BAB I PENDAHULUAN 1.1 LATAR BELAKANG 1

BAB I PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang

Pemerintahan Daerah

Pasal 50 ayat (1) menyebutkan bahwa dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah disusun perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam system perencanaan pembangunan nasional.. Dokumen rencana pembangunan disusun secara berjangka meliputi: Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah untuk jangka waktu 20 (Dua Puluh) tahun; Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah untuk jangka waktu 5 (Lima) tahun; Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk jangka waktu 1 (Satu) tahun. Selanjutnya dalam Pasal 151 Undang – Undang No 32 Tahun 2004 disebutkan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) menyusun dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah (5 tahun) yang disebut Renstra SKPD. Renstra SKPD tersebut memuat Visi, Misi, Tujuan, Strategi, Kebijakan, Program dan Kegiatan pembangunan sesuai tugas dan fungsinya serta berpedoman pada RPJM Daerah dan bersifat Indikatif. Sejalan dengan ketentuan tersebut maka DINPORABUDPAR Kabupaten Banyumas sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) menyusun Rencana Strategis (Renstra) sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang menjadi kewenangannya. Renstra DINPORABUDPAR Kabupaten Banyumas disusun sebagai Dokumen Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (5 tahun) yang memuat Visi, Misi, Tujuan, Strategi, Kebijakan, Program dan Kegiatan yang mengacu pada tugas pokok dan fungsi yang diselaraskan dengan Program Prioritas didalam RPJMD Kabupaten Banyumas tahun 2013 – 2018. Adapun RPJMD Kabupaten Banyumas tahun 2013 – 2018 memuat Visi, Misi dan Program Kepala Daerah. Dengan tersusunnya Renstra DINPORABUDPAR Kabupaten Banyumas ini diharapkan dapat memberikan landasan kebijakan pembangunan 5 (Lima) tahun kedepan yang digunakan sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja Tahunan dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi.

1

RENSTRA DINPORABUDPAR 2013-2018

Selanjutnya hubungan dokumen Renstra terhadap dokumen rencana lainnya dapat dilihat pada gambar berikut :

RPJP NASIONAL

RENSTRA KL

RENJA KL

RKA KL

RPJM NASIONAL

RKP

RAPBN

PPAS RPJP DAERAH

RPJM DAERAH

RENSTRA SKPD

RKPD

RINCIAN APBN

APBN

RAPBD

Pemerintah Pusat APBD

KUA

Pemerintah Daerah RENJA SKPD

PERENCANAAN PROGRAM

RKA – SKPD

PENJABARAN APBD

PENGANGGARAN

Gambar 1.1 Alur Perencanaan Program dan Penganggaran dengan RPJMD Kabupaten Banyumas Tahun 2013-2018 merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Kepala Daerah yang penyusunannya berpedoman pada Perencanaan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan memperhatikan RPJM Nasional dengan maksud agar mendapat kesesuaian antar keduanya serta mendukung program-program pemerintah pusat sehingga RPJMD tetap dalam kerangka Kabupaten Banyumas sebagai bagian dari NKRI. RPJMD memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, program SKPD, program lintas SKPD dan program kewilayahan disertai dengan rencana kerja dan pendanaannya yang bersifat indikatif, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat Selanjutnya pemerintah daerah menyusun RKPD yang merupakan penjabaran dari RPJMD untuk jangka waktu satu tahun. Bersamaan dengan proses penyusunan RPJMD, maka setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) menyusun Renstra SKPD untuk jangka waktu lima tahun yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya, berpedoman pada RPJM Daerah.

2


Setelah RKPD ditetapkan, maka Kepala SKPD menyusun Rencana Kerja (Renja) SKPD sesuai dengan Renstra SKPD untuk jangka waktu satu tahun dan digunakan menjadi pedoman dalam penyusunan RAPBD.

1.2 LANDASAN HUKUM : Dalam melaksanakan pembangunan Bidang Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata di Kabupaten Banyumas mendasarkan pada : 1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan PembangunanNasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700); 9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725); 10. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574); 3


12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Kabupaten dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 15. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); 16. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815); 17. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816); 18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817); 19. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833); 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 22. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 32 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2013 ; 23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 ; 24. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah tahun 2008 Nomor 3 Seri E No. 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah tahun 2008 Nomor 3 Seri E No. 3); 25. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008-2013; 4


26. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2009 tentang Rencana Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008–2013 ; 27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 ; 28. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah tahun 2008 Nomor 3 Seri E No. 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah tahun 2008 Nomor 3 Seri E No. 3); 29. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008-2013; 30. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2009 tentang Rencana Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008–2013 ; 31. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029; 32. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 7 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2009 Nomor 4 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 7). 33. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 26 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Banyumas. 34. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 10 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2014 – 2018. 1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

1.3.1 Maksud Penyusunan Renstra DINPORABUDPAR Kabupaten Banyumas ini dimaksudkan : a. Memberikan kerangka dan arah pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yaitu melaksanakan teknis operasional urusan pemerintahan daerah di bidang pemuda, olahraga serta bidang kebudayaan dan bidang pariwisata berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan daerah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun kedepan

(2013-2018) serta sebagai tolok ukur

pertanggung jawaban Kepala DINPORABUDPAR kepada Bupati; b. Mewujudkan

sinergitas,

sinkronisasi

dan

integritas

Renstra

DINPORABUDPAR Kabupaten Banyumas dengan RPJM Daerah Tahun 2013– 2018; c. Sebagai tolok ukur akuntabilitas kinerja DINPORABUDPAR Kabupaten Banyumas selama 5 tahun.

5


1.3.2 Tujuan Penyusunan Renstra DINPORABUDPAR Kabupaten Banyumas bertujuan untuk : a.

Acuan penyusunan dokumen perencanaan tahunan (Renja) agar lebih terarah;

b.

Dasar penyusunan Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Kerja Anggaran DINPORABUDPAR Kabupaten Banyumas ;

c.

Menjamin sinkronisasi dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan yang diselaraskan dengan RPJM Kabupaten Banyumas Tahun 2013– 2018;

d.

Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif dan berkelanjutan.

1.4

SISTEMATIKA PENULISAN Sistematika penulisan Rencana Strategis (RENSTRA) DINPORABUDPAR Kabupaten BanyumasTahun 2013 – 2018, adalah sebagai berikut : BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang 1.2 Landasan Hukum 1.3 Maksud Dan Tujuan 1.4 Sistematika Penulisan BAB II GAMBARAN UMUM PELAYANAN SKPD 2.1 Tugas Fungsi dan Struktur Organisasi 2.2 Sumber Daya SKPD 2.3 Kinerja Pelayanan SKPD 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD BAB III ISUE-ISUE STRATEGI BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Dan Fungsi Pelayanan SKPD 3.2 Telaahan Visi Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih 3.3 Telaahan Renstra Kementrian dan Renstra Provinsi 3.4 Telahaan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis 3.5 Penentuan Isu – Isu Strategis BAB IV VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN 4.1 Visi SKPD 4.2

Misi SKPD

4.3 Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah SKPD 4.4 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan SKPD 6


BAB V BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOKSASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

BAB VII PENUTUP

7


BAB II GAMBARAN UMUM PELAYANAN SKPD

2.1 Tugas Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyumas dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 26 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Banyumas. Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyumas mempunyai tugas melaksanakan teknis operasional urusan pemerintahan daerah bidang pemuda dan olahraga serta bidang kebudayaan dan pariwisata berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Adapun Susunan Organisasi Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyumas terdiri dari : a. Kepala Dinas. b. Sekretariat, terdiri dari : 1. Subbagian Bina Program; 2. Subbagian Keuangan; 3. Subbagian Umum. c. Bidang Kepemudaan, terdiri dari : 1. Seksi Pembinaan Pemuda; 2. Seksi sarana dan Prasarana Pemuda. d. Bidang Keolahragaan, terdiri dari : 1. Seksi pembinaan Olahraga; 2. Seksi sarana dan Prasarana lahraga. e. Bidang Kebudayaan, terdiri dari : 1. Seksi Kesenian, sastra dan Perfilman; 2. Seksi Tradisi, Sejarah dan Purbakala; 3. Seksi sarana dan Prasarana Budaya. f. Bidang Pariwisata, terdiri dari : 1. Seksi Akomodasi, jasa dan usaha Pariwisata; 2. Seksi Obyek dan Pemasaran Pariwisata; 3. Seksi Pemberdayaan dan Industri Pariwisata. g. UPT. 8


h. Kelompok Jabatan Fungsional. Berdasarkan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 18 Tahun 2010 tanggal 9 Pebruari 2010 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyumas menyebutkan ringkasan tugas sebagai berikut : a. Kepala Dinas Ringkasan Tugas : Mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas operasional urusan pemerintahaan daerah bidang pemuda, olahraga, kebudayaan dan pariwisata berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan serta ketentuan yang berlaku dalam pengembangan kualitas dan prestasi di bidang kepemudaan, olahraga, kebudayaan dan pariwisata. Rincian tugas : 1. Memimpin perumusan kebijakan teknis yang berkaitan dengan rencana dan program pembinaan dan pengembangan bidang kepemudaan, keolahragaan, kebudayaan dan pariwisata; penyelenggaraan pelaksanaan kegiatan

bidang

pemuda,

olahraga,

kebudayaan

dan

pariwisata;

penyelenggaraan pengelolaan sarana dan prasarana kepemudaan, olahraga,kebudayaan dan pariwisata. 2. Memimpin penyelenggaraan pelaksanaan kebijakan kepemudaan, serta pengelolaan, peningkatan dan pengembangan sarana dan prasarana kepemudaan, keolahragaan, kebudayaan dan pariwisata. 3. Memimpin penyelenggaraan pelaksanaan kebijakan keolahragaan. 4. Menandatangani pemberian izin penyelenggaraan kegiatan keolahragaan, kepemudaan, kebudayaan dan pariwisata serta penggunaan sarana prasarana keolahragaan, kepemudaan, kebudayaan milik Pemerintah Daerah. 5. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya. b. Sekretaris Ringkasan Tugas Mempunyai tugas mengoordinasikan penyiapan bahan perencanaan, pembinaan, evaluasi dan pelaporan kegiatan dinas, administrasi keuangan, pelayanan surat menyurat, kearsipan, perpustakaan, kehumasan, keprotokolan, administrasi 9

kepegawaian,


sarana

prasarana

dan

kerumahtanggaan,

berdasarkan standar dan ketentuan yang berlaku guna menunjang pelaksanaan tugas dinas. Rincian Tugas 1.

Mengoordinasikan

penyiapan

perumusan

kebijakan

teknis

tentang

penyusunan rencana strategis, program dan kegiatan serta monitoring dan evaluasi kegiatan, pengelolaan administrasi keuangan, administrasi surat menyurat,

kearsipan,

perpustakaan,

keprotokolan,

administrasi

kepegawaian, sarana prasarana dan kerumahtanggaan dinas. 2.

Mengoordinasikan penyiapan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas dan Rencana Kerja (Renja) dinas.

3.

Mengoordinasikan penyiapan pengusulan program dan kegiatan dinas ke dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

4.

Mengoordinasikan

penyiapan

monitoring

dan

evaluasi

terhadap

pelaksanaan program dan kegiatan 5.

Mengoordinasikan penyiapan penyusunan dokumen pelaporan termasukdi dalamnya LaporanAkuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKPJ), Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) dan laporan lainnya.

6. Mengoordinasikan penyiapan penelitian dan koreksi rencana kerja dan anggaran (RKA) dan perubahan RKA serta rancangan dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) dan DPA perubahan dari masing-masing Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan. 7. Mengoordinasikan

penyiapan

penatausahaan

keuangan

meliputi

penyediaan dana, permintaan pembayaran, perintah membayar, pencairan dana, verifikasi dan pertanggung jawaban penggunaan dana. 8. Mengoordinasikan penyiapan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan administrasi keuangan. 9. Mengoordinasikan penyiapan pengelolaan gaji dan penghasilan lain pegawai. 10. Mengoordinasikan penyiapan pelayanan administrasi surat menyurat. 11. Mengoordinasikan penyiapan pengelolaan kearsipan dan perpustakaan. 12. Mengoordinasikan penyiapan pelayanan kehumasan 13. Mengoordinasikan penyiapan pelayanan keprotokolan 10


14. Mengoordinasikan penyiapan pelayanan administrasi kepegawaian 15. Mengoordinasikan

penyiapan

pelayanan

sarana

dan

prasarana

kerumahtanggaan 16. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Sekretariat mempunyai beberapa subbagian yaitu : 1. Subbagian Bina Program Ringkasan Tugas Mempunyai tugas menyiapkan bahan pengoordinasian perencanaan, pembinaan, evaluasi dan pelaporan kegiatan dinas berdasarkan ketentuan yang berlaku guna menunjang pelaksanaan tugas Dinas. Rincian Tugas : 1) Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis tentang penyusunan rencana strategis, program dan kegiatan serta monitoring dan evaluasi kegiatan. 2) Menyiapkan pelaksanaan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas dan Rencana Kerja (Renja) Dinas. 3) Menyiapkan pelaksanaan pengusulan program dan kegiatan Dinas ke dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS). 4) Menyiapkan pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan 5) Menyiapkan pelaksanaan penyusunan dokumen pelaporan termasuk di dalamnya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), Laporan

Keterangan

Pertanggungjawaban

(LKPJ),

Laporan

Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) dan laporan lainnya. 6) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya 2. Subbagian Keuangan Ringkasan Tugas Mempunyai tugas menyiapkan pelayanan administrasi keuangan Dinas berdasarkan standar dan ketentuan yang berlaku guna menunjang pelaksanaan tugas dinas.

11


Rincian Tugas 1) Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis tentang pengelolaan administrasi keuangan dinas. 2) Menyiapkan pelaksanaan penelitian dan koreksi Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Perubahan RKA serta Rancangan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan DPA Perubahan dari masing-masing Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan. 3) Menyiapkan pelaksanaan penatausahaan keuangan meliputi penyediaan dana, permintaan pembayaran, perintah membayar, pencairan dana, verifikasi dan pertanggung jawaban penggunaan dana. 4) Menyiapkan

pelaksanaan

pemantauan

dan

evaluasi

pelaksanaan

administrasi keuangan dinas. 5) Menyiapkan pelaksanaan pengelolaan gaji dan penghasilan lain pegawai. 6) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya. 3. Subbagian Umum Ringkasan Tugas Mempunyai tugas menyiapkan pelaksanaan pelayaanan surat menyurat, kearsiapan,

perpustakaan,

kehumasan,

keprotokolan,

administrasi

kepegawaian, sarana prasarana dan kerumahtanggaan, berdasarkan standar dan ketentuan yang berlaku guna menunjang pelaksanaan tugas dinas. Rincian Tugas : 1) Menyiapkan perumusan kebijakan teknis pelayanan administrasi surat menyurat,

kearsipan,

perpustakaan,

keprotokolan,

administrasi

kepegawaian, sarana prasarana dan kerumahtanggaan dinas. 2) Menyiapkan pelaksanaan pelayanan administrasi surat menyurat 3) Menyiapkan pelaksanaan pengelolaan kearsipan dan perpustakaan 4) Menyiapkan pelaksanaan pelayanan kehumasan 5) Menyiapkan pelaksanaan pelayanan keprotokolan 6) Menyiapkan pelaksanaan pelayanan administrasi kepegawaian 7) Menyiapkan

pelaksanaan

kerumahtanggaan

12


pelayanan

sarana

dan

prasarana

8) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya. c. Kepala Bidang Kepemudaan Ringkasan Tugas Mempunyai kebijakan

teknis

tugas dan

mengoordinasikan

pelaksanaan

penyelenggaraanpemberdayaan,

perumusan

pengembangan

kepemudaan dan kepramukaan melalui kegiatan rapat, konfirmasi dengan unit kerja yang terkait, pengarahan dan pemberian petunjuk dalam rangka peningkatan kualitas kepemudaan dan kepramukaan serta pemberdayaan dan peningkatan sarana dan prasarana pemuda. Rincian Tugas 1) Mengoordinasikan penyiapan perumusan kebijakan/ petunjuk teknis kegiatan

pemberdayaan

dan

pengembangan

pemuda,

organisasi

kepemudaan dan kepramukaan. 2) Mengoordinasikan

penyiapan

penyelenggaraan

pembinaan

kewirausahaan pemuda, pengembangan manajemen, wawasan dan kreatifitas, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) dan keimanan ketaqwaan (IMTAQ) pemuda, peningkatan profesionalisme, kepemimpinan dan kepeloporan kepemudaan, penganugerahan bagi pemuda dan organisasi kepemudaan berprestasi, pengembangan jaringan dan sistem informasi kepemudaan, pencegahan dan perlindungan bahaya destruktif, kerjasama kepemudaan dan kepramukaan antar kecamatan skala kabupaten, povinsi, pemerintah dan internasional, kerjasama dan kemitraan dengan pengurus kegiatan dan lembaga kepemudaan, lombalomba non akademis pelajar/ remaja, lomba-lomba pemuda dan mahasiswa, seleksi pertukaran pelajar, pemuda dan mahasiswa antar provinsi dan antar negara. 3) Mengoordinasikan penyiapan pembinaan kegiatan dibidang kepemudaan. 4) Mengoordinasikan

pelayanan

pemberian

rekomendasi

izin

penyelenggaraan kegiatan kepemudaan. 5) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Bidang Kepemudaan mempunyai beberapa seksi yaitu : 1. Seksi Pembinaan Pemuda Ringkasan Tugas 13


