BAB I PENDAHULUAN
1.1.
Latar Belakang Masalah Opini adalah ekspresi atau pendapat seseorang atas suatu masalah yang
bersifat kontroversial. Publik adalah kelompok yang tidak merupakan kesatuan, tetapi mereka melakukan interaksi secara tidak langsung melalui alat-alat komunikasi. Alat-alat komunikasi yang digunakan seperti, surat kabar, radio, televisi, ataupun pembicaraan-pembicaraan pribadi yang berantai. Sehingga secara umum, opini publik dapat diartikan sebagai pendapat sekelompok orang tentang sesuatu hal yang bersifat kontroversial dan menyangkut kepentingan umum. Pembentukan opini publik sangat bergantung pada proses komunikasi. Masyarakat memperoleh pengetahuan atau informasi tentang persoalan yang terjadi di masyarakat melalui proses komunikasi. Salah satunya adalah melalui media massa. Masalah sekecil apapun bisa berkembang dengan cepat karena pemberitaan melalui media. Media membentuk opini publik untuk membawanya pada perubahan yang signifikan. Subyek opini publik adalah masalah baru yang bersifat kontroversial. Unsur-unsur opini publik adalah pernyataan yang kontroversial mengenai suatu hal yang bertentangan dan reaksi pertama/gagasan baru. Media dalam hal ini benar-benar mempunyai peranan yang sangat besar dalam membangun opini publik yang benar-benar objektif. Opini yang berkembang di masyarakat akan berubah menjadi sikap dan mentalitas dari masyarakat itu sendiri. Semakin pentingnya peran media dalam pembentukan opini publik tidak terlepas dari pesatnya peningkatan teknologi informasi dan komunikasi. Televisi, sebagai salah satu bentuk media massa, menjadi ikon pembentuk konstruksi sosial. Televisi juga berperan dalam membentuk kuasa kebenaran dalam realitas sosial. Norma-norma kehidupan cenderung dipegang oleh media massa, termasuk televisi. Budaya menonton yang tinggi pada masyarakat Indonesia mengakibatkan mereka hampir tidak dapat lagi melepaskan diri dari
pemberitaan di televisi. Hal itu disebabkan televisi sebagai salah satu media massa yang memiliki banyak kelebihan dibandingkan media lainnya. Terdapat 11 stasiun televisi nasional di Indonesia yaitu TVRI, MNC TV, ANTV, RCTI, SCTV, Indosiar, Metro TV, Global TV, Trans TV, TV ONE dan Trans7. Masing-masing stasiun televisi ini memiliki konsentrasi yang berbedabeda dalam siaran, target pasar dan sajiannya. Beragam peristiwa dan informasi yang sampai kepada masyarakat melalui pemberitaan di televisi tersebut tidak terlepas dari peranan media itu dalam hubungannya dengan penyajian informasi dan cara media menginterpretasi suatu kejadian. Satu berita yang sampai kepada masyarakat akan memiliki banyak penafsiran dan tanggapan bergantung pada gaya bahasa (penyajian) dan cara penyampaiannya. Opini publik sangat penting bagi kehidupan masyarakat yang demokratis. Hampir semua negara di dunia meyakini demokrasi sebagai “tolok ukur tak terbantah dari keabsahan politik.” Keyakinan bahwa kehendak rakyat adalah dasar utama kewenangan pemerintah menjadi basis bagi tegak kokohnya sistem politik demokrasi. Tidak ada negara yang ingin dikatakan sebagai negara yang tidak demokratis atau negara otoriter. Hubungan antara opini publik dan kebijakan pemerintah merupakan suatu hal yang biasa dalam masyarakat demokratis. Sebagai salah satu unsur essensial dari pemerintahan demokrasi, pemerintah sebaiknya tanggap terhadap opini publik, baik yang pro maupun kontra terhadap pemerintah. Melalui opini publik, masyarakat dapat menyampaikan pendapatnya mengenai kebijakan pemerintah secara bebas. Proses opinion policy mencakup cara, apa yang dipirkan rakyat berkaitan dengan kebijakan pemerintah. Keberhasilan seorang pemimpin dapat diketahui dari opini publik yang terbentuk, namun pemimpin harus tetap waspada karena opini publik itu bukanlah fakta, yang belum tentu benar. Pemerintahan SBY-Boediono dan Kabinet Indonesia Bersatu Jilid II kini sudah lebih dari dua tahun menjalankan masa kinerjanya. Sudah banyak pemberitaan mengenai kebijakan, kasus serta isu terkait pemerintahan SBYBoediono yang beredar di media massa selama dua tahun masa pemerintahan mereka. Berdasarkan hasil survey terbaru yang dilakukan Lingkaran Survey Indonesia (LSI), terjadi penurunan
tingkat kepercayaan masyarakat terhadap
