1
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah Pidana penjara atau pemasyarakatan merupakan salah satu bagian dari hukuman yang dapat dijatuhkan kepada seorang terpidana yang telah divonis dengan putusan pengadilan, yang telah memiliki kekuatan hukum yang tetap (inkraht). Fungsi pemidanaan pada saat ini tidak lagi sekedar penjeraan, tetapi pemidanaan dimaksudkan sebagai tempat atau sarana pembinaan, rehabilitasi, dan reintegrasi warga binaan lembaga pemasyarakatan. Penjeraan dalam sistem pemidanaan memiliki unsur-unsur balas dendam di Lembaga Pemasyarakatan, sehingga para warga binaan pemasyarakatan sering mengalami siksaan untuk memperbaiki tingkah laku dan perbuatannya. Tindakan semena-mena atau kekerasan memang rentan sekali terjadi terhadap tersangka, terdakwa, maupun narapidana. Manusia yang menjalani pidana penjara untuk tujuan penghukuman di negara manapun dalam sejarah pernah mengalami masa-masa suram. Negara-negara Eropa Barat juga kerap kali melakukan kekerasan terhadap narapidananya, bahkan hingga abad ke-19, di Belanda masih berlaku tindakan memberi cap pada tubuh narapidana dengan besi panas yang membara1. Kedua fungsi pemidanaan tersebut mengarahkan supaya narapidana tidak melakukan perbuatan pidana dan menyadarkan serta mengembalikan warga binaan pemasyarakatan tersebut ke dalam lingkungan masyarakat, menjadikan ia bertanggung jawab terhadap dirinya, keluarga dan 1
R.N. Tubagus Ronny, 2001, Ketika Kejahatan Berdaulat, Peradaban, Jakarta, hlm. 76.
2
masyarakat sekitar atau lingkungannya 2. Pemidanaan pada saat ini lebih ditujukan sebagai pemulihan konflik atau menyatukan terpidana dengan masyarakat3. Kenyataan yang ada pada saat ini, seiring dengan berkembangnya pembangunan Indonesia yang pesat dan globalisasi, masalah anak masih sering terjadi dan belum bisa diatasi secara maksimal. Terkadang masih banyak dijumpai penyimpangan perilaku yang di lakukan di kalangan anakanak, bahkan lebih dari itu terdapat anak yang melakukan perbuatan melanggar hukum tanpa mengenal status sosial dan ekonomi. Selain itu, faktor lain seperti perkembangan industrialisasi dan urbanisasi juga dapat menyebabkan tingkat kejahatan yang dilakukan di kalangan anak-anak semakin meningkat. Bentuk dan jenis kejahatan ternyata bukan hanya dari kalangan orang dewasa saja, akan tetapi anak-anak juga bisa saja menjadi pelaku kejahatan. Anak merupakan amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Orang tua, keluarga, dan masyarakat bertanggung jawab untuk menjaga dan memelihara hak asasi anak sesuai dengan kewajiban yang dibebankan oleh hukum. Anak sebagai bagian dari generasi muda merupakan penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sumber daya manusia bagi pembangunan nasional.
2
Samosir Djisman, 1992, Fungsi Pidana Penjara Dalam Sistem Pemidanaan di Indonesia, Bina Cipta, Bandung, hlm. 4. 3 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH.OT.02.02. Tahun 2009 tentang Pembaharuan Pelaksanaan Sistem Pemasyarakatan.
3
Kejahatan yang dilakukan oleh anak pada umumya disertai unsur mental dengan motif subyektif, yaitu untuk mencapai suatu objek tertentu dengan disertai kekerasan dan agresi. Umumnya anak-anak sangat egois dan suka menyalahgunakan harga dirinya4. Anak dalam usia remaja merupakan usia yang sangat produktif dan cepat tanggap dalam menerima hal-hal baru, karena pada saat usia produktif itulah perkembangan otak anak sangatlah cepat. Hal-hal baru yang diterima oleh anak terkadang tidak mampu diterima dan dipahami secara baik oleh anak, sehingga hal-hal tersebut itulah yang nantinya akan menjadi masalah bagi anak-anak itu sendiri yang dapat menyebabkan anak melakukan suatu tindak kejahatan5. Pidana penjara yang diberikan kepada anak-anak bukanlah solusi yang tepat guna mengurangi jumlah kejahatan terhadap anak, oleh karena itu maka harus diberikan pembinaan dan pendidikan bagi anak untuk tidak mengulangi perbuatannya kembali. Pemberian pidana penjara tersebut justru sebaliknya akan memberikan dampak yang sangat besar terhadap seorang anak, baik itu dampak positif, negatif, psikologis, psikososial, maupun mentalitas terhadap anak tersebut. Sistem pemenjaraan sangat menekankan pada unsur balas dendam dan penjeraan, sehingga institusi yang dipergunakan sebagai tempat pembinaan adalah Rumah Penjara diperuntukkan bagi Narapidana, dan Rumah Pendidikan Negara diperuntukkan bagi Anak yang berhadapan dengan hukum. Sistem pemenjaraan secara berangsur-angsur dipandang sebagai 4 5
Wagiati Soetedjo, 2006, Hukum Pidana Anak, Refika Aditama, Bandung, hlm. 2. Kartono Kartini, 1986, Patologi Sosial 2, (Kenakalan Remaja), Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 5.