Mempunyai tugas menyiapkan pelaksanaan penyelenggaraan kegiatan pembinaan,

pemberdayaan

dan

pengembangan

kepemudaan

dan

kepramukaan melalui fasilitas kegiatan penyuluhan, pendidikan dan pelatihan, bimbingan

teknis,

sosialisasi

pengawasan

dan

pemantauan

kegiatan

kepemudaan guna meningkatkan kualitas dan prestasi. Rincian Tugas 1) Menyiapkan perumusan kebijakan teknis kegiatan pembinaan dan pengembangan pemuda dan kepemudaan yang meliputi organisasi kepemudaan, kepramukaan serta karangtaruna. 2) Menyiapkan

penyelenggaraan

kegiatan

pembinaan

kewirausahaan

pemuda, pengembangan manajemen, wawasan dan kreatifitas pemuda; pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) dan keimanan ketaqwaan (IMTAQ), peningkatan profesionalisme, kepemimpinan dan kepeloporan kepemudaan, penganugerahan bagi pemuda berprestasi. 3) Menyiapkan pelaksanaan pengembangan jaringan dan sistem informasi kepemudaan. 4) Menyiapkan

pelaksanaan

pencegahan

dan

perlindungan

bahaya

destruktif. 5) Menyiapkan pelaksanaan kerjasama pemberdayaan dan pembinaan antar kecamatan skala kabupaten/ kota, provinsi, pemerintah dan internasional. 6) Menyiapkan pelaksanaan penyelenggaraan lomba-lomba non akademis pelajar/ remaja, pemudadan mahasiswa antar provinsi dan antar negara serta seleksi dan pelatihan paskibraka. 7) Menyiapkan kegiatan penelitian persyaratan administrasi dan atau teknis izin penyelenggaraan kegiatan kepemudaan yang meliputi organisasi kepemudaan, kepramukaan serta karangtaruna. 8) Menyiapkan pembinaan pelaksanaan kegiatan dibidang kepemudaan. 9) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya. 2. Seksi Sarana dan Prasarana Pemuda Ringkasan Tugas Mempunyai tugas menyiapkan pelasanaan kebijakan teknis serta penyelenggaraan kegiatan dan tugas yang berkaitan dengan pemeliharaan, pemberdayaan dan peningkatan sarana dan prasarana kepemudaan melalui fasilitasi, sosialisasi, bimbingan teknis, advokasi, supervisi dan konsultasi 14


bidang sarana prasarana kepemudaan guna terwadahinya aktifitas kegiatan kepemudaan. Rincian Tugas : 1) Menyiapkan perumusan kebijakan teknis pengelolaan sarana dan prasarana kepemudaan 2) Menyiapkan

pelaksanaan

penyusunan

database

sarana

prasarana

kepemudaan 3) Menyiapkan

pengelolaan

Sanggar

Pramuka,

Bumi

Perkemahan

Kendalisada dan sarana prasarana kepemudaan dan kepramukaan milik pemerintah daerah lainnya. 4) Menyiapkan prasarana

pelaksanaan pusat

pembangunan

pemberdayaan

pemuda

dan

peningkatan

dan

kepemudaan

sarana milik

pemerintah daerah 5) Menyiapkan

pelaksanaan

fasilitasi

pembangunan

dan

peningkatan

prasarana dan sarana kepemudaan non pemerintah daerah 6) Menyiapkan kegiatan pemelitian persyaratan administrasi dan atau teknis izin penggunaan sarana dan prasarana kepemudaan milik pemerintah daerah. 7) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya d. Kepala Bidang Keolahragaan Ringkasan Tugas Mempunyai

tugas

mengoordinasikan

pelaksanaan

perumusan

kebijakan teknis dan penyelenggaraan tugas dan kegiatan pembinaan dan pengembangan olahraga masyarakat serta pelajar melalui kegiatan rapat, konfirmasi dengan unit kerja yang terkait, pengarahan dan pemberian petunjuk dalam

rangka

peningkatan

prestasi

olahraga

serta

pemeliharaan,

pemberdayaan dan peningkatan sarana dan prasarana olahraga. Rincian Tugas 1) Mengoordinasikan penyiapan perumusan kebijakan teknis pembinaan dan pengembangan olahraga. 2) Mengoordinasikan penyiapan penyelenggaraan pengembangan kemitraan dengan KONI, induk cabang olahraga, klub dan sponsor olahraga dalam pembangunan olahraga; pekan, kejuaraan, lomba olahraga, pendidikan 15


dan

pelatihan

keolahragaan;

pengembangan

IPTEK

keolahragaan,

kerjasama dan informasi keolahragaan, manajemen olahraga; peningkatan profesionalisme atlet, pelatih, manager dan pembina olahraga; pengaturan sistem

penganugerahan,

penghargaan

dan

kesejahteraan

pelaku

olahraga, pengaturan pelaksanaan standarisasi, akreditasi dan sertifikat keolahragaan;

pengembangan

jaringan

dan

sistem

informasi

keolahragaan, fasilitasi, dukungan aktivitas dan kerjasama keolahragaan lintas

kecamatan;

pendanaan

keolahragaan;

pembangunan

sentra

pembinaan olahraga; pengembangan manajemen olahraga; aktivitas keolahragaan skala kabupaten, dan pengiriman atlet/ kontingen pada pekan, kejuaraan, turnamen olahraga tingkat provinsi, nasional dan internasional; kerjasama keolahragaan antar kecamatan skala kabupaten/ kota, provinsi, pemerintah dan internasional; kemitraan industri dan kewirausahaan olahraga; pembangunan dan pengembangan industri olahraga; pemberdayaan dan pemasyarakatan olahraga serta peningkatan kebugaran jasmani masyarakat. 3) Mengoordinasikan penyiapan pembinaan terhadap pengelolaan dan tenaga keolahragaan; pembinaan terhadap organisasi keolahragaan; pembinaan dan pengembangan prestasi olahraga unggulan; pembinaan pendidikan dan pelatihan keolahragaan, 4) Mengoordinasikan

pelayanan

rekomendasi

pemberian

izin

penyelenggaraan kegiatan keolahragaan. 5) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Bidang Keolahragaan mempunyai beberapa seksi yaitu: 1. Seksi Pembinaan Olahraga Ringkasan Tugas Mempunyai tugas menyiapkan pelaksanaan perumusan kebijakan dan penyelenggaran kegiatan pembinaan dan pengembangan olahrga masyarakat, rekreasi dan pelajar melalui kegiatan bimbingan teknis, advokasi, supervisi, konsultasi, pendidikan dan pelatihan serta ajang turnamen dan atau pekan kegiatan olahraga dalam rangka peningkatan prestasi olahraga, kesehatan dan kebugaran masyarakat.

16


Rincian Tugas 1) Menyiapkan

bahan

perumusan

kebijakan

teknis

pembinaan

dan

pengembangan olahraga yang meliputi olahraga pelajar, masyarakat dan rekreasi. 2) Menyiapkan penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan olahraga yang meliputi olahraga pelajar, masyarakat dan rekreasi. 3) Menyiapkan pengembangan IPTEK, kerjasama dan informasi, jaringan dan sistem informasi keolahragaan yang meliputi olahraga pelajar, masyarakat dan rekreasi. 4) Melaksanakan pembinaan terhadap : - Organisasi keolahragaan yang membina atlet pelajar dan masyarakat; - Kegiatan keolahragaan pelajar, rekreasi maupun masyarakat; - Pengelolaan olahraga dan tenaga keolahragaan baik olahraga pelajar, masyarakat maupun rekreasi; - Pengembangan prestasi olahraga unggulan pada lingkup pelajar, rekreasi dan masyarakat; - Pendidikan dan pelatihan keolahragaan baik olahraga masyarakat, pelajar maupun rekreasi. - Menyiapkan

pelayanan

rekomendasi

teknis

dan/atau

izin

penyelenggaraan pekan, kejuaraan, turnamen olahraga. - Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya. 2. Seksi Sarana dan Prasarana Olahraga Ringkasan Tugas Mempunyai tugas menyiapkan pelaksanaan perumusan kebijakan teknis dan penyelenggaran tugas dan kegiatan pemeliharaan, pemberdayaan dan peningkatan sarana dan prasarana olahraga melalui fasilitasi, sosialisasi, bimbingan

teknis,

advokasi,

supervisi

dan

konsultasi

dalam

rangka

optimalisasi, efisiensi dan efektifitas sarana dan prasarana keolahragaan. Rincian Tugas : 1) Menyiapkan perumusan kebijakan teknis pengelolaan sarana prasarana keolahragaan. 2) Menyiapkan penyusunan database sarana prasarana keolahragaan. 17


3) Menyiapkan penyelenggaraan pengelolaan gelanggang olahraga (GOR) Satria. 4) Menyiapkan pembangunan dan peningkatan sarana prasarana sentra keolahragaan milik pemerintah daerah. 5) Menyiapkan pembangunan dan peningkatan prasarana dan sarana olahraga milik pemerintah daerah. 6) Menyiapkan fasilitasi pembangunan dan peningkatan prasarana dan sarana olahraga yang non pemerintah daerah. 7) Menyiapkan

pelayanan

penggunaan

sarana

dan

prasarana

keolahragaan milik pemerintah daerah (termasuk izin penggunaan GOR Satria). 8) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya. e. Kepala Bidang Kebudayaan Ringkasan Tugas Mempunyai

tugas

mengoordinasikan

pelaksanaan

penyiapan

perumusan kebijakan dan penyelenggaraan tugas dan kegiatan penggalian, pengembangan,

pelestarian

dan

pemberdayaan

kebudayaan

melalui

penelusuran, inventarisasi, dokumentasi dan kajian situs purbakala, sejarah, tradisi, kesenian dan sastra dalam rangka implementasi nilai-nilai budaya guna meningkatkan kualitas dan kuantitas kebudayaan masyarakat Rincian Tugas 1) Mengoordinasikan penyiapan perumusan kebijakan teknis pengelolaan kebudayaan. 2) Mengoordinasikan penyiapan penyusunan rencana dan program kerja kegiatan pengelolaan kebudayaan. 3) Mengoordinasikan penyiapan penyelenggaraan kegiatan penyusunan rencana induk pengembangan sumberdaya kebudayaan, pelaksanaan kebijakan

nasional/

provinsi

dan

penetapan

kebijakan

dalam

pengembangan sumberdaya manusia kebudayaan, pelaksanaan kebijakan nasional/ provinsi dan penetapan kebijakan penelitian kebudayaan, pelaksanaan

rancangan

induk

penelitian

arkeologi

nasional,

pengembangan kesenian dan atraksi wisata, penggalian, pelestarian, pengembangan purbakala. 18


dan

pemberdayaan

bahasa,

sastra,

sejarah

dan

4) Mengoordinasikan penyiapan pelayanan pemberian perizinan bidang kebudayaan. 5) Mengoordinasikan penyiapan pembinaan pelaksanaan tugas dan kegiatan bidang kebudayaan. 6) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Bidang Kebudayaan mempunyai beberapa seksi yaitu: 1.

Seksi Kesenian, Sastra dan Perfilman

Ringkasan Tugas : Mempunyai tugas menyiapkan pelaksanaan perumusan kebijakan dan penyelenggaran tugas dan kegiatan pengelolaan urusan kesenian, kebahasaan, kesastraan dan perfilman melalui kajian yuridis, akademis dan empiris guna keberlangsungan dan eksistensi ragam kesenian, kebahasaan, kesastraan dan perfilman di masyarakat secara efektif, efisien dan rasional. Rincian Tugas : a. Menyiapkan

perumusan

kebijakan

teknis

pengelolaan

kesenian,

kebahasaan, kesastraan danperfilman. b. Menyiapkan penyusunan rencana kegiatan penggalian, pengembangan, pelestarian

dan

pemberdayaan

kesenian

kebahasaan,

sastra

dan

perfilman. c. Menyiapkan penyelenggaraan kegiatan penyusunan Rencana Induk Pengembangan Sumberdaya kesenian kebahasaan, sastradan perfilman. d. Menyiapkan penyelenggaraan kebijakannasional/ provinsi dan penetapan kebijakan

dalam

pengembangan

sumberdaya

manusia

kesenian,

kebahasaan, sastra dan perfilman. e. Menyiapkan pelaksanaan inventarisasi, dokumentasi dan pemetaan jenis dan kantong-kantong kesenian, bahasa dan sastra. f. Menyiapkan pelaksanaan dan/ atau partisipasi mengikuti lomba/ festival kesenian, kebahasaan, sastra dan perfilman. g. Menyiapkan pelaksanaan pelatihan, seminar, sarasehan dan workshop kesenian, kebahasaan, sastra dan perfilman. h. Menyiapkan peminaan dan pemberian bantuan/ penghargaankepada LSM dan organisasi yang bergerak dibidang seni, bahasa, sastra dan perfilman.

19


i.

Menyiapkan

kegiatan

penggalian,

pelestarian,

pengembangan

dan

pemberdayaan kesenian, kebahasaan sastra dan perfilman. j.

Menyiapkan pelaksanaan fasilitasi rekayasa budaya dan industri budaya.

k. Menyiapkan pelayanan pemberian perizinan bidang kebudayaan. l.

Menyiapkan pelestarian

pembinaan dan

dalam

rangka

pemberdayaan

penggalian,

kesenian,

pengembangan,

kebahasaan

sastra

dan

perfilman. m. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya. 2.

Seksi Tradisi, sejarah dan Purbakala

Ringkasan Tugas Mempunyai tugas menyiapkan pelaksanaan perumusan kebijakan teknis dan

penyelenggaraan

tugas

dan

kegiatan

pengelolaan,

penggalian,

pengembangan, pelestarian dan pemberdayaan kesejarahan, nilai tradisional, kepercayaan terhadap Tuhan YME, permuseuman dan kepurbakalan melalui inventarisasi, dokumentasi, kajian dan pameran atau festival dalam rangka menjaga kelestariannya. Rincian Tugas a. Menyiapkan perumusan kebijakan teknis pengelolaan sejarah, tradisi dan kepurbakalaan. b. Menyiapkan

kegiatan

penyusunan

Rencana

Induk

Sumberdaya

penggalian, pengembangan, pelestarian dan pemberdayaan kesejarahan, nilai tradisional, kepercayaan terhadap Tuhan YME, museum dan kepurbakalaan. c. Menyiapkan penyusunan rencana, program kerja dan jadwal kegiatan. d. Menyiapkan pelaksanaan kebijakan nasional/ provinsi dan penetapan kebijakan dalam pengembangan sumberdaya manusia, penggalian, pengembangan,

pelestarian

dan

pemberdayaan

kesejarahan,

nilai

tradisional, kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, museum dan kepurbakalaan. e. Menyiapkan pelaksanaan kebijakan nasional/ provinsi dan penetapan kebijakan

penelitian

penggalian,

pengembangan,

pelestarian

dan

pemberdayaan kesejarahan, nilai tradisional, kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, museum dan kepurbakalaan. 20


f. Menyiapkan rancangan induk penelitianarkeologi nasional. g. Menyiapkan pelaksanaan inventarisasi dan dokumentasi bukti sejarah, saksi sejarah dan pelaku sejarah serta nilai-nilai kearifan lokal yang terkandung dalam aspek-aspek kebudayaan lokal. h. Menyiapkan pelaksanaan fasilitasi penanaman nilai-nilai sejarah dan nilainilai yang terkandung di dalam ragam kearifan budaya lokal. i.

Menyiapkan pemberian bantuan/ penghargaan kepada organisasi sejarah dan

nilai

tradisional

serta

mereka

yang

mempertahankan

dan

memberdayakan sejarah dan nilai tradisional dalam rangka pelestariannya. j.

Menyiapkan pelaksanaan usaha revitalisasi, reaktualisasi dan redefinisi.

k. Menyiapkan pelaksanaan usaha pendirian museum, pengelompokan museum dan peningkatan kelengkapan museum. l.

Menyiapkan pelaksanaan preservasi dan konservasi benda-benda hasil kebudayaan lokal Banyumas serta benda-benda cagar budaya dan situs.

m. Menyiapkan usaha pemanfaatan dan pemberdayaan benda-benda hasil kebudayaan lokal Banyumas serta benda cagar budaya dan situs. n. Menyiapkan kegiatan pelayanan perizinan bidang kebudayaan. o. Menyiapkan pembinaan pelaksanaan ajaran kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa serta pembinaan pengelolaan sejarah, tradisi dan kepurbakalaan. p. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya. 3.