pemerintahan SBY-Boediono. Pada Januari 2010, tingkat kepuasan publik terhadap kinerja pemerintahan SBY masih 52,3 persen, bulan September 2010 turun menjadi 46,5 persen dan pada bulan September 2011, tingkat kepuasan publik terhadap pemerintahan SBY-Boediono turun menjadi 37,7 persen (http://tribunnews.com). Direktur Eksekutif Jaringan Suara Indonesia (JSI), Widdi Aswindi, mengatakan persentase penurunan itu dipengaruhi oleh kinerja pemerintahan dan kabinetnya selama dua tahun, tingkat kepuasan terhadap janji kampanye SBYBoediono, tindakan penanganan kasus dan masalah yang menyita perhatian publik. Direktur The Political Literacy Institute (TPLI), Gun Gun Heryanto, menyebutkan beberapa hal yang menjadi raport merah pemerintahan SBYBoediono, antara lain lambatnya penyelesaian kasus Bank Century, semakin sering terjadinya kekerasan bernuansa SARA, pemberian remisi kepada para koruptor, serta gagalnya penyelesaian permasalah terkait Tenaga Kerja Indonesia (TKI) (http://www.tempo.com). Upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang adil perlu dilakukan sehingga masalah-masalah sosial dan politik dapat lebih baik dan pada akhirnya menstabilkan negara dalam mencapai kemajuannya. Kebijakan pemerintah dalam bidang ekonomi merupakan satu hal yang sangat penting. Hal itu disebabkan adanya fungsi pemerintah dalam perekonomian sebagai stabilisasi, alokasi dan distribusi. Tujuan dari fungsi tersebut adalah untuk menanggulangi kegagalan pasar sehingga tidak adanya eksternalitas yang merugikan
banyak pihak,
terutama masyarakat. Tanpa adanya campur tangan pemerintah, maka perekonomian yang stabil dan teratur tidak akan dapat terwujud dan itu akan berdampak pada bidang lain juga. Padahal bidang ekonomi merupakan salah salah satu bidang utama yang menguasai sebagian besar kehidupan masyarakat dan mendominasi hajat hidup orang banyak. Karena itu, peneliti lebih tertarik untuk meneliti kebijakan pemerintah dalam bidang ekonomi dibandingkan bidang lainnya. Salah satu kebijakan pemerintahan SBY-Boediono dalam bidang ekonomi yang saat ini menjadi pro dan kontra dalam masyarakat adalah pembatasan penggunaan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi dan rencana kenaikan harga
BBM Bersubsidi. Kebijakan tersebut dimuat dalam Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2012 yang mengatur Harga Jual Eceran dan Konsumen Pengguna Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu. Kebijakan pemerintah untuk membatasi atau menaikkan harga BBM Bersubsidi, yang merupakan komoditas yang memegang peranan sangat vital dalam semua aktifitas ekonomi, tentu akan memberi dampak pada berbagai bidang, terutama bidang ekonomi. Kelurahan Mangga Perumnas Simalingkar merupakan salah satu kelurahan di Kota Medan dengan jumlah penduduk yang padat dengan latar belakang dan tingkatan masyarakat yang beragam. Peneliti tertarik untuk menjadikan masyarakat di Kelurahan ini sebagai populasi penelitian karena BBM merupakan salah satu kebutuhan masyarakat dari segala tingkatan dan golongan. Dengan adanya kebijakan pemerintah untuk menaikkan harga BBM bersubsidi serta melakukan pembatasan terhadap BBM bersubsidi, akan memberikan dampak untuk setiap lapisan masyarakat dan akan menimbulkan pro dan kontra dalam masyarakat dari berbagai latar belakang. Dengan demikian, peneliti memilih masyarakat di Lingkungan XIX Kelurahan Mangga Perumnas Simalingkar Medan sebagai populasi penelitian. Alasan peneliti memilih lingkungan XIX adalah karena masyarakat di lingkungan ini merupakan lingkungan dengan jumlah Kepala Keluarga terbanyak di kelurahan Mangga Perumnas Simalingkar dan memiliki tingkat heterogenitas yang tinggi, sehingga peneliti merasa opini yang terbentuk dari masyarakat di lingkungan ini dapat mewakili opini dari masyarakat Indonesia yang majemuk. Opini publik yang terbentuk dari masyarakat di lingkungan tersebut tentu dipengaruhi oleh fungsi dari media massa yang mereka gunakan. Penyampaian berita yang beragam di televisi tentu akan memberikan dampak yang berbeda kepada khalayak yang mengkonsumsi pemberitaan tersebut. Hal itu dapat disebabkan oleh kebijakan yang ada pada masing-masing stasiun televisi dan juga objektivitas pemberitaan yang disampaikan. Selain itu, kebijakan pemerintah tentang BBM yang telah mengakibatkan banyak pro dan kontra di dalam masyarakat
menyebabkan
pemberitaan
mengenai
pemberitaan yang semakin sering ditayangkan di televisi.
