BAB I PENDAHULUAN. A. Latar Belakang. Informasi merupakan hal yang tidak terpisahkan dalam kehidupan

BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Informasi merupakan hal yang tidak terpisahkan dalam kehidupan bisnis dan organisasi, sehingga informasi merupakan variabel yang penting dalam operasi organisasi, disamping sumber daya alam, modal dan manusia. Selain itu keterbatasan manusia untuk mampu mengolah data dan informasi yang begitu cepat berubah dan mendorong manusia untuk memanfaatkan secara optimal teknologi dan sistem informasi. Pada jaman sekarang ini teknologi dan sistem informasi sudah menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia dan kegiatan sehari hari. Informasi dibutuhkan untuk menyusun strategi yang dipakai dalam pencapaian tujuan organisasi, baik dalam perencanaan maupun pengawasan kegiatan organisasi. Sistem pengawasan yang efektif diperlukan dalam kegiatan operasional organisasi, agar organisasi dapat berjalan dengan baik. Dengan demikian informasi dapat membantu organisasi dalam mencapai tujuan yang diharapkan serta meningkatkan produktivitas anggotanya. Banyak istilah yang berhubungan dengan informasi, istilah yang sering digunakan adalah sistem informasi manajemen, sistem informasi manajemen berbasis komputer, teknologi informasi, teknologi komputer, manajemen informasi, dan sistem informasi. Salah satu bentuk penerapan sistem informasi diantaranya adalah penggunaan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG), Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK), dan lain sebagainya. SIAK

1

Universitas Sumatera Utara

merupakan salah satu jenis perangkat lunak (software) yang dapat digunakan untuk membantu proses pengelolaan data pencatatan biodata penduduk pada suatu instansi pemerintah yang bergerak dalam bidang pelayanan administrasi kependudukan.1 Data kependudukan pada saat ini masih tergantung pada hasil sensus dan survei atau data administrasi yang diperoleh secara periodik dan masih bersifat agregat (makro). Kebutuhan data mikro penduduk untuk identifikasi calon pemilih pemilu, penyaluran dana jaringan pengaman sosial, bantuan untuk penduduk miskin, beasiswa untuk wajib belajar dan kegiatan perencanaan pembangunan masih belum akurat. Atas dasar pertimbangan tersebut maka diperlukan petunjuk pencatatan dan pemutakhiran biodata penduduk. Dalam pengelolaan pendaftaran penduduk merupakan tanggung jawab pemerintah kota/kabupaten, dimana dalam pelaksanaannya diawali dari desa/kelurahan selaku ujung tombak pendaftaran penduduk, hingga setiap warga secara administrasi terdaftar sebagai Warga Negara Indonesia (WNI) dan sesuai dengan Undang – Undang No. 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan. Dalam pelayanan tersebut perlu dilakukan dengan benar dan cepat agar penduduk mendapatkan pelayanan yang baik dan memuaskan. Sebagai salah satu langkah untuk membantu berbagai pekerjaan mengenai pendaftaran kependudukan yang sesuai dengan berbagai standar yang diperlukan maka pemerintah mulai membuat sebuah kebijakan dengan mengadakan program yang dahulu dikenal dengan Sistem Informasi 1

Idil Fikri, “Implementasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan Dalam Proses Pelayanan Kartu Tanda Penduduk”, (Fisip USU, Medan, 2011), 3-4.

2


Manajemen Kependudukan (SIMDUK) yang dibuat sekitar tahun 1996. SIMDUK adalah sebuah kebijakan yang diterapkan didaerah kabupaten/kota, dan ditujukan untuk menangani status kependudukan dengan segala perubahannya. SIMDUK itu sendiri merupakan suatu aplikasi untuk mengelola data kependudukan daerah yang meliputi Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP), Akte Kelahiran, Sensus Penduduk, dan lain sebagainya. SIMDUK sebagai sebuah sistem untuk mengelola data kependudukan ternyata banyak memiliki kelemahan, diantaranya adalah Nomor Induk Kependudukan (NIK) pada SIMDUK dapat berubah ketika pemilik NIK berpindah domisili, karena Kartu Tanda Penduduk (KTP) SIMDUK mengikuti nomor urut yang berada di Kecamatan, bukan nomor induk ditingkat Kota. KTP SIMDUK juga masih berpotensi terjadinya pemalsuan identitas karena disebabkan kurang detailnya data – data mengenai penduduk.2 Berdasarkan hal tersebut pemerintah menggantinya dengan sebuah kebijakan yang baru. Kebijakan baru itu tentunya juga lebih menjawab segala kebutuhan yang diperlukan untuk melengkapi data kependudukan. Untuk membantu berbagai pekerjaaan mengenai pendaftaran kependudukan yang sesuai dengan berbagai standar yang diperlukan maka pemerintah merumuskan sebuah kebijakan baru dengan program yang bernama Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK). SIAK adalah suatu sistem informasi berbasis web yang disusun berdasarkan prosedur – prosedur dan memakai standarisasi khusus yang bertujuan menata sistem administrasi dibidang kependudukan sehingga 2

http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/20828/4/Chapter%20I.pdf Desember 2015 Pukul 18.05 WIB.

pada

tanggal

16

3


tercapainya tertib administrasi dan juga membantu bagi petugas dijajaran Pemerintah Daerah, khususnya Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kabupaten Langkat didalam menyelenggarakan layanan kependudukan dan Pencatatan Sipil. SIAK bisa menjadi solusi dari masalah yang ada. Dengan adanya pengelolaan data secara online maka kelemahan – kelemahan pengelolaan data secara konvensional dapat ditekan. Manfaat dari penerapan SIAK antara lain hasil perhitungan dan pengelolaan statistik tersebut dapat digunakan sebagai bahan perumusan dan penyempurnaan kebijakan, strategi dan program bagi penyelenggara dan pelaksanaan pembangunan dibidang kualitas dan mobilitas penduduk serta kepentingan pembangunan lainnya.3 Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) mempunyai peranan yang sangat penting dalam pemerintahan dan pembangunan, karena penyelenggaraan administrasi kependudukan diarahkan pada pemenuhan hak asasi setiap orang dibidang pelayanan administrasi kependudukan, guna meningkatkan pelayanan publik tanpa adanya diskriminasi. Implementasi SIAK diatur dalam UU No. 24Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, dan Peraturan Pemerintah No. 37 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan UU No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan. Selain itu SIAK juga diatur dalam Keputusan Presiden No. 88 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Administrasi Kependudukan dan Permendagri No. 25 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pengkajian Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan. 3

http://repository.unhas.ac.id/bitstream/handle/123456789/8825/SKRIPSI.pdf?sequence=116 Desember 2015 Pukul 19.06 WIB.

4


Kabupaten Langkat merupakan kabupaten dengan luas dan jumlah penduduk yang cukup besar. Luas wilayah Kabupaten Langkat adalah 626.329 Ha atau sekitar 8,74% dari luas Provinsi Sumatera Utara yang mencapai 7.168.000 Ha. Dan jumlah penduduk Kab. Langkat adalah 1.075.881 jiwa. Dengan jumlah penduduk yang cukup besar tentunya membutuhkan administrasi kependudukan yang terorganisir. 4 Dari hasil observasi dilapangan tanggal 05 Februari 2016, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat telah menerapkan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan pada tahun 2007. Dimana SIAK ini dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat sudah terkoneksi ke Kemendagri, akan tetapi masih ada kendala yang dihadapi oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat diantaranya masalah pengelolaan informasi administrasi kependudukan yaitu tentang pengumpulan, perekaman, pengelolaan, dan pemuktahiran data hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil untuk penerbitan dokumen kependudukan, kemudian sumber daya manusia (SDM) dan sarana prasarana yang berhubungan dengan teknologi informasi belum memadai. SIAK diharapkan mampu memberikan Nomor Induk Kependudukan yang telah terdaftar di Depdagri untuk memudahkan pemerintah pusat dan daerah guna melihat permasalahan penduduk yang ada serta meningkatkan pelayanan publik khususnya pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil. Namun hingga saat ini masih ada masyarakat di Kabupaten Langkat yang 4

Dandy Ahmad Drajat, dkk, “Implementasi Kebijakan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan dalam Upaya Meningkatkan Tertib Administrasi Kependudukan : Studi Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 30 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil”, e – Jurnal Administrative Reform, Vol. 2 No. 3 (2014).

