BAB I PENDAHULUAN. 1.Latar Belakang Masalah

BAB I PENDAHULUAN 1.Latar Belakang Masalah Perkembangan industri- industri yang berpondasikan pada sistem ekonomi liberal menjadikan sikap yang kuat untuk berkompetisi di antara negara- negara dunia. Sikap saling membutuhkan dan untuk saling melengkapi menjadi dorongan yang kuat dalam melakukan hubungan kerjasama di berbagai negara. Negara berkembang yang kaya dengan sumber daya alam akan tetapi kurang modal dan tidak memiliki teknologi canggih berusaha keras untuk menjadi pemodal/ investor dari negara maju, sebaliknya negara maju yang ingin mengembangkan usahanya dan untuk semakin mendapatkan keuntungannya akan tetapi kekurangan kawasan membutuhkan negara berkembang untuk melakukan hubungan kerjasama. Negara berkembang yang kaya akan sumber daya alam dan tenaga kerja serta memiliki kestabilan ekonomi dan politik adalah daya tarik bagi negara maju. Sejalan dengan perkembangan globalisasi ekonomi dan kekuatan pasar global tentang ketimpangan kesempatan kerja di berbagai negara khusunya di negara-negara ASEAN telah menjadi isu penting yang sering dibicarakan para pakar dan pembuat kebijakan. Salah satu penyebab ketidaksamaan kesempatan kerja itu merupakan dampak dari proses globalisasi ekonomi yang pada akhirnya mempengaruhi kemampuan berbagai negara menyerap tenaga kerja di berbagai sektor. Keadaan itu juga mempengaruhi pola perpindahan penduduk dari satu negara ke negara lain. 1 Rendahnya kesempatan kerja itu juga dipengaruhi oleh ketidaksiapan negara (khususnya negara berkembang) dalam arus liberalisme. Negara dengan perekonomian yang terbuka dan makin mengandalkan perdagangan luar negeri, khususnya ekspor nonmigas, migrasi tenaga kerja

1

M. Arif Nasution, Orang Indonesia di Malaysia: Menjual Kemiskinan Membangun Identitas, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001, hal. 1

Universitas Sumatera Utara

antarnegara (international migration) akan ikut mempengaruhi pertumbuhan ekonominya. Kemampuan pembangunan ekonomi untuk menciptakan kesempatan kerja baru yang belum memadai akan mengakibatkan pengagguran terbuka yang sulit dihindari. Oleh karena itu salah satu kebijakan yang dikembangkan oleh pemerintah untuk mengatasi masalah ketenagakerjaan ini ialah dengan mendorong tenaga kerja ke luar negeri. 2 Masalah tenaga kerja ini juga mempengaruhi hubungan ketenagakerjaan antara Indonesia dan Malaysia yang saat ini menciptakan saling ketergantungan bukan hanya di bidang ekonomi, politik, sosial dan budaya tetapi juga tenaga kerja. Hubungan kerjasama ini juga dilandasi dengan hubungan bilateral dan regional (ASEAN). Berjalannya program Dasar Ekonomi Baru di Malaysia membuat kadar pengagguran semakin rendah di Malaysia yaitu turun dari 7,5% pada Tahun 1970 hingga 5,7% pada tahun 1980 dan kadar itu turun lagi hingga 2,8% pada tahun 1995. Pada tahap ini, Malaysia telah sampai ke peringkat yang dinamakan full employment (penyerapan tenaga kerja secara penuh). 3 Seakan mengatasi masalah kurangnya tenaga kerja di Malaysia, keberadaan Tenaga Kerja Indonesai (TKI) saat ini juga dipengaruhi oleh berbagai masalah perekonomian dan politik Indonesia sehingga TKI melakukan migrasi besar-besaran ke Malaysia. Data Badan Pusat statistik tahun 2009 mencatat bahwa negara tujuan TKI terbagi tiga kawasan yaitu Asia Pasifik dan Amerika, Timur tengah dan Afrika, serta kawasan Eropa. Di kawasan Asia Pasifik dan Amerika, negara Malaysia adalah negara tujuan terbesar yaitu ada 123.886 orang dengan jumlah TKI perempuan sebanyak 62.512 orang dan laki-laki sebanyak 61.374 orang. Di kawasan Timur Tengah dan Afrika, negara Arab Saudi adalah tujuan terbesar 2

Prijono Tjiptoherijanto, Migrasi Internasional: Proses, Sistem, dan Masalah Kebijakan, dalam edisi M. Arif Nasution, Globalisasi dan Migrasi Antar Negara, Bandung: Kerjasama Yayasan Adikarya IKAPI dengan The Ford Foundation, 1999, hal. 107. 3 Hairi Abdullah, Jaringan Sosial di Kalangan Pekerja Indonesia di Lembah Kelang, dalam M. Arif Nasution, (edisi) Mereka yang ke Seberang: Proses Migrasi Tenaga Kerja ke Malaysia, Medan: USU PRESS, 1997, hal 63.


