1
BAB I PENDAHULUAN
1.1
Latar Belakang Penelitian Undang-undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah adalah
salah satu landasan yuridis bagi pengembangan otonomi daerah di Indonesia. Dalam Undang-undang ini disebutkan bahwa pengembangan otonomi pada daerah Kabupaten dan Kota diselenggarakan dengan memperhatikan prinsip-prinsip demokrasi,
peran
serta
masyarakat,
pemerataan
dan
keadilan,
serta
memperhatikan potensi dan keanekaragaman Daerah. Undang-undang ini memberikan otonomi secara utuh kepada daerah Kabupaten dan Kota untuk membentuk dan melaksanakan kebijakan menurut prakarsa dan aspirasi masyarakatnya. Sekarang daerah sudah diberi kewenangan yang utuh dan bulat untuk
merancanakan,
melaksanakan,
mengawasi,
mengendalikan
dan
mengevaluasi kebijakan-kebijakan daerah. Otonomi yang diberikan kepada Kota / Kabupaten dilaksanakan dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab kepada pemerintah daerah secara proporsional. Pelimpahan tanggung jawab akan diikuti oleh peraturan pembagian dan pemanfaatan sumberdaya nasional yang berkeadilan, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah. Dengan demikian Pemerintah Kota / Kabupaten diharapkan lebih mengerti dan memenuhi aspirasi masyarakat di daerahnya, agar dapat mendorong timbulnya prakarsa dan partisipasi aktif masyarakat dalam menyelenggarakan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan yang merupakan prasyarat keberhasilan pelaksanaan pemerintah. Oleh karena itu suatu instansi pemerintah dituntut mempunyai pimpinan yang dapat bekerja dengan efektif dan efisien, supaya mampu mengelola instansi tersebut dengan baik. Penyusunan anggaran dalam instansi pemerintah merupakan salah satu elemen yang penting dalam pengelolaan instansi tersebut untuk mencapai hasil yang maksimal. Penyusunan anggaran yang baik sebagai sistem perencanaan, koordinasi dan pengendalian dalam instansi tersebut.
2
Banyaknya tenaga kerja yang diserap oleh instansi pemerintah sangat tergantung pada : 1. besar kecilnya instansi 2. jenis kegiatan instansi 3. kebijakan dan peraturan pemerintah Objek yang diteliti adalah pegawai instansi yang bukan berstatus sebagai pegawai negri sipil atau bisa disebut pegawai harian atau pegawai kontrak, dimana penentuan gaji dan upah berbeda dengan pegawai negri sipil yang sudah diatur oleh pemerintah, sedangkan untuk penentuan gaji dan upah pegawai harian ditentukan oleh instansi yang bersangkutan dan pemerintah daerah. Seperti yang dikemukakan di atas bahwa dalam penyusunan anggaran pendapatan dan belanja pegawai instansi pemerintah dipengaruhi oleh hal-hal sebagai berikut : 1. penerimaan pegawai baru yang dipengaruhi oleh peraturan dan kebijaksanaan pemerintah pusat ataupun daerah. 2. pengangkatan pegawai tetap yang dilakukan oleh peraturan kebijaksanaan pemerintah pusat ataupun daerah. 3. penetapan golongan pegawai yang dipengaruhi oleh peraturan dan kebijaksanaan pemerintah dan instansi yang bersangkutan. 4. pencatatan identitas pegawai untuk pengendalian. 5. penetapan besarnya tingkat gaji dan upah yang sesuai dengan golongan dan status pegawai yang dipengaruhi oleh peraturan dan kebijaksanaan pemerintah dan instansi. 6. penempatan pegawai pada suatu bagian. 7. pengendalian hasil kerja yang mempengaruhi penyusunan anggaran. Maka berdasarkan latar belakang penelitian di atas, penulis tertarik untuk memilih Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandung sebagai objek penelitian dan sebagai pokok pembahasan skripsi yang berjudul : “ANALISIS ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA PEGAWAI PADA DINAS PENDAPATAN DAERAH KOTA BANDUNG”. (Studi Kasus pada Dinas Pendapatan Daerah kota Bandung)
3
1.2
Identifikasi Masalah Berdasarkan latar belakang penelitian tersebut, penulis mengidentifikasikan
masalah sebagai berikut : a. Bagaimana penyusunan anggaran pendapatan di Dinas Pendapatan Daerah. b. Bagaimana analisis anggaran pendapatan dan belanja pegawai di Dinas Pendapatan Daerah.
