BAB 5 PEMBANGUNAN BIDANG

BAB 5 PEMBANGUNAN BIDANG

5.1 PENGARUSUTAMAAN DAN PEMBANGUNAN LINTAS BIDANG 5.1.1 PENGARUSUTAMAAN

1. Pembangunan Berkelanjutan Kerangka Kebijakan Pengarusutamaan Pembangunan berkelanjutan dalam pembangunan nasional dilaksanakan dengan memperhatikan sinergi dan keseimbangan pembangunan ekonomi, pembangunan manusia dan pembangunan lingkungan hidup agar keberlanjutan dan kualitas kehidupan dari satu generasi ke generasi berikutnya dapat dijaga. Dalam RKP 2016, pengarusutamaan pembangunan berkelanjutan difokuskan pada upaya tetap menjaga pertumbuhan ekonomi pada tingkat menjaga stabilitas makro, pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan terutama percepatan pertumbuhan di luar pulau Jawa dan khususnya wilayah perbatasan, pembangunan sosial yang meningkat, efisiensi pemanfaatan sumberdaya alam dan tetap menjaga kualitas lingkungan hidup, serta pelestarian alam. Sasaran Sasaran pembangunan berkelanjutan 2016 adalah: (i) kesejahteraan ekonomi yang merata dan berkeadilan, diimbangi dengan pembangunan sosial yang meningkat; (ii) Meningkatnya kualitas lingkungan hidup, yang tercermin pada meningkatnya Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) mencapai 64,5-65,0 dan mulai tersusunnya neraca Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup (SDA-LH); dan (iii) Meningkatnya kualitas pelayanan dasar, pelayanan publik, serta menurunnya tingkat korupsi. Arah Kebijakan dan Strategi Penguatan 1. Peningkatan upaya keberlanjutan pembangunan ekonomi, melalui: (i) peningkatan pertumbuhan ekonomi, tingkat pendapatan perkapita, yang disertai pengurangan kesenjangan antar wilayah dan antar kelompok; (ii) peningkatan iklim usaha, investasi, dan kemudahan akses dan penciptaan lapangan pekerjaan; (iii) penurunan tingkat kemiskinan; (iv) stabilisasi harga sehingga tingkat inflasi rendah (v) melanjutkan upaya pencapaian ketahanan pangan dan ketahanan energi; dan (vi) peningkatan penerapan pola produksi/kegiatan ekonomi dan pola konsumsi hemat (tidak boros) dan ramah lingkungan.

Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2016 | PEMBANGUNAN BIDANG

5-1

2. Peningkatan upaya keberlanjutan pembangunan sosial, melalui: (i) peningkatan akses masyarakat pada layanan dasar publik (pendidikan, kesehatan, perumahan, pelayanan air bersih dan sanitasi masyarakat; (ii) peningkatan upaya pengendalian pertumbuhan penduduk; (iii) peningkatan kesetaraan gender, pengendalian kekerasan terhadap anak, perkelahian, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT); (iv) peningkatan pelaksanaan demokrasi (indek demokrasi); dan (vi) peningkatan keamanan nasional. 3. Peningkatan keberlanjutan sumber daya alam dan lingkungan hidup, melalui: (i) efisiensi penggunaan SDA-LH; (ii) peningkatan keekonomian keanekaragaman hayati; (iii) peningkatan kualitas air, udara dan lahan yang tercermin dalam peningkatan skor IKLH; (iii) pemulihan kondisi lingkungan yang rusak secara berkesinambungan; (iv) pengembangan sistem neraca sumber daya alam dan lingkungan hidup; serta (v) penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) dan peningkatan ketahanan masyarakat, wilayah, dan sektor terhadap dampak perubahan iklim. 4. Meningkatkan tata kelola pembangunan secara transparan, partisipatif, inklusif dan peningkatan standar pelayanan minimum di semua wilayah untuk mendukung terlaksananya pembangunan berkelanjutan di berbagai bidang. 2. Pengarusutamaan Tatakelola Pemerintahan yang Baik Kerangka Kebijakan Perbaikan tatakelola pemerintahan merupakan salah satu instrumen untuk menghadirkan kembali eksistensi negara dan pemerintah di tengah masyarakat serta untuk mendorong terciptanya pemerintahan yang bersih dan akuntabel. Kebijakan pengarusutamaan tatakelola pemerintahan diarahkan untuk memperkuat kapasitas pemerintah dan memperluas ruang partisipasi masyarakat, melalui strategi: (i) peningkatan keterbukaan informasi dan komunikasi publik, (ii) peningkatan partisipasi masyarakat dalam perumusan kebijakan, (iii) peningkatan kapasitas birokrasi melalui pelaksanaan reformasi birokrasi di pusat dan daerah, serta (iv) peningkatan kualitas pelayanan publik. Dalam RKP 2016 perbaikan tatakelola pemerintahan akan difokuskan pada upaya untuk memperkuat pondasi dasar dalam rangka menciptakan keterbukaan informasi, memperluas partisipasi masyarakat, dan meningkatkan kapasitas birokrasi.