Seksi Sarana dan Prasarana Budaya

Ringkasan Tugas Mempunyai tugas menyiapkan pelaksanaan perumusan kebijakan dan pengelolaan saran dan prasarana kebudayaan melalui fasilitasi, sosialisasi, bimbingan

teknis,

advokasi,

supervisi

dan

konsultasi

dalam

rangka

optimalisasi, efisiensi dan efektivitas penggunaan sarana dan prasarana kebudayaan serta peningkatan kebudayaan. Rincian Tugas a. Menyiapkan perumusan kebijakan teknis pengelolaan sarana prasarana kebudayaan b. Menyiapkan

pelaksanaan

kebudayaan. 21


penyusunan

database

sarana

prasarana

c. Menyiapkan

penyelenggaraan

pengelolaan

sarana

dan

prasarana

kebudayaan. d. Menyiapkan pembangunan dan peningkatan sarana prasarana sentra kebudayaan milik pemerintah. e. Melaksanakan

pembangunan

dan

peningkatan

sarana

prasarana

kebudayaan milik pemerintah daerah. f. Melaksanakan fasilitasi pembangunan dan peningkatan prasarana dan sarana kebudayaan yang non pemerintah daerah. g. Menyiapkan pelayanan permohonan penggunaan sarana dan prasarana kebudayaan milik pemerintah daerah (termasuk izin penggunaan Gedung Suteja). h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya. f. Kepala Bidang Pariwisata Ringkasan Tugas Mempunyai tugas mengoordinasikan pelaksanaan perumusan kebijakan teknis

dan

penyelenggaraan

kegiatan

pengelolaan

pariwisata

melalui

pengadaan, pemeliharaan dan pengembangan pariwisata dalam rangka meningkatkan kualitas dan kuantitas pariwisata. Rincian Tugas a. Mengkoordinasikan penyiapan perumusan kebiajkan teknis pengelolaan pariwisata. b. Mengoordinasikan penyusunan rencana dan program kerja kegiatan pengelolaan pariwisata. c. Mengoordinasikan penyiapan penyelenggaraan kegiatan : - Penyusunan Rencana Induk Pengembangan Pariwisata (RIPP); - Penyediaan dan pengembangan sistem informasi pariwisata; - Pembinaan kegiatan usaha wisata; - Penggolongan dan klasifikasi usaha hotel, restoran dan rumah makan serta salon kecantikan; - Pengawasan dan penertiban pemasangan spanduk dan papan reklame yang bertentangan dengan peraturan daerah di kawasan wisata bersama tim; 22


- Mengoordinasikan pemberian perizinan usaha wisata; - Mengoordinasikan penyiapan pembinaan pengelolaan kegiatan pariwisata; - Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Bidang Pariwisata mempunyai beberapa seksi yaitu: 1. Seksi Akomodasi, Jasa dan Usaha Pariwisata Ringkasan Tugas Mempunyai tugas menyelenggarakan kegiatan pelayanan terhadap usaha hotel, restoran, bar, cafe, rumah makan, biro perjalanan wisata, salon kecantikan dan usaha akomodasi lainnya melalui pembinaan, bimbingan dan fasilitasi guna meningkatkan kualitas dan kuantitas usaha dalam mendukung pariwisata dan pendapatan daerah. Rincian Tugas a. Menyiapkan perumusan konsep kebijakan teknis usaha hotel, restoran, bar, cafe, rumah makan, biro perjalanan wisata, salon kecantikan, usaha rekreasi dan hiburan umum serta usaha akomodasi lainnya. b. Menyiapkan penyusunan rencana kegiatan dan program kerja kegiatan pengelolaan urusan bidang usaha rekreasi dan hiburan umum serta bidang pelayanan terhadap usaha hotel, restoran, bar, cafe, rumah makan, biro perjalanan wsata,salon kecantikan dan usaha akomodasi lainnya. c. Menyiapkan pelaksanaan inventarisasi, pendataan dan pemutakhiran data usaha hotel, restoran,bar, cafe, rumah makan, biro perjalanan wisata, salon kecantikan, usaha rekreasi dan hiburan umum serta usaha akomodasi lainnya. d. Menyiapkan pemberian bantuan/ penghargaan kepada usaha hotel, restoran, bar cafe, rumah makan, biro perjalanan wisata, salon kecantikan, usaha rekreasi dan hiburan umum serta usaha akomodasi lainnya. e. Menyiapkan pendirian usaha hotel, restoran, bar, cafe, rumah makan, biro perjalanan wisata, salon kecantikan,usaha rekreasi dan hiburan umum serta usaha akomodasi lainnya. f. Menyiapkan pengawasan kegiatan usaha akomodasi pariwisata, usaha rekreasi dan hiburan umum.

23


g. Menyiapkan pemberian rekomendasi dan/ atau perizinan usaha hotel, restoran, bar,cafe, rumah makan, biro perjalanan wisata, salon kecantikan, usaha rekreasi dan hiburan umum serta usaha akomodasi lainnya. h. Menyiapkan evaluasi dan mengoreksi hasil kegiatan fasilitasi dan pelayanan terhadap usaha hotel, restoran, bar, cafe, rumah makan, biro perjalanan wisata, salon kecantikan, usaha rekreasi dan hiburan umum serta usaha akomodasi lainnya. i.

Menyiapkan pelaksanaan pembinaan terhadap kegiatan usaha hotel, restoran, bar, cafe, rumah makan, biro perjalanan wisata, salon kecantikan, usaha rekreasi dan hiburan umum serta usaha akomodasi lainnya.

j.

Menyiapkan laporan pelaksanaan kegiatan pelayanan usaha hotel, restoran,, bar, cafe, rumah makan, biro perjalanan wisata, slon kecantikan, usaha rekreasi dan hiburan umum serta usaha akomodasi lainnya.

k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya. 2. Seksi Obyek dan Pemasaran Pariwisata Ringkasan Tugas Mempunyai tugas menyiapkan pelaksanaan perumusan kebijakan dan penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan obyek dan pemasaran pariwisata melalui pemberian bimbingan, konsultasi teknis dan fasilitasi guna meningkatkan kualitas dan kuantitas produk wisata dalam menunjang kepariwisataan. Rincian Tugas 1) Menyiapkan perumusan kebijakan teknis pembinaan dan pengembangan obyek dan pemasaran wisata. 2) Menyiapkan pelaksanaan penyusunan rencana induk pengembangan pariwisata (RIPP) kabupaten. 3) Menyiapkan pelaksanaan kebijakan nasional/ provinsi serta penetapan kebijakan kabupaten dalam penerapan standarisasi bidang pariwisata. 4) Menyiapkan pelaksanaan kebijakan nasional/ provinsi serta penetapan pedoman pengembangan destinasi pariwisata skala kabupaten. 5) Menyiapkan pelaksanaan penyelenggaraan kegiatan penyediaan dan pengembangan sistem informasi pariwisata.

24


6) Menyiapkan pelaksanaan kerjasama internasional pengembangan destinasi pariwisata skala kabupaten. 7) Menyiapkan pelaksanaan kerjasama pengembangan destinasi pariwisata skala kabupaten. 8) Menyiapkan

pelaksanaan

monitoring

dan

evaluasi

pengembangan

pariwisata skala kabupaten. 9) Menyiapkan penerapan branding pariwisata nasional dan penerapan tagline pariwisata skala kabupaten. 10) Menyiapkan kegiatan pameran dan promosi wisata baik di lingkungan kabupaten maupun luar kabupaten 11) Menyiapkan penyelenggaraan kegiatan pengadaan sarana pemasaran wisata. 12) Menyiapkan pemberian perizinan obyek wisata. 13) Menyiapkan pembinaan dan pengembangan obyek dan pemasaran wisata. 14) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya. 3. Seksi Pemberdayaan dan Industri Pariwisata Ringkasan Tugas Mempunyai tugas menyiapkan pelaksanaan perumusan kebijakan dan penyelenggaraan tugas dan kegiatan pemberdayaan dan industri pariwisata melalui pembinaan, bimbingan dan fasilitasi guna meningkatkan kualitas dan kuantitas usaha dalam mendukung pariwisata dan pendapatan daerah. Rincian Tugas 1) Menyiapkan perumusan konsep kebijakan teknis pemberdayaan dan industri pariwisata. 2) Menyiapkan rencana kegiatan pemeberdayaan dan industri pariwisata. 3) Menyiapkan pembinaan terhadap kegiatan pemberdayaan dan industri pariwisata. 4) Menyiapkan pelaksanaan inventarisasi, pendataan dan pemutakhiran data pemberdayaan dan industri pariwisata. 5) Menyiapkan pelaksanaan pengembangan pemberdayaan dan industri pariwisata.

25


6) Menyiapkan pelaksanaan pembinaan terhadap masyarakat wisata dan pelaku pariwisata. 7) Menyiapkan evaluasi dan mengoreksi hasil kegiatan pemberdayaan dan industri pariwisata. 8) Menyiapkan laporan pelaksanaan kegiatan pemberdayaan dan industri pariwisata. 9) Menyiapkan pembinaan dalam penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat wisata dan tenaga kerja industri pariwisata. 10) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Dan berdasarkan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 43 Tahun 2010 tentang Penjabaran Tugas Unit Pelaksana Teknis pada Dinas, Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyumas rincian tugasnya Kepala Lokawisata Baturraden adalah: Memimpin pelaksanaan sebagian sebagai kegiatan teknis operasional Dinas, Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata dalam pengelolaan dan pengembangan Lokawisata Baturraden berdasarkan ketentuan

yang berlaku

dalam rangka peningkatan kualitas pariwisata dan pendapatan daerah.

26


BAGAN ORGANISASI DINAS PEMUDA, OLAHRAGA, KEBUDAYAAN dan PARIWISATA KABUPATEN BANYUMAS

KEPALA DINAS

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL (Pamong Budaya)

SEKRETARIAT

SUBBAGIAN BINA PROGRAM

BIDANG KEPEMUDAAN SEKSI PEMBINAAN PEMUDA SEKSI SARANA & PRASARANA PEMUDA

BIDANG KEOLAHRAGAAN

BIDANG KEBUDAYAAN


BIDANG PARIWISATA SEKSI AKOMODASI, JASA & USAHA PARIWISATA

SEKSI TRADISI, SEJARAH, SEJARAH & PURBAKALA

SEKSI OBYEK & PEMASARAN PARIWISATA

SEKSI SARANA & PRASARANA BUDAYA

SEKSI PEMBERDAYAAN & INDUSTRI PARIWISATA

UNIT PELAKSANA TEKNIS

27

SUBBAGIAN UMUM

SEKSI KESENIAN, SASTRA & PERFILMAN

SEKSI PEMBINAAN OLAHRAGA SEKSI SARANA & PRASARANA OLAHRAGA

SUBBAGIAN KEUANGAN

2.2 Sumber Daya SKPD Pegawai/ SDM Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyumas berjumlah 133 orang, yang terdiri dari : ➢ Golongan I

: 18 orang

➢ Golongan II

: 62 orang

➢ Golongan III

: 40 orang

➢ Golongan IV

: 12 orang

➢ PTT

: 1 orang

Dengan latar belakang pendidikan, sebagai berikut : ➢ Pasca sarjana (S2)

: 4 orang

➢ Sarjana (S1)

: 30 orang

➢ Sarjana Muda

: 2 orang

➢ Diploma III/Diploma

: 11 orang

➢ SMA Sederajat

: 56 orang

➢ SMP Sederajat

: 17 orang

➢ SD Sederajat

: 13 orang

2.3 Kinerja Pelayanan SKPD Gambaran Umum data kinerja pelayanan Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwasata Kabupaten Banyumas dapat dilihat dari capaian indikator masing masing bidang sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah seperti Bidang Pemuda dengan indikator Jumlah organisasi pemuda, Jumlah kegiatan kepemudaan, Gelanggang/balai remaja (selain milik swasta), Peningkatan Prestasi Kepemudaan : ` Tingkat Provinsi, Tingkat Nasional dan Tingkat Internasional; Bidang Olahraga dengan indikator Jumlah klub olahraga, Jumlah gedung olahraga, Jumlah organisasi olahraga, Jumlah kegiatan olahraga,

Jumlah Lapangan olahraga,

Peningkatan Prestasi

Olahraga : Tingkat Provinsi (emas), Tingkat Nasional (emas), Tingkat Internasional (Emas); dan Bidang Kebudayaan dengan indikator Jumlah grup kesenian, Jumlah gedung

Kesenian,

Penyelenggaraan

festival

seni

dan

budaya,

Sarana

penyelenggaraan seni dan budaya, Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan; serta Bidang Pariwisata dengan Jumlah Wisatawan, Jumlah Penginap Hotel; Jumlah PDRB dari Sektor Pariwisata; Sumbangan Sektor Pariwisata terhadap PDRB; Jenis, kelas dan jumlah penginepan/hotel. Selengkapnya data gambaran umum pelayanan Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyumas tersebut tersaji pada tabel berikut: 28


Tabel 2.1 Review Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD Selama Periode Renstra Sebelumnya No

Indikator Kinerja

Berdasar SPM

Berdasar IKK

Berdasar Lainnya

Target Renstra SKPD Tahun Ke..

Realisasi Capaian Tahun Ke...

Rasio Realisasi

2009

2010

2011

2012

2013

2009

2010

2011

2012

2013

1

Jumlah grup kesenian

v

1450

1456

1461

1469

1469

1450

1456

1461

1469

1469

2

Jumlah gedung Kesenian

v

2

2

2

3

3

2

2

2

3

3

3

Jumlah klub olahraga

v

515

515

515

515

515

515

515

515

515

515

4

Jumlah gedung olahraga

v

-

-

-

51

51

-

-

-

51

51

5

Penyelenggaraan festival seni dan budaya

v

4

4

4

5

7

4

4

4

5

7

6

Sarana penyelenggaraan seni dan budaya

v

2

2

2

3

3

2

2

2

3

3

7

Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan

v

54

54

54

60

60

54

54

54

60

60

8

Jumlah organisasi pemuda

v

-

-

-

-

115

-

-

-

-

115

9

Jumlah organisasi olahraga

v

145

147

202

202

202

145

147

202

202

202

10

Gelanggang / balai remaja (selain milik swasta)

v

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

11

Lapangan olahraga

v

512

515

515

515

540

512

515

515

515

540

12

Kunjungan wisata

v

v

528.019

540.719

852.380

952.051

1.000.000

528.019

540.719

852.380

952.051

1.462.3 79

13

Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB(Jasa)

v

v

16,86%

17,17%

17,40%

17.17%

17,18%

16,86%

17,17%

17,40%

17.17%

17,18%

15,13%

15,13%

15,13%

15,63%

15,78%

15,13%

15,13%

15,13%

15,63%

15,78%

427

427

427

427

427

427

427

427

427

427

Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB (Perdagangan) 14

Jenis,kelas dan jumlah restoran

29


2009

2010

2011

2012

2013

100 % 100 % 100 %

100 % 100 % 100 %

100 % 100 % 100 %

0%

0%

0%

100 % 100 % 100 %

100 % 100 % 100 %

100 % 100 % 100 %

100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

0%

0%

0%

0%

100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

100 % 100 % 100 % 100 %

100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 146, 24% 100 % 100 % 100 %

0% 0% 100 %

427

427

15

16

Jenis,kelas dan jumlah penginepan/hotel :

2009

2010

2011

2012

2013

2009

2010

2011

2012

2013

161

161

161

161

171

161

161

161

161

171

161

161

161

161

161

161

161

161

161

161

2009

2010

2011

2012

2013

100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

-

Non Bintang/Melati

-

Bintang 1

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

-

Bintang 2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

-

Bintang 3

2

3

3

3

4

2

3

3

3

4

-

Bintang 4

-

-

-

-

1

-

-

-

-

1

0%

0%

0%

0%

-

Bintang 5

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

113

47

134

28

90

113

47

134

28

81

100 % 100 % 100 %

100 % 100 %

100 % 100 % 100 %

100 % 100 % 100 %

10,8 1%

100 % 100 % 100 %

100 %

100 % 100 %

100 % 100 %

166 % 66,6 6%

0%

0%

0%

Kepemudaan dan Olahraga Peningkatan Prestasi Olahraga : `Tingkat Provinsi (emas) `Tingkat Nasional (emas)

24

12

18

17

37

24

12

18

17

4

` Tingkat Internasional (Emas

12

-

1

3

5

12

-

1

3

0

` Tingkat Provinsi

2

2

3

6

3

2

2

3

6

5

` Tingkat Nasional

2

-

1

1

3

2

-

1

1

2

` Tingkat Internasional

1

-

-

-

1

1

-

-

-

-

0%

90%

0%

Peningkatan Prestasi Kepemudaan

30


0% 0%

Pencapaian hasil kinerja pelayanan Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyumas dapat dilihat dari dua aspek, yaitu kinerja yang dilihat dari pencapaian target realisasi indikator kinerja program, dan kinerja yang dilihat dari pencapaian target dan realisasi indikator makro yang dimuat didalam RPJMD tahun 2008-2013 dimana Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyum mengampu dua urusan yakni urusan pemuda dan olahraga, urusan kebudayaan dan urusan pariwisata Selain itu, evaluasi kinerja pelayanan juga dilihat dari realisasi anggaran.

31


Tabel 2.2 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan SKPD Anggaran No

2008

Rata-rata pertumbuhan Realisasi

93,21%

243.141.735%

2.448.004,22 %

90,05%

94,57%

1.405.500%

99,35%

95,98%

5.422.500%

-

-

95,88%

2.700.000%

1.550.829.54 % 5.204.548.50 % 2.588.818.50 %

-

-

99,90%

3.222.000%

3.211.398%

-

-

75,88%

900.000%

676.680%

-

96,66%

-

-

-1.200.000%

-1.159.935%

99,03%

76,89%

87,33%

6.540.000%

5.009.979%

2011

2012

2008

2009

2010

2011

2012

2008

2009

2010

2011

2012

-

-

1.399.081.000

1.601.693.350

2.209.553.450

-

-

1.310.156.940

1.489.323.523

2.044.558.208

-

-

93,65%

92,98%

-

-

300.000.000

330.500.000

346.850.000

-

-

276.335.000

327.358.950

328.029.318

-

-

92,12%

-

-

-

50.000.000

180.750.000

-

-

-

49.673.500

173.484.950

-

-

-

-

-

-

-

86.293.950

-

-

107.046.600

-

-

22.556.000

-

-

-

38.664.500

-

-

198.049.680

261.422.800

365.048.985

-

1.

