BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Pembiayaan pelayanan kesehatan merupakan masalah yang tidak pernah selesai, terutama pelayanan kesehatan di rumah sakit yang semakin kompleks permasalahannya dimana salah satu contoh biaya yang diserap untuk penyediaan obat merupakan komponen terbesar dari pengeluaran rumah sakit. Di banyak negara berkembang, belanja obat di RS dapat menyerap sekitar 40-50% biaya keseluruhan rumah sakit. Belanja perbekalan farmasi yang demikian besar tentunya harus dikelola dengan efektif dan efisien, hal ini diperlukan mengingat dana kebutuhan obat di RS tidak selalu sesuai kebutuhan (Depkes, 2008). Sementara itu, seringkali pemberian obat tidak dapat direalisasikan pada semua pasien (misalnya karena kegagalan pengobatan), dan bahkan lebih buruk, angka kematian yang cukup besar dan morbiditas terkait dengan penggunaan obatobatan yang tidak tepat, misalnya kesalahan resep, kesalahan administrasi, pasien tidak patuh pada pengobatan, pelaporan yang kurang sesuai, serta kurangnya kesadaran kesahatan pasien. Pelayanan farmasi adalah filosofi kualitas dan metode kerja bagi para profesional dalam proses pengobatan. Hal ini sangat diperlukan untuk membantu meningkatkan penggunaan obat-obatan yang baik dan aman, sehingga memaksimalkan hasil pengobatan pada pasien. Hal itu memberikan kontribusi yang
1
positif untuk optimalisasi hasil dan pencegahan bahaya penggunaan obat yang tidak tepat. Hal ini dicapai melalui promosi melek kesehatan-obat terkait, keterlibatan dan partisipasi pasien dalam pengobatan mereka, dan tanggung jawab dengan cara yang sesuai dalam proses pengobatan (Bezverhni, 2012). Rumah Sakit Umum (RSU) Dr. Saiful Anwar Malang merupakan rumah sakit umum milik Pemerintah Propinsi Jawa Timur, yang mempunyai tugas pokok fungsi melakukan pelayanan kesehatan. Berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 29 Tahun 2008 tentang Pedoman Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Propinsi Jawa Timur, RSU Dr. Saiful Anwar Malang akan berubah status menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Badan Layanan Umum Daerah adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Propinsi yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah dan dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktifitas. Dalam rangka persiapan menjadi BLUD maka RSU Dr. Saiful Anwar perlu merumuskan tarip-tarip pelayanan yang lebih realistis, salah satunya adalah tarip Tindakan Medik Operatif (TMO). Tarip TMO beserta tarip lainnya di RSU Dr. Saiful Anwar Malang diatur oleh Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 10 Tahun 2002 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Di Rumah Sakit Propinsi Jawa Timur. Komponen Tarip semua pelayanan kesehatan di RSU Dr. Saiful Anwar Malang
2
terdiri dari jasa sarana, jasa pelayanan, dan jasa pelayanan Anestesi, dimana biaya pemakaian perbekalan farmasi ada dikomponen jasa sarana. Di dalam Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur No. 10 Tahun 2002, tarip pelayanan kesehatan rumah sakit Kelas A dan rumah sakit Kelas B dibedakan, sedang RSU Dr. Saiful Anwar Malang saat ini masih menggunakan tarip pelayanan rumah sakit kelas B, sehingga perlu penyesuaian tarip. Didalam Perda tersebut pada Bab V Kebijaksanaan Tarip Retribusi pasal 11 ayat (1) dikatakan bahwa bahan dan alat kesehatan habis pakai, obat-obatan, dan bahan kimia yang dipergunakan langsung oleh pasien diluar komponen jasa sarana dasar yang disediakan rumah sakit propinsi, menjadi tanggungan pasien. Oleh karena itu, dari informasi di atas dapat disimpulkan bahwa pasien yang dilakukan tindakan medik operatif di RSU Dr. Saiful Anwar Malang akan dikenakan biaya sebesar tarip yang sesuai dalam Peraturan Daerah nomor 10 tahun 2002 dan apabila ada obat/alkes tambahan digunakan pada pasien diluar komponen jasa sarana obat dan alkes akan dikenakan biaya tambahan diluar tarip tersebut. Di RSU Dr. Saiful Anwar Malang tarip TMO dalam Perda nomor 10 tersebut diimplementasikan dengan membuat alokasi biaya perbekalan farmasi dalam komponen tarip jasa sarana pada masing-masing tindakan medik operatif. Apabila pasien menggunakan perbekalan farmasi melebihi biaya alokasi perbekalan farmasi dalam tarip, maka pasien dikenai biaya pemakaian perbekalan farmasi tambahan yang digunakan, akibatnya biaya pemakaian perbekalan farmasi tindakan medik operatif yang digunakan pada pasien menjadi tidak pasti.