4
suatu sistem dan sarana yang tidak sejalan dengan konsep rehabilitasi dan reintegrasi sosial. Oleh karena itu, pembinaan dan pendidikan merupakan suatu sistem dan sarana yang tepat agar Narapidana menyadari kesalahannya, tidak lagi berkehendak untuk melakukan tindak pidana, dan kembali menjadi warga masyarakat yang bertanggung jawab bagi diri, keluarga dan lingkungannya. Berdasarkan pemikiran tersebut, maka sejak tahun 1964 sistem pembinaan bagi Narapidana dan Anak Pidana telah berubah secara mendasar, yaitu dari “Sistem Kepenjaraan” menjadi “Sistem Pemasyarakatan”. Begitu pula institusinya yang semula disebut dengan “Rumah Penjara” berubah menjadi “Lembaga Pemasyarakatan”, berdasarkan Surat Instruksi Kepala Direktorat Pemasyarakatan Nomor J.H.G.8/506 Tanggal 17 Juni 19646. Digantinya
Sistem
Kepenjaraan
menjadi
Sistem
Pemasyarakatan
dimaksudkan bahwa selain untuk merumuskan dari pidana penjara, pemasyarakatan juga merupakan sistem pembinaan dalam bidang treatment of offender yang multilateral oriented dengan menggunakan pendekatan yang berpusat pada potensi-potensi yang ada pada Narapidana yang bersangkutan. Sistem Pemasyarakatan merupakan satu rangkaian kesatuan penegakan hukum pidana, oleh karena itu pelaksanaannya tidak dapat dipisahkan dari pengembangan
konsepsi
umum
mengenai
pemidanan.
Sistem
Pemasyarakatan disamping bertujuan untuk mengembalikan Warga Binaan Pemasyarakatan sebagai warga yang baik, juga bertujuan untuk melindungi 6
Endang Sumiarni, 2003, Perlindungan Hukum terhadap Anak Dalam Hukum Pidana, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, hlm. 429.
5
masyarakat terhadap kemungkinan diulanginya tindak pidana oleh Warga Binaan Pemasyarakatan, serta merupakan penerapan dan bagian yang tak terpisahkan dari nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Anak yang bersalah seharusnya pembinaannya itu ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan Anak, dan penempatan anak yang bersalah kedalam Lembaga Pemasyarakatan Anak itupun tentunya dipisah-pisahkan sesuai dengan status mereka masing-masing, yaitu Anak Pidana, Anak Negara dan Anak Sipil. Namun dalam hal ini, Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Tasikmalaya bukan merupakan Lembaga Pemasyarakatan Anak, tetapi didalamnya juga terdapat Narapidana Anak walaupun jumlahnya tidak begitu banyak. Pasal 18 ayat (1) Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, dikatakan bahwa : “Anak Pidana ditempatkan di LAPAS Anak”. Kemudian di dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, juga dikatakan bahwa : “Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa”. Berdasarkan uraian diatas, maka penulis berpendapat bahwa Anak Pidana seharusnya tidak ditempatkan di dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Tasikmalaya, mengingat LAPAS tersebut bukanlah merupakan LAPAS khusus untuk Anak. Anak Pidana yang ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Tasikmalaya tersebut tentunya dipisahkan ruang selnya dengan Narapidana dewasa. Adanya pemisahan ruang sel antara
6
Narapidana Anak dengan Narapidana dewasa tersebut, akan tetapi, pada saat pagi sampai menjelang sore, anak pidana tersebut dapat berbaur dan bergaul bebas dengan Narapidana lainnya, karena pemisahan ruang sel tersebut hanya dilakukan pada saat malam hari saja. Jelas hal ini akan menimbulkan dampak bagi anak pidana, baik itu dampak yang bersifat positif, negatif, maupun dampak psikologis terhadap anak selama anak pidana tersebut menjalani masa pidananya di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Tasikmalaya. Bagi anak pidana yang ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Tasikmalaya, perlu ditegaskan bahwa anak pidana tersebut juga berhak untuk mendapatkan perlakuan yang sama dengan Narapidana lainnya yang ada didalam LAPAS, sesuai dengan apa yang termaktub didalam Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945 : “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”. Terkait dengan hal tersebut, kiranya perlu dikaji mengenai Tinjauan Terhadap Pelaksanaan Sanksi Pidana Penjara Terhadap Narapidana Anak di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Tasikmalaya, dan apakah alasannya sehingga Narapidana Anak tersebut ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Tasikmalaya. Penempatan Narapidana Anak di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Tasikmalaya tersebut tidak sesuai dengan aturan hukum yang ada sebagaimana tercantum di dalam Pasal 18 ayat (1) Undangundang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, dan Pasal 17 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak,
7