Ketatausahaan

II

Program Peningkatan Peran Serta Pemuda Seleksi Pasukan Pengibar Bendera Pusaka & Pasukan Tunas Muda Pemeliharaan Bumi Perkemahan Kendalisada

Anggaran

2010

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

3

Rasio Anggaran dengan Realisasi

2009

I.

2

Realisasi Anggaran

Uraian

4

Pelatihan Ketrampilan bagi Pemuda

-

-

-

-

90.000.000

5

-

-

-

-

107.400.000

6

Pembinaan Kepemudaan Lomba Tata Upacara Bendara (TUB) & Baris Berbaris (BB)

-

-

-

-

30.000.000

III

Program Pembinaan & Pemasyarakatan Olahraga

7

Pekan Pondok Pesantren Pekan Olahraga Pelajar Daerah (POPDA) SD,SMP,SMA Fasilitasi Pembinaan Kelas Olahraga SMA N 3 Purwokert Pengiriman Atlet Berprestasi Tk. Prov & Nasional Pengiriman Atlet POPDA SD/SMP/SLTA Tk. Prov

-

-

40.000.000

-

-

-

-

200.000.000

340.000.000

418.000.000

-

-

-

150.000.000

-

150.000.000

-

-

126.650.000

-

144.126.000

-

-

84,44%

-

96,08%

0%

524.280%

-

-

-

200.000.000

95.000.000

-

-

-

144.655.500

92.918.000

-

-

-

72,33%

97,80%

2.850.000%

2.787.540%

-

-

-

100.000.000

230.000.000

94.671.500

227.630.500

98,96%

6.900.000%

6.828.915%

-

-

200.000.000

100.000.000

-

180.193.425

90.432.878

-

90,10%

90,43%

3.000.000%

2.712.986%

13

Persiapan PORPROV Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga

-

-

145.000.000

-

-

112.541.000

-

94,67%

-

-

-

Kejuaraan Tenis & Tri Lomba Juang

-

-

12

-

-

-

77,61%

4.350.000%

3.376.230%

14

Pemeliaharaan Fasilitas GOR Satria

250.000.000

380.000.000

1.000.000.000

-

-

171.138.735

147.036.050

954.110.605

68,46

38,69

95,41

22.500.000%

23.489.156%

8 9 10 11

IV

32

-

-


-

-

Pengadaan Sarana Olahraga (PORPROV)

-

-

-

-

1.000.000.000

-

-

-

-

995.550.000

-

-

-

-

99,55

30.000.000%

29.866.500%

Pengadaan alat-alat olahraga Pengadaan Pasir Putih U/ Volly Pantai

-

-

-

-

217.825.000

-

-

-

-

197.825.000

-

-

-

-

90,81

6.534.750%

5.934.750%

-

-

-

-

200.000.000

-

-

-

-

197.921.600

-

-

-

-

98,91

6.000.000%

5.937.648%

18

Pengadaan Tribune Knockdown

-

-

-

-

250.000.000

-

-

-

-

237.939.500

-

-

-

-

95,17

7.500.000%

7.138.185%

V

Program Pengelolaan Kekayaan Budaya -

-

50.000.000

-

-

-

-

47.518.650

-

-

-

-

95,04

-

-

-1.500.000%

-1.425.559.50%

-

-

-

150.000.000

407.282.500

-

-

-

143.808.500

307.130.500

-

-

-

95,87

75,40

12.218.475%

9.213.915%

-

-

-

-

25.000.000

-

-

-

24.448.000

-

-

-

-

97,79

750.000%

733.440%

-

-

97.189.000

-

-

-

-

97.189.000

-

-

-

-

100

-

-

-2.915.670%

-2.915.670%

-

-

364.020.000

699.020.000

1.093.070.000

-

-

361.668.500

673.862.840

1.067.306.400

-

-

99,36

96,40

97,64

21.871.500%

21.169.137%

15 16 17

18 19

Pembangunan Obyek Wisata Ritual Karangbanar Tahap III Kec. Kebasen Pemeliharaan obyek-obyek wisata ritual

20

Pemeliharaan Koleksi Museunm

VI

Program Pengelolaan Keragaman Budaya

21 22

Hari Jadi Kab. Banyumas ke 428 Th, 2010 Pergelaran atraksi dan Apresiasi Budaya

23

Gelar Budaya Banyumas

-

-

-

174.580.000

175.000.000

-

-

-

173.577.250

174.373.500

-

-

-

99,42

99,64

5.250.000%

5.231.205%

24

Lomba Festival Seni

-

-

-

50.000.000

150.000.000

-

-

-

46.628.160

141.368.980

-

-

-

93,26

94,24

4.500.000%

4.241.069%

VII

Program Pengembangan Nilai Budaya

25

Pengadaan Alat-alat Kesenian

-

-

-

-

296.050.000

-

-

-

-

290.900.000

-

-

-

-

98,26

8.881.500%

8.727.000%

VIII

Program Peningkatan Keamanan & Ketertiban Masyarakat

26

Pengmanan Gabungan Kepariwisataan & Kebersihan OW

125.000.000

155.000.000

150.000.000

-

-

125.000.000

136.231.575

148.853.310

-

-

100

87,89

99,23

750.000%

715.599%

IX

Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata 162.500.000

307.500.000

400.000.000

-

-

162.159.250

274.001.815

387.625.240

-

-

99,79

89,11

96,90

7.125.000%

6.763.979%

-

100.000.000

200.000.000

-

-

-

97.292.040

189.903.200

-

-

-

97,29

94,95

6.000.000%

5.697.096%

27 28

Promosi Paraiwisata Pemilihan Kakang Mbekayu Banyumasan (Duta Wisata)

33

-


-

Berdasarkan

Peraturan

Menteri

Kebudayaan

dan

Pariwisata

Nomor

PM.106/HK.501/MKP/2010 tentang Strandar Pelayanan Minimal Bidang Kesenian pada Bab II Pasal 2 ayat (1) Pemerintah provinsi dan kabupten/kota menyelenggarakan pelayanan di bidang kesenian diwilayah kerjanya. Dan Dinas Pemuda Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyumas sebagai dinas yang mempunyai fungsi kesenian telah membuat Strandar Pelayanan Minimal Bidang Kesenian sesuai SK Bupati Banyumas No.

35

Tahun 2103

tentang Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesenian Kabupaten Banyumas sebagai berikut :

34


Tabel 2.3 RENCANA PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG KESENIAN KAB. BANYUMAS STANDAR PELAYANAN MINIMAL NO.

JENIS PELAYANAN DASAR

1

INDIKATOR

2 Perlindungan, pengembangan

I

3

KONDISI AWAL

BATAS WAKTU PENCAPAIAN NASIONAL (tahun)

TARGET

REALISASI

4

5

6

7

NILAI

RENCANA TARGET PENCAPAIAN (TAHUN)

2012 2013

2014

2015

2016

2017

2018

8

9

10

11

12

13

1.

Cakupan kajian seni 50%

100

2014

100

93 (7 kegiatan)

100

100

100

100

100

100

2.

Cakupan fasilitasi seni 30%

100

2014

100

238 ( 5 kegiatan)

286

333

333

333

333

333

3.

Cakupan gelar seni 75%

100

2014

100

133 (4 kegiatan)

133

133

133

133

133

133

4.

Misi kesenian 100%

100

2014

100

100 (1 kegiatan)

100

100

100

100

100

100

5.

Cakupan Suimber daya manusia 25%

100

2014

100

200 (4 kualifikasi SDM)

200

200

200

200

200

200

6.

Cakupan tempat 100%

100

2014

100

200 ( 2 tempat)

200

200

200

200

200

200

7.

Cakupan organisasi 34%

100

2014

100

196 (2 organisasi)

196

196

196

196

196

196

dan pemanfaatan bidang kesenian

Sarana dan Prasarana

II

35


2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD Didalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kab. Banyumas memiliki faktor-faktor eksternal yang dapat mendukung dan juga dapat menjadi hambatan. Namun demikian dalam pelaksanaannya dituntut untuk dapat mencari alternatifalternatif yang terbaik dalam menghadapi setiap permasalahan yang ada. a. Tantangan Beberapa faktor penghambat yang diharapkan menjadi tantangan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut : a) Adanya arus globalisasi yang didorong oleh kemajuan teknologi informasi mengakibatkan mudahnya penyerapan budaya asing oleh generasi muda kita yang menyebabkan lunturnya rasa memiliki seni dan budaya sendiri serta rasa cinta tanah air yang berdampak pada hilangnya jati diri bangsa. b) Semakin maraknya pengakuan oleh negara asing atas budaya tradisional kita yang disebabkan oleh lemahnya penertiban administrasi hak paten atas seni dan budaya tradisional. c) Perlunya pembinaan dan pelatihan bagi pemuda Banyumas untuk mengikuti lomba/kejuaraan pemuda berprestasi baik tingkat propinsi sampai tingkat internasional d) Perlunya

kerjasama

dengan

dengan

Perguruan

Tinggi

dalam

pembinaan bagi pemuda/kelompok pemuda untuk mendapatkan pembinaan dalam rangka mendapatkan modal

untuk usaha dari

Pemerintah Provinsi dan Pusat. e) Kurangmya dukungan dari kalangan dunia usaha terhadap peningkatan wirausaha bagi generasi muda. f)

Masih kurangnya jumlah atlet berprestasi di Tingkat Nasional dan Internasional

g) Masih

kurangnya

jumlah

pelatih/wasit

yang

bersertifikasi

untuk

menunjang atlit berprestasi h) Masih kurangnya kompetensi guru olahraga dalam rangka mencari dan membina bibit-bibit atlit; i)

Masih rendahnya peran swasta untuk menunjang prestasi pemuda dan olahraga;

j)

Masih

kurangnya

internasional. 36


sarana

prasarana

olahraga

yang

bertaraf

k) Masih kurangnya kerjasama pemerintah, perguruan tinggi, masyarakat, dan swasta dalam pengembangan dan pengelolaan pariwisata dan kebudayaan l)

Belum terbangunnya pusat-pusat pertumbuhan pariwisata

m) Minimnya promosi dan pemasaran n) Rendahnya managemen kepariwisataan o) Rendahnya Efektivitas dan effisiensi kinerja dan pelayanan pariwisata p) Belum terbangunnya komunikasi yang baik antara pelaku pariwisata, pemerintah dan forkompinda q) Kurangnya program pemberdayaan masyarakat di lingkungan kawasan pariwisata r)

Belum maksimalnya manegemen pariwisata antar wilayah

s) Masih rendahnya segmentasi dan deservikasi atraksi wisata t)

Rendahnya penegakan hukum terhadap penggunaan tata ruang dan perizinan kepariwisataan.

u) Masih kurangnya kualitas database pemuda, olahraga, pariwisata dan kebudayaan.

b. Peluang Sedangkan beberapa faktor pendukung yang diharapkan dapat menjadi peluang adalah sebagai berikut: 1. Kekayaan atas keragaman seni dan budaya tradisi serta nilai-nilai tradisi luhur khususnya budaya banyumasan yang membedakan kita dengan seni dan budaya di wilayah Jawa Tengah pada umumnya memudahkan kita dalam pengembangan kretivitas seni dan budaya khususnya seni dan budaya banyumasan sebagai perekat persatuan bangsa. 2. Adanya trend perkembangan destinasi pariwisata berbasis pada kekayaan seni dan budaya tradisi/lokal yang disebabkan oleh perubahan orientasi minat kunjungan wisata dari wisata belanja ke wisata budaya/tradisi (etnic culture) 3. Adanya bantuan sarana dan prasarana dari Pemerintah Provinsi dan Pusat 4. Adanya pelatihan bagi guru olahraga/pelatih olahraga yang diselenggarakan oleh Dinas Pemuda Olahraga Provinsi 5. Adanya event-event/pertandingan/lomba di Tingkat Nasional untuk semua cabang olahraga 6. Banyaknya lomba/kejuaraan untuk pemuda berprestasi dari Tingkat Provinsi s/d Tingkat Internasional 7. Adanya pemberian modal untuk usaha bagi pemuda/kelompok pemuda dari Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat

37


8. Telah

disusunnya

kewenangan

dan

produk-produk petunjuk

dalam

hukum

yang

penyusunan

memberikan proses

teknis

operasional urusan pemerintahan daerah di bidang pemuda, olahraga serta bidang kebudayaan dan bidang pariwisata. Produk hukum tersebut antara lain : 1.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya.

2.

Undang-Undang

Nomor

3

Tahun

2005

tentang

Sistem

Keolahragaan Nasional. 3.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan.

4.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan.

5.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka.

6.

Peraturan

Pemerintah

Nomor

10

Tahun

1993

tentang

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya

BAB III ISUE-ISUE STRATEGI BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI

3.1

Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Dan Fungsi Pelayanan SKPD 38


Kabupaten Banyumas terletak pada 10839’17”–10927’15” Bujur Timur dan 715’05”–737’10” Lintang Selatan. Luas wilayah Kabupaten Banyumas adalah 132.759 Ha atau sekitar 4,08% dari luas wilayah Jawa Tengah. Luas wilayah tersebut terbagi menjadi lahan sawah sekitar 32.226 Ha atau 24,27 %, lahan pertanian bukan sawah seluas 52.062 Ha (39,22%) dan lahan bukan pertanian seluas 48.390 Ha (36,45 %). Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyumas dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 26 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Banyumas. Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyumas mempunyai tugas melaksanakan teknis operasional urusan pemerintahan daerah bidang pemuda dan olahraga serta bidang kebudayaan dan pariwisata berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas pokok dan fungsi pelayanan di Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kab. Banyumas yaitu: 1 Masih

terbatasnya

sarana

dan

prasarana

penunjang

perencanaan

pembangunan kebudayaan dan pariwisata; 2 Belum terwujudnya

basis data yang up to date

untuk informasi

perencanaan pembangunan kebudayaan dan pariwisata; 3 Belum optimalnya koordinasi dan sinkronisasi

dalam perencanaan

pembangunan kebudayaan dan pariwisata; 4 Belum memadainya kualitas dan kinerja SDM/aparatur Dinas dalam menunjang kinerja lembaga maupun aparatur; 5 Belum optimalnya pelestarian sejarah, permuseuman dan Benda Cagar Budaya sebagai warisan budaya; 6 Belum optimalnya perlindungan dan pelestarian terhadap kekayaan budaya nasional/daerah, sehingga sangat rentan untuk diambil alih/diakui oleh pihak-pihak yg tidak bertanggung jawab; 7 Belum tersusunnya pola kerjasama yang sinergis dengan stakeholder di bidang nilai budaya, seni, film dan Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa 8 Daya kreasi dan inovasi untuk menciptakan paket wisata dan strategi pemasaran masih rendah. 39


9

Masih kurangnya pembinaan terhadap pemuda dan organisasi pemuda agar lebih berprestasi dan mandiri

10 Masih

rendahnya

sarana

prasarana

untuk

menunjang

kegiatan

kepemudaan; 11 Masih kurangnya kegiatan kreatif dan inovatif bagi organisasi kepemudaan. 12 Masih kurangnya jumlah atlet berprestasi di Tingkat Nasional dan Internasional 13 Masih kurangnya jumlah pelatih/wasit yang bersertifikasi untuk menunjang atlit berprestasi 14 Masih kurangnya kompetensi guru olaharaga dalam rangka mencari dan membina bibit-bibit atlit berprestasi; 15 Masih rendahnya peran swasta untuk menunjang prestasi pemuda dan olahraga; 16 Masih kurangnya sarana prasarana olahraga yang memadai. 17 Masih rendahnya minat dan kesadaran masyarakat untuk berolahraga. 18 Masih kurangnya kerjasama pemerintah, perguruan tinggi, masyarakat, dan swasta dalam pengembangan dan pengelolaan pariwisata dan kebudayaan 19 Belum

tersedianya

sarana

dan

prasarana

yang

memadai

untuk

pengembangan, pelestarian dan pemberdayaan nilai budaya dan seni tradisi. 20 Masih rendahnya penggalian, pelestarian pengelolaan, pengembangan, pemanfaatan

dan

(kesejarahan,

pemberdayaan

kesenian,

8

(delapan)

kepurbakalaan,

Aspek

kesastraan,

Kebudayaan kebahasaan,

permuseuman, nilai budaya dan penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa) 21 Masih kurangnya pengamanan/pemeliharaan dan perlindungan peninggalan sejarah/purbkala dan Benda Cagar Budaya termasuk Situs . 22 Belum terbangunnya pusat-pusat pertumbuhan pariwisata 23 Minimnya promosi dan pemasaran 24 Rendahnya managemen kepariwisataan 25 Rendahnya Efektivitas dan effisiensi kinerja dan pelayanan pariwisata 26 Belum terbangunnya komunikasi yang baik antara pelaku pariwisata, pemerintah dan forkompinda 40


27 Kurangnya program pemberdayaan masyarakat di lingkungan kawasan pariwisata 28 Belum maksimalnya manegemen pariwisata antar wilayah 29 Masih rendahnya segmentasi dan deservikasi atraksi wisata 30 Rendahnya penegakan hukum terhadap penggunaan tata ruang dan perizinan kepariwisataan. 31 Masih kurangnya kualitas database pemuda, olahraga, pariwisata dan kebudayaan.