1.3
Tujuan Penelitian Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk :
a. Mengetahui penyusunan anggaran pendapatan dan belanja pegawai pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandung. b. Mengetahui analisis anggaran pendapatan dan belanja pegawai pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandung.
1.4
Kegunaan Penelitian Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan berguna bagi
berbagai pihak antara lain : 1. Penulis Dengan melakukan penelitian langsung di lapangan, penulis dapat memahami apa yang sebenarnya terjadi serta hambatan yang dihadapi dalam proses pelaksanaan penerimaan imbalan jasa atas pegawai, sehingga dapat menambah wawasan dan pengetahuan mengenai pemerintah daerah. Dan sebagai salah satu syarat dalam menempuh ujian akhir Sarjana (program S1) Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi di Universitas Widyatama. 2. Pemerintah Daerah Penulis berharap agar penelitian ini dapat dijadikan masukan bagi pemerintah daerah dalam rangka pelaksanaan penyusunan anggaran pendapatan dan belanja pegawai. 3. Peneliti Lain Hasil penelitian ini diharapkan menjadi bahan masukan bagi peneliti selanjutnya.
4
1.5
Kerangka Pemikiran Menurut Revrison Baswir (2000;26), secara umum Anggaran Negara
diartikan sebagai : “ Suatu pernyataan tentang perkiraan pengeluaran dan penerimaan yang diharapkan akan terjadi dalam suatu periode di masa depan, serta data dan pengeluaran dan penerimaan yang sungguh terjadi di masa yang lalu”. Adapun sumber-sumber pendapatan daerah menurut UU Otonomi Daerah dalam UU No. 22 tahun 1999 pasal 79 dan 80 serta UU No.25 tahun 1999 pasal 3, 4 dan 6 menbagi sumber-sumber pembiayaan daerah sebagai berikut : 1. Pendapatan Asli Daerah yang terdiri dari : 1). Hasil pajak daerah 2). Hasil retribusi daerah 3). Hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah lainnya yang dipisahkan. 4). Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. 2. Dana perimbangan yang terdiri dari : 1). Bagian daerah dari penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan, Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan dan penerimaan dari sumber daya alam. 2). Dana Alokasi Umum (DAU). 3). Dana Alokasi Khusus (DAK). 3. Pinjaman Daerah 4. Lain-lain penerimaan yang sah. Dalam penyusunan APBD, penganggaran pengeluaran harus didukung dengan adanya kepastian tersedianya penerimaan dalam jumlah yang cukup. Jumlah pendapatan yang dianggarkan dalam APBD merupakan perkiraan yn defoang telah diukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan sedangkan belanja yang dianggarkan dlam APBD merupakan yang tertinggi untuk setiap jenis belanja. APBD disusun berdasarkan format anggaran defisit (deficit budget format) dimana selisih antara pendapatan dan belanja dapat mengakibatkan terjadinya surplus atau defisit anggaran. Selisih lebih antara pendapatan terhadap belanja disebut surplus anggaran, sedangkan selisih kurang
5
pendapatan terhadap belanja disebut dengan defisit anggaran. Apabila terjadi surplus, daerah dapat membentuk Dana Cadangan, sedangkan apabila terjadi defisit ditutup melalui sumber pembiayaan daerah seperti pinjaman dan penerbitan obligasi daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Sehingga pembiayaan adalah transaksi keuangan daerah yang dimaksudkan untuk menutup selisih antara Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah. Pembiayaan Daerah yang dimaksud tersebut dalam APBD dirinci menurut sumber pembiayaan. Untuk melaksanakan kewajiban pemerintah dalam rangka memenuhi pemenuhan tagihan-tagihan, diperlukan pengeluaran-pengeluaran daerah yang disebut dengan belanja. Belanja menurut Gade (1993:31) : “Belanja
terdiri
dari
penurunan
kas
pemerintah
pusat
untuk