mengingat bahwa Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Tasikmalaya tersebut bukan merupakan Lembaga Pemasyarakatan Anak. Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut, maka penulis membahas lebih mendalam dalam penelitian yang berjudul Tinjauan Terhadap Pelaksanaan Sanksi Pidana Penjara Terhadap Narapidana Anak di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Tasikmalaya.
B. Rumusan Masalah Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah, maka diajukan rumusan masalah : 1. Bagaimanakah pelaksanaan sanksi pidana penjara terhadap Narapidana Anak di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Tasikmalaya ? 2. Apakah alasannya sehingga Narapidana Anak tersebut ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Tasikmalaya ?
C. Tujuan Penelitian Tujuan penelitian yang hendak dicapai oleh penulis adalah : 1. Untuk mengetahui bagaimanakah pelaksanan sanksi pidana penjara terhadap Narapidana Anak di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Tasikmalaya. 2. Untuk mengetahui apakah alasannya sehingga Narapidana Anak tersebut ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Tasikmalaya.
8
D. Manfaat Penelitian 1. Teoritis Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan perkembangan peradilan serta penyelesaian sengketa hukum pada khususnya. 2. Praktis Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi : a. Mahasiswa sebagai persyaratan dalam penulisan hukum / skripsi. b. Para Pembentuk Undang-undang terkait sebagai saran dalam membentuk undang-undang yang selalu berkembang. c. Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, sebagai bahan pertimbangan dalam proses pembinaan Narapidana Anak agar ditempatkan secara terpisah dengan Narapidana Dewasa untuk menghindari dampak negatif yang tidak diinginkan. d. Petugas Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Tasikmalaya pada khususnya, sebagai bahan masukan agar lebih memperhatikan keberadaan Narapidana Anak yang ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Tasikmalaya, dan Petugas Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia pada umumnya. e. Masyarakat sebagai pengetahuan tambahan.
9
E. Keaslian Penelitian Penelitian/skripsi dengan judul Tinjauan Terhadap Pelaksanaan Sanksi Pidana Penjara Terhadap Narapidana Anak Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Tasikmalaya. Tujuan penelitian yang hendak diacapai adalah untuk mengetahui Bagaimanakah pelaksanan sanksi pidana penjara terhadap Narapidana Anak di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Tasikmalaya, dan untuk mengetahui Apakah alasannya sehingga Narapidana Anak tersebut ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Tasikmalaya. Ada beberapa skripsi yang temanya sama yaitu : 1. Tri Ratna Mulyandari, Nomor Mahasiswa 0310100260, Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya Malang, Tahun 2009, menulis skripsi dengan judul tentang Dampak Bagi Anak Pidana Yang Ditempatkan Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Madiun, rumusan masalah yang diajukan adalah Mengapa anak pidana ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Madiun, dan Apa dampak bagi anak pidana yang di tempatkan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Madiun? Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui alasan penempatan anak pidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Madiun, dan untuk mengetahui dampak yang ditimbulkan dari penempatan anak pidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Madiun. Hasil penelitian yang diperoleh adalah skripsi yang ditulis oleh penulis berbeda dengan skripsi Tri Ratna Mulyandari baik melalui
10
identitas, judul, rumusan masalah, dan tujuan dari skripsi yang sama-sama membahas tentang sanksi pidana penjara terhadap Anak. 2. Etri Sanova, Nomor Mahasiswa 0921211046, Fakultas Hukum, Universitas Andalas Padang, Tahun 2013, menulis skripsi dengan judul tentang Penerapan Sanksi Pidana Penjara Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Painan), rumusan masalah yang diajukan adalah Bagaimanakah penerapan sanksi pidana di Pengadilan Negeri Painan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana, dan Mengapa Hakim Pengadilan Negeri Painan cenderung menjatuhkan sanksi pidana penjara terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana? Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui bagaimana penerapan sanksi pidana di Pengadilan Negeri Painan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana, dasn untuk mengetahui penyebab Hakim di Pengadilan Negeri Painan cenderung menjatuhkan sanksi pidana penjara terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana. Hasil penelitian yang diperoleh adalah skripsi yang ditulis oleh penulis berbeda dengan skripsi Etri Sanova baik melalui identitas, judul, rumusan masalah, dan tujuan dari skripsi yang sama-sama membahas tentang sanksi pidana penjara terhadap Anak.