yaitu 276.633 orang. 4 Berdasarkan data statistik tersebut, Malaysia dan Arab Saudi adalah negara tujuan utama TKI dalam mencari pekerjaan. Ditinjau dari sejarah, pengiriman tenaga kerja ke Malaysia didominasi oleh orang Jawa dimulai pada awal abad ke-20 sebelum masa kemerdekaan Malaysia tepatnya pada masa kolonial Inggris. Kedatangan kuli kontrak atau sering diistilahkan dengan kata merantau tenaga kerja Indonesia ke Malaysia tidak dihalangi oleh posisi kedua negara yang masih dibawah kekuasaan asing. Namun hubungan pengiriman tenaga kerja Indonesia sebagai kuli kontrak ke Malaysia tidaklah menjadi satu penghalang bagi kedua negara. Di era kolonialisme sampai pada Orde Lama pengiriman TKI masih belum meningkat. Awal kemerdekaan Indonesia masih membutuhkan ruang untuk membenahi diri dari penjajahan sehingga arus pengiriman TKI masih belum meningkat. Integrasi Indonesia dengan dunia Internasional mulai terbuka pada masa kepemimpinan Soeharto di tahun 1970-an. Masuknya globalisasi di tahun tersebut membuka hubungan kerjasama baik regional maupun internasional. Di Tahun 1966-1998 pada masa pemerintahan Soeharto krisis ekonomi dan masalah stabilitas politik mencapai titik puncak. Tingginya angka pengangguran dan pemutusan hubungan kerja (PHK) meningkatkan keresahan masyarakat dan kebijakan tentang migrasi Internasional mulai disusun. Peraturan tentang pengiriman Tenaga Kerja Indonesia mulai diatur dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah No.4 Tahun 1970 yaitu Antar Kerja Antar Daerah (AKAD) dan Antar Kerja Antar Negara (AKAN). Tingginya angka pekerja di Indonesia membuat pemerintah Soeharto berpikir bahwa pembatasan TKI yang tidak terdidik dan terlatih akibat banyaknya permasalahn TKI di Malaysia pada waktu itu bukan solusi sehingga migrasi internasional semakin meningkat. .

4

Lihat Statistik Indonesia 2011 : Statistical Poketbook of Indonesia 2009, Jakarta: Badan Pusat Statistik, hal. 109 .


Di awal Reformasi di tahun 1999 pada masa kepemimpinan Habibie gelombang kebebasan dan demokratisasi terjadi. Paradigma kehidupan sosial, politik, ekonomi berlahan mengarah pada dunia internasional dan regional. Arus globalisasi yang semakin kuat ditambah dengan tingkat partisipasi masyarakat untuk migrasi ke Malaysia menjadikan migrasi besar-besaran terjadi. Hal ini menyebabkan pengiriman TKI ke Malaysia semakin meningkat. Pengiriman TKI adalah kebijakan Habibie pada masa itu dalam menangani titik puncak masalah pengangguran.

Kebijakan

pengiriman

TKI

dalam

mengatasi

masalah

pengangguran terus terjadi di setiap pergantian kepemimpinan presiden di Indonesia yaitu pada masa Megawati sampai tahun 2004. Berdasarkan data yang dimiliki oleh Badan Pusat Statistik ada 9.427.590 orang pengangguran terbuka menurut Pendidikan Terakhir yang ditamatkan (Tidak sekolah, Tidak tamat SD, SD, SMP, SMA, SMK, Diploma I/II/III/ Akademi, Universitas) di periode Februari tahun 2008 dan 9.394.515 orang di periode Agustus. Pada tahun 2009 di periode Februari ada 9.258.964 orang dan 8.962.617 orang pada periode Agustus. 5 Banyaknya pengganguran di Indonesia menjadi masalah besar oleh pemerintah. Minimnya lapangan pekerjaan sementara angka pertumbuhan penduduk yang semakin tinggi semakin memicu tingginya angka pengagguran di Indonesia. Banyaknya angkatan kerja yang tidak terdidik juga memicu angka pengangguran di dalam negeri. Pengiriman TKI membawa dampak yang positif dilihat dari perspektif pembangunan nasional antara lain: 1) peningkatan pendapatan keluarga, 2) peningkatan devisa negara, 3) peningkatan ketrampilan kerja, 4) pengurangan masalah pengagguran. 6 Kestabilan politik Indonesia dimata internasional semakin tinggi di dalam hubungan kerjasama khususnya bilateral dan regional. Indonesia yang dianggap sebelah mata oleh internasional karena dianggap menutup diri kini

5 6

www.bps.go.id diakses pada tanggal 22 Mei 2013 pukul 16.20 WIB. Prijono Tjiptoherijanto, op.cit., hal. 126.


semakin dirangkul oleh dunia internasional. Dalam hubungan bilateral dengan Malaysia di bidang ketenagakerjaan membuka arus kerjasama semakin terbuka dan Indonesia menjadi negara anggota ASEAN yang bisa bekerja-sama. Dampak pengiriman TKI tentunya memiliki paradoks sendiri karena ketika dunia menjadi semakin terbuka dunia akan semakin timpang. Kesesuaian antara teori dan kenyataan yang diterima oleh negara-negara yang terlibat dari liberalisme dunia ternyata tidak sejalan. Ketimpangan negara-negara berkembang dan negara maju dalam mengikuti arus liberalisme akan semakin melebar. Perlunya membongkar kembali keseimbangan antara teori dan realitas yang terjadi di Indonesia di tengah arus kerjasama dengan Malaysia dalam pengiriman TKI untuk melihat seberapa jauh kerjasama tersebut menguntungkan Indonesia. Dampak pengiriman TKI adalah masalah penting untuk diteliti lebih dalam. Indonesia sebagai negara pengirim TKI terbesar di Malaysia harusnya menerima hasil dari semua kerjasama ini. Permasalahan seperti penganguran, hubungan bilateral dikedua negara, masalah meningkatnya devisa Indonesia dan berbagai masalah ekonomi sosial di indonesia lainnya harusnya menunjukkan kondisi yang semakin lebih tinggi sebagai manfaat dari hubungan kerjasama ini. Hal ini untuk melihat seberapa besar dampak dari hubungan kerjasama dibidang ketenagakerjaan. Oleh karena itulah penulis tertarik untuk meneliti apa dampak ekonomi dan politik dari pengiriman Tenaga kerja Indonesia (TKI) ke Malaysia Tahun 2004-2009? 2. Perumusan Masalah Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan dalam latar belakang masalah di atas maka

dalam penelitian ini yang menjadi rumusan masalah adalah apa

dampak ekonomi dan politik dari pengiriman TKI ke Malaysia tahun 2004-2009?