5-2

| Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2016 PEMBANGUNAN BIDANG

Sasaran Sasaran kebijakan pengarusutamaan tatakelola pemerintahan pada RKP 2016 merupakan sasaran lanjutan dari RKP 2015 yang tetap berpedoman pada kerangka kebijakan dalam RPJMN 20152019. Secara umum, sasaran yang akan dicapai di tahun 2016 dapat dijelaskan dalam tabel berikut: TABEL 5.1 SASARAN KEBIJAKAN PENGARUSUTAMAAN TATAKELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK SASARAN RPJMN 2015-2019 I. Sasaran Peningkatan keterbukaan informasi dan komunikasi publik NO

I.1

INDIKATOR

-

% jumlah PPID di tingkat Provinsi % jumlah PPID di tingkat Kabupaten % jumlah PPID di tingkat Kota

SASARAN 2016

100% 100% 100%

100% 60% 80%

I.2

% K/L/D yang melakukan kerjasama dengan media massa dalam rangka Public Awareness Campaign

100%

40%

I.3

% K/L/D yang mempublikasikan proses perencanaan dan penganggaran kepada masyarakat

100%

30%

I.4

% K/L/D yang mempublikasikan laporan keuangan dan kinerja

100%

30%

II. Sasaran Peningkatan partisipasi masyarakat dalam perumusan kebijakan II.1

% K/L/D yang melaksanakan Forum Konsultasi Publik

100%

35%

II.2

% K/L/D yang mempublikasikan program dan kegiatan prioritas di instansi masing-masing

100%

30%

III.3

% K/L/D yang memiliki sistem publikasi informasi dan mudah dipahami

100%

30%

III.4

% K/L/D yang memiliki media/sarana bagi partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pembangunan daerah

100%

20%

III. Sasaran Peningkatan kapasitas birokrasi melalui Reformasi Birokrasi III.1

% K/L/D yang telah menyusun Grand Design dan Road Map Reformasi Birokrasi Instansi

100%

50%

III.2

% K/L/D yang telah melakukan penataan organisasi

100%

40%

III.3

% K/L/D yang telah menyusun SOP utama sesuai dengan proses bisnis organisasi/unit kerja

100%

35%

III.4

Jumlah K/L/D yang membangun dan menerapkan eGovernment dalam penyelenggaraan pemerintahan

100%

40%

III.5

% K/L/D yang menggunakan Computer Assisted Test (CAT) system dalam rekrutmen CPNS

100%

100%

III.6

% K/L/D yang menerapkan sasaran kinerja pegawai

100%

50%

III.7

% jumlah K/L/D yang menerapkan 5 unsur sistem pengendalian internal pemerintah

80%

60%


5-3

NO

INDIKATOR

III.8

% K/L/D yang telah mengoperasionalkan Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA)

III.9

% K/L/D yang menerapkan manajemen kearsipan berbasis TIK (e-Arsip)

IV.

SASARAN RPJMN 2015-2019 100%

SASARAN 2016 70%

50%

20%

Sasaran Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

IV.1

% unit penyelenggara pelayanan publik yang sudah menerapkan standar pelayanan

100%

60%

IV.2

% unit penyelenggara pelayanan publik yang memiliki Unit Pengaduan Masyarakat berbasis teknologi informasi

100%

60%

IV.3

% unit penyelenggara pelayanan publik yang memiliki sistem informasi pelayanan publik berbasis IT

100%

40%

IV.4

% unit penyelenggara pelayanan publik yang menerapkan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)

100%

60%

IV.5

% unit penyelenggara pelayanan publik yang melaksanakan survey kepuasan masyarakat

