1
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah Kesehatan lingkungan merupakan bagian dari pada kesehatan masyarakat pada umumnya, mempunyai tujuan membina dan meningkatkan derajat kesehatan dari kehidupan sehari-hari, baik fisik, mental, maupun sosial dengan cara pencegahan terhadap penyakit dan gangguan kesehatan. Masalah kesehatan lingkungan terutama di kota-kota besar pada zaman pembangunan ini menjadi masalah yang sangat rumit dan memerlukan pemecahan secara terorganisir. Dari sekian banyak kebijaksanaan pembangunan, salah satunya
adalah
pembangunan di bidang kesehatan. Masyarakat berhak untuk memperoleh derajat kesehatan yang sama dan berkewajiban ikut serta dalam usaha kesehatan yang diselenggarakan oleh pemerintah. Untuk memperoleh itu semua maka diperlukan berbagai usaha pemenuhan kebutuhan-kebutuhan pokok masyarakat Indonesia, yang pada hakekatnya terpenuhi sandang, pangan, papan, kesehatan dan pendidikan. Derajat masyarakat miskin yang masih rendah diakibatkan karena sulitnya akses terhadap pelayanan kesehatan. Kesulitan akses ini diakibatkan oleh berbagai faktor seperti ketidakadanya kemampuan secara ekonomi dikarenakan biaya kesehatan yang memang mahal. Untuk menjamin akses penduduk miskin terhadap pelayanan kesehatan, sejak tahun 1998 Pemerintah melaksanakan berbagai upaya pemeliharaan kesehatan penduduk miskin. Dimulai dengan pengembangan Program Jaring
1
2
Pengaman Sosial (JPS-BK) tahun 1998-2001, Program Dampak Pengurangan Subsidi Energi (PDPSE) tahun 2001 dan Program Kompensasi Bahan Bakar Minyak (PKPS-BBM) Tahun 2002-2004. Program-program tersebut diatas berbasis pada „provider‟ kesehatan (supply oriented), dimana dana disalurkan langsung ke Puskesmas dan Rumah Sakit. Provider kesehatan (Puskesmas dan Rumah Sakit) berfungsi ganda yaitu sebagai pemberi pelayanan kesehatan (PPK) dan juga mengelola pembiayaan atas pelayanan kesehatan yang diberikan. Kondisi seperti ini menimbulkan beberapa permasalahan antara lain terjadinya defisit di beberapa Rumah Sakit dan sebaliknya dana yang berlebih di Puskesmas, juga menimbulkan fungsi ganda pada PPK yang harus berperan sebagai ‘Payer’ sekaligus ‘Provider’. Berdasarkan pengalaman-pengalaman pelayanan kesehatan di masa lalu dan upaya untuk mewujudkan sistem pembiayaan yang efektif dan efisien masih perlu diterapkan mekanisme jaminan kesehatan yang berbasis asuransi sosial. Penyelenggaraan program ini melibatkan beberapa pihak yaitu Pemerintah Pusat (Departemen Kesehatan), Pemerintah Daerah, Pengelola Jaminan Kesehatan (PT.Askes (Persero), dan Pemberi Pelayanan Kesehatan (PPK) yaitu Puskesmas dan Rumah Sakit dimana masing-masing pihak memiliki peran dan fungsi yang berbeda dengan tujuan yang sama yaitu mewujudkan pelayanan kesehatan dengan biaya dan mutu yang terkendali. Berlandaskan pada upaya pengembangan sistem jaminan tersebut pada tahun 2006, penyelenggaraan pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin yang meliputi pelayanan kesehatan dasar di Puskesmas dan jaringannya serta pelayanan
3
kesehatan rujukan di Rumah Sakit dikelola sepenuhnya melalui mekanisme asuransi sosial oleh PT Askes (Persero). Dengan pertimbangan pengendalian biaya pelayanan kesehatan, peningkatan mutu, transparansi dan akuntabiltas, serta mengingat keterbatasan pendanaan, dilakukan perubahan pengelolaan program Askeskin pada tahun 2008, dengan memisahkan fungsi pengelolaan dengan fungsi pembayaraan dengan didukung penempatan tenaga verifikator di setiap Rumah Sakit. Selain itu mulai di berlakukannya Tarif Paket Pelayanan Kesehatan bagi Masyarakat Miskin di Rumah Sakit dengan nama program berubah menjadi Jaminan Kesehatan Masyarakat (JAMKESMAS) (Biro Hukum & Organisasi Departemen Kesehatan R.I,2009) Kesehatan sebagai salah satu unsur kesejahteraan umum harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 melalui pembangunan nasional yang berkesinambungan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Pembangunan kesehatan diarahkan untuk mempertinggi derajat kesehatan, yang besar artinya bagi pengembangan dan pembinaan sumber daya manusia Indonesia dan sebagai modal bagi pelaksanaan pembangunan nasional. Sesuai dengan Pancasila khususnya sila ke V yang berbunyi “ Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia ” maka seluruh masyarakat Indonesia berhak mendapatkan hak sosial sebagai warga negara dari pemerintah tak terkecuali dalam hal pelayanan kesehatan khususnya bagi masyarakat miskin dan tidak mampu mendapat bantuan dari pemerintah yang di wujudkan dalam program Jaminan Kesehatan Masyarakat (JAMKESMAS).
