1
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Salah satu tujuan didirikannya Negara adalah untuk memberikan
kesejahteraan bagi rakyatnya dan meningkatkan harkat martabat rakyat. Demikian juga Negara Republik Indonesia sebagai negara merdeka dan berdaulat
mempunyai
tujuan
dalam
menjalankan
pemerintahannya.
Pembangunan di segala bidang dilakukan untuk membentuk masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dengan berakhirnya era reformasi, pemerintah melakukan beberapa perbaikan yang ada di dalam organisasinya, seperti mencanangkan program otonomi daerah hingga menetapkan tujuan Good Governance (pemerintahan yang baik). Terselenggaranya Good Governance merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita-cita bangsa. Dalam rangka itu, pemerintah daerah perlu menerapkan prinsip-prinsip yang harus dijunjung yaitu akuntabilitas, transparansi, adil serta adanya partisipasi dari masyarakat. Dengan adanya otonomi daerah, diharapkan terciptanya kemandirian dari setiap daerah untuk mengelola sumber daya daerahnya masing-masing secara efektif dan efisien, meningkatkan kualitas pelayanan publik, mendorong untuk memberdayakan masyarakat serta
2
meningkatkan peran serta masyarakat dalam proses pembangunan daerah. Masyarakat diberikan hak dan kewajiban oleh pemerintah untuk ikut
berpartisipasi dalam proses pemerintahan, agar apa yang diinginkan oleh
masyarakat bisa tersampaikan.
Dalam proses pengelolaan daerah, pemerintah wajib membuat suatu
perencanaan yang baik. Perencanaan pembangunan daerah diperlukan agar
kegiatan pembangunan berjalan secara efektif, efisien dan bersasaran. Dalam proses ini masyarakat harus berperan aktif di dalamnya. Dimana, diperlukan adanya peran serta partisipasi masyarakat untuk mendukung proses kegiatan perencanaan ini, karena perencanaan yang dibuat pemerintah merupakan kebutuhan dari masyarakat juga. Ada beberapa perbaikan yang dilakukan oleh pemerintah pada sistem perencanaan pembangunan seperti ketidakselarasan antara perencanaan program dan pembiayaan, kebijakan-kebijakan yang tidak konsisten, rendahnya akuntabilitas dan transparansi, tidak efektifnya penilaian kinerja serta rendahnya partisipasi dari masyarakat. Untuk mengatasi masalahmasalah tersebut, pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN). Dimana tujuan
dari
SPPN
ini
adalah
mendukung
koordinasi
antar-pelaku
pembangunan; menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar-Daerah, antar-ruang, antar-waktu, antar-fungsi pemerintah maupun Pusat dan Daerah; menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran,
pelaksanaan,
dan
pengawasan;
menjamin
tercapainya
3
penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan; serta mengoptimalkan partisipasi masyarakat.
Untuk
proses
penyusunan
anggaran,
pelaksanaan
dan
pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD, Pemerintah Kota mengacu pada Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Untuk
mewujudkan prinsip-prinsip Good Governance, Undang-Undang No 17 tahun
2003 dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), Pemerintah Kota Cimahi sesuai dengan amanat Perda Nomor 02 tahun 2006 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah, mengeluarkan Peraturan Walikota Cimahi tentang Tata Cara Musyawarah Perencanaan Pembangunan Tahunan Daerah. Musyawarah
Perencanaan
Pembangunan
Daerah
(Musrenbang)
menurut Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004, merupakan suatu forum antar pelaku pemerintah dan publik dalam rangka menyusun rencana pembangunan nasional dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dengan melibatkan berbagai unsur yaitu pemerintahan daerah, instansi vertikal, dan unsur masyarakat serta pelaku pembangunan lainnya. Musrenbang di Pemerintah Kota Cimahi meliputi bidang sosial budaya, bidang ekonomi dan bidang fisik, diadakan setahun sekali dan dilaksanakan secara bertahap berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendallian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Peraturan Mentri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah
4
Nomor 8 Tahun 2008, serta mengacu pada Peraturan Walikota Cimahi Tentang Tata Cara Musyawarah Perencanaan Pembangunan Tahunan Daerah. Rencana
Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) merupakan pedoman bagi penyusunan
APBD yang akan ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Pemerintah
Daerah. RKPD ini mempunyai fungsi pokok yaitu: (1) acuan bagi seluruh pelaku pembangunan dalam menjabarkan seluruh kebijakan publik, (2) pedoman
dalam
penyusunan
APBD
sesuai
dengan
arah
kebijakan
pembangunan daerah selama satu tahun, dan (3) jaminan kebijakan sebagai wujud nyata komitmen dalam melaksanakan pembangunan daerah. Untuk mekanisme penyusunan APBD pemerintah daerah mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Dimana hasil dari pelaksanaan pengakomodasian aspirasi masyarakat dalam Musrenbang merupakan salah satu bahan dokumen dalam penyusunan APBD. Dengan adanya pernyataan diatas, sudah jelas bahwa masyarakat mempunyai hak dan kewajiban untuk ikut berpartisipasi atau ikut serta dalam proses penyusunan kebijakan, pelaksanaan, hingga pemanfaatan hasil, dengan begitu apa yang menjadi keinginan masyarakat bisa tersampaikan. Berdasarkan penelitian-penelitian yang telah dilakukan dinyatakan sebagai berikut “Terjadinya perubahan paradigma sesuai dengan amanat UU Otonomi Daerah menuntut adanya partisipasi masyarakat dan transparansi anggaran sehingga akan memperkuat pengawasan dalam proses penyusunan dan pelaksanaan anggaran” (Sopanah, 2004:2). “Partisipasi merupakan kunci sukses dalam pelaksanaan otonomi daerah karena dalam partisipasi menyangkut aspek pengawasan dan aspirasi” (Achmadi, 2003:4). “Dalam merencanakan dan mengendalikan
5
pembangunan, pemrintah harus mengacu pada APBD tersebut agar pembangunan sesuai dengan kemampuan daerah dan aspirasi masyarakat.” (Ulfa, 2008:7). “Kurangnya partisipasi masyarakat dalam proses penganggaran berhubungan dengan keengganan pemerintah Daerah melibatkan masyarakat” (Suryani, 2007:15). “Interaksi pengetahuan anggaran dengan partispasi masyarakat berpengaruh signifikan terhadap anggaran APBD menurut dewan, sedangkan menurut masyarakat tidak signifikan” (Wahyudi, 2010:3) Dari hasil wawancara yang telah dilakukan dengan pihak Bappeda
Pemerintah Kota Cimahi, yaitu Ibu Evi Yanti S.si selaku Staff dari Sekretariat
Bappeda Pemerintah Kota Cimahi, dalam perkembangan kegiatan Pemerintah Kota Cimahi mengenai pelaksanaan Musrenbang, saat ini berkembang isu yang sering diperbincangkan dan diperdebatkan oleh masyarakat. Masyarakat merasa bahwa apa yang menjadi aspirasi mereka yang sudah ditampung di Musrenbang tidak direalisasikan oleh pemerintah, dimana usulan dan anggaran yang diajukan tidak disetujui dalam penyusunan APBD. Dan adapun isu yang berkembang yaitu kurangnya peran masyarakat dalam mendukung proses kegiatan
pembangunan
pemerintahan,
seperti
kurangnya
pemahaman
masyarakat terhadap peraturan perundang-undangan tentang perencanaan pembangunan dan kurangnya sosialisasi program pemerintah beserta laporan realisasinya. Kegiatan pembangunan nasional maupun daerah didominasi oleh kegiatan pembangunan di bidang fisik, dikarenakan bidang fisik merupakan bidang yang sering disorot dan dikeluhkan oleh masyarakat, hasilnya lebih terukur, sasarannya lebih jelas, manfaatnya langsung bisa dirasakan oleh masyarakat, dan hasilnya bisa dilihat dan disentuh langsung secara nyata.
6
Oleh karena itu, penulis ingin mengetahui usulan kegiatan dan anggaran
yang diajukan dalam Musrenbang Bidang Fisik dalam penyusunan APBD di
Pemerintah Kota Cimahi. Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis
tertarik untuk melakukan penelitian Tugas Akhir dengan judul “Analisis
Anggaran Hasil Musrenbang (Musyawarah Perencanaan Pembangunan) Bidang Fisik dalam APBD (Studi Kasus pada Pemerintah Kota Cimahi)”.
