BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah Pembangunan di bidang ekonomi merupakan bagian dari pembangunan nasional, untuk mewujudkan hal tersebut salah satunya melalui lembaga perbankan, lembaga tersebut dimaksudkan sebagai perantara pihak yang kekurangan dana dengan pihak yang kelebihan dana. Lembaga perbankan dalam kegiatan usahanya memberikan banyak penawaran yang menguntungkan bagi calon nasabah, salah satunya adalah kegiatan dalam bidang perkreditan, kegiatan tersebut hampir dilakukan oleh semua lembaga keuangan bank salah satunya adalah PD. BPR. BKK. Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, menyebutkan pengertian perbankan yaitu, “segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta tata cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya”. Bank diartikan sebagai badan usaha yang menghimpun dana dari masyrakat dalam bentuk simpanan dan menyalukannya dalam bentuk kredit untuk meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Pengertian kredit dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan pada Pasal 1 ayat (11) menyebutkan, “Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau
1
Tanggung Jawab Debitur..., Dian Permatasari, Fakultas Hukum UMP, 2015
2
kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga”. Kredit yang diberikan oleh bank, dimaksudkan untuk memberikan penyediaan uang yang berdasarkan atas perjanjian pinjam-meminjam yang dilakukan antara pihak bank/kreditur dengan nasabah dalam hal ini disebut sebagai debitur. Sehingga, dari pengertian tersebut dapat diketahui bahwa dalam perjanjian kredit antara bank dengan nasabah diperlukan suatu jaminan, jaminan tersebut diserahkan debitur kepada kreditur. Jaminan tersebut diperlukan karena dengan adanya jaminan akan ada suatu kepastian kredit yang telah diberikan, dan terdapat keyakinan bahwa kredit akan dilunasi sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati dalam perjanjian kredit (Agustina Hidayati. S, 2015: 4). Kegiatan perkreditan tidak terlepas dari suatu resiko kredit. Ketika dalam perjalanan kredit yang diberikan oleh PD. BPR. BKK terjadi kredit bermasalah yang disebabkan oleh nasabah bank dalam hal ini disebut sebagai debitur maka dalam kegiatan kreditnya PD. BPR. BKK mewajibkan debitur untuk memberikan suatu jaminan. Jaminan yang dimintakan kepada nasabah debitur dimaksudkan agar bank mempunyai kepastian akan dilunasinya kredit yang diberikan oleh bank kepada debitur. Debitur yang telah sepakat untuk membuat perjanjian kredit dengan bank harus mau memberikan suatu jaminan kepada bank, agar kepercayaan bank terhadap nasabah semakin
Tanggung Jawab Debitur..., Dian Permatasari, Fakultas Hukum UMP, 2015
3
bertambah. Pada era lama terdapat dua macam jaminan yaitu jaminan kebendaan dan jaminan perorangan. Adapun bentuk jaminan yang dapat diajukan guna memperoleh kredit dari bank diantaranya dapat berupa benda, benda dibedakan atas benda berwujud dan benda tidak berwujud, benda berwujud dibedakan lagi atas benda bergerak maupun benda tidak bergerak, bentuk jaminan dengan benda bergerak yaitu gadai dan fidusia, sedang jaminan terhadap benda tidak bergerak yaitu hak tanggungan dan hipotik, yang termasuk kedalam golongan benda tidak berwujud yaitu piutang, saham dan lain sebagainya, hal tersebut merupakan yang disebut dengan hak jaminan kebendaan, selain hak jaminan kebendaan terdapat pula hak jaminan perorangan. Jaminan perorangan atau jaminan pribadi adalah jaminan seorang pihak ketiga yang bertindak untuk menjamin dipenuhinya kewajibankewajiban dari debitur. Sedang jaminan kebendaan merupakan suatu tindakan berupa suatu penjaminan yang dilakukan oleh kreditur terhadap debiturnya, atau kreditur dengan seorang pihak ketiga guna menjamin dipenuhinya kewajiban-kewajiban dari debitur. Pemberian jaminan kebendaan selalu berupa menyendirikan suatu bagian dari kekayaan seseorang, si pemberi jaminan dan menyediakannya guna pemenuhan (pembayaran) kewajiban (utang) dari seorang debitur (Hermansyah, 2005:74-75). Dewasa ini sesuai perkembangan jaman terdapat pula adanya jaminan lain yang tidak dapat dimasukan kedalam salah satu kelompok
Tanggung Jawab Debitur..., Dian Permatasari, Fakultas Hukum UMP, 2015
4
