NO. 6, 2008
PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT NOMOR 6 TAHUN 2008 TENTANG RETRIBUSI IZIN TRAYEK DI KALIMANTAN BARAT DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR KALIMANTAN BARAT, Menimbang : a. bahwa izin trayek merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan pelayanan dan melindungi masyarakat pengguna angkutan, untuk mencapai tujuan tersebut, kegiatan usaha angkutan orang di jalan dengan kendaraan umum baik mobil penumpang maupun mobil bus dalam trayek tetap dan teratur wajib dilengkapi dengan izin trayek; b. bahwa hasil Retribusi Izin Trayek merupakan salah satu sumber Pendapatan Daerah guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah; c. bahwa Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 7 Tahun 2001 tentang Retribusi Atas Penyelenggaran Angkutan Jalan telah mendapatkan pembatalan dari Pemerintah, sehingga dipandang perlu segera mengganti dengan Peraturan Daerah yang baru dan disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Izin Trayek Di Kalimantan Barat; Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106); 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209); 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3480); 4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048); 5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dan yang terakhir dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 8. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
NO. 6, 2008
-2-
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3527); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952); 13. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-Undangan; 14. Keputisan Menteri Perhubungan Nomor : KM. 35 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Di jalan Dengan Kendaraan Umum; 15. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 1986 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 1986 Nomor 6 Seri C Nomor 1). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT dan GUBERNUR KALIMANTAN BARAT MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI IZIN TRAYEK DI KALIMANTAN BARAT. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 1. Daerah adalah Daerah Provinsi Kalimantan Barat; 2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah; 3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Barat; 4. Dinas adalah Dinas Perhubungan dan Telekomunikasi Provinsi Kalimantan Barat; 5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan dan Telekomunikasi Provinsi Kalimantan Barat; 6. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha, yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, Iembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya; 7. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat; 8. Angkutan adalah pemindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan; 9. Jaringan transportasi jalan adalah serangkaian simpul dan/atau ruang kegiatan yang dihubungkan oleh ruang lalu lintas sehingga membentuk satu kesatuan sistem jaringan untuk keperluan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan; 10. Kendaraan Bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknis yang ada pada kendaraan itu, termasuk kereta gandengan atau kereta tempelan yang dirangkaikan dengan kendaraan bermotor yang bersangkutan;
NO. 6, 2008
-3-
11. Kendaraan umum adalah setiap kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran baik langsung maupun tidak langsung; 12. Kendaraan Khusus adalah kendaraan bermotor selain daripada kendaraan bermotor untuk penumpang dan kendaraan bermotor untuk barang, yang penggunaannya untuk keperluan khusus atau mengangkut barang-barang khusus; 13. Trayek adalah lintasan kendaraan umum untuk pelayanan jasa angkutan orang dengan mobil bus, yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap, lintasan tetap dan jadwal tetap maupun tidak berjadwal; 14. Jaringan trayek adalah kumpulan dari trayek-trayek yang menjadi satu kesatuan jaringan pelayanan angkutan orang; 15. Trayek tetap dan teratur adalah pelayanan angkutan yang dilakukan dalam jaringan trayek secara tetap dan teratur dengan jadwal tetap atau tidak berjadwal; 16. Tidak dalam trayek adalah pelayanan angkutan yang dilakukan dengan tidak terikat dalam jaringan trayek tertentu dengan jadwal pengangkutan tidak teratur; 17. Izin trayek adalah izin untuk mengangkut orang dengan kendaraan umum pada jaringan trayek dan merupakan satu kesatuan dokumen yang terdiri dari surat keputusan izin trayek, sural keputusan pelaksanaan izin trayek, lampiran surat keputusan berupa daftar kendaraan, kartu pengawasan kendaraan dan surat pernyataan kesanggupan untuk mentaati kewajiban sebagai pemegang izin trayek, yang ditandatangani pemohon serta diketahui pejabat pemberi izin; 18. Izin operas! adalah izin untuk mengangkut orang dengan kendaraan bermotor tidak dalam trayek tetap dan teratur; 19. Kartu pengawasan adalah izin yang merupakan turunan dari izin trayek atau izin operasi bagi setiap kendaraan