BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah Dalam kehidupan sehari-hari air merupakan salah satu komponen yang paling dekat dengan manusia yang menjadi kebutuhan dasar bagi kualitas dan keberlanjutan kehidupan manusia, oleh karena hal tersebut air harus tersedia dalam kuantitas dan kualitas yang memadai. Air dapat digunakan sebagai sarana untuk mandi, minum, memasak, mencuci dan masih banyak lagi kegunaan lainnya. Air juga bisa dijadikan sebagai sumber mata pencaharian seperti membudidayakan ikan. Disisi lain, air bisa menimbulkan bencana apabila air tersedia dalam jumlah yang berlebihan ataupun kekurangan seperti halnya bencana banjir dan kekeringan. Pada hakekatnya, alam telah menyediakan air yang kita butuhkan, namun desakan pertumbuhan penduduk yang tidak merata beserta seluruh aktivitasnya, telah menimbulkan berbagai dampak perubahan tatanan dan keseimbangan lingkungan. Selain merupakan sumber daya alam, air juga merupakan komponen ekosistem yang sangat penting bagi kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya, yang dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Hal ini tertuang dalam Pasal 33 ayat (3) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Mengingat pentingnya kebutuhan akan air bersih, maka sangatlah wajar apabila sektor air bersih
1
2
mendapatkan prioritas penanganan utama karena menyangkut kehidupan orang banyak. Pertambahan populasi penduduk yang terus meningkat menyebabkan keterbatasan sumber daya alam yang akan mengalami penurunan kualitas dan kuantitasnya, khususnya dalam sumber daya alam akan air. Bertambahnya jumlah penduduk maka akan mengakibatkan bertambah jumlah kebutuhan air bersih. Berdasarkan data kependudukan, kecepatan pertambahan jumlah penduduk Indonesia adalah 2,3 % per tahun, artinya, apabila percepatan pertambahan penduduk tersebut tidak dikurangi, setiap 30 tahun jumlah penduduk menjadi dua kali lipat.1 Air memiliki karakteristik yang khas. Air merupakan sumberdaya alam yang berlimpah di muka bumi. Air tawar yang dapat dikonsumsi oleh manusia merupakan sumber daya alam langka. Sekitar 97.2 % dan apa yang kita sebut sebagai air adalah air laut yang tidak dapat dikonsumsi oleh manusia dan 2.15% merupakan air yang membeku. Jadi, jumlah air tawar yang dapat dikonsumsi oleh manusia kurang 1% dari jumlah air yang ada di bumi. Jumlah yang kurang dari 1% ini terdapat pada sungai-sungai, danau-danau, atau telaga-telaga dan air bawah tanah.2 Penanganan akan pemenuhan kebutuhan air bersih dapat dilakukan dengan berbagai cara, disesuaikan dengan sarana dan prasarana yang ada. Di daerah perkotaan, sistem penyediaan air bersih dilakukan
1
Marhaeni Ria Siombo, 2012, Hukum Lingkungan dan Pelaksanaan Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm. 9. 2 DR. Takdir Rahmadi, 2012, Hukum Lingkungan di Indonesia, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 194.
3
dengan sistem perpipaan dan non perpipaan. Sistem perpipaan dikelola oleh Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) sementara sistem non perpipaan dikelola oleh masyarakat baik secara individu maupun kelompok. Kehadiran PDAM dimungkinkan melalui Undang-Undang Nomor 5 tahun 1962 sebagai kesatuan usaha milik Pemerintah Daerah yang memberikan jasa pelayanan dan menyelenggarakan kemanfaatan umum di bidang air minum. PDAM dibutuhkan masyarakat perkotaan untuk mencukupi kebutuhan air bersih yang layak dikonsumsi. Mengingat pentingnya air bagi kehidupan manusia, Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air yang dimaksudkan untuk menjamin kualitas air bagi kebutuhan hidup bangsa Indonesia. Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001, air dikelompokkan menjadi 4 kelas yaitu: 1. Kelas satu, air yang peruntukkannya dapat digunakan untuk air baku air minum, dan/atau peruntukkan lain yang mempersyaratkan mutu air yang sama dengan kegunaan tersebut. 2. Kelas dua, air yang peruntukannya dapat digunakan untuk prasarana/sarana rekreasi air, pembudidayaan ikan air tawar, peternakan, air untuk mengairi pertanaman, dan/atau peruntukan lain yang mempersyaratkan mutu air yang sama dengan kegunaan tersebut.
