1
BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah Pembangunan nasional Indonesia merupakan pembangunan yang bertujuan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata baik secara material maupun spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka salah satu
cara
yang dapat
ditempuh
adalah
dengan
melaksanakan
pembangunan di berbagai bidang kehidupan. Salah satu sektor yang mempunyai peranan penting dalam pelaksanaan pembangunan nasional adalah sektor ketenagalistrikan. Ketenagalistrikan adalah segala sesuatu yang menyangkut persediaan dan pemanfaatan tenaga listrik serta usaha penunjang tenaga listrik. Pembangunan
sektor
ketenagalistrikan
bertujuan
untuk
memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa guna mewujudkan tujuan pembangunan nasional. Kini listrik merupakan sarana vital yang dibutuhkan oleh masyarakat, sebab sebagian besar aktivitas kehidupan yang dilakukan berhubungan dengan listrik. Kebutuhan akan listrik tidak hanya dalam kegiatan rumah tangga, melainkan meluas hingga kegiatan industri dan perekonomian. Sehingga dapat dikatakan bahwa listrik kini menjadi sumber energi utama dalam setiap kegiatan masyarakat.
2
Berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (selanjutnya disebut UU Ketenagalistrikan), yang dimaksud dengan tenaga listrik adalah suatu bentuk energi sekunder yang dibangkitkan, ditransmisikan, dan didistribusikan untuk segala macam keperluan, tetapi tidak meliputi listrik yang dipakai untuk komunikasi, elektronika, atau isyarat. Tenaga listrik mempunyai peran yang sangat penting dan strategis dalam mewujudkan tujuan pembangunan nasional maka usaha penyediaan tenaga listrik dikuasai oleh negara dan penyediaannya perlu terus ditingkatkan sejalan dengan perkembangan pembangunan agar tersedia tenaga listrik dalam jumlah yang cukup, merata, dan bermutu. Tenaga listrik mempunyai arti penting bagi negara dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat sehingga penyediaan tenaga listrik harus mendapat perhatian dari semua pihak yang berkompeten. Pihak-pihak tersebut adalah pemerintah, badan usaha yang melaksanakan penyediaan tenaga listrik dan konsumen. Berdasarkan Pasal 3 dan Pasal 4 UU Ketenagalistrikan, pemerintah sebagai penyelenggara usaha penyediaan tenaga listrik memberikan kewenangannya kepada badan usaha milik negara (BUMN) untuk melaksanakan penyediaan tenaga listrik. Pemerintah mempunyai kewenangan dalam menetapkan kebijakan, pengaturan, pengawasan, dan melaksanakan usaha penyediaan tenaga listrik. BUMN yang melaksanakan usaha penyediaan tenaga listrik di Indonesia adalah perusahaan listrik negara atau PT. PLN (Persero). PT.
3
PLN (Persero) adalah BUMN dengan badan hukum berbentuk persero yang bergerak dalam bidang usaha penyediaan tenaga listrik baik untuk industri maupun rumah tangga. Maksud dan tujuan PT. PLN (Persero) adalah untuk menyelenggarakan usaha penyediaan tenaga listrik bagi kepentingan umum dalam jumlah dan mutu yang memadai, serta memupuk keuntungan dan melaksanakan penugasan pemerintah di bidang ketenagalistrikan dalam rangka menunjang pembangunan dengan menerapkan prinsip-prinsip Perseroan Terbatas. Dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b dan Pasal 12 UU BUMN ditegaskan bahwa PT. PLN (Persero) sebagai BUMN yang berbentuk persero bertujuan untuk mengejar keuntungan. Hal ini sesuai dengan hakikat perseroan menurut UndangUndang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut UU Perseroan Terbatas) juga untuk mengejar keuntungan (profit oriented). Mengingat persero pada dasarnya merupakan perseroan terbatas, semua ketentuan Undang-Undang Perseroan Terbatas, termasuk pula segala peraturan Pelangggan yang tanpa berpikir panjang dan langsung menandatangani perjanjian tersebut tentunya tidak mengetahui mengenai hal tersebut. Hal seperti inilah yang sering menimbulkan adanya perselisihan di kemudian hari antara PT. pelangggan yang telah terikat perjanjian baku dengan PT. PLN (Persero).Salah satu perselisihan yang terjadi antara pelangggan dengan PT. PLN (Persero) dalam jual beli tenaga listrik adalah berkaitan dengan pelanggaran pemakaian tenaga listrik yang
4
