PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PENERAPAN DAN PENGAWASAN PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA (SNI) PRODUK MELAMIN-PERLENGKAPAN MAKAN DAN MINUM SECARA WAJIB BAB I KETENTUAN UMUM 1.1. Menteri adalah Menteri Perindustrian. 1.2. Produk melamin-Perlengkapan makan dan minum yang selanjutnya disebut melamin adalah perlengkapan makan dan minum terbuat dari melamin yang bersentuhan langsung dengan makanan dan minuman sesuai dengan SNI 7322:2008 atau revisinya yang dibuat dari resin sintetis hasil kondensasi melamin dan formaldehid. 1.3. Sistem Manajemen Mutu (SMM) adalah rangkaian kegiatan dalam rangka penerapan manajemen mutu menurut SNI 19-9001-2001 atau ISO 9001-2000 atau revisinya atau sistem manajemen mutu lain yang diakui. 1.4. Lembaga Sertifikasi Produk (LS Pro) adalah lembaga yang telah diakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN) atau yang ditunjuk oleh Menteri untuk melakukan kegiatan Sertifikasi Produk Penggunaan Tanda SNI. 1.5. Lembaga Sertifikasi Sistem Mutu (LSSM) adalah lembaga yang telah diakreditasi oleh KAN atau Badan Akreditasi negara lain yang telah melakukan Perjanjian Saling Pengakuan atau Mutual Recognition Agreement (MRA) dengan KAN untuk melakukan kegiatan Sertifikasi SMM. 1.6. Laboratorium Uji adalah laboratorium yang telah diakreditasi oleh KAN atau Badan Akreditasi yang telah melakukan perjanjian saling pengakuan (MRA) dengan KAN atau yang ditunjuk oleh Menteri untuk melakukan kegiatan pengujian terhadap contoh Melamin sesuai dengan spesifikasi dan metode uji SNI. 1.7. Sertifikat Produk Penggunaan Tanda SNI (SPPT SNI) Melamin adalah sertifikat yang diberikan oleh LS Pro kepada pelaku usaha yang mampu memproduksi Melamin sesuai dengan persyaratan SNI atau revisinya.
1
1.8. Sertifikat Hasil Uji (SHU) adalah sertifikat hasil pengujian atas contoh Melamin menurut spesifikasi, metode uji atau standar tertentu yang diterbitkan oleh Laboratorium Uji. 1.9. Surat Pendaftaran Melamin merupakan bukti bahwa jenis Melamin yang akan diproduksi atau diimpor telah didaftarkan dan sesuai dengan penerapan tanda SNI, yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Industri Agro dan Kimia. 1.10. Perjanjian Saling Pengakuan, atau Mutual Recognition Agreement (MRA) adalah kesepakatan yang dilakukan oleh KAN Indonesia dengan badan akreditasi negara lain untuk saling mengakui atau menerima beberapa atau keseluruhan aspek dalam hal hasilhasil penilaian kesesuaian. BAB II LINGKUP PEMBERLAKUAN SNI MELAMIN SECARA WAJIB 2.1. Penerapan SNI Secara Wajib diberlakukan pada Melamin yang diproduksi sejak diberlakukan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 55/M-IND/PER/5/2009 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) Produk Melamin-Perlengkapan Makan dan Minum Secara Wajib. 2.2. Pemberlakuan
SNI
Melamin
Secara
Wajib
berlaku
terhadap
Produk
melamin-
Perlengkapan makan dan minum dengan nomor SNI 7322:2008 dan nomor HS 3924.10.00.00. BAB III TATA CARA MEMPEROLEH SPPT SNI 3.1. Untuk memperoleh SPPT SNI Melamin, perusahaan industri melamin wajib: a. memenuhi persyaratan administrasi yang ditetapkan oleh LS Pro yang meliputi : 1). Permohonan SPPT SNI; 2). Akta Notaris Pendirian Perusahaan dan Izin Usaha Industri (IUI) dengan lingkup yang sesuai dengan produk yang dimohonkan SPPT SNI-nya; dan 3). Sertifikat atau Tanda Daftar Merek yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Departemen Hukum dan HAM dengan lingkup yang sesuai dengan produk yang dimohonkan SPPT SNI-nya atau lisensi dari pemilik merek; 2
b. menerapkan Sistem Manajemen Mutu (SMM) dan melakukan : 1). Audit pada klausula yang berkaitan dengan pengendalian proses produksi dan pengendalian mutu untuk perusahaan yang telah memiliki sertifikat Sistem Manajemen Mutu SNI 19-9001-2001/ISO 9001:2000 dan revisinya, atau SMM yang diakui dari LSSM yang terakreditasi oleh KAN; atau 2). Audit pada seluruh klausula untuk perusahaan yang sudah menerapkan SMM namun belum memiliki sertifikat SMM; dan c. memperoleh Sertifikat Hasil Uji (SHU) dari Laboratorium Uji dengan ketentuan Sertifikat Hasil Uji (SHU) disertai dengan Berita Acara Pengambilan Contoh (BAPC) dan Label Contoh Uji (LCU) dengan contoh uji yang diambil dari aliran produksi.