F. Batasan Konsep Dalam kaitannya dengan obyek yang diteliti dengan judul “Tinjauan Terhadap Pelaksanaan Sanksi Pidana Penjara Terhadap Narapidana Anak Di
11
Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Tasikmalaya”, maka dapat diuraikan batasan konsep sebagai berikut : 1. Pengertian Pidana Penjara Pidana penjara adalah salah satu bentuk dari pidana perampasan kemerdekaan,
atau
suatu
penderitaan
(nestapa)
yang
sengaja
dikenakan/dijatuhkan kepada seseorang yang telah terbukti bersalah melakukan suatu tindak pidana7.
2. Pengertian Anak dan Anak Nakal a. Anak menurut Pasal 45 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) adalah anak yang umurnya belum mencapai 16 (enam belas) tahun. b. Anak menurut Pasal 330 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata) adalah mereka yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan tidak lebih dahulu kawin. c. Anak menurut “Convention on The Right of The Child” (Konvensi tentang Hak-hak Anak Tahun 1989) adalah, setiap orang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun kecuali menurut undang-undang yang berlaku pada anak, keewasaannya diperoleh lebih cepat. d. Anak menurut Pasal 1 ayat (2) Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin. 7
Lisa, 2012. http://makalah-hukum-pidana.blogspot.com/2012/08/pidana-penjara.html?m=1. Html diakses tanggal 5 Maret 2014, pukul 19:24 WIB.
12
e. Anak menurut Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak adalah orang yang dalam perkara Anak Nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin. f. Anak menurut Pasal 1 ayat (5) Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia adalah setiap manusia yang berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya. g. Anak menurut Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. h. Anak Nakal menurut Pasal 1 ayat (2) Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak adalah : a) Anak yang melakukan tindak pidana; atau b) Anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak, baik menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.
3. Pengertian Narapidana Anak
13
Narapidana Anak yang kemudian disebut dengan Anak Didik Pemasyarakatan menurut Pasal 1 angka 8 Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan adalah : a. Anak Pidana yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan menjalani pidana di LAPAS Anak paling lama sampai umur 18 tahun. b. Anak Negara yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan diserahkan kepada Negara untuk dididik dan ditempatkan di LAPAS Anak paling lama sampai umur 18 tahun. c. Anak Sipil yaitu anak yang atas permintaan orang tua atau walinya memperoleh penetapan pengadilan untuk dididik di LAPAS Anak paling lama sampai berusia 18 tahun.
4. Pengertian Lembaga Pemasyarakatan Menurut Pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, Lembaga Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut dengan LAPAS adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan.
G. Metode Penelitian 1. Jenis Penelitian Jenis Penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti data sekunder8.
8
Prof. Dr. H. Zainuddin Ali, M.A., 2009, Metode Penelitian Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 22.
14
Penelitian hukum normatif yaitu berupa norma-norma dan peraturan perundang-undangan yang dikaji secara vertikal dan horizontal, yaitu mengkaji undang-undang yang berkaitan dengan Tinjauan Terhadap Pelaksanaan Sanksi Pidana Penjara Terhadap Narapidana Anak Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Tasikmalaya.
2. Sumber Data Sumber data yang digunakan dalam penelitian hukum normatif ini adalah berupa data sekunder yang terdiri dari : a. Bahan hukum primer : 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya didalam Pasal 28 D ayat (1), dimana didalam Pasal tersebut diatur mengenai persamaan hak dihadapan hukum. 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), khususnya Pasal 10 dan Pasal 45. Didalam Pasal 10 KUHP mengatur mengenai macam-macam sanksi pidana yang dapat dijatuhkan kepada anak sebagai pelaku tindak pidana, dan di dalam Pasal 45 KUHP diatur mengenai batasan umur anak. 3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), khususnya Pasal 330, dimana didalam Pasal tersebut diatur mengenai pengertian dan batasan umur anak.