5


belum memiliki NIK yang berbasis E – KTP, Akta Kelahiran, KK dan lain sebagainya. Sehingga masih banyak masyarakat yang belum masuk hitungan atau pun perkiraan yang dapat dibantu oleh pemerintah. Berdasarkan pemaparan diatas, penulis merasa tertarik untuk meneliti tentang bagaimana implementasi kebijakan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) dalam meningkatkan pelayanan publik secara langsung dilapangan,mengingat pentingnya data kependudukan yang akurat. Oleh karena itu penulis mengangkatnya kedalam sebuah penelitian yang berjudul “Implementasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) dalam Meningkatkan Pelayanan Publik di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat?”

B. Perumusan Masalah Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 1. Bagaimanakah

Implementasi

Sistem

Informasi

Administrasi

Kependudukan (SIAK) dalam Meningkatkan Pelayanan Publik pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat? 2. Faktor – faktor apakah yang menjadi kendala dalam Implementasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) dalam Meningkatkan Pelayanan Publik pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat?

6


C. Tujuan Penelitian Adapun tujuan penelitian ini adalah : 1. Untuk mengetahui Implementasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) dalam meningkatkan pelayanan publik di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat. 2. Untuk mengetahui kendala – kendala apa saja dalam Implementasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) dalam meningkatkan pelayanan publik di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat.

D. Manfaat Penelitian 1. Manfaat subyektif Sebagai

suatu

sarana

untuk

melatih

dan

mengembangkan

kemampuan berpikir ilmiah, sistematis dan metodologis penulis dalam menyusun berbagai kajian literatur untuk menjadikan suatu wacana baru dalam memperkaya khazanah kepustakaan pendidikan. 2. Manfaat Akademis Hasil penelitian dan penulisan skripsi ini akan memberikan kontribusi kepada perkembangan ilmu administrasi negara, terutama teori

dan

konsep

tentang

Sistem

Informasi

Administrasi

Kependudukan dan Pelayanan Publik dan juga diharapkan dapat menjadi kerangka acuan bagi peneliti dan penulis selanjutnya.

7


3. Manfaat Praktis Hasil penelitian ini secara praktis akan memberikan masukan atau referensi bagi aparat Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten

Langkat

dalam

hal

Implementasi

SIAK

dalam

meningkatkan pelayanan publik

E. Kerangka Teori Teori adalah serangkaian asumsi, konsep, konstruksi dan proposisi untuk menerangkan suatu fenomena sosial secara sistematis dengan cara merumuskan hubungan antar konsep. 1.

Kebijakan Publik a. Pengertian Kebijakan Publik Menurut James E. Anderson mendefenisikan kebijakan publik sebagai

perilaku dari sejumlah aktor (pejabat, kelompok, instansi pemerintah) atau serangkaian aktor dalam suatu bidang kegiatan tertentu.5 Menurut Carl Friedrich kebijakan publik adalah suatu tindakan yang mengarah pada tujuan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya hambatan – hambatan tertentu seraya mencari peluang – peluang untuk mencapai tujuan tertentu.6

5

Dwiyanto Indiahono, Kebijakan Publik Berbasis Dynamic Policy Analysis, (Yogyakarta : Gava Media, 2009), 17. 6 Ibid., 18.

8


Menurut Lester dan Stewart kebijakan publik adalah kebijakan yang dibuat oleh institusi otoritatif yang ditujukan dan berdampak kepada publik serta ditujukan untuk mengatasi persoalan – persoalan publik.7 Menurut Chandler dan Plano berpendapat bahwa kebijakan publik adalah pemanfaatan yang strategis terhadap sumberdaya – sumberdaya yang ada untuk memecahkan masalah – masalah publik atau pemerintah.8 Sedangkan menurut Easton kebijakan publik adalah pengalokasian nilai – nilai kekuasaan untuk seluruh masyarakat yang keberadaannya mengikat.9 Sehingga cukup pemerintah yang melakukan sesuatu tindakan kepada masyarakat dan tindakan tersebut merupakan bentuk dari sesuatu yang dipilih oleh pemerintah yang merupakan bentuk dari pengalokasian nilai – nilai kepada masyarakat.10 Berdasarkan defenisi yang telah diuraikan, maka dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik adalah segala aktifitas yang dilakukan oleh pemerintah untuk memecahkan masalah publik yang dihadapi serta tertuang dalam bentuk aturan-aturan yang berlandaskan hukum.

7

Solahuddin Kusumanegara, Model dan Aktor dalam Proses Kebijakan Publik, (Yogyakarta : Gava Media, 2010), 4. 8 Hesel Nogi S, Tangkilisan, Kebijakan Publik yang Membumi : Konsep, Strategi, dan Kasus, (Yogyakarta : Lukman Offset dan Yayasan Pembaharuan Administrasi Publik Indonesia, 2003), 1. 9 Ibid., 2. 10 Ibid.

9


b. Proses Kebijakan Publik Adapun kebijakan public memiliki tahap – tahap yang cukup kompleks karena memiliki banyak proses dan variable yang harus dikaji. Tahap – tahap kebijakan public adalah sebagai berikut :11 1. Penyusunan agenda (agenda setting) Para pejabat yang dipilih dan diangkat menempatkan masalah pada agenda publik.Sebelumnya masalah – masalah ini berkompetensi terlebih dahulu untuk dapat masuk kedalam agenda kebijakan.Pada akhirnya, beberapa masalah masuk keagenda kebijakan pada perumusan kebijakan. Pada tahap ini suatu masalah mungkin tidak tersentuh sama sekali dan beberapa yang lain pembahasan untuk masalah tersebut ditunda untuk waktu yang lama. 2. Formulasi kebijakan (policy formulation) Masalah yang telah masuk kedalam agenda kebijakan kemudian dibahas oleh para pembuat kebijakan.Masalah – masalah tadi didefenisikan untuk kemudian dicari pemecahan masalah terbaik.Pemecahan masalah tersebut berasal dari berbagai alternative yang ada.Sama halnya dengan perjuangan suatu masalah untuk masuk kedalam agenda kebijakan, dalam tahap perumusan kebijakan masing – masing alternative bersaing untuk memecahkan masalah. 3. Adopsi kebijakan (policy adoption) Dari sekitar alternative kebijakan yang ditawarkan oleh para perumus kebijakan, pada akhirnya salah satu alternatif kebijakan tersebut diadopsi

11

William N Dunn, Pengantar Analisis Kebijakan, (Yogyakarta : Gava Media, 2000), 28.

10


dengan dukungan dari mayoritas legislatif, consensus antara direktur lembaga atau keputusan peradilan. 4. Implementasi kebijakan (policy implementation) Suatu program kebijakan hanya akan menjadi catatan – catatan elit, jika program tersebut tidak implementasikan. Oleh karena itu, program kebijakan yang

telah

diambil

sebagai

alternative

pemecahan

masalah

harus

diimplementasikan, yakni dilaksanakan oleh badan – badan administrasi maupun agen – agen pemerintah ditingkat bawah.Kebijakan yang telah diambil dilaksanakan oleh unit – unit administrasi yang memobilisasikan sumber daya financial dan manusia. Pada tahap implementasi ini berbagai kepentingan akan saling bersaing. Beberapa implementasi akan mendapat dukungan para pelaksana, namun beberapa yang lain akan ditentang oleh para pelaksana. 5. Evaluasi Kebijakan (policy evaluation) Pada tahap ini kebijakan yang telah dijalankan akan dinilai atau dievaluasi untuk melihat sejauh mana kebijakan yang telah mampu memevahkan masalah. Kebijakan public yang pada dasarnya dibuat untuk meraih dampak yang diinginkan.Dalam hal ini memperbaiki masalah yang dihadapi masyarakat.Oleh karena itu, ditentukanlah kriteria – kriteria yang menjadi dasar untuk menilai apakah kebijakan public telah meraih dampak yang diinginkan.