bermotor; 20. Dokumen Izin Trayek adalah satu kesatuan izin yang terdiri dari Surat Keputusan izin trayek/izin operasi, Surat Keputusan pelaksanaan izin trayek/izin operasi, lampiran Surat Keputusan berupa daftar kendaraan serta Kartu Pengawasan Kendaraan; 21. Angkutan Antar Kota Dalam Provinsi adalah angkutan dari satu kota ke kota lain yang melalui antar daerah Kabupaten/Kota dalam satu daerah Provinsi dengan menggunakan mobil bus umum yang terikat dalam trayek; 22. Angkutan Kota adalah angkutan dari satu tempat ke tempat lain dalam satu daerah Kota atau wilayah ibukota Kabupaten dengan menggunakan mobil bus umum atau mobil penumpang umum yang terikat dalam trayek; 23. Angkutan Perdesaan adalah angkutan dari satu tempat ke tempat lain dalam satu daerah Kabupaten yang tidak termasuk dalam trayek kota yang berada pada wilayah ibukota Kabupaten dengan menggunakan mobil bus umum atau mobil penumpang umum yang terikat dalam trayek; 24. Angkutan Perbatasan adalah angkutan kota atau angkutan perdesaan yang memasuki wilayah kecamatan yang berbatasan langsung pada Kabupaten atau kota lainnya baik yang melalui satu Provinsi maupun lebih dari satu Provinsi; 25. Angkutan Khusus adalah angkutan yang mempunyai asal dan/atau tujuan tetap, yang melayani antar jemput penumpang umum, antar jemput karyawan, permukiman, dan simpul yang berbeda; 26. Angkutan Taksi adalah angkutan dengan menggunakan mobil penumpang umum yang diberi tanda khusus dan dilengkapi dengan argometer yang melayani angkutan dari pintu ke pintu dalam wilayah operasi terbatas; 27. Angkutan Sewa adalah angkutan dengan menggunakan mobil penumpang umum yang melayani angkutan dari pintu ke pintu, dengan atau tanpa pengemudi, dalam wilayah operasi yang tidak terbatas; 28. Bus Besar adalah kendaraan bermotor dengan kapasitas lebih dari 28 tempat duduk dengan ukuran dan jarak antar tempat duduk normal tidak termasuk tempat duduk pengemudi dengan panjang kendaraan lebih dari 9 meter; 29. Bus Sedang adalah kendaraan bermotor dengan kapasitas 16 sampai dengan 28 tempat duduk dengan ukuran dan jarak antar tempat duduk normal tidak termasuk tempat duduk pengemudi dengan panjang kendaraan lebih dari 6,5 sampai dengan 9 meter;
NO. 6, 2008
-4-
30. Bus Kecil adalah kendaraan bermotor dengan kapasitas 9 sampai dengan 16 tempat duduk dengan ukuran dan jarak antar tempat duduk normal tidak termasuk tempat duduk pengemudi dengan panjang kendaraan 4 sampai 6,5 meter; 31. Mobil penumpang adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi sebanyak-banyaknya 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi; 32. Terminal adalah prasarana transportasi jalan untuk keperluan memuat dan menurunkan orang dan/atau barang serta mengatur kedatangan dan pemberangkatan kendaraan umum, yang merupakan salah satu wujud simpul jaringan transportasi; 33. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori dan jalan kabel; 34. Retribusi adalah pungutan sebagai pembayaran atas jasa pelayanan yang dikenakan atas Izin Trayek, Izin Operasi dan Kartu Pengawasan untuk angkutan orang; 35. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang; 36. Masa retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi yang memanfaalkan jasa dari Pemerintah Daerah; 37. Surat Setoran Retribusi Daerah selanjutnya disingkat SSRD adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melakukan pembayaran atau penyetoran retribusi yang terutang ke Kas Daerah atau tempat lain yang ditetapkan oleh Gubernur; 38. Surat Tagihan Retribusi Daerah selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda; 39. Surat Pendaftaran Obyek Retribusi Daerah selanjutnya disingkat SPdORD adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk mendaftarkan jasa pelayanan yang akan dimanfaatkan sebagai dasar perhitungan dalam menetapkan besarnya retribusi yang terutang; 40. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan atau menikmati pelayanan jasa pemberian izin trayek dan atau izin operasi; 41. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengelola dana dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kevvajiban berdasarkan peraturan perundang-undangan retribusi; 42. Penyidik Pegawai Negeri Sipil adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil Dinas Perhubungan dan Telekomunikasi Provinsi Kalimantan Barat. BAB II OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI Pasal 2 (1) Obyek Retribusi adalah layanan atas pemberian izin oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau badan yang menjalankan usaha angkutan penumpang, meliputi: a. kendaraan angkutan penumpang umum; b. kendaraan angkutan penumpang tidak umum. (2) Obyek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. Izin Trayek dan Kartu Pengawasan; b. Izin Operasi dan Kartu Pengawasan. (3) Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikenakan terhadap pemberian izin baru dan perpanjangan izin. Pasal3 Subyek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin trayek atau izin operasi.