3. Pembatasan Masalah Dalam melakukan penelitian penulis perlu membuat pembatasan masalah terhadap masalah yang akan dibahas supaya hasil penelitiannya tidak menyimpang dari tujuan yang ingin dicapai. Batasan masalah dalam penelitian ini adalah: 1. Keuntungan yang diperoleh Indonesia dari segi ekonomi (devisa negara, penyerapan angkatan kerja) pada tahun 2004-2009 2. Dampak positif bagi Indonesia dilihat dari sisi politik (peningkatan hubungan kerjasama Indonesia-Malaysia) pada tahun 2004-2009 4. Tujuan Penelitian Tujuan dari penelitian ini adalah: 1. Untuk menganalisis keuntungan yang diperoleh Indonesia dari segi ekonomi dalam pengiriman TKI ke Malaysia 2. Untuk menganalisis dampak positif di bidang politik dari pengiriman TKI ke Malaysia 5.Manfaat Penelitian Manfaat dari diharapkan dari penelitian ini adalah : 1. Secara Teoritis, penelitian ini dapat menambah pengetahuan ilmiah di bidang politik tentang ekonomi politik. 2. Secara kelembagaan, penelitian ini dapat dijadikan landasan dalam membenahi hubungan bilateral Indonesia dan Malaysia di bidang ketenagakerjaan. 3. Secara Individu, penelitian ini memiliki manfaat sebagai proses dalam mengembangkan kemampuan berpikir penulis dan sebagai tahap akhir dalam penyelesaian proram Strata Satu di Departemen Ilmu Politik.


6.Kerangka Teori 6.1 Hubungan Internasional Sejak abad kedelapanbelas hubungan antarnegara disebut hubungan internasional. Dunia negara pada dasarnya merupakan dunia wilayah: ini merupakan cara dalam mengatur secara politis wilayah berpenduduk dunia, suatu jenis tertentu organisasi politik wilayah yang berdasarkan pada sejumlah besar pemerintahan yang berbeda yang secara hukum merdeka satu sama lain. Sebagian besar negara mungkin bersahabat, tidak mengancam dan mencintai perdamaian. Tetapi, sebagian kecil negara mungkin bermusuhan dan agresif, dan tidak ada pemerintahan dunia yang mencegah mereka. 7 Urusan dunia yang menjadi semakin penting menimbulkan keinginan terciptanya suatu pengetahuan yang dapat lebih diandalkan menganai bagaimana caranya bangsa-bangsa di dunia ini saling mengadakan hubungan. Dalam usaha untuk mewujudkan hubungan tersebut maka kemajuan teori memainkan peranan kunci untuk menunjang pengetahuan yang lebih dapat diandalkan. 8 Hubungan internasional merupakan studi tentang interaksi antara jenis kesatuan-kesatuan sosial tertentu, termasuk studi tentang keadaan relevan yang mengelilingi interaksi. 9 Kejasama internasional bukan saja dilakukan antarnegara secara individual tetapi juga dilakukan antarnegara yang bernaung dalam organisasi atau lembaga internasional.

Mengenai

kerjasama

internasional

Koesnadi

Kartasasmita

mengatakan bahwa kerjasama internasional merupakan suatu keharusan sebagai

7

Robert Jackson & Georg Sorensen, Pengantar Studi Hubungan Internasional, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999, hal 3. 8 R. Soeprapto, Hubungan Internasional: Sistem, Interaksi, dan Perilaku, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1997, hal. 39. 9 Charles A. McClelland, Ilmu Hubungan Internasional: Teori dan Sistem, Jakarta: Rajawali, 1981, hal. 27


akibat adanya hubungan interdependensi dan bertambah kompleksitas kehidupan menusia dalam masyarakat internasional. 10 Perkembangan situasi hubungan internasional ditandai dengan berbagai kerjasama internasional dan berkembangnya berbagai aspek diantaranya rasionalisme ekonomi di berbagai kawasan yang telah membawa oengaruh semakin besarnya persoalan sosial ekonomi yang lebih menyita perhatian negaranegara dunia melalui kerjasama internasional. Negara-negara di dunia semakin memperkuat posisi saling ketergantungan secara global yag semakin nyata dengan titik beratnya adalah upaya meningkatkan kesejahteraan suatu bangsa yang dilandasi prinsip saling percaya, menghargai dan menghormati. Kerjasama dalam bidang ekonomi, politik, pendidikan, budaya dan keamanan dijalin oleh suatu negara dengan satu atau lebih negara lainnya. Perkembangan yang pesat dalam hubungan luar negeri yang paling penting adalah kerjasama internasional yang dirumuskan dalam bentuk perjanjuan. Setiap perjanjian internasional yang dilaksanakan akan mengikat suatu negara yang menyatakan terikat ke dalamnya melalui suatu peraturan perundangundangan nasional. Adanya implementasi suatu perjanjian internasional pada perundang-undangan nasional dimaksudkan agar suatu perjanjian internasional dapat dilaksanakan dalam suatu negara. Menurut

Kalevo

Jaakko

Holsti,

kerjasama

internasional

dapat

didefenisikan sebagai berikut: 11 a. Pandangan bahwa dua atau lebih kepentingan, nilai, atau tujuan saling bertemu dan dapat menghasilkan sesuatu, dipromosikan atau dipenuhi oleh semua pihak sekaligus.