4
Pendidikan Kewarganegaraan adalah pendidikan yang mengingatkan akan pentingnya nilai-nilai hak dan kewajiban suatu warga negara agar setiap hal yang dikerjakan sesuai dengan tujuan dan cita-cita bangsa serta tidak melenceng dari apa yang diharapkan. Menurut Gracellia (2012), tujuan utama Pendidikan Kewarganegaraan yaitu Untuk menumbuhkan wawasan dan kesadaran bernegara, sikap serta perilaku yang cinta tanah air dan bersendikan kebudayaan bangsa, wawasan nusantara, serta ketahanan nasional dalam diri para calon-calon penerus bangsa yang sedang mengkaji sarta akan menguasai imu pengetahuaan dan teknologi serta seni. Selain itu juga bertujuan untuk meningkatkan kualitas manusia Indonesia yang berbudi luhur, berkepribadian, mandiri, maju, tangguh, profesional, bertanggung jawab, dan produktif serta sehat jasmani dan rohani. Sesuai dengan teori di atas maka pembelajaran PKn merupakan pembelajaran yang penting dalam menjaga kelangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu, sesuai dengan tujuan uatama Pendidikan Kewarganegaraan di atas khususnya dalam hal meningkatkan kesehatan jasmani dan rohani masyarakat maka di dapat suatu kesimpulan bahwa pembangunan dibidang kesehatan tidak kalah pentingnya jika dibandingkan dengan bidang pembangunan lainnya, bahkan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari pembangunan nasional secara keseluruhan. Pembangunan kesehatan lingkungan merupakan salah satu bagian dari pembangunan kesehatan masyarakat. Berdasarkan hal-hal tersebut penulis mencoba untuk meninjau lebih jauh melalui penulisan skripsi dengan judul “ Pelaksanaan Bantuan Kesehatan Melalui Kartu Jamkesmas Bagi Masyarakat Miskin Di Kecamatan Purwantoro Kabupaten Wonogiri”
5
B. Perumusan Masalah Permasalahan merupakan bagian penting dalam sebuah penelitian. Permasalahan harus diketahui terlebih dahulu sebelum peneliti melakukan penelitian.
Permasalahan
yang sangat
luas
akan
mempersulit
peneliti.
Permasalahan terkait dengan judul penelitian sangat luas sehingga perlu dibatasi agar peneliti lebih fokus pada permasalahan. Dengan demikian permasalahan yang diteliti akan menjadi lebih jelas dan tidak terjadi kesalahpahaman. Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut: 1. Bagaimanakah pelaksanaan bantuan kesehatan melalui kartu Jamkesmas bagi masyarakat miskin di Kelurahan Tegalrejo, Kecamatan Purwantoro Kabupaten Wonogiri tahun 2013 berjalan? 2. Faktor-faktor apakah yang mendukung dan menghambat pelaksanaan bantuan kesehatan melalui kartu Jamkesmas bagi masyarakat miskin di Kelurahan Tegalrejo, Kecamatan Purwantoro, Kabupaten Wonogiri tahun 2013 ? 3. Bagaimanakah upaya untuk mengatasi hambatan dalam pelaksanaan bantuan kesehatan melalui kartu Jamkesmas bagi masyarakat miskin di Kelurahan Tegalrejo, Kecamatan Purwantoro, Kabupaten Wonogiri tahun 2013 ?