NO. 6, 2008
-5-
BAB III PENYELENGGARAAN ANGKUTAN JALAN Bagian Pertama Jenis Angkutan Dalam Trayek Pasal 4 (1) Kegialan usaha angkutan orang di jalan dengan kendaraan umum baik mobil penumpang maupun mobil bus dalam trayek tetap dan teratur wajib dilengkapi dengan izin trayek yang berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan kartu pengawasan sebagai turunannya serta dapat diperpanjang. (2) Kegialan usaha angkutan orang di jalan dengan trayek tetap dan teratur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari: a. Angkutan Antar Kola Dalam Provinsi; b. Angkutan Antar Jemput yang melintasi lebih dari satu Kabupaten atau Kota dalam satu Provinsi; c. Angkutan Karyawan yang melintasi lebih dari satu Kabupaten atau Kota dalam satu Provinsi; d. Angkutan Permukiman yang melintasi lebih dari salu Kabupaten atau Kota dalam satu Provinsi; e. Angkulan Pemadu Moda yang melintasi Iebih dari satu Kabupaten atau Kota dalam satu Provinsi. (3) Izin trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Gubernur dan dapat dilimpahkan kepada Kepala Dinas. (4) Kartu pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Kepala Dinas. (5) Bagi Perusahaan Angkutan Umum diwajibkan memiliki kendaraan minimal 1 (satu) unit atas nama Direktur/saluh satu pengurus perusahaan. (6) Perusahaan angkutan umum dilarang, mengalihkan izin trayek kepada perusahaan lain, kecuali untuk pengalihan kepemilikan perusahaan angkutan umum. Bagian Kedua Jenis Angkutan Tidak Dalam Trayek Pasal 5 (1) Kegiatan usaha angkutan orang di jalan dengan kendaraan umum baik mobil penumpang maupun mobil bus tidak dalam trayek wajib dilengkapi dengan izin operasi yang berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan kartu pengawasan sebagai turunannya serta dapat diperpanjang. (2) Kegiatan usaha angkutan orang di jalan tidak dalam trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari: a. Angkutan taksi yang melayani khusus untuk pelayanan ke dan dari tempat tertentu yang memerlukan tingkat pelayanan tinggi seperti bandara, dan wilayah operasinya lebih dari satu daerah Kabupaten/Kota dalam satu Provinsi; b. Angkutan sewa. (3) Izin operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Gubernur dan dapat dilimpahkan kepada Kepala Dinas. (4) Kartu pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Kepala Dinas. Pasal 6 Kartu Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 5 ayat (1), wajib berada pada setiap kendaraan yang dioperasikan.