dilakukan oleh pelangggan. Apabila terjadi kelainan atau pelanggaran dalam pemakaian tenaga listrik yaitu adanya ketidaksesuaian dalam penggunaan daya sehingga menyebabkan pembayaran listrik tidak menentu setiap bulannya, maka PT. PLN (Persero) akan mengirimkan petugasnya untuk melakukan pemeriksaan di tempat pelanggan. Kelainan dalam pemakaian tenaga listrik dapat dikarenakan adanya kesengajaan dari pihak Pelanggan atau adanya gangguan pada meter PLN yang berada di tempat pelanggan Adanya gangguan pada meter PLN mengakibatkan kekurangan pada beban tagihan listrik yang digunakan sehingga pembayaran listrik yang dilakukan pelanggan tidak sesuai dengan tenaga listrik yang digunakan. Kekurangan beban tagihan listrik ini akhirnya dibebankan kepada pelanggan dengan cara membayar tagihan susulan sesuai dengan perjanjian. Dalam perjanjian, besarnya tagihan susulan ditetapkan sesuai dengan besarnya kekurangan tagihan maksimum 6 bulan pemakaian. Namun di sisi lain, PT. PLN (Persero) justru menagih tagihan susulan kepada pelanggan tidak sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian, melainkan mengacu pada kebijakan dalam keputusan direksi PT. PLN (Persero) yang baru ada setelah perjanjian tersebut diadakan. Dalam kebijakan tersebut, tagihan susulan ditagih sepenuhnya sesuai dengan kekurangan tagihan yang tercatat oleh PT. PLN (Persero). Pengenaan tagihan susulan dalam kebijakan tersebut lebih memberatkan dan merugikan pelanggan, apalagi jika pelanggan tersebut menggunakan energi
5
listrik dengan jumlah yang besar dan kelainan tersebut telah berlangsung lebih dari 6 bulan. Dengan demikian diperlukan cara penyelesaian yang tepat untuk menyelesaikan perselisihan yang terjadi antara pelangggan dengan PT. PLN (Persero). Di samping itu, perlu juga untuk dibahas lebih dalam mengenai kedudukan pelanggan dan PT. PLN (Persero) dalam perjanjian jual beli tenaga listrik. Mengingat arti penting dan jangkauan
ketenagaaan
listrik
sebagaimana dimaksud diatas, menurut Undang-Undang Nomor 30 tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan, menyatakan bahwa penyediaan tenaga listrik dikuasai oleh negara yang pelaksanaannya dilakukan oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) melalui pemberian kuasa usaha, dalam hal ini PT. Perusahaan Listrik Negara (PT. PLN) Persero. Hubungan antara PT. PLN (Persero) dengan pelanggan adalah hubungan hukum yang terjadi karena perjanjian yang dibuat kedua belah pihak. Untuk
memenuhi
berbagai
kebutuhan
manusia
didalam
kehidupan bermasyarakat, individu satu senantiasa berhubungan dengan individu yang lain, demikian pula sebaliknya secara timbal balik. Hubungan antara dua individu yang timbal balik tersebut dalam hukum Indonesia dikenal dengan istilah perikatan. Perikatan adalah suatu hubungan hukum antara dua individu atau dua pihak, dimana pihak yang
6
satu menuntut suatu hal atau prestasi dari pihak lain serta pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan tersebut.1 Di dalam Pasal 1313 KUHPerdata dikatakan bahwa, suatu perjanjian merupakan suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Pengertian perjanjian dalam pasal ini hanya menyebutkan perbuatan (handeling), sehingga maknanya terlalu luas dan kabur. Mengingat Pasal 1313 KUHPerdata tersebut kurang jelas, maka ditafsirkan yang tidak jauh menyimpang dari pasal tersebut, yaitu ditambahkan kata “hukum” sehingga menjadi perbuatan hukum. Menurut definisi yang klasik atau konvensional, perjanjian adalah suatu perbuatan hukum yang sifatnya bersisi dua. Suatu perjanjian itu terjadi karena pihak yang satu menyampaikan penawaran (aanbod) kepada pihak yang lain, sedangkan pihak yang lain menerima (aanvaarding) kepada pihak satunya. Jadi pada hakekatnya yang terjadi merupakan persesuaian pernyataan kehendak, sebab kehendak tidak akan sampai ke pihak lain kalau tidak dinyatakan atau disampaikan. Dengan demikian ada dua perbuatan yang masing-masing bersifat satu sisi, yaitu penawaran di satu pihak dan penerimaan di pihak lain. Oleh karena ada dua perbuatan yang masing-masing bersifat satu sisi yang dilakukan oleh dua orang, maka perjanjian merupakan hubungan hukum bukan merupakan perbuatan hukum yang dilakukan oleh dua orang.