11


2.

Implementasi Kebijakan Publik a. Pengertian Implementasi Kebijakan publik Implementasi kebijakan merupakan rangkaian kegiatan setelah suatu

kebijakan dirumuskan.12 Menurut Robert Nakamura dan Frank Smallwood hal – hal yang berhubungan dengan implementasi kebijakan adalah keberhasilan dalam mengevaluasi masalah dan kemudian menerjemahkan kedalam keputusan – keputusan yang bersifat khusus.13 Menurut Pressman dan Wildavsky implementasi diartikan sebagai interaksi antara penyusunan tujuan dengan sarana – sarana tindakan dalam mencapai tujuan tersebut, atau kemampuan untuk menghubungkan dalam hubungan kausal antara yang diinginkan dengan cara mencapainya. 14 Menurut Jones implementasi adalah suatu proses yang dinamis yang melibatkan secara terus menerus usaha – usaha untuk mencari apa yang akan dan dapat dilakukan, dengan demikian implementasi mengatur kegiatan – kegiatan yang mengarah pada penempatan suatu program kedalam tujuan kebijakan yang diinginkan. 15Tiga kegiatan utama yang paling penting dalam implementasi kebijakan adalah :16 1. Penafsiran yaitu merupakan kegiatan yang menterjemahkan makna program kedalam pengaturan yang dapat diterima dan dapat dijalankan. 2. Organisasi yaitu merupakan unit atau wadah untuk menempatkan program kedalam tujuan kebijakan. 12

Ibid., 17. Ibid. 14 Ibid. 15 Ibid., 18. 16 Ibid. 13

12


3. Penerapan yaitu berhubungan dengan perlengkapan rutin bagi pelayanan, upah, dan lain – lainnya. Secara lebih luas, implementasi dapat didefenisikan sebagai proses administrasi dari hukum yang didalamnya tercakup keterlibatan berbagai macam aktor, organisasi, prosedur, teknik yang dilakukan agar kebijakan yang telah ditetapkan mempunyai akibat, yaitu tercapainya tujuan kebijakan. 17 Berdasarkan defenisi diatas maka dapat disimpulkan, implementasi kebijakan adalah menetapkan arah agar tujuan kebijakan publik yang dapat direalisasikan sebagai hasil dari kegiatan pemerintahdi mana kebijakan dioperasionalisasikan dalam kegiatan – kegiatan yang terencana dan terorganisir, untuk dapat mencapai standar dan sasaran kebijakan, dengan memperhatikan lingkungan serta dampak di berbagai bentuk kegiatannya, sebagai bahan dalam perbaikan perencanaan kebijakan publik ke depannya.

b. Model Implementasi Kebijakan Dalam rangka mengimplementasikan kebijakan publik, dikenal beberapa model implementasi kebijakan, antara lain : 1. Model Gogin Untuk mengimplementasi kebijakan dengan model Gogin ini dapat mengidentifikasikan variabel – variabel yang mempengaruhi tujuan – tujuan formal pada keseluruhan implementasi, yakni :18 a. Bentuk dan isi kebijakan, termasuk didalamnya kemampuan kebijakan untuk menstruktur proses implementasi. 17 18

Solahuddin Kusumanegara, Op.Cit., 97. Hesel Nogi S, Tangkilisan, Op Cit., 20.

13


b. Kemampuan organisasi dengan segala sumber daya berupa dana dan insentif lainnya yang akan mendukung implementasi secara efektif. c. Pengaruh lingkungan dari masyarakat dapat berupa karakteristik, motivasi, kecenderungan hubungan antara warga masyarakat, termasuk pola komunikasinya. 2. Model Grindle Grindle menciptakan model implementasi sebagai kaitan antara tujuan kebijakan dan hasil – hasilnya, selanjutnya pada model ini hasil kebijakan yang dicapai akan dipengaruhi oleh isi kebijakan yang terdiri dari :19 a. Kepentingan – kepentingan yang dipengaruhi b. Tipe – tipe manfaat c. Derajat perubahan yang diharapkan d. Letak pengambilan keputusan e. Pelaksanaan program f. Sumber daya yang dilibatkan Isi sebuah kebijakan akan menunjukkan posisi pengambilan keputusan oleh sejumlah besar pengambilan keputusan, sebaliknya ada kebijakan tertentu yang lainnya hanya ditentukan oleh sejumlah kecil unit pengambil kebijakan. Pengaruh selanjutnya adalah konteks lingkungan yang terdiri dari:20 a. Kekuasaan, kepentingan dan strategi aktor yang terlibat b. Karakteristik lembaga penguasa c. Kepatuhan dan daya tanggap

19 20

Ibid., 20. Ibid.

14


Karenanya setiap kebijakan perlu mempertimbangkan konteks atau lingkaran dimana tindakan administrasi dilakukan. Intensitas keterlibatan para perencana, politisi, pengusaha, kelompok sasaran dan para pelaksana kebijakan akan bercampur baur mempengaruhi efektifitas implementasi. 3. Model George C. Edward III Model implementasi kebijakan publik yang dikemukakan oleh Edward menunjuk empat variabel yang berperan penting dalam pencapaian keberhasilan implementasi. Empat variabel tersebut adalah :21 a. Komunikasi, yaitu menunjuk bahwa setiap kebijakan akan dapat dilaksanakan dengan baik jika terjadi komunikasi efektif antara pelaksana program (kebijakan) dengan para kelompok sasaran. Tujuan dan sasaran dari program/kebijakan dapat disosialisasikan secara baik sehingga dapat menghindari adanya distorsi atas kebijakan dan program. b. Sumber daya, yaitu menunjuk setiap kebijakan harus didukung oleh sumber daya yang memadai, baik sumber daya manusia maupun sumber daya finansial. Sumber daya manusia adalah melingkupi seluruh kelompok sasaran. Sumber daya finansial adalah kecukupan modal investasi atas sebuah program/kebijakan. c. Disposisi, yaitu menunjuk karakteristik yang menempel erat kepada implementor kebijakan/program. Karakter yang penting dimiliki oleh implementor adalah kejujuran, komitmen dan demokratis. Implementor yang memiliki komitmen tinggi dan jujur akan

21

Dwiyanto Indiahono, Op., Cit 31.

15


senantiasa bertahan diantara hambatan yang ditemui dalam program/kebijakan. d. Struktur birokrasi, yaitu menunjuk bahwa struktur birokrasi menjadi penting dalam implementasi kebijakan. Aspek struktur birokrasi ini mencakup dua hal penting yang pertama adalah mekanisme, dan struktur organisasi pelaksana. Mekanisme implementasi program biasanya sudah ditetapkan melalui standar operating prosedur (SOP) yang dicantumkan dalam kebijakan. SOP yang baik mencantumkan kerangka kerja yang jelas, sistematis, tidak berbelit dan mudah dipahami oleh siapapun karena akan menjadi acuan dalam bekerjanya implementor. Sedangkan struktur organisasi pelaksana pun sejauh mungkin menghindari hal yang berbelit, panjang, dan kompleks. Struktur organisasi pelaksana harus dapat menjamin danya pengambilan keputusan atas kejadian luar biasa dalam program secara cepat. 4. Model Van Meter dan Van Horn Model implementasi kebijakan dari Meter dan Horn menetapkan beberapanvariabel yang diyakini dapat mempengaruhi implementasi dan kinerja kebijakan. Beberapa variabel yang terdapat dalam Model Meter dan Horn adalah sebagai berikut :22 a. Standar dan sasaran kebijakan, standar dan sasaran kebijakan pada dasarnya adalah apa yang hendak dicapai oleh program atau

22

Ibid., 38.

