1
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah Pesatnya perkembangan IPTEK (ilmu pengetahuan dan teknologi) di Indonesia, dianggap sebagai transisi dan turut mempercepat proses globalisasi dari berbagai aspek kehidupan, diantaranya juga menambah kesejahteraan,
kemajuan dan pengetahuan
di
dalam masyarakat.
Perkembangan IPTEK yang sangat pesat pasca era “pencerahan” di dunia sains dan seni secara nyata juga berpengaruh terhadap perkembangan (perubahan) dibidang sosial, politik, ekonomi dan juga hukum. Di bidang sosial misalnya, terjadi perubahan dari tipe masyarakat agraris menuju pada masyarakat industri yang bersifat liberal. Di bidang politik tampak pada terbentuknya Negara modern dengan platform konstitusional dan demokrasinya. Di bidang ekonomi muncul sistem perekonomian yang terbuka yang membuka pasar bebas dan cenderung kapitalistik.1 Dengan
semakin
berkembangnya
teknologi,
informasi
dan
telekomunikasi maka semakin membawa pengaruh bagi masyarakat, baik membawa
pengaruh
negatif
maupun
positif.
Mengingat
sistem
telekomunikasi yang begitu canggih, dan yang mungkin dapat diakses oleh berbagai kalangan, menambah deretan tindak kriminal yang dilakukan
1
Al. Wisnubroto, 2011, Konsep Hukum Pidana Telematika, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta, hlm 2.
2
oleh para pelaku yang memanfaatkan teknologi tersebut. Cyber crime merupakan salah satu sisi gelap dari kemajuan teknologi yang mempunyai dampak negatif sangat luas bagi seluruh bidang kehidupan modern saat ini.2 Kurangnya pemahaman akan pemanfaatan teknologi informasi membuat sebagian masyarakat yang memanfaatkan teknologi untuk kepentingan pribadinya, misalnya dengan kemampuan yang mereka miliki digunakan untuk melakukan tindakan melawan hukum. Kecanggihan teknologi komputer yang ditawarkan mempermudah diaksesnya sistem komputer. Komunikasi dengan menggunakan sistem komputer dapat menghubungkan manusia di dunia tanpa mengenal batas wilayah. Hubungan dengan relasi semakin dipermudah dengan adanya internet dan berbagai kecanggihan yang ditawarkan. Internet dapat terhubung melalui jaringan komputer yang disambungkan melalui kabel telepon, hotspot, ataupun melalui modem. Internet yang sangat mudah diakses mempermudah setiap orang untuk melakukan komunikasi yang sangat luas, yang biasa disebut dengan cyber space. Cyber space dapat diartikan ruang maya, terhubungnya komputer dengan saluran penyedia jasa internet yang dapat diakses kapan saja, tanpa mengenal batas ruang dan waktu.3 Sarana kejahatan cyber tidak hanya menggunakan komputer saja, tetapi juga dapat dilakukan melalui handphone (HP). Banyaknya modus 2
Barda Nawawi Arief, 2006, Tindak Pidana Mayantara Perkembangan Kajian Cyber di Indonesia, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm 2. 3 Sutarman, 2007, Cyber Crime Modus Operandi dan Penanggulangannya, LaksBang PRESSindo Yogyakarta, Yogyakarta, hlm 4.
