BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah Pada abad ke 21 ini dunia semakin penuh dengan peradaban teknologi yang semakin maju. Globalisasi yang tak terelakan menjadikan tidak ada lagi sekat antar daerah, wilayah ataupun negara. Interaksi yang sangat intens terjadi antar negara di dunia yang meliputi kerjasama diberbagai bidang baik itu bidang ekonomi, budaya, politik, pertahanan dan keamanan, serta dibidang telekomunikasi. Global technology merupakan bagian dari warna dan sekaligus elemen utama globalisasi, karena globalisasi tidak akan berjalan dan bergerak jika tidak menggunakan kekuatan teknologi. Teknologi global adalah nama lain dari bangunan peradapan dunia yang tidak terpisahkan dari produk kemajuan teknologi. Kecanggihan teknologi dan perkembangan sistem transportasi dan komunikasi yang menghasilkan ketergantungan antar negara telah mengakibatkan menciutnya dunia ini, sehingga menjelma menjadi suatu desa sejagad atau global village. Tidak ada satu dunia pun yang terlepas dari pengamatan dan pemantauan. Seseorang dapat mengikuti peristiwa yang sedang terjadi diujung penjuru dunia dari tempat tidur (Abdul Wahib dan Mohamad Labib, 2005:14). Internet telah menghadirkan realitas kehidupan baru kepada umat manusia. Internet telah mengubah jarak dan waktu menjadi tidak terbatas. Sejak munculnya internet diakhir abad ke 20, banyak hal-hal baru yang dihadirkan oleh internet ini. Berbagai macam kemudahan komunikasi yang melintasi jarak dan waktu sehingga seakan dengan jarak yang amat jauh seseorang dapat berkomunikasi dengan mudah. Orang dapat melakukan berbagai aktifitas yang dalam dunia nyata (real) sulit dilakukan karena terpisah oleh jarak, namun melalui media internet akan menjadi lebih mudah. Suatu realitas yang berjarak berkilo-kilo meter dari tempat kita berada, dengan medium internet dapat dihadirkan didepan kita. Kita dapat melakukan transaksi bisnis, percakapan, belanja, belajar, dan berbagai aktivitas lain
1
2
layaknya dalam kehidupan nyata. Di dalam internet maka manusia seakanakan menemukan dunia baru tanpa batas yang disebut cyber space. Perkembangan internet tidak hanya meliputi keuntungan dan kegunaan saja yang kita peroleh, namun kini muncul kejahatan-kejahatan yang dilakukan lewat media internet. Kejahatan yang lahir sebagai dampak negatif dari perkembangan aplikasi internet ini sering disebut dengan cyber crime. Dari pengertian ini tampak bahwa cyber crime mencakup semua kejahatan beserta modus operandinya yang dilakukan sebagai dampak negatif dari internet. Hacking sebagai salah satu dari banyak kejahatan internet atau cyber crime, oleh kongres Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) X di Wina ditetapkan sebagai first crime. Ini disebabkan karena kejahatan tersebut merupakan suatu yang istimewa karena mempunyai kelebihan tertentu dibanding kejahatan cyber yang lain. Kelebihan dari kejahatan ini antara lain yaitu, pertama, orang yang dapat melakukan kejahatan jenis ini sudah barang tentu dapat melakukan kejahatan cyber crime yang lain. Kedua, secara teknis imbas dari aktivitas hacking kualitas yang dihasilkan lebih serius dibandingkan dengan bentuk cyber crime yang lain. Di Indonesia pernah terjadi kasus-kasus hacking yang berkaitan dengan perusakan situs web. Kasus cyber crime khususnya hacking ini telah terjadi berulang kali. Untuk memudahkan pembahasan maka penulis uraikan beberapa kasus hacking yang pernah terjadi yang merusak web Indonesia. Pada tahun 1997, ketika masalah Timor Timur menghangat, situs Departemen Luar Negeri dan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) yang sekarang disebut Tentara Nasional Indonesia (TNI) dijebol oleh para cracker Porto (Potugis) yang pro-kemerdekaan Timor Timur. Desain depan (beranda/frontpage) kedua situs itu diganti semua. Aksi yang disebut East Timor Campaigne menambahkan pada situs yang diserang dengan katakata anti-integrasi Timor Timur dan anti ABRI.