BBM
menjadi
topik
Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti tertarik untuk mengkaji lebih dalam mengenai Fungsi Media Massa Dalam Pembentukan Opini Masyarakat Kelurahan Mangga Perumnas Simalingkar Medan Terhadap Pemberitaan Kebijakan Pemerintah Tentang BBM di Televisi.
1.2.
Perumusan Masalah Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka peneliti tertarik untuk
mengajukan perumusan masalah sebagai berikut: “Bagaimanakah fungsi media massa dalam pembentukan opini masyarakat Kelurahan Mangga Perumnas Simalingkar Medan terhadap Pemberitaan Kebijakan Pemerintah tentang BBM di televisi, yang dirumuskan menjadi: 1.
Bagaimanakah
opini
masyarakat
Kelurahan
Mangga
Perumnas
Simalingkar terhadap pemberitaan kebijakan Pemerintah terkait BBM di televisi?” 2.
Bagaimanakah fungsi media massa dalam penyebaran informasi dan pembentukan opini masyarakat Kelurahan Mangga Perumnas Simalingkar Medan terhadap pemberitaan kebijakan pemerintah terkait BBM di televisi?
1.3.
Pembatasan Masalah Pembatasan masalah ditujukan agar ruang lingkup penelitian dapat lebih
jelas dan terarah sehingga tidak mengaburkan penelitian. Untuk memperjelas ruang lingkup penelitian agar penelitian menjadi lebih jelas dan terarah, maka peneliti membatasi masalah sebagai berikut: a.
Penelitian ini difokuskan pada fungsi media massa dalam pembentukan opini masyarakat terhadap pemberitaan kebijakan Pemerintahan SBYBeodiono terkait BBM di televisi.
b.
Kebijakan pemerintah terkait BBM difokuskan pada kebijakan tentang pembatasan dan rencana kenaikan harga BBM Bersubsidi oleh pemerintah.
c.
Responden dalam penelitian ini adalah Masyarakat Lingkungan XIX Kelurahan Mangga Perumnas Simalingkar Medan (usia 17-50 tahun) dan setiap rumah tangga diwakili oleh satu sampel.
d.
1.4.
Penelitian ini dilakukan mulai bulan April 2012.
Tujuan Penelitian Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui fungsi media
massa dalam pembentukan opini masyarakat di Kelurahan Mangga Perumnas Simalingkar Medan terhadap Pemberitaan Kebijakan Pemerintah terkait BBM di Televisi yang terdiri dari: 1. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan pendapat masyarakat terhadap pemberitaan kebijakan Pemerintah terkait BBM di televisi. 2. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan bagaimana fungsi media massa dalam penyebaran informasi dan pembentukan opini masyarakat Kelurahan Mangga Perumnas Simalingkar Medan terhadap pemberitaan tentang kebijakan pemerintah terkait BBM di televisi.
1.5.
Manfaat Penelitian Adapun manfaat penelitian ini adalah:
1.
Secara Akademis Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif terhadap khasanah keilmuan Ilmu Komunikasi, khususnya bagi mahasiswa Departemen Ilmu Komunikasi FISIP USU, terutama mengenai fungsi media massa dalam pembentukan opini publik.
2.
Secara Teoritis Penelitian ini diharapkan dapat melengkapi dan menambah pengetahuan serta wawasan peneliti maupun mahasiswa lainnya, khususnya mengenai fungsi media massa dalam pembentukan opini publik.
3.
Secara Praktis Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai referensi bagi mahasiswa yang membutuhkan informasi yang lebih mendalam berkaitan dengan fungsi media massa dalam pembentukan opini publik.
