BAB I
PENDAHULUAN
A. LATAR BELAKANG MASALAH Sejak pertengahan tahun 1997, tepatnya pada bulan Juli, krisis ekonomi yang cukup parah melanda kawasan Asia. Krisis ekonomi ini berawal dari Thailand yang kemudian merambah ke berbagai negara Asia lainnya seperti Malaysia, Korea Selatan dan tak terkecuali Indonesia. Ironisnya krisis ini memiliki dampak terburuk di Indonesia. Berbagai persoalan muncul seiring dengan memburuknya kondisi ekonomi di Indonesia, seperti terhentinya berbagai sektor ekonomi ditambah begitu besarnya hutang pihak swasta, berlanjut dengan pemutusan hubungan kerja yang meningkatkan jumlah angka pengangguran. Selain itu krisis ini menyebabkan pula meningkatnya jumlah anak putus sekolah, bahkan munculnya kasus rawan pangan yang menimpa sebagian anak-anak balita dan rakyat Indonesia. Hal tersebut merupakan sederet persoalan yang muncul dan seolah-olah mementahkan pembangunan nasional yang telah dirintis selama kurang lebih 32 tahun. Pembangunan bangsa Indonesia yang saat ini telah memasuki Pembangunan
2
Jangka Panjang II (PJP II) sesungguhnya diharapkan dapat menempatkan bangsa Indonesia pada suatu proses tinggal landas. Tetapi dengan terjadinya krisis ekonomi ini menyebabkan proses tinggal landas tersebut terhenti dan bahkan menurut sejumlah pakar ekonomi bangsa Indonesia harus memulai kembali pembangunannya dari awal, sama seperti ketika kita membangun bangsa ini pada era pertengahan tahun 60-an. Pada dasarnya negara-negara yang ada di dunia ini dapat dibedakan ke dalam
dua
golongan
yaitu
negara-negara
maju
industri
(Developed
and
Industrialized Countries) dan negara-negara berkembang (Developing Countries).1 Suatu negara dapat digolongkan ke dalam golongan negara-negara maju apabila memiliki pendapatan per kapita melebihi US$ 9.636,00. Sementara itu suatu negara dapat digolongkan kedalam golongan negara-negara berkembang apabila memiliki pendapatan per kapita lebih dari US$ 786,00.2 Pendapatan per kapita ialah pendapatan rata-rata penduduk. Untuk mendapatkan jumlah pendapatan per kapita pada suatu tahun maka yang harus
1
Sadono Sukirno, Ekonomi Pembangunan: Proses, Masalah dan Dasar Kebijaksanaan, cet. 1, (Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi-Universitas Indonesia, 1985), hlm. 3. 2
The World Bank Group, Questions and Answer: Facts and Figures About The World Bank Group (Washington D.C: The World Bank Group, 1998), hlm. 4.
3
dilakukan adalah membagi pendapatan nasional pada tahun itu dengan jumlah penduduk pada tahun yang sama.3 Disisi lain terdapat pula pendapat dari sebagian ahli lainnya dimana negara berkembang tersebut digolongkan sebagai negara-negara setengah maju (Semideveloped countries) dan oleh mereka bagi negara berkembang yang berpendapatan per kapita sangat rendah, yaitu yang berpendapatan kurang dari US$ 785,00 mereka disebut sebagai negara-negara miskin (Least Developed Countries-LDC’s). Sementara itu Bank Dunia memiliki sistem penggolongan yang sedikit berbeda dimana menurutnya negara-negara berkembang (Developing Countries) terdiri atas negara-negara berpendapatan rendah (Low-Income Countries) dan negaranegara berpendapatan menengah (Middle-Income Countries). Sedangkan negaranegara berpendapatan tinggi (High-Income Countries) masuk dalam golongan negara-negara maju (Developed Countries).4 Pada dasarnya masih terdapat berbagai macam istilah atau penggolongan lainnya, akan tetapi dari seluruh kriteria penggolongan sebagaimana yang telah diuraikan di atas dapat disimpulkan bahwa negara-negara di dunia ini dapat digolongkan ke dalam tiga kelompok besar, yaitu:
3
Sukirno, op. cit., hlm. 21.
4
The World Bank Group, op. cit., hlm. 4.
4
1. Negara-negara maju industri (Developed and Industrialized Countries); 2. Negara-negara berkembang (Developing Countries); 3. Negara-negara miskin (Least Developed Countries-LDC’s). Kondisi krisis ini jelas tidak menguntungkan bagi bangsa Indonesia. Krisis ekonomi yang berkepanjangan membuat bangsa Indonesia tetap harus bertahan dalam kelompok bangsa-bangsa berkembang. Dengan demikian bangsa Indonesia semakin sulit mengejar ketertinggalannya dan harus menunda pula keinginan besarnya untuk dapat sejajar dengan negara-negara maju. Seperti halnya di negara-negara berkembang lainnya, persoalan utama yang dihadapi oleh Indonesia adalah pendapatan per kapita yang relatif rendah. Pendapatan yang rendah menyebabkan tabungan yang diciptakan masyarakat rendah dan pendapatan pemerintah yang diperoleh dari sektor pajak juga rendah. Rendahnya tingkat tabungan dan pajak tersebut menimbulkan masalah yang serius di
negara-negara
berkembang.