15
4) Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, khususnya Pasal 1 ayat (2), dimana didalam Pasal tersebut diatur mengenai pengertian dan batasan umur anak. 5) Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, khususnya Pasal 1 angka 8 dan Pasal 18 ayat (1). Dimana didalam Pasal 1 angka 8 tersebut diatur mengenai pengertian Anak Didik Pemasyarakatan, dan didalam Pasal 18 ayat (1) diatur mengenai penempatan bagi anak pidana, yaitu anak pidana ditempatkan di LAPAS Anak. 6) Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, khususnya Pasal 1 ayat (2) dan Pasal 23 ayat (1). Dimana didalam Pasal 1 ayat (2) tersebut diatur mengenai pengertian Anak Nakal, dan didalam Pasal 23 ayat (1) diatur mengenai penjatuhan sanksi pidana yang tepat bagi Anak Nakal. 7) Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, khususnya Pasal 1 ayat (5), dimana didalam Pasal tersebut diatur mengenai pengertian dan batasan umur anak. 8) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, khususnya Pasal 17 ayat (1) huruf a, dimana didalam Pasal tersebut dikatakan bahwa setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa.
16
9) “Convention on The Right of The Child” (Konvensi tentang Hakhak Anak Tahun 1989). Dimana didalam konvensi tersebut diatur mengenai pengertian dan batasan umur anak. 10) Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, khususnya Pasal 2. Dimana dalam Pasal tersebut dikatakan bahwa setiap narapidana dan anak didik pemasyarakatan berhak untuk mendapatkan pendidikan kerohanian dan melakukan ibadah sesuai dengan agama dan keyakinannya. 11) Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : M.01PR.07.03 Tahun 1985 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemasyarakatan. 12) Surat Instruksi Kepala Direktorat Pemasyarakatan Nomor : J.H.G.8/506 Tanggal 17 Juni 1964, dimana sejak Tahun 1964 sistem pembinaan bagi Narapidana dan Anak Pidana telah berubah secara mendasar yaitu dari “Sistem Kepenjaraan” menjadi “Sistem Pemasyarakatan”. Begitu pula institusinya yang semula disebut dengan
“Rumah
Pemasyarakatan”.
b. Bahan hukum sekunder :
Penjara”
berubah
menjadi
“Lembaga
17
1) Pendapat hukum dan pendapat non hukum yang diperoleh dari buku, hasil penelitian, jurnal hukum, majalah, surat kabar, internet, dan makalah. 2) Narasumber yaitu Bapak Cepi Kriswantoro, SH., selaku Kepala Sub Seksi Registrasi / Bimbingan Kemasyarakatan (KASUBSI REGISTRASI / BIMKEMAS) Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Tasikmalaya.
c. Bahan Hukum Tersier : Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kamus Besar Bahasa Indonesia.
3. Cara Pengumpulan Data a. Studi Kepustakaan Studi kepustakaan dilakukan untuk mempelajari bahan hukum primer yang berupa peraturan perundang-undangan, dan bahan hukum sekunder yang berupa pendapat hukum dan pendapat non hukum dari buku, internet, hasil penelitian, jurnal hukum, majalah, surat kabar, dan makalah. b. Wawancara Wawancara adalah suatu bentuk komunikasi verbal. Penulis mengadakan wawancara langsung dengan Bapak Cepi Kriswantoro, SH., selaku Kepala Sub Seksi Registrasi / Bimbingan Kemasyarakatan
18
(KASUBSI REGISTRASI / BIMKEMAS) yang bertujuan untuk memperoleh informasi. Wawancara dimaksudkan untuk memperoleh bahan hukum sekunder dengan melakukan tanya jawab terhadap KASUBSI REGISTRASI / BIMKEMAS di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Tasikmalaya. Wawancara dilakukan dengan menggunakan daftar pertanyaan terbuka.
4.
