BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah Dana merupakan salah satu faktor penting dan strategis dalam mendukung kegiatan ekonomi yang berkesinambungan. Masyarakat sangat memerlukan bantuan dana karena beberapa kegiatan ekonomi tidak dapat berjalan tanpa didukung oleh dana, dalam hal ini peran perbankan sangatlah penting sebagai pilar utama perekonomian nasional yang berfungsi sebagai lembaga intermediary financial atau lembaga perantara keuangan. Dalam operasinya bank melakukan mekanisme pengumpulan dan penyaluran dana yang seimbang. Menurut Undang-undang No. 7 Tahun 1992 jo Undang-undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan Pasal 1 ayat 2 menyebutkan pengertian Bank adalah: Badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentukbentuk lainya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Bank Perkreditan Rakyat merupakan salah satu lembaga perbankan swasta, dalam usahanya mengalami perkembangan yang pesat. Bank Perkreditan Rakyat dalam usahanya menghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan, kredit dan melayani jasa-jasa yang lain sesuai dengan permintaan pemohon. Bank Perkreditan Rakyat memberikan kesempatan kepada siapa saja yang membutuhkan dana begitu juga jasa-jasa lain. Hal tersebut bertujuan untuk
1
2
meningkatkan taraf hidup orang banyak. Usaha Bank Perkreditan Rakyat dapat dilihat dalam Undang-undang No 7 Tahun 1992 jo Undang-undang No. 10 tahun 1998 Pasal 13 sebagai berikut: 1. menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka, tabungan, dan/ atau bentuk lainya yang dipersamakan dengan itu 2. memberikan kredit 3. menyediakan pembiayaan bagi nasabah berdasarkan prinsip bagi hasil sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh peraturan pamaerintah 4. menempatkan dananya dalam bentuk sertifikat bank indonesia(SBI) deposito berjangka, sertifikat deposito, dan /atau tabungan pada bank lain Bank merupakan salah satu lembaga keuangan yang paling penting dan besar perananya dalam kehidupan masyarakat, dalam menjalankan perananya maka bank bertindak sebgai salah satu bentuk lembaga keuangan yang tujuanya memberikan kredit dan jasa-jasa kuangan lainya.1 Black’s Law Dictionary memberi
pengertian
kredit
adalah
kemampuan
seorang
pelaku
untuk
meminjamkan uang atau memperoleh barang-barang secara tepat waktu sebagai akibat dari argumentasi yang tepat dari pemberian pinjaman, seperti halnya keandalan dan kemampuan membayar.2 Pemberian kredit oleh bank kepada kreditur didasarkan atas kepercayaan yang berarti bank akan memberikan kredit kepada debitur apabila pihak bank 1 2
Muhamad Djumhana, Hukum Perbankan Indonesia, Jakarta, PT. Citra Aditya Bakti, 2006, Hlm 7 Johannes Ibrahim, Kartu Kredit, Bandung, PT. Refika Aditama, 2004, hlm 8
3
yakin bahwa debitur mampu mengembalikan pinjaman yang diterima sesuai dengan jangka waktu dan persyaratan yang telah ditentukan serta disetujui oleh kedua belah pihak. Salah satu persyaratan yang sering digunakan dalam perjanjian pemberian kredit adalah jaminan. Jaminan berfungsi sebagai salah satu pengaman dalam pelunasan kredit bila pihak debitur cidera janji atau wanprestasi sehingga jaminan yang diberikan mendorong pihak debitur untuk memenuhi kewajibannya melunasi kredit sesuai dengan perjanjian pemberian kredit dan menggunakan dana yang diberikan secara baik dan berhati-hati. Bank menyalurkan kredit dengan berbagai macam jaminan, yaitu antara lain dengan jaminan gadai, hipotik, fidusia. Dalam tulisan ini dikhususkan hanya pada salah satu jaminan yaitu jaminan fidusia, yang sejak tahun 1932 di Indonesia diakui oleh Yurisprudensi. Fidusia itu sendiri mempunyai arti seperti diatur dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia Yaitu pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang kepemilikanya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda. Lembaga jaminan ini dapat dikatakan lebih mudah daripada gadai karena barang