100%

20%

Arah Kebijakan dan Strategi Perkuatan Untuk mencapai sasaran-sasaran tersebut diatas, kebijakan nasional tatakelola pemerintahan yang baik, dilakukan melalui: 1. Dalam rangka peningkatan keterbukaan informasi dan komunikasi publik, perlu diterapkan diantaranya: (a) Fasilitasi pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada setiap badan publik di provinsi/kab/kota; (b) Kerjasama dengan media massa dalam rangka public awareness campaign; (c) Publikasi proses perencanaan dan penganggaran ke dalam website masing-masing instansi; (d) Publikasi laporan keuangan dan kinerja instansi pemerintah. 2. Dalam rangka peningkatan partisipasi masyarakat dalam perumusan kebijakan, perlu diterapkan diantaranya: (a) Penciptaan forum-forum konsultasi publik dalam rangka penyusunan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi pelaksanan kebijakan; (b) Publikasi informasi terkait program dan kegiatan prioritas di instansi pemerintah; (c) Pengembangan sistem publikasi informasi proaktif yang dapat diakses dan mudah dipahami. 3. Dalam rangka peningkatan kapasitas birokrasi, perlu diterapkan diantaranya: (a) Penyusunan Grand Design dan Road Map Reformasi Birokrasi, (b) Restrukturisasi organisasi dan tata kerja instansi, (c) Percepatan penerapan sistem pengendalian internal pemerintah di setiap unit organisasi pemerintah, (d) Penyusunan laporan keuangan yang akuntabel dan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, (e) Penggunaan Aplikasi Sistem Informasi

5-4


Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK BMN) dan Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) pada setiap unit organisasi, (f) Penerapan Sistem Seleksi Berbasis CAT system di seluruh instansi pemerintah, (g) Pengembangan dan penerapan e-Government, (h) Penerapan e-Arsip di tiap unit organisasi pemerintah, (i) Penyusunan laporan kinerja yang berkualitas dan berbasis teknologi informasi. 4. Dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik, perlu diterapkan diantaranya: (a) Penerapan Standar Pelayanan Publik untuk seluruh unit pelayanan publik, (b) Percepatan Penerapan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang efektif dan efisien, (c) Penerapan manajemen pengaduan berbasis teknologi informasi yang efektif pada setiap unit pelayanan publik, dan (d) Pelaksanaan survey kepuasan masyarakat atas kinerja pelayanan publik. Untuk mendukung pencapaian sasaran-sasaran kebijakan pengarusutamaan tatakelola pemerintahan maka akan dilakukan langkah-langkah perkuatan sebagai berikut: 1. Penjabaran dan penerapan prinsip-prinsip good governance dalam manajemen pemerintahan dan pembangunan, dari tahap perencanaan, penganggaran, pelaksanaan (termasuk dalam pengadaan barang dan jasa), pengawasan, dan pelaporan. 2. Untuk menjamin implementasi kebijakan pengarusutamaan tatakelola pemerintahan yang baik, dilaksanakan sistem pemantauan dan evaluasi yang efektif sesuai dengan peraturan-perundangan yang berlaku. 3. Pengarusutamaan Gender Kerangka Kebijakan Pengarusutamaan gender (PUG) merupakan strategi mengintegrasikan perspektif gender dalam pembangunan, yang ditujukan untuk mewujudkan kesetaraan gender dalam pembangunan, yaitu pembangunan yang lebih adil dan merata bagi seluruh penduduk Indonesia baik laki-laki maupun perempuan. Pengintegrasian perspektif gender tersebut dimulai dari proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, serta pemantauan dan evaluasi seluruh kebijakan, program dan kegiatan pembangunan. Mandat untuk melaksanakan PUG oleh semua kementerian/lembaga dan pemerintah daerah telah dimulai sejak dikeluarkannya Instruksi Presiden (Inpres) Republik Indonesia No. 9/2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam


5-5

Pembangunan Nasional. Mandat tersebut diperkuat melalui Undang-Undang (UU) No. 17/2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005 – 2025, yang dijabarkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2004-2009, RPJMN 2010-2014, serta RPJMN 2015-2019. Dalam rangka percepatan pelaksanaan PUG, pada tahun 2012 diluncurkan Strategi Nasional Percepatan Pengarusutamaan Gender melalui Perencanaan, Penganggaran yang Responsif Gender (Stranas PPRG) melalui Surat Edaran Menteri Negara PPN/Kepala Bappenas, Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Undang-Undang No. 6/2014 tentang Desa juga menyatakan pentingnya PUG dalam pembangunan dan pemerintahan desa. Di samping itu, PUG terkait erat dengan Nawa Cita, cita ke-2 yaitu “membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya”, untuk prioritas “meningkatkan peranan dan keterwakilan perempuan dalam politik dan pembangunan”, serta Cita ke-4 yaitu “memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya”, untuk prioritas “melindungi anak, perempuan, dan kelompok marjinal”. Dalam RKP 2016, PUG difokuskan pada tiga isu strategis, yaitu (a) peningkatan kualitas hidup dan peran perempuan dalam pembangunan; (b) peningkatan perlindungan bagi perempuan dari berbagai tindak kekerasan, termasuk tindak pidana perdagangan orang (TPPO); (c) peningkatan kapasitas kelembagaan PUG dan kelembagaan perlindungan perempuan dari berbagai tindak kekerasan. Sasaran Secara umum sasaran pengarusutamaan gender pada tahun 2016 adalah meningkatnya kesetaraan gender, yang diukur dengan menurunnya selisih antara Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Indeks Pembangunan Gender (IPG), menurunnya Gender Inequality Index (GII) atau Indeks Kesetaraan Gender (IKG), dan meningkatnya Indeks Pemberdayaan Gender (IDG). Secara khusus, sasaran PUG pada tahun 2016 adalah: (1) Meningkatnya kualitas hidup dan peran perempuan di berbagai bidang pembangunan, yang diukur antara lain dari status kesehatan ibu, rasio angka melek huruf (AMH) laki-laki dan perempuan, rasio rata-rata lama sekolah laki-laki dan perempuan, rasio partisipasi sekolah laki-laki dan perempuan, sumbangan pendapatan penduduk perempuan di sektor non pertanian, serta persentase perempuan sebagai pengambil

5-6


keputusan di legislatif, eksekutif, dan yudikatif; (2) Meningkatnya perlindungan perempuan dari berbagai tindak kekerasan, termasuk TPPO, yang diukur dari prevalensi/jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan; (3) Meningkatnya kapasitas kelembagaan PUG dan kelembagaan perlindungan perempuan dari berbagai tindak kekerasan di tingkat nasional dan daerah, yang diukur dari ketersediaan peraturan perundang-undangan, aturan pelaksanaan terkait PUG dan kekerasan terhadap perempuan, data terpilah dan data kekerasan terhadap perempuan, SDM yang terlatih, serta terlaksananya kooordinasi antar-K/L/SKPD dan antar pusat dan daerah dalam pelaksanaan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG) serta pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan. Arah Kebijakan dan Strategi Perkuatan Arah kebijakan dalam pembangunan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan pada tahun 2016 adalah : 1. Meningkatkan kualitas hidup dan peran perempuan di berbagai bidang pembangunan, yang dilakukan melalui strategi: a. Peningkatan pemahaman dan komitmen para pelaku pembangunan tentang pentingnya pengintegrasian perspektif gender dalam berbagai tahapan, proses, dan bidang pembangunan, di tingkat nasional maupun di daerah; b. Penerapan PPRG di berbagai bidang pembangunan, di tingkat nasional dan daerah; dan c. Peningkatan pemahaman masyarakat dan dunia usaha tentang kesetaraan gender. 2. Meningkatkan perlindungan perempuan dari berbagai tindak kekerasan, termasuk TPPO, yang dilakukan melalui strategi: a. Peningkatan pemahaman penyelenggara negara termasuk aparat penegak hukum dan pemerintah, masyarakat dan dunia usaha tentang tindak kekerasan terhadap perempuan serta nilai-nilai sosial dan budaya yang melindungi perempuan dari berbagai tindak kekerasan; b. Perlindungan hukum dan pengawasan pelaksanaan penegakan hukum terkait kekerasan terhadap perempuan; serta c. Peningkatan efektivitas layanan bagi perempuan korban kekerasan, yang mencakup layanan pengaduan, rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, penegakan dan bantuan hukum, serta pemulangan dan reintegrasi sosial.


5-7

3. Meningkatkan kapasitas kelembagaan PUG, yang dilakukan melalui strategi: a. penyempurnaan proses pembentukan peraturan perundang-undangan dan kebijakan agar selalu mendapatkan masukan dari perspektif gender; b. pelaksanaan review dan harmonisasi seluruh peraturan perundang-undangan dari UU sampai dengan peraturan daerah agar berperspektif gender; c. peningkatan kapasitas SDM lembaga koordinator dalam mengkoordinasikan dan memfasilitasi kementerian/ lembaga/pemerintah daerah tentang penerapan PUG, termasuk dalam penyediaan data terpilah; d. penguatan mekanisme koordinasi antara pemerintah, aparat penegak hukum, masyarakat, dan dunia usaha dalam penerapan PUG; e. penguataan lembaga/jejaring PUG di pusat dan daerah, termasuk dengan perguruan tinggi, pusat studi wanita/gender, dan organisasi masyarakat; f.