Sementara
guna
mempercepat
pembangunan
ekonomi diperlukan modal yang besar sekali, sedangkan kemampuan negara-negara tersebut untuk menyediakan dana modal guna keperluan mempercepat pembangunan masih terbatas. Dalam melakukan pembangunan biasanya suatu negara mengandalkan pada penerimaan atau pembiayaan yang berasal dari dalam dan luar negeri. Demikian pula halnya dengan bangsa Indonesia, dimana sumber pembiayaannya dibedakan atas pembiayaan dalam negeri dan pembiayaan luar negeri. Pembiayaan luar negeri
5
Indonesia berasal dari penarikan pinjaman luar negeri yang telah dikurangi oleh pembayaran cicilan pokok hutang luar negeri. Apabila melihat Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Indonesia maka didalamnya kita dapat melihat bahwa terdapat neraca penerimaan dan pengeluaran. Neraca penerimaan tersebut terdiri atas Penerimaan Dalam Negeri dan Hibah. Penerimaan Dalam Negeri itu terdiri atas penerimaan yang berasal dari Penerimaan Perpajakan dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Sektor Penerimaan Perpajakan berasal dari Pajak Dalam Negeri dan Pajak Perdagangan Internasional. Sementara itu PNBP dapat diperoleh melalui Penerimaan Sumber Daya Alam (SDA), Bagian Pemerintah atas Laba BUMN dan PNBP lainnya. Berdasarkan seluruh uraian di atas dapat disimpulkan bahwa negara Republik Indonesia menempatkan Hibah sebagai salah satu sumber penerimaan negara. Selain itu APBN memuat pula pinjaman luar negeri sebagai salah satu sumber pembiayaan bagi negara. Pengaturan di dalam APBN saat ini memang sedikit berbeda dengan pengaturan dalam APBN pada masa lalu. Hal ini disebabkan karena pada APBN terdahulu neraca penerimaannya terdiri atas Penerimaan Rutin dan Penerimaan Pembangunan. Di dalam bagian Penerimaan Pembangunan salah satu sumber penerimaannya adalah melalui bantuan atau pinjaman luar negeri. Inilah yang menurut sejumlah besar pengamat dianggap tidak transparan dan cenderung bersifat manipulatif. Oleh karena itu pada APBN tahun 2000 ini sumber penerimaan negara dibedakan antara Pembiayaan Negara dengan Pendapatan Negara, agar anggaran negara dapat dikelola secara lebih transparan.
6
Bagi negara-negara berkembang, pendapatan negara yang berasal dari bantuan luar negeri merupakan hal yang sangat membantu bagi pembangunan. Sementara itu bagi negara-negara maju, terutama negara donor, pemberian bantuan luar negeri tersebut tidak terlepas dari motivasi-motivasi seperti: 1. Bersifat politis, yaitu untuk mencegah masuknya pengaruh atau idiologi dari blok lain; 2. Bersifat ekonomis, yaitu untuk memperluas perdagangan internasional; 3. Bersifat
perikemanusiaan,
berkembang
mempercepat
yaitu
keinginan
pembangunan
untuk membantu negara-negara ekonomi
mereka
dan
mengejar
ketertinggalan mereka dari negara-negara maju.5 Suatu aliran modal atau pembiayaan yang berasal dari luar negeri dinamakan bantuan luar negeri apabila ia mempunyai dua ciri utama berikut, yaitu: 1. Bukan didorong oleh tujuan untuk mencari keuntungan, dan 2. Dana itu diberikan atau dipinjamkan kepada negara penerima dengan syarat yang lebih ringan dari pada yang berlaku di pasaran internasional.6 Sesungguhnya bantuan luar negeri merupakan suatu hal yang wajar dan telah digunakan dalam hubungan luar negeri selama berabad-abad. Program
5
6
Sukirno, op. cit., hal. 6.
Supriyanto dan Agung F. Sampurna, Utang Luar Negeri Indonesia: Argumen, Relevansi dan Implikasinya bagi Pembangunan, cet. 1, (Jakarta: Djambatan, 1999), hlm. 4-5.
7
bantuan luar negeri ini pada dasarnya dapat berbentuk: Pemberian atau Hibah (Grant) dan Pinjaman (Loan). Bantuan yang berbentuk Pemberian atau Hibah (Grant) maksudnya ialah: “…suatu bantuan penuh dari negara donor kepada negara penerima, karena negara penerima tidak diwajibkan untuk membayar kembali atau melakukan balas jasa lain sebagai imbalan kepada pemberian tersebut”.7 Bantuan yang berbentuk demikian sifatnya antara lain: 1. Bantuan teknik dan tenaga ahli; 2. Bantuan bahan makanan; 3. Bantuan untuk mengadakan penyelidikan mengenai feasibility sesuatu proyek.8 Sedangkan bantuan yang lainnya adalah berbentuk Pinjaman (Loan), tetapi syarat-syaratnya jauh lebih ringan dari pada pinjaman komersial biasa. Pinjaman luar negeri sesungguhnya bukanlah bantuan penuh karena negara penerima mempunyai kewajiban untuk membayar kembali dan membayar bunga atas pinjaman tersebut. Bantuan yang berupa pinjaman luar negeri pada umumnya bersyarat sebagai berikut: 1. Tenggang waktu atau jangka waktu dimana cicilan pembayaran kembali pinjaman tidak perlu dilakukan (Grace period);
7
Sukirno, op. cit., hlm. 371.
8
Ibid., hlm. 7.
8
2. Jangka masa pembayaran kembali (Maturity atau Amortization period); 3. Tingkat bunga dari bantuan yang diberikan.9 Pinjaman luar negeri dibagi ke dalam dua macam golongan yaitu pinjaman bersyarat ringan (Soft loan) dan pinjaman bersyarat berat (Hard loan). Pinjaman luar negeri dapat dikatakan bersyarat ringan apabila: tenggang waktu bertambah lama, jangka masa pembayaran kembali bertambah panjang dan tingkat bunganya bertambah rendah. Sedangkan pinjaman dikatakan bersyarat berat apabila: tenggang waktu dan jangka masa pembayaran kembali relatif singkat dan tingkat bunganya relatif tinggi.10 Selain itu pinjaman luar negeri berdasarkan jenisnya dapat pula dibedakan ke dalam tiga jenis pinjaman yaitu: 1. Pinjaman Resmi (Official Development Assistance-ODA) Pinjaman ini adalah pinjaman yang diberikan oleh negara-negara industri (maju) atau pinjaman yang disalurkan oleh lembaga-lembaga kreditor internasional seperti Bank Dunia dan Dana Moneter Internasional. Berkaitan dengan bantuan luar negeri yang berbentuk pinjaman resmi, maka terdapat beberapa sifat dari pinjaman resmi ini. Sifat-sifat tersebut ialah: “Jangka waktu pelunasannya yang
9
Ibid., hlm 371.
10
Ibid., hlm. 372.