3
Dalam tahun yang sama situs pendidikan, yang manifesto hacker dilarang dirusak, dirusak oleh cracker. Situs tersebut adalah milik LIPI dan UNAIR. Dikarenakan serangan craker Porto yang membabi buta tanpa memandang apakah itu situs pendidikan, pemerintah atau bisnis, maka para cracker dari Indonesia menyerang Toxin, pangkalan kelompok anti-integrasi di Internet. Melalui serang balik tersebut paling menghebohkan adalah serangan itu tidak hanya menghancurkan homepage tapi juga menghantam perusahan penyedia server di Irlandia, yaitu Connect Ireland. Perusahaan ini dikenal sebagai penyedia server untuk situs yang beroperasi dibawah East Timorese Project, yaitu web yang memperjuangkan kemerdekaan Timor Timur dari wilayah Indonesia (Wahib Abdul dan Labib Mohamad, 2004 : 61). Contoh lain yaitu terjadi di Yogyakarta sebagaimana diberitakan di koran Tempo pada tanggal 14 Mei 2001. Petrus Pangkur pemuda berusia 22 tahun pada bulan April 2001 bersama tiga rekannya sesama cracker berhasil membobol kartu kredit orang lain senilai 5 miliar rupiah lewat internet, pada akhirnya ditangkap kepolisian Yogyakarta. Mereka dituduh membeli barang melalui internet secara tidak sah (http://majalah tempointeraktif.com diakses pada tanggal 15 Juli 2009). Banyak kejahatan-kejahatan dunia maya yang berawal dari hacking. Setelah berhasil menghack suatu situs web kemudian diteruskan dengan berbagai modus kejahatan lainnya, seperti carding, spamming, cracking, dan lain sebagainya. Para pelaku hacking sering kali tidak puas dengan hanya dapat memasuki suatu situs web. Mereka akan terus menjelajah dan ingin mendapatkan keuntungan dari tindakannya itu. Sebenarnya sudah banyak peraturan maupun konvensi internasional yang telah mengatur tentang cyber crime. Namun Indonesia sendiri baru memiliki peraturan tentang teknologi informasi ini pada tahun 2008 dengan disahkannya Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Pembuatan UU ITE ini memang dinilai terlambat oleh banyak pihak mengingat telah banyak terjadi kejahatan dunia maya di Indonesia sebelum pembuatan undang-undang ini.
4
Berdasarkan uraian tersebut diatas maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam dan menyusun dalam bentuk skripsi dengan judul: “TINDAK PIDANA HACKING DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK” B. Perumusan Masalah Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut: 1. Bagaimana pengaturan bentuk tindak pidana hacking menurut UndangUndang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik? 2. Bagaimana penentuan yuridiksi dalam tindak pidana hacking? C. Tujuan Penelitian Berdasarkan perumusan masalah yang telah dinyatakan sebelumnya, sehingga untuk mengarahkan suatu penelitian diperlukan adanya tujuan dari suatu penelitian. Tujuan penelitian dikemukakan secara deklaratif dan merupakan pernyataan-pernyataan yang hendak dicapai dalam penelitian tersebut (Soerjono Soekanto, 2006: 118-119). Tujuan yang dikenal dalam suatu penelitian ada dua macam, yaitu: tujuan objektif dan tujuan subjektif. Dalam penelitian ini, tujuan objektif dan subjektif adalah: 1. Tujuan Objektif a. Untuk mengetahui bagaimana pengaturan tindak pidana hacking menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. b. Untuk mengetahui bagaimana penentuan yuridiksi dalam tindak pidana hacking.
5
2. Tujuan Subjektif a. Untuk menambah wawasan dan pengetahuan bagi penulis dalam mengkaji masalah dibidang hukum pidana khususnya mengenai kajian yuridis bentuk tindak pidana hacking menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. b. Untuk melengkapi syarat akademis guna memperoleh gelar sarjana di bidang ilmu hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta. c. Untuk menerapkan ilmu dan teori-teori ilmu hukum yang telah penulis peroleh. D. Manfaat Penelitian Setiap penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat baik bagi penulis sendiri maupun bagi masyarakat umum. Adapun manfaat yang diharapkan penulis dalam penelitian ini adalah: 1. Manfaat Teoritis a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum pada umumnya serta hukum pidana pada khususnya. b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya referensi dan literatur dalam kepustakaan tentang kajian yuridis tindak pidana hacking. c. Hasil penelitian ini dapat dipakai sebagai acuan bagi penelitianpenelitian sejenis. 2. Manfaat Praktis a. Hasil penelitian ini dapat menambah referensi dan masukan pada penelitian berikutnya. b. Dengan
penelitian
ini
diharapkan
dapat
meningkatkan
dan
mengembangkan kemampuan penulis dalam bidang hukum sebagai bekal untuk terjun ke dalam masyarakat nantinya.
6
E. Metode Penelitian Metodologi merupakan suatu unsur yang mutlak harus ada didalam penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan. Istilah “metodologi” berasal dari kata “metode” yang berarti “jalan ke”. Terhadap pengertian metodologi diberi arti sebagai suatu sistem dari prosedur dan teknik penelitian (Soerjono Soekanto, 2006: 5-6). Metode yang digunakan dalam penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut: 1. Jenis Penelitian Jenis penelitian dalam penyusunan penulisan hukum ini adalah penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Bahan-bahan tersebut kemudian disusun secara sistematis, dikaji kemudian ditarik kesimpulan dalam hubungannya dengan masalah yang diteliti. 2. Sifat Penelitian Penelitian hukum ini jika dilihat dari sifatnya merupakan penelitian deskriptif, yang diartikan sebagai suatu prosedur pemecahan masalah yang diteliti pada saat sekarang berdasakan fakta yang tampak atau sebagaimana adanya (Soekanto Soerjono, 2006: 43). 3. Pendekatan Penelitian Menurut Peter Mahmud Marzuki, ada beberapa pendekatan dalam penelitian hukum. Pendekatan-pendekatan itu antara lain pendekatan undang-undang (statue approach), pendekatan kasus (case approach), pendekatan (comparative
historis
(historical
approach)
dan
approach), pendekatan
approach) (Peter Mahmud Marzuki, 2005: 93).