4
3. Kelas tiga, air yang peruntukannya dapat digunakan untuk pembudidayaan ikan air tawar, peternakan, air untuk mengairi
tanaman,
dan/atau
peruntukan
lain
yang
mempersyaratkan mutu air yang sama dengan kegunaan tersebut. 4. Kelas empat, air yang peruntukannya dapat digunakan untuk mengairi tanaman dan/atau peruntukan lain yang mempersyaratkan mutu air yang sama dengan kegunaan tersebut.3 Dengan adanya parameter kualitas air, maka dibutuhkan peran Pemerintah khususnya Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) dalam pengelolaan bahan air baku air minum sebagai perlindungan kualitas air yang ada dalam parameter kualitas air terutama dalam kelas satu yang digunakan sebagai air baku air minum. Adanya permasalahan ini, maka Pemerintah baik Pusat maupun Daerah melalui Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) tengah berupaya untuk menjaga kualitas air terutama menciptakan sarana kebutuhan air bersih dan air minum bagi masyarakat secara cepat, mudah dan merata. Dalam rangka pelestarian kemampuan sumber daya air dan kesehatan lingkungan bagi peningkatan kesejahteraan manusia, maka perlu dilakukan pengolahan bahan air baku air minum.
3
Sukanda Husin, 2009, Penegakan Huku m Lingkungan Indonesia, Sinar Grafifa, Jakarta hlm 6364
5
Pengertian tentang air baku air minum diatur dalam Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air minum, dijelaskan bahwa air baku untuk air minum rumah tangga, atau sering disebut air baku adalah air yang dapat berasal dari air permukaan, cekungan air tanah dan/ atau air hujan yang memenuhi baku mutu tertentu sebagai air baku air minum. Berdasarkan hal tersebut yang dimaksud dengan air baku air minum adalah air yang berasal dari sumber air, yang memenuhi baku mutu tertentu dan digunakan untuk kebutuhan rumah tangga baik diproses maupun tanpa diproses terlebih dahulu, sehingga memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum. Kurangnya perhatian masyarakat dalam menjaga lingkungan, merupakan salah satu penyebab yang dapat menimbulkan bencana bagi generasi yang akan datang. Salah satu bencana itu adalah tercemarnya air tanah dan kelangkaan air. Disekitar Kota Yogyakarta terdapat sumber air baku yang tidak mencukupi kebutuhan air bersih untuk masyarakatnya. PDAM Kota Yogyakarta sebagian besar hanya mengandalkan sumber air dari mata air Umbulwadon, sumur dalam, sumur dangkal, maupun air permukaan. Mata air Umbulwadon merupakan salah satu sumber air baku PDAM Kota Yogyakarta dengan kapasitas air baku sebesar 350-550 l/dtk. PDAM Kota Yogyakarta memanfaatkan kurang lebih sebesar 80 l/dtk untuk melayani kawasan tengah Kota Yogyakarta. Hal ini diperparah dengan lemahnya PDAM dalam menyalurkan air bersih sehingga
6
penyedotan air tanah secara individual oleh masyarakat pun tidak terelakkan dalam rangka memenuhi kebutuhan air tersebut.4 Berdasarkan uraian diatas maka penulis tergerak untuk melakukan penelitian terhadap pengelolaan bahan air baku air minum. Untuk itu penulis mengangkat judul penelitian: ‘‘PERAN PDAM DALAM PENGELOLAAN BAHAN AIR BAKU AIR MINUM SEBAGAI PERLINDUNGAN KUALITAS AIR MINUM DI KOTA YOGYAKARTA.’’