9
panjang, tingkat suku bunga dan syarat-syarat lainnya yang lebih ringan dari syarat pinjaman dari pasar uang dan modal internasional”.11 2. Kredit Ekspor (Export Credit) Pinjaman ini berasal dari pihak perbankan dan lembaga keuangan swasta yang dijamin oleh pemerintah negara yang menjadi donor tersebut. 3. Pinjaman Swasta (Private Flow) Pinjaman ini berasal dari bank-bank dan lembaga keuangan swasta yang pemberiannya didasarkan atas pertimbangan komersial semata.12 Apabila dilihat dari sudut manfaat yang diperoleh maka bantuan luar negeri memiliki dua peranan utama yaitu: 1. Untuk mengatasi masalah kekurangan mata uang asing; 2. Untuk mengatasi masalah kekurangan tabungan.13 Kedua masalah tersebut biasanya dikenal dengan sebutan Masalah Jurang Ganda (The Two Gaps Problem). Manusia pada dasarnya adalah mahluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri. Manusia untuk memenuhi kebutuhan dan keinginannya itu butuh kerjasama dengan
11
Anwar Nasution, “Masalah Ekonomi Internasional Dunia Ketiga 1984 dan Prospek 1985”. Prisma No. 1 Tahun XIV. (1985): 49. 12
Supriyanto dan Agung F. Sampurna, op. cit., hlm. 32.
13
Sukirno, op. cit., hlm. 372.
10
individu-individu lainnya. Demikian pula halnya dengan bangsa-bangsa di dunia ini yang satu sama lain tidak dapat berdiri sendiri. Setiap negara butuh kerjasama baik antara negara yang satu dengan negara yang lain. Satu hal yang mencolok saat ini adalah berkembangnya interdependensi negara-negara terutama dalam hal ekonomi global yang semakin ditunjang oleh kemajuan-kemajuan pesat di bidang teknologi, komersial dan finansial.14 Dilatarbelakangi oleh motivasi-motivasi bantuan luar negeri sebagaimana yang telah diungkapkan dimuka, serta sedikit banyak dipengaruhi oleh sifat-sifat sosiologis sebagaimana yang telah diuraikan di atas, maka negara-negara industri kemudian berinisiatif menjadi negara donor dengan memberikan bantuan-bantuan luar negerinya kepada negara-negara berkembang. Salah satu hal yang tidak kalah pentingnya adalah pembagian kekayaan alam dan perkembangan industri yang tidak merata di dunia sehingga diperlukan kerjasama agar tercapai keseimbangan. Sejak akhir tahun 1960-an bangsa Indonesia menjadi lebih membuka diri untuk penanaman modal asing. Selain itu saluran-saluran hubungan kerjasama internasional juga lebih dihidupkan dan ditingkatkan. Seiring dengan meningkatnya hubungan kerjasama itu maka bantuan luar negeri diterima oleh Indonesia dalam satu paket yang direncanakan berdasarkan pengamatan dan pengakuan, bahwa
14
R. Soeprapto, Hubungan Internasional: Sistem, Interaksi dan Perilaku, ed. 1, cet. 1, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1997), hlm. 305.
11
bangsa Indonesia tidak sanggup untuk mengerahkan dana yang besar guna memenuhi kebutuhan pembangunan ekonomi yang mantap.15 Penerimaan bantuan luar negeri ini menurut pemerintah hanya merupakan unsur pelengkap guna pembangunan ekonomi. Sementara pembangunan ekonomi itu harus dibiayai oleh dana dalam negeri sehingga bantuan luar negeri hanya sebagai penambah atau pelengkap saja. Sejalan dengan hal itu maka negara-negara donor tersebut kemudian memberikan bantuan kepada Indonesia melalui suatu forum kerjasama yang dikenal dengan IGGI (Inter-Governmental Group on Indonesia),
yang
kemudian
pada
perkembangannya
digantikan
oleh
CGI
(Consultative Group on Indonesia). IGGI didirikan pada tahun 1966 namun kemudian dibubarkan pada tanggal 25 Maret 1992, menyusul kasus diplomatik Indonesia – Belanda dimana menurut pengamatan pemerintah Indonesia, pemerintah Belanda sebagai ketua sidang IGGI selalu menggunakan forum IGGI untuk melakukan intimidasi dan mengancam akan mengurangi bantuannya kepada Indonesia melalui forum IGGI tersebut. Sebagai gantinya berdiri sebuah lembaga baru bernama CGI (Consultative Group on Indonesia) pada bulan Juli 1992.16
15
Sanjoto Sastromihardjo, ”Sumber Keuangan Luar Negeri, IGGI, Ekonomi Indonesia dan Prospek Bisnis”. Prisma No. 2 (1985): 73. 16
Zulkarnain Djamin, Masalah Utang Luar Negeri: Bagi Negara-negara Berkembang dan Bagaimana Indonesia Mengatasinya (Jakarta: LPFE-UI, 1996), hlm. 6-7.
12
Lembaga ini merupakan wadah kerjasama antar negara dan organisasi internasional lainnya untuk memberikan bantuan atau pinjaman kepada Indonesia. Di dalam CGI ini negara-negara yang menjadi donor diantaranya adalah: Amerika Serikat, Australia, Inggris, Jepang, Jerman, Kanada, Perancis dan Swiss. Sementara organisasi
internasional
yang
termasuk
di
dalam
CGI
antara
lain:
Asian
Development Bank, Bank Dunia (World Bank/IBRD), Islamic Development Bank, Kuwait Fund, Nordic Investment Bank dan Saudi Fund. Suatu hal yang menarik adalah peranan Bank Dunia di dalam IGGI/CGI yang menjadi semakin bertambah penting dimana organisasi multilateral ini kemudian menjadi donor terbesar di dalam IGGI/CGI dan bahkan Bank Dunia menjadi ketua dari CGI.17 Bank Dunia didirikan di Bretton Woods, New Hampshire, Amerika Serikat. Sebagai hasil dari sebuah konferensi yaitu: Konferensi Moneter dan Keuangan Perserikatan Bangsa-Bangsa (The United Nations Monetary and Financial Conference), yang dilaksanakan mulai tanggal 1 Juli 1944 dan berakhir 22 Juli 1944.
Dalam
Konferensi
ini
disepakati
untuk
didirikannya
dua
lembaga
internasional, yaitu: Dana Moneter Internasional (International Monetary FundIMF), selanjutnya disebut IMF, dan Bank Internasional untuk Rekonstruksi dan Pembangunan (International Bank for Reconstruction and Development-IBRD)
17
Sastromihardjo, op. cit., hlm. 81.