16


kebijakan, baik yang berwujud maupun tidak, jangka pendek, menengah atau panjang. b. Sumber daya menunjuk kapada seberapa besar dukungan finansial dan sumber daya manusia untuk melaksanakan program atau kebijakan. c. Kinerja kebijakan merupakan penilaian terhadap pencapaian standar dan sasaran kebijakan yang telah ditetapkan diawal. d. Komunikasi antar badan pelaksana, menunjuk kepada mekanisme prosedur yang dicanangkan untuk mencapai sasaran dan tujuan program. e. Karakteristik badan pelaksana, menunjuk seberapa besar daya dukung struktur organisasi, nilai – nilai yang berkembang, hubungan dan komunikasi yang terjadi diinternal birokrasi. f. Lingkungan sosial, ekonomi, politik, menunjuk bahwa lingkungan dalam ranah implementasi dapat mempengaruhi kesuksesan implementasi kebijakan itu sendiri. g. Sikap pelaksana, menunjuk bahwa sikap pelaksana menjadi variabel penting dalam implementasi kebijakan. Seberapa demokratis, antusias dan responsif terhadap kelompok sasaran dan lingkungan beberapa yang dapat ditunjuk sebagai bagian dari sikap pelaksana.

17


3.

Sistem Informasi a. Pengertian Sistem Secara sederhana, sistem dapat diartikan sebagai suatu kumpulan atau

himpunan dari unsur, komponen, atau variabel yang terorganisir, saling berinteraksi, saling tergantung satu sama lain dan terpadu. 23 Sistem adalah jaringan kerja dari prosedur – prosedur yang saling berhubungan, berkumpul bersama – sama untuk melakukan suatu kegiatan atau menyelesaikan suatu sasaran tertentu.24 Adapun prosedur adalah suatu urut – urutan operasi tulis – menulis dan biasanya melibatkan beberapa orang didalam satu atau lebih departemen yang diterapkan untuk menjamin penanganan yang seragam dari transaksi – transaksi bisnis yang terjadi.25 Sistem juga merupakan kumpulan elemen – elemen yang saling terkait dan bekerja sama untuk memproses masukan (input) yang ditujukan kepada sistem tersebut dan mengolah masukan tersebut sampai menghasilkan keluaran (output) yang diinginkan. 26 Secara definitif, sistem adalah suatu gugus dari elemen yang saling berhubungan dan terorganisasi untuk mencapai suatu tujuan atau suatu gugus dari tujuan – tujuan. 27 Secara umum sistem dapat didefenisikan sebagai sekumpulan hal atau kegiatan atau elemen atau subsistem yang saling bekerja sama atau yang dihubungkan dengan cara – cara

23

Tata Sutabri, Sistem Informasi Manajemen, (Yogyakarta : Andi Offset, 2005), 2. Andri Kristanto, Perancangan Sistem Informasi dan Aplikasinya, (Yogyakarta : Gava Media, 2003), 1. 25 Ibid. 26 Ibid.,2. 27 Eriyanto, Ilmu Sistem : Meningkatkan Mutu dan Efektivitas Manajemen, (Bogor, IPB Press, 2003), 7. 24

18


tertentu sehingga membentuk satu kesatuan untuk melaksanakan suatu fungsi guna mencapai suatu tujuan.28 Berdasarkan defenisi diatas maka dapat disimpulkan, sistem adalah sekumpulan komponen yang saling berhubungan yang bekerja menuju pencapaian tujuan bersama dengan menerima input dan menghasilkan output dalam proses transformasi yang teratur.

b. Pengertian Informasi Informasi dapat diibaratkan sebagai darah yang mengalir didalam tubuhmanusia, seperti halnya informasi didalam organisasi

yang

sangat

penting

untuk

sebuah perusahaan atau

mendukung

kelangsungan

perkembangannya, sehingga terdapat alas an bahwa informasi sangat dibutuhkan bagi sebuah perusahaan atau organisasi.29Memahami konsep dasar informasi adalah sangat penting dalam mendesain sebuah system informasi yang efektif. Menyiapkan langkah atau metode dalam menyediakan informasi yang berkualitas adalah tujuan dalam mendesain system baru. Dari uraian diatas maka informasi dapat diartikan mengenai kumpulan data yang diolah menjadi bentuk yang lebih berguna dan lebih berarti bagi yang menerima.30Informasi merupakan hasil pengolahan data sehingga menjadi bentuk yang penting bagi penerimanya dan mempunyai kegunaan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan yang dapat dirasakan akibatnya secara langsung

saat

itu

juga

atau

secara

tidak

langsung

pada

saat

28

Edhy Sutanta, Sistem Informasi Manajemen, (Graha Ilmu, 2003), 4. Andri Kristanto, Op. Cit., 6 30 Ibid. 29

19


mendatang. 31 Defenisi lain mengatakan informasi adalah data yang diolah menjadi bentuk yang berguna bagi pemakainya.32

c. PengertianSistemInformasi Sebuah system informasi merupakan kumpulan dari perangkat keras dan perangkat lunak computer serta perangkat manusia yang akan mengolah data menggunakan perangkat keras dan perangkat lunak tersebut.33Selain itu data juga memegang peranan yang penting dalam system informasi. Data yang akan dimasukkan kedalam sebuah system informasi dapat berupa formulir – formulir, prosedur – prosedur dan bentuk data lainnya. Selain itu system informasi dapat didefenisikan sebagai berikut :34 1. Suatu sistem yang dibuat oleh manusia yang terdiri dari komponen – komponen dalam organisasi untuk mencapai suatu tujuanya itu menyajikan informasi. 2. Sekumpulan prosedur organisasi yang pada saat dilaksanakan akan memberikan informasi bagi pengambil keputusan dan atau untuk mengendalikan organisasi. 3. Suatu sistem didalam organisasi yang mempertemukan kebutuhan pengolahan transaksi, mendukung operasi, bersifat manajerial, dan kegiatan strategi dari suatu organisasi dan menyediakan pihak luar tertentu dengan laporan – laporan yang diperlukan.

31

Edhy Sutanta, Op. Cit., 10 Jogianto HM, Sistem Teknologi Informasi, (Yogyakarta, Andi, 2003), 36. 33 Andri Kristanto, Op. Cit., 11 34 Ibid. 32

20


Selain itu system informasi dapat juga dikatakan sebagai system konseptual yang memakai sumber daya konseptual, data, dan informasi. 35 Berdasarkan defenisi yang telah diuraian, maka dapat disimpulkan bahwa sistem informasi merupakan kesatuan elemen – elemen yang saing berinteraksi secara sistematis dan teratur untuk menciptakan dan membuat aliran informasi yang cukup mendukung dalam pembuatan keputusan dan kontrol organisasi. Sistem informasi yang baik harus memiliki sistematika yang jelas, ringkas, dan sederhana mulai dari tahap pemasukan data, pengolahan dengan prosedur yang ditentukan, penyajian informasi yang akurat, interpretasi yang tepat dan distribusinya. Oleh karena itu, agar sistem informasi dapat beroperasi secara optimal, maka dibutuhkan teknologi informasi yang terbukti memiliki kinerja yang sangat unggul. Digunakan teknologi informasi sebagai basis pembangunan sistem informasi akan memberi jaminan lancarnya aliran data dan informasi serta akuratnya hasil pengolahann data. Sebuah sistem informasi yang baik harus memiliki keunggulan kompetitif, seperti singkatnya prosedur, kecepatan respons, kemudahan transaksi, dan kemudahan untuk diperbaharui baik prosedur maupun model penyajiannya. Agar bisa memiliki keunggulan diatas, maka teknologi berperan didalam sebuah sistem informasi. Teknologi informasi adalah teknologi yang menggabungkan komputer dengan jaluran komunikasi berkecapatan tinggi yang membawa data, suara, video. Teknologi informasi yang dapat mendukung sebuah sistem informasi melibatkan sebagai salah satu perangkat pentingnya. 35

Eko Nugraho, Sistem Informasi Manajemen :Konsep , Aplikasi, dan Perkembangannya, (Yogyakarta, Andi, 2008), 18.

