BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Masalah Pembicaraan mengenai kemacetan sudah ada sejak lama. Bagi masyarakat Indonesia, khususnya di Jakarta, kemacetan bukan hal yang asing lagi. Hampir setiap hari warga di kota besar seperti Jakarta merasakan kemacetan. Tidak hanya saat jam berangkat maupun jam pulang kerja, terlepas dari arus lalu lintas sewaktu berangkat kerja dan pulang kerja pun masih ada kemacetan di tiap ruas jalan ibu kota. Tentunya kemacetan ini dapat dilihat dari berbagai aspek, seperti jumlah kendaraan yang terlalu banyak, angkutan umum yang sering berhenti tidak pada tempatnya, pengguna jalan yang tidak taat pada peraturan lalu lintas, dan masih banyak lagi. Berkaitan dengan kemacetan, khususnya di Jakarta, kebijakan Low Cost Green Car (LCGC) atau yang lebih dikenal sebagai mobil murah dan ramah lingkungan menimbulkan berbagai pandangan tersendiri, khususnya dari pemerintah daerah, dalam penelitian ini yaitu Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. LCGC atau yang juga dikenal dengan Low Cost Green Car merupakan sebuah kebijakan yang diusung Kementerian Perindustrian untuk masyarakat Indonesia yang ingin memiliki mobil dengan harga terjangkau. Ide mengenai kebijakan ini sudah ada sejak tahun 2009, dan baru diresmikan oleh pemerintah menjadi sebuah Peraturan Pemerintah (PP) pada 5 Juni 2013. Terbitnya kebijakan mobil murah dan ramah lingkungan ini telah direspon dengan baik oleh Agen
1
Tunggal Pemegang Merek (ATPM) yang akan menjadi produsen untuk secara langsung menjual mobil murah dan ramah lingkungan kepada khalayak Indonesia. Secara singkat, kebijakan mobil murah dan ramah lingkungan yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2013 memberikan kebebasan luas bagi produsen untuk memasarkan mobil-mobil murah produk mereka. Tidak hanya itu, dalam kebijakan tersebut juga ada kelonggaran untuk Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) karena pemerintah ingin menekan harga penjualan mobil agar sesuai dengan konsep mobil murah yang ditawarkan. Kelonggaran tersebut dalam arti pemerintah memberikan insentif untuk PPnBM bagi produksi mobil murah ramah lingkungan sehingga nantinya pajak untuk mobil tersebut tidaklah sebesar mobil-mobil pada umumnya yang terkena PPnBM. Selama ini, mobil masih termasuk barang mahal. Melalui kebijakan ini, pemerintah ingin agar masyarakat Indonesia, terutama mereka yang kurang mampu, agar dapat memiliki mobil mereka sendiri. Nantinya, mobil murah ini pun akan dipasarkan secara luas ke seluruh pelosok Indonesia dikarenakan kebijakan ini adalah kebijakan yang berlaku dalam skala nasional.1 Masih berhubungan dengan mobil murah ramah lingkungan, Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo dan Basuki Tjahaja Purnama memiliki pandangannya sendiri. Kebijakan yang baru saja diresmikan oleh pemerintah pusat tahun 2013 itu dikhawatirkan oleh jajaran Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang diwakili oleh Joko Widodo dan Basuki Tjahaja Purnama akan memperparah
1
Kurnia Sari Aziza, “Soal Kebijakan Mobil Murah, Basuki Pasrah”, diakses dari http://megapolitan.kompas.com/read/2013/09/12/2110407/Soal.Kebijakan.Mobil.Murah.Basuki .Pasrah
2
kemacetan di Jakarta. Basuki sendiri bahkan memberikan komentarnya bahwa ia tidak keberatan dengan adanya program mobil murah ramah lingkungan ini karena program tersebut merupakan program nasional yang sudah terlebih dahulu diresmikan.2 Basuki berpandangan
bahwa mobil murah memang bisa