13
yang kemudian dikenal sebagai Bank Dunia, selanjutnya disebut IBRD. Adapun tujuan utama dari IMF adalah: “…stabilisasi dari kurs-kurs, perluasan perdagangan internasional, penurunan tarif-tarif bea-bea, penyesuaian dan stabilisasi uang, penghapusan pembatasan-pembatasan dengan berangsur-berangsur dan untuk mencapai itu akan memberi bantuan-bantuan keuangan kepada anggota-anggota untuk mengatasi kesukaran-kesukaran sementara pada neraca pembayaran mereka”.18
Sementara itu tujuan utama dari IBRD adalah: “…untuk memberi bantuan-bantuan berjangka panjang untuk maksudmaksud produktif kepada negara-negara yang mengalami kerusakankerusakan karena perang dan negara-negara yang terbelakang dalam pembangunan perekonomiannya dengan jalan memberikan penanaman modal atas syarat-syarat yang layak. Untuk itu Bank akan memberi pinjaman-pinjaman, ikut serta dalam pemberian pinjaman, atau menjamin pinjaman-pinjaman yang diberikan dengan jalan lain untuk tujuan itu”.19
Sehubungan dengan semakin besarnya kiprah Bank Dunia/IBRD dalam penyaluran bantuan luar negeri, maka dalam hukum internasional publik yang menjadi fokus perhatian tentunya adalah aliran modal dari luar negeri (berupa bantuan luar negeri) yang bersumber dari negara dan atau organisasi internasional.
18
Indonesia (a), Undang Undang Tentang Keanggotaan Republik Indonesia dari Dana Moneter Internasional (International Monetary Fund) dan Bank Internasional untuk Rekonstruksi dan Pembangunan (International Bank for Reconstruction and Development), UU No. 5 Tahun 1954, LN No. 16 Tahun 1954, TLN No. 515, Memori Penjelasan.
19
Ibid.
14
Sebagaimana
diketahui
negara
dan
organisasi
internasional
adalah
merupakan subjek hukum internasional. Di dalam suatu kegiatan bantuan luar negeri terdapat hubungan (hukum) antara negara dan atau organisasi internasional pemberi bantuan dengan negara berkembang sebagai penerima bantuan. Adanya hubungan antara subjek hukum internasional di dalam suatu kegiatan bantuan luar negeri
menunjukkan
bahwa
kegiatan
itu
termasuk
dalam
lingkup
hukum
internasional. Pentingnya peranan Bank Dunia/IBRD di dalam pembangunan internasional pada umumnya dan pembangunan ekonomi Indonesia pada khususnya menjadikan penulisan skripsi tentang Bank Dunia/IBRD ini semakin menarik. Bank Dunia/ IBRD sebagai organisasi keuangan internasional pada dasarnya dibentuk oleh negara-negara anggotanya didorong oleh adanya kebutuhan dan kepentingan bersama untuk mencapai tujuan bersama dalam bidang tertentu. Bagi negara anggota, organisasi internasional merupakan alat untuk mencapai tujuan nasional atau wadah untuk memperjuangkan kepentingan nasional masing-masing.20 Seperti diketahui bersama bahwa IBRD dan IMF saat ini menjadi sorotan utama, terutama di negara berkembang yang tertimpa krisis seperti Indonesia. Dengan demikian perlu kiranya diketahui bagaimana mekanisme kerja IBRD, serta
15
pengaruhnya pada Indonesia, mengingat saat ini banyak pengamat yang mulai meragukan efektivitas dan kemampuan IBRD serta IMF dalam memprediksi, menganalisis
serta
memecahkan
permasalahan
pembangunan
dan
keuangan
internasional. Selain itu terdapat pula persoalan berkaitan dengan perjanjian negara Republik Indonesia dengan pihak internasional, terutama dengan Bank Dunia/ IBRD, dimana dalam konstitusi negara Republik Indonesia yaitu pada Pasal 11 Undang Undang Dasar 1945 disebutkan bahwa: “Presiden dengan persetujuan Dewan
Perwakilan
Rakyat
menyatakan
perang,
membuat
perdamaian
dan
perjanjian dengan negara lain”.21 Pasal 11 UUD 1945 tersebut merupakan satu-satunya landasan hukum untuk mengadakan perjanjian dengan negara lain. Sementara itu tidak terdapat uraian lengkap dalam pasal lainnya maupun dalam penjelasan UUD 1945 untuk melaksanakan pasal tersebut. Demikian pula hingga saat ini belum terdapat peraturan perundangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari ketentuan pokok tersebut. Dengan demikian Pasal 11 tersebut menimbulkan beberapa masalah diantaranya: 1. Apakah yang dimaksudkan dengan kata membuat, apakah maksudnya seluruh proses pembuatan perjanjian Internasional?
20 Sri Setianingsih Suwardi, “Pembentukan Hukum Internasional di Organisasi Internasional dan Pengaruhnya Terhadap Pranata Hukum Nasional Indonesia”, (Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar Tetap Madya pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok, 1997), hlm. 2. 21 Indonesia (b), Undang Undang Dasar 1945, ps. 11.
16
2. Apakah yang dimaksud dengan perjanjian? 3. Bagaimanakah/apakah yang dimaksud dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Apakah persetujuan tersebut harus berupa undang-undang ataukah cukup pemberitahuan saja?22 Selain itu muncul pula pertanyaan bagaimanakah pengaturan yang berkaitan dengan pembuatan perjanjian dengan organisasi internasional, dalam hal ini dengan Bank Dunia/IBRD, sebab Pasal 11 UUD 1945 hanya mengatur pembuatan perjanjian dengan negara lain. Akibat tidak adanya petunjuk lebih lanjut tentang apa yang dimaksud dalam Pasal 11 UUD 1945, maka Presiden Republik Indonesia melayangkan surat kepada DPR tertanggal 22 Agustus 1960 No. 2826/HK/60 tentang “Pembuatan Perjanjian Dengan Negara Lain”. Surat ini merupakan satu-satunya usaha yang pernah ada untuk menjelaskan ketentuan ketentuan dalam Pasal 11 UUD 1945. Dari isi surat Presiden No. 2826/HK/60 tersebut dapat disimpulkan bahwa: 1. Perkataan perjanjian dalam Pasal 11 UUD harus diartikan perjanjian yang penting yaitu yang mengandung soal-soal politik dan yang lazimnya berbentuk traktat (treaty). Perjanjian-perjanjian yang penting ini harus mendapat persetujuan dari DPR sebelum disahkan oleh Presiden. 2. Perincian dari perjanjian yang penting itu adalah:
22
Dedi Soemardi, Sumber-sumber Hukum Positif, cet. 3, (Bandung: Alumni, 1986), hlm. 33.
