BAB 5 SIMPULAN DAN SARAN
5.1. Simpulan Berdasarkan analisis dan pembahasan yang telah dilakukan sebelumnya, maka dalam penelitian ini dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 1. Pajak penghasilan badan terhutang untuk tahun 2014 dan tahun 2015 sebelum melakukan perencanaan pajak adalah sebesar Rp. 714.503.250 dan Rp. 926.407.000. Sedangkan, setelah adanya perencanaan pajak melalui penggunaan metode gross up, pajak penghasilan badan terhutang untuk tahun 2014 dan tahun 2015 adalah sebesar Rp. 476.705.500 dan
Rp.
696.990.250.
penghematan
pajak
Dengan
pada
tahun
demikian, 2014
terjadi
sebesar
Rp.
237.797.750 dan tahun 2015 sebesar Rp. 229.416.750. 2. Penerapan PSAK 46 dalam laporan keuangan menyebabkan munculnya aktiva pajak tangguhan dalam neraca perusahaan. Dalam neraca tahun 2014 muncul aktiva pajak tangguhan sebesar Rp. 246.913.137. Sedangkan, pada neraca tahun 2015
muncul
191.257.300.
aktiva Hal
pajak
tersebut
tangguhan
sebesar
menggambarkan
Rp.
kondisi
perusahaan yang wajar serta adanya penghematan pajak yang akan diperoleh perusahaan.
94
95 5.2. Saran Berdasarkan analisis dan pembahasan yang telah dilakukan sebelumnya serta kesimpulan yang diberikan, maka saran-saran yang dapat diberikan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 1. Perusahaan sebaiknya melakukan penerapan perencanaan pajak dengan menggunakan metode gross up terkait dengan pemotongan pajak penghasilan pasal 21. Tunjangan pajak yang diberikan melalui metode gross up bersifat deductible expense, sehingga dapat mengurangi penghasilan bruto. Dengan demikian apabila perusahaan menerapkan metode gross up, maka dapat menghemat beban pajak yang harus ditanggung atau dibayar oleh perusahaan. 2. Perusahaan sebaiknya juga melakukan penerapan PSAK 46 dalam laporan keuangannya, agar jumlah yang terdapat dalam laporan keuangan menjadi lebih wajar karena telah mencerminkan kondisi yang sesungguhnya. Selain itu, dengan
adanya
penerapan
PSAK
46 mengakibatkan
munculnya aktiva pajak tangguhan. Dengan demikian, akan adanya penghematan pajak yang diperoleh perusahaan.
DAFTAR PUSTAKA Anggraini, T, P., dan S. Khairani, 2013, Analisis Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Karyawan Pada PT. Connectra Utama Palembang, Jurnal Akuntansi, Vol. 3: 1-9 (Diunduh pada tanggal 23 Agustus 2015 dari http://eprints.mdp.ac.id).
Azizah, D, F., M. Dzulkirom, A. R., dan M. I. Sholikhah, 2012, Analisis Penerapan Metode Gross Up Dalam Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Pegawai Tetap Sebagai Upaya Perencanaan Pajak (Studi Kasus pada PT. PG. Rajawali I Unit PG. Krebet Baru Malang), Jurnal Administrasi Bisnis, Hal: 1-9 (Diunduh pada tanggal 14 September 2015 dari http://administrasibisnis.studentjournal.ub.ac.id).
Gunadi., 2013, Panduan Komprehensif Pajak Penghasilan, Edisi Revisi, Jakarta: Bee Media Indonesia.
Harnanto., 2013, Perencanaan Pajak, Edisi Pertama, Yogyakarta: BPFE.
Ikatan Akuntan Indonesia, 2015, Standar Akuntansi Keuangan Per 1 Januari 2015, Jakarta.
Muammar, A., 2011, Dampak Perencanaan Pajak Penghasilan Pasal 21 Terhadap Jumlah Pajak Penghasilan Tahunan (Studi Kasus pada PT. Given Multikarya Batam), Jurnal Akuntansi, Hal: 1-10 (Diunduh pada tanggal 18 September 2015 dari http://p2m.polibatam.ac.id).
Peraturan Menteri Keuangan No. 80/PMK.03/2010 Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.03/2007 Tentang Penentuan Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran dan Penyetoran Pajak, Penentuan Tempat Pembayaran Pajak, dan Tata Cara Pembayaran, Penyetoran, Pelaporan Pajak, Serta Tata Cara Pengangsuran dan Penundaan Pembayaran Pajak.
Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor: PER-31/PJ/2012 Tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan Atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi.
Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 162/PMK.011/2012 Tentang Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak.
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2013 Tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu.
Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 122/PMK.010/2015 Tentang Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak.
Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 152/PMK.010/2015 Tentang Penetapan Bagian Penghasilan Sehubungan Dengan Pekerjaan Dari Pegawai Harian Dan Mingguan Serta Pegawai Tidak Tetap Lainnya Yang Tidak Dikenakan Pemotongan Pajak Penghasilan.
Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor: PER-32/PJ/2015 Tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan Atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi.
Pohan, C. A., 2013, Manajemen Perpajakan: Strategi Perencanaan Pajak dan Bisnis, Edisi Revisi, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
Resmi, S., 2014, Perpajakan: Teori dan Kasus, Edisi Delapan, Jakarta: Salemba Empat.
Sahilatua, P, F., dan N. Noviari, 2013, Penerapan Perencanaan Pajak Penghasilan Pasal 21 Sebagai Strategi Penghematan Pembayaran Pajak, Jurnal Akuntansi Universitas Udayana, Vol. 5, No. 1: 231-250 (Diunduh pada tanggal 21 Agustus 2015 dari http://download.portalgaruda.org).
Siregar, A, M., dan R. Lidyah, 2013, Analisis Penerapan PSAK No. 46 Pada Laporan Keuangan PT. Alya Citra Sempurna Palembang, Jurnal Ekonomi, Hal: 1-10 (Diunduh pada tanggal 25 November 2015 dari http://eprints.mdp.ac.id).
Suandy, E., 2014a, Hukum Pajak, Edisi Keenam, Jakarta: Salemba Empat.
_________, 2014b, Perencanaan Pajak, Edisi Kelima, Jakarta: Salemba Empat.
Sumarsan, T., 2013, Perpajakan Indonesia, Edisi Ketiga, Jakarta: Indeks.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan.