tersebut, yaitu jaminan dalam wujud ijazah, jaminan dalam wujud ijazah tidak mempunyai sifat hak jaminan kebendaan. Hak-hak jaminan dalam buku II dan buku III KUH Perdata adalah hak-hak kekayaan, hak-hak yang mempunyai nilai ekonomis dan bisa/laku untuk diperjualbelikan sedang ijazah bersifat sangat pribadi, sehingga sulit untuk dimasukkan ke dalam kelompok hak jaminan kebendaan dan benda jaminan seperti itu bagi orang lain tidak mempunyai nilai ekonomis (J.Satrio, 2002 : 10). Pengajuan kredit dengan jaminan surat ijazah juga dilakukan oleh PD. BPR. BKK Purwokerto, kredit dengan jaminan surat ijazah termasuk ke dalam jenis kredit konsumtif, kredit dengan jaminan surat ijazah pada PD. BPR. BKK Purwokerto hanya diberikan kepada pegawai swasta dengan sistem potong gaji, jaminan dalam wujud ijazah diminati banyak nasabah karena syarat pengajuan kreditnya tidak terlalu rumit, namun meskipun demikian kredit dengan jaminan dalam wujud ijazah tidak terlepas dari suatu resiko seperti misalnya apabila nasabah atau debitur melakukan wanprestasi seperti dalam perjalanan kreditnya debitur tidak membayar hutangnya ataupun kredit macet, jaminan dalam wujud ijazah tidak dapat dilelang karena ijazah bersifat pribadi serta jaminan dalam wujud ijazah tidak mempunyai nilai ekonomis yang dapat diperjualbelikan dan tidak memberi manfaat apapun bagi orang lain. Adanya hak dan kewajiban dalam perjanjian kredit sesuai degan ketentuan Pasal 1338 KUH Perdata, yang menyatakan bahwa “semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi
Tanggung Jawab Debitur..., Dian Permatasari, Fakultas Hukum UMP, 2015
5
mereka yang membuatnya”. Persetujuan tersebut tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasanalasan yang ditentukan undang-undang. Sehingga ketentuan tersebut mengikat debitur untuk melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan isi perjanjian kredit yang telah ia sepakati dengan kreditur. Ketika dalam perjalanan kredit dengan jaminan ijazah timbul suatu resiko kredit dalam hal ini berupa kredit macet yang disebabkan oleh kesalahan dari debitur, maka debitur harus bertanggung jawab atas wanprestasi yang telah ia lakukan sebagai akibat dari suatu perjanjian kredit yang telah debitur sepakati dengan pihak bank. Keterlambatan pembayaran hutang dari jangka waktu yang telah disepakati debitur dengan bank merupakan wujud dari wanprestasi yang dilakukan oleh debitur. Bentuk tanggung jawab debitur adalah mengganti kerugian yang diderita oleh bank sejak saat debitur dinyatakan lalai menjalankan prestasinya atau lalai dalam menjalankan kewajibannya sesuai dengan isi perjanjian yang telah ia sepakati dengan bank. Berdasarkan wawancara dengan Subono selaku pimpinan Kantor Pusat Operasional (KPO) di PD. BPR. BKK Purwokerto, menghasilkan data antara lain, dari tahun 2013 s/d tahun 2015 sebanyak 245 pegawai swasta telah terdaftar sebagai nasabah yang mengajukan kredit dengan jenis kredit konsumtif, dan sebanyak 52 pegawai swasta mengajukan kredit dengan jaminan surat ijazah. Subono menjelaskan bahwa dalam tahun 2013 s/d 2015 lebih kurang terdapat kasus 9 (sembilan) kasus kredit
Tanggung Jawab Debitur..., Dian Permatasari, Fakultas Hukum UMP, 2015
6
macet yang terjadi diantaranya: 5 (lima) kasus meninggal dunia, 4 (empat) kasus Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Bank akan mengalami kerugian dan kesulitan ketika terjadi PHK pada pegawai swasta karena akan sulit proses pelunasannya, berbeda dengan apabila debitur meninggal dunia akan ada perusahaan asuransi yang secara otomatis akan menanggung kredit pegawai swasta tersebut, selama debitur tersebut terdaftar pada perusahaan asuransi. Berdasarkan pada uraian latar belakang masalah diatas penulis terdorong untuk menyusun skripsi yang berjudul: TANGGUNG JAWAB DEBITUR
ATAS
KREDIT
MACET
DALAM
PERJANJIAN
KREDIT DENGAN JAMINAN SURAT IJAZAH PADA PD. BPR. BKK PURWOKERTO.
B. Perumusan Masalah 1. Bagaimana pelaksanaan perjanjian kredit dengan jaminan surat ijazah pada PD. BPR. BKK Purwokerto? 2. Bagaimana bentuk tanggung jawab debitur dan upaya penyelesaian yang dilakukan PD.BPR.BKK dalam hal terjadi kredit macet?
C. Tujuan Penelitian 1. Untuk mengetahui pelaksanaan perjanjian kredit dengan jaminan surat ijazah pada PD. BPR. BKK Purwokerto.
Tanggung Jawab Debitur..., Dian Permatasari, Fakultas Hukum UMP, 2015
7
2. Untuk mengetahui tanggung jawab debitur dan upaya penyelesaian yang dilakukan PD. BPR. BKK Purwokerto dalam hal terjadi kredit macet.
D. Manfaat Penelitian 1. Manfaat Teoritis adalah sebagai tambahan wacana referensi acuan penelitian yang sejenis dari permasalahan yang berbeda. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memajukan perkembangan Ilmu Hukum khususnya di bidang Hukum Perdata, Hukum Jaminan dan Hukum Perbankan. 2. Manfaat Praktis a. Memberikan bahan informasi dan referensi bagi peneliti lain yang berminat memperdalam studi tentang pelaksanaan perjanjian kredit dengan jaminan surat ijazah pada PD. BPR. BKK Purwokerto. b. Memberikan bahan masukan bagi pengambil kebijakan terhadap pelaksanaan pemberian kredit dengan jaminan surat ijazah pada PD. BPR. BKK Purwokerto. c. Diharapkan menghasilkan informasi yang dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam melakukan kegiatan dengan PD. BPR. BKK Purwokerto
Tanggung Jawab Debitur..., Dian Permatasari, Fakultas Hukum UMP, 2015