17
a. Yang mengandung soal-soal politik atau soal-soal yang dapat mempengaruhi haluan politik luar negeri negara. Contoh: Perjanjian persekutuan (Aliansi), perjanjian tentang perubahan wilayah, penetapan tapal batas dan lain-lain. b. Ikatan-ikatan yang sedemikian rupa sifatnya sehingga mempengaruhi haluan politik luar negeri negara, dapat terjadi bahwa ikatan-ikatan sedemikian dicantumkan dalam perjanjian kerjasama ekonomi dan teknis atau pinjaman uang. c. Soal-soal yang menurut UUD atau menurut sistem perundang-undangan kita harus diatur dengan undang-undang. Contohnya: soal kewarganegaraan dan soal kehakiman. 3. Perjanjian lainnya (Agreement) akan disampaikan kepada DPR hanya untuk diketahui setelah disahkan oleh Presiden. 4. Pemerintah yang menentukan apakah suatu perjanjian merupakan perjanjian yang penting yang memerlukan persetujuan DPR sebelum disahkan dan Agreement yang disampaikan kepada DPR untuk diketahui setelah disahkan oleh Presiden. 23 Surat Presiden tersebut hingga saat ini belum diberi wadah dalam perundangundangan nasional Indonesia. Dengan demikian sebenarnya surat Presiden tersebut
23
Ibid., hlm. 38.
18
tidak mempunyai kekuatan mengikat. Untuk kepastian hukum memang sebaiknya Indonesia memiliki undang-undang yang mengatur tentang perjanjian sebagai pelaksanaan dari Pasal 11 UUD 1945. Keanggotaan Indonesia pada IBRD dan IMF sendiri ditetapkan melalui Undang Undang (UU) No. 5 Tahun 1954 Tentang Keanggotaan Republik Indonesia dari Dana Moneter Internasional (International Monetary Fund) dan Bank Internasional untuk Rekonstruksi dan Pembangunan (International Bank for Reconstruction and Development). Keanggotaan atau keikutsertaan Indonesia pada IBRD dan IMF memang sudah diketahui atau disetujui oleh DPR akan tetapi patut pula dipertanyakan bagaimanakah perjanjian-perjanjian selanjutnya yang menyangkut pinjaman antara pihak pemerintah Republik Indonesia dan Bank Dunia/IBRD, apakah tidak perlu dikonsultasikan terlebih dahulu kepada DPR. Berkaitan dengan persoalan ini, terdapat pertanyaan menarik yang diajukan oleh sejumlah kalangan sehubungan dengan penandatanganan “Letter of Intent” antara pemerintah Republik Indonesia dengan pihak IMF. Dimana isi dari “Letter of Intent” itu ternyata menyangkut nasib serta kesejahteraan sebagian besar rakyat Indonesia, yang seyogyanya “Letter of Intent” tersebut perlu diketahui oleh DPR terlebih dahulu, akan tetapi pada tanggal 15 Januari 1998 Presiden Soeharto, tanpa mengadakan
konsultasi
terlebih
dahulu
dengan
DPR,
mewakili
pemerintah
Indonesia menandatangani “Letter of Intent” tersebut, yang menandai dimulainya “penyerahan kedaulatan ekonomi” Indonesia pada IMF.
19
Di dalam Articles of Agreement (selanjutnya AoA) dari IBRD pada Pasal III (5) yang berjudul: Use of Loans Guaranted, Participated in or Made by the Bank, pada butir b dinyatakan: “The Bank shall make arrangements to ensure that the proceeds of any loan are used only for the purposes for which the loan was granted, with due attention to considerations of economy and efficiency and without regard to political or other non-economic influences or considerations”.24
Dari pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa pihak IBRD harus mengupayakan pengeluaran dana digunakan untuk tujuan yang sudah ditentukan dengan mempertimbangkan efisiensi ekonomi dan tanpa terpengaruh oleh faktor politik maupun non-ekonomi lainnya. Selain itu pada Pasal IV (10) AoA IBRD yang berjudul: Political Activity Prohibited, dinyatakan bahwa: “The Bank and its officers shall not interfere in the political affairs of any member; nor shall they be influenced in their decisions by the political character of the member or members concerned. Only economic considerations shall be relevant to their decisions, and these considerations shall be weighed impartially in order to achieve the purposes stated in Article I”.25
Pasal ini pada intinya melarang IBRD dan para pejabatnya mencampuri urusan politik dalam negeri dari negara anggota dan tidak diperkenankan pula
24
International Bank for Reconstruction and Development, Articles of Agreement (Washington D.C: IBRD/World Bank), Ps. III (5) b. 25
Ibid., Ps. IV (10).
20
IBRD dalam membuat putusannya terpengaruh oleh karakter politik negara anggota. Dari kedua pasal tersebut di atas terdapat suatu prinsip yang sama yang harus dipatuhi IBRD dalam menjalankan tugasnya, yaitu tidak diperkenankannya IBRD mencampuri urusan politik dalam negeri negara anggota. Sedangkan disisi lain patut pula diperhatikan ancaman IBRD (beserta IMF dan Asian Development Bank-ADB) yang tidak akan mencairkan pinjamannya pada Indonesia sehubungan dengan kasus Timor Timur.26 Apabila hal ini dihubungkan persoalannya dengan kedua pasal di atas maka tentunya telah terjadi inkonsistensi dalam kebijaksanaan IBRD sendiri. Hal ini nampaknya memang dapat saja terjadi mengingat di dalam IBRD pemegang suara terbanyak adalah negara-negara besar seperti Amerika Serikat, Inggris, Jerman, Jepang, dan Perancis. Dengan demikian dapatlah dimengerti bahwa kebijaksanaan-kebijaksanaan IBRD sangat dipengaruhi oleh kepentingan negara-negara besar tersebut. Dengan adanya penulisan skripsi tentang Keanggotaan Indonesia pada Bank Dunia/IBRD ini diharapkan dapat menambah tulisan-tulisan yang berkaitan dengan hukum internasional pada umumnya dan hukum organisasi internasional pada khususnya. Hal ini disebabkan masih sedikit sekali tulisan-tulisan yang membahas
26
Suara Pembaruan, ”IMF Ancam Batalkan “Review” Rutin Bantuan Pinjaman”, Suara Pembaruan (8 September 1999): 6 dan Suara Pembaruan, “IMF Kembali Peringatkan RI Soal Timtim dan Bank Bali”, Suara Pembaruan (10 September 1999): 6.
