukungan yang berupa potensi-potensi yang sangat besar yang dimiliki oleh Kabupaten Rembang sendiri. Lebih jauh lagi tujuan utama pelaksanaan Program Pengembangan Kawasan Bahari Terpadu adalam untuk kesejahteraan masyarakat. Peningkatan kesejahteraan masyarakat dilakukan dengan upaya peningkatan kemampuan masyarakat untuk berproduksi. Dengan demikian pelaksanaan Program Pengembangan Kawasan Bahari Terpadu ini telah memenuhi misi yang terkandung dalam pelaksanaan otonomi daerah yaitu dengan terciptanya efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumber daya daerah, terciptanya kualitas pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat, serta pemberdayaan dan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program tersebut.
2.
Pelaksanaan Program Pengembangan Kawasan Bahari Terpadu
Pendekatan yang digunakan dalam Program Pengembangan Kawasan Bahari Terpadu terdiri atas lima langkah. Langkah pertama yang telah dilakukan yaitu mengidentifikasi masalah-masalah sosial ekonomi yang perlu dipecahkan dengan pembangunan. Hasil identifikasi mennunjukkan ada dua permasalahan sosial yang segera harus diselesaikan oleh Pemerintah Kabupaten Rembang yaitu masalah kemiskinan dan rendahnya tingkat pendidikan.Setelah diketahui permasalahan sosial yang dihadapi maka dilaksanakanlah langkah yang kedua yaitu menginventarisasi potensi pembangunan yang ada. Kabupaten Rembang ternyata memiliki banyak sekali potensi yang dapat digunakan sebagai solusi pemecahan masalah yang dihadapi. Potensi yang dimaksud yaitu posisi dominan Kabupaten Rembang terletak pada jalur utama SemarangSurabaya serta pertemuan ke laut dari Kabupaten Blora dan Kota Cepu, mempunyai posisi strategis diperbatasan utama Jawa Tengah-Jawa Timur., tidak termasuk wilayah DAS sehingga pertanian kurang berkembang sehingga perlu alternatif pengembangan lain yang potensial sebagai sumber pertumbuhan wilayah.danya potensi kegiatan perikanan
seperti tersedianya daya nelayan, pasar perikanan yang potensial serta dukungan masyarakat eksekutif, maka sektor perikanan menjadi kegiatan unggulan. Langkah selanjutnya yang telah dilakukan yaitu mengidentifikasi kendala yang menghambat pertumbuhan ekonomi dan masyarakat di waktu lampau, yang menyebabkan potensi tersebut tidak atau belum dimanfaatkan. Kurangnya dinamika masyarakat
yang
mengakibatkan
terhambatnya
kemajuan
dan
pembangunan
ditunjukkan dengan adanya reklamasi pantai tidak resmi dan tidak memenuhi kaidahkaidah teknis oleh masyarakat di sekitar pesisir pantai mencerminkan tidak adanya tertib hukum.Selain itu adanya kekurangan atau ketiadaan infrastruktur fisik yang menyebabkan sumber-sumber tersebut kurang dimanfaatkan yaitu sarana dan prasarana pelabuhan, dermaga, gudang pelelangan, gudang sarana ekspor, jaringan jalan, jetty, dan infrastruktur yang lain.Identifikasi juga menunjukkan adanya ketiadaan atau kekurangan infrastruktur non-fisik, seperti fasilitas sosial dan pendidikan ternyata menjadi kendala kurang dimanfaatkannya potensi yang telah ada, seperti KUD, Balai Pertemuan Nelayan, dan sebagainya. Setelah adanya identifikasi tersebut maka pemerintah menetapkan beberapa sektor yang kemudian dijadikan sasaran program meliputi sektor utama dan sektor pendukung atau pelengkapnya.Sektor perikanan, kelautan dan industri ditetapkan sebagai sektor utama disamping ketiga sektor pendukungnya yaitu sektor pariwisata, sektor perhubungan, dan sektor kimpraswil. Berpijak pada hal diatas maka Pemerintah menyusun rencana pembangunan wilayah bersangkutan secara terpadu untuk tiap sektor yang telah ditetapkan. Program tiap sektor yang direncanakan lebih banyak mengarah pada pembangunan fisik prasarana yang menunjang pemanfaatan potensi yang telah tersedia. Disamping itu juga program pengembangan manajemen yang selama ini kurang optimal sehingga potensi yang ada juga kurang bisa dimanfaatkan. Hasil evaluasi menunjukkan sektor yang menjadi andalan Program Kawasan Bahari Terpadu ini yaitu sektor perikanan, kelautan dan industri terlihat lebih berhasil dalam pelaksanaan dibandingkan ketiga sektor lainnya. Walaupun demikian, pada ketiga sektor pendukung juga sudah optimal dalam pelaksanaan.