B. Rumusan Masalah Berdasar uraian latar belakang diatas, penelitian fokus pada rumusan masalah tentang : 1. Bagaimana Peran Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) dalam Pengelolaan Bahan Air Baku Air Minum sebagai Perlindungan Kualitas Air Minum di Kota Yogyakarta? 2. Kendala-Kendala apa saja yang dihadapi Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) dalam pengelolaan bahan air baku air minum?
C. Tujuan Penelitian Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memperoleh dan menganalisis data tentang :
4
http://www.pu.go.id/main/view_pdf/7428. Diakses tanggal 10 Juni 2013.
7
1. Untuk mengetahui peran Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) dalam pengelolaan bahan air baku air minum sebagai perlindungan kualitas air minum di Kota Yogyakarta. 2. Untuk mengetahui Kendala-kendala yang dihadapi Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) dalam pengelolaan bahan air baku air minum.
D. Manfaat Penelitian Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi berbagai pihak yang membutuhkan, antara lain : 1. Bagi peneliti Penelitian ini diharapkan dapat menjadi media pembelajaran dalam penulisan
hukum
dan
hasilnya
diharapkan
dapat
menambah
pengetahuan peneliti terutama dalam bidang hukum Lingkungan berkaitan dengan peran Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) dalam pengelolaan bahan air baku air minum sebagai perlindungan kualitas air minum di Kota Yogyakarta. 2. Bagi Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber bacaan untuk memperdalam kajian berkaitan dengan Peran Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) dalam pengelolaan bahan air baku air minum sebagai perlindungan kualitas air minum di Kota Yogyakarta. Dengan membaca dan mempelajari bahan-bahan bacaan berupa literaturliteratur, peraturan perundang-undangan, buku dan sebagainya yang
8
relavan dengan topik yang dibahas, maka dapat dilakukan kajian yang mendalam. 3. Bagi Masyarakat Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber pengetahuan dan bacaan untuk memahami hukum Lingkungan, khususnya mengenai bagaimanakah peran Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) dalam pengelolaan bahan air baku air minum sebagai perlindungan kualitas air minum di Kota Yogyakarta.
E. Keaslian Berdasarkan hasil penelusuran yang dilakukan di perpustakaan Universitas Atma Jaya Yogyakarta, tidak ditemukan penelitian hukum dengan judul dan pembahasan yang sama mengenai ”PERAN PDAM DALAM PENGELOLAAN BAHAN AIR BAKU AIR MINUM SEBAGAI PERLINDUNGAN KUALITAS AIR MINUM DI KOTA YOGYAKARTA”. Penelitian ini bukan merupakan hasil plagiat maupun duplikasi dari karya ilmiah lain, sehingga dapat dikatakan sebagai karya asli. Apabila dikemudian hari ditemukan penelitian dengan topik dan pembahasan yang sama, maka penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan pelengkap dari penelitian tersebut. Adapun perbedaan dengan karya peneliti lain adalah: 1. Valentines Ramon Buga, Nomor Mahasiswa (05 05 09016), Universitas Atmajaya Yogyakarta.
9
a. Judul : Perlindungan hukum kualitas air baku air minum yang dikelola oleh PDAM Kabupaten Sleman. b. Rumusan Masalah Bagaimana perlindungan hukum kualitas air baku air minum yang dikelolah PDAM kabupaten Sleman dan kendala apa saja yang di hadapi dalam usaha perlindungan hukum kualitas air baku air minum di wilayah PDAM kabupaten sleman? c. Kesimpulan Hasil penelitian yang diperoleh bahwa usaha-usaha perlindungan kualitas air baku air minum yang dilakukan oleh PDAM Kabupaten Sleman seperti pengawasan terhadap sumber-sumber air setiap 3 bulan, koordinasi dengan Dinas Pertambangan bertambangan berkaitan dengan Dinas Pengairan berkaitan dengan sumber air buka air minum yang berasal dari waduk, bendungan, kegiatan pengelolaan air baku air minum secara kimia dan fisika, pengecekakan kualitas air baku air minum sebelum di distribusikan dan berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Sleman, dan koordinasi dengan badan atau instalansi KIMPRASWU, yang ada dalam lingkungan pemerintahan daerah Kabupaten Sleman mengenai sarana dan prasarana pendukung kegiatan PDAM Kabupaten Sleman serta koordinasi dengan aparat desa atau kecamatan yang berbeda disekitar sumber air baku air minum yang telah memenuhi ketentuan yang diatut dalam perundang-undangan.