Analisis Data Langkah-langkah dalam melakukan analisis : -
Data sekunder a. Bahan hukum primer Dianalisis sesuai dengan lima tugas hukum normatif : 1) Deskripsi hukum positif Sesuai dengan bahan hukum primer tentang Tinjauan Terhadap Pelaksanaan Sanksi Pidana Penjara Terhadap Narapidana Anak Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Tasikmalaya. 2) Sistematisasi hukum positif Secara
vertikal
tidak
terdapat
sinkronisasi
atau
kepastian hukum antara Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945), khususnya Pasal 28 D ayat (1) yang mengatakan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan
19
yang sama di hadapan hukum, dengan Pasal 18 ayat (1) Undang-undang
Nomor
12
Tahun
1995
tentang
Pemasyarakatan yang mengatakan bahwa Anak Pidana ditempatkan di LAPAS Anak, dan Pasal 17 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang mengatakan bahwa setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa. Karena, tidak ada sinkronisasi atau kepastian hukum mengenai penempatan LAPAS yang tepat bagi anak pidana. 3) Analisis hukum positif Bahwa norma itu bersifat open system, yaitu bersifat terbuka untuk dievaluasi dan dikritisi. 4) Interpretasi hukum positif Interprestasi hukum positif dilakukan secara gramatikal yakni mengartikan suatu terminologi hukum atau suatu bagian kalimat bahasa sehari-hari atau bahasa hukum. Interpretasi sistematis yakni dengan titik tolak dari sistem aturan mengartikan suatu ketentuan hukum dan interpretasi secara teologis yakni undang-undang yang ditetapkan berdasarkan tujuan dari Tinjauan Terhadap Pelaksanaan Sanksi Pidana Penjara Terhadap Narapidana Anak Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Tasikmalaya.
20
5) Menilai hukum positif Menilai hukum positif merupakan gagasan yang ideal tentang Tinjauan Terhadap Pelaksanaan Sanksi Pidana Penjara
Terhadap
Narapidana
Anak
Di
Lembaga
Pemasyarakatan Kelas II B Tasikmalaya. b. Bahan hukum sekunder Bahan hukum sekunder yang berupa pendapat hukum akan diperbandingkan dengan pendapat lain dan perbedaan pendapat. Pendapat
dari
narasumber
akan
dideskripsikan
dan
diperbandingkan dengan berbagai pendapat hukum juga dengan bahan hukum primer apakah ada persamaan ataukah ada perbedaan. Dokumen
yang
diperoleh
akan
dideskripsikan,
dan
diperbandingkan dengan berbagai pendapat hukum serta norma hukum positif. 5.
Proses Berfikir Langkah terakhir dalam menarik kesimpulan dilakukan dengan proses berpikir atau prosedur bernalar deduktif. Proses berpikir deduktif berawal dari proposisi umum yang kebenarannya telah diketahui (diyakini/alsiomatik), berakhir pada suatu kesimpulan (pengetahuan baru) yang bersifat khusus.
H. Sistematika Penulisan Hukum / Skripsi
21
BAB I
: PENDAHULUAN Bab Pendahuluan ini didalamnya menguraikan tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Keaslian Penelitian, Batasan Konsep, dan Metode Penelitian.
BAB II : PELAKSANAAN SANKSI PIDANA PENJARA TERHADAP NARAPIDANA ANAK DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II B TASIKMALAYA. Bab Pembahasan ini terdiri dari beberapa sub bab, diantaranya meliputi : Tinjauan Terhadap Pelaksanaan Sanksi Pidana Penjara yang terdiri dari Sanksi Pidana Penjara, Jenis-jenis Sanksi Hukum Terhadap Anak Nakal, dan Tempat Pemidanaan Anak Nakal.
Tinjauan Umum Tentang Narapidana Anak yang terdiri dari Pengertian Anak dan Anak Nakal, Pengertian Narapidana Anak, Faktor-faktor Kenakalan Anak, dan Penanggulangan Kenakalan Anak.
Sistem
Pemasyarakatan
yang
terdiri
dari
Pengertian
Sistem
Pemasyarakatan, Lembaga Pemasyarakatan, dan Asas-asas Pembinaan Pemasyarakatan.
Pelaksanaan Sanksi Pidana Penjara Terhadap Narapidana Anak Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Tasikmalaya yang terdiri dari
22
Gambaran Umum Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Tasikmalaya, Dampak Bagi Anak Pidana Yang Ditempatkan Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Tasikmalaya, Jenis-jenis Upaya Pembinaan Yang Diberikan Oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Tasikmalaya.
Alasan Penempatan Anak Pidana Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Tasikmalaya yang terdiri dari Alasan Umum dan Alasan Khusus.
BAB II : PENUTUP Bab ini berisi Kesimpulan dan Saran dari penulis setelah melakukan penelitian hukum/skripsi sebagai jawaban dari permasalahan.