menimbulkan kemacetan, akan tetapi akar permasalahan mengenai kemacetan itu adalah banyaknya kendaraan yang keluar di jalan pada waktu yang bersamaan. Dengan begitu, Basuki pun sudah merencanakan akan memberlakukan kebijakan ERP (Electronic Road Pricing) apabila mobil murah sudah banyak beredar di Jakarta. Kebijakan ERP sendiri merupakan kebijakan yang bertujuan untuk membatasi penggunaan kendaraan bermotor di jalan-jalan tertentu di DKI Jakarta dengan memberlakukan tarif berbayar saat melewati jalan yang ditentukan tersebut. ERP diyakini oleh Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki dapat meredam kemacetan yang dikhawatirkan akan terjadi sehubungan dengan berlakunya program mobil murah ramah lingkungan. Basuki pun sebagai pemerintah daerah mewakili DKI Jakarta tidak menyatakan kalau ia keberatan atau hal semacamnya mengenai kebijakan ini karena pemerintah pusat lebih berwenang akan hal itu. Melalui berita Kompas.com tadi, Basuki ditampilkan sebagai Wakil Gubernur yang memberikan alternatif atau jalan keluar lain tanpa merasa harus menolak kebijakan pusat tersebut. Hal yang sama juga dilakukan oleh Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo atau yang biasa disapa dengan Jokowi. Mantan Walikota
2
Kurnia Sari Aziza, “Basuki: Kebijakan Mobil Murah Berlaku, ERP Berjalan”, diakses dari http://megapolitan.kompas.com/read/2013/06/19/17531474/Basuki.Kebijakan.Mobil.Murah.Ber laku..ERP.Berjalan
3
Solo itu berpendapat bahwa mobil murah berpotensi menyebabkan kemacetan di kota besar seperti Jakarta.3 Jokowi juga mengatakan bahwa dalam waktu dekat, berbagai kebijakan akan segera diterapkan untuk mengurangi dampak kemacetan akibat mobil murah ramah lingkungan, di antaranya ada ERP (Electronic Road Pricing), menaikkan pajak parkir di pusat kota, dan juga kebijakan ganjil-genap. Berita seputar respon Jokowi dan Basuki terhadap mobil murah dan ramah lingkungan terus berlanjut. Perkembangan pemberitaan dari respon awal yang sekedar mengomentari kebijakan mobil murah tersebut tumbuh menjadi respon yang lebih dari sekedar komentar. Ada tanggapan serius dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta dalam menanggapi mobil murah ramah lingkungan. Jokowi dan Basuki mulai menilai bahwa mobil murah ramah lingkungan akan sangat berdampak pada kemacetan di DKI Jakarta. Bahkan dalam sebuah berita di sebuah website pewarta, ditampilkan sikap Jokowi yang dengan tegasnya menolak kebijakan pemerintah pusat tersebut.4 Mobil murah ramah lingkungan dinilai Jokowi sebagai hal yang akan semakin memperparah kemacetan. Bahkan, Jokowi juga sempat berpendapat bahwa seharusnya yang diberi perhatian oleh pemerintah pusat bukanlah mobil murah saja, tetapi transportasi umum yang harus dibuat murah di Jakarta. Sejalan dengan Jokowi, Basuki pun kembali menegaskan sikapnya menghadapi program mobil murah ini. Basuki muncul dengan pernyataan akan 3
Retno Hemawati, “Jokowi Tekankan Kebijakan Mobil Murah Bertentangan Atasi Kemacetan”, diakses dari http://m.metrotvnews.com/read/2013/09/17/182175/Jokowi-Tekankan-KebijakanMobil-Murah-Bertentangan-Atasi-Kemacetan 4 Mulya Nurbilkis, “Jokowi Tolak Mobil Murah”, diakses dari http://oto.detik.com/read/2013/09/12/120947/2356768/648/jokowi-tolak-mobil-murah
4
mengeluarkan berbagai kebijakan yang dapat mengantisipasi kemacetan di masa mendatang akibat mobil murah ramah lingkungan. Basuki juga turut menyampaikan tidak perlu takut dengan adanya mobil murah.5 Basuki bersama Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan berupaya penuh untuk mencegah kemacetan. Langkah yang akan diupayakan tidak lain adalah kebijakan yang telah disebutkan dalam berita-berita sebelumnya, seperti ERP, kebijakan ganjil-genap, dan pajak parkir mahal. Bila melihat berita lain yang masih seputar respon Jokowi dan Basuki terhadap mobil murah ramah lingkungan, media cukup sering memuat kebijakan Jokowi dan Basuki yang akan diterapkan untuk mengantisipasi kemacetan akibat mobil