3.2. Penilaian kesesuaian yang dilakukan oleh LS Pro, LSSM, Laboratorium Uji atau Lembaga Inspeksi di luar negeri dapat diterima apabila telah ada perjanjian bilateral dan multilateral di bidang regulasi teknis antara Republik Indonesia dengan negara lain. 3.3. Perusahaan industri melamin yang mengajukan permohonan SPPT SNI dan memiliki lebih dari 1 (satu) unit produksi yang berada pada lokasi yang berbeda, wajib : a. menyatakan semua lokasi pabrik yang diajukan untuk mendapatkan SPPT SNI; b. menerapkan SMM di semua lokasi pabrik; dan c. menerima penetapan LS Pro tentang lokasi unit produksi yang akan diaudit. 3.4. Total waktu yang diperlukan untuk pemrosesan dan penerbitan SPPT SNI apabila dokumen sudah lengkap dan benar adalah 41 hari kerja, tidak termasuk waktu yang diperlukan untuk pengujian produk. 3.5. LS Pro memberitahukan ke perusahaan pemohon tentang SPPT SNI yang telah diterbitkan dan melaporkan kepada Direktur Jenderal Industri Agro dan Kimia dan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Industri Departemen Perindustrian. 3.6. Alur proses pembuatan SPPT SNI Melamin sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I JUKNIS MELAMIN ini.
3
BAB IV PENGAMBILAN CONTOH 4.1. Pengambilan contoh dilakukan dalam rangka: a. permohonan SPPT SNI; atau b. pengawasan SPPT SNI di pabrik. 4.2. Jumlah contoh yang diambil dan tata cara/pelaksanaan pengambilan contoh mengacu pada Metode Pengambilan Contoh Melamin yang diterbitkan oleh Pusat Standardisasi Departemen Perindustrian. BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN 5.1. Pembinaan terhadap industri melamin dalam rangka Sistem Manajemen Mutu dan peningkatan kualitas produk agar memenuhi persyaratan SNI. 5.2. Pembinaan dan pengawasan mutu barang dan atau jasa di pabrik dalam rangka pemberlakuan SNI Melamin Secara Wajib dilakukan Petugas Pengawas Standar Barang dan atau Jasa di Pabrik (PPSP). BAB VI TATA CARA MEMPEROLEH SURAT PENDAFTARAN MELAMIN 6.1. Perusahaan yang akan memproduksi Melamin yang SNI-nya diberlakukan secara wajib, wajib mendaftarkan Melamin yang akan diproduksi kepada Direktur Jenderal Industri Agro dan Kimia Departemen Perindustrian, dengan cara: a. mengajukan permohonan Surat Pendaftaran Melamin; dan b. menyampaikan rencana produksi setiap tahun. 6.2. Perusahaan yang akan mengimpor Melamin yang SNI-nya diberlakukan secara wajib, wajib mendaftarkan Melamin yang akan diimpor kepada Direktur Jenderal Industri Agro dan Kimia Departemen Perindustrian, dengan cara: a. mengajukan permohonan Surat Pendaftaran Melamin;
4
b. menginformasikan Data Perusahaan dan Spesifikasi Teknis Melamin dengan mengacu format sebagaimana dimaksud dalam Lampiran II JUKNIS MELAMIN ini; c. melampirkan foto kopi surat penunjukan sebagai distributor produk melamin di Indonesia; d. melampirkan foto kopi SPPT SNI yang telah dilegalisasi oleh LS Pro; dan e. menyampaikan rencana impor. 6.3. Selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja sejak diterima permohonan pendaftaran Melamin yang telah memenuhi persyaratan secara lengkap dan benar, Direktur Jenderal Industri Agro dan Kimia menerbitkan Surat Pendaftaran Melamin dengan mengacu pada sebagaimana dimaksud dalam Lampiran III JUKNIS MELAMIN ini.
