1
BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah Salah satu unsur yang penting dalam kehidupan manusia adalah agama, agama adalah salah satu kebutuhan vital manusia, dengan alasan itulah maka hak kebebasan memeluk suatu ajaran agama dan beribadah menurut ajaran agama dan kepercayaan seseorang dimasukan kedalam hak asasi manusia. Pengertian hak asasi manusia itu sendiri menurut Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang hak asai manusia dalam Pasal 1 Angka 1 adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa, dan merupakan Anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan di lindungi oleh Negara, hukum dan Pemerintah, dan setiap orang demi penghormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Negara Republik Indonesia adalah Negara yang berdasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa. Negara Republik Indonesia menjamin kebebasan bagi warganya untuk memeluk suatu
ajaran agama dan
beribadah menurut ajaran agama dan kepercayaanya masing-masing. Undang-undang Dasar Negara Repubik Indonesia Tahun 1945 Hasil Amandemen mengatur mengenai hal tersebut, yaitu terdapat dalam Pasal 29 Ayat (2) yang berisi ketentuan, Negara menjamin kemerdekaan
2
tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadah menurut agama dan kepercayaannya. Diskriminasi yang dilakukan oleh siapapun, baik itu oleh orang perseorangan, golongan maupun Pemerintah tidak dibenarkan. Menurut pendapat Prof. Dr. Satjipto Raharjo, S.H. Negara bukan hanya merupakan bangunan hukum, politik dan sosial, melainkan juga kultur, oleh sebab itu suatu Negara hukum juga dituntut untuk menampilkan wajah kulturnya, Negara tidak dapat dipegang terlalu serius artinya too legal karena akan menghilangkan atau menghamburkan watak kultur suatu Negara1. Negara tidak akan terlepas dari adanya keanekaragaman. Khususnya perbedaan agama dan kepercayaan yang di anut oleh setiap orang. Agama merupakan unsur yang sangat penting bagi manusia, jika unsur yang sangat penting tersebut terganggu atau di usik oleh orang lain ataupun oleh suatu kelompok, maka hal ini tentu saja akan menimbulkan rasa tidak nyaman di dalam diri seseorang atau kelompok yang merasa terganggu atau terusik tersebut. Perwujudan dari rasa tidak nyaman tersebut dapat menimbulkan rasa marah, benci, dendam, tidak adil, dan lain sebagainya, dan ini akan merusak keharmonisan hubungan antar umat beragama. Negara Republik Indonesia adalah Negara yang prural, terdiri dari banyak suku dan agama, Negara Republik Indonesia menyadari akan hal tersebut, sehingga dikenal sebuah semboyan yaitu Bhineka Tunggal Ika, 1
Satjipto Raharjo, Negara Hukum Yang Membahagiakan (Yogyakarta : Genta Publishing, 2009) hlm. 65
3
walaupun berbeda tapi tetap satu. Semboyan ini diharapkan bukan hanya sekedar semboyan, tapi tercermin dalam kehidupan Berbangsa dan Bernegara. Banyak perbedaan Ras dan Etnis yang ada di Negara Republik Indonesia, sikap adil dari Negara dan sikap positif Masyarakat Indonesia, diperlukan dalam menanggapi hal ini agar perbedaan Ras dan Etnis tidak merusak keharmonisan hubungan antar umat manusia. Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 No. 32, dalam Pasal 74 berisi ketentuan, bahwa tidak satu kentuanpun dalam Undang-Undang ini boleh di artikan bahwa Pemerintah, Partai, golongan atau pihak manapun dibenarkan mengurangi, merusak dan menghapuskan hak asasi manusia yang diatur dalam Undang-Undang ini, salah satunya adalah kebebasan memeluk suatu agama dan beribadah menurut ajaran agama dan kepercayaannya masing-masing. Pelaku pelangaran hak asasi manusia di bidang agama tidak saja hanya dilakukan oleh suatu kelompok tertentu dalam masyarakat. Pemerintah yang bertugas menegakkan hukum juga pernah melakukan perbuatan yang melanggar hak asasi manusia di bidang agama, contohnya seperti kasus penyerangan terhadap Jemaah Ahmadiyah di Cikeusik Pandeglang Banten, pada tanggal 6 febuari 2011, dimana sebelum peristiwa penyerangan terjadi, diketahui bahwa Aparat Kepolisian setempat telah mengetahui akan terjadi penyerangan oleh sekelompok
4