10
2. Tony Antonius Pancalis, Nomor Mahasiswa (02 02 05469), Universitas Atma Jaya Yogyakarta. a. Judul : Upaya Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Jasa Layanan PDAM Di Daerah Tingkat II Kota Yogyakarta. b. Rumusan masalah Bagaimana perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen layanan jasa PDAM? c. Kesimpulan Dari penelitian yang dilakukan, terdapat beberapa kesimpulan : 1. Bahwa hak-hak konsumen pelanggan konsumen PDAM belum terlindungi dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari Keputusan Walikotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 075/ KD/ 1988 tentang Pelayanan Air Minum Kepada Pelanggan PDAM Tirtamarta Yogykarta yang tidak mengatur hak-hak pelanggan secara tegas serta akibat hukum yang dapat timbul bila hak-hak tersebut tidak dipenuhi dengan baik. 2. Karena hak-hak konsumen dalam bidang jasa layanan publik belum terakomodasi dalam UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, maka dengan demikian diperlukan suatu cara penyelesaian yang dapat ditempuh bila muncul sengketa antara konsumen dengan pelaku usaha. Cara tersebut yaitu dengan melakukan analogi terhadap ketentuan-ketentuan dalam UU Nomor 8 Tahun 1999 tersebut. Adapun metode yang
11
dapat dipergunakan adalah metode Argumentum, yaitu suatu metode analogi dengan memperluas pengertian pelaku usaha pada pasal 1 angka 3 UU Nomor 8 tahun 1999. Pengertian pelaku usaha ini diperluas, dan dengan demikian PDAM yang merupakan badan usaha yang bersifat “public service” dapat dipersamakan dengan pelaku usaha seperti yang dimaksud dalam pasal 1 angka 3 UU Nomor 8 Tahun 1999, karena sifat, tujuan dan lapangan usaha dari PDAM mirip dengan pengertian pelaku usaha menurut UUPK. Jadi dengan sendirinya, hak-hak dan kewajiban pelaku usaha menurut Undang-undang ini dapat berlaku juga bagi PDAM. Adapun perbedaan hasil karya penulis dengan penulis lainnya yaitu penulis lebih mengacu kepada Peranan PDAM Kota Yogyakarta dalam Pengelolaan Bahan Air Baku Air Minum sebagai Perlindungan Kualitas Air Minum di Kota Yogyakarta. Sementara pada penulis pertama, penulis lebih membahas tentang perlindungan hukum kualitas air baku air minum yang dikelolah PDAM Kabupaten Sleman serta kendala yang di hadapi dalam usaha perlindungan hukum kualitas air baku air minum di wilayah PDAM Kabupaten Sleman dan pada penulis kedua, penulis lebih membahas tentang perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen layanan jasa PDAM. Jadi hasil karya penulis bukan merupakan plagiasi atau duplikasi dari hasil karya orang lain.