1.2 Perumusan Masalah Berdasarkan latar belakang diatas, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: a. Seberapa besar Anggaran Hasil Musrenbang Bidang Fisik yang direalisasikan dalam APBD di Pemerintah Kota Cimahi. b. Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan hasil Musrenbang tidak terealisasi dalam APBD di Pemerintah Kota Cimahi.
1.3 Batasan Masalah Berdasarkan uraian diatas, maka ruang lingkup penelitian dengan pembatasan pada masalah, sebagai berikut: 1.
Data Anggaran Hasil Musrenbang Bidang Fisik dalam penelitian ini dibatasi hanya pada periode waktu dari tahun 2010 dan 2011.
7
2. APBD dibatasi pada jumlah Belanja Pegawai, Belanja Modal, serta
Kegiatan hasil Musrenbang Bidang Fisik. 3. Data APBD yang digunakan dalam penelitian ini dibatasi hanya
pada periode waktu tahun 2011 dan 2012.
Belanja Barang dan Jasa yang berkaitan dengan Program dan
4. Data APBD yang digunakan dalam penelitian ini adalah data
Rekapitulasi Belanja menurut Unit Organisasi, Urusan Pemerintah Daerah, Program dan Kegiatan yang berkaitan dengan Bidang Fisik, seperti Dinas Perhubungan, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Kebersihan dan Pertamanan dan Kantor Lingkungan Hidup.
1.4 Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian 1.4.1
Tujuan Penelitian
Penelitian ini bertujuan untuk: a. Untuk mengetahui seberapa besar Anggaran Hasil Musrenbang Bidang Fisik yang direalisasi dalam APBD di Pemerintah Kota Cimahi. b. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan Anggaran Hasil Musrenbang Bidang Fisik tidak direalisasikan dalam APBD di Pemerintah Kota Cimahi.
8
1.4.2
Kegunaan Penelitian
Kegunaan dari penelitian ini dapat berguna dan bermanfaat bagi semua pihak yang terkait diantaranya sebagai berikut:
-
Bagi Penulis, diharapkan dapat menambah ilmu, pengetahuan,
wawasan, pemahaman dan informasi bagi penulis mengenai
hal-hal terkait penelitian. Penulis menjadi lebih mengetahui dan memahami bagaimana prosedur dan
teknis serta
implementasi mengenai hal-hal terkait penelitian. Serta sebagai syarat ujian tugas akhir untuk meraih gelar Sarjana Sain Terapan Program studi Akuntansi Manajemen Pemerintahan Politeknik Negeri Bandung. -
Bagi Pemerintah Kota Cimahi, dapat dijadikan masukan dan rekomendasi untuk mengembangkan dan menyempurnakan kegiatan
pengelolaan
pemerintahan
khususnya
dalam
perencanaan pembangunan, sehingga dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam perencanaan pembangunan Pemerintah Kota Cimahi. Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi instansi terkait dalam hal sebagai jembatan sosialisasi penghubung antara pihak pemerintah dengan pihak masyarakat. Sehingga hal tersebut diharapkan dapat menetralisir baik isu-isu negatif maupun kesalahpahaman antara pihak pemerintah dengan masyarakat mengenai seputar proses kegiatan pemerintahan.
9
-
Bagi Program Studi Akuntansi Manajemen Pemerintahan Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Bandung, diharapkan
dapat menambah informasi bagi Program Studi Akuntansi
Manajemen Pemerintahan Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri
Bandungm mengenai hal-hal terkait dengan penelitian.
Diharapkan dapat menjadi bahan referensi untuk memperbarui
dan memperbaiki standar relevansi kurikulum sesuai dengan
keadaan sebenarnya. Dapat bermanfaat sebagai bahan untuk materi perkuliahan selanjutnya serta bahan untuk pembahasan kasus dalam materi perkuliahan. -
Bagi pembaca, diharapkan dapat bermanfaat untuk menambah dan memberikan ilmu pengetahuan, wawasan, pemahaman dan informasi bagi para pembaca mengenai hal-hal terkait penelitian yang dapa tdimanfaatkan pembaca. Penelitian ini diharapkan dapat dibaca masyarakat luas berbagai kalangan dan bermanfaat sebagai jembatan sosialisasi utnuk menjelaskan beberapa proses dan mekanisme kegiatan pemerintahan. Dapat dijadikan sebagai bahan referensi dan sumber informasi untuk kajian selanjutnya, khususnya mengkaji topik-topik yang berkaitan dengan masalah penelitian.