3
kejahatan melalui handphone, misalnya pelaku dapat mengirimkan SMS (Short Message Service) kepada korban yang berisi “Mama minta pulsa“, ditambah lagi dengan adanya SMS dengan motif baru “yank, beliin pulsa ke nomor baru aq, nanti uangnya aku ganti,sekarang yank, penting”. Modus kejahatan dengan mengirimkan SMS kepada para korban, sampai sekarang sulit untuk ditemukan siapa yang menjadi pelakunya, ditambah dengan adanya registrasi pada pengaktifan kartu perdana, dan bisa dimungkinkan timbul ketidakjujuran dari para pelaku untuk melakukan registasi diawal pengaktifan kartu perdana tersebut. Kejahatan melalui media selular menjadi sarana utama bagi para pelaku, karena kebanyakan dari masyarakat khususnya di Indonesia sebagian besar memiliki handphone. Bisnis melalui handphone khususnya di kota-kota besar di Indonesia juga mulai merebak, diantaranya Content Provider (CP atau penyedia konten). Content Provider yang dimaksud diantaranya adalah layanan SMS Cinta, SMS Kuis, SMS Artis, SMS untuk mendownload RBT (Ring Back Tone). Berbagai fasilitas dari Content Provider yang ditawarkan kepada masyarakat, membuat masyarakat lebih tertarik untuk mengikuti layanan SMS dengan tarif tertentu, meskipun masyarakat lebih memilih untuk diam setelah merasa pulsa mereka tersedot lebih dari jumlah tarif yang telah ditentukan. Banyaknya penggunaan ponsel dalam menerima dan mengirimkan SMS maka semakin banyak layanan Content Provider yang ditawarkan. SMS Push, adalah layanan berbasis langganan dengan cara pendaftaran
4
terlebih dahulu. Biasanya layanan ini di dahulukan dengan kata „REG‟, selanjutnya secara rutin penyelenggara konten akan mengirimkan SMS secara rutin ke pelanggan tersebut. Pelanggan yang akan berhenti berlangganan dapat mengirim permohonan yang biasanya diawali dengan kata „UNREG’. Penggunaan layanan Content Provider yang semakin diminati
oleh
masyarakat,
membuat
perusahaan
CP
mengambil
keuntungan yang menggila, dan tidak sedikit yang melakukan penyedotan pulsa sehingga merugikan pengguna layanan tersebut.4 Semakin banyaknya kasus kejahatan yang terjadi yang diakibatkan oleh perkembangan teknologi informasi dan telekomunikasi yang begitu pesat, maka diperlukan peran serta dari aparat penegak hukum. Penanggulangan cyber crime dapat dilakukan dengan pencegahan dan penegakan hukum, demi tercapainya suplemasi hukum di Indonesia. Kasus penyedotan pulsa yang marak terjadi di Indonesia, menambah keresahan masyarakat khususnya bagi masyarakat menengah ke bawah, dan keuntungan yang didapat oleh pelaku dapat mencapai triliunan rupiah. Keuntungan yang didapat tersebut diraup oleh perusahaan-perusahaan operator dan content provider dari layanan SMS premium.5 Terhadap kasus penyedotan pulsa yang marak terjadi khususnya di Indonesia belum mendapatkan kepastian hukum berupa peraturan hukum yang dimuat secara khusus. Tingginya tingkat kriminalitas di bidang
4
http://adityawirawan.net/2008/06/27/awas-mobile-content-provider-bisa-mengelirukan, diakses tanggal 20 maret, 18.00 WIB 5 http://www.surabayapost.co.id, diakses tanggal 25 maret
5
pemanfaatan teknologi informasi yang tidak sebanding dengan rendahnya tingkat penyelesaian didalamnya. Hal ini dimungkinkan dapat memberikan angin segar kepada para pelaku yang diduga melakukan penyalahgunaan, karena belum adanya aturan secara khusus yang mengatur tentang kejahatan penyedotan pulsa. Sanksi yang dapat diterapkan bagi pelaku penyedotan pulsa harus sesuai dengan unsur-unsur dari hukum di Indonesia yakni Kitab UndangUndang Hukum Pidana (KUHP) yang berlaku sebagai hukum positif di Indonesia. Sanksi dengan menggunakan KUHP sebagai acuan hanya mengamanatkan bahwa sanksi hanya berupa kurungan saja, tanpa mengamanatkan pemulihan kerugian yang dialami korban, dan sanksi itu dianggap dapat membuat pelaku penyedotan pulsa jera.6 Keterbatasan mengenai barang bukti yang harus didapatkan menjadi kendala yang harus dihadapi oleh aparat penegak hukum. Cara yang dapat dilakukan sementara adalah korban dapat menggunakan layanan pasca bayar yang ada tagihan mendetil. Dengan demikian bila ada transaksi sedot pulsa akan segera terlihat dan pengguna jelas mempunyai bukti yang sah dan kuat secara hukum.7 Terhadap kinerja para aparat penegak hukum, belakangan ini masyarakat mulai meragukan akan penegakan hukum yang sesuai dengan 6