tidak ditempatkan di bawah penguasaan kreditur sebagai penerima
fidusia sedangkan gadai mengharuskan barang jaminanya ditempatkan dibawah penguasaan kreditur, ini sangat bermanfaat bagi masyarakat yang memerlukan dana tanpa harus menyerahkan secara langsung atau nyata barang jaminan. Ada dua bentuk jaminan fidusia, yaitu: fidusia cum creditore dan fiducia cum amico. Fidusia cum creditore adalah kewenangan yang dimiliki kreditur akan lebih besar
4
yaitu sebagai pemilik atas barang yang diserahkan sebagai jaminan, sedangkan fidusia cum amico adalah janji kepercayaan yang dibuat dengan teman. Dalam fidusia cum amico ini, kewenangan diserahkan kepada pihak penerima akan tetapi kepentingan tetap ada pada pihak pemberi.3 Jaminan kebendaan dalam fidusia tersebut berupa benda bergerak dan bendanya tetap dalam penguasaan debitur. Demi meminimalkan risiko di kemudian hari, Undang-undang No. 42 Tahun 1999 Pasal 11 menyebutkan benda yang dibebani dengan jaminan fidusia wajib didaftarkan. Tujuannya untuk menjamin kepastian hak kreditur atas obyek jaminan fidusia apabila dikemudian hari debitur wanprestasi. Apabila benda jaminan tidak didaftarkan terlebih dahulu maka tidak memiliki kekuatan eksekutorial dan kreditur tidak mempunyai hak preferen. Jadi agar jaminan fidusia itu mempunyai kekuatan eksekutorial maka harus didaftarkan terlebih dahulu pada Kantor Pendaftaran Fiducia (KPF). Namun dalam prakteknya sering ditemukan jaminan fidusia yang tidak didaftarkan oleh pihak kreditur. Jaminan fidusia dalam dunia perkreditan cukup diterima dengan baik dan berkembang pesat sehingga banyak kalangan umumnya pengusaha yang kekurangan modal mengajukan kredit menggunakan jaminan fidusia. Adanya keharusan penerima fidusia untuk mendaftarkan jaminan fidusia di kantor pendaftaran fidusia agar pengusaha mendapatkan hak preferen dan sebagai bukti otentik yang memberikan kedudukan yang lebih baik dari para kreditur lainnya atas pelunasan hutang debitur. Meskipun peraturan perundang3
Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, Jaminan Fidusia, PT. Raja Grafindo Persada, 2007, hlm 144
5
undangan telah menentukan bahwa setiap jaminan fidusia wajib didaftarkan oleh pihak yang menerima fidusia, tetapi banyak kreditur yang tidak melaksanakannya. Pertimbangannya adalah untuk menghemat biaya dan mempermudah pemberian kredit. Di PT. Bank Perkreditan Rakyat Sindu Adi hanya mendaftarkan benda jaminan yang beresiko tinggi dan bernilai besar ke Kantor Pendaftaran Fidusia sedangkan benda yang beresiko rendah dan bernilai kecil tidak didaftarkan. Akibat tidak didaftarkan jaminan fidusia tersebut oleh pihak Bank Perkreditan Rakyat Sindu Adi maka pihak kreditur akan mengalami kesulitan pada saat terjadi wanpretasi, sehingga menimbulkan kerugian. Salah satu benda bergerak yang dijadikan sebagai obyek jaminan fidusia di Bank Perkreditan Rakyat adalah kendaraan sepeda motor. Sebelum dibebani dengan jaminan fidusia, benda obyek jaminan terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan dan penfsiran harga atas kendaraan sepeda motor tersebut. Walaupun telah digunakan sebagai jaminan fidusia untuk pengajuan kredit ke Bank Perkreditan Rakyat Sindu Adi tetapi kendaraan sepeda motor tersebut tetap digunakan oleh debitur. Hal ini sangat berisiko bagi kreditur apabila di kemudian hari debitur melakukan wanprestasi yang berupa pengalihan obyek jaminan fidusia tersebut dialihkan kepada pihak ketiga. Berdasarkan permasalahan-permasalahan yang timbul akibat tidak didaftarkannya kendaraan sepeda motor sebagai jaminan fidusia pada lembaga pendaftaran oleh Bank Perkreditan Rakyat Sindu Adi, maka penulisan hukum ini diberi judul “Upaya Hukum Terhadap Kreditur Dngan Jaminan Fidusia Atas Kendaraan Sepeda Motor Yang Dialihkan Pada Pihak Ketiga”.