21


Konfigurasi komputer dikelompokkan menjadi empat komponen, yaitu :36 A. Hardware atau perangkat keras adalah komponen fisik dalam rangkaian komputer yang terdiri dari : a. Central Processing Unit (CPU), terdiri dari : 1. Control Unit (CU) yang berfungsi untuk menerima dan menganalisis instruksi pengolahan data. 2. Arimathic and Logical Unit (ALU) yaitu berfungsi untuk menjalankan proses arimathic operation dan logical operation. 3. Storange Unit (SU) yang berfungsi sebagai tempat menyimpan data dan program instruksi selama komputer bekerja. b. Output Device atau Peralatan Output yaitu peralatan untuk mengeluarkan data, contohnya monitor dan printer. c. Input Device atau Peralatan Input yaitu peralatan untuk memasukkan data seperti keyboard, disket, harddisk, tape dan lain sebagainya. d. Memory and Storage 1. Memory and Storange berfungsi sebagai tempat penyimpanan data, program dan sistem software. 2. Main Storange berhubungan langsung dengan CPU. 3. Auxiliary Storange tidak berhubungan langsung dengan CPU misalnya disket. B. Software atau perangkat lunak yaitu sistem prosedur dalam bentuk program yang dibuat oleh software – house untuk memperlancar jalannya komputer, yang terdiri dari system program dan user program.

36

Harry Waluya, Sistem Informasi Komputer Dalam Bisnis, (Jakarta, Rineka Cipta, 1997), 9.

22


a. Sistem Program yaitu program yang dibuat oleh perusahaan komputer terdiri dari : 1. Operating

System

yaitu

program

yang

berfungsi

untuk

mengontrol dan mengkoordinasikan seluruh kegiatan sistem komputer dalam pengolahan data. 2. Paket program antara lain paket word – star atau world – perfect, lotus 123 yaitu paket program yang dibuat untuk memecahkan masalah tertentu. b. User Program yaitu program yang dibuat sendiri oleh users dengan menggunakan bahasa program yang dimengerti oleh komputer. C. Brainware adalah faktor manusia yang memiliki latar belakang pendidikan

teknis

komputer

yang

dapat

dibedakan

menurut

keahliannya, system analyst, programmer dan operator. D. Programming yaitu kumpulan instruksi yang tersusun secara berurutan menurut logic program dan tertulis dalam bahasa serta rumus – rumus yang dimengerti oleh komputer. Sistem informasi dapat ditentukan berdasarkan sifatnya. Ada sepuluh sifat yang dapat menentukan nilai suatu sistem informasi, antara lain : 1. Kemudahan dalam memperoleh Informasi mempunyai nilai yang lebih sempurna apabila dapat diperoleh secara mudah. Informasi yang penting dan sangat dibutuhkan menjadi tidak bernilai jika sulit diperoleh. Informasi dapat diperoleh dengan mudah jika sistem dilengkapi oleh basis data

23


dan bagian pengolah yang mampu mengolah data dengan baik untuk memenuhi segala kebutuhan informasi secara mudah. 2. Sifat luas dan kelengkapannya Informasi yang tidak lengkap akan menjadi informasi yang tidak bernilai, karena tidak dapat digunakan secara baik. Sifat luas dan lengkap tersebut memerlukan dukungan basis data yang cukup lengkap dan terstruktur dengan baik. 3. Ketelitian (accuracy) Informasi menjadi tidak bernilai jika tidak akurat, karena akan mengakibatkan kesalahan pengambilan keputusan. Informasi yang akurat dapat diperoleh jika basis data yang tersedia sebagai sumber informasi memuat data yang valid, baik tipe, bentuk, maupun format datanya. 4. Kecocokan dengan pengguna (relevance) Informasi mempunyai nilai yang sempurna apabila sesuai dengan kebutuhan penggunanya. Informasi berharga dan penting menjadi tidak bernilai jika tidak sesuai dengan kebutuhan penggunanya, karena tidak dapat dimanfaatkan untuk pengambilan keputusan. 5. Ketepatan waktu Informasi mempunyai nilai yang lebih sempurna apabila dapat diterima oleh penggunanya pada saat yang tepat. Dan informasi tepat waktu dapat diperoleh jika ada dukungan sistem informasi yang mampu mengolah data secara cepat.

24


6. Kejelasan (clarity) Kejelasan informasi dipengaruhi oleh bentuk dan format informasi, informasi dalam bentuk tabel atau grafik banyak menjadi pilihan karena dapat dibaca dan dipahami dengan lebih mudah. 7. Fleksibilitas/keluwesannya Fleksibilitas informasi berhubungan dengan bentuk dan format tampilan informasi. Perubahan bentuk dan format tampilaninformasi dapat dilakukan dengan mudah dengan memanfaatkan komputer. 8. Dapat dibuktikan Nilai informasi semakin sempurna apabila informasi tersebut dapat dibuktikan kebenarannya. Kebenaran informasi bergantung validitas data yang diolah. 9. Tidak ada prasangka Nilai informasi semakin sempurna apabila informasi tersebut tidak menimbulkan prasangka dan keraguan adanya kesalahan informasi. 10. Dapat diukur Informasi untuk pengambilan keputusan seharusnya dapat diukur agar dapat mencapai nilai yang sempurna. Pengukuran informasi umumnya dimaksudkan untuk mengukur dan melacak kembali validitas data yang digunakan.

25


4. Administrasi Kependudukan a. Pengertian Administrasi Administrasi berasal dari istilah administration yang mengandung berbagai makna dan pengertian mulai dari yang paling sempit sampai kepada yang paling luasyang semuanya dapat ditemukan dalam suatu lingkungan tertentu yang disebut organisasi. 37 Dalam arti sempit administrasi berarti urusan yang bersangkut paut dengan pekerjaan tulis – menulis.38 Dalam arti luas administrasi mencakup tiga pengertian :39 1. Sebagai proses yang kontinu, meliputi keseluruhan kegiatan pemikiran, pengaturan dimulai dari penentuan tujuan – tujuan sampai

pelaksanaan

kerja

sehingga

tujuan

tersebut

dapat

direalisasikan. 2. Sebagai kegiatan usaha yang secara sadar telah dilakukan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan semula. 3. Sebagai pranata (institution) yang terdiri dari keseluruhan orang – orang baik secara individual maupun kolektif yang secara kesatuan menjalankan kegiatan – kegiatan untuk menghasilkan karya – karya sesuai dengan tujuan semula.

37

Buchari Zainun, Administrasi dan Manajemen : Sumber Daya Manusia Pemerintah Negara Indonesia, (Jakarta, Ghalia Indonesia, 2004), 9. 38 Ibid. 39 The Liang Gie, Unsur – Unsur Administrasi : Suatu Kumpulan Karangan, (Yogyakarta, Supersukses, 1983), 65.