3. Dampak Pelaksanaan Program Pengembangan Kawasan Bahari Terpadu bagi Kesejahteraan Masyarakat Nelayan Desa Tasikagung Kabupaten Rembang
Pelaksanaan Program Pengembangan Kawasan Bahari Terpadu
yang dilaksanakan
berdasarkan perencanaan terpadu empat sektor mempunyai dampak yang besar terhadap kesejahteraan masyarakat nelayan Desa Tasikagung. Beberapa upaya yang telah dilakukan dalam rangka peningkatan perekonomian nelayan. Dengan adanya peningkatan ekonomi maka akan terjadi peningkatan kualitas penghidupan dan kehidupan nelayan yang berorientasi pada pengentasan kemiskinan dan pemerataan pendapatan. Pelasanaan Program Pengembangan Kawasan Bahari Terpadu mempunyai dampak tersendiri bagi peningkatan pendapatan masyarakat. Peningkatan pendapatan ini dapat dilihat dari jumlah produksi hasil tangkapan ikan yang semakin meningkat dari tahun ke tahun dan peningkatan penghasilan dari industri perikanan dan kerajinan kerang yang telah dikembangkan masyarakat. Selain itu peningkatan pendapatan masyarakat nelayan juga meningkat dengan berkembanganya kawasan Taman Rekreasi Pantai Kartini yang semakin ramai oleh pengunjung dari tahun ke tahun. Tingkat produktivitas masyarakat juga semakin meningkat setelah adanya program ini. Kemampuna masyarakat untuk berproduksi terbukti telah berhasil mengurangi angka pengangguran. Hal tersebut dapat dilihat dari kesempatan kerja yang semakin luas yang telah menyerap banyak tenaga kerja dan tenaga kerja yang dibutuhkan sebagian besar dipenuhi dari wilayah Desa Tasikagung.
BAB V SIMPULAN, IMPLIKASI DAN SARAN A. Simpulan Berdasarkan data yang telah dikumpulkan dan analisis yang telah dilakukan tentang Studi Kasus Pelaksanaan Program Pengembangan Kawasan Bahari Terpadu pada Masyarakat Nelayan Desa Tasikagung Kabupaten Rembang, maka dapat dirumuskan kesimpulan untuk menjawab permasalahan penelitian. Adapun kesimpulannya adalah sebagai berikut: 1.
Program Pengembangan Kawasan Bahari Terpadu (KBT) merupakan suatu program Pemerintah Kabupaten Rembang dalam upaya mewujudkan penataan kawasan pantai yang menyeluruh untuk mendukung pembangunan daerah secara umum. Pengembangan Kawasan Bahari Terpadu merupakan salah satu jawaban yang diperlukan untuk mengembangkan potensi yang dimiliki oleh Kabupaten Rembang dengan mengembangkan wilayah pantai Rembang terutama yang termasuk dalam wilayah Desa Tasikagung secara terpadu yang pada akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosial budaya masyarakat nelayan.
2.
Program ini memadukan empat sektor yang berada dilingkungan Taman Rekreasi Pantai (TRP) Kartini sampai dengan Pelabuhan Karanggeneng, tepatnya di wilayah Desa Tasikagung. Keempat sektor tersebut adalah a. Sektor Pariwisata dengan mengembangkan TRP Kartini b. Sektor Perikanan dan Kelautan dengan meningkatkan TPI Tasikagung menjadi PPI Tasikagung, dan pengembangan cluster industri berbasis perikanan dan kelautan c. Sektor perhubungan dengan meningkatkan fungsi pelabuhan menjadi pelabuhan Niaga Rembang d. Sektor Kimpraswil (Permukiman dan prasarana wilayah) melalui penataan lingkungan Perumahan nelayan di sekitar Desa Tasikagung.
3.
Pelaksanaan Program Pengembangan Kawasan Bahari Terpadu telah dilakukan dengan pengembangan program pada kegiatan ekonomi yang memiliki efek penggandaan (multiplier effect) terhadap sektor yang lain, sehingga mampu 68
mengangkat tingkat perekonomian wilayah secara keseluruhan yaitu dengan peningkatan Pendapatan Asli Daerah Sumbang (PADS). Secara langsung dampak pelaksanaan program ini telah dirasakan oleh masyarakat nelayan desa Tasikagung yaitu dengan adanya peningkatan pendapatan dan tumbuhnya berbagai usaha di sekitar kawasan tersebut yang menyerap banyak tenaga kerja. B. Implikasi Berdasarkan data yang telah dikumpulkan dan analisis data yang telah dilakukan serta penarikan kesimpulan, maka implikasi yang dapat di ambil oleh peneliti adalah pelaksanaan Program Pengembangan Kawasan Bahari Terpadu
yang dilaksanakan
berdasarkan perencanaan terpadu empat sektor mempunyai dampak yang besar terhadap kesejahteraan masyarakat nelayan Desa Tasikagung. Masyarakat Desa Tasikagung menjadi
lebih
produktif
dalam
kegiatan
ekonomi
setelah
adanya
Program
Pengembangan Kawasan Bahari Terpadu. Peningkatan kesejahteraan masyarakat ini dapat dilihat pada peningkatan pendapatan dan telah membuka lapangan kerja yang baru bagi masyarakat sekitar kawasan perencanaan. Penyediaan sarana dan prasarana ekonomi yang dilaksanakan telah mendukung dan mendorong kegiatan perekonomian masyarakat nelayan. Bantuan teknis dan manajemen serta kemitraan merupakan beberapa upaya yang dilakukan untuk peningkatan perekonomian nelayan setempat. Dengan adanya peningkatan ekonomi maka akan terjadi peningkatan kualitas penghidupan dan kehidupan nelayan yang berorientasi pada pengentasan kemiskinan dan pemerataan pendapatan.