6
B. Rumusan Masalah Berdasarkan
uraian
diatas,
maka
dapat
dirumuskan
pokok
permasalahanya sebagai berikut: Bagaimanakah upaya hukum kreditur terhadap jaminan fidusia atas kendaraan sepeda motor yang telah dialihkan oleh debitur kepada pihak ketiga?
C. Tujuan Penelitian Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran dan melakukan analisis tentang upaya hukum pihak Bank Perkreditan Rakyat Sindu Adi terhadap debitur wanprestasi dengan jaminan kendaraan sepeda motor yang telah dialihkan pada pihak ketiga.
D. Manfaat Penelitian Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat baik secara akademis, teoritis maupun secara praktis. 1. Manfaat Akademis Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan bagi setiap orang yang berminat dan tertarik untuk mempelajari perjanjian pemberian kredit dengan jaminan fidusia yang nilai bendanya menurun dan tidak didaftarkan. 2. Manfaat Teoritis
7
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan inspirasi berupa pemikiran dalam pengetahuan dan wawasan dalam pengembangan ilmu hukum di masyarakat khususnya di bidang hukum jaminan. 3. Manfaat Praktis Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu pelaksanaan dari kegiatan perjanjian pemberian kredit dengan jaminan fidusia bagi para pihak, karena hasil dari penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran serta masukan untuk Bank Perkreditan Rakyat Sindu Adi sebagai kreditur dan masyarakat
sebagai
debitur
dalam
rangka
menjalankan
kegiatan
perekonomian untuk pembangunan nasional demi kesejahteraan serta keadilan dalam masyarakat.
E. Keaslian Penelitian Berdasarkan hasil penelusuran yang telah dilakukan bahwa “Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur Dengan Jaminan Fidusia Dalam Pelaksanaan Perjanjian Kredit Pada Bank Perkreditan Rakyat Sindu Adi” belum pernah diteliti oleh peneliti lain sehingga penulisan ini merupakan hasil karya asli bukan merupakan duplikasi maupun plagiasi dari hasil karya ilmiah lain. Meskipun dalam perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta ada beberapa hasil penelitian terlebih dahulu, antara lain:
8
1) Upaya Hukum BPR Shinta Daya Terhadap Debitur Pemberi Jaminan Fidusia Yang Wanprestasi Dalam Pelaksanaan Perjanjian Kredit oleh Lysa Tannoto, SH. 2) Perlindungan Hukum Terhadap BPR Melati Pundi Artha Atas Perjanjian Pemberian Kredit Dengan Jaminan Fidusia Yang Dituangkan Dalam Akta Bawah Tangan oleh Sendrico Anindito Bangkit, SH. Apabila dikemudian hari ditemukan penelitian yang sejenis dengan penulisan skripsi ini maka penulisan ini merupakan pelengkap atau pembaharuan dari hasil penelitian terdahulu.