6.4. Bagi perusahaan yang belum memenuhi kelengkapan persyaratan selambat-lambatnya 2 (dua) hari kerja sejak diterima permohonan, Direktur Industri Kimia Hilir atas nama Direktur Jenderal Industri Agro dan Kimia mengeluarkan surat permintaan kelengkapan persyaratan. 6.5. Permohonan dinyatakan batal jika dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterima surat permintaan kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud Butir 6.4. di atas tidak dipenuhi oleh perusahaan pemohon. 6.6. Perusahaan dan importir melamin wajib untuk menyampaikan laporan realisasi produksi atau impor dari melamin yang didaftarkan kepada Direktur Jenderal Industri Agro dan Kimia minimal setiap 6 bulan. BAB VII TATA CARA PENCANTUMAN TANDA SNI 7.1. Perusahaan industri Melamin yang telah memperoleh SPPT SNI dan Surat Pendaftaran Melamin wajib mencantumkan tanda SNI pada setiap produk dengan cara embos atau stiker. 7.2. Ukuran dan desain embos tanda SNI sesuai ketentuan Pasal 14 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional, sedangkan ukuran,
5
desain stiker sebagai pengganti embos dan pengadaan stiker tanda SNI dikoordinir oleh Industri Olefin dan Plastik Indonesia (INAPLAS). 7.3. Pencantuman stiker tanda SNI dilakukan oleh produsen melamin dan wajib direkatkan pada setiap produk melamin pada posisi yang mudah dibaca sebelum dipasarkan. 7.4. Pencantuman stiker tanda SNI dapat dilakukan selama 2 (dua) tahun sejak pemberlakuan SNI Melamin Secara Wajib, namun dapat diperpanjang maksimum 1 (satu) tahun apabila diperlukan. 7.5. LS Pro bertanggung jawab dalam pengawasan penerapan tanda SNI untuk masingmasing SPPT SNI sesuai dengan Surat Pendaftaran Melamin yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Industri Agro dan Kimia Departemen Perindustrian. 7.6. Penandaan
lainnya
pada
kemasan
produk
Melamin
sesuai
dengan
ketentuan
perundangan yang berlaku. BAB VIII PENUTUP Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penerapan dan Pengawasan Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) Produk melamin-Perlengkapan makan dan minum ini merupakan salah satu pedoman yang ditetapkan berdasarkan peraturan yang berlaku untuk dilaksanakan sebaikbaiknya dan penuh tanggung jawab.
6
LAMPIRAN II JUKNIS MELAMIN
KOP PERUSAHAAN DATA PERUSAHAAN DAN SPESIFIKASI TEKNIS MELAMIN I.
II.
DATA PERUSAHAAN PEMOHON 1.
Nama Permohonan
:
2.
Nama dan Alamat Perusahaan
:
3.
Nomor Pokok Wajib Pajak
:
4.
Nomor & Tanggal Ijin Usaha/SIUP
:
5.
API / APIT
:
6.
Tanda Daftar Perusahaan
:
SPESIFIKASI TEKNIS 1.
Merek
:
2.
Tipe/Jenis *)
:
3.
Negara Asal Impor
:
4.
Dimensi
:
5.
Jumlah (buah)
:
*) coret yang tidak perlu
Cap Perusahaan Nama dan Tanda Tangan Pemohon
(..................................) Cat : Formulir yang menyediakan harus penyelenggara (Ditjen IAK), sedangkan isi dari format ini harus diisi oleh perusahaan menggunakan kop perusahaan.
LAMPIRAN III JUKNIS MELAMIN
KOP DEPPERIN SURAT PENDAFTARAN MELAMIN Nomor
:
Berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor ...../M-IND/PER/11/2008 dan surat permohonan Saudara …………………….. untuk dan atas nama PT ……………………. Nomor ………………………. tanggal ……………………., perihal Permohonan Surat Pendaftaran Melamin, dengan ini menyatakan bahwa: NAMA PERUSAHAAN
:
…………………………………………………………………………...
ALAMAT
:
…………………………………………………………………………...
telah melakukan menggunakan :
Pendaftaran
Melamin untuk
keperluan
produksi/impor*),
dengan
MEREK
:
…………………………………………………………………………...
TIPE/JENIS
:
…………………………………………………………………………...
NO HS
:
…………………………………………………………………………...
UKURAN
:
…………………………………………………………………………...
JUMLAH
:
…………………………………………………………………………...
Catatan ; *) Coret yang tidak perlu PENERAPAN TANDA SNI EMBOS
:
……………… BUAH
Jakarta,……………………………….. DIREKTUR JENDERAL
( ................................ )
LAMPIRAN I JUKNIS MELAMIN
PROSES PENERBITAN SPPT SNI
Perusahaan menyerahkan dokumen permohonan SPPT SNI Pemeriksaan Kelengkapan Dokumen
Perusahaan Melengkapi Dokumen
Kaji Ulang Permohonan Penerbitan Tagihan Biaya (Invoice) Perusahaan membayar sesuai tagihan dan mengirim/faks bukti transfer ke LSPro Audit Kebenaran Dokumen dan Audit Kecukupan
Perusahaan Melakukan Tindakan Perbaikan (jika ditemukan ketidaksesuaian)
Audit Kesesuaian
Audit Sistem Manajemen Mutu
Pengambilan Contoh
Perusahaan Melakukan Tindakan Perbaikan (jika ditemukan ketidaksesuaian)
Pengujian Produk oleh Laboratorium Uji
Penyiapan Bahan Panel Rapat Panel Klarifikasi Perusahaan
Konsep SPPT SNI Penerbitan SPPT SNI Keterangan : - Total waktu untuk memproses SPPT SNI adalah 41 hari kerja. - Waktu untuk menyelesaikan proses bertanda * tidak termasuk dalam 41 hari kerja tersebut di atas.