3.2

TELAAHAN VISI, MISI, DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH TERPILIH Visi Kabupaten Banyumas merupakan gambaran kondisi masa depan yang dicita–citakan dapat terwujud dalam kurun waktu lima tahun yaitu pada periode tahun 2013–2018. Sebagai gambaran tentang apa yang ingin diwujudkan pada peride perencanaan, maka visi tersebut merupakan visi

Kabupaten

Banyumas

yang

menggambarkan

tujuan

utama

penyelenggaraan pemerintahan bersama pemerintah daerah, DPRD, dunia usaha dan masyarakat Kabupaten Banyumas pada umumnya. Sesuai dengan visi Bupati

dan Wakil Bupati terpilih maka visi

pembangunan daerah jangka menengah Kabupaten Banyumas tahun 2013–2018 adalah : “TERWUJUDNYA PEMERINTAH KABUPATEN

BANYUMAS YANG

BERSIH DAN ADIL MENUJU MASYARAKAT YANG SEJAHTERA, BERDAYA SAING, DAN BERBUDAYA BERLANDASKAN IMAN DAN TAQWA ” Pemerintahan

yang

bersih,

mengandung

makna

bahwa

penyelenggaraan pemerintahan dilaksanakan dengan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik (good governance) ditandai pemerintahan yang bebas dari praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN), sumber daya aparatur yang berkualitas dan profesional, mengedepankan pelayanan publik secara optimal, adanya jaminan kebebasan berpendapat. Pemerintahan yang adil berarti pemerintahan yang mampu bertindak adil, dalam arti tidak ada diskriminasi dalam bentuk apapun, baik antar individu, kelompok, gender maupun wilayah. Sebagai pelaksana dan penggerak

pembangunan

sekaligus

obyek

pembangunan,

rakyat

mempunyai hak baik dalam melaksanakan maupun menikmati hasil pembangunan. Pembangunan haruslah dilaksanakan dari rakyat, oleh 41


rakyat dan untuk rakyat. Oleh karena itu pelaksanaan pembangunan di Daerah harus mendasarkan pada rasa keadilan. Keadilan harus tercermin pada semua aspek kehidupan. Semua mempunyai kesempatan yang sama dalam meningkatkan taraf hidup dalam memperoleh lapangan pekerjaan, pelayanan sosial, pendidikan, kesehatan, mengemukakan pendapat, melaksanakan hak politik, mendapatkan perlindungan sehingga memiliki rasa aman. Masyarakat yang sejahtera menurut Joseph Murphy pada bukunya "Think Yourself Rich" dikatakan bahwa makna hidup sejahtera yang sebenarnya adalah manusia mulai mengalami kemajuan secara mental, spiritual, intelektual, sosial, dan finansial. Uang dan kekayaan hanyalah sebagian dari kesejahteraan itu. Dan tidaklah lengkap kesejahteraan manusia bila mental, spiritual, sosial, dan intelektual manusia tidak tumbuh dan berkembang bersamaan dengan pertumbuhan kekayaan manusia karena hidup manusia akan menjadi tidak seimbang. Masyarakat yang sejahtera

merupakan

suatu

hal

yang

ingin

diwujudkan

dalam

penyelenggaran pemerintahan dan pembangunan, yaitu tercukupinya kebutuhan pokok masyarakat yang meliputi pangan, sandang, papan, kesehatan dan pendidikan dalam suasana kehidupan yang aman, tenteram dan damai. Tingkat kesejahteraan masyarakat dapat diukur dengan berbagai indikator, antara lain: menurunnya jumlah penduduk miskin, menurunnya tingkat pengangguran terbuka, serta meningkatnya daya beli dan pendapatan masyarakat. Diharapkan dalam lima tahun ke depan indikator-indikator tingkat kesejahteraan masyarakat tersebut dapat lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya Daya saing merupakan kemampuan menghasilkan produk barang dan jasa yang memenuhi pengujian internasional, dan dalam saat bersamaan juga dapat memelihara tingkat pendapatan yang tinggi dan berkelanjutan, atau kemampuan daerah menghasilkan tingkat pendapatan dan kesempatan kerja yang tinggi dengan tetap terbuka terhadap persaingan eksternal. Masyarakat yang berdaya saingdapat didefinisikan sebagai kemampuan para anggota masyarakat dari suatu daerah untuk melakukan tindakan dalam memastikan bahwa bisnis yang berbasis di daerah tersebut menghasilkan produk yang bernilai tambah lebih tinggi dalam persaingan global, karenanya menyumbang pada peningkatan PDRB dan distribusi kesejahteraan lebih luas dalam masyarakat, menghasilkan standar hidup yang tinggi, serta virtuous cycle dampak pembelajaran. Masyarakat yang berbudaya. Kebudayaan sangat erat hubungannya dengan masyarakat. Budaya atau kebudayaan berasal dari bahasa 42


Sansekerta yaitu buddhayah, yang merupakan bentuk jamak dari buddhi (budi atau akal) diartikan sebagai hal-hal yang berkaitan dengan budi dan akal manusia. Kebudayaan didefinisikan sebagai keseluruhan pengetahuan manusia sebagai makhluk sosial yang digunakan untuk memahami dan menginterprestasikan

lingkungan

dan

pengalamanya,

serta

menjadi

landasan bagi tingkah-lakunya. Kebudayaan dapat berupa serangkaian aturan-aturan, petunjuk-petunjuk, rencana-rencana, dan strategi-strategi yang terdiri atas serangkaian model-model kognitif yang dipunyai oleh manusia,

dan

digunakannya

secara

selektif

dalam

menghadapi

lingkungannya sebagaimana terwujud dalam tingkah laku dan tindakantindakannya. Dengan demikian, masyarakat yang berbudaya merupakan suatu hal yang ingin diwujudkan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang mendukung pengembangan potensi seluruh individu dalam masyarakat sehingga dapat memberikan kontribusi terhadap pembangunan berkelanjutan di bidang ekonomi, sosial, budaya, politik, dan keamanan. Belandaskan iman dan taqwa mempunyai arti bahwa disamping terpenuhinya kebutuhan jasmani masyarakat Kabupaten Banyumas, juga terpenuhinya kebutuhan rohani yang ditandai dengan keimanan dan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan pemahaman, penghayatan

dan

pengamalan

ajaran

agama

dalam

kehidupan

bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, sehingga diharapkan seluruh proses pembangunan yang dilaksanakan di Kabupaten Banyumas selalu mengedepankan norma-norma agama.

Misi Misi pembangunan daerah adalah sesuatu yang diemban atau dilaksanakan oleh pemerintah daerah, sesuai visi pembangunan daerah yang telah ditetapkan agar tujuan pembangunan daerah dapat terlaksana dan berhasil sesuai dengan yang diharapkan. Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, maka pembangunan daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2013-2018 dirumuskan dalam 7 (tujuh) misi sebagai berikut: 1. Menciptakan birokrasi pemerintahan yang profesional, bersih, partisipatif dan inovatif agar terbangun pemerintahan yang efektif dan terpercaya melayani masyarakat Penyelenggaraan pemerintahan (good governance) yang baik adalah landasan bagi pembuatan dan penerapan kebijakan negara yang demokratis dalam era globalisasi. Fenomena demokrasi ditandai dengan menguatnya kontrol masyarakat terhadap penyelenggaraan 43


pemerintahan, sementara fenomena globalisasi ditandai dengan saling ketergantungan antarbangsa, terutama dalam pengelolaan sumbersumber ekonomi dan aktivitas dunia usaha (bisnis). Prinsip-prinsip utama

yang

melandasi

good

governance,yaitu

akuntabilitas,

transparansi, dan partisipasi masyarakat. Dalam era reformasi dan otonomi daerah, terjadi reposisi peran pemerintah menjadi fasilitator, sedangkan masyarakat dan dunia usaha ditempatkan

pada

posisi

pemeran

utama

pembangunan.Namun

demikian, dalam masa transisi ini pemerintah masih tetap berperan besar dalam menciptakan iklim yang kondusif untuk mendorong keberhasilan pembangunan masyarakat. Untuk mencapai pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa atau Good and Clean Governance, maka penyelengaraan pemerintahan harus dilaksanakan secara efektif, efisien, bersih, dan berwibawa bagi terwujudnya kemandirian daerah, antara lain dengan cara meningkatkan kualitas SDM aparatur sehingga dapat memberikan pelayanan publik yang terbaik kepada masyarakat, meningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah secara transparan dan akuntabel, merumuskan perencanaan dengan baik dan tertata sehingga pembangunan dapat dilaksanakan

dengan

terarah,

meningkatkan

kualitas

kinerja

pengawasan. 2. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui akses layanan pendidikan dan kesehatan yang murah dan berkualitas Pembangunan merupakan

bagian

kependudukan

dan

yang

dalam

penting

masyarakat

berkualitas

pembangunan

yang

berkelanjutan, baik untuk mengendalikan kuantitas penduduk maupun untuk

meningkatkan

kualitas

insani

dan

sumberdaya

manusia.

Peningkatan kualitas sumber daya manusia merupakan syarat utama keberhasilan pembangunan daerah. Peningkatan kualitas sumber daya manusia tersebut diupayakan dengan peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan masyarakat. Pendidikan penting peranannya dalam usaha mencapai sasaransasaran kependudukan terutama melalui perubahan sikap dan perilaku terhadap suatu tatanan kehidupan yang baru. Kesadaran dan kemampuan yang dibutuhkan dalam rangka melaksanakan cara hidup sehat, pengendalian kelahiran, peningkatan kemampuan dan kualitas sumber daya manusia, serta keserasian antara kependudukan dan lingkungan hidup, dapat dipercepat peningkatannya melalui pendidikan. Sejalan dengan itu maka usaha-usaha di bidang pendidikan terus 44


ditingkatkan. Upaya peningkatan pelayanan pendidikan dimaksudkan guna memberikan pelayanan pendidikan yang bermutu untuk seluruh masyarakat

yang

meliputi

meningkatkan

akses

pendidikan,

meningkatkan kualitas anak didik, dan meningkatkan kualitas tenaga pendidik dan kependidikan. Sehat dalam arti sempit diartikan sebagai seseorang yang terbebas dari segala macam penyakit, namun dalam arti luas dapat diartikan sebagai kondisi normal, aman, nyaman,

terjamin baik fisik

maupun mental, dan lingkungan alam serta lingkungan sosial sehingga manusia mampu menjalankan kehidupan sosial, ekonomi dan politik. Dengan demikian, masyarakat yang sehat dapat dilihat dari berbagai syarat berupa sehat badan, mental, lingkungan alam dan sosial, dan pelayanan yang dapat membantu masyarakat dalam hal tidak terpenuhinya syarat sehat tersebut dengan memberikan pelayanan peningkatan kesehatan masyarakat. Upaya peningkatan pelayanan kesehatan dimaksudkan untuk memberikan pelayanan kesehatan yang terjangkau dan berkualitas dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Upaya ini ditempuh dengan peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan terhadap masyarakat, peningkatan kualitas kesehatan masyarakat, peningkatan

pengawasan

terhadap

obat

dan

makanan,

dan

peningkatan pelayanan bidang kesejahteraan sosial, serta peningkatan pengendalian pertumbuhan penduduk. 3. Mengembangkan

pusat-pusat

unggulan

ekonomi

pedesaan

berbasis komoditi sektor pertanian sebagai usaha inti dan sektor lainnya

sebagai

penunjang

melalui

penataan

kelembagaan,

permodalan, sumber daya manusia, akses pasar dan perlindungan dari pemerintah Sektor pertanian sebagai basis perekonomian harus menyatu dan memiliki peran penting dalam pembangunan yang didukung dengan sektor lain sehingga mampu mensejahterakan masyarakat secara keseluruhan. Dengan demikian, diharapkan seluruh individu masyarakat dapat mencukupi kebutuhan lahiriah dan batiniah yang ditandai dengan meningkatnya kualitas kehidupan yang layak dan bermartabat karena terpenuhinya kebutuhan ekonomi, sosial dan religius. Pemerintah Kabupaten Banyumas akan memfokuskan sektor pertanian sebagai landasan pembangunan daerah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang didorong menjadi penggerak utama kegiatan pembangunan. Hal ini tidak berarti sektor selain pertanian akan 45


diabaikan namun tetap diperhatikan agar bergerak secara dinamis. Pembangunan sektor pertanian yang akan dilaksanakan adalah pembangunan agribisnis yang akan mengintegrasikan pembangunan pertanian (perkebunan, peternakan, perikanan, kehutanan) dengan pembangunan industri hulu dan hilir pertanian serta sektor-sektor jasa yang terkait di dalamnya. Sasaran utama yang hendak dicapai dari pembangunan sektor pertanian adalah meningkatnya produktivitas pertanian,

peternakan,

ketahanan

pangan;

perikanan dan

dan

kehutanan;

meningkatnya

kinerja

meningkatnya kelembagaan,

permodalan, SDM, akses pasar dan perlindungan pemerintah pada sektor pertanian. Selain sektor pertanian, pembangunan daerah juga diarahkan pada pengembangan potensi lokal yang memiliki keunggulan komparatif agar

menjadi

komoditas

yang

mempunyai

keunggulan

kompetitif.Komoditas yang memiliki keunggulan komparatif dikatakan juga

memiliki

efisiensi

secara

ekonomi.

Potensi

yang

dapat

dikembangkan antara lain sektor yang dapat menyerap tenaga kerja yang

banyak

(sektor

padat

karya)

seperti

pariwisata,

industri,

perdagangan, dan sektor jasa lainnya seperti perbankan, yang memiliki multiplier efek terhadap sektor lainnya. Untuk mendukung baik sektor pertanian

maupun

sektor

lain,

perlu

dilakukan

upaya

untuk

meningkatkan investasi dalam rangka perluasan tenaga kerja dan perlindungan terhadap tenaga kerja. 4. Meningkatkan dan mengembangkan daya saing agribisnis dan usaha mikro, kecil dan menengah Untuk meningkatkan

daya

saing

produk

pertanian

dapat

dilakukan dengan strategi pengembangan agribisnis dalam konsep industrialisasi pertanian diarahkan pada pengembangan agribisnis sebagai suatu sistem keseluruhan yang dilandasi prinsip-prinsip efisiensi dan keberlanjutan di mana konsolidasi usaha tani diwujudkan melalui koordinasi vertikal. Selain peningkatan daya saing produk pertanian, upaya yang harus dilakukan adalah peningkatan daya saing usaha mikro, kecil dan menengah dalam rangka menguatkan ekonomi kerakyatan. Dengan demikian, perekonomian tidak hanya dikuasai oleh pelaku ekonomi dengan modal besar saja yang jumlahnya hanya segelintir orang dan menguasai perekonomian daerah. Peningkatan peran serta sektor agribisnis dilaksanakan dengan meningkatkan inovasi terhadap produk-produk pertanian melalui upaya kreatif menciptakan produk-produk pertanian yang mempunyai nilai 46


tambah yaitu produk berkualitas tinggi dan beragam sehingga mampu bersaing dengan produk negara lain serta mampu membendung membanjirnya produk-produk serupa dari negara lain. Upaya yang tidak kalah pentingnya adalah peningkatan perluasan jaringan pemasaran melalui kegiatan pengenalan produk dengan melakukan promosi dan pameran sehingga mampu menembus bukan hanya pasar domestik, tetapi pasar internasional. Dengan demikian kemampuan ekonomi rakyat dan devisa negara makin meningkat. Salah satu kelemahan yang ada dalam masyarakat kita adalah lemahnya

kelembagaan

ekonomi

yang

belum

mampu

untuk

menghimpun dan menyatukan pelaku ekonomi dalam satu wadah. Koperasi dan UKM diharapkan mampu berperan aktif dan memberikan kontribusi dalam peningkatan ekonomi kerakyatan dalam bentuk pemberian bantuan modal, peningkatan kapasitas sumberdaya manusia dan upaya perluasan jaringan pemasaran. 5. Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastrutur daerah yang menunjang kegiatan sosial ekonomi masyarakat Pembangunan infrastruktur dipilih sebagai salah satu fokus. Titik tolaknya adalah fakta rendahnya kualitas infrastruktur yang masih terus menjadi kendala utama dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah. Rencana pemerintah tersebut didukung dengan peningkatan belanja pemerintah pada sektor infrastruktur. Pelaksanaan program ini perlu mendapat perhatian dari berbagai kalangan agar berhasil dan tidak terjadi penyimpangan. Salah satu fungsi pemerintah adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat melalui pelaksanaan pembangunan khususnya penyediaan sarana prasarana untuk menunjang kegiatan sosial ekonomi masyarakat. Keberhasilan pemerintah salah satunya diukur dengan ketersediaan sarana dan prasarana di wilayah tersebut. Pemerintah Kabupaten Banyumas untuk 5 tahun ke depan akan memprioritaskan penyediaan infrastruktur dengan kualitas memadai dan berwawasan lingkungan. Kuantitas dan kualitas infrastruktur yang memadai adalah modal bagi

peningkatan

pertumbuhan

perekonomian

rakyat.

Dalam

penyediaan sarana prasarana tetap memperhatikan pendayagunaan rencana tata ruang, peningkatan pelestarian lingkungan hidup serta pengelolaan sumber daya alam. 6.