10

Koesnadi Kartasasmita, Administrasi Internasional, Bandung: Lembaga Penerbitan Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi, 1977, hal. 19. 11 K.J Holsti, Politik Internasional, Kerangka untuk Analisis, Jilid II, Terjemehan M. Tahrir Azhari, Jakarta: Erlangga, 1988, hal. 652.


b. Pandangan atau harapan dari suatu negara bahwa kebijakan yang diputuskan oleh negara lainnya akan membantu negara itu untuk mencapai kepentingan dan nilai-nilainya. c. Persetujuan atau masalah-masalah tertentu antara dua negara atau lebih dalam rangka memanfaatkan persamaan kepentingan atau benturan kepentingan d. Aturan resmi atau tidak remi mengenai transaksi di masa depan yang dilakukan untuk melaksanakan persetujuan e. Transaksi anatara negara untuk memenuhi persetujuan mereka. Defenisi

Schwarzenberger

menyatakan

bahwa

ilmu

hubungan

internasional adalah bagian dari sosiologi yang khusus mempelajari masyarakat internasional. Ilmu hubungan internasional dalam arti sempit mengatakan bahwa ilmu hubungan internasional sebagai subjek akademis terutama memperhatikan hubungan politik antar-bangsa. Defenisi ini memberi tekanan pada aspek hubungan politik karena dipandang perlu untuk memberi arti yang lebih luas mengenai hubungan antarnegara. Jadi hubungan internasional dalam arti umum tidak hanya mencakup unsur politik tetapi juga unsur-unsur ekonomi, sosial, kultural, dan sebagainya, seperti misalnya dalam hal perpindahan penduduk, perpindahan ide-ide dari suatu negara ke negara melalui imigrasi, pariwisata, atau pertukaran kebudayaan (cultural-exchange). 12 Charles McClelland mendefenisikan hubungan internasional sebagai suatu studi mengenai semua bentuk pertukaran, transaksi, hubungan, arus informasi, serta berbagai respon perilaku yang muncul diantara dan antarmasyarakat yag terorganisir secara terpisah termasuk komponen-komponennya. Sprout & Sprout menyatakan bahwa studi hubungan internasional membahas mengenai aktor-aktor (negara, pemerintah, pemimpin, diplomat, masyarakat) yang bertujuan mencapai maksud-maksud tertentu (sasaran, tujuan, harapan) dengan menggunakan sarana-

12

Ibid., hal VI.


sarana (seperti diplomasi, pemaksaan, persuasi) yang dikaitan dengan power atau kapabilitasnya. 13 Hubungan internasional pada dasarnya adalah merupakan studi tentang interaksi antaraktor atau kesatuan sosial tertentu termasuk segala sesuatu di seputar interkasi dan interkasi tersebut berlangsung dalam suatu sistem internasional. Disebabkan oleh adanya hubungan antar dua atau lebih pelaku terjadilah interaksi, selama terjadinya interaksi tersebut timbulah berbagai aktivitas yang saling mempengaruhi.

14

Dalam membahas interaksi antar negara,

J.Frankel mengatakan ada dua tipe hubungan ekstrim yaitu (1) konflik dan (2) kerjasama, sedangkan situasi yang jatuh diantara dua tipe yang ekstrim itu disebut (3) persaingan. 15 Kepentingan nasional merupakan konsep yang inti dalam kajian masalah internasional selama negara-bangsa (nation-state) masih merupakan aktor hubungan

internasional

yang

dominan.

K.J.

Holsti

mengidentifikasikan

kepentingan nasional kedalam tiga klasifikasi, yaitu: (1) core values atau sesuatu yang dianggap paling vital bagi negara dan menyangkut eksistensi suatu negara; (2) middle-range objectives, biasanya menyangkut kebutuhan memperbaiki derajat perekonomian; (3) long-range goals, merupakan sesuatu yang bersifat idela , misalnya keinginan unutk mewujudkan perdamaian dan ketertiban dunia. Donald E. Nuechterlin menyebutkan empat jenis kepentingan nasional: 1. Kepentingan pertahanan, diantaranya menyangkut kepentingan untuk melindungi warga negaranya serta wilayah dan sistem politiknya dari ancaman negara lain; 2. Kepentingan ekonomi, yakni kepentingan pemerintah untuk meningkatkan perekonomian negara melalui hubungan ekonomi dengan negara lain;

13

Umar Suryadi Bakry, Pengantar Hubungan Internasional, Bekasi: Jayabaya University Press, 1999, hal. 3 R.Soeprapto, op.cit., hal 155. 15 Ibid., hal 161. 14


3. Kepentingan tata internasional, yakni kepentingan untuk mewujudkan atau mempertahankan sistem politik dan ekonomi internasional yang menguntungkan bagi negaranya; 4. Kepentingan idiologi, yaitu kepentingan untuk mempertahankan atau melindungi idiologi negaranya dari ancaman idiologi negara lain. Tujuan utama suatu negara melakukan kerjasama internasional adalah untuk memenuhi kepentingan nasionalnya yang tidak dimiliki di dalam negeri. Untuk itu, negara yang memiliki kebutuhan nasional tersebut memperjuangkan kepentingan nasionalnya di luar negeri. Untuk memenuhi kebutuhan nasionalnya yang tidak dapat dipenuhinya dapat melakukan kerjasama dengan negara lain. Negara yang memenuhi kebutuhan negara yang tidak dapat memenuhi negara tersebut kemudian juga dapat memanfaatkan kebutuhan yang tidak ada dalam negaranya ke negara lain. Kerjasama internasional dilakukan sekurang-kurangnya memiliki dua syarat utama, yaitu, pertama, adanya keharusan untuk menghargai kepentingan nasional masing-masing anggota terlibat. Tanpa adanya penghargaan tidak mungkin dapat dicapai suatu kerjasama seperti yang diharapkan semula. Kedua, adanya keputusan bersama dalam mengatasi setiap persoalan yang timbul. Untuk mencapai keputusan bersama diperlukan komunikasi dan konsultasi secara berkesinambungan. Frekuensi komunikasi dan konsultasi harus lebih tinggi dari pada komitmen. Konsep hubungan internasional lain yang dianggap penting oleh pakar hubungan internasional adalah kekuasaan (power). K.J. Holsti mengartikan power sebagai kemampuan umum suatu negara untuk menguasai atau mengawasi perilaku negara lain. Dalam konsep Holsti unsur pokok power adalah pengaruh (influence) dan kapabilitas (capability). Unsur pengaruh diperlukan sebagai perangkat untuk mencapai atau mempertahankan tujuan, sedangkan kapabilitas merupakan kekuatan fisik atau mental yang digunakan sebagai perangkat