NO. 6, 2008
-6-
Pasal 7 (1) Untuk memperoleh izin trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5, Perusahaan Angkutan Umum diwajibkan memiliki kendaraan minimal 1 (satu) unit atas nama Direktur atau salah satu pengurus perusahaan. (2) Perusahaan angkutan umum dilarang mengalihkan izin trayek atau izin operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 5 kepada perusahaan lain kecuali untuk pengalihan kepemilikan perusahaan. Bagian Ketiga Pengaturan Administrasi Perizinan Pasal 8 (1) Untuk memperoleh izin trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5, Perusahaan angkutan Umum wajib memiliki kendaraan minimal 1 (satu) unit atas nama Direktur atau salah satu pengurus perusahaan. (2) Perusahaan angkutan Umum dilarang mengalihkan izin trayek atau izin operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5 kepada perusahaan lain kecuali untuk pengalihan kepemilikan perusahaan. (3) Pemohon izin trayek atau izin operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5, wajib memenuhi persyaratan administrasi dan teknis. (4) Persyaratan administrasi dan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan dengan Peraturan Gubernur. BAB IV GOLONGAN RETRIBUSI Pasal 9 Retribusi Izin Trayek dan Izin operasi digolongkan sebagai perizinan tertentu. BAB V CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA Pasal 10 Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis izin yang diberikan, jenis pelayanan angkutan serta kapasitas penumpang dalam kendaraan. BAB VI PRINSIP PENETAPAN TARIF RETRIBUSI Pasal 11 Prinsip dan sasaran penetapan struktur dan besaran tarif retribusi didasarkan atas tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan dalam rangka pemberian izin trayek dan izin operasi. BAB VII STRUKTUR BESARNYA TARIF RETRIBUSI Pasal 12 (1) Struktur tarif retribusi izin penyelenggaraan angkutan orang di jalan dengan kendaraan umum ditetapkan berdasarkan biaya yang dikeluarkan, yang terdiri dari: a. Biaya survey lapangan; b. biaya transporlasi dalam rangka pengendalian dan pengawasan; c. biaya pembinaan.
NO. 6, 2008
-7-
(2) Besaran larif retribusi adalah sebagai berikut: NO
JENIS IZIN
KAPASITAS PENUMPANG
TARIF
KETERANGAN
1
2
3
4
5
1 IZIN TRAYEK a. Permohonan Izin Baru - Kelas Ekonomi
- Kelas Non Ekonomi
8 tempat duduk Rp. 500.000,-/kendaraan/5 Tahun 9 s/d 16
Rp. 625.000,-/kendaraan/5 Tahun
17 s/d 28
Rp. 750.000,-/kendaraan/5 Tahun
28 ke atas
Rp. 875.000,-/kendaraan/5 Tahun
Kendaraan Rp.1.000.000,-/kendaraan/5 Tahun dengan tambahan AC
- Taksi
Rp. 750.000,-/kendaraan/5 Tahun
Diberikan dokumen izin trayek atau izin operasi Diberikan dokumen izin trayek atau izin operasi
NO
JENIS IZIN
KAPASITAS PENUMPANG
TARIF
KETERANGAN
1
2
3
4
5
1 IZIN TRAYEK a. Perpanjangan Izin - Kelas Ekonomi
- Kelas Non Ekonomi
- Taksi
8 tempat duduk Rp. 175.000,-/kendaraan/5 Tahun 9 s/d 16
Rp. 250.000,-/kendaraan/5 Tahun
17 s/d 28
Rp. 300.000,-/kendaraan/5 Tahun
28 ke atas
Rp. 350.000,-/kendaraan/5 Tahun
Kendaraan Rp. 500.000,-/kendaraan/5 Tahun dengan tambahan AC Rp. 300.000,-/kendaraan/5 Tahun
Diberikan dokumen izin trayek atau izin operasi Diberikan dokumen izin trayek atau izin operasi
Pasal 13 Perusahaan angkutan umum yang memiliki izin trayek, izin operasi atau kartu pengawasan yang masa berlakunya telah habis dan tidak diperpanjang tepat pada waktunya, dikenakan denda dengan besaran sebagai berikut: a. keterlambatan selama-lamanya 1 (satu) bulan sejak habis masa berlakunya izin trayek, izin operasi atau kartu pengawasan, dikenakan denda sebesar 25 % dari ketentuan sesuai Pasal 10 ayat (2); b. keterlambatan lebih dari 1 (satu) bulan sampai dengan selama-lamanya 3 (tiga) bulan sejak habis masa berlakunya izin trayek, izin operasi atau kartu pengawasan, dikenakan denda sebesar 50 % dari ketentuan sesuai Pasal 10 ayat (2); c. keterlambatan Iebih dari 3 (tiga) bulan sampai dengan selama-lamanya 6 (enam) bulan sejak habis masa berlakunya izin trayek, izin operasi atau kartu pengawasan, dikenakan denda sebesar 100 % dari ketentuan sesuai Pasal 10 ayat (2); d. keterlambatan lebih dari 6 (enam) bulan sejak habis masa berlakunya izin trayek, izin operasi atau kartu pengawasan, harus mengajukan izin baru dengan terlebih dahulu melunasi retribusi dan denda terulang sesuai Pasal 10 ayat (2). BAB VIII WILAYAH PEMUNGUTAN RETRIBUSI Pasal 14 Wilayah pungutan retribusi adalah wilayah daerah dimana izin trayek dan izin operasi diterbitkan.