C. Tujuan Penelitian Tujuan penelitian mempunyai fungsi sebagai acuan pokok terhadap masalah yang akan diteliti. Suatu masalah yang akan diteliti dapat dirumuskan secara jelas
6
dan terarah apabila adanya tujuan penelitian. Adapun tujuan penelitian ini sebagai berikut: 1. Untuk Mendeskripsikan pelaksanaan bantuan kesehatan melalui kartu Jamkesmas bagi masyarakat miskin di Kelurahan Tegalrejo, Kecamatan Purwantoro, Kabupaten Wonogiri tahun 2013. 2. Untuk Menggambarkan faktor-faktor yang mendukung dan menghambat pelaksanaan bantuan kesehatan melalui kartu Jamkesmas bagi masyarakat miskin di Kelurahan Tegalrejo, Kecamatan Purwantoro, Kabupaten Wonogiri tahun 2013. 3. Untuk Mendeskripsikan solusi untuk mengatasi hambatan pelaksanaan bantuan kesehatan melalui kartu Jamkesmas bagi masyarakat miskin di Kelurahan Tegalrejo, Kecamatan Purwantoro, Kabupaten Wonogiri tahun 2013.
D. Manfaat atau Kegunaan Penelitian 1. Manfaat atau Kegunaan Teoritis a. Mendapatkan teori baru pelaksanaan bantuan kesehatan melalui kartu Jamkesmas bagi masyarakat miskin di Kelurahan Tegalrejo, Kecamatan Purwantoro, Kabupaten Wonogiri. b. Sebagai dasar bagi kegiatan penelitian berikutnya yang sejenis. 2. Manfaat atau Kegunaan Praktis a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan bantuan dalam rangka terwujudnya masyarakat yang sehat Jasmani dan Rohani.
7
b. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi masukkan yang cukup bermanfaat didalam rangka memecahkan masalah kesehatan yang sedang kita hadapi.
E. Daftar Istilah Daftar istilah adalah suatu penjelasan istilah-istilah yang terdapat dalam kata kunci yang ada pada judul penelitian, adapun istilah-istilah yang terdapat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 1. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, implementasi adalah pelaksanaan, penerapan (Tim Penyusun 2005:427). 2. Bantuan kesehatan adalah suatu program yang dibuat oleh pemerintah untuk mengatasi berbagai masalah kesehatan khususnya masyarakat miskin yang kurang mampu dari segi biaya atau ekonomi, dimaksudkan agar masyarakat miskin mempunyai derajat kesehatan yang sama. Bantuan kesehatan dimaksudkan untuk meningkatkan mutu dan kualitas kesehatan masyarakat miskin, agar ke depan permasalahan kesehatan di Indonesia segera teratasi dan mengurangi angka kematian penduduk miskin (Rahayu, 2012:31). 3. Peraturan
Menteri
Kesehatan
Republik
Indonesia
Nomor
HK.02.02/Menkes/095/I/2010 tentang Penyelengaraan Jaminan Kesehatan menjelaskan bahwa jaminan kesehatan adalah salah satu bentuk perlindungan sosial di bidang kesehatan untuk menjamin agar memenuhi kebutuhan dasar kesehatan
yang
layak,
bersifat
pelayanan
kesehatan
menyeluruh
(komprehensif) mencakup pelayanan promotif, preventif serta kuratif dan
8
rehabilitatif yang diberikan secara berjenjang dan dengan mutu yang terjamin serta pembiayaan secara pra upaya, diselengarakan dalam mekanisme asuransi sosial. 4. Jamkesmas adalah program bantuan sosial untuk pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin dan tidak mampu yang diselenggarakan secara nasional agar terjadi subsidi silang dalam rangka mewujudkan pelayanan kesehatan yang menyeluruh bagi masyarakat miskin (Rahayu, 2012:31)