orang terhadap Jemaah Ahmadiyah di Cikeusik Pandeglang Banten, tetapi dari pihak Kepolisian hanya menugaskan beberapa orang anggotanya untuk melakukan pengamanan terhadap Jemaah Ahmadiyah di Cikuesik Pandeglang Banten. B. Rumusan Masalah Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut : 1. Bagaimanakah implementasi tanggungjawab Negara terhadap korban pelanggaran hak asasi manusia di bidang agama? 2. Apakah faktor penghambat Negara dalam melaksanakan tanggungjawab terhadap korban pelanggaran hak asasi manusia di bidang agama? C. Tujuan Penelitian 1. Untuk mengetahui dan memperoleh data bagaimana tanggungjawab Negara terhadap korban pelanggaran hak asasi manusia di bidang agama. 2. Untuk mengetahui dan memperoleh data mengenai faktor penghambat Negara dalam melaksanakan tanggungjawab terhadap korban pelanggaran hak asasi manusia di bidang agama. D. Mamfaat Penelitian Penelitian yang dilakukan diharapkan memberikan mamfaat sebagai berikut : 1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi perkembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum pidana
5
2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran kepada Negara dalam melaksanakan tugasnya dan sebagai informasi bagi korban untuk mengetahui hak-haknya. E. Keaslian Penelitian Dengan ini penulis menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya asli penulis, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum yang berlaku jika terbukti skripsi ini merupakan hasil duplikasi atau plagiasi dari hasil karya orang lain. Pernah ada peneliti yang meneliti dengan tema yang sama yaitu: 1. Implementasi Pasal 29 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 : (Studi Kasus Terhadap Suku Dayak Hindu Bumi Segandu Losarang, Kajian Hak Asasi Manusia), Disusun oleh Kristina Viri, Npm 04 05 08708, Program Studi Ilmu Hukum, Program Kekhususan Peradilan dan Penyelesaian Sengketa Hukum, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Fakultas hukum, Tahun 2008, Tujuan penelitian yang bersangkutan adalah untuk mengetahui apakah suku dayak hindu budha sengandu losarang sudah memperoleh haknya sebagaimana yang diatur dalam Pasal 29 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, hasil penelitiannya masyarakat suku dayak hindu budha segandu tidak mendapatkan hak mereka sebagaimana yang diatur dalam Pasal 29 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bahkan
6
Pemerintah juga melakukan tindakan diskriminasi terhadap mereka, misalnya pada saat mereka membuat kartu identitas, mereka dipersulit. 2. Sanksi Pidana Mati Ditinjau dari Pancasila dan Hak Asasi Manusia, Disusun oleh Tommy Bilal Octoberino A M, Nmp 00 05 07200, Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Fakultas Hukum Tahun 2009, Tujuan penelitian, meninjau tentang hukuman mati bila di lihat dari Pancasila sebagai Ideologi Bangsa Indonesia dan hak asasi manusia, hasil penelitian hukuman mati masih berlaku di Indonesia, dan penulis mengunggkapkan hukuman mati seharusnya dihapuskan karena tidak sesuai dengan Ideologi Bangsa Indonesia. 3. Peran Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Dalam Menegakkan Hukum Terhadap Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat (Studi Kasus Semangi), disusun oleh Devina Andryanto,Nmp 04 05 08790, Program Studi Ilmu Hukum, Program Kekhususan Peradilan dan Penyelesaian Sengketa Hukum, Universitas Atma Jaya Yogyakarta Tahun 2008, Tujuan penelitian untuk mengetahui upaya dan hambatan berat yang dialami oleh Komisi Nasional hak asasi manusia dalam penegakan hukum terhadap kejahatan hak asasi manusia berat yang terjadi F. Batasan Konsep 1. Pengertian tanggungjawab menurut WJS. Poewodarminto adalah suatu yang menjadi kewajiban (keharusan) untuk melaksanakan, dibalas dan
7
sebagainya, dengan demikian kalau terjadi sesuatu seseorang yang dibebani tanggungjawab, wajib menanggung segala sesuatunya2 2. Negara, perkataan Negara dipakai dalam arti penguasa, jadi untuk menyatakan orang atau orang-orang yang memiliki kekuasaan tertinggi atas persekutuan rakyat yang bertempat tinggal dalam suatu daerah.3 3. Pengertian korban menurut R. Wiyono, SH. Adalah orang perseorangan atau kelompok orang yang mengalami penderitaan akibat pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang memerlukan perlindungan fisik dan mental dari ancaman, gangguan, teror dan kekerasan dari pihak manapun. Perlindungan terhadap korban tersebut sifatnya wajib.4 4. Pelanggaran adalah perilaku yang menyimpang untuk melakukan tindakan menurut kehendak sendiri tanpa memperhatikan peraturan yang telah dibuat.5 5. Pengertian hak asasi manusia menurut Undang-undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, yang dimaksud dengan hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan Anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh Negara, hukum dan pemerintah, dan setiap orang demi kohormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. 2