NO. 6, 2008
-8-
BAB IX TATA CARA PEMUNGUTAN Pasal 15 (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan. (2) Pemungutan retribusi diawali dengan pengisian SPdORD yang wajib dilakukan oleh wajib retribusi. (3) SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus di isi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh wajib retribusi atau kuasanya. (4) Berdasarkan SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan retribusi yang terutang dengan menerbilkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan. (5) Bentuk isi dan tata cara menggunakan SPdORD dan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, ditetapkan dengan Peraturan Gubernur. BAB X TATA CARA PEMBAYARAN Pasal 16 (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus dan tepat waktu. (2) Pembayaran retribusi yang terutang atas penerbitan perpanjangan izin dapat dibayarkan pertahun dengan perhitungan tarif pokok retribusi dibagi 5 (lima) sama dengan tarif retribusi pertahun. (3) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD/dokumen yang dipersamakan. (4) Tata cara pembayaran retribusi, ditetapkan dengan Peraturan Gubernur. BAB XI MASA RETRIBUSI Pasal 17 Masa retribusi izin trayek, izin operasi dan kartu pengawasan adalah jangka waktu yang lamanya 5 (lima) tahun sejak saat diterbitkan. BAB XII TATA CARA PENDAFTARAN Pasal 18 (1) Wajib Retribusi diwajibkan mengisi SPdORD dan melampirkan persyaratan lain yang diperlukan. (2) SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas dan lengkap serta ditandatangani oleh wajib retribusi atau kuasanya. (3) Bentuk, isi dan tata cara pengisian dan penyampaian SPdORD serta persyaratan lain yang diperlukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur. Pasal 19 (1) Orang pribadi atau badan hukum yang telah berakhir masa berlaku izin trayek, izin operasi dan kartu pengawasan diwajibkan memperpanjang kembali dengan mengisi SPdORD paling lambat tepat pada saat berakhir masa berlakunya. (2) Perpanjangan izin trayek, izin operasi dan kartu pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya berlaku bagi pengajuan perpanjangan sampai dengan 6 (enam) bulan sejak berakhir masa berlakunya. (3) Apabila lebih dari batas waktu yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib retribusi harus mengajukan permohonan izin trayek, izin operasi dan kartu pengawasan baru.
NO. 6, 2008
-9-
(4) Izin trayek, izin operasi dan kartu pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), hanya dapat diterbitkan setelah terlebih dahulu melunasi retribusi terutang. BAB XIII PENETAPAN RETRIBUSI Pasal 20 (1) Berdasarkan SPdORD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1), ditetapkan retribusi dengan menerbitkan SKRD. (2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan data baru dan atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah retribusi yang terutang, maka diterbitkan SKRD tambahan. (3) Bentuk, isi dan tata cara penerbitan SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan SKRD tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Peraturan Gubernur. BAB XIV TATA CARA PEMUNGUTAN Pasal 21 (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan. (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang disamakan. BAB XV SANKSI ADMINISTRATIF Pasal 22 (1) Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2% (dua prosen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD. (2) Selain dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat juga dikenakan sanksi berupa pencabutan izin, pembekuan izin, penundaan izin dan/atau peringatan terhadap kendaraan yang melakukan pelanggaran operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1). BAB XVI TATA CARA PENAGIHAN Pasal 23 (1) Apabila Wajib Retribusi tidak membayar atau kurang membayar retribusi yang terutang sampai saat jatuh tempo pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Gubernur atau Pejabat yang ditunjuk dapat melakukan penagihan atas retribusi yang terutang tersebut dengan menggunakan STRD atau surat lain yang sejenis. (2) Pengeluaran STRD atau Surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak tanggal jatuh tempo pembayaran. (3) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah STRD atau surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang; (4) Bentuk-bentuk formulir yang dipergunakan dan tata cara untuk pelaksanaan penagihan Retribusi Daerah, ditetapkan dengan Peraturan Gubernur. BAB XVII PENGAWASAN Pasal 24 (1) Gubernur melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini. (2) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Gubernur dapat menunjuk Pejabat tertentu untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini.