26


Berdasarkan uraian diatas maka administrasi dapat disimpulkan sebagai keseluruhan proses pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih yang terlibat dalam suatu bentuk usaha bersama demi tercapainya tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. 40 Defenisi tersebut memberikan petunjuk bahwa apabila seseorang berbicara tentang administrasi, ia berbicara tentang enam ide pokok yang tercakup dalam pengertian administrasi tersebut. Keenam ide pokok tersebut selalu terdapat dalam administrasi, mulai dari bentuknya yang paling sederhana, sampai bentuknya yang paling modern dan rumit.41 Enam ide pokok yang selalu terdapat dalam administrasi adalah :42 1. Bahwa administrasi adalah proses 2. Adanya dua orang manusia atau lebih yang terlibat 3. Pelaksanaan kegiatan – kegiatan tertentu 4. Kemampuan untuk bekerja sama dalam suatu hirarki tertentu 5. Adanya pembagian tugas, dan 6. Tujuan yang telah ditentukan sebelumnya untuk dicapai

b. Pengertian Kependudukan Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang bertempat tinggal di Indonesia.43Warga Negara Indonesia adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan

40

Ninik Widiyanti, Administrasi Sebagai Kebutuhan Masyarakat Modern, (Jakarta, PT. Bina Aksara, 1998), 6. 41 Ibid. 42 Ibid. 43 Undang – Undang No. 24 Tahun 2013, Tentang Perubahan Atas Undang – Undang No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.

27


undangs-undang sebagai Warga Negara Indonesia. Orang Asing adalah orang bukan Warga Negara Indonesia. Kependudukan adalah hal yang berkaitan dengan jumlah, struktur, umur, jenis kelamin, agama, kelahiran, perkawinan, kehamilan, kematian, persebaran, mobilitasdan kualitas serta ketahanannya yang menyangkut politik, ekonomi, sosial, dan budaya. 44

c. Pengertian Administrasi Kependudukan Sesuai dengan UU Nomor 24 Tahun 2013Tentang Perubahan Atas Undang

–

Undang

No.

23

Tahun

2006

Tentang

Administrasi

Kependudukapada pasal 1, Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan Data Kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.45 Administrasi kependudukan sebagai suatu sistem diharapkan dapat diselenggarakan sebagai bagian dari penyelenggaran administrasi negara. Dengan demikian, administrasi kependudukan merupakan hal yang sangat penting untuk dilaksanakan mulai dari satuan pemerintah terkecil seperti desa dan kelurahan hingga pada skala nasional. Pengelolaan administrasi kependudukan memiliki fungsi strategis sebagai dukungan informasi tentang kependudukan bagi pembuatan kebijakan dalam rangka pelayanan publik serta

44

http://blogpki.blogspot.co.id/2013/05/teori-dan-pengertian-kependudukan.html, diakses pada tanggal 17 Desember 2015 pukul 22.03 WIB. 45 Undang – Undang No. 24 Tahun 2013, Tentang Perubahan Atas Undang – Undang No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.

28


kepentingan

warga

untuk

mengakses

informasi

hasil

administrasi

dibidang

administrasi

kependudukan tersebut. Administrasi Kependudukan diarahkan untuk : 1. Memenuhi

hak

asasi

setiap

orang

kependudukan tanpa diskriminasi dengan pelayanan public yang profesional. 2. Meningkatnya kesadaran penduduk akan kewajiban untuk berperan serta dalam pelaksanaan administrasi kependudukan. 3. Memenuhi data statistik secara nasional mengenal peristiwa kependudukan dan peristiwa penting. 4. Mendukung perumusan kebijakan dan perencanaan pembangunan secara nasional, regional, serta lokal, dan 5. Mendukung pembangunan sistem administrasi kependudukan

Penyelenggaran Administrasi Kependudukan bertujuan untuk : 1. Memberikan keabsahan identitas dan kepastian hukum atas dokumen penduduk untuk setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami penduduk. 2. Memberikan perlindungan status hak sipil penduduk. 3. Menyediakan data dan informasi kependudukan secara nasional mengenai pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil pada berbagai tingkatan akurat, lengkap, mutakhir, dan mudah diakses sehingga menjadi acuan bagi perumusan kebijakan dan pembangunan pada umumnya.

29


4. Mewujudkan tertib administrasi kependudukan secara nasional dan terpadu, dan 5. Menyediakan data kependudukan yang menjadi rujukan dasar bagi sektor terkait sdalam penyelenggaraan setiap kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. Dalam Undang – Undang Administrasi Kependudukan, setiap penduduk mempunyai hak untuk memperoleh : 1. Dokumen kependudukan. 2. Pelayanan yang sama dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil. 3. Perlindungan atas data pribadi. 4. Kepastian hukum atas kepemilikan dokumen. 5. Informasi mengenai data hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil atas dirinya atau keluarganya, dan 6. Ganti rugi serta pemulihan nama baik sebagai akibat kesalahan dalam

pendaftaran

penduduk

dan

pencatatan

sipil

serta

pendayagunaan data pribadi oleh instansi pelaksana.

5. Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) a. Pengertian Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) Defenisi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan berdasarkan Undang – Undang No. 24 Tahun 2013 tentang Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) adalah sistem informasi yang memanfaatkan teknologi

30


informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi administrasi kependudukan ditingkat penyelenggara dan instansi pelaksana sebagai satu kesatuan. Defenisi

lain

mengartikan

Sistem

Informasi

Administrasi

Kependudukan sebagai suatu sistem informasi berbasis web yang disusun berdasarkan prosedur – prosedur dan memakai standarisasi khusus yang bertujuan menata sistem administrasi kependudukan sehingga tercapai tertib administrasi dibidang kependudukan dan juga membantu bagi petugas dijajaran Pemerintahan

Daerah

khususnya

Dinas

Kependudukan

dalam

menyelenggarakan layanan kependudukan. Adapun Sistem Informasi Administrasi Kependudukan meliputi :46 1. Pendaftaran Penduduk Sarana untuk untuk membangun basis data dan menerbitkan identitas bagi setiap penduduk dewasa dengan mencantumkan Nomor Induk Kependudukan sebagai identitas tunggal. Dari kegiatan pendaftaran penduduk kemudian diterbitkan tiga dokumen, yaitu : a. Biodata Penduduk b. Kartu Keluarga c. Kartu Tanda Penduduk 2. Pencatatan Sipil Merupakan sarana untuk mencatat peristiwa penting yang dialami penduduk dan perlu dilegalisir oleh negara melalui penerbitan dokumen yang sah menurut hukum yang berlaku dalam bentuk akta

46

Alfiza, https://www.academia.edu/5299511/2.2_Pengertian_SIAK_SIAK_adalah_Sistem_Informasi_Adm inistrsi_Kependudukan, diakses pada tanggal 18 Desember 2015 pukul 19.30 WIB.

31


catatan sipil. Beberapa peristiwa penting yang harus dilaporkan diantaranya : 1. Kelahiran 2. Kematian 3. Perkawinan 4. Perceraian 5. Pengesahan anak 3. Pengelolaan Informasi Kependudukan Pengelolaan data hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil melalui suatu media atau alat yang akan menjadikannya sebagai informasi tentang perkembangan penduduk dari waktu ke waktu. Didalam penerapan SIAK terdapat Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang merupakan nomor identitas penduduk yang bersifat unik, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai penduduk Indonesia, yang berlaku selamanya. Oleh karena itu seseorang tidak bisa memiliki identitas ganda dengan adanya NIK tersebut.

b. Peranan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan mempunyai peranan antara lain :47 1. Perkaman, pengiriman dan pengolahan data hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil. 2. Penerbitan NIK Nasional. 47

http://www.denpasarkota.go.id/instansi/file/, diakses pada tanggal 18 Desember 2015 pukul 08.35 WIB.