Menciptakan keterkaitan, kesejajaran dan keadilan pembangunan antar kawasan perkotaan dan perdesaan

47


Dalam tahapan perencanaan, pemerintah harus memahami kondisi wilayah, artinya setiap wilayah punya karakteristik atau ciri-ciri yang berbeda, baik karakteristik topografi maupun potensi alamnya. Dengan mengenali kondisi wilayah masing-masing maka perencanaan akan lebih mudah. Setiap wilayah tidak bisa diperlakukan sama, tetapi harus disesuaikan dengan kondisi setempat. Perlu dipahami bahwa potensi setiap wilayah adalah berbeda sehingga tidak semua wilayah harus mendapat perlakuan yang sama. Contoh, ada wilayah tertentu yang dijadikan sebagai pusat-pusat industri, pertanian, perdagangan, pemerintahan,

dan

permukiman

agar

masing-masing

wilayah

berkembang sesuai karakteristik wilayah masing-masing. Proses pengelompokkan wilayah berdasarkan ciri kesamaan atas dasar fisik dan sosial dinamakan regionalisasi atau perwilayahan. Regionalisasi selalu didasarkan pada kriteria dan kepentingan tertentu. Permasalahan pembangunan yang belum terpecahkan dan masih menuntut perhatian kita antara lain masih adanya ketimpangan pembangunan antar daerah, urban primacy yang cukup tinggi, relasi atau keterkaitan perkotaan-perdesaan yang kurang sinergis, wilayahwilayah yang tertinggal dan persoalan kemiskinan. Bahkan tingkat persoalan kemiskinan semakin besar setelah krisis ekonomi. Kesenjangan pembangunan antar daerah dapat dilihat dari kesenjangan dalam

pendapatan perkapita, kualitas sumber daya

manusia, ketersediaan sarana dan prasarana seperti transportasi, energi dan telekomunikasi, pelayanan sosial seperti kesehatan, pendidikan, dan sebagainya serta akses ke perbankan. Kesenjangan pembangunan disebabkan

antar

oleh

daerah

distorsi

yang

terjadi

perdagangan

selama antar

ini

daerah,

terutama distorsi

pengelolaan sumber daya alam, dan distorsi sistem perkotaanperdesaan. Upaya menciptakan keterkaitan, kesejajaran dan keadilan pembangunan antar kawasan perkotaan dan perdesaan dilakukan untuk mencapai percepatan pertumbuhan desa, meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat miskin di kawasan perkotaan dan perdesaan, meningkatkan kualitas perencanaan, pemanfaatan, pengendalian tata ruang, serta pengembangan kawasan strategis. 7. Mewujudkan tatanan masyarakat yang berbudaya, berkepribadian dan memiliki keimanan serta menjunjung tinggi kemajemukan dan kerukunan antar umat beragama agar hidup toleran dan damai berlandaskan iman taqwa 48


Dalam era globalisasi ini kita dihadapkan suatu masalah yang serius dimana generasi muda menganggap budaya asing lebih praktis dan unggul dibanding budaya sendiri yang

kuno dan tradisional.

Budaya disini diartikan sebagai nilai-nilai, norma-norma, peraturan, pedoman, cara-cara dan menempatkan budaya sebagai sarana yang berfungsi untuk mengatur, mengendalikan dan penunjuk arah pada tingkah laku manusia di dalam bermasyarakat. Hal ini merupakan suatu ancaman dan tantangan yang berat untuk mempertahankan nilai-nilai seni budaya dan tradisi. Fakta terjadi di tengah masyarakat yang semakin mengglobal adalah lunturnya nilai moral, krisis jati diri dan kepribadian serta kurang menghargai budaya, adat istiadat dan tradisi. Untuk menangkal ancaman tersebut perlu menempatkan kebudayaan dalam posisi strategis dalam membangun bangsa. Untuk itu diperlukan langkah yang nyata dalam rangka pengembangan seni budaya sendiri di tengah arus globalisasi dengan mewujudkan pengembangan karakter pemuda yang mandiri, cakap, dan berjiwa kewirausahaan, peningkatan budaya dan prestasi olahraga serta penguatan jati diri dan karakter daerah yang berbasis pada nilai budaya dan tradisi serta kearifan lokal. Proses

pembangunan

yang

berkelanjutan

tidak

hanya

menggunakan paradigma pembangunan yang bersifat fisik dan modernisasi sarana dan prasarana saja yang berorientasi pada pembaharuan infrastruktur kehidupan manusia, tetapi tidak kalah pentingnya adalah pembangunan mental spiritual manusia yang berorientasi pemanusiaan

humanisasi manusia

yaitu itu

pembangunan

sendiri.

Dengan

sebagai

proses

demikian

tercipta

pembangunan menyeluruh dan jelas arah dan makna pembangunan yang hakiki. Untuk meningkatkan kehidupan beragama masyarakat Banyumas antara lain adalah peningkatan keimanan umat beragama dengan pemenuhan sarana dan prasarana ibadah, serta pembinaan kehidupan beragama melalui masyarakat maupun terhadap lembaga keagamaan agar tercipta tolerasi antar umat beragama. Tanpa adanya toleransi umat

beragama

ketentraman

yang baik maka niscaya

dan

kedamaian

dalam

tidak akan tercipta

masyarakat

yang

akan

mengakibatkan terhambatnya pembangunan daerah. Wujud nyata dari tercapainya misi tersebut adalah terciptanya masyarakat dan generiasi muda yang berbudaya, berkepribadian, memiliki keimanan dan menjunjung tinggi kemajemukan sehingga 49


tercipta lingkungan yang kondusif ditandai dari terwujudnya kerukunan antar umat beragama dan hidup toleran.

Misi yang terkait dan menjadi fokus kinerja Dinas Pemuda, Olahraga, kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyumas yaitu : ➢ Misi 3 : Mengembangkan pusat-pusat unggulan ekonomi pedesaan berbasis komoditi sektor pertanian sebagai usaha inti dan sektor lainnya

sebagai

penunjang

melalui

penataan

kelembagaan,

permodalan, sumber daya manusia, akses pasar dan perlindungan dari pemerintah. ➢ Misi

7

:

Mewujudkan

tatanan

masyarakat

yang

berbudaya,

berkepribadian dan memiliki keimanan serta menjunjung tinggi kemajemukan dan kerukunan antar umat beragama agar hidup toleran dan damai berlandaskan iman taqwa. Table 3.1 Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan SKPD Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Visi: Terwujudnya Pemerintah Kabupaten Banyumas yang Bersih dan Adil Menuju Masyarakat yang Sejahtera, Berdaya Saing, dan Berbudaya Berlandaskan Iman dan Taqwa Misi dan Program Faktor Permasalahan No KDH dan Wakil Pelayanan SKPD Penghambat Pendorong KDH terpilih (1) (2) (3) (4) (5)

1.

Misi 3: Mengembangkan pusat-pusat unggulan ekonomi pedesaan berbasis komoditi sektor pertanian sebagai usaha inti dan sektor lainnya sebagai penunjang melalui penataan kelembagaan, permodalan, sumber daya manusia, akses pasar dan perlindungan dari pemerintah. Program: Pengembangan 9. Destinasi Pariwisata

Masih kurangnya atraksi dan aktifitas di dalam destinasi

Kurangnya dukungan keuangan, SDM dan sarana pendukung

Program :

Masih rendahnya

Kurangnya program

50

10.


Berkembangnya ketersediaan destinasi wisata di Kab. Banyumas Banyak

Pengembangan Kemitraan

Program : Pengembangan 11. Pemasaran Pariwisata

2.

2.1

2.2

kerjasama antara penyelenggara jasa usaha pariwisata

pengembangan kerjasama antar pelaku usaha jasa pariwisata

Kurang tersedianya paket wisata di dalam wil. Kab. Banyumas

Kurangnya fasilitasi pengenalan daya tarik wisata untuk pembuatan paket wisata

Misi 7 : Mewujudkan tatanan masyarakat yang berbudaya, berkepribadian dan memiliki keimanan serta menjunjung tinggi kemajemukan dan kerukunan antar umat beragama agar hidup toleran dan damai berlandaskan iman taqwa Program : Belum optimalnya pelestarian Pengelolaan Kekayaan sejarah, permuseuman dan Budaya Benda Cagar Budaya sebagai warisan budaya dan masih kurangnya pengamanan dan perlindungan peninggalan sejarah/ purbkala dan Benda Cagar Budaya termasuk Situs Program : Belum optimalnya Pengelolaan perlindungan dan pelestarian Keragaman Budaya terhadap kekayaan budaya nasional/daerah, sehingga sangat rentan untuk diambil alih/diakui oleh pihak-pihak yg tidak bertanggung jawab

2.3 Program : Pengembangan Budaya

51

Nilai

Masih rendahnya penggalian, pelestarian pengelolaan, pengembangan, pemanfaatan dan pemberdayaan 8 (delapan) Aspek Kebudayaan (kesejarahan, kesenian, kepurbakalaan, kesastraan, kebahasaan, permuseuman, nilai budaya dan penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa)


Masih rendahnya pengertian masyarakat terhadap peninggalan/ artefak yang ada di sekitar kita

terbentuknya organisasi usaha jasa pariwisata Tersedianya paket-paket wisata tapi masih bersifat spacial di dalam kawasan wisata.

Pemerintah daerah memasangan papan pengumunan mengenai perundangundangan tentang cagar budaya

Masih rendahnya ➢ Adanya tingkat apresiasi peraturan masyarakat terhadap perundangaspek kebudayaan yang undangan ada disekitar kita yang mengatur tentang kebudayaan. Kurangnya pewarisan ➢ Pemerintah Daerah aspek-aspek budaya memfasilitasi kepada generasi muda kegiatan Kurangnya sosialisasi kebudayaan Pemerintah terhadap yang masyarakat mengenai dilaksanakan aspek kebudayaan oleh sebagai salah satu masyarakat. penguat/perekat bangsa

3.3 TELAAHAN RENSTRA K/ L DAN RENSTRA PROPINSI Renstra

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian

Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dan Kementrian Pemuda dan Olahraga serta Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah yang menjadi acuan vertikal dalam penyelarasan arah kebijakan dan strategi pembangunan kebudayaan dan pariwisata, kepemudaan dan keolahragaan untuk Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Paeiwisata Kab. Banyumas. Merujuk pada Visi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2010-2014 yaitu “Terselenggaranya layanan prima pendidikan dan kebudayaan untuk membentuk insan Indonesia yang cerdas dan beradab”,

maka

Visi

Pembangunan

Bidang

Kebudayaan

adalah

“Memperkukuh Kebudayaan Indonesia yang multikultur, bermartabat, dan menjadi kebanggaan masyarakat dan dunia”. Visi pembangunan kebudayaan tersebut diturunkan kedalam Misi Pembangunan Kebudayaan yaitu: 1. Melestarikan cagar budaya dan mengembangkan permuseuman secara berkelanjutan; 2. Membina kesenian dan perfilman untuk meningkatkan inspirasi dan apresiasi masyarakat terhadap seni dan film sesuai dengan nilai nilai budaya bangsa; 3. Membina kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan memperkuat tradisi dalam keragaman budaya; 4. Meningkatkan pemahaman sejarah dan nilai budaya dalam memperkuat ketahanan budaya bangsa; 5. Internalisasi nilai untuk membentuk jati diri dan karakter bangsa serta memperkuat diplomasi budaya; 6. Mengembangkan penelitian kebudayaan guna memperkaya kebudayaan Indonesia; 7. Mengembangkan sumber daya kebudayaan yang berkualitas; 8. Menciptakan tata kelola pemerintahan yang responsif, transparan dan akuntabel. Berangkat dari Visi dan Misi Pembangunan Bidang Kebudayaan tersebut, telah dirumuskan juga tujuan strategis pembangunan budaya yang mencakup:

52


1. Peningkatan pelestarian cagar budaya Indonesia, kualitas museum dan apresiasi masyarakat terhadap cagar budaya dan museum; 2. Peningkatan kualitas dan kuantitas pelaku seni dan film, inspirasi dan penciptaan kreatifitas dalam membuat karya seni dan film serta apresiasi masyarakat terhadap seni dan film; 3. Peningkatan kesadaran masyarakat dan penghargaan terhadap keragaman budaya, kapasitas dan peran komunitas adat dan pelaku tradisi serta kapasitas pengelolaan pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional; 4. Peningkatan inventarisasi penulisan pemetaan dan dokumentasi sejarah dan nilai budaya, re-aktualisasi dan adaptasi nilai sejarah dan nilai budaya, serta apresiasi masyarakat terhadap sejarah dan nilai budaya; 5. Peningkatan internalisasi

nilai nilai budaya rangka penguatan jati diri

bangsa, apresiasi dan pengakuan terhadap budaya bangsa, serta hubungan lintas budaya antar bangsa; 6. Peningkatan kualitas kinerja organisasi, serta kualitas perencanaan, pemantauan dan evaluasi program dan kegiatan. Sementara itu, merujuk pada Visi dan Misi terkait pariwisata yang termuat dalam Renstra Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tahun 2012-2014 dijelaskan bahwa Visi Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif adalah “Terwujudnya Kesejahteraan dan Kualitas Hidup Masyarakat Indonesia dengan Menggerakkan Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif” dimana Visi tersebut diturunkan kedalam Misi yaitu: 1. Mengembangkan kepariwisataan berkelas dunia, berdaya saing, dan berkelanjutan serta mampu mendorong pembangunan daerah; 2. Mengembangkan ekonomi kreatif yang dapat menciptakan nilai tambah, mengembangkan potensi seni dan budaya Indonesia, serta mendorong pembangunan daerah; 3. Mengembangkan sumberdaya pariwisata dan ekonomi kreatif secara berkualitas; 4. Menciptakan tata pemerintahan yang responsif, transparan dan akuntabel. Merujuk pada Visi dan Misi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah 2013-2018 dijelaskan bahwa Visi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah ”Terwujudnya

Jawa Tengah Sebagai

Pusat Budaya Dan Destinasi Pariwisata Utama Menuju Masyarakat Yang 53


Berkepribadian Dan Sejahtera” dimana Visi tersebut diturunkan kedalam Misi yaitu: 1. Mewujudkan Jawa Tengah sebagai Pusat Budaya Jawa; 2. Mewujudkan Jawa Tengah sebagai Destinasi Wisata Utama; 3. Mengembangkan

Pemasaran

yang

Efektif,

Efisien,

Terpadu

dan

Bertanggungjawab; 4. Meningkatkan kualitas pelayanan, perencanaan, dan administrasi yang efektif, efisien, dan berkelanjutan; Jika melihat rumusan Misi tersebut, maka yang terkait langsung dengan kepariwisataan adalah Misi 2 yaitu Mewujudkan Jawa Tengah sebagai Destinasi Wisata Utama. Dari Misi 2 tersebut diuraikan tujuan utama yaitu: 1. Mewujudkan destinasi pariwisata Jawa Tengah yang mempunyai keunikan dan kearifan lokal, serta menggerakkan industri yang berdaya saing melalui pemberdayaan masyarakat; 2.

Mengembangkan lembaga kepariwisataan dan tata kelola pariwisata yang mampu mensinergikan pembangunan destinasi pariwisata, pemasaran pariwisata, dan industri pariwisata secara profesional serta mewujudkan industri pariwisata yang mampu menggerakkan perekonomian daerah; Sedangkan yang berkaitan langsung dengan kebudayaan adalah misi 1

yaitu Mewujudkan Jawa Tengah sebagai Pusat Budaya Jawa. Dari Misi 1 tersebut diuraikan tujuan utama yaitu: 1. Melestarikan Nilai-Nilai Tradisi Daerah; Dan merujuk pada Visi dan Misi Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyumas 2013-2018 dijelaskan bahwa Visi Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyumas ”Mewujudkan Masyarakat Banyumas yang Berbudaya, Berprestasi dan Kreatif” dimana Visi tersebut diturunkan kedalam Misi yaitu: Renstra Kementerian dan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah yang menjadi acuan vertikal dalam penyelarasan arah kebijakan dan strategi pembangunan kebudayaan dan pariwisata adalah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan secara khusus pada Direktorat Jenderal Kebudayaan serta Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Merujuk pada Visi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2010-2014 yaitu “Terselenggaranya layanan prima pendidikan dan 54


kebudayaan untuk membentuk insan Indonesia yang cerdas dan beradab”,

maka

Visi

Pembangunan

Bidang

Kebudayaan

adalah

“Memperkukuh Kebudayaan Indonesia yang multikultur, bermartabat, dan menjadi kebanggaan masyarakat dan dunia”. Visi pembangunan kebudayaan tersebut diturunkan kedalam Misi Pembangunan Kebudayaan yaitu: 1. Melestarikan cagar budaya dan mengembangkan permuseuman secara berkelanjutan; 2. Membina kesenian dan perfilman untuk meningkatkan inspirasi dan apresiasi masyarakat terhadap seni dan film sesuai dengan nilai nilai budaya bangsa; 3. Membina kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan memperkuat tradisi dalam keragaman budaya; 4. Meningkatkan pemahaman sejarah dan nilai budaya dalam memperkuat ketahanan budaya bangsa; 5. Internalisasi nilai untuk membentuk jati diri dan karakter bangsa serta memperkuat diplomasi budaya; 6. Mengembangkan penelitian kebudayaan guna memperkaya kebudayaan Indonesia; 7. Mengembangkan sumber daya kebudayaan yang berkualitas; 8. Menciptakan tata kelola pemerintahan yang responsif, transparan dan akuntabel. Berangkat dari Visi dan Misi Pembangunan Bidang Kebudayaan tersebut, telah dirumuskan juga tujuan strategis pembangunan budaya yang mencakup: 1. Peningkatan pelestarian cagar budaya Indonesia, kualitas museum dan apresiasi masyarakat terhadap cagar budaya dan museum; 2. Peningkatan kualitas dan kuantitas pelaku seni dan film, inspirasi dan penciptaan kreatifitas dalam membuat karya seni dan film serta apresiasi masyarakat terhadap seni dan film; 3. Peningkatan kesadaran masyarakat dan penghargaan terhadap keragaman budaya, kapasitas dan peran komunitas adat dan pelaku tradisi serta kapasitas pengelolaan pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional;