penguatan sistem penyediaan, pemutakhiran, dan pemanfaatan data terpilah untuk penyusunan, pemantauan, dan evaluasi kebijakan/program/kegiatan pembangunan, seperti publikasi indeks kesetaraan dan keadilan gender per kabupaten sebagai basis insentif dan disinsentif alokasi dana desa; dan

g. pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan dan hasil pengarusutamaan gender, termasuk PPRG. 4. Meningkatkan kapasitas kelembagaan perlindungan perempuan dari berbagai tindak kekerasan, yang dilakukan melalui strategi: a. pelaksanaan review dan harmonisasi peraturan perundang-undangan dan kebijakan terkait kekerasan terhadap perempuan serta melengkapi aturan pelaksanaan dari perundang-undangan terkait; b. peningkatan kapasitas SDM dalam memberikan layanan termasuk dalam perencanaan dan penganggaran; c. penguatan mekanisme kerjasama antara pemerintah, aparat penegak hukum, lembaga layanan, masyarakat, dan dunia usaha dalam pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan; d. penguatan sistem data dan informasi terkait dengan tindak kekerasan terhadap perempuan; e. pemantauan dan evaluasi terkait penanganan kekerasan terhadap perempuan; dan

5-8


f.

Adapun strategi perkuatan pada tahun 2016 adalah: i.

Penguatan lembaga pelayanan bagi perempuan korban kekerasan di daerah (seperti Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak/P2TP2A dan Unit Pelayanan Perempuan dan Anak/UPPA), terutama daerah yang memiliki kasus kekerasan terhadap perempuan yang tinggi, daerah perbatasan/transit, dan daerah pengirim/asal tenaga kerja ke luar negeri; dan

ii. Pelaksanakan kebijakan afirmasi di daerah-daerah yang masih memiliki masalah yang besar dengan keadilan dan kesetaraan gender. 4. Pengarusutamaan Anti-Narkoba Kerangka Kebijakan

Pembangunan

Berwawasan

Pengarusutamaan pembangunan berwawasan anti-narkoba merupakan tindak lanjut dari kondisi darurat narkoba secara nasional. Status tersebut didasari realitas bahwa Indonesia telah menjadi pasar narkoba terbesar di Asia Tenggara serta bahwa kerugian yang ditimbulkan semakin meluas baik dari jumlah korban maupun manifestasi dampak negatifnya. Penyalahgunaan narkoba kemudian tidak saja menjadi masalah keamanan dan penegakan hukum, namun juga merupakan isu kesehatan, sosial dan ekonomi hingga politik khususnya hubungan luar negeri. Dalam konteks tersebut, saat ini pemerintah sedang melakukan proses harmonisasi Rancangan Peraturan Presiden tentang Optimalisasi Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba yang melibatkan 19 K/L Lintas Sektor. Sebagai respon terhadap kompleksitas masalah penyalahgunaan narkoba di atas, pembangunan berwawasan anti-narkoba ditetapkan dalam RKP 2016 sebagai program tematik baru untuk dapat dilakukan oleh seluruh K/L. Pengarusutamaan diharapkan mampu memadukan berbagai upaya penanganan penyalagunaan narkoba serta meningkatkan efektivitas dari kebijakan dan aksinya. Sasaran Sasaran pembangunan berwawasan anti-narkoba 2016 adalah: (i) meningkatkan kesadaran seluruh elemen masyarakat akan kondisi darurat narkoba dan berbagai implikasinya; (ii) meningkatkan keterpaduan upaya penanganan penyalahgunaan narkoba baik yang berbasis pemerintah maupun masyarakat; (iii) mendukung target terkendalinya laju prevalensi penyalahgunaan narkoba.


5-9

Arah Kebijakan dan Strategi Perkuatan Arah kebijakan pengarustamaan pembangunan berwawasan anti-narkoba ditempuh melalui dua arah yaitu: a) Menurunkan demand side melalui intensifikasi upaya sosialisasi bahaya penyalahgunaan narkoba dan b) Menekan supply side melalui peningkatan efektivitas pemberantasan penyalahgunaan peredaran gelap narkoba. Strategi perkuatan ditempuh dengan cara: (i) Diseminasi informasi tentang bahaya narkoba melalui berbagai media; (ii) Pengadaan tes penggunaan narkoba secara berkala di lingkungan K/L. (iii) information-sharing antar instansi dan oleh seluruh komponen masyarakat mengenai penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba; (iv) razia di kawasan potensial sentra produksi