Edward Makarim, Dosen Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Kasus Penyedotan Pulsa Harus Gunakan UU Konsumen (http://www.tempo.co/read/news/2012/05/08/063402419/Kasus-SedotPulsa-Harus-Gunakan-UU-Konsumen) diakses tanggal 21 Mei 2012 7 Abimanyu Wachjoewidajat, Menyoal Revisi Aturan Penangkal Maling Pulsa (http://inet.detik.com), diakses tanggal 21 Mei 2012
6
hukum yang seharusnya diterapkan. Masyarakat lebih cenderung untuk memilih diam terhadap pemasalahan yang mereka hadapi. Sulitnya untuk mendapatkan kebenaran di mata hukum bagi masyarakat, khususnya bagi mereka yang menengah ke bawah dirasa sangat kurang. Kebanyakan dari mereka yang mengalami kasus penyedotan pulsa tanpa ada informasi yang lebih lanjut, lebih memilih untuk diam dan tidak melapor kepada pihak yang berwenang. Semakin kompleksnya permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat dan aparat penegak hukum dalam menanggulangi kejahatan modern, perlu diimbangi dengan pembenahan dan pembangunan sistem hukum pidana secara menyeluruh8. Dapat dipastikan bahwa peran serta dari aparat penegak hukum sangat dibutuhkan juga dalam menegakkan hukum di Indonesia. Perkembangan kejahatan teknologi, khususnya terhadap pelaku penyedotan pulsa tidak sebanding dengan produk hukum yang dapat mencegah dan menanggulangi kejahatan yang ada dalam cyber crime, dan juga sejauh mana cyber crime dapat berkembang, sehingga adanya penegakan hukum yang sesuai. Titik tolak dari latar belakang tersebut diatas, maka penulis tertarik untuk mengangkat judul “Penanggulangan Kejahatan Penyedotan Pulsa dengan Sarana Hukum Pidana“.
8
Ibid, hlm 23
7
B. Rumusan Masalah Berdasarkan Latar Belakang Masalah, dapat dirumuskan Masalah sebagai berikut: 1. Bagaimana keberadaan hukum pidana positif dalam penanggulangan kejahatan penyedotan pulsa? 2. Bagaimana penerapan hukum pidana terhadap kasus penyedotan pulsa yang terjadi di Indonesia?
C. Tujuan Penelitian Penulisan ini adalah untuk mencari kejelasan guna melengkapi pengetahuan teorotis dengan tujuan : 1. Untuk
mengetahui
keberadaan
hukum
pidana
positif
dalam
terhadap
kasus
penanggulangan kejahatan penyedotan pulsa. 2. Untuk
mengetahui
penerapan
hukum
pidana
penyedotan pulsa yang terjadi di Indonesia.
D. Manfaat Penelitian Adapun manfaat dari hasil penelitian adalah: 1. Penulisan ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada para pihak yang terkait dalam menangani pidana tentang cyber crime.
8
2. Penulisan ini diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi perkembangan ilmu hukum pidana khususnya mengenai penegakan hukum terhadap pelaku cyber crime. 3. Penulisan ini diharapakan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pembuat Undang–Undang mengenai cyber crime. 4. Sebagai tambahan referensi didalam hukum pidana, khususnya dalam penegakan hukum cybercrime.
E. Keaslian Penelitian Penulisan hukum yang akan penulis tulis belum pernah ditulis sebelumnya oleh peneliti lain. Namun ada beberapa skripsi yang senada sebagai berikut: 1. PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU CYBER CRIME DI INDONESIA Skripsi ini berasal dari Universitas Atma Jaya Yogyakarta Fakultas Hukum tahun 2007, yang ditulis oleh Ririn Novianti Sumanda. Rumusan masalah : bertitik tolak dari judul yang ditampilkan dengan memperhatikan perkembangan teknologi komputer serta melihat kenyataan yang ada sekarang, maka sebenarnya tidak sedikit permasalahan yang dapat diangkat kepermukaan sebagai sentral pembicaraan. Sadar akan kenyataan demikian maka ruang
9