55


4. Peningkatan inventarisasi penulisan pemetaan dan dokumentasi sejarah dan nilai budaya, re-aktualisasi dan adaptasi nilai sejarah dan nilai budaya, serta apresiasi masyarakat terhadap sejarah dan nilai budaya; 5. Peningkatan internalisasi

nilai nilai budaya rangka penguatan jati diri

bangsa, apresiasi dan pengakuan terhadap budaya bangsa, serta hubungan lintas budaya antar bangsa; 6. Peningkatan kualitas kinerja organisasi, serta kualitas perencanaan, pemantauan dan evaluasi program dan kegiatan. Sementara itu, merujuk pada Visi dan Misi terkait pariwisata yang termuat dalam Renstra Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tahun 2012-2014 dijelaskan bahwa Visi Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif adalah “Terwujudnya Kesejahteraan dan Kualitas Hidup Masyarakat Indonesia dengan Menggerakkan Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif” dimana Visi tersebut diturunkan kedalam Misi yaitu: 1. Mengembangkan kepariwisataan berkelas dunia, berdaya saing, dan berkelanjutan serta mampu mendorong pembangunan daerah; 2. Mengembangkan ekonomi kreatif yang dapat menciptakan nilai tambah, mengembangkan potensi seni dan budaya Indonesia, serta mendorong pembangunan daerah; 3. Mengembangkan sumberdaya pariwisata dan ekonomi kreatif secara berkualitas; 4. Menciptakan tata pemerintahan yang responsif, transparan dan akuntabel. Merujuk pada Visi dan Misi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah 2013-2018 dijelaskan bahwa Visi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah ”Terwujudnya

Jawa Tengah Sebagai

Pusat Budaya Dan Destinasi Pariwisata Utama Menuju Masyarakat Yang Berkepribadian Dan Sejahtera” dimana Visi tersebut diturunkan kedalam Misi yaitu: 1. Mewujudkan Jawa Tengah sebagai Pusat Budaya Jawa; 2. Mewujudkan Jawa Tengah sebagai Destinasi Wisata Utama; 3. Mengembangkan Pemasaran yang Efektif, Efisien, Terpadu dan Bertanggungjawab; 4. Meningkatkan kualitas pelayanan, perencanaan, dan administrasi yang efektif, efisien, dan berkelanjutan;

56


Jika melihat rumusan Misi tersebut, maka yang terkait langsung dengan kepariwisataan adalah Misi 2 yaitu Mewujudkan Jawa Tengah sebagai Destinasi Wisata Utama. Dari Misi 2 tersebut diuraikan tujuan utama yaitu: 1.

Mewujudkan destinasi pariwisata Jawa Tengah yang mempunyai keunikan dan kearifan lokal, serta menggerakkan industri yang berdaya saing melalui pemberdayaan masyarakat;

2.

Mengembangkan lembaga kepariwisataan dan tata kelola pariwisata yang mampu mensinergikan pembangunan destinasi pariwisata, pemasaran pariwisata, dan industri pariwisata secara profesional serta mewujudkan industri pariwisata yang mampu menggerakkan perekonomian daerah; Sedangkan yang berkaitan langsung dengan kebudayaan adalah misi 1

yaitu Mewujudkan Jawa Tengah sebagai Pusat Budaya Jawa. Dari Misi 1 tersebut diuraikan tujuan utama yaitu: ➢ Melestarikan Nilai-Nilai Tradisi Daerah; Dan merujuk pada Visi Kementerian Kementrian Pemuda dan Olahraga tahun 2010-2014 yaitu “Mewujudkan Kepemudaan dan Keolahragaan yang Berdaya Saing” . Dan Misi “ Meningkatkan Daya Saing Kepemudaan dan Keolahragaan” yang mengandung arti, yaitu : A. Meningkatkan potensi sumber daya kepemudaan dengan memanfaatkan kemitraan lintas sektoral, antar tingkat pemerintahan, dan kemasyarakatan untuk mendukung penyadaran dan pemberdayaan pemuda melalui peningkatan wawasan, inventarisasi potensi, kapasitas keilmuan, kapasitas keimanan, kreativitas, dan kemampuan berorganisasi pemuda sehingga pemuda dapat meningkatkan partisipasi, peran aktif, dan produktivitas dalam membangun dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara; B. Mewujudkan pemuda maju, berkarakter, berkapasitas, dan berdaya saing melalui penyiapan pemuda kader sesuai karakteristik pemuda yang memiliki semangat kejuangan, kesukarelaan, tanggung jawab, dan ksatria serta memiliki sikap kritis, idealis, inovatif, progresif dinamis, reformis, dan futuristik tanpa meninggalkan akar budaya bangsa Indonesia yang tercermin dalam kebhinnekatunggalikaan untuk mendukung pengembangan pendidikan, kepemimpinan, kewirausahaan, kepeloporan, dan kesukarelawanan pemuda di berbagai bidang pembangunan, termasuk penugasan khusus bagi pengembangan kepanduan/kepramukaan sebagai wadah pengaderan calon pemimpin bangsa; 57


C. Meningkatkan

potensi

sumberdaya

keolahragaan

dengan

memanfaatkan

kemitraan lintas sektoral, antar tingkat pemerintahan, dan kemasyarakatan untuk mendukung pemassalan, pembudayaan, serta pengembangan industri dan sentrasentra olahraga melalui pengenalan olahraga kepada keluarga, satuan pendidikan, dan masyarakat luas sehingga masyarakat gemar melakukan kegiatan olahraga atas kehendak sendiri serta pemasyarakatan olahraga sebagai kebiasaan hidup sehat dan aktif sesuai dengan kondisi dan nilai budaya masyarakat setempat sehingga masyarakat memperoleh tingkat kebugaran jasmani, kesehatan, kegembiraan, dan hubungan sosial yang berkualitas; dan D. Mewujudkan olahragawan yang berprestasi pada kompetisi bertaraf regional dan internasional melalui peningkatan kemampuan dan potensi olahragawan muda potensial dan olahragawan andalan nasional secara sistematis, terpadu, berjenjang, dan berkelanjutan serta pemanfaatan iptek olahraga modern untuk mendukung pembibitan olahragawan berbakat dan peningkatan mutu pelatih bertaraf internasional pada pembinaan prestasi olahraga. Merujuk pada Visi dan Misi Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jawa Tengah 2013-2018 dijelaskan bahwa Visi Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jawa Tengah “ Mewujudkan Kepemudaan dan Keolahragaan yang Semakin Berkualitasdan Berdaya Saing” dimana Visi tersebut diturunkan kedalam Misi yaitu: 1. Meningkatkan

sistem

informasi,

sinegritas

dan

kemitraan

dengan

stakeholder kepemudaan dan keolahragaan, 2. Meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM kepemudaan dan keolahragaan yang berkarakter 3. Menguatkan kelembagaan kepemudaan dan keolahragaan yang dinamis, partisipatif dan berbudaya, 4. Meningkatkan kualitas, kuantitas sarana prasarana kepemudaan dan keolahragaan, 5. Meningkatkan

kualitas

pelayanan

teknis

administratif

pengelolaan

keuangan, umum dan kepegawaian. Jika melihat rumusan Misi tersebut, maka yang terkait langsung dengan Kepemudaan dan Keolahrgaan adalah Misi 2 yaitu Meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM Kepemudaan dan Keolahragaan yang berkarakter. Dari Misi 1 tersebut diuraikan tujuan utama yaitu:

58


➢ Tercapainya

peningkatannya

kualitas

dan

kuantitas

SDM

kualitas

dan

kuantitas

SDM

kepemudaan yang berkarakter ➢ Tercapainya

peningkatannya

keolahragaan yang berkarakter Dan merujuk pada Visi dan Misi Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyumas 2013-2018 dijelaskan bahwa Visi Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyumas ”Mewujudkan Masyarakat Banyumas yang Berbudaya, Berprestasi dan Kreatif” dimana Visi tersebut diturunkan kedalam Misi yaitu: 1. Meningkatkan Penggalian, pelestarian, pengembangan dan pemberdayaan kebudayaan yang berkepribadian sebagai jati diri. 2. Meningkatkan pembinaan olahraga prestasi, olahraga masyarakat

dan

olahraga tradisional serta sarana prasarana olahraga. 3. Meningkatkan pembinaan bagi generasi muda, organisasi kepemudan serta sarana prasarana pemuda. 4. Meningkatkan dan mengembangkan pusat-pusat pariwisata unggulan melalui kreatifitas dan pemberdayaan masyarakat 5. Meningkatkan

kinerja

pelaku

usaha

dan

jasa

pariwisata

guna

menumbuhkan tingkat kunjungan dan lama tinggal wisatawan 6. Meningkatkan koordinasi, sinkronisasi, informasi antar pelaku usaha dan jasa pariwisata, masyarakat serta instansi terkait. Jika melihat rumusan Misi tersebut, maka yang terkait langsung dengan kepariwisataan adalah Misi 4 yaitu Meningkatkan dan mengembangkan pusatpusat pariwisata unggulan melalui kreatifitas dan pemberdayaan masyarakat. Dari Misi 4 tersebut diuraikan tujuan utama yaitu: ➢ Meningkatnya penguatan pusat pertumbuhan pariwisata dan penyediaan sarana prasarana pendukung Dan yang terkait langsung dengan kebudayaan adalah Misi 1 yaitu Meningkatkan Penggalian, pelestarian, pengembangan dan pemberdayaan kebudayaan yang berkepribadian sebagai jati diri. Dari Misi 1 tersebut diuraikan tujuan utama yaitu: ➢ Meningkatkan

pembinaan

kebudayaan

dalam

rangka

mempertahankan jatidiri bangsa Dan yang terkait langsung dengan kepemudaan dan keolahragan adalah : 59


Misi 2 yaitu : Meningkatkan pembinaan olahraga prestasi, olahraga masyarakat dan olahraga tradisional serta sarana prasarana olahraga Misi 3 yaitu: Meningkatkan pembinaan bagi generasi muda, organisasi kepemudan serta sarana prasarana pemuda.

3.4 TELAAH

RENCANA

TATA

RUANG

WILAYAH

DAN

KAJIAN

LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) adalah arahan kebijakan dan strategi pemanfaatan ruang wilayah dan lingkungan strategis yang dijadikan acuan untuk perencanaan jangka panjang. Rencana strategis Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kab. Banyumas khususnya bidang pariwisata ada terkait langsung dengan RTRW dan KLHS.

Penentuan Isu – Isu Strategis

3.5 No. (1) 1. 2. 3. 4.

5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.

60

Isu-Isu Strategis (2) Masih tingginya tingkat penganguran bagi pemuda Masih rendahnya tingkat pendidikan bagi pemuda Belum optimalnya Organisasi Kemasyarakatan Pemuda (OKP) sebagai wadah pengembangan potensi bagi pemuda Terbatas dan kurangnya atraksi pariwisata di dalam obyek wisata dan kawasan wisata Kurangnya pemberdayaan pelaku wisata Kurangnya aksestabilitas pariwisata Kurangnya pemasaran pariwisata Rendahnya kerjasama dan jejaring pariwisata antar pelaku dan wilayah Masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk berolahraga Kurangnya regenerasi atlit Kurangnya partisipasi Pihak ke 3 dalam pembinaan olahraga Tingkat apresiasi seni masyarakat terhadap kesenian tradisi masih rendah Kurangnya regenerasi seniman Kurangnya harmonisasi hubungan antar seniman


61


BAB IV VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1

VISI Visi adalah pandangan jauh ke depan, kemana dan bagaimana Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyumas harus dibawa dan berkarya agar tetap konsisten, dapat eksis, antisipatif, inovatif dan produktif, serta suatu gambaran yang menentang tentang keadaan masa depan yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan oleh Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyumas. Visi dari Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyumas

adalah

”Mewujudkan

Masyarakat

Banyumas

yang

Berbudaya,

Berprestasi dan Kreatif”

4.2

MISI Misi adalah suatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang ditetapkan, agar tujuan Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bayumas terlaksana dan berhasil secara optimal sesuai dengan yang diharapkan. Dengan pernyataan misi tersebut, diharapkan seluruh masyarakat dan pihak-pihak yang berkepentingan akan dapat mengenal Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyumas dan mengetahui peran serta program-program dan hasil yang akan diperoleh pada masa yang akan datang. Dalam rangka upaya visi tersebut diatas, Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyumas telah menetapkan misi sebagai berikut : 1. Meningkatkan Penggalian, pelestarian, pengembangan dan pemberdayaan kebudayaan yang berkepribadian sebagai jati diri. 2. Meningkatkan pembinaan olahraga prestasi, olahraga masyarakat

dan

olahraga tradisional serta sarana prasarana olahraga. 3. Meningkatkan pembinaan bagi generasi muda, organisasi kepemudan serta sarana prasarana pemuda. 4. Meningkatkan dan mengembangkan pusat-pusat pariwisata unggulan melalui kreatifitas dan pemberdayaan masyarakat 5. Meningkatkan kinerja pelaku usaha dan jasa pariwisata guna menumbuhkan tingkat kunjungan dan lama tinggal wisatawan 6. Meningkatkan koordinasi, sinkronisasi, informasi antar pelaku usaha dan jasa pariwisata, masyarakat serta instansi terkait.

62


4.3 TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN TUJUAN

SASARAN

STRATEGI

KEBIJAKAN

Misi 1. : Meningkatkan Penggalian, pelestarian, pengembangan dan pemberdayaan kebudayaan yang berkepribadian sebagai jati diri. Meningkatkan pembinaan kebudayaan dalam rangka Meningkatnya jumlah group kesenian di Memfasilitasi terbentuknya group kesenian mempertahanakan jatidiri bangsa masyarakat dari 1.470 ke 1.523 Meningkatnya sarana prasarana seni budaya dari Membangun sarana prasarana seni budaya 3 menjadi 4

Menyediakan anggaran untuk pembinaan kesenian Mengusulkan anggaran dari TK. Kabupaten sampai ke tingkat pusat untuk peningkatan sarpras seni budaya Meningkatnya kualitas pertunjukan festival seni Mengadakan festival seni budaya Menyelenggarakan festival secara rutin dan budaya dari 7 ke 9 berkala Meningkatnya pelestarian dan pemberdayaan Melakukan pemeliharaan, sosialisasi kepada Menyediakan anggaran dan mendaftarkan benda cagar budaya dari 65 Ke 80 masyarakat dan peningkatan pemanfaatan ke Balai Pelestarian Peninggalan Cagar BCB Budaya Jwa Tengah Meningkatkan pemberdayaan pelaku seni Menyelenggarakan pementasan seni budaya Menyediakan dana dengan melibatkan secara rutin. pelaku seni untuk berkarya Meningkatkan pelestarian acara-acara tradisi di Meningkatkan peran serta masyarakat dalam Menyediakan dana untuk memfaslitasinya. masyarakat penyelenggaraan acara-acara tradisi Meningkatnya produksi film indi yang mempunyai Membuat film indi yang mempunyai nilai Menyediakan dana nilai kearifan lokal kearifan lokal Mengadakan festival film indi

Menyediakan dana dan Kerjasama dengan Pihak ke 3

Tumbuh berkembangnya sastra dan bahasa jawa Mengadakan sarasehan dan workshop bahasa Menyediakan dana dialek banyumasan serta pakaian adat banyumas dan sastra banyumasan dan pakaian adat banyumas Pengunaan bahasa banyumasan dan pakaian Membuat aturan tentang penggunaan adat banyumas di kalangan pelajar dan bahasa banyumasan dan pakaian adat pegawai pada hari-hari tertentu banyumas 63


Mengadakan lomba/festival bahasa satra kerjasama dengan Pihak ke 3 banyumasan dan pakaian adat banyumas Mempertahankan budaya daerah agar tidak cepat Meregenerasi budaya daerah kepada generasi Adanya inovasi dalam kerjasama dengan Pemerintah Daerah menyiapkan sarana dan punah muda perguruan tinggi seni dan lembaga penggajian prasarana serta SDM tetapi dana dibiayai pemberdayaan masyarakat Perguruan Tinggi dari PT. dalam bentuk pelatihan Misi 2 : Meningkatkan pembinaan olahraga prestasi, olahraga rekreasi dan olahraga tradisional serta sarana prasarana olahraga. Meningkatnya prestasi atlet Kab. Banyumas di kancah provinsi, nasional dan internasional

Meningkatnya sarana dan prasaran olahraga yang berstandar Internasional dan PAD

Meningkatnya perolehan medali emas prestasi atlet di kancah provinsi dari 115 Ke 630

Menyelenggarakan pelatihan bagi atlet, pelatih dan wasit secara intensif Mengadakan event-event olahraga di Tk. Kabupaten Mendirikan pusat pelatihan olahraga unggulan

Meningkatnya perolehan medali emas dari prestasi atlet di kancah nasional dari. 15 Ke 84

Mengikuti dan mengirimkan atlet pada event Tk. Nasional

Meningkatnya perolehan medali emas dari prestasi atlet di kancah internasional dari 4 Ke 27

Mengikuti dan mengirimkan atlet pada event Tk. Internasional

Terwujudnya sarana prasarana olahraga yang berstandar Internasional dan peningkatan PAD sektor Ret. Olahraga dari Rp. 200.000.000,- ke Rp. 500.000.000,-