12
F. Batasan Konsep 1. Peran Peran adalah seperangkat tingkah laku yang diharapkan oleh orang lain terhadap seseorang sesuai kedudukannya dalam, suatu system. Peran dipengaruhi oleh keadaan sosial baik dari dalam maupun dari luar dan bersifat stabil. Peran adalah bentuk dari perilaku yang diharapkan dari seesorang pada situasi sosial tertentu.5 2. PDAM PDAM adalah Perusahaan Daerah Air Minum yang selanjutnya disingkat PDAM adalah Badan Usaha Milik Daerah yang bergerak di bidang pelayanan air minum khususnya di Kota Yogyakarta.6 3. Pengelolaan Pengelolaan adalah proses, cara, perbuatan mengelola; proses melakukan kegiatan tertentu dengan menggerakkan tenaga orang lain; proses yang membantu merumuskan kebijaksanaan dan tujuan organisasi; proses yang memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijaksanaan dan pencapaian tujuan.7 4. Air Baku Air Baku adalah Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Pasal 1 angka 1, yang dimaksud dengan air baku adalah air yang 5
http://ners.unair.ac.id/materikuliah/peran%20&%20fungsi%20perawat.pdf. Diakses tanggal 10 Juni 2013 6 Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 Tentang Organ Dan Kepegawaian Perusahaan Air Minum. 7 http://kamusbahasaindonesia.org/pengelolaan/mirip. Diakses tanggal 10 Juni 2013
13
dapat berasal dari sumber air permukaan, cekungan air tanah dan/atau air hujan yang memenuhi baku mutu tertentu sebagai air baku untuk air minum.8 5. Perlindungan Perlindungan adalah sebagai tempat berlindung, perbuatan melindungi, pertolongan dan penjagaan. (inspraak) atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapatkan bentuk yang defanitif.9 6. Kualitas Kualitas yang dimaksud dalam kamus bahasa Indonesia lengkap sebagai kata benda yaitu mutu. Lebih lanjut pengertian mutu sebagai kata benda menurut kamus bahas Indonesia lengkap adalah nilai, keadaan, ukuran keaslian emas; mutiara (ratna mutu manikam).10 7. Air Minum Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Pasal 1 angka 2, yang dimaksud dengan air minum adalah air minum rumah tangga yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum.11
G. Metode Penelitian 1. Jenis Penelitian 8
Pasal 1 angka 1 PP No.16 Tahun 2005 WJS. Poerwadarminta, 1999, Kamus Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, hlm. 600. 10 Daryanto,1997, Kamus Bahasa Indonesia Lengkap, Apollo, Surabaya, hlm. 376. 11 Pasal 1 angka 2 PP No.16 Tahun 2005 9
14
Jenis penelitian dalam penulisan hukum ini adalah penelitian hukum yuridis empiris yang merupakan penelitian dengan fokus pada perilaku masyarakat hukum ( law action), dan penelitian ini memerlukan data primer sebagai data utama disamping data sekunder (bahan hukum) yang dipakai sebagai pendukung. 2. Sumber Data Jenis data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah : a. Data Primer Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari responden dan nara sumber dengan tujuan agar penelitian ini bisa mendapatkan hasil yang sebenarnya dari obyek yang diteliti. b. Data sekunder. Data sekunder berupa bahan hukum primer yang meliputi peraturan perundang-undangan, putusan hakim, dan bahan hukum sekunder yang meliputi pendapat hukum, buku, hasil penelitian dan sebagainya. Bahan hukum primer yang sifatnya mengikat yang terdiri dari : 1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945. 2. Undang-Undang Nomor 5 tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah. 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air. 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2008 Tentang Sumber Daya Air
15
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
Nomor 82 Tahun
2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air. 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan air Minum. 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ Dan Kepegawaian Perusahaan Air Minum. 8. Peraturan
Menteri
Kesehatan
Nomor
492/MENKES/PER/IV/2010 tentang Persyaratan Kualitas Air Minum 9. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 14 Tahun 2012 tentang Perusahaan daerah Air Minum Tirtamarta Kota Yogyakarta. Bahan hukum sekunder yang sifatnya sebagai pendukung dalam memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang meliputi buku-buku, hasil penelitian, pendapat hukum, artikel-artikel yang berkaitan dengan permasalahan penelitian, dan lain-lain yaitu : 1. Anthony Henriquez , BRE, 1985, Air Bersih, Tiga Serangkai. 2. Daryanto,1997, Kamus Bahasa Indonesia Lengkap, Apollo, Surabaya. 3. DR. Takdir Rahmadi, 2012, Hukum Lingkungan di Indonesia, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.