murah di Jakarta. Beberapa media juga cukup tajam memberitakan bentuk respon Pemprov DKI, mulai dari judul yang menyebutkan Jokowi dan Basuki atau Pemprov DKI yang tidak setuju dengan mobil murah, hingga ke topik yang lebih luas lagi, yaitu mengangkat tentang kebijakan pemerintah pusat yang tidak mendukung upaya pemerintah daerah dalam mengatasi kemacetan. Respon Jokowi dan Basuki terus berlanjut, hingga mencapai puncaknya pada saat Jokowi mengirim surat kepada Wakil Presiden Boediono.6 Jokowi menulis surat dan ditujukan langsung kepada Boediono terkait langkah apa yang harus dilakukan oleh Pemerintah Provinsi DKI terhadap kebijakan mobil murah ramah lingkungan yang sudah berlaku itu. Jokowi bahkan sempat dituliskan oleh Harian Kompas meminta arahan kepada Boediono supaya kebijakan pusat tetap 5
Kurnia Sari Aziza, “Basuki Punya Jurus Tangkal Macet Akibat Mobil Murah”, diakses dari http://megapolitan.kompas.com/read/2013/09/16/1420461/Basuki.Punya.Jurus.Tangkal.Macet. akibat.Mobil.Murah 6 NDY/NEL/ART, “Janji Wapres Ditagih”, Harian Kompas, 19 September 2013, hlm. 26.
5
berjalan namun kemacetan di Jakarta tidak bertambah parah. Jokowi pun merujuk pada instruksi Wapres mengenai 17 langkah mengatasi kemacetan, di mana salah satu poin menyebutkan tentang kurangi jumlah kendaraan bermotor. Pokok pikiran poin tersebut berbeda jauh dengan kebijakan mobil murah ramah lingkungan yang dikeluarkan juga oleh pemerintah pusat sehingga Jokowi merasa perlu untuk mendiskusikan hal tersebut dengan Wapres sendiri yang telah mengeluarkan 17 langkah mengatasi kemacetan tersebut. Pandangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada umumnya, serta Jokowi dan Basuki pada khususnya, dalam menyikapi kebijakan mobil murah dan ramah lingkungan tersebut menarik perhatian peneliti untuk melanjutkannya ke dalam sebuah penelitian, khususnya topik tentang respon Jokowi dan Basuki sebagai Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terhadap kebijakan mobil murah dan ramah lingkungan. Indonesia sebagai negara kesatuan memiliki pemerintah pusat yang memegang kekuasaan tertinggi dalam suatu negara. Pemerintah pusat berwenang untuk memberikan sebagian kekuasaannya kepada pemerintah daerah berdasarkan hak otonomi. Akan tetapi, pada tahap terakhir, seperti pengambilan keputusan, kekuasaan untuk itu tetap dipegang oleh pemerintah pusat (Budiardjo, 2008: 269). Dalam hal ini, kebijakan mobil murah dan ramah lingkungan telah ditetapkan oleh pemerintah pusat dan diresmikan oleh Presiden SBY, namun mendapat berbagai tanggapan, bahkan sampai pada bentuk tentangan dari berbagai elemen masyarakat, termasuk pemerintah daerah, dalam hal ini Pemprov DKI Jakarta. Hal tersebut menarik karena segala kebijakan pemerintah pusat seharusnya mendapat dukungan oleh pemerintah daerah terutama dalam hal penerapannya, tapi tidak
6
dengan kebijakan mobil murah dan ramah lingkungan. Menariknya lagi, kebijakan mobil murah dan ramah lingkungan jelas berseberangan dengan instruksi Wapres sebagai pemerintah pusat terkait 17 langkah menangani kemacetan Jakarta. Peneliti mengangkat isu ini sebagai bahan penelitian juga karena sosok Joko Widodo dan Basuki Tjahaja Purnama yang sering dimuat oleh media berkaitan dengan pekerjaan mereka, cara mereka bekerja sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta, tanggapan mereka mengenai hal-hal yang menyangkut kepentingan publik, dan sebagainya. Dengan kata lain, Jokowi dan Basuki sudah menjadi pusat perhatian oleh media-media pada saat itu. Selain itu, berbagai media nasional juga telah beberapa kali mengangkat isu ini dan secara langsung media-media tersebut telah menjadikan isu respon Jokowi dan Basuki terhadap kebijakan mobil murah dan ramah lingkungan