Membangun sarpras sesuai skala prioritas yang menjadi cabor unggulan

Menyediakan anggaran untuk pembinaan bagi pelaku olahraga Melakukan kerjasama dengan KONI dan Pihak swasta Melakukan kerjasama dengan Pengkab Cabor Menyediakan anggaran dan bekerjasama dengan KONI / Pengkab Cabor dan Pihak swasta Memfasilitasi dengan pihak Pemerintah Pusat agar anggaran disediakan dari Pusat dan KONI Pusat Mengusulkan anggaran dari TK. Kabupaten sampai ke tingkat pusat untuk peningkatan sarpras or Penggunaan sarana prasarana dapat dipakai oleh pihak lain tetapi dikenakan biaya sesuai aturan yg berlaku sedangkan untuk pembinaan atlet tidak dipungut biaya

64


Misi 3 : Meningkatkan pembinaan bagi generasi muda, organisasi kepemudan serta sarana prasarana pemuda. Meningkatkan prestasi pemuda Kab. Banyumas di kancah provinsi, nasional dan internasional

Meningkatnya prestasi pemuda di kancah provinsi dari 4 Ke 6

Meningkatnya prestasi pemuda di kancah nasional dari 2 Ke 3 Prestasi pemuda di kancah internasional 1 kali

Meningkatnya SDM pemuda berjiwa kewirausahaan Meningkatnya pengetahuan pemuda ttng bahaya narkoba & seks bebas Meningkatnya pengetahuan organisasi pemuda Meningkatnya data potensi kepemudaan Meningkatnya sarana dan prasarana pemuda dan PAD

Meningkatnya prestasi pemuda dalam rangka penemuan hasil karya yang penuh inovasi Meningkatnya pemuda mengikuti pelatihan dari 200 pemuda sampai 1.000 pemuda Meningkatnya pemuda mengikuti penyuluhan tentang bahaya narkoba dari 120 pemuda sampai 600 pemuda Meningkatnya pengetahuan kepemimpinan organisasi pemuda dari 20 organisasi ke 100 organisasi Tersedianya data potensi kepemudaan 3 dokumen Terwujudnya sarana prasarana pemuda yang memadai dan peningkatan PAD dari sektor Ret. Pemakaian Kekayaan Daerah dari Rp. 3.000.000,- ke Rp. 5.000.000,-

Pelatihan bagi pemuda secara intensif

Mengusulkan pemuda prestasi ke pusat untuk mengikuti tk. Internasional Kerjasama dengan Pergiruan Tinggi dalam pembinaannya mengadakan pelatihan bagi pemuda agar mandiri dan berjiwa wirausaha

Menyediakan anggaran untuk pembinaan pemuda baik di tingkat kabupaten dan provinsi Kerjasama dengan perguruan tinggi dalam mengadakan event-event Memfasilitasi dengan Pemerintah Provinsi untuk mengikuti kegiatan perlombaan pemuda di tingkat nasional Memfasilitasi dengan pihak Pemerintah Pusat agar anggaran disediakan dari Pusat Pemerintah Daerah menyiapkan dana serta sarana prasarananya Menyediakan anggaran untuk pelatihan bagi pemuda

mengadakan penyuluhan bagi pemuda tetnag bahaya narkoba & seks bebas

Menyediakan anggaran untuk penyuluhan narkoba & seks bebas

Mengadakan pendikan dan pelatihan dasar kepemimpinan

Menyediakan dana untuk pelatihan

Mengadakan pendataan

Menyediakan dana dengan melibatkan unsur kecamatan Penggunaan sarana prasarana selama untuk peningkatan prestasi pemuda tidak dipungut biaya tetapi bila Pihak lain atau swasta tetap dikenakan sesauai aturan Menfasilitasi dalam perizinannya antara pihak ke III dengan Pemerintah Daerah

Mengadakan event-event Tk. Kabupaten dalam rangka mencari pemuda berprestasi Mengikuti event-event Tk. Nasional

Mengusulkan anggaran dari Tk. Kabupaten sampai ke tingkat pusat Menghimbau kepada Pihak ke III untuk membangun sarana prasarana pemuda

65


Misi 4 : Meningkatkan dan mengembangkan pusat-pusat pariwisata unggulan melalui kreatifitas dan pemberdayaan masyarakat Meningkatnya penguatan pusat pertumbuhan pariwisata dan penyediaan sarana prasarana pendukung

Terwujudnya sarana prsarana obyek-obyek wisata untuk peningkatan kunjungan wisatawan dari 1.050.000 wisatawan ke 1.250.000 wisatawan

Intensifikasi penggunaan asset pariwisata untuk meningkatkan daya tarik wisata melalui pembangunan atraksi dalam obyek wisata melalui pembangunan dan pemeliharaan Melakukan peningkatan keamanan dan kebersihan obyek-obyek wisata dalam rangka mencipta Sapta Pesona

Menyediakan anggaran untuk membangun dan merencanakan atraksi wisata baru lewat APBD Kabupaten s/d Pusat Menyediakan anggaran Meningkatkan partisipasi masyarakat sekitar obyek wisata dalam menerapkan sapta pesona

Membuka dan meningkatkan aksestabilitas obyek wisata untuk kemudahan wisatan mengunjunginya.

Mengusulkan lewat dinas teknis tentang pembangunan dan pemeliharaan transportasi menuju obyek wisata

Menggali potensi obyek wisata potensial untuk menjadi tujuan wisata baru

Membuat perencanaan tentang pengembangan obyek wisata Menyediakan anggaran untuk membangun obyek wisata potensial Bekerjasama dengan pihak ke III untuk pengembangan obyek wisata baru

Menciptakan daya tarik wisata baru

Meningkatkan kunjungan wisatawan

Menciptakan inovasi obyek wisata baru

Perencanaan kawasan Menyediakan anggaran Pengelompokan klaster tujuan wisata

66


Misi 5 : Meningkatkan kinerja pelaku usaha dan jasa pariwisata guna menumbuhkan tingkat kunjungan dan lama tinggal wisatawan Meningkatnya kinerja pelaku jasa dan usaha pariwisata

Meningkatkan kualitas SDM pelaku usaha, jasa pariwisata dan masyarakat stakeholder pariwisata

Melaksanakan pembinaan, pelatihan dan study comparative bagi pelaku usaha, jasa dan masyarakat pariwisata

Menyediakan anggaran dan melakukan kerjasama dengan dinas terkait tingkat Pusat dan Provinsi

Meningkatkan kualitas akomodasi pariwisata

Melaksanakan klasifikasi dan sertfikasi kompetensi pelaku usaha dan jasa akomodasi pariwisata

Menyediakan anggaran dan melakukan kerjasama dengan dinas terkait tingkat Pusat dan provinsi

Melakukan pembinaan dan pemantauan jasa dan usaha pariwisata untuk mendukung sapta pesona dan lama tinggal wisatawan

Menyediakan anggaran

Menghimbau agar para pelaku usaha dan jasa pariwisata mengadakan even tahunan Misi 6 : Meningkatkan promosi, koordinasi, sinkronisasi, informasi antar pelaku usaha dan jasa pariwisata, masyarakat serta instansi Meningkatanya promosi di dalam dan diluar Kabupaten Banyumas

67


Meningkatnya kegiatan promosi pariwisata dalam rangka peningkatan kunjungan wisatawan dari 1.050.000 wisatawan ke 1.250.000 wisatawan

Mengikuti pameran pariwisata di luar Kab. Banyumas dan m


Mengadakan expo dengan peserta para pelaku pariwisata ke daerah di luar Kab. Banyumas

Menyediakan anggaran dan bekerjasama dengan para pelaku pariwisata

Mengadakan one day tour pariwisata Banyumas sebagai sarana promosi ke jaringan pariwisata di luar Kab. Banyumas


Mengadakan pemasaran pariwisata dengan mengundang para biro perjaanan dari luar Kab. Banyumas untuk menjual paket pariwisata

Bekerjasama dengan Asita dan PHRI

Adanya inovasi dalam pemasaran pariwisata

Kerjasama dengan para stakeholder pariwisata

Meningkatkan aktivitas pelaku wisata untuk daya tarik kepariwisataan di Kab. Banyumas

Meningkatnya sinergitas stakes holder pariwisata

Meningkatkan kualitas pemahaman stakes holder pariwisata terhadap pengembangan program kepariwisataan di Kab. Banyumas

Mengadakan even-even tahunan pariwisata dengan melibatkan para pelaku pariwisata


Mengadakan lomba kakang mbayu dan mengirimkan ke Tk. Provinsi untuk kalangan pelajar SLTA dan Mahasiswa


Melaksanakan forum-forum komuniklasi dan kerjasama mendorong pembangunan kepariwisataan


Membentuk dan mengembangkan desa wisata dan kelompok sadar wisata

Menyediakan anggaran bagi pembentukan dan pengembangan desa wisata serta kelompok sadar wisata

Membuka dan meningkatkan aksestabilitas obyek wisata dalam kegiatan pemasaran dan promisi serta kemudahan wisatan untuk mengunjunginya.

Membuat wibesite kepariwisataan

Membentuk Banyumas Tourism Promotion Board Mendorong pelaku usaha akomodasi wisata dalam peningkatan pelayanan kepada wisatawan

68


Melakukan pembinaan dan komunikasi secara rutin kepada pelaku usaha dan jasa pariwisata

Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan SKPD No

Tujuan

Sasaran

Meningkatkan pembinaan Meningkatnya jumlah group kebudayaan dalam rangka kesenian di masyarakat dari 1.470 mempertahanakan jatidiri ke 1.523 bangsa Meningkatnya sarana prasarana seni budaya dari 3 menjadi 4 Meningkatnya kualitas pertunjukan festival seni budaya dari 7 ke 9 Meningkatnya pelestarian dan pemberdayaan benda cagar budaya dari 65 Ke 80 Meningkatkan pemberdayaan pelaku seni

Meningkatnya prestasi atlet Kab. Banyumas di kancah provinsi, nasional dan internasional 69

Indikator Kinerja Jumlah group kesenian ( meingkatnya kwalitas group kesenoian )

2014

Target Kinerja Pada Tahun Ke 2015 2016 2017

2018

1470

1480

1500

1515

1523

Jumlah gedung Kesenian

3

3

4

4

4

Penyelenggaraan festival seni dan budaya

7

7

8

8

9

Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan

65

67

70

75

80

-

-

-

-

-

Meningkatkan pelestarian acara- Sarana penyelenggaraan seni dan budaya acara tradisi di masyarakat

5

7

7

9

9

Meningkatnya produksi film indi yang mempunyai nilai kearifan lokal

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

115

125

125

130

135

-

-

Tumbuh berkembangnya sastra dan bahasa jawa dialek banyumasan serta pakaian adat banyumas Meningkatnya perolehan medali emas prestasi atlet di kancah Perolehan medali emas TK. Provinsi provinsi dari 115 s/d 630


Meningkatnya sarana dan prasaran olahraga yang berstandar Internasional dan PAD Meningkatkan prestasi pemuda Kab. Banyumas di kancah provinsi, nasional dan internasional

Meningkatnya SDM pemuda berjiwa kewirausahaan Meningkatnya pengetahuan pemuda ttng bahaya narkoba & seks bebas Meningkatnya pengetahuan organisasi pemuda

70

Meningkatnya perolehan medali emas dari prestasi atlet di kancah nasional dari. 15 s/d 84 Meningkatnya perolehan medali emas dari prestasi atlet di kancah internasional dari 4 s/d 27 Terwujudnya sarana prasarana olahraga yang berstandar Internasional dan peningkatan PAD sektor Ret. Olahraga dari Rp. 200.000.000,- ke Rp. 500.000.000,Meningkatnya prestasi pemuda di kancah provinsi dari 4 Ke 6 Meningkatnya prestasi pemuda di kancah nasional dari 2 Ke 3 Prestasi pemuda di kancah internasional 1 kali Meningkatnya pemuda mengikuti pelatihan dari 200 pemuda sampai 1.000 pemuda Meningkatnya pemuda mengikuti penyuluhan tentang bahaya narkoba dari 120 pemuda sampai 600 pemuda Meningkatnya pengetahuan kepemimpinan organisasi pemuda dari 20 organisasi ke 100 organisasi


Perolehan medali emas TK Nasional

15

16

16

17

20

Perolehan medali emas TK Internasional

4

5

5

6

7

-

-

-

-

-

Peningkatan prestasi pemuda TK. Provinsi

4

5

5

6

6

Peningkatan prestasi pemuda TK. Nasional

2

2

3

3

3

Peningkatan prestasi pemuda TK. Internasional

1

1

1

1

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Meningkatnya data potensi kepemudaan Meningkatnya sarana dan prasarana pemuda dan PAD

Meningkatnya penguatan pusat pertumbuhan pariwisata dan penyediaan sarana prasarana pendukung Meningkatnya kinerja pelaku jasa dan usaha pariwisata

Meningkatanya promosi di dalam dan diluar Kabupaten Banyumas

Meningkatnya sinergitas stakes holder pariwisata

71

Tersedianya data potensi kepemudaan 3 dokumen Terwujudnya sarana prasarana pemuda yang memadai dan peningkatan PAD dari sektor Ret. Pemakaian Kekayaan Daerah dari Rp. 3.000.000,- ke Rp. 5.000.000,Terwujudnya sarana prsarana obyek-obyek wisata untuk peningkatan kunjungan wisatawan dari 1.050.000 wisatawan ke 1.250.000 wisatawan Meningkatkan kualitas SDM pelaku usaha, jasa pariwisata dan masyarakat stakeholder pariwisata Meningkatkan kualitas akomodasi pariwisata Meningktnya keigatan promosi pariwisata dalam rangka peningkatan kunjungan wisatawan dari 1.050.000 wisatawan ke 1.250.000 wisatawan Meningkatkan aktivitas pelaku wisata untuk daya tarik kepariwisataan di Kab. Banyumas Meningkatkan kualitas pemahaman stakes holder pariwisata terhadap pengembangan program kepariwisataan di Kab. Banyumas


-


Peningkatan Kunjungan wisata

-

Peningkata Kunjungan wisata

-

-

-

-

-

1

1

1

1

1

1.050.000 1.100.000 1.150.000 1.200.000 1.250.000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.050.000 1.100.000 1.150.000 1.200.000 1.250.000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Tabel 4.2 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

72


Tabel 4.3 INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD No.

Indikator

Target Kinerja Tahunan

Kondisi Tahun

Kondisi Akhir

Awal 2012

2014

2015

2016

2017

2018

RPJMD

1469

1470

1480

1500

1515

1523

1523

3

3

3

4

4

4

4

5

7

7

8

8

9

39

3

5

7

7

9

9

9

60

65

67

70

75

80

80

515

550

600

650

700

747

747

51

53

55

60

63

70

70

-

115

116

117

119

120

120

262

204

204

204

204

204

204

Kebudayaan Jumlah group kesenian Jumlah gedung kesenian Penyelenggaraan festival seni dan budaya Sarana penyelenggaraan seni dan budaya Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan Kepemudaan dan Olahraga Pemuda dan Olahraga a.

Jumlah klub olahraga

b.

Jumlah gedung olahraga

Jumlah organisasi pemuda Jumlah organisasi olahraga

73



1

1

1

1

1

1

1

515

568

600

625

640

662

662

28

115

125

125

130

135

630

17

15

16

16

17

20

84

3

4

5

5

6

7

27

6

4

5

5

6

6

26

1

2

2

3

3

3

13

-

1

1

1

1

1

5

952.051

1.050.000

1.100.000

1.150.000

1.200.000

1.250.000

Kontribusi SektorPariwisata terhadap PDRB

17,17%

17,56%

17,59%

17,60%

17,62%

17,63%

Kontribusi SektorPariwisata terhadap PDRB

15,63%

15,71%

15,74%

15,77%

15,79%

15,81%

427

427

431

435

439

443

169

171

171

171

171

171

Lapangan olahraga Peningkatan Prestasi Olahraga : ` Tingkat Provinsi (emas) ` Tingkat Nasional (emas) ` Tingkat Internasional (Emas) Peningkatan Prestasi Kepemudaan : ` Tingkat Provinsi ` Tingkat Nasional ` Tingkat Internasional Pariwisata Kunjungan wisata

Jenis, kelas, dan jumlah restoran Jenis, kelas, dan jumlah penginapan/ hotel

74


` Bintang 5

-

-

-

-

-

-

` Bintang 4

-

-

1

1

1

1

` Bintang 3

3

4

4

4

4

4

` Bintang 2

2

2

2

2

2

2

` Bintang 1

3

5

5

5

5

5

161

159

159

159

159

159

` Melati

75


BAB V PENUTUP

Rencana Strategis Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyumas tahun 2013 - 2018 merupakan dokumen perencanaan untuk periode 5 tahun yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai tugas pokok dan fungsi SKPD, dan memperhitungkan potensi (peluang dan tantangan). Renstra

SKPD

diperlukan

sebagai

alat

untuk

mengarahkan

tujuan

organisasi/SKPD. Renstra merupakan awal dari proses akuntabilitas suatu organisasi. Rencana Strategis Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyumas tahun 2013 - 2018

merupakan penjabaran dari

RPJMD Kabupaten Banyumas tahun 2013 - 2018 dan sebagai pelaksanaan tahap kedua dari RPJPD Kab. Banyumas tahun 2005 - 2025. Renstra Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyumas Tahun 2013 - 2018 nantinya akan dipakai sebagai pedoman dalam menyusun Renja SKPD dan mengacu pada RKPD. Kabupaten Banyumas.

76


BAB I PENDAHULUAN 1.1 LATAR BELAKANG 1

Recommend Documents