16
4. Marhaeni
Ria
Siombo,
2012,
Hukum
Lingkungan
dan
Pelaksanaan Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta. 5. M. Daud Silalahi, 2003, Pengaturan Hukum Sumber Daya Air dan Lingkungan Hidup di Indonesia, P.T. Alumni, Bandung 6. Prastowo, 2008, Pengelolaan Ekosistem Mata Air, Crespent Press dan Yayasan Obor Indonesia. 7. Purnomo Yusgiantoro, 2004, Konflik Kepentingan Dalam Pengelolaan
Sumber
Daya
Air,
BIGRAF
Publishing,
Yogyakarta. 3. Metode Pengumpulan Data Dalam penelitian ini pengumpulan data dilakukan dengan metode : 1. Studi Kepustakaan : Studi kepustakaan ini digunakan dalam mengumpulkan data sekunder yang dilakukan dengan cara membaca buku-buku literatur, peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen, makalah ilmiah, hasil-hasil penelitian yang ada hubungannya dengan pokok permasalahan yang diteliti. 2. Wawancara Pengumpulan
data
dengan
wawancara
yaitu
suatu
metode
mengumpulkan data dengan cara tanya jawab langsung dengan narasumber dan responden yang dapat memberikan informasi data
17
yang berhubungan atau kompeten dengan obyek penelitian untuk memperoleh data primer. 4. Lokasi Dalam penelitian ini lokasi yang pilih adalah di Kota Yogyakarta, yaitu pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirtamarta Yogyakarta 5. Narasumber dan Responden a. Narasumber dalam penelitian ini adalah 1. Kepala Bagian Umum PDAM Tirtamarta Yogyakarta yaitu Bapak Majiya, SE. MM 2. Kepala Bidang Pengawasan dan Pemulihan Lingkungan Hidup yaitu Bapak Ir. Budi Raharjo di Badan Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta b. Responden dalam penelitian ini adalah 1. Rizky Rizaldi Sub Bidang Pengawasan dan Pemulihan Lingkungan Hidup 2. 2 orang Pelanggan tetap PDAM Tirtamarta Yogyakarta 6. Metode Analisis Data Dalam analisis data dilakukan dengan analisis kualitatif, analisis yang dilakukan dengan memahami dan memperhatikan fakta yang ada dalam praktek di lapangan dan digabungkan dengan data sekunder yang diperoleh dari penelitian kepustakaan, sehingga dapat dirangkai menjadi suatu kesimpulan yang lengkap terkait dengan penelitian
18
H. Sistematika Penulisan A. Tinjauan umum tentang Perusahaan Daerah Air Minum 1. Sejarah dan Dasar Hukum PDAM 2. Visi dan Misi PDAM 3. Struktur Organisasi PDAM Tirtamarta 4. Wilayah/ Area kerja PDAM Tirtamarta B. Tinjauan tentang Pengelolaan Sumber Daya Air untuk Air Baku Air Minum 1. Pengertian Sumber Daya Air dan Air Baku Air Minum 2. Asas-asas Pengelolaan Sumber Daya Air 3. Penggolongan Kualitas Air Baku C. Peran Perusahaan Daerah Air Minum dalam Pengelolaan Bahan Air Baku Air Minum sebagai Perlindungan Kualitas Air Minum di Kota Yogyakarta 1. Sumber Air Baku Air Minum PDAM Tirtamarta 2. Sistem Distribusi Air Bersih dan Sistem Pengaliran PDAM Tirtamarta 3. Kordinasi PDAM Tirtamartani dengan Instansi Lain Terkait pengelolaan Air baku Air Minum 4. Langkah-langkah
Perusahaan
Daerah
Air
Minum
dalam
Pengelolaan Bahan Air Baku Air Minum sebagai Perlindungan Kualitas Air Minum di Kota Yogyakarta
19
5. Kendala-kendala apa saja yang dihadapi Perusahaan Daerah Air Minum dalam menjalankan perannya dalam Pengelolaan Bahan Air Baku Air Minum sebagai Perlindungan Kualitas Air Minum di Kota
Yogyakarta.