F. Batasan Konsep Agar pembahasan terhadap penelitian ini dapat secara khusus dan tidak meluas maka diberikan batasan konsep sebagai berikut: 1. Perlindungan hukum adalah adanya jaminan hukum hak dan kewajiban untuk manusia dalam rangka memenuhi kepentingan sendiri maupun berhubungan dengan orang lain.4 2. Bank Perkreditan Rakyat, dalam Pasal (1) butir (4) Undang-undang No 10. Tahun 1998, Bank Perkreditan rakyat adalah Bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan/atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
4
Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum, yogyakarta, Liberty, 2006, Hlm 25
9
3. Kreditur dalam Undang-undang No. 42 Tahun 1999 diartikan sebagai pihak yang mempunyai piutang karena perjanjian atau Undang-undang. 4. Debitur dalam Undang-undang No.42 Tahun 1999 Pasal 1 ayat 9 adalah pihak yang mempunyai utang karena perjanjian atau undang-undang. 5. Perjanjian menurut Buku III KUH Perdata pada Pasal 1313 adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang atau lebih. 6. Kredit menurut Pasal 1 Angka (11) Undang-undang No.10 Tahun 1998 adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. 7. Perjanjian kredit menurut Sutarno adalah perjanjian pokok atau perjanjian induk yang mengatur hak dan kewajiban antara kreditu dengan debitur.5 8. Fidusia menurut Pasal 1 angka (1) Undang-undang No. 42 Tahun 1999 adalah Pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikanya dialihkan tetap dalam penguasaan pemilik benda. 9. Jaminan Fidusia menurut Pasal 1 Angka (2) Undang-undang No. 42 Tahun 1999 adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupu yang
5
H. Salim HS, Perkembangan Hukum Kontrak Diluar KUH Perdata, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2006, hlm 78
10
tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang No 4 tahun 1996 tentang hak tanggungan yang tetap berada dalam pengusaan pemberi fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu. 10. Di alihkan adalah Penyerahan kebendaan bergerak terkecuali yang tak bertubuh dilakukn dengan penyerahan yang nyata akan kebendaan itu oleh atau atas nama pemilik6 11. Pihak Ketiga adalah orang lain yang tidak ikut serta dalam perjanjian.7 12. Kendaraan sepeda motor adalah sesuatu yang digunakan untuk dikendarai atau dinaiki.8
G. Metode Penelitian 1. Jenis penelitian Jenis penelitian hukum ini adalah penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris adalah penelitian yang didasarkan data primer yang diperoleh melalui wawancara dengan responden. 2. Sumber Data a. Data primer adalah data asli yang diperoleh langsung dari sumber pertama yang belum diolah dan diuraikan orang lain. Data primer
6
Kitab Undang-undang Hukum Perdata Kamus Besar Bahasa Indonesia 8 Ibid 7
11
diperoleh langsung dari hasil wawancara dengan responden dan nara sumber mengenai permasalahan yang diteliti di tempat penelitian. b. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan dan dokumentasi yang merupakan hasil penelitian dan pengolahan orang lain, yang sudah tersedia dalam bentuk buku-buku atau dokumentasi yang biasanya disediakan di perpustakaan atau milik pribadi peneliti. Data sekunder meliputi: 1) Bahan Hukum Primer : Bahan hukum primer merupakan kumpulan bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan, antara lain :9 a) Undang-undang No. 7 Tahun 1992 jo Undang-undang No.10 tahun 1998 tentang Perbankan. b) Undang-undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. c) Kitab Undang-undang Hukum Perdata. 2) Bahan Hukum Sekunder Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang diperoleh dari buku-buku, literature-literatur, pendapat hukum yang berhubungan dengan objek yang diteliti serta kamus-kamu hukum dan kamus besar bahasa Indonesia, meliputi : a) Buku-buku tentang perjanjian b) Buku-buku tentang hukum jaminan 9
Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum,(),Hlm 52
12