1
R. Subekti, 2002, Hukum Perjanjian, Intermasa, Jakarta, hlm.1.
7
Orang bebas untuk membuat suatu perjanjian jenis apapun dan bentuk isinya (kebebasan berkontrak). Berdasarkan asas kebebasan berkontrak itulah bukan menjadi penghalang untuk membuat perjanjian yang mengandung syarat yang isinya membatasi atau menghapuskan tanggung jawab salah satu pihak. Syarat yang berisi pengecualian salah satu pihak terhadap akibat peristiwa yang menurut peraturan hukum yang berlaku harus ditanggung resikonya
2
Syarat-syarat itu dituangkan dalam
3 (tiga) macam bentuk yuridis: 1.
Tanggung jawab untuk akibat hukum dikurangi atau dihapuskan karena tidak atau kurang baik memenuhi kewajiban (gantinya dalam hal wanprestasi).
2. Kewajiban-kewajiban dibatasi atau dihapuskan (perluasan keadaan darurat). 3. Salah satu pihak dibebani kewajiban untuk memikul tanggung jawab pihak lain, yang mungkin ada untuk kerugian yang diderita oleh pihak ketiga.3 Pada hakekatnya tujuan pembatasan atau pembebasan tanggung jawab ini bukanlah memojokkan atau merugikan salah satu pihak, tetapi justru sebagai bentuk pembagian resiko yang layak. Kontrak baku adalah kontrak yang isinya ditentukan secara apriori oleh salah satu pihak,
2
Sudikno Mertokusumo, 1989, Makalah Peraturan Hukum Perikatan II, Ujung Pandang, hlm.13. 3 Sudikno, Ibid, hlm.14.
8
dimana satu pihak mempunyai kedudukan yang (ekonomis, psikologis) lebih kuat daripada pihak yang lain, sehingga mau tidak mau terikat.4 Perjanjian jual beli diatur dalam pasal 1457- 1540 Kitab UndangUndang Hukum Perdata. Menurut pasal 1457 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, jual beli adalah suatu persetujuan yang mengikat pihak penjual berjanji menyerahkan sesuatu barang / benda, dan pihak lain yang bertindak sebagai pembeli mengikat diri berjanji untuk membayar harga.5 Mengenai perjanjian jual beli tenaga listrik ini, termasuk ke dalam kelompok
perjanjian
bernama,
artinya
undang-undang
telah
memberikan nama tersendiri dan memberikan pengaturan secara khusus terhadap perjanjian ini. Pengaturan perjanjian bernama dapat diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata maupun Kitab Undang -undang Hukum Dagang. Menurut Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan, pengertian tenaga listrik adalah suatu bentuk energi sekunder yang dibangkitkan, ditransmisikan, dan didistribusikan untuk segala macam keperluan, tetapi tidak meliputi listrik yang dipakai untuk komunikasi, elektronika atau isyarat. Listrik dapat di golongkan benda tak berwujud, karena menurut KUH Perdata Buku ke II tentang Benda, pengertian benda tak berwujud adalah kebendaan yang berupa hak-hak atau tagihan-tagihan.
4 5
181.
Sudikno, Ibid, hlm.15. M. Yahya Harahap, 1986,
Segi-segi Hukum Perjanjian, Alumni, Bandung, hlm.
9
Menyangkut tentang “personalia” dalam perjanjian jual beli tenaga listrik ini adalah PT. PLN (Persero) disatu pihak dengan pelanggan di pihak lain. Pengertian Personalia disni adalah tentang siapa-saiapa yang tersangkut dalam perjanjian. 6 PT. PLN adalah salah satu badan usaha milik negara yang bergerak di dalam penyediaan tenaga listrik untuk masyarakat
yang
dikuasai
oleh
negara.
Sedangkan
pengertian
konsumen/pelanggan menurut Pasal 1 ayat (7) UU Ketenaga listrikan, adalah setiap orang atau badan yang membeli tenaga listrik dari pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik. Pada asasnya suatu perjanjian hanya melahirkan hubungan hukum antara mereka yang mengadakan perjanjian. Asas tersebut terdapat dalam Pasal 1315 KUHPerdata jo. Pasal Pasal 1340 KUHPerdata. Pasal 1315 KUHPerdata menyatakan bahwa pada umumnya tiada seorangpun yang dapat mengikatkan diri atas nama diri sendiri atau meminta ditetapkannya suatu janji untuk diri sendiri. Perkataan “mengikatkan diri” (zich verbinden) dalam pasal tersebut lebih ditujukan pada memikul kewajiban-kewajiban atau kesanggupan untuk melakukan sesuatu, sedangkan “meminta ditetapkannya suatu janji” (bedingen) ditujukan pada memperoleh hak-hak atas sesuatu atau dapat menuntut sesuatu. Pada umumnya perikatan yang dilakukan dalam suatu perjanjian, hanya mengikat orang-orang yang mengadakan perjanjian itu sendiri dan tidak mengikat orang lain. Mengingat disini bahwa perjanjian
6
Subekti, 1987, Hukum Perjanjian, PT.Intermasa, Jakarta, hlm. 29.