pendesak untuk membujuk, mengacam, atau memberikan sanksi kepada negara lain. 16 Columbis & Wolfe juga setuju bahwa power merujuk ada “apa saja” yang bisa menciptakan dan mempertahankan pengendalian aktor (negara) A terhadap aktor (negara) B. Negara yang kuat akan memiliki power yang lebih besar untuk mempengaruhi dan mengendalikan tindakan negara B sesuai dengan keinginan negara A. 17 Dengan adanya power, negara yang bergantung terhadap negara lainnya akan semakin gampang dikendalikan dan dikuasai. Walaupun power bersifat eksplisit namun pengaruhnya sangat besar dalam hubungan internasional. Menurut Morgenthau dalam Politik Antar Bangsa, elemen-elemen yang menentukan power suatu negara adalah sebagai berikut: 18 1. Letak Geografis Faktor geografis merupakan fator yang paling stabil dimana tergantungnya power suatu negara. lokasi suatu negara secara geografis

merupakan

faktor

fundamental

yang

mempunyai

kepentingan permanen, terutama dalam menentuka politik luar negeri suatu bangsa. 2. Sumber Daya Alam Pengaruh power suatu negara dalam hubungannya dalam bangsa lain adalah sumber daya alam. Kesanggupan untuk memenuhi kebutuhan pangan sendiri atau kekurangan akan sumber daya alam merupakan faktor yang relatif stabil dalam kekuasaan nasional 3. Kapasitas industri

16

Umar Suryadi Bakry, op,cit., hal 64. Ibid., hal 65 18 Hans J. Morgenthau, Politik Antar Bangsa: Perjuangan untuk Kekuasaan dan Perdamaian Edisi Indonesia, Cetakan pertama April 1990, A. Knopf,Inc., New York, hal. 116-158. 17


Teknologi berupa peralatan perang dan komunikasi modern yang dapat meningkatkan keseluruhan perkembangan industri merupakan elemen power negara yang sangat penting. Kemenangan suatu negara dalam peperangan modern sangat bergantung dari kualitas industri. 4. Kesiagaan militer Yang memberikan kepentingan sesungguhnya dari faktor geografis, sumber daya alam dan kapasitas industri kepada suatu negara adalah kesiagaan militer. Ketergantungan power negara atas kesiapsiagaan militer terlihat dengan jelas. 5. Penduduk Penduduk yang banyak memang tidak dapat dikatakan memiliki power yang besar. namun tidak ada negara yang dapat tetap atau mempunyai power yang besar jika tidak termasuk ke dalam golongan bangsa dengan penduduk terbesar. Tanpa penduduk yang besar, tidak mungkin membangun dan memelihara bangunan industri yang diperlukan. 6. Karakter Nasional dan semangat nasional Karakter nasional dan semangat nasional adalah hal yang penting. Semangat nasional adalah ketetapan hati dengan mana suatu bangsa mendukung politik luar negeri pemerintahannya dalam masa damai dan perang. 7. Kualitas Diplomasi Dari seluruh faktor yang membentuk power suatu negara yang terpenting dan yang lebih tidak stabil adalah kualitas diplomasi. Semua faktor lainnya yang menentukan power suatu negara adalah merupakan bahan mentah dari hal mana kekuasaan suatu bangsa diciptakan. Perang/ konflik dan perdamaian adalah dua konsep hubungan internasional yang tidak dapat terpisahkan. Perang dalam konsep hubungan internasional, yakni: 1) Perang merupakan kondisi tidak normal dalam hubungan dua negara atau lebih, 2) Perang merupakan pertikaian yang terorganisir antara dua negara


atau lebih, 3) Perang melibatkan penggunaan kekuatan bersenjata secara sadar untuk mencapai tujuan tertentu, 4) perang mengandung sikap permusuhan dengan intensitas yang besar (tinggi), 5) perang berpijak pada sejumlah aturan yang telah dilembagakan atau disepakati bersama. Konsep perdamaian yaitu sebuah kondisi tanpa perang, permusuhan, konflik, kekerasan, dan ketegangan. Keadaan damai yang ideal tidak hanya merupakan kondisi tanpa perang dan bebas dari bentuk kekerasan lainnya, tetapi juga ditandai dengan tingkat interaksi yang tinggi. 19 Para pakar liberal hubungan internasional mengatakan bahwa hubungan internasional dapat dicirikan sebagai dunia dimana negara-negara bekerjasama satu sama lain untuk memelihara perdamaian dan kebebasan serta mengejar perubahan progresif. 20 Hubungan antar negara ditentukan oleh sifat negara dan masyarakat internasional. Sifat umum negara adalah bahwa negara merupakan bentuk tertinggi dari organisasi manusia dan negara hanya diperintah oleh kepentingan nasionalnya. Pola interaksi hubungan internasional tidak dapat dipisahkan dengan segala bentuk interaksi yang berlangsung dalam pergaulan masyarakat internasional, baik oleh pelaku negara-negara (state-actors) maupun oleh pelakupelaku bukan negara (non-state actors). Pola hubungan atau interaksi ini dapat berupa kerjasama (cooperation), persaingan (competition), dan pertentangan (conflict). Tentu yang diharapkan adalah berlangsungnya pola-pola kerjasama. Permasalahannya meningkatkan

adalah

kerjasama

bagaimana yang

memelihara,

berlangsung

mempertahankan,

secara

adil

dan

dan saling

menguntungkan; bagaimana mencegah dan menghindari konflik serta bagaimana mengubah kondisi-kondisi persaingan (kompetisi) dan pertentangan (konflik) menjadi kerjasama. 21