lingkup permasalahan dibatasi hanya pada tiga masalah pokok saja, yaitu : a. Mengapa jaringan internet dapat menjadi tempat kejahatan ? b. Bagaimanakah penerapan sanksi pidana terhadap pelaku cybercrime yang terjadi di Indonesia? c. Langkah–langkah apa yang digunakan untuk mengamankan sistem informasi yang berbasis internet? Tujuan Penelitian : Penulisan ini adalah untuk mencari kejelasan guna melengkapi pengetahuan teoritis dengan tujuan : a. Untuk mengetahui apakah jaringan internet dapat menjadi tempat kejahatan ? b. Untuk mengetahui bagaimanakah aplikasi penerapan sanksi pidana terhadap pelaku cybercrime di Indonesia. c. Untuk mengetahui langkah–langkah apa yang dilakukan untuk mengamankan sistem informasi yang berbasis internet. d. Untuk menjaga nama baik bangsa Indonesia di dunia Internasional dan di dunia maya (cyberspace) Hasil Penelitian : a. Dalam kenyataan terlihat bahwa jalur internet dapat dijadikan tempat untuk melakukan kejahatan, karena jalur internet dapat digunakan untuk melakukan transaksi–transaksi yang tidak sah, tanpa seijin pemiliknya. Disamping itu masih ditemukannya aparat penegak hukum yang kurang menguasai teknologi komputer dan
10
masih terbatasnya fasilitas komputer forensik serta belum dibangunnya kerjasama internasional yang berkaitan dengan cybercrime mengingat kejahatan ini seringkali melibatkan wilayah beberapa Negara. b. Penerapan sanksi pidana bagi para pelaku cybercrime di Indonesia masih sulit diterapkan dengan sanksi hukum yang sesuai dikarenakan belum adanya Undang-Undang yang secara khusus mengatur (cyberlaw) untuk menjerat pelaku cybercrime dan barang bukti yang hingga sekarang masih terjadi perbedaan pendapat diantara sesame ahli hukum terutama yang menyangkut alat bukti elektronik. Kenyataan ini didasari oleh banyak pihak termasuk pelaku cybercrime, sehingga memotivasi mereka untuk mengulangi kejahatan yang sama berulang kali. 2. PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KEJAHATAN DALAM DUNIA MAYA. Skripsi ini berasal dari Universitas Atma Jaya Yogyakarta Fakultas Hukum tahun 2009, yang ditulis oleh Liem Dedi Saputra. Rumusan Masalah : a. Upaya apa saja yang dapat dilakukan untuk Penegakan Hukum khususnya yang terkait dengan proses pembuktian dalam tindak pidana Cybercrime?
11
b. Apa sajakah kendala yang dihadapi oleh Perangkat Hukum di Indonesia untuk menangani para pelaku Kejahatan Dunia Maya terkait dengan masalah pembuktian Cybercrime? Tujuan Penelitian : a. Untuk mengetahui upaya hukum positif Indonesia apakah sudah mampu untuk menjerat para pelaku kejahatan dunia maya (Cybercrime), karena sebenarnya kejahatan dunia maya telah memenuhi unsur–unsur obyektif dan subyektif dalam Hukum Positif Indonesia. b. Untuk mengetahui kendala apa saja yang dihadapi oleh pengadilan dalam menaggulangi Cybercime, serta kendala–kendala pengadilan dalam melakukan proses penyelidikan terkait dengan pengumpulan alat–alat bukti kejahatan dunia maya. Hasil Penelitian : Upaya Penegakan Hukum terhadap Cybercrime terkait pembuktian Asas legalitas dalam hukum pidana Indonesia memberikan garis kebijakan agar mewujudkan perlindungan hukum terhadap tindakan
sewenang–wenang
penguasa/penyelenggara
Negara
terhadap kepentinagn hukum bagi masyarakat dan hak asasi manusia. Maka system pembuktian berdasarkan KUHP secara formil tidak lagi dapat menjangkau dan sebagai landasan hukum pembuktian terhadap perkara dibidang cybercrime tidak saja dilakukan dengan alat canggih tetapi kejahatan ini benar–benar
12
sulit menentukan secara tepat dan sederhana siapa saja pelaku tindak pidananya. Hal tersebut dikarenakan sistem peradilan pidana di Indonesia menganut Negatief Wettelijk Bewijstheory dimana dasar pembuktian menurut keyakinan hakim yang timbul dari alat– alat bukti dalam Undang–Undang secara negatif. Oleh karena itu dibutuhkan optimalisasi Undang–Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Data Elektronik. Dimana dalam Undang– Undang tersebut sudah diatur juga mengenai alat bukti untuk kejahatan cybercrime . 3.PENEGAKAN
HUKUM
TERHADAP
KEJAHATAN
DI
DUNIA MAYA (STUDI KASUS DI POLDA DIY) Skripsi ini berasal dari Universitas Atma Jaya Yogyakarta Fakultas Hukum tahun 2010, yang ditulis oleh Sri Rejeki. Rumusan Masalah : a. Upaya–upaya apakah yang dilakukan oleh Polda DIY dalam melakukan penegakan hukum terhadap kejahatan dunia maya? b. Kendala–kendala apakah yang dihadapi oleh Polda DIY dalam melakukan penegakan hukum terhadap kejahatan di dunia maya? Tujuan Penelitian : Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui : a. Upaya–upaya yang dilakukan oleh Polda DIY dalam melakukan penegakan hukum terhadap kejahatan di dunia maya.