c) Buku-buku tentang jaminan fidusia d) Buku-buku tentang kredit 3. Metode Pengumpulan Data a. Wawancara Wawancara merupakan metode pengumpulan data dengan cara bertanya langsung kepada responden melalui penyampaian pertanyaan yang telah disiapakan. Dalam hal ini wawancara dilakukan kepada bapak Farhat Santoso Selaku kepala bagian kredit Bank Perkreditan Rakyat Sindu Adi dan nara sumber Bapak M. Tobing selaku pimpinan dari Bank Perkreditan Rakyat Sindu Adi. b. Studi Kepustakaan Studi kepustakaan yaitu studi terhadap bahan bacaan atau kumpulan buku-buku yang dibaca, yang juga berarti daftar bacaan. Dalam penulisan hukum ini, studi kepustakaan dilakukan terhadap buku-buku dan bahan-bahan bacaan lain yang berkaitan dengan permasalahan yang di bahas. 4. Lokasi Penelitian Lokasi penelitian adalah tempat atau daerah yang ditentukan dan dipilih sebagai tempat pengumpulan data di lapangan, untuk menemukan jawaban terhadap masalah. Penelitian ini dilakukan di Bank Perkreditan Rakyat Sindu Adi dengan alasan bahwa terdapat banyak permasalahan atau sengketa yang
13
terjadi dan penyelesainya yang ditempuh juga beragam, baik secara formal maupun informal. 5. Responden Responden yaitu mereka yang terpilih dan ditentukan sebagai ”interviwi” yaitu orang-orang yang akan memberikan penjelasan dan tanggapan lebih jauh atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh ”interviewer”10. Dalam penulisan hukum ini sebagai responden adalah Farhat Santoso selaku Kepala Bagian Kredit Bank Perkreditan Rakyat Sindu Adi Melati Sleman. 6. Metode Analisis Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif, yaitu metode analisis yang dilakukan dengan cara merangkai data yang telah dikumpulkanm dalam kalimat yang logis dan sistematis, sehingga didapat suatu gambaran tentang apa yang diteliti. Metode berpikir yang digunakan dalam mengambil kesimpulan adalah metode berpikir induktif yaitu penyimpulan dari pengetahuan yang bersifat khusus, kemudian di gunakan untuk menilai suatu peristiwa yang bersifat umum.
H. Sistematika Penulisan Penulisan skripsi ini terdiri dari 3 Bab, setiap Bab dapat dirinci kedalam Sub-sub Bab yang relevan dengan pembahasan Bab, secara garis besar terdiri dari Bab dengan urutan sebagai berikut:
10
H.Hilman, Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum, (), hlm 75
14
BAB I:
PENDAHULUAN Didalam Bab ini membahas mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, batasan konsep dan metode penelitian dan sistematika penulisan hukum.
BAB II:
PEMBAHASAN Dalam bab ini akan membahas tinjauan umum terhadap perjanjian kredit yang didalamnya berisi sub-sub yaitu pengertian perjanjian, subyek dan obyek perjanjian, syarat-syarat sahnya perjanjian, asas-asas perjanjian, unsur-unsur perjanjian, wanprestasi, berakhirnya perjanjian; tinjauan tentang kredit yang didalamnya berisi sub-sub yaitu pengertian kredit, unsur-unsur kredit, jenis-jenis kredit, prinsip-prinsip pemberian kredit, kredit bermasalah dan penyelesaiannya; tinjauan tentang perjanjian kredit yang berisi sub-sub yaitu pengertian perjanjian kredit, fungsi perjanjian kredit, bentuk perjanjian kredit, hapusnya perjanjian kredit; tinjauan tinjauan umum tentang bank perkreditan rakyat yang berisi sub-sub yaitu pengertian bank perkreditan rakyat, fungsi, tujuan, dan sasaran bank perkreditan rakyat, kegiatan-kegiatan usaha bank perkreditan rakyat; tinjauan umum tentang jaminan fidusia yang berisi sub-sub pengertian jaminan fidusia, subyek dan obyek jaminan fidusia, sifat jaminan fidusia, asas-asas jaminan fidusia, hapusnya jaminan fidusia; upaya hukum terhadap kreditur dengan jaminan fidusia atas
15
kendaraan sepeda motor yang dialihkan kepada pihak ketiga yang berisi sub-sub gambaran umum mengenai PT. BPR Sindu Adi, perjanjian kredit dengan jaminan fidusia di PT. BPR Sindu Adi, subyek dan obyek perjanjian kredit dengan jaminan fidusia di PT. BPR Sindu Adi, prosedur pengajuan kredit di PT. BPR Sindu Adi, jenis-jenis kredit, upaya hukum PT. BPR Sindu Adi sindu adi terhadap debitur yang mengalihkan benda jaminan. BAB III: Dalam bab ini berisikan kesimpulan dan saran agar dapat membuka cakrawala pemikiran khususnya dibidang hukum Jaminan.