mengeluarkan guna pembayaran atas barang dan jasa yang dibeli, subsidi, pembayaran transfer, pembayaran utang, pembayaran belanja modal dan pembayaran lain-lainnya yang telah diotorisasikan dalam APBN, termasuk belanja-belanja yang dibiayai terlebih dahulu oleh pemerintah tanpa akan dibayar kembali atau tidak oleh negara donor.” Belanja Rutin adalah pengeluaran yang manfaatnya hanya untuk satu tahun anggaran dan tidak menambah asset atau kekayaan bagi daerah. Anggaran belanja rutin disusun menurut jenis pengeluaran (input) yang dikelompokkan lebih lanjut menurut struktur organisasi (per unit kerja). Adapun jenis-jenis Belanja Rutin diantaranya adalah Belanja Pegawai. Belanja Pegawai atau Gaji menurut Keputusan Presiden No. 38 Thn 2001 (Tentang Penggunaan Dana Kontijensi Untuk Bantuan Pengalihan Personil, Peralatan, Pembiayaan Dokumen (P3D) kepada Pemerintah Daerah) Pasal 1 (4) yaitu : “Belanja Pegawai adalah gaji dan lain-lain belanja pegawai yang ditetapkan
sesuai
dengan
peraturan
perundang-undangan
mengenai
penggajian yang berlaku, tidak termasuk di dalamnya uang persentasi dan tunjangan anggota DPRD.”
6
Sedangkan yang tercantum dalam Pasal 2 (2) : “Belanja pegawai digunakan untuk keperluan : a. Gaji, tunjangan keluarga, tunjangan beras, tunjangan jabatan abdi PNS Daerah. b. Gaji, tunjangan keluarga, tunjangan beras, tunjangan bagi PNS instansi Vertikal Departemen yang diserahkan / dialihkan kepada Daerah.” Sedangkan yang dimaksud dengan Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana yang relatif cukup besar yang tidak dapat dibebankan dalam satu tahun anggaran. Berdasarkan kerangka pemikiran tersebut, penulis merumuskan hipotesis bahwa “Analisis Anggaran Pendapatan Digunakan untuk Belanja Pegawai.”
1.6
Metodologi Penelitian Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif,
metode deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti status kelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran, ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang (Nasir, 1999;63). Tujuan dari pemikiran deskriptif adalah untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistimatis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki. Dalam metode ini data dikumpulkan setelah semua kejadian telah selesai berlangsung dan mengamati secara seksama aspek-aspek tertentu yang berkaitan erat dengan masalah yang diteliti sehingga diperoleh data-data yang menunjang penyusunan laporan penelitian, baik data primer maupun data sekunder. Data-data yang diperoleh tersebut akan diolah dan dianalisis lebih lanjut dengan dasar-dasar teori yang telah dipelajari sehingga memperoleh gambaran mengenai objek tersebut dan dapat disimpulkan mengenai masalah yang diteliti. Untuk
melaksanakan
penelitian
ini,
penulis
menggunakan
teknik
pengumpulan data sebagai berikut : 1. Penelitian Lapangan (Field Research) Penelitian lapangan adalah penelitian yang dimaksudkan untuk memperoleh data primer yaitu dana yang diperoleh melalui :
7
1). Pengamatan (Observations), yaitu suatu teknik pengumpulan data dengan mengamati secara langsung objek yang diteliti. 2). Wawancara (Interview), yaitu suatu teknik pengumpulan data dengan cara tanya jawab dengan pimpinan atau pihak yang berwenang atau bagian lain yang berhubungan langsung dengan objek yang penulis teliti. 2. Penelitian Kepustakaan (Library Research) Penelitian
kepustakaan
adalah
penelitian
yang
dimaksudkan
untuk
memperoleh data sekunder yaitu data yang merupakan faktor penunjang yang bersifat teoritis/kepustakaan.
1.7
Lokasi dan Waktu Penelitian Untuk mendapatkan data yang diperlukan, penulis melakukan penelitian
pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandung yang berlokasi di Jalan Aceh Bandung. Waktu penelitian dilaksanakan sejak bulan September 2005 sampai dengan Oktober 2005.