13
b. Kendala–kendala yang dihadapi oleh Polda DIY dalam melakukan penegakan hukum terhadap kejahatan di dunia maya. Hasil Penelitian : a. Penegakan hukum terhadap kejahatan di dunia maya yang dilakukan oleh Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta ( DIY) dilakukan melalui dua cara, yaitu secara preventif dan represif. Secara preventif penegakan hukum ini dilakukan melalui kerjasama
dengan
pihak–pihak
terkait
misalnya
dengan
pengusaha warung internet (warnet) dalam hal pengawasan dan/atau pencegahan terjadinya pelanggaran/kejahatan didunia maya, dengan pihak kantor pos ataupun peusahaan jasa pengiriman
barang/ekspedisi
melalui
pengawasan
dan
koordinasi terhadap barang–barang kiriman dari luar negeri yang mencurigakan, maupun dengan pihak lainnya. Sedangkan upaya penegakan hukum secara represif dilakukan dengan memproses segala tindak pidana di dunia maya sesuai aturan hukum yang berlaku. b. Kendala yang dihadapi oleh aparat kepolisian dalam penegakan hukum terhadap kejahatan didunia maya di wilayah DIY sangat berkaitan dengan sumberdaya manusia penegakan hukumnya (aparat yang menangani). Kualitas dan kuantitas aparat penegak hukum yang ada menjadi tidak sebanding dengan pesatnya perkembangan teknologi komunikasi dan informasi yang
14
berdampak pada peningkatan kualitas dan kuantitas kejahatan didunia maya. Selain itu, ketidakhadiran saksi dan/atau saksi korban juga menjadi kendala tersendiri dalam penegakan hukum terhadap kejahatan di dunia maya oleh Polda DIY. Hasil penelitian diatas menunjukan bahwa penulisan hukum dengan judul “Penerapan Hukum oleh Aparat Penegak Hukum Terhadap Pelaku Penyedotan Pulsa“ merupakan karya asli penulisan bukan merupakan duplikasi atau plagiat. Karya penulisan ini adalah karya penulis. Letak kekhususan dalam penulisan ini terletak pada penerapan hukum yang akan dilakukan terhadap pelaku cyber khususnya mengenai penyedotan pulsa, modus operandi yang dilakukan dan penanggulangan dari berbagai aspek terhadap pelaku cyber (penyedotan pulsa).
F. Batasan Konsep Dalam penelitian ini penulis membatasi beberapa hal yang akan diteliti. Hal yang akan diteliti yaitu mengenai: 1. Cyber crime Cyber crime dapat dibedakan menjadi 2 kategori, yakni cyber crime dalam pengertian sempit dan dalam pengertian luas. Cyber crime dalam pengertian adalah kejahatan terhadap sistem komputer, sedangkan cyber crime dalam pengertian luas
15
mencakup kejahatan terhadap sistem atau jaringan komputer dan kejahatan yang menggunakan sarana komputer9 2. Internet Singkatan dari “International Network” yaitu jaringan komputer dunia yang menghubungkan jaringan-jaringan komputer regional di seluruh dunia.10 3. Content provider Content provider sering disebut juga CP atau penyedia konten. Content provider yang dimaksud diantaranya adalah layanan SMS Cinta, SMS Kuis, SMS Artis, SMS untuk mendownload RBT (Ring Back Tone) 4. Operator Operator dalam hal ini berkaitan dengan operator pulsa, baik CDMA maupun GSM. Di Indonesia kurang lebih ada 8 operator seluler yakni Indosat, XL, Telkom, Three, Axis, Telkomsel, Mobile 8 dan AHA. 5. Pulsa Pulsa adalah satuan dalam perhitungan biaya telpon.11 Pembelian pulsa dapat dilakukan dengan menggunakan voucher maupun elektrik, dan tersedia dengan beragam
9
Widodo, 2009, sistem pemidanaan dalam cyber crime, Laksbang Mediatama, Yogyakarta, hlm 24 10 Al. Wisnubroto, Op. Cit., hlm xxiv 11 Departemen Pendidikan Nasional, 2001, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, hlm 906.