Supartono, Ilmu Budaya Dasar (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1999) hlm 145 B. Hestu Cipto Handoyo, Hukum tata Negara Indonesia (Yogyakarta : Universitas Atma Jaya Yogyakarta) hlm 10 4 http://husnyarifuddin.blogspot.com/2012/04/penertian-dan-definisi-hak-asasi.html, pada 20.30, tanggal 23 april 2012 5 http://sarwono-supeno.blogspot.com/2012/04/pengertian-pelanggaran.html, pada 21.43, tanggal 23 april 2012 3
8
6. Pengertian agama menurut kamus besar bahasa indonesia adalah sistem yang mengatur tata keimanan (kepercayaan) dan peribadatan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, serta tata kaidah yang berhubungan dengan pergaulan manusia dengan manusia serta lingkungannya.6 G. Metode Penelitian Hukum 1. Jenis Penelitian Jenis penelitian yang akan dipergunakan adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang berfokus pada norma hukum positif dan dilakukan dengan cara mempelajari Peraturan Perundang-undangan. Penelitian ini memerlukan data sekunder (bahan hukum) sebagai data utama. 2.
Jenis Data Jenis data yang dicari dalam penelitian ini adalah data sekunder yang menggunakan studi kepustakaan dan hasil wawancara yang meliputi : a.
Bahan Hukum Primer 1) Norma Hukum Positif Indonesia a) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Hasil Amandemen. b) Undang-undang 1. Undang-undang No. 39 Tahun 1999 Tentang hak asasi manusia, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 No. 32.
6
http://awandragon.blogspot.com/2012/03/pengertian-agama.html, pada 21.50, tanggal 5 maret 2012
9
2. Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban. 3. Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2008 Tentang Penghapusan Diskriminasi Ras Dan Etnis. c) Surat Keputusan Bersama Menteri Agama, Jaksa Agung dan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia, No. 3 Tahun 2008 Tentang Peringatan dan Perintah Kepada Penganut, Anggota, dan/atau Anggota Pengurus Ahmadiyah Indonesia dan Masyarakat. b.
Bahan Hukum Sekunder Bahan hukum sekunder yang digunakan adalah beberapa pendapat hukum yang diperoleh melalui buku-buku, artikel, opini sarjana hukum, dan website yang berhubungan dengan permasalahan mengenai Tanggungjawab Negara Terhadap Korban Pelanggaran Hak Asasi Manusia di Bidang Agama
c.
Bahan Hukum Tersier Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk atau
penjelasan terhadap bahan hukum primer, yakni Kamus Besar Bahasa Indonesia. d.
Narasumber Pada penelitian hukum ini, peneliti akan mengadakan wawancara
pada beberapa narasumber untuk memberikan pendapat hukum yang
10
berkaitan dengan permasalahan bagaimanakah tanggungjawab Negara terhadap korban pelanggaran hak asasi manusia di bidang agama. 3.
Analisis Data Data diperoleh dari hasil penelitian kemudian disajikan secara kualitatif. Selanjutnya dianalisis menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif, dimana data yang telah terkumpul akan diteliti secara komperhensip agar obyek yang diteliti dapat dipahami secara mendalam sehingga dapat memberikan jawaban-jawaban terhadap masalah-masalah yang ada, sedangkan data yang diperoleh diharapkan akan dapat menghasilkan suatu kesimpulan dengan permasalahan serta tujuan penelitian yang benar dan akurat, selanjutnya dianalisis.
H. Sistematika Penulisan Hukum Penulisan hukum ini disusun secara sistematis dalam bab per bab yang saling berhubungan dengan tujuan agar terwujud penulisan hukum yang menghasilkan keterangan yang jelas dan sistematis, bab-bab tersebut yaitu : Bab I. Pendahuluan Bab ini menguraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan mamfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan hukum. Bab II. Pembahasan
11
Dalam bab ini menguraikan tanggungjawab Negara terhadap korban pelanggaran hak asasi manusia di bidang agama, serta hasil penelitian. Bab III. Penutup Dalam bab ini merupakan bab penutup yang menguraikan kesimpulan dan saran.