19

Ibid., hal 70 Robert Jackson & Georg Sorensen, op.cit., hal. 6 21 T.May Rudy, Hubungan Internasional Kontemporer dan Masalah-masalah Global : Isu, Konsep, Teori, dan Paragidma, Bandung: Refika Aditama, 2003, hal. 2. 20


Hubungan dan kerjasama internasional muncul karena kedaan kebutuhan masing-masing negara yang berbeda sedangkan kemampuan dan potensi yang dimiliki pun tidak sama. Hal ini menjadikan suatu negara membutuhkan kemampuan dan kebutuhannya yang ada di negara lainnya. Kerjasama internasional dilakukan sekurang-kurangnya harus memiliki dua syarat utama, yaitu pertama, adanya keharusnya untuk menghargai kepentingan nasional masing-masing anggota yang terlibat. Tanpa adanya penghargaan tidak mungkin dapat dicapi suatu kerjasama seperti yang diharapkan semula. Kedua, adanya kepetusan bersama dalam mengatasi setiap persoalan yang timbul. Untuk mencapai keputusan bersama, diperlukan komunikasi dan konsultasi secara berkesinambungan. Frekuensi komunikasi dan konsultasi harus lebih tinggi dari komitmen. 22 Faktor ekonomi merupakan faktor penting dalam hubungan internasional karenan menentukan atau mempengaruhi national power atau kapabilitasnya. Negara-negara maju atau industri yang telah berhasil mengkombinasikan teknologi dengan modal, tenaga kerja terlatih dan bahan-bahan mentah tidak hanya menikmati standar hidup yang tinggi tetapi juga mempunyai pengaruh terhadap hubungannya dengan negara lain. Negara yang lebih maju mempunyai power yang kuat untuk dapat melakukan dominasi terhadap negara lainnya. Dalam pandangan kaum liberal, pilihan kerjasama ekonomi juga mengurangkan politik luar negeri yang bermusuhan dengan negara lain. Kerjasama ekonomi dalam organisasi level regional mengurangkan konflik karena perdagangan dan kolaborasi ekonomi antaranggotanya. Organisasi regional bisa mengubah politik luar negeri dua negara yang selalu bermusuhan menjadi bersahabat. Negara- negara memperluas konsepsi kepentingan nasionalnya dalam rangka memperluas wilayah kerjasama. Perkembangan ekonomi yang saling bergantung membuat negara tidak dapat egois dalam menggunakan kekuatan 22

Sjamsumar Dam dan Riswandi, Kerjasama ASEAN, Latar Belakang, Perkembangan dan Masa Depan, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1995, hal. 15.


militer negara ain karena khawatir akan hukuman yang dilakukan negara lain yang merugikan kepentingan ekonomi mereka. 23 Pemahaman tentang hubungan internasional memiliki ruang lingkup yang kompleks. Hubungan internasional dibentuk oleh hubungan antarnegara yang saling memiliki nilai-nilai berharga yang ingin diraih demi kehidupan warga negaranya, nilai-nilai tersebut adalah hal-hal yang sangat dibutuhan oleh warga negaranya seperti keamanan, kebebasan, ketertiban, keadilan dan kesejahteraan. Saling keterkaitan antarmasalah di masing-masing negara menjadi pembahasan hubungan internasional yang terjadi, seperti menyangkut masalah ekonomi, keamanan, budaya, HAM, tenaga kerja dan lain sebagainya. Dengan hubungan internasional maka permasalahan- permasalahan masing-masing negara akan sangat menentukan kemakmuran suatu negara. Nilai dasar pertama negara yang harus ditegakkan adalah kebebasan, baik kebebasan pribadi maupun kebebasan nasional atau kemerdekaan. Nilai dasar kedua dan ketiga yang harus diterapkan suatu negara adalah ketertiban dan keadilan. Negara- negara memiliki kepentingan bersama dalam membangun dan memelihara ketertiban internasional sehingga mereka dapat hidup berdampingan dan berinteraksi atas dasar stabilitas, kepastian, dan dapat diarmalkan. Nilai dasar ketiga yang diharapkan dari negara adalah kesejahteraan sosio-ekonomi warganegara. Masyarakat mengharapkan pemerintahnya menjalankan kebijakan yang tepat dalam menyedikan lapangan pekerjaan yang tinggi, inflasi yang rendah, investasi yang stabil, pergerakan perdagangan dan komersial yang tidak terganggu dan seterusnya. 24 Saling ketergantungan yang menyebabkan terjadinya dislokasi tenaga kerja khususnya yang terjadi antara Indonesia-Malaysia disebabkan oleh berbagai faktor. Selain dari faktor lokasi dan budaya, faktor ekonomi memgang peranan 23

Abubakar Eby Hara, Pengantar Analisis Politik Luar Negeri: dari Realisme sampai Konstruktivisme, Bandung: NUANSA, 2011, hal 64. 24 Robert Jackson hal 5.