sebagai isu nasional. Contohnya Harian Kompas, Media Indonesia, Koran Jakarta, dan Koran Sindo. Dalam penelitian ini, peneliti memilih Harian Kompas sebagai unit analisis penelitian. Harian Kompas sendiri merupakan koran nasional yang sudah berdiri dan beroperasi dari 28 Juni 1965 sampai sekarang. Harian Kompas juga merupakan bagian dari grup usaha Kompas Gramedia yang berfokus pada bisnis percetakan, pemberitaan melalui media massa, dan masih banyak lagi. Peneliti melihat Harian Kompas pun sudah beberapa kali memuat berita terkait respon Jokowi-Basuki terhadap pemerintah pusat terhadap kebijakan mobil murah dan ramah lingkungan, dengan kata lain Kompas telah menjadikan isu tersebut untuk layak diangkat menjadi isu nasional. Harian Kompas merupakan media yang pas untuk dijadikan unit analisis dalam penelitian ini, karena Harian Kompas sebagai
7
media yang independen sudah teruji tetap profesional dalam menjalankan tugasnya. Profesional dalam arti beritanya dapat dipercaya oleh masyarakat. Salah satu pendiri Harian Kompas dan grup Kompas Gramedia, Jakob Oetama berpandangan bahwa wartawan disegani bahkan dipercaya oleh masyarakat berawal dari hasil karyanya yang dapat dipercaya dan diterima publik (Sularto, 2011: 149). Dari pandangan seorang pendiri sekaligus pemimpin grup Kompas Gramedia yang demikian; selain merupakan pandangan pribadi; cara pandang tersebut juga ikut mempengaruhi ideologi wartawan Kompas saat bertugas atau menyikapi isu yang sedang beredar. Harian Kompas tidak sekadar koran nasional biasa, akan tetapi mempunyai dampak yang besar terhadap masyarakat dalam menentukan opini publik. Untuk dapat mempengaruhi atau menentukan opini publik, sebuah media akan melakukan proses konstruksi realitas. Sebagai salah satu media massa di Indonesia, Kompas akan melakukan telaah saat menerima informasi di lapangan yang kemudian diolah sedemikian rupa sehingga dalam sebuah artikel berita ada frame yang menjadi bentuk kemasan dari sebuah berita. Frame sebuah berita itulah yang akan memberi dampak yang signifikan terhadap pembaca sehingga apa yang ditulis di dalam berita dapat diterima oleh masyarakat. Intinya, gambaran atau konstruksi realitas yang dilakukan oleh media akan memberikan dampak yang signifikan (Hamad, 2004: 30).
8
1.2 Rumusan Masalah Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka penelitian ini berupaya untuk menjawab permasalahan sebagai berikut: a) Bagaimana Harian Kompas membingkai isu respon Jokowi dan Basuki terhadap kebijakan mobil murah dan ramah lingkungan?
1.3Tujuan Penelitian Penelitian ini dilakukan dengan tujuan: a) Mengetahui pembingkaian isu respon Jokowi dan Basuki terhadap kebijakan mobil murah dan ramah lingkungan di Harian Kompas.
1.4Manfaat Penelitian a) Signifikansi Akademis Penelitian ini dapat memberikan gambaran dan informasi mengenai konstruksi berita pada media massa yang memiliki pengaruh besar khususnya koran nasional dalam mengangkat sebuah isu atau peristiwa; dalam penelitian ini, yaitu isu tentang kebijakan mobil murah dan ramah lingkungan yang menimbulkan pro dan kontra antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, yaitu Pemprov DKI Jakarta. Penelitian ini juga dapat bermanfaat bagi penelitian selanjutnya yang akan membahas lebih jauh tentang kebijakan mobil murah dan ramah lingkungan dari perspektif yang lain.
9
b) Signifikansi Praktis Penelitian ini dapat bermanfaat bagi kalangan mahasiswa, akademisi, dan praktisi
media
massa
terutama
media
cetak
(koran)
mengenai
pembingkaian sebuah berita, khususnya dalam harian Kompas. Selain itu, penelitian ini juga sekaligus dapat memberi gambaran dan pengetahuan tentang bagaimana sebuah peristiwa disajikan dan dikemas menjadi sebuah berita.
10