C. Saran Dari hasil analisis yang telah dilakukan dan kesimpulan serta implikasi yang telah diambil, maka peneliti dapat memberikan masukan sebagai berikut:
1. Bagi Pemerintah a. Pelaksanaan Program Pengembangan Kawasan Bahari Terpadu telah berjalan dengan baik, terbukti dengan adanya peningkatan kesejahteraan masyarakat nelayan Desa Tasikagung Kabupaten Rembang. Evaluasi terhadap pelaksanaan program ini
harus tetap dilaksanakan dengan baik sehingga dapat diketahui kelebihan dan kekurangan yang dapat dijadikan acuan pada pelaksanaan selanjutnya. b. Perlu adanya proses pendampingan yang lebih intensif bagi masyarakat nelayan Desa Tasikagung Kabupaten Rembang agar mereka lebih produktif, misalnya dengan adanya penyuluhan dan pelatihan teknologi dan sebagainya.
2.
Bagi Masyarakat Nelayan Desa Tasikagung a. Hendaknya masyarakat dapat memanfaatkan semua sarana dan prasarana yang telah ada dengan baik agar apa yang telah diupayakan pemerintah tidak sia-sia. b. Pelaksanaan Program Pengembangan Kawasan Bahari Terpadu telah membuka banyak peluang kerja terutama bagi masyarakat nelayan Desa Tasikagung, maka masyarakat hendaknya lebih produktif dan lebih kreatif dengan memanfaatkan peluang tersebut, misalnya dengan menambah skala usaha industri kerajinan kerang dan memperluas daerah pemasarannya.
DAFTAR PUSTAKA
Bambang, Soedarsono S. 1990. Perkembangan Masyarakat Akibat Pertumbuhan Industri di Daerah. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
FKIP. 2003. Pedoman Penulisan Skripsi. Surakarta: Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Hadari Nawawi. 1994. Penelitian Terapan. Yogyakarta: Gajah Mada University Press
H. B. Sutopo. 2002. Metodologi Penelitian Kualitatif. Surakarta: Sebelas Maret University Press
Hendropuspito. 1989. Sosiologi Tematik. Yogyakarta: Kanisius
Miles & Huberman. 1992. Analisis Data Kualitatif. Jakarta: Universitas Indonesia Press
Ibnu Syamsi. 1986. Pokok-pokok Kebijaksanaan Perencanaan, Pemrograman, dan Penganggaran Pembangunan Tingkat Nasional dan Regional. Jakarta: CV. Rajawali
Kansil. 2002. Pemerintahan Daerah di Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika
Khairuddin H. 1992. Pembangunan Masyarakat Tinjauan Aspek Sosiologi, Ekonomi, dan Perencanaan. Yogyakarta: Liberty
Moleong, Lexy J. 2002. Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: PT Remaja Rosdakarya Prayitno, Hadi. 1987. Pembangunan Ekonomi Pedesaan. Yogyakarta: BPFE.
Soepardjo, Roestam. 1993. Pembangunan Nasional Untuk Kesejahteraan Rakyat. Jakarta: Kantor Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Republik Indonesia
Sumadi Suryabrata. 1997. Metodologi Penelitian. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
Suroto. 1992. Strategi Pembangunan dan Perencanaan Kesempatan Kerja. Yogyakarta: Gajah Mada University Press
Sutardi. 2005. Penelitian Pendidikan II. Surakarta: Sebelas Maret University Press
Sutrisno Hadi. 2004. Metodologi Research. Yogyakarta: Andi Yogyakarta
Taliziduhu Ndraha. 2003. Pembangunan Masyarakat Mempersiapkan Masyarakat Tinggal Landas. Jakarta: PT Bina Aksara
Todaro, Michael P. 1994. Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga. Jakarta: Erlangga
Wie, Thee Kian. 1983. Pembangunan Ekonomi dan Pemerataan. Jakarta: LP3ES
Winarno, Surakhmad. 2004. Penelitian Ilmiah Dasar, Metode, dan Teknik. Bandung: Tarsito
Y. Slamet. 1994. Pembangunan Masyarakat Berwawasan Partisipasi. Surakarta: UNS Press