yang sangat penting. Jauh berkurangnya jumlah lapangan kerja Indonesia yang mengakibatkan terjadinya peningkatan jumlah pengangguran menyebabkan Indonesia harus melakukan mobilisasi ke luar negeri. Jalur diplomasi merupakan salah satu jalan yang dapat ditempuh oleh kedua negara. Diplomasi merupakan suatu perangkat dalam Prestige politics yaitu suatu politik yang membentuk pemikiran masyarakat atau negara mengenai posisi suatu masyarakat atau negara lain dan bertujuan untuk menekankan kepada bangsa-bangsa lain mengenai kekuasaan yang sesungguhnya dimiliki suatu bangsa atau yang mereka yakini atau yang ingin diyakininya kepada bangsabangsa lain bahwa suatu negara memilikinya. 25 Diplomasi memainkan peranan besar dalam mengatur kebijakan-kebijakan internasional. Banyak masalah yang bisa diselesaikan melalui diplomasi. Secara umum diplomasi bertujuan untuk mencari cara terbaik menurut Hans. J. Morgenthau dalam Politics Among Nations, sarana diplomasi yang sangat menentukan ada tiga yaitu bujukan (persuassion), kompromi (compromise) dan ancaman kekerasan (threat of force). 26 Hubungan Indonesia dengan Malaysia telah bergantung sejak lama dimana kedua negara bekerjasama di bidang ekonomi. Volume investasi dan perdagangan di kedua negara ini dari tahun ke tahun berkembang. Hubungan ketergantungan berlaku dalam penyediaan dan permintaan terhadap tenaga kerja Indonesia di Malaysia. Dalam bidang pendidikan, kebudayaan dan seni, kedua negara juga mempunyai hubungan yang meningkat. Kaum liberal melihat ini merupakan bagian dari kerjasama yang saling menguntungkan sebagai dua partner kerjasama dan bukan sebagai dua negara yang sedang berkonflik. 27

25

Hans J. Morgenthau, op.cit., hal. 95. Boer Mauna, Diplomasi dan Hukum Diplomasi, Jakarta: Pusat Pendidikan dan Latihan Departemen Luar Negeri, 2002, hal. 102. 27 Abubakar Eby Hara, op.cit., hal 73. 26


Pelaksanaan kerjasama internasional permasalahannya bukan hanya terletak pada identifikasi sasaran-sasaran bersama dan metode untuk mencapainya tetapi terletak pada pencapaian sasaran itu. Kerjasama pun akan diusahakan apabila manfaat yang diperoleh diperkirakan akan lebih besar daripada konsekuensi-konsekuensi yang harus ditanggung setiap negara yang sedang bekerja sama. Sesuai dengan tujuannya, kerjasama internasional adalah untuk meningkatkan kesejahteraan bersama. Karena hubungan kerjasama internasional dapat mempercepat proses peningkatan kesejahteraan dan penyelesaian masalah diantara dua atau lebih negara tersebut. 6.2 Tenaga Kerja Indonesia (TKI) Dalam perkembangan dewasa ini, penggunaaan kata perburuhan, buruh, dan sebagainya sering ditemukana. Kata-kata tersebut sudah digantikan dengan kata ketenagakerjaan. Pada tahun 1969 dengan disahkannya UU No. 14 Tahun 1969 tentang Ketentuan Pokok Mengenai Tenaga Kerja istilah buruh digantikan dengan istilah Tenaga Kerja yaitu orang yang mampu melakukan pekerjaan, baik di dalam maupun di luar hubungan kerja, guna menghasilkan jasa atau barang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Suatu perumusan yang luas, karena meliputi siapa saja yang mampu bekerja, baik dalam hubungan kerja (formal) maupun di luar hubungan kerja (informal) yang dicirikan dengan bekerja di bawah perintah orang lain dengan menerima upah. 28 Undang-undang ketenagakerjaan kemudian mengalami perubahan dengan dikeluarkanya UU No. 13 Tahun 2003. Dalam UU No. 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan telah merumuskan istilah ketenagakerjaan sebagai hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja. Dari pengertian ini, dapat dipahami bahwa, yang daitur dalam UU ketenagakerjaan adalah segala hal yang berkaitan dengan pekerja/buruh, menyangkut hal-hal sebelum masa kerja (pre-employment), antara lain: 28

Undang-undang No.14 tahun 1969 diakses pada 14 September 2013 pada pukul 17:00 WIB.


menyangkut pemagangan, kewajiban mengumumkan lowongan kerja dan lainlain. Dalam UU No. 13 Tahun 2003, tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan atau jasa, baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. Tenaga kerja (man power) terdiri dari angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Angkatan kerja (labour Force) terdiri dari golongan yang bekerja dan golongan yang menganggur atau yangs edang mencari pekerjaan. Kelompok bukan angkatan kerja terdiri dari golongan yang bersekolah, golongan yang mengurus rumah tangga dan golongan lain atau penerima pendapatan. Tenaga kerja mencakup siapa saja yang dikategorikan sebagai angkatan kerja dan juga yang bukan angkatan kerja sedangkatn angkatan kerja adalah mereka yang bekerja dan yang tidak bekerja (pengangguran). 29 Ada beberapa pendapat mengenai pengertian tenaga kerja indonesia (TKI). Menurut pasal 1 bagian (1) UU No. 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri, TKI adalah setiap warga negara Indonesia yang memenuhi syarat untuk bekerja di luar negeri dalam hubungan kerja untuk jangka waktu tertentu dengan menerima upah. Sedangkan menurut buku pedoman pengawasan perusahaan jasa tenaga kerja Indonesia adalah warga negara Indonesia baik laki-laki maupun perempuan yang melakukan kegiatan di bidang perekonomian, sosial, keilmuan, kesenian, dan olahraga profesional serta mengikuti pelatihan kerja di luar negeri baik di darat, laut maupun udara dalam jangka waktu tertentu berdasarkan perjanjian kerja. Sementara itu dalam pasal 1 Kep. Manakertran RI No Kep 104A/Men/2002 tentang penempatan TKI keluar negeri disebutkan bahwa TKI adalah laki-laki maupun perempuan yang bekerja di luar negeri dalam jangka