16
nominal yang dapat dibeli mulai dari harga Rp.5.000,00 sampai dengan Rp.100.000,00 sesuai dengan ketentuan dari masing-masing Operator. 6. Hukum pidana positif Hukum pidana positif adalah kumpulan asas dan kaidah hukum tertulis yang pada saat ini sedang berlaku dan mengikat secara umum atau khusus dan ditegakkan oleh atau melalui pemerintah atau pengadilan dalam negara Indonesia. Hukum positf dikenal dengan istilah ius constitutum sebagai lawan dari ius constituendum, yakni kesemuanya kaidah hukum yang kita cita-citakan supaya memberi akibat kepada peristiwa-peristiwa dalam sesuatu pergualan hidup yang tertentu.12
G. Metode Penelitian 1.
Jenis Penelitian Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penelitian normatif yang berupa penerapan hukum inabstacto pada perkara inkonkrito. Penelitian ini merupakan usaha untuk menemukan apakah hukum yang diterapkan sesuai untuk menyelesaikan perkara atau masalah tertentu, dimanakah bunyi peraturan ditemukan. Penelitian normatif ini menggunakan sumber data sekunder sebagai sumber data yang utama.
12
Kansil, 2007, Pengantar Hukum Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta,hlm 41
17
2.
Sumber Data Berdasarkan jenis penelitiannya yaitu penelitian hukum normatif maka sumber data penelitian ini ada dua macam yaitu : data primer dan data sekunder. a. Data primer yang berupa : 1) Hasil wawancara dari Penyidik Sat IT dan cyber crime, Direktorat Eksus Bareskrim Mabes Polri 2) Hasil wawancara dari Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI) b. Data sekunder berupa : 1) Bahan hukum primer berupa peraturan Perundang–undangan (hukum positif) antara lain : a) Kitab Undang–Undang Hukum Pidana (KUHP) b) Undang–Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. c) Undang-Undang
Nomor
8
Tahun
1999
tentang
Perlindungan Konsumen 2) Bahan hukum sekunder berupa pendapat hukum yang diperoleh dari buku–buku, media massa, media elektronik, dan literatur lainnya yang berkaitan dengan materi penelitian. 3) Bahan hukum tersier antara lain : a) Kamus Bahasa Hukum b) Kamus Besar Bahasa Indonesia
18
3.
Metode Pengumpulan Data Metode pengumpulan data yang dipergunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah metode pengumpulan data dengan membaca dan mencatat berbagai macam data yang terdapat di dalam buku,
peraturan
perundang-undangan,
literatur-literatur,
dan
wawancara dengan narasumber yang berkaitan dengan materi penelitian. 4.
Lokasi Penelitian Lokasi penelitian dilakukan di Markas Besar Republik Indonesia (Mabes Polri), dan Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI).
5.
Narasumber Narasumber adalah pihak yang berhubungan erat dengan permasalahan yang akan diteliti yaitu Iptu. Grawas Sugiharto, selaku penyidik Sat IT dan cyber crime, Direktorat Eksus Bareskrim Mabes Polri yang menangani kasus penyedotan pulsa, dan Dr.IR.M.Ridwan Effendi,MA.SC,
selaku
anggota
komite
Badan
Regulasi
Telekomunikasi Indonesia (BRTI). 6.
Metode Analisis Data Metode yang digunakan dalam mengelola dan menganalisis data yang diperoleh dalam penelitian adalah analisis kualitatif, yaitu analisis yang dilakukan dengan memahami data atau merangkai data yang telah dikumpulkan secara sistematis, sehingga diiperoleh suatu
19
gambaran mengenai masalah atau keadaan yang diteliti serta menggunakan metode berfikir deduktif. Pola pikir ini menarik kesimpulan dimulai dari pernyataan yang bersifat umum menuju pernyataan khusus dengan menggunakan penalaran.
H. Sistematika Penulisan Hukum Dalam sub bab ini penulis akan menjelaskan mengenai sistematika penulisan skripsi ini. Dalam Bab I, penulis akan membahas mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, batasan konsep, metode penelitian, dan sistematika penulisan hukum. Dalam Bab II akan dijelaskan mengenai, kejahatan penyedotan pulsa, penanggulangan kejahatan penyedotan pulsa dengan sarana hukum pidana, ketentuan dalam peraturan perundang-undangan hukum pidana positif yang bisa diterapkan terhadap kejahatan penyedotan pulsa, dan penerapan hukum terhadap kasus penyedotan pulsa yang terjadi di Indonesia. Bab III akan membahas mengenai kesimpulan dan saran yang diambil berdasarkan hasil penelitian.