21
persoalan ini, dengan demikian diharapkan penulisan ini dapat memberi satu alternatif tulisan tentang Bank Dunia/IBRD dari sisi yang berbeda pula.
B. POKOK PERMASALAHAN Berdasarkan penjelasan-penjelasan di atas maka pokok permasalahan dalam penulisan skripsi ini adalah: 1. Bagaimanakah struktur organisasi dan ruang lingkup tugas dari Bank Dunia/ IBRD? 2. Bagaimanakah
masalah
keanggotaan
negara-negara
pada
umumnya
dan
Indonesia pada khususnya di dalam Bank Dunia/IBRD? 3. Bagaimanakah kedudukan, peran dan fungsi Bank Dunia/IBRD dalam dunia (hukum) internasional? 4. Bagaimanakah status Indonesia sebagai anggota Bank Dunia/IBRD, baik ditinjau dari kegiatan maupun perwujudannya dalam pembangunan nasional.
C. TUJUAN PENULISAN Tujuan penulisan dari skripsi ini adalah: 1. Untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai landasan hukum dan struktur dari Bank Dunia/IBRD; 2. Untuk menjelaskan masalah keanggotaan di dalam Bank Dunia/IBRD; 3. Untuk menjelaskan kedudukan serta mengetahui peran dan fungsi Bank Dunia/ IBRD dalam percaturan internasional;
22
4. Memberikan penjelasan tentang keanggotaan Indonesia dalam Bank Dunia/ IBRD terutama yang berkaitan dengan peran dan fungsi serta kegiatankegiatannya dalam rangka pemanfaatan bantuan Bank Dunia/IBRD.
D. KERANGKA KONSEPSIONAL Sebagaimana lazimnya pada penelitian yang bersifat ilmiah lainnya, maka dalam penulisan skripsi ini digunakan pula kerangka konsepsional. Kerangka konsepsional ini merupakan kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep, yang ingin atau akan diteliti. Selain itu kerangka konsepsional pada hakikatnya merupakan suatu pengarah atau pedoman yang lebih konkret daripada kerangka teoretis yang seringkali masih bersifat abstrak.27 Kerangka konsepsional dalam penulisan skripsi ini memuat definisi-definisi operasional yang menguraikan pengertian-pengertian dari berbagai istilah yaitu: 1.
Keanggotaan berasal dari kata anggota yang artinya: ”…orang (badan) yang menjadi bagian atau masuk dalam suatu golongan (perserikatan, dewan, panitia, dsb)…”,28 kemudian diberi imbuhan Ke- dan -an (konfiks verbal) yang berarti menderita, mengalami kejadian atau keadaan. Sementara menurut
27
28
Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, cet. 3, (Jakarta: UI-Press, 1986), hlm. 133.
Tim Penyusun Kamus – Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia, cet. 3, (Jakarta: Balai Pustaka, 1990), hlm. 36.
23
Poerwadarminta, anggota berarti: “…orang (badan) yang menjadi bagian atau masuk
dalam
suatu
golongan
(perserikatan,
dewan,
panitia
dsb)…”.29
Sedangkan pengertian keanggotaan adalah: “…hal atau keadaan menjadi anggota …”.30 2.
Bank
Dunia
semacam
adalah
badan
merupakan
pembangunan
organisasi multilateral
keuangan
internasional
(Multilateral
atau
Development
Institutions) yang didirikan oleh sejumlah negara pada bulan Juli 1944 di kota kecil Bretton Woods di New Hampshire, Amerika Serikat. Kelompok Bank Dunia
terdiri
dari
tiga
organisasi
yaitu: the
International
Bank
for
Reconstruction and Development (IBRD), the International Development Association (IDA) dan the International Finance Corporation (IFC). Kesemuanya itu dikenal sebagai “The World Bank Group”. Sementara itu pengertian Bank Dunia sendiri menurut Q & A: Facts and Figures about the World Bank Group adalah: ”The term World Bank refers to only IBRD and IDA”,31 sedangkan William A. Delphos menyatakan: “IBRD and IDA are
29
W. J. S Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, cet. 5, (Jakarta: Balai Pustaka, 1976), hlm. 43. 30
Ibid.
31
The World Bank Group, op. cit., hlm. 3.
24 commonly referred to as the “World Bank””.32 Sehingga dengan demikian pengertian dari kata Bank Dunia menunjuk pada IBRD dan IDA. Di dalam skripsi ini pembahasan tentang Bank Dunia akan dibatasi pada IBRD. Sebagaimana sejarah kelahirannya, IBRD adalah institusi yang pertama dalam kelompok Bank Dunia yang kemudian dikenal oleh masyarakat Internasional sebagai Bank Dunia (The World Bank) itu sendiri. 3. Tinjauan
adalah:
“1.
Hasil
meninjau,
pandangan,
pendapat
(sesudah
menyelidiki, mempelajari dsb)…. 2. Perbuatan meninjau…”.33 4. Hukum Internasional adalah: “…keseluruhan kaidah dan asas yang mengatur hubungan atau persoalan yang melintasi batas negara antara: (1) negara dengan negara (2) negara dengan subjek hukum lain bukan negara atau subjek hukum bukan negara satu sama lain”.34
5. Persetujuan Pinjaman (Loan Agreement) ialah: “…the loan agreement between the Bank and the Borrower providing for the loan, as such agreement may be amended from time to time. Loan Agreement includes these General Conditions as applied thereto,
32
William A. Delphos, Inside The World Bank Group: The Practical Guide for International Business Executives (Washington D.C: The Business Partnership Center of the World Bank Group, 1997), hlm. 2. 33
34
Tim Penyusun Kamus – Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, op. cit., hlm. 951.