NO. 6, 2008
- 10 -
BAB XVIII TATA CARA PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI Pasal 25 (1) Gubernur dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan besarnya retribusi. (2) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Gubernur. BAB XIX KEBERATAN Pasal 26 (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan kepada Gubernur atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan. (2) Keberatan harus diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai atasanatasan yang jelas. (3) Dalam hal wajib retribusi mengajukan keberatan atas ketetapan retribusi, wajib retribusi harus dapat membuktikan ketidakbenaran ketetapan retribusi tersebut. (4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan. (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana yang dimaksud ayal (2) dan (3) tidak dianggap sebagai surat keberatan, sehingga tidak dipertimbangkan. (6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi. Pasal 27 (1) Gubernur dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan. (2) Keputusan Gubernur atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya retribusi yang terutang. (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Gubernur tidak memberikan suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan. BAB XX PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN Pasal 28 (1) Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian terhadap kelebihan pembayaran retribusi kepada Gubernur. (2) Gubernur dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan. (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), telah dilampui dan Gubernur tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian retribusi tersebut dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan. (4) Apabila wajib retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut. (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB. (6) Tata cara permohonan kelebihan pembayaran retribusi ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.
NO. 6, 2008
- 11 -
BAB XXI KETENTUAN PENYIDIKAN Pasal 29 (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah: a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas; b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; e. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; d. memeriksa buku-buku, catatan-eatatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; e. melakukan pemeriksaan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut; f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e; h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi; j. menghentikan penyidikan; k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan. (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. BAB XXII KETENTUAN PIDANA Pasal 30 (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dan Pasal 20 ayat (1) sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran. BAB XXIII KETENTUAN PENUTUP Pasal 31 Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.
NO. 6, 2008
- 12 -
Pasal 32 Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2001 tentang Retribusi Atas Penyelenggaraan Angkutan Jalan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 20 Tahun 2001 Seri B Nomor 4) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pasal 33 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat. Ditetapkan di Pontianak pada tanggal 24 Juli 2008 GUBERNUR KALIMANTAN BARAT Ttd. CORNELIS Diundangkan di Pontianak pada tanggal 24 Juli 2008 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT, Ttd. SYAKIRMAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2008 NOMOR 6
NO. 6, 2008
- 13 -
PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT NOMOR 6 TAHUN 2008 TENTANG RETRIBUSI IZIN TRAYEK DI KALIMANTAN BARAT PENJELASAN UMUM Bahwa Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2001 tentang Retribusi Atas Penyelenggaraan Angkutan Jalan telah mendapat pembatalan dari Pemerintah Pusat yaitu sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 92 Tahun 2007 tanggal 11 juli 2007 tentang Pembatalan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 7 Tahun 2001 tentang Retribusi Penyelenggaraan Angkutan Jalan. Dasar pertimbangan Menteri Dalam Negeri dalam rangka pembatalan Peraturan Daerah dimaksud dengan alasan bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan, karena izin operasi angkutan barang tidak diperlukan cukup dengan izin usaha angkutan barang. Dengan dibatalkannya Peraturan Daerah dimaksud, maka Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat melakukan revisi terhadap Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2001 tersebut dan disesuaikan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi. Rancangan Peraturan Daerah tentang Retribusi Izin Trayek di Kalimantan Barat secara umum mengatur struktur dan besaran tarif retribusi izin trayek dan izin operasi yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat untuk jangka waktu 5 (lima) tahun serta pendaftaran ulang kendaraan masing-masing trayek setiap tahun sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KM.35 Tahun 2003 tentang Penyelenggaran Angkutan Orang Dijalan dengan Kendaraan Umum. Prinsip penetapan struktur dan besaran tarif retribusi didasarkan atas tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan dalam rangka pemberian izin trayek dan izin operasi. Izin trayek atau izin operasi yang dikenakan tarif retribusi meliputi: -
Izin trayek angkutan Antar Kota Dalam Provinsi; Izin trayek angkutan Antar Jemput yang melintasi dari satu Kabupaten atau Kota dalam satu Provinsi; Izin trayek angkulan karyawan yang melintasi lebih dari satu Kabupaten atau Kota dalam satu Provinsi; Izin trayek angkutan pemukiman yang melintasi lebih dari satu Kabupaten atau Kota dalam satu Provinsi; Izin trayek angkutan Pemadu Moda yang melintasi lebih dari satu Kabupaten atau Kota dalam satu Provinsi.