10
hanya meletakkan hak-hak dan kewajibannya antara pihak yang membuatnya. Terhadap asas yang tercantum dalam Pasal 1317 jo. Pasal 1340 KUHPerdata, terdapat pengecualian yang diatur dalam Pasal 1317 dan Pasal 1318 KUHPerdata. Pasal 1317 KUHPerdata menyatakan bahwa dalam melakukan perjanjian dapat ditetapkan janji guna kepentingan pihak ketiga, asal dalam perjanjian itu diperuntukkan untuk dirinya sendiri. Sedangkan di dalam Pasal 1318 menyatakan bahwa perjanjian itu dianggap untuk kepentingan ahli warisnya atau mereka yang memperoleh hak daripadanya. Disamping itu di dalam Pasal 1340 ayat (2) menyatakan bahwa perjanjian tidak dapat menyebabkan kerugian bagi pihak ketiga. Pasal ini menimbulkan salah tafsir karena seakan-akan dengan mengadakan perjanjian, maka pihak ketiga tidak dapat dirugikan. Sedangkan di dalam Pasal 1341 KUHPerdata membuktikan bahwa pembentuk undang-undang menyadari hal sebaliknya.
Segi pasif suatu perjanjian tidak beralih
kepada pihak ketiga hanyalah suatu asas. Perkembangan terhadap hal ini dapat dilihat dari yurisprudensi yang menunjukkan arah melemahnya asas ini. Dalam keadaan tertentu kewajiban pribadi dan yang mempunyai hak terdahulu berlaku terhadap pengganti atau yang memperoleh hak daripadanya. Hal inilah yang disebut “derdenwerking” atau berlakunya perjanjian terhadap pihak ketiga.7
7
Sudikno Mertokusumo, Loc.Cit, hlm. 13.
11
Berdasarkan data dari hasil pemeriksaan yang dilakukan secara berkala oleh petugas Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik atau disingkat dengan P2TL PT. PLN (Persero) Area Padang menunjukkan bahwa pada umumnya masyarakat Kota Padang melakukan pengalihan bangunan/ persil tanpa dilakukan mutasi dari pemilik lama ke pemilik baru. Akibat hal tersebut menimbulkan masalah dalam hubungan antara PT. PLN (Perseo) dengan pemilik baru yang merupakan latar belakang penulis untuk menyusun tesis dengan judul “Pelaksanaan Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik Antara PT. PLN (Persero) Dengan Pelanggan Dalam Hal Terjadi Perubahan Pemilik Bangunan Studi Kasus PT. PLN (Persero) Area Padang.” B. Rumusan Masalah Rumusan masalah yang akan diangkat oleh penulis adalah: A. Bagaimanakah substansi perjanjian jual beli tenaga listrik antara PT. PLN (Persero) dengan pelanggan? B. Bagaimanakah ketentuan dalam hal terjadi perubahan pemilik bangunan yang terpasang arus listrik? C. Apakah upaya pelanggan dan PT. PLN (Persero) dalam hal terjadi sengketa akibat perubahan pemilik bangunan yang terpasang arus listrik? C. Tujuan Penelitian Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka tujuan yang akan di capai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
12
1.
Untuk mengetahui dan mengamati bagaimana substansi perjanjian jual beli tenaga listrik antara PT. PLN (Persero) dengan pelanggan.
2.
Untuk mengetahui dan mengamati bagaimana ketentuan dalam hal terjadi perubahan pemilik bangunan yang terpasang arus listrik.
3.
Untuk mengetahui dan mengamati upaya pelanggan dan PT. PLN (Persero) dalam hal terjadi sengketa akibat perubahan pemilik bangunan yang terpasang arus listrik.
D. Manfaat Penelitian Adapun manfaat penelitian yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 1.
Secara teoritis Secara teoritis, manfaat penelitian ini untuk menambah pengetahuan dan melengkapi bacaan dalam bidang hukum perjanjian khususnya jual beli dalam rangka memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi para pihak yang mengadakan perjanjian maupun pihak lain yang terkait..
2. Secara Praktis Secara praktisnya, manfaat penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam bidang hukum perjanjian khususnya jual beli dalam rangka memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi para pihak yang mengadakan perjanjian maupun pihak lain yang terkait.