pendekatan konseptual
komparatif (conceptual
7
Dalam penulisan ini, penulis cenderung menggunakan pendekatan undang-undang (statue approach) dan pendekatan historis (historical approach). Dimana pendekatan undang-undang (statue approach) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Sedangkan pendekatan historis dilakukan dengan menelaah latar belakang apa yang dipelajari dan perkembangan pengaturan mengenai isu yang dihadapi. F. Jenis dan Sumber Data Penelitian Jenis data yang dipergunakan dalam penelitian hukum ini adalah data sekunder, yaitu data pustaka yang mencakup dokumen-dokumen resmi, bukubuku hasil penelitian yang berwujud laporan, buku harian dan sebagainya yang berkaitan dengan pokok bahasan yang dikaji oleh penulis. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini ialah sumber data sekunder, dimana data sekunder tersebut mencakup (Soerjono Soekanto, 2006: 52): 1. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat. Dalam penelitian ini, bahan hukum primer yang digunakan terdiri dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. 2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku yang terkait dengan masalah yang dikaji, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, jurnal-jurnal hukum. 3. Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder berupa kamus hukum atau kamus ensiklopedia atau kamus bahasa
8
Indonesia untuk menjelaskan maksud atau pengertian istilah-istilah yang sulit untuk diartikan . G. Teknik Pengumpulan Data Teknik pengumpulan data yang dipergunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan atau studi dokumen. Teknik ini merupakan teknik pengumpulan data dengan mempelajari, membaca, dan mencatat
buku-buku,
literatur,
catatan-catatan,
peraturan
perundang-
undangan, serta artikel-artikel penting dari media internet dan erat kaitannya dengan pokok-pokok masalah yang digunakan untuk menyusun penulisan hukum ini yang kemudian dikategorikan menurut pengelompokan yang tepat. H. Teknik Analisis Data Analisis data merupakan langkah selanjutnya untuk mengolah hasil penelitian
menjadi
suatu
laporan.
Analisis
data
adalah
proses
pengorganisasian dan pengurutan data dalam pola, kategori dan uraian dasar, sehingga akan dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti disarankan oleh data (Lexy J. Moleong, 2002: 103). Teknik analisis data yang digunakan oleh penulis dalam penulisan hukum ini adalah teknik analisis data kualitatif, yaitu dengan mengumpulkan data, mengkualifikasikan, kemudian menghubungkan teori yang berhubungan dengan masalah dan akhirnya menarik kesimpulan untuk menentukan hasil. Analisis data merupakan langkah selanjutnya untuk mengolah hasil penelitian. I. Sistematika Penulisan Hukum Untuk memberikan gambaran secara menyeluruh mengenai sistematika penulisan hukum serta untuk mempermudah pemahaman mengenai seluruh isi penulisan hukum ini, maka penulis menyajikan sistematika penulisan hukum ini yang terdiri dari 4 (empat) Bab. Adapun sistematika penulisan hukum ini adalah sebagai berikut:
9
BAB I
: PENDAHULUAN Dalam
bab ini penulis hendak menguraikan mengenai latar
belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, jadwal penelitian dan sistematika penulisan hukum. BAB II
: TINJAUAN PUSTAKA Dalam bab ini Penulis menguraikan dua hal yaitu yang pertama adalah
kerangka
teori
yang
melandasi
penelitian
serta
mendukung di dalam memecahkan masalah yang di angkat dalam penulisan hukum ini, yaitu: Pertama, Tinjauan Umum Tentang Internet Dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik
meliputi:
pengertian internet, kejahatan internet, penerapan asas-asas yurisdiksi dalam ruang cyber dan tinjauan umum tentang undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik pengertian informasi elektronik meliputi: pengertian transaksi elektronik, asas dan tujuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. Kedua, Tinjauan Umum Tindak Pidana Hacking meliputi: pengertian tindak pidana, jenis-jenis tindak pidana, perbarengan tindak pidana, waktu dan tempat tindak pidana, pengertian hacking, pengertian hacker dan cracker, dan konstruksi hacking sebagai crime. Pembahasan yang kedua mengenai kerangka pemikiran yang berisikan alur pemikiran yang hendak ditempuh Penulis, yang dituangkan dalam bentuk skema/bagan.
10
BAB III
: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN Dalam bab ini penulis menjelaskan mengenai hasil penelitian yang diperoleh berupa pengaturan mengenai bentuk tindak pidana hacking menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan yuridiksi dalam tindak pidana hacking.
BAB IV
: PENUTUP Merupakan bagian akhir dari penulisan hukum yang berisi beberapa simpulan dan saran berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan dalam bab sebelumnya.