29

Agusmidah, Hukum Ketenagakerjaan Indonesia: Dinamika dan Kajia Teori, Bogor: Ghalia Indonesia, 2010, hal. 6.


waktu tertent berdasarkan perjanjian kerja melalui prosedur penempatan TKI. Prosedur penempatan TKI ini harus benar-benar diperhatikan oleh calon TKI yang ingin bekerja ke lur negeri tetapi tidak melalui prosedur yang benar dan sah maka TKI tersebut nantinya akan menghadapi masalah di negara tempat dia bekerja Berdasarkan beberapa pengertian TKI tersebut maka dapat dikemukakan bahwa TKI adalah setiap warga negara Indonesia yang memenuhi syarat untuk bekerja di luar negeri dalam jangka waktu tertentu berdasarkan perjanjian kerja melalui penempatan TKI dengan menerima upah. Aris Ananta dalam bukunya Liberalisasi Ekspor dan Impor Tenaga Kerja Suatu Pemikiran Awal menerangkan bahwa kehadiran tenaga kerja di Indonesia dibutuhkan oleh negara lain ssat sekarang cenderung menawarkan pekerjaan yang sering disebut dengan pekerjaan 3-D (Dirty, Difficult, and Dangerous) yang dikarenkan penduduk negara maju cenderung menolak pekerjaan tersebut. Pada sisi lain dengan jumlah tenaga kerja yang berlebih Indonesia mempunyai kelebihan tenaga kerja yang murah. Pada saat ini adanya suatu kenyataan bahwa Indonesia mengalami kelebihan tenaga kerja yang tidak terampil, dengan upah penghasilan yang rendah. Di samping itu, banyak negara yang lebih maju daripada Indonesia telah mencapai tahap pengimpor tenaga kerja tidak terampil. Dalam bahasa yang lebih teknis dikatakan bahwa terdapat penyumbangan tenaga kerja ke Malaysia untuk tenaga kerja yang tidka terampil dan murah dari Indonesia. 7. Metodologi Penelitian 7.1 Metode Penelitian Metode yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah deskriptif. Metode penelitian ini dimaksudkan untuk mendeskripsikan suatu situasi atau


arena populasi tertentu yang bersifat faktual secara sistematis dan akurat. 30 Penelitian deskriptif juga merupakan sebuah proses pemecahan suatu masalah yang diselidiki dengan menggambarkan atau menerangkan keadaan sebuah objek maupun subjek penelitian seseorang, lembaga maupun masyarakat pada saat sekarang dengan berdasarkan fakta-fata yang tampak sebagaimana adanya. 31 7.2 Jenis Penelitian Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif bermaksud untuk memberi makna atas fenomena secara holistik dan harus memerankan dirinya secara aktif dalam keseluruhan proses studi.Penelitian kualitatif berorientasi pada upaya memahami fenomena secara menyeluruh. 32 Penelitian kualitatif berakar pada latar alamiah sebagai keutuhan, mengandalkan manusia sebagai alat penelitian, memanfaatkan metode kualitatif, mengandalkan analisis data secara induktif, bersifat deskriptif, membatasi studi dengan fokus. 33 7.3 Teknik Pengumpulan Data Data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. a. Data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari lapangan. Dalam penelitian ini data primer didapat dengan melakukan wawancara mendalam dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan secara langsung dan terbuka kepada informan atau pihak yang berhubungan dengan masalah penelitian b. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh baik yang belum diolah maupun telah diolah. Dalam penelitian ini data sekunder diperoleh dari

30 Sudarwan Danin, Menjadi Peneliti Kualitatif: Ancangan Metodologi, Presentasi dan Publikasi Hasil Penelitian untuk Mahasiswa dan Peneliti Pemula Bidang Ilmu-ilmu Sosial, Pendidikan dan Humaniora, Bandung: Pustaka Setia, 2002, hal.41 31 Hadari Nawawi, Metodologi Penelitian Bidang Sosial, Yogyakarta: Gajahmada University Press, 1987, hal 63. 32 Sudarwan Danin, op.cit., hal 33. 33 Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung: Remaja Rosdakarya, 1994, hal 27.


buku-buku, majalah, jurnal, dan internet yang masih memiliki relevansi dengan penelitian ini. 7.4 Teknik Analisis Data Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah teknika analisis data deskriptif kualitatif yaitu berusaha menyimpulkan data yang berhubungan dengan objek penelitian. Data-data yang dikumpulkan baik dari buku-buku mauun data hasil wawancara akan dianalisis dengan teori-teori yang ada sehingga menemukan pemahaman yang lebih dalam terhadap permasalahan ini. 8. Sistematika Penulisan BAB I : PENDAHULUAN Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, kerangka teori, metodologi penelitian dan sistematika penulisan BAB II : TENAGA KERJA INDONESIA (TKI) Bab ini akan diuraikan tentang sejarah tenaga kerja Indonesia dari masa pra kemerdekaan, masa orde lama, orde baru, sampai masa reformasi. BAB III: DAMPAK EKONOMI DAN POLITIK PENGIRIMAN TENAGA KERJA INDONESIA (TKI) KE MALAYSIA TAHUN 2004-2009 Bab ini akan dideskripsikan data-data yang didapat dari berbagai sumber dan hasil wawancara. Bab ini juga akan berisikan tentang hasil analisis data-data yang telah di dapat dengan teori untuk mendapatkan hasil dari rumusan permasalahan. Pada bab ini akan dibahas tentang dampak pengiriman tenaga kerja (TKI) ke Malaysia. BAB IV : PENUTUP Bab ini beirisi kesimpulan dari hasil analisis tentang masalah pengiriman tenaga kerja dengan tinjauan ekonomi politik dan rekomendasi dari hasil penelitian yang diperoleh


BAB I PENDAHULUAN. 1.Latar Belakang Masalah

Recommend Documents