13
E. Keaslian Penelitian Sepanjang pengetahuan peneliti, materi pokok penelitian belum pernah diteliti dan belum ada yang membahasnya, tetapi ada beberapa penelitian yang berkaitan dengan perjanjian jual beli, yaitu: 1.
Tesis yang ditulis Masfar Munaf tahun 2012, judul penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian jual beli motor secara kredit dengan jaminan fidusia pada PT. Astra Credit Companies Padang, rumusan masalahnya mengenai bagaimana hubungan antara perjanjian jual beli kendaraan bermotor dengan jaminan fidusia pada beberapa perusahaan pembiayaan di Kota Padang, dan bagaimana pelaksanaan pembiayaan dengan pembebanan jaminan fidusia terhadap jual beli kendaraan bermotor pada beberapa perusahaan pembiayaan di Kota Padang serta bagaimana perlindungan hukum terhadap para pihak jika terjadi perselisihan dan cara penyelesaian yang dapat dilakukan, NIM 1020115005, program studi magister kenotariatan.
2.
Tesis yang ditulis Imint Linanjaya tahun 2014, judul penyelesaian sengketa
kerjasama
perjanjian
pengikatan
jual
beli
pada
pembangunan perumahan kuantan regency di Pekanbaru. Rumusan masalahnya mengenai
proses kerjasama yang terjadi antara
pengembang dengan pemilik tanah pada pembangunan perumahan kuantan regency di pekanbaru, penyebab timbulnya sengketa dan penyelesaian sengketa kerjasama pembangunan perumahan kuantan
14
regency di Pekanbaru, NIM 1220123041, program studi magister kenotariatan. 3.
Tesis yang ditulis Oki Susanty, judul tentang pelaksanaan perjanjian jual beli penyerapan karbondioksida antara CO2 Operate BV dengan kelompok pengelola lahan VCM di Nagari Paninggahan Kabupaten Solok, rumusan masalahnya mengenai bagaimana proses awal pembuatan perjanjian jual beli, pelaksanaannya dan kendala yang timbul serta upaya yang dilakukan menyangkut dengan pelaksanaan perjanjian jual beli penyerapan karbondioksida antara CO2 Operate BV dengan kelompok pengelola lahan VCM di Nagari Paninggahan Kabupaten Solok tersebut, NIM 1320123017, program studi magister kenotariatan.
F. Kerangka Teori dan Konseptual. 1. Kerangka Teori. Teori hukum yang digunakan untuk menjawab permasalahan yang muncul ini menggunakan teori yaitu Teori Terjadinya Perjanjian dan Teori Kepastian Hukum. a) Teori Terjadinya Perjanjian Menurut
Sudikno Mertokusumo, untuk mengetahui
telah lahir atau terjadinya suatu perjanjian, yaitu: 1) Teori kehendak; Menurut teori ini pada hakekatnya yang menyebabkan terjadinya perjanjian adalah kehendak. Suatu penerapan
15
konsekuen dari teori ini ialah jika terjadi perbedaaan atau pertentangan antara pernyataan dan kehendaknya, maka tidak terjad perjanjian. Maka teori ini akan mengalami kesulitan apabila tidak ada persesuaian antara kehendak dan pernyataannya. 2) Teori keterangan (pernyataan); Pembentukan kehendak merupakan proses batiniah, maka yang menyebabkan terjadinya perjanjian ialah semata-mata keterangan atau pernyataan yang dikemukakan. Jikalau terjadi pertentangan atau perbedaan antara keterangan dan kehendak, maka perjanjian dianggap terjadi seperti yang dituangkan dalam keterangan atau pernyataan. 3) Teori kepercayaan; Teori kepercayaan ini merupakan perbaikan kedua teori yang tersebut diatas. Tidak setiap keterangan atau pernyataan yang menyebabkan terjadinya perjanjian, tetapi hanyalah keterangan atau pernyataan yang menimbulkan kepercayaan bahwa hal itu memang sungguh-sungguh dikehendaki.
8
Oleh sebab itu, untuk tetap mempertahankan teori kehendak dicoba untuk mengatasi keberatan-keberatannya. Pertama, dengan menganggap tidak terjadinya perjanjian apabila
8
Sudikno Mertokusumo, Ibid., hlm. 9.
16
pernyataan tidak sesuai dengan kehendak, tetapi pihak lawan berhak atas ganti rugi karena ia dapat atau boleh mengharapkannya terjadinya perjanjian. Kedua, pada asasnya orang berpegangan pada asas ajaran kehendak, akan tetapi tidak diterapka secara ketat, karena menganggap kehendak itu ada dalam hal khusus. Ketiga, dengan melihat pada kontrak baku. Di satu pihak pada kontrak baku itu terdapat pernyataan-pernyataan yang tidak dikehendaki oleh salah satu pihak, tetapi di pihak lain sangat diperlukan untuk berperannya kehidupan bersama, dengan hal tersebut, maka menimbulkan hubungan hukum, tetapi tidak mempunyai sifat sebagai perjanjian. b) Teori Kepastian Hukum. Menurut Kelsen, hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau das sollen, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia
yang
deliberatif.