Mochtar Kusumaatmadja, Pengantar Hukum Internasional: Buku I – Bagian Umum, cet. 7, (Bandung: Binacipta, 1990), hlm. 3.
25
and all schedules and agreements supplemental to the loan agreement”.35 6. Pinjaman (Loan) ialah: “…the loan provided for in the Loan Agreement”.36 7. Peminjam (Borrower) ialah: “…the party to the loan agreement to which the loan is made”.37 8. Mata uang (Currency) ialah: “…includes the currency of a country, the Special Drawing Right of the International Monetary Fund, the European Currency Unit, and any unit of account which represents a debt service obligation of the Bank to the extent of such obligation. “Currency of a country” means the coin or currency which is legal tender for the payment of public and private debts in that country”.38 9. “Dollar”, ”$” dan “USD” ialah: “...each means the lawful currency of the United States of America”.39
35
IBRD (b), General Conditions Applicable to Loan and Guarantee Agreements: For Single Currency Loans, Dated May 30,1995, (Washington D.C: The World Bank Group, 1995), ps. II (2. 01) 3. 36
Ibid., ps. II (2. 01) 4.
37
Ibid., ps. II (2. 01) 6.
38
Ibid., ps. II (2. 01) 8.
39
Ibid., ps. II (2. 01) 9.
26
10. Rekening Pinjaman (Loan Account) ialah: “…the account opened by the Bank on its book in the name of the Borrower to which the amount of the loan is credited”.40 11. Proyek (Project) ialah: “…the project or program for which the loan is granted, as described in the Loan Agreement and as the description thereof may be amended from time to time by agreement between the Bank and the Borrower”.41 12. Hutang Luar Negeri (External Debt) ialah: “…any debt which is or may become payable other than in the currency of the country which is the Borrower or the Guarantor”.42
E.
METODOLOGI PENELITIAN Penelitian merupakan sarana yang dipergunakan oleh manusia untuk memperkuat, membina serta mengembangkan ilmu pengetahuan. Penelitian tidak mungkin dipisahkan dari ilmu pengetahuan dan begitu pula sebaliknya.43 Metode merupakan suatu tipe pemikiran yang dipergunakan dalam penelitian, teknik yang
40
Ibid., ps. II (2. 01) 10.
41
Ibid., ps. II (2. 01) 11.
42
Ibid., ps. II (2. 01) 14.
43
Soekanto, op. cit., hlm. 3-5.
27
umum dipergunakan bagi ilmu pengetahuan serta cara untuk melaksanakan prosedur. Skripsi ini, sebagai bagian dari bentuk kegiatan ilmiah, menggunakan pula metode penulisan. Adapun pengertian dari skripsi itu sendiri ialah: “…karya tulis ilmiah yang mengemukakan pendapat penulis berdasarkan pendapat orang lain. Pendapat yang diajukan harus didukung oleh data dan fakta empiris – obyektif, baik berdasarkan penelitian langsung (observasi lapangan) maupun penelitian tidak langsung (studi kepustakaan). Skripsi ditulis biasanya, untuk melengkapi syarat guna memperoleh gelar sarjana muda/diploma atau sarjana dan penyusunannya dibimbing oleh seorang dosen atau tim yang ditunjuk oleh suatu lembaga pendidikan tinggi”.44
Sementara pengertian skripsi yang lainnya ialah: “Karangan ilmiah sebagai salah satu syarat untuk mencapai tingkatan akademis tertentu. Skripsi perlu mengemukakan asumsi, premise, masalah dan hipotesa yang perlu dibuktikan di dalam penyelidikan. Jika tesis bertujuan untuk memecahkan masalah, maka skripsi tidak mencari pemecahan masalah itu. Tujuan utama bagi sebuah skripsi adalah identifikasi masalah, karena itu maka daerah skripsi yang sebenarnya adalah kegiatan diagnosa. Sedangkan tesis tidak hanya diagnosa, tetapi juga terapi…”.45
Dilihat dari sudut sifatnya maka di dalam penelitian dikenal adanya penelitian
eksploratoris,
penelitian
deskriptif
dan
penelitian
eksplanatoris.
Penelitian eksploratoris ini dilakukan apabila pengetahuan tentang suatu gejala yang akan diselidiki masih kurang sekali atau bahkan tidak ada. Suatu penelitian
44
E. Zaenal Arifin, Dasar-dasar Penulisan Karangan Ilmiah (Jakarta: Grasindo, 1998), hlm. 3.
45
Komarudin, Kamus Istilah Skripsi dan Thesis, cet. 7, (Bandung: Angkasa, 1985), hlm. 82.
28
deskriptif dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya. Sedangkan penelitian eksplanatoris dimaksudkan untuk menguji hipotesa-hipotesa tertentu. 46 Penulisan skripsi ini menggunakan tipe penulisan yang bersifat deskriptifanalisis. Maksud dari digunakannya tipe penulisan ini kurang lebih adalah agar dapat memberikan data yang seteliti mungkin dan kemudian mempertegas teoriteori, sehingga dapat membantu memperkuat teori-teori lama atau di dalam kerangka menyusun teori-teori baru. 47 Di dalam penelitian dibedakan antara data yang diperoleh langsung dari masyarakat, yang lazimnya disebut data primer, dengan data yang diperoleh dari bahan pustaka, yang lazimnya disebut data sekunder. Untuk memperoleh data-data tersebut diperlukan sejumlah alat pengumpulan data. Alat pengumpulan data itu terdiri dari studi dokumen atau bahan pustaka, pengamatan atau observasi dan wawancara atau interview.48 Pendekatan yang dilakukan dalam penulisan skripsi ini adalah pendekatan secara yuridis normatif. Oleh sebab itu data yang digunakan dalam penulisan ini adalah data sekunder yaitu data yang diperoleh dari bahan pustaka. Sedangkan alat
46
Soekanto, op. cit., hlm. 9-10.
47
Ibid., hlm. 10.
48
Ibid., hlm. 21.