32


3. Memfasilitasi validasi dan verifikasi individu penduduk untuk pelayanan publik lainnya. 4. Penyajian data dan informasi yang mutakhir bagi instansi terkait dalam rangka perencanaan pembangunan dan pelaksanaan program pemerintahan.

c. Manfaat Penerapan SIAK Penerapan SIAK memiliki beberapa manfaat antara lain : 1. Tercapainya tertib administrasi kependudukan, karena dengan adanya NIK maka permasalahan seperti KTP ganda tidak akan terjadi. 2. Tercapainya efesiensi dan efektivitas dalam layanan publik, sehingga masyarakat tidak perlu repot harus bolak – balik untuk mengurus kepentingan mereka. 3. Terbangunnya landasan bagi pengembangan sistem dimasa yang akan datang menuju integrasi secara menyeluruh yang diharapkan dapat diterapkan disemua provinsi di Indonesia secepatnya. 4. Tercapainya Good Corporate Governance dalam Public Service di Dinas

Kependudukan,

dimana

biasanya

masyarakat

selalu

beranggapan membuat KTP/KK itu susah karena harus bolak balik dan ada biayanya yang mahal. 5. Untuk menyediakan data individu penduduk (mikro) dan data agregat penduduk (makro). Penyediaan data tersebut melalui pengembangan

SIAK

dengan

membangun

Bank

Data

33


Kependudukan Nasional yang dapat menyajikan berbagai profil kependudukan untuk kepentingan individu, masyarakat, pemerintah dan kepentingan pembangunan lainnya. 6. Untuk pengolahan data statistik baik yang berhubungan dengan peristiwa penting (lahir, mati, kawin, cerai dan lainnya) maupun peristiwa kependudukan (perubahan alamat, pindah datang dan perpanjangan KTP). Hasil pengolahan data statistik tersebut sebagai bahan perumusan dan penyempurnaan kebijakan, strategi dan program bagi para penyelenggara dan pelaksana pembangunan dibidang kualitas, kuantitas, dan mobilitas penduduk, serta kepentingan pembangunan lainnya.

6. Pelayanan Publik a. Pengertian Pelayanan Istilah Pelayanan berasal dari kata “layani” yang artinya menolong, menyediakan segala apa yang diperlukan oleh orang lain untuk perbuatan melayani. Pada dasarnya setiap manusia membutuhkan pelayanan, bahkan dapat dikatakan bahwa pelayanan tidak dapat dipisahkan dengan kehidupan manusia.48 Menurut Kotler dalam Sampara Lukman, pelayanan adalah setiap kegiatan yang menguntungkan dalam suatu kumpulan atau kesatuan,

48

Lijan Poltak Sinambela, dkk., Reformasi Pelayanan Publik, (Jakarta : PT. Bumi Aksara, 2006), 3.

34


danmenawarkan kepuasan meskipun hasilnya tidak terikat pada suatu produk secara fisik.49 Selanjutnya Sampara berpendapat, pelayanan adalah suatu kegiatan atau urutan kegiatan yang terjadi dalam interaksi langsung antar seseorang dengan orang lain atau mesin secara fisik, dan menyediakan kepuasan pelanggan. 50 Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dijelaskan pelayanan sebagai hal, cara, atau hasil pekerjaan melayani, melayani adalah menyediakan keperluan orang, mengiyakan, menerima, dan menggunakan. 51 Berdasarkan defenisi yang telah disebutkan, maka dapat disimpulkan bahwa Pelayanan adalah suatu bentuk kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah baik dipusat, didaerah, BUMN, dan BUMD dalam bentuk barang maupun jasa dalam rangka pemenuhan kebutuhan masyarakat sesuai peraturan perundang – perundangan yang berlaku.52

b. Pengertian Pelayanan Publik Istilah publik berasal dari Bahasa Inggris public yang berarti umum, masyarakat, dan negara. 53 Kata publik sebenarnya sudah diterima menjadi Bahasa Indonesia Baku menjadi Publik yang berarti umum, orang banyak, dan ramai. Inu dan kawan – kawan mendefenisikan publik adalah sejumlah manusia yang memiliki kebersamaan berfikir, perasaan, harapan, sikap dan 49

Ibid. 4 Ibid. 5 51 Ibid. 52 W. Riawan Tjandra, dkk., Peningkatan Kapasitas Pemerintah Daerah dalam Pelayanan Publik, (Yogyakarta : Pembaharuan, 2005), 9. 53 Prof. Dr. Lijan Poltak Sinambela, dkk.,Op.Cit., hal. 5. 50

35


tindakan yang benar dan baik berdasarkan nilai – nilai norma yang merasa memiliki.54 Dengan demikian, pelayanan publik diartikan, pemberi layanan (melayani) keperluan orang atau masyarakat yang mempunyai kepentingan pada organisasi itu sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang telah ditetapkan. 55 Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No. 63 Tahun 2003 mendefenisikan pelayanan publik adalah segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya untuk pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan maupun pelaksana ketentuan peraturan perundang-undangan.56 Dalam Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, ditegaskan dalam Pasal 1 butir 1, Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa dan/atau pelayanan administratif yang dielenggarakan oleh penyelenggara pelayanan publik.57 Berdasarkan beberapa definisi diatas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pelayanan publik adalah keseluruhan pelayanan yang dilaksanakan oleh aparatur pemerintahan kepada publik didalam suatu organisasi atau instansi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan masyarakat itu merasa puas terhadap pelayanan yang diberikan.

54

Ibid. Ibid. 56 W. Riawan Tjandra, dkk.,Op. Cit. 57 Erick S. Holle, “Pelayanan Publik Melalui Electronic Government: Upaya Meminimalisir Praktek Maladministrasi dalam Meningkatan Public Service”, Jurnal Sasi, Vol.17 No.3 (JuliSeptember, 2011), 22. 55

36


c. Ruang Lingkup Pelayanan Publik Seperti yang tercantum pada Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelayanan Publik, ruang lingkup pelayanan publik meliputi:58 a. Pelayanan barang publik Pelayanan barang publik meliputi: 1. Pengadaan dan penyaluran barang publik yang dilakukan oleh instansi pemerintah yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah. 2. Pengadaan dan penyaluran barang publik yang dilakukan oleh suatu badan usaha yang modal pendiriannya sebagian atau seluruhnya bersumber dari kekayaan negara dan/atau kekayaan daerah yang dipisahkan. 3. Pengadaan dan penyaluran barang publik yang pembiayaannya tidak bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau anggaran pendapatan dan belanja daerah atau badan usaha yang modal pendiriannya sebagian atau seluruhnya bersumber dari kekayaan negara dan/atau kekayaan daerah yang dipisahkan, tetapi ketersediaannya menjadi Misi Negara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

58

Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelayanan Publik

37


b. Pelayanan jasa publik Pelayanan jasa publik meliputi: 1. Penyediaan jasa publik oleh instansi pemerintah yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah. 2. Penyediaan jasa publik oleh suatu badan usaha yang modal pendiriannya sebagian atau seluruhnya bersumber dari kekayaan negara dan/atau kekayaan daerah yang dipisahkan. 3. Penyediaan jasa publik yang pembiayaannya tidak bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara

atau anggaran

pendapatan dan belanja daerah atau badan usaha yang modal pendiriannya sebagian atau seluruhnya bersumber dari kekayaan negara dan/atau kekayaan daerah yang dipisahkan, tetapi ketersediaannya menjadi Misi Negara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. c. Pelayanan administratif Pelayanan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c merupakan pelayanan oleh Penyelenggara yang menghasilkan berbagai bentuk dokumen resmi yang dibutuhkan oleh Masyarakat. Pelayanan administratif meliputi: 1. Tindakan administratif pemerintah yang diwajibkan oleh negara

dan diatur dalam peraturan perundang-undangan dalam rangka mewujudkan perlindungan pribadi dan/atau keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda warga negara.