Undang-Undang
yang
berisi
aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan
17
terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.9 Tujuan hukum yang mendekati realistis adalah kepastian hukum dan kemanfaatan hukum. Kaum Positivisme lebih menekankan
pada
kepastian
hukum,
sedangkan
Kaum
Fungsionalis mengutamakan kemanfaatan hukum, dan sekiranya dapat dikemukakan bahwa “summum ius, summa injuria, summa lex, summa crux”
yang artinya hukum yang keras dapat
melukai, kecuali keadilan yang dapat menolongnya, dengan demikian kendatipun keadilan bukan merupakan tujuan hukum satu-satunya akan tetapi tujuan hukum yang paling substantif adalah keadilan.10 Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh negara terhadap individu.11
9
Kelsen dalam Peter Mahmud Marzuki, 2008, Pengantar Ilmu Hukum, Kencana, Jakarta, hlm.158 10 Dominikus Rato, 2010, Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, Hlm.59. 11 Uterecht dalam Riduan Syahrani, 1999, Rangkuman Intisari Ilmu Hukum, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm.23.
18
Di dalam uraian-uraian mengenai kepastian hukum di atas, dapat mengandung beberapa arti, yakni adanya kejelasan, tidak menimbulkan multitafsir, tidak menimbulkan kontradiktif, dan dapat dilaksanakan. Kepastian hukum yang dijelaskan kepada masyarakat, harus mengandung keterbukaan sehingga siapapun dapat memahami makna atas suatu ketentuan hukum. Oleh karena itu, di dalam menjawab rumusan permasalahan yang ada dalam penulisan ini maka teori yang digunakan sebagai pisau analisis dalam penulisan ini menggunakan teori kepastian hukum. G. Kerangka Konseptual. a.
Pengertian Perjanjian. Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, perjanjian adalah “persetujuan tertulis atau dengan lisan yang dibuat oleh dua pihak atau lebih, masing-masing bersepakat akan mentaati apa yang tersebut dalam persetujuan itu.”12 Kamus
Hukum
menjelaskan
bahwa
perjanjian
adalah
“persetujuan yang dibuat oleh dua pihak atau lebih, tertulis maupun lisan, masing-masing sepakat untuk mentaati isi persetujuan yang telah dibuat bersama.”
13
Menurut Pasal 1313 KUH Perdata, “Suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih 12
Departemen Pendidikan Nasional, 2005, Kamus Besar Ikthasar Indonesi Edisi Ketiga, Balai Pustaka, Jakarta, hlm. 458. 13 Sudarsono, 2007, Kamus Hukum, Jakarta: Rincka Cipta, hlm. 363
19
mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih”. Perjanjian merupakan sumber terpenting yang melahirkan perikatan dan perikatan itu lahirnya karena adanya perjanjian. Menurut Pasal 1313 KUHPerdata, pengertian perjanjian menurut pasal tersebut menyatakan suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Menurut Prof. Subekti, perjanjian merupakan suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang lain, atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal. Dari peristiwa tersebut timbullah suatu hubungan antara dua orang yang melakukan perjanjian yang dinamakan perikatan. Perjanjian ini bentuknya berupa rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis.14 b.
Pengertian Jual Beli. Jual beli merupakan suatu perbuatan hukum yang berupa penyerahan objek/barang yang bersangkutan oleh penjual kepada pembeli untuk selama-lamanya pada saat mana pembeli menyerahkan harganya pada penjual, pembayaran harganya dan penyerahan haknya dilakukan pada saat yang bersamaan meskipun pembayarannya baru sebagian.
14
Sudarsono, Ibid, hlm.1
20
c.
Pengertian Perjanjian Jual Beli. Jual beli termasuk kelompok perjanjian bernama, artinya undang-undang telah memberikan nama tersendiri dan memberikan pengaturan khusus terhadap perjanjian ini. Perjanjian jual beli diatur dalam Bab V Buku ke-III, Pasal 1457 1540 KUHPerdata. Pengertian jual beli menurut KUHPerdata Pasal 1457 adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu menikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu benda dan pihak lain membayar harga yang telah dijanjikan.
d.
Pengertian Tenaga Listrik. Menurut Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nommor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan, pengertian tenaga listrik adalah suatu bentuk energi sekunder yang dibangkitkan, ditransmisikan, dan didistribusikan untuk segala macam keperluan, tetapi tidak meliputi listrik yang dipakai untuk komunikasi, elektronika atau isyarat.
e.