29
pengumpulan data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini berupa studi dokumen atau bahan pustaka. Sehingga penelitiannya adalah penelitian kepustakaan atau normatif. Dilihat dari sudut informasi yang diberikan maka bahan pustaka dapat dibagi ke dalam dua kelompok, yaitu: 1. Bahan atau sumber Primer Yaitu bahan pustaka yang berisikan pengetahuan ilmiah yang baru atau mutakhir, ataupun pengertian baru tentang fakta yang diketahui maupun mengenai suatu gagasan (ide). Bahan atau sumber primer ini mencakup: buku, makalah atau kertas kerja, laporan penelitian, majalah, surat kabar, disertasi atau tesis. Contoh Bahan Primer yang dipergunakan dalam skripsi ini diantaranya adalah: Articles of Agreement of the IBRD, By-Laws of IBRD, General Condition Applicable to Loan and Guarantee Agreement, UU No 5 Tahun 1954 Tentang Keanggotaan Republik Indonesia dari Dana Moneter Internasional (International Monetary Fund) dan Bank Internasional untuk Rekonstruksi dan Pembangunan (International Bank for Reconstruction and Development). 2. Bahan atau sumber Sekunder Yaitu bahan pustaka yang berisikan informasi tentang bahan primer. Bahan atau sumber ini antara lain mencakup: indeks, bibliografi, penerbitan pemerintah,
30
daftar isi dari buku. Dalam tulisan ini contoh bahan sekunder yang dipergunakan adalah Buku Laporan BAPPENAS.49 Sementara itu bahan pustaka apabila dilihat dari kategori disiplin ilmu hukum terbagi atas: 1. Bahan Pustaka Non-hukum Misalnya: Bahasa, Sejarah, Teknik, Kedokteran dan lain-lain. 2. Bahan Pustaka Hukum Bahan ini dilihat dari sudut kekuatan mengikatnya digolongkan ke dalam: a. Bahan Hukum Primer Yaitu bahan-bahan hukum yang isinya mempunyai kekuatan mengikat pada masyarakat. Contohnya: UU No. 5 Tahun 1954 Tentang Keanggotaan Republik
Indonesia
Monetary
Fund)
dari dan
Dana Bank
Moneter Internasional
Internasional untuk
(International
Rekonstruksi
dan
Pembangunan (International Bank for Reconstruction and Development). b. Bahan Hukum Sekunder Yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer.
Contohnya:
Buku
Hukum
Organisasi
Internasional
karangan
Sumaryo Suryokusumo.
49
Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat, ed. 1, cet. 4, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1994), hlm. 29.
31
c. Bahan Hukum Tertier Yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan tentang bahan hukum primer dan sekunder. Contohnya: Kamus Besar Bahasa Indonesia.50 Dalam suatu penelitian biasanya data yang diperoleh dianalisis melalui pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Pendekatan kuantitatif berarti penyorotan terhadap masalah serta usaha pemecahannya, yang dilakukan dengan upaya-upaya yang banyak didasarkan pada pengukuran yang memecahkan obyek penelitian ke dalam unsur-unsur tertentu, untuk kemudian ditarik suatu generalisasi yang seluas mungkin ruang lingkupnya. Pendekatan kualitatif merupakan tata cara penelitian yang
menghasilkan
data
deskriptif-analitis, yaitu apa yang dinyatakan oleh
responden secara tertulis atau lisan dan perilaku nyata. Dengan demikian seorang peneliti terutama bertujuan untuk mengerti atau memahami gejala yang ditelitinya.51 Pada akhirnya dalam penulisan skripsi ini seluruh data yang diperoleh di analisis dengan menggunakan metode kualitatif, dimana data yang telah diperoleh tersebut kemudian disusun secara sistematis untuk selanjutnya di analisis.
50
Soekanto, op. cit., hlm. 52
51
Ibid., hlm. 32.
32
F.
SISTEMATIKA PENULISAN Untuk mempermudah pembahasan persoalan dalam penulisan skripsi ini, maka telah disusun sistematika penulisan sebagai berikut: Bab I dikemukakan pendahuluan. Di dalam bab ini berisi tentang latar belakang masalah, pokok permasalahan, tujuan penulisan, kerangka konsepsional, metodologi penelitian serta sistematika penulisan. Bab II dikemukakan suatu tinjauan umum tentang Bank Dunia. Bab ini membahas latar belakang pembentukan Bank Dunia yang meliputi dasar yuridis pembentukan Bank Dunia dan tujuan dari Bank Dunia. Selanjutnya dibahas struktur organisasi dan ruang lingkup tugas dari Dewan Gubernur, Direktur Eksekutif dan Presiden serta Staf. Masalah keanggotaan di dalam Bank Dunia yang meliputi tinjauan umum keanggotaan, persyaratan yang harus dipenuhi, prosedur menjadi anggota,
berhentinya
keanggotaan
suatu
negara,
dan
masalah
penangguhan
keanggotaan juga dibahas dalam bab ini. Kemudian hal lain yang dibahas pada bab ini adalah proses pengambilan keputusan di dalam Bank Dunia yang mencakup proses pengambilan keputusan secara umum dan proses pengambilan keputusan menurut instrumen pokok Bank Dunia (Articles of Agreement). Bab internasional.
III Hal
dikemukakan ini
meliputi,
tentang status
Bank hukum
Dunia Bank
sebagai
subjek
hukum
Dunia
dalam
hukum
Internasional, dimana di dalamnya dibahas kedudukan hukum Bank Dunia dan fungsi hukum Bank Dunia. Kemudian dibahas pula hubungan Bank Dunia dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Hubungan Bank Dunia dengan Dana Moneter
33
Internasional (IMF) yang pembahasannya meliputi masalah kewenangan Bank Dunia, kewenangan Dana Moneter Internasional (IMF), hubungan struktural antara Bank Dunia dengan Dana Moneter Internasional (IMF) dan kerjasama antara Bank Dunia dengan Dana Moneter Internasional (IMF) menjadi bahasan dalam bab ini. Bab IV dikemukakan tentang keikutsertaan Indonesia di dalam Bank Dunia. Bab ini membahas tentang keanggotaan Indonesia pada Bank Dunia, peranan Indonesia dalam Bank Dunia dan kepentingan nasional Indonesia sehubungan dengan bantuan Bank Dunia di Indonesia, yang pembahasannya meliputi perkembangan mengenai proses peminjaman dan bantuan melalui Bank Dunia, pengelolaan hutang luar negeri menurut ketentuan hukum nasional Indonesia dan Pinjaman Bank Dunia kepada Indonesia melalui Social Safety Net Loan Agreement. Bab V merupakan penutup dari skripsi ini yang berisi kesimpulan dan saran.