Sirukhir tarif ditetapkan berdasarkan biaya yang dikeluarkan meliputi biaya survei lapangan, transportasi dalam rangka pengendalian dan pengawasan serta biaya pembinaan. Pembinaan dan pengawasan merupakan satu hal yang penting dalam upaya untuk memberikan satu informasi tentang izin trayek yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi, melalui pembinaan dan pengawasan Pemerinlah Daerah menciptakan iklim usaha di bidang angkutan yang sehat sesuai dengan ketentuan yang bertujuan untuk meningkatkan daya saing dan melindungi pengguna angkutan dari hal-hal yang dapat merugikan.
NO. 6, 2008
- 14 -
Dalam rangka mendukung pelaksanaan Otonomi Daerah yang luas, nyata dan bertanggungjawab sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, diperlukan dana yang cukup untuk memadai untuk pembiayaan.
PENJELASAN PASAL DEMI PASAL Pasal 1 Cukup jelas. Pasal 2 Cukup Jelas. Pasal 3 Cukup jelas. Pasal 4 Pasal 5
Cukup jelas. Cukup jelas.
Pasal 6 Cukup jelas. Pasal 7 Cukup jelas. Pasal 8 Pasal 9
Cukup jelas.
Cukup jelas. Pasal 10 Cukup jelas. Pasal 11 Cukup jelas. Pasal 12 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Tarif Retribusi izin trayek sudah termasuk retribusi kartu pengawasan (KP). Pasal 13 Cukup jelas. Pasal 14 Cukup jelas. Pasal 15 Ayat (1) Yang dimaksud dengan tidak dapat diborongkan adalah seluruh proses kegiatan pemungutan retribusi tidak dapat diserahkan kepada pihak ketiga. Namun dalam pengertian ini bukan berarti Pemerintah Daerah tidak boleh bekerja sama dengan pihak ketiga. Dengan sangat selektif dalam proses pemungutan retribusi, Pemerintah Daerah dapat mengajak bekerja sama badan-badan tertentu yang karena profesionalismenya layak dipercaya untuk ikut serta melaksanakan sebagian tugas pemungutan retribusi secara lebih efisien. Kegiatan pemungutan retribusi yang tidak dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga adalah kegiatan perhitungan besarnya retribusi dan penagihan retribusi. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Ayat (5) Cukup jelas. Pasal 16 Cukup jelas.
NO. 6, 2008
Pasal 17 Cukup Pasal 18 Cukup Pasal19 Cukup Pasal 20 Cukup Pasal 21 Cukup Pasal 22 Cukup Pasal 23 Cukup Pasal 24 Cukup Pasal 25 Cukup Pasal 26 Cukup Pasal 27 Cukup Pasal 28 Cukup Pasal 29 Cukup Pasal 30 Cukup Pasal 31 Cukup Pasal 32 Cukup Pasal 33 Cukup
- 15 -
jelas. jelas. jelas. jelas. jelas. jelas. jelas. jelas. jelas. jelas. jelas. jelas. jelas. jelas. jelas. jelas. jelas.
TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT NOMOR 5 TAHUN 2008