Pengertian Perusahaan Listrik Negara. Perusahaan Listrik Negara adalah perusahaan perseroan sebagai pengelola tenaga listrik milik negara yang menyediakan listrik bagi kepentingan umum. Kegiatan perusahaannya adalah: 1) Menjalankan usaha penyediaan tenaga listrik mencakup:
yang
21
a)
Pembangkitan tenaga listrik.
b) Penyaluran tenaga listrik. c)
Distribusi tenaga listrik.
d) Perencanaan dan pembangunan sarana penyediaan tenaga listrik.
2)
e)
Pengembangan penyediaan tenaga listrik.
f)
Penjualan tenaga listrik.
Menjalankan usaha penunjang listrik yang mencakup: a)
Konsultasi ketenagalistrikan.
b) Pembangunan
dan
pemasangan
peralatan
ketenagalistrikan. c)
Pemeriksaan dan pengujian peralatan ketenagalistrikan.
d) Pengoperasian
dan
pemeliharaan
peralatan
ketenagalistrikan. e)
Laboratorium pengujian peralatan dan pemanfaatan tenaga listrik.
3)
f)
Sertifikasi peralatan dan pemanfaatan tenaga listrik.
g)
Sertifikasi kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan.
Kegiatan-kegiatan lainnya yang mencakup: a)
Pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam dan sumber energi lainnya untuk tenaga listrik.
b) Jasa operasi dan pengaturan pada pembangkitan, penyaluran, distribusi, dan retail tenaga listrik.
22
c)
Industri perangkat keras, lunak dan lainnya di bidang ketenagalistrikan.
d) Kerjasama dengan pihak lain atau badan penyelenggara bidang ketenagalistrikan di bidang pembangunan, telekomunikasi
dan
informasi
terkait
dengan
ketenagalistrikan. e)
f.
Usaha jasa ketenagalistrikan.
Pengertian Pelanggan. Di dalam pengertian sehari-hari pelanggan adalah orang-orang yang kegiatannya membeli dan menggunakan suatu produk, baik barang maupun jasa, secara terus menerus. Pelanggan atau pemakai suatu produk adalah orang-orang yang berhubungan secara langsung maupun tidak langsung dengan perusahaan-perusahaan bisnis. Adapun pihak-pihak yang berhubungan dan bernegosiasi dengan perusahaan-perusahaan bisnis sebelum tahap menghasilkan produk dinamakan pemasok. Dilihat dari segi perbaikan kualitas, definisi pelanggan adalah setiap orang yang menuntut pemberian jasa (perusahaan) untuk memenuhi suatu standar kualitas pelayanan tertentu, sehingga
dapat
memberi
pengaruh
pada
performansi
(performance) pemberi jasa (perusahaan) tersebut. Dengan kata lain, pelanggan adalah orang-orang atau pembeli yang tidak tergantung pada suatu produk, tetapi produk yang tergantung
23
pada orang tersebut. Oleh karena pelanggan ini pembeli atau pengguna suatu produk maka harus diberi kepuasan. g.
Pengertian Perubahan Pemilik Bangunan Pengertian
perubahan
pemilik
bangunan
disini
maksudnya adalah telah terjadinya perubahan kepemilikan bangunan yang terpasang arus listrik dari pelanggan lama menjadi milik pelanggan baru disebabkan pelanggan lama yang memasang arus listrik pindah dari tempat tinggalnya. H. Metode Penelitian Di dalam penelitian ini, metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis empiris. Metode yuridis, yaitu menganalisa peraturan perundang-undang mengenai jual beli tenaga listrik, yaitu KUHPerdata dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan, sedangkan metode empiris merupakan penerapan dari pelaksanaan perjanjian jual beli tenaga listrik antara PT. PLN (Persero) dengan pelanggan, yang pendekatan masalahnya melalui peraturan dan teori yang ada kemudian dihubungkan dengan praktek di lapangan atau fakta yang terjadi dalam masyarakat. Pendekatan ini dimaksudkan untuk melakukan penjelasan atas permasalahan yang diteliti dengan hasil penelitian yang diperoleh dalam hubungannya dengan aspek-aspek hukum, serta mencoba mengetahui realistis empiris yang menyangkut proses pelaksanaan perjanjian jual beli ketenagalistrikan.
24
Di dalam melakukan metode yuridis empiris sebagaimana dimaksud diatas, di perlukan langkah-langkah sebagai berikut: 1.
Sifat Penelitian Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis,
yaitu
dengan
cara
menggambarkan
peraturan
perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan tersebut.