3
Dengan adanya ketidakpastian biaya perbekalan farmasi tindakan medik operatif, maka akan menghadapi masalah bila bekerja sama dengan pihak lain sebagai perusahaan asuransi kesehatan atau penjamin lain di perusahaan asuransi kesehatan, tentunya dalam hal perhitungan tarip dibandingkan dengan tarip pihak lain. Di era asuransi saat ini di Indonesia mulai Januari 2014 dilaksanakan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dengan model pembayaran pelayanan kesehatan paket INA-CBGs yaitu biaya paket pasien mulai masuk rumah sakit sampai keluar rumah sakit berdasarkan kasus diagnosanya. Sedangkan biaya paket INA-CBGs yang ada sangat terbatas bila dibandingkan tarip yang berlaku saat ini, sehingga perlu pengendalian biaya. Oleh karena itu perlu dilakukan analisis biaya perbekalan farmasi pada tindakan medik operatif terhadap tarip Tindakan Medik Operatif dan Tarip INACBGs di RSU Dr. Saiful Anwar Malang dan mengidentifikasi factor-faktor yang berpengaruh pada biaya perbekalan farmasi Tindakan Medik Operatif untuk keperluan pengendalian biaya.
B. Perumusan Masalah 1. Berapa rata-rata biaya pemakaian perbekalan farmasi tindakan medik operatif pasien di RSU Dr. Saiful Anwar Malang? 2. Faktor apa saja yang mempengaruhi biaya pemakaian perbekalan farmasi tindakan medik operatif pasien di RSU Dr. Saiful Anwar Malang?
4
C. Manfaat Penelitian Manfaat teoristis hasil penelitian ini dapat dipakai sebagai dasar bahan pertimbangan dalam penentuan tarip TMO di Rumah Sakit Umum Dr. Saiful Anwar Malang yang sesuai rumah sakit kelas A dan akan menjadi BLUD, sedang bagi ilmu pengetahuan dapat diketahui jenis dan jumlah perbekalan farmasi yang diperlukan untuk masing-masing tindakan medik operatif, sehingga dari jenis perbekalan farmasi yang digunakan bisa dievaluasi lebih lanjut apabila ada Drug Related Problem (DRP).
D. Keaslian Penelitian Penelitian terhadap pengaruh pengendalian obat stock ruangan terhadap perhitungan pengeluaran dan pendapatan obat stock ruangan bedah (Sibarani,1996) dan penelitian terhadap standar pemakaian alat kesehatan di Instalasi Bedah Tarakan Jakarta (Gusmelly, 1998), serta penelitian terhadap Analisis Biaya pemakaian alat kesehatan habis pakai di Instalasi Bedah RSUD Purbalingga (Syamas, 2000) sudah pernah dilakukan, sedangkan penelitian tentang Analisis Biaya Perbekalan Farmasi Tindakan Medik Operatif di RSU Dr. Saiful Anwar Malang Jawa Timur belum pernah dilakukan. Persamaan penelitian ini dengan sebelumnya adalah topik penelitian ini, dan perbedaan dengan penelitian sebelumnya adalah subyek penelitian yaitu RSU dr. Saiful Anwar Malang.
5
E. Tujuan Penelitian 1.
Tujuan Umum. Tujuan umum dari penelitian ini adalah untuk mengetahui besar rata-rata biaya perbekalan farmasi pada saat pasien dilakukan Tindakan Medik Operatif di Rumah Sakit Umum dr. Saiful Anwar Malang.
2.
Tujuan Khusus. a. Mengetahui biaya pemakaian perbekalan farmasi tindakan medik operatif tertentu (5 besar tindakan medik operatif mayor dan 5 besar tindakan medik operatif minor) di RSU dr. Saiful Anwar Malang. b. Mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi biaya perbekalan farmasi pada 5 besar tindakan medik operatif mayor dan 5 besar tindakan medik operatif minor yang dilakukan di RSU dr. Saiful Anwar Malang .
6