38


2. Tindakan

administratifoleh

instansi

nonpemerintah

yang

diwajibkan oleh negara dan diatur dalam peraturan perundangundangan serta diterapkan berdasarkan perjanjian dengan penerima pelayanan.

d. Prinsip Pelayanan Publik Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 81 Tahun 1993 tentang Pedoman Tatalaksana Pelayanan Umum yang perlu dipedomani oleh setiap birokrasi publik dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat berdasarkan prinsip – prinsip pelayanan sebagai berikut:59 1. Kesederhanaan, yaitu prosedur dan tata cara pelayanan perlu ditetapkan dan dilaksanakan secara mudah, lancar, cepat, tepat, tidak berbelit – belit, mudah dipahami dan mudah dilaksanakan oleh masyarakat yang meminta pelayanan. 2. Kejelasan dan kepastian, yaitu adanya kejelasan dan kepastian dalam hal prosedur dan tata cara pelayanan, persyaratan pelayanan baik teknis maupun administratif, unit kerja pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab dalam memberikan pelayanan, rincian biaya atau tarif pelayanan dan tata cara pembayaran, dan jangka waktu penyelesaian pelayanan. 3. Keamanan, yaitu adanya proses dan produk hasil pelayanan yang dapat memberikan keamanan kenyamanan dan kepastian hukum bagi masyarakat. 59

Yayan Rudianto, “Pelayanan Publik Pada Penyelenggaraan Pemerintah Kecamatan”, Jurnal Madani, Edisi II (November, 2005), 34-35.

39


4. Keterbukaan, yaitu prosedur dan tata cara pelayanan, persyaratan, unit kerja pejabat penanggung jawab pemberi pelayanan, waktu penyelesaian, rincian biaya atau tarif serta hal – hal lain yang berkaitan dengan proses pelayanan wajib diinformasikan secara terbuka agar mudah diketahui dan dipahami oleh masyarakat, baik diminta maupun tidak diminta. 5. Efisiensi, yaitu persyaratan pelayanan hanya dibatasi pada hal – hal yang berkaitan langsung dengan pencapaian sasaran pelayanan dengan tetap memperhatikan keterpaduan antara persyaratan dengan produk pelayanan. 6. Ekonomi, yaitu pengenaan biaya atau tarif pelayanan harus ditetapkan secara wajar dengan memperhatikan : nilai barang dan jasa pelayanan, kemampuan masyarakat untuk membayar, dan ketentuan perundang – undangan yang berlaku. 7. Keadilan dan Pemerataan, yaitu Jangkauan pelayanan diusahakan seluas mungkin dengan distribusi yang merata dan adil bagi seluruh lapisan masyarakat. 8. Ketepatan Waktu, yaitu pelaksanaan pelayanan harus dapat diselesaikan tepat pada waktu yang telah ditentukan.

40


e. Sistem Pelayanan Publik Sistem pelayanan umum sebenarnya merupakan satu kesatuan faktor yang dibutuhkan dalam terselenggaranya suatu pelayanan publik. Sistem pelayanan publik terdiri atas empat faktor, yaitu :60 1. Prosedur dan Metode Dalam pelayanan publik perlu adanya sistem informasi, prosedur dan metode yang mendukung kelancaran dalam memberikan pelayanan. 2. Personil Terutama ditekankan pada perilaku aparatur, dalam pelayanan publik aparatur pemerintah selaku personil pelayanan harus profesional, disiplin dan terbuka terhadap kritik dari masyarakat. 3. Sarana dan Prasarana Dalam pelayanan publik diperlukan peralatan dan ruang kerja serta fasilitas pelayanan publik misalnya ruang tunggu, tempat parkir yang memadai, dan lain sebagainya. 4. Masyarakat sebagai pelanggan Dalam pelayanan publik masyarakat sebagai pelanggan sangatlah heterogen baik tingkat pendidikan maupun perilakunya.

60

Bambang Istianto HP, Manajemen Pemerintahan dalam Perspektif Pelayanan Publik, (Jakarta : Mitra Wacana Media, 2009), 149.

41


F. Defenisi Konsep Konsep adalah generalisasi dari sekelompok fenomena tertentu, sehingga dapat dipakai untuk menggambarkan berbagai fenomena yang sama.61 Tujuan diperlukannya konsep adalah untuk mendapatkan pembatasan yang jelas dari variabel yang akan diteliti. Adapun defenisi konsep dalam penelitian ini adalah : 1. Implementasi Kebijakan Publik adalah menetapkan arah agar tujuan kebijakan publik yang dapat direalisasikan sebagai hasil dari kegiatan pemerintah di mana kebijakan dioperasionalisasikan dalam kegiatan – kegiatan yang terencana dan terorganisir, untuk dapat mencapai standar dan sasaran kebijakan, dengan memperhatikan lingkungan serta dampak di berbagai bentuk kegiatannya, sebagai bahan dalam perbaikan perencanaan kebijakan publik ke depannya. Menurut George C. Edward III Implementasi kebijakan dapat diamati dengan menggunakan unsur sebagai berikut: a. Komunikasi, yaitu menunjuk bahwa setiap kebijakan akan dapat dilaksanakan dengan baik jika terjadi komunikasi efektif antara pelaksana program (kebijakan) dengan para kelompok sasaran. b. Sumber daya, yaitu menunjuk setiap kebijakan harus didukung oleh sumber daya yang memadai, baik sumber daya manusia maupun sumber daya finansial. c. Disposisi, yaitu menunjuk karakteristik yang menempel erat kepada implementor kebijakan/program.

61

Masri Singarimbun, Sofyan Efendi, Metode Penelitian Survei, (Jakarta : LP3S, 1995), 45.

42


d. Struktur birokrasi, yaitu menunjuk bahwa struktur birokrasi menjadi penting dalam implementasi kebijakan. Aspek struktur birokrasi ini mencakup dua hal penting yang pertama adalah mekanisme, dan struktur organisasi pelaksana. 2. Sistem Informasi Administrasi Kependudukan adalah suatu sistem informasi berbasis web yang disusun berdasarkan prosedur – prosedur dan memakai standarisasi khusus yang bertujuan menata sistem

administrasi

kependudukan

sehingga

tercapai

tertib

administrasi dibidang kependudukan dan juga membantu bagi petugas

dijajaran

Pemerintahan

Daerah

khususnya

Dinas

Kependudukan dalam menyelenggarakan layanan administrasi kependudukan. 3. Pelayanan publik adalah keseluruhan pelayanan yang dilaksanakan oleh aparatur pemerintahan kepada publik didalam suatu organisasi atau instansi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan masyarakat itu merasa puas terhadap pelayanan yang diberikan. 4. Implementasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) dalam meningkatkan pelayanan publik adalah pelaksanaan sistem informasi yang ditujukan untuk memfasilitasi pelayanan administasi kependudukan kepada masyarakat seperti pengurusan KK, KTP, Akta Kelahiran, dan lain sebagainya.

43


G. Sistematika Penulisan BAB I

: PENDAHULUAN Pada bab ini berisi latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teori, defenisi konsep, serta sistematika penulisan.

BAB II

: METODOLOGI PENELITIAN Pada bab ini terdiri dari bentukpenelitian, lokasi penelitian, informan penelitian, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian.

BAB III

: DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN Pada bab ini terdiri dari gambaran umum atau karakteristik lokasi penelitian yang mencakup, visi dan misi, tugas dan fungsi, serta struktur organisasi.

BAB IV

: PENYAJIAN DATA Pada bab ini terdiri dari data – data yang diperoleh selama penelitian dilapangan dan dokumen – dokumen yang akan dianalisis.

BAB V

: ANALISIS DATA Pada bab ini memuat pembahasan dan interpretasi dari data – data yang disajikan pada bab sebelumnya.

44


BAB VI

: PENUTUP Pada bab ini berisi kesimpulan dan saran yang diperoleh dari hasil penelitian

45


BAB I PENDAHULUAN. A. Latar Belakang. Informasi merupakan hal yang tidak terpisahkan dalam kehidupan

Recommend Documents