BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang Masalah Hukum adat telah ada di Indonesia jauh sebelum hukum nasional dibentuk. Aturan dan hukum yang dilaksanakan oleh masyarakat adat, baik itu di bidang pertanahan maupun di bidang kehidupan lainnya, merupakan warisan budaya dari para leluhur mereka yang memiliki nilai kearifan lokal yang tinggi, seperti semangat untuk
menjaga
kelestarian
lingkungan,
mempertahankan
budaya,
menjaga
keseimbangan alam, dan nilai-nilai kearifan lokal lainnya. Saat ini nilai-nilai tersebut sebagian telah ditinggalkan baik oleh masyarakat adat maupun masyarakat diluarnya. Bagi masyarakat adat, tanah memiliki nilai yang penting. Di beberapa wilayah adat tanah dianggap suci dan sakral, bahkan dalam kepercayaan beberapa komunitas masyarakat adat hak pengelolaan dan kepemilikan atas suatu bidang tanah hanya boleh dimiliki oleh anggota masyarakat adat tersebut.
Perbedaan karakteristik
masyarakat
munculnya
dan
pola
kehidupannya
mengakibatkan
perbedaan
karakteristik sistem kepemilikan lahan yang berlaku di wilayah adat tersebut, misalnya mengenai status kepemilikan lahan, jenis hak atas suatu lahan, proses dan tata cara peralihan hak atas lahan, dan lain sebagainya. Walaupun hukum pertanahan adat bersifat tidak tertulis, namun
dalam hukum pertanahan adat telah terdapat
pengaturan mengenai batas wilayah adat, aturan pembagian lahan dan juga aturan mengenai penataan ruang wilayah adat. Kepemilikan lahan dalam hukum pertanahan adat diatur dan diberikan oleh ketua adat atau pejabat adat yang berwenang tanpa ada bukti tertulis yang diberikan kepada pemilik lahan. Aturan kepemilikan lahan yang tidak tertulis dalam hukum adat ini telah diterapkan sejak awal terbentuknya komunitas adat dan cenderung tidak menjadi sumber sengketa dalam kepemilikan lahan dalam komunitas adat. Namun, ketika bersinggungan dengan wilayah diluar adat maka akan muncul konflik dan sengketa batas. Hal ini terjadi di wilayah adat Kasepuhan Ciptagelar dimana batas wilayah adatnya berada di dalam wilayah Taman Nasional Gunung Halimun-Salak. 1
Dalam hukum pertanahan nasional hukum adat diakui dan dihormati keberadaannya, hal ini dapat dilihat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1999 bahwa suatu hak ulayat atas tanah pada masyarakat adat dianggap masih ada jika terdapat kelompok orang yang terikat hukum adat, terdapat wilayah tanah ulayatnya, dan terdapat tatanan hukum adat yang mengatur pertanahannya. Meskipun hukum pertanahan nasional mengakui dan menghormati keberadaan hukum pertanahan adat yang ada di Indonesia namun peraturan dan undang-undang pertanahan nasional masih belum mengatur pertanahan adat secara terperinci baik segi legal maupun teknisnya, misalnya mengenai status kepemilikan tanah adat, jenis hak atas tanah adat, dan lain sebagainya. Perbedaan karakteristik pada setiap hukum adat yang ada di Indonesia menjadi suatu kendala dalam memformulasikan hukum pertanahan nasional yang dapat memayungi seluruh hukum pertanahan adat yang ada di Indonesia. Dengan tidak adanya perundang-undangan yang mengatur tentang tanah adat secara komprehensif, maka akan timbul berbagai permasalahan, contohnya ketidakjelasan menurut hukum pertanahan negara atas suatu status kepemilikan bidang tanah yang terletak dalam lingkungan masyarakat adat. Ketidakpastian ini dapat menimbulkan berbagai permasalahan di kemudian hari. Mengingat terdapat perbedaan-perbedaan tatanan hukum pertanahan adat antara satu wilayah adat dengan wilayah adat yang lainnya, maka diperlukan suatu kajian untuk mengidentifikasi karakteristik dari setiap hukum pertanahan adat. Dengan teridentifikasinya karakteristik dari hukum adat diharapkan dapat diformulasikan hukum pertanahan nasional yang berbasiskan hukum pertanahan adat yang dapat mengakomodir dan mewakili seluruh wilayah adat di Indonesia.
1.2 Identifikasi Masalah Setiap wilayah adat di Indonesia memiliki kebudayaan dan pola kehidupan yang berbeda-beda, hal ini mengakibatkan timbulnya perbedaan hukum pertanahan adat pada setiap masyarakat adat yang ada di Indonesia. Masyarakat di wilayah adat Kasepuhan Ciptagelar memiliki pola hidup berpindah-pindah dalam jangka waktu 2
tertentu. Berbeda halnya dengan masyarakat di wilayah adat Kampung Naga yang telah hidup menetap, dan luas wilayah adatnya cenderung tetap dari waktu kewaktu. Perbedaan aturan diantara hukum pertanahan adat mengakibatkan sulitnya melakukan pengintegrasian hukum pertanahan adat ke hukum pertanahan nasional. Oleh karena itu diperlukan identifikasi untuk mendeskripsikan karakteristik hukum adat. Karakteristik kepemilikan lahan dalam hukum adat dapat diidentifikasi dari berbagai aspek diantaranya yaitu status kepemilikan tanah adat, jenis hak atas tanah adat, proses dan tata cara peralihan hak atas lahan, cara penetapan batas persil, dan lain sebagainya. Dalam peraturan pertanahan nasional aturan penetapan batas persil tertera dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997, dimana disebutkan bahwa bidang tanah adalah bagian permukaan bumi yang merupakan satuan bidang yang berbatas. Dalam penetapan batas bidang tanah diperlukan data-data fisik yang diperoleh dengan mengukur bidang-bidang tanah setelah sebelumnya ditetapkan letaknya, batas-batasnya dan menurut keperluannya ditempatkan tanda-tanda batas di setiap sudut bidang tanah yang bersangkutan. Penetapan batas bidang tanah diupayakan berdasarkan kesepakatan dengan pemilik tanah yang berbatasan. Berbeda dengan hukum pertanahan nasional, di dalam hukum pertanahan adat batas-batas yang digunakan dalam penentuan suatu bidang tanah masih bersifat tradisional. Penetapan batas umumnya menggunakan batas-batas atau tanda-tanda alam, seperti sungai, pohon, bukit, dan sebagainya sedangkan satuan unit pengukuran menggunakan satuan tradisonal seperti depa, langkah, dan sebagainya. Data pengukuran tradisional tersebut belum bersifat baku sehingga tidak memberikan kepastian hukum yang jelas dan kuat atas status kepemilikan suatu lahan di dalam hukum pertanahan nasional. Dengan mengidentifikasi dan membandingkan karakteristik sistem kepemilikan lahan yang dimiliki oleh masing-masing hukum pertanahan adat maka dapat dilihat persamaan dan perbedaan yang terdapat pada setiap hukum adat. Hasil perbandingan karakteristik sistem kepemilikan lahan dalam hukum adat selanjutnya dapat dijadikan dasar dalam model awal pengintegrasian hukum pertanahan adat ke dalam hukum pertanahan nasional. 3
Dalam penulisan tugas akhir ini terdapat pertanyaan utama yang menjadi fokus dalam penelitian ini, yaitu: ”Dimana letak perbedaan dan persamaan antara karakteristik hukum pertanahan adat yang berlaku di wilayah adat Kasepuhan Ciptagelar dan Kampung Naga dengan hukum pertanahan nasional?” Untuk menjawab pertanyaan utama diatas maka dibuat pertanyaan turunan dari pertanyaan utama tersebut, yaitu: ‐
Apa saja parameter karakteristik sistem kepemilikan lahan dalam hukum pertanahan adat di Kasepuhan Ciptagelar dan Kampung Naga?
‐
Bagaimana karakteristik sistem kepemilikan lahan yang berlaku di wilayah adat Kasepuhan Ciptagelar dan Kampung Naga?
1.3 Tujuan dan Manfaat Adapun tujuan dari penyusunan tugas akhir ini adalah: 1. Menentukan parameter yang digunakan untuk membandingkan karakteristik sistem kepemilikan lahan. 2. Mengetahui jenis hak atas tanah yang ada dalam hukum pertanahan adat di wilayah adat Kasepuhan Ciptagelar dan Kampung Naga. 3. Mengetahui karakteristik hak atas tanah yang ada dalam hukum pertanahan adat di wilayah adat Kasepuhan ciptagelar dan Kampung Naga. 4. Melihat persamaan dan perbedaan karakteristik sistem kepemilikan lahan dalam hukum pertanahan adat yang berlaku di wilayah adat Kasepuhan Ciptagelar dengan wilayah adat Kampung Naga. 5. Membandingkan karakteristik sistem kepemilikan lahan dalam hukum pertanahan adat di wilayah adat Kasepuhan Ciptagelar dan Kampung Naga dengan hukum pertanahan nasional. Melalui penyusunan tugas akhir ini akan dapat diidentifikasi karakteristik dari hukum pertanahan adat di wilayah adat Kasepuhan Ciptagelar dan Kampung Naga, untuk kemudian dapat digunakan sebagai masukan dalam formulasi model pengintegrasian hukum pertanahan adat ke sistem hukum pertanahan nasional. 4
1.4 Batasan Masalah Batasan masalah dalam tugas akhir ini adalah: 1. Batasan materi a) Pengidentifikasian aturan kepemilikan bidang tanah pada hukum adat. b) Pengidentifikasian aturan penetapan batas bidang tanah pada hukum adat. c) Pendefinisian penetapan batas bidang-bidang tanah menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 serta pedoman pelaksanaan penguasaan tanah ulayat berdasarkan Peraturan Menteri Agraria Nomor 5 tahun 1999 d) Pengidentifikasian karakteristik dari sistem kepemilikan lahan dalam hukum pertanahan adat di wilayah adat Kasepuhan Ciptagelar dan Kampung Naga. e) Perbandingan aturan penetapan batas bidang tanah dalam sistem kepemilikan lahan antara hukum tanah adat dengan hukum pertanahan nasional. 2. Batasan wilayah studi Pada penulisan tugas akhir ini wilayah studi yang dipilih adalah Wilayah adat Kasepuhan Ciptagelar dan Kampung Naga, dengan alasan: ‐ Masyarakat di kedua wilayah adat tersebut masih memegang teguh hukum adat dalam pengaturan di bidang pertanahan. ‐ Masyarakat di kedua wilayah adat tersebut memiliki pola kehidupan yang berbeda, salah satu perbedaanya yaitu masyarakat adat di Kasepuhan Ciptagelar hidup dengan berpindah-pindah sedangkan masyarakat adat di Kampung Naga hidup menetap.
1.5 Metodologi Penelitian Metodologi penelitian yang dilakukan pada penulisan tugas akhir ini adalah: 1.
Persiapan, dilakukan dengan kegiatan studi literatur yang berkaitan dengan hukum dan aturan adat mengenai pertanahan yang berlaku pada wilayah adat khususnya Kasepuhan Ciptagelar dan Kampung Naga baik dari buku-
5
buku yang menunjang penelitian, dari hasil penelitian lain yang pernah dilakukan, maupun dari situs internet. 2.
Pengumpulan data melalui studi kasus, dilakukan dengan mengumpulkan data yang berkaitan dan menunjang terhadap proses penelitian di lapangan. Pengumpulan data ini dilakukan dengan metode Etnografi yaitu dengan melakukan pengamatan langsung ke lokasi Kasepuhan Ciptagelar dan Kampung Naga untuk melakukan proses pendeskripsian budaya dan pola kehidupan masyarakat adat yang berkaitan dengan pertanahan yang diambil dari sudut pandang masyarakat adat untuk memperoleh data berupa gambaran langsung mengenai pelaksanaan hukum pertanahan adat mengingat sifat hukum pertanahan adat yang umumnya tidak tertulis. Metode etnografi diwujudkan dalam kegiatan wawancara, pengamatan, dan dokumentasi. Wawancara dilakukan dengan terstruktur dan menggunakan pedoman wawancara yang berkembang sesuai kebutuhan di lapangan. Pengamatan yang dilakukan bersifat non-partisipatif. Dokumentasi didapatkan dari pemotretan di lapangan untuk menunjukkan penerapan aturan pertanahan di Kampung Naga seperti penetapan batas wilayah adat, persil lahan pemukiman, dan pertanian.
3.
Pengolahan data, diawali dengan melakukan identifikasi aturan dan tata cara kepemilikan lahan yang berlaku di wilayah adat Kasepuhan Ciptagelar dan Kampung Naga berdasarkan hasil wawancara dan survey etnografi terhadap masyarakat di wilayah adat tersebut. Kemudian menentukan parameter-parameter yang digunakan untuk mengidentifikasi karakteristik hukum pertanahan adat dimana parameter yang digunakan diadopsi dari aturan kepemilikan lahan dalam hukum nasional.
4.
Analisis, dilakukan dengan cara metode perbandingan, hasil analisis terdiri dari: a. Analisis perbandingan antara karakteristik sistem kepemilikan lahan yang berlaku di Kasepuhan Ciptagelar dengan Kampung Naga
6
b. Analisis perbandingan antara karakteristik sistem kepemilikan lahan yang berlaku di Kasepuhan Ciptagelar dan Kampung Naga dengan hukum dan peraturan pertanahan nasional mengenai kepemilikan lahan. 5.
Kesimpulan hasil analisis penelitian yang telah dilakukan sebelumnya.
Untuk lebih memperjelas mengenai tahapan-tahapan yang akan dilakukan dalam membuat tugas akhir ini maka dibuat strategi penelitian yang digambarkan dalam diagram berikut ini:
Gambar 1.1 Metodelogi Penelitian
7
1.6 Sistematika Penulisan Sistematika dalam penulisan tugas akhir ini dibagi menjadi 5 bab yang secara rinci dibagi menjadi:
BAB I PENDAHULUAN Bab ini akan menjelaskan latar belakang masalah, maksud dan tujuan penulisan, ruang lingkup kajian, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan. BAB II DASAR TEORI Bab ini akan memaparkan mengenai sistem kepemilikan lahan dalam hukum dan perundang-undangan pertanahan nasional, pembahasan mengenai sistem kepemilikan lahan dalam hukum pertanahan adat dan hukum pertanahan nasional, dan juga akan menjelaskan tentang aspek sejarah dan karakteristik komunitas adat Kasepuhan Ciptagelar dan Kampung Naga, terutama hukum dan peraturan pertanahan yang berlaku di wilayah adat tersebut. BAB III PELAKSANAAN PENELITIAN Didalam bab ini akan dijelaskan tentang tahapan-tahapan penelitian, hingga diperoleh infomasi tentang hukum dan aturan mengenai pertanahan yang berlaku di wilayah adat Kasepuhan Ciptagelar dan Kampung Naga. BAB IV ANALISIS Didalam bab ini akan disampaikan analisis yang dilakukan terhadap hasil identifikasi karakteristik sistem kepemilikan tanah. BAB V PENUTUP Bab ini akan berisi kesimpulan dan saran berdasarkan hasil pelaksanaan penelitian ini.
8