15
Penelitian bertujuan agar hasil yang
diperoleh dapat memberi gambaran secara rinci, sistematis dan menyeluruh mengenai permasalahan tersebut diatas. 2.
Sumber dan Jenis Data a.
Sumber data 1)
Penelitian Lapangan Penelitian lapangan merupakan data yang diperoleh melalui penelitian di lapangan. Dalam hal ini penulis dapat memperoleh data dengan melakukan tanya jawab atau wawancara di Kantor PLN Area Padang.
2)
Penelitian Kepustakaan Penelitian kepustakaan dilakukan dengan mencari literatur yang ada, yakni berupa buku-buku, peraturan perundang-undangan, dan peraturan lainnya yang terkait yang penulis peroleh di Perpustakaan Fakultas Hukum
15
Ronny Hanitijo Soemitro, 1999, Metode Penelitian Hukum dan Jumetri, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 97-98.
25
Universitas Andalas, Perpustakaan Pusat Universitas Andalas, serta literatur buku koleksi pribadi penulis. b.
Jenis data 1)
Data Primer Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari sumbernya atau
melalui penelitian lapangan (field
research) dengan melakukan wawancara di Kantor PLN Area Padang. 2)
Data Sekunder Data sekunder yang dapat mendukung penulisan ini dan hasil-hasil penelitian yang berbentuk laporan meliputi: a)
Bahan hukum primer, merupakan bahan hukum yang mengikat dan berkaitan dengan materi penulisan. Dalam hal ini antara lain: 1.
Undang Undang Dasar 1945
2.
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
3.
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 Tentang KetenagaListrikan.
4.
Undang undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas .
b) Bahan hukum sekunder, merupakan bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer serta dapat
26
bantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer, antara lain: 1.
Buku-buku hukum khususnya Hukum Perikatan.
2.
Penelitian terhadap masalah-masalah perjanjian jual beli.
3.
Naskah-naskah perjanjian jual beli tenaga listrik antara PT. PLN (Persero) dengan pelanggan atau konsumen.
4.
Berbagai media yang dapat dijadikan data dan memberikan referensi terhadap penulisan ini seperti: internet, perpustakaan, dan lain-lain
c)
Bahan hukum tertier, merupakan bahan hukum yang dapat membantu memberikan informasi ataupun penjelesan seperti : kamus hukum, jurnal hukum, yang digunakan untuk mnjelaskan istilah-istilah yang ada.
3.
Teknik Pengumpulan Data a.
Studi dokumen Studi Dokumen diperoleh dengan mempelajari peraturan perundang-undangan dan dokumen yang berkaitan dengan masalah yang diangkat dalam penelitian ini.
b.
Wawancara Wawancara melalui pengumpulan data dengan melakukan tanya jawab secara lisan dengan pihak yang terkait dengan
27
masalah ini. Wawancara tersebut dilakukan di PT. PLN (Persero) area Padang. 4.
Metode Pengolahan dan Analisis Data a.
Pengolahan data Setelah seluruh data dikumpulkan dengan metode wawancara, maka dilakukan pengolahan data sebagai berikut: 1)
Seluruh catatan dari buku tulis pertama di edit, dengan cara diperiksa dan pertanyaan ulang kepada responden yang bersangkutan dibaca sedemikian rupa. Hal yang diragukan kebenarannya atau masih belum jelas setelah dibandingkan satu
dengan
yang
lain
untuk
dapat
dilakukan
penyempurnaan data; 2)
Setelah disempurnakan, maka dipindahkan dan ditulis kembali dalam buku tulis yang kedua dengan judul catatan hasil wawancara dari responden. Isi buku tulis kedua berupa memuat catatan keterangan menurut nama responden;
3)
Setelah kembali dari lapangan, penulis mulai menyusun semua catatan keterangan, dengan membandingkan antara satu dengan yang lain dan mengelompokkannya serta mengklasifikasikan data-data tersebut dalam buku ketiga, menurut bidang batas ruang lingkup masalahnya, untuk
28
memudahkan analisis data yang akan disajikan sebagai hasil penelitian lapangan16 . b.
Analisis data Data yang telah disajikan dianalisis secara kualitatif, yaitu
menilai
dengan
diungkapkan
dalam
bentuk
kalimat-kalimat yang dikaitkan peraturan perundang-undangan, teori
pakar,
ahli
dan logika.
Dengan demikian akan
menghasilkan uraian yang bersifat deskriptif yaitu dengan menggambarkan fakta-fakta dan teori-teori sehingga dapat diambil kesimpulan yang konkrit untuk menjawab permasalahan tersebut
16
Hilman Hadikusuma, 1985, Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum, Mandar Maju, Bandung, hlm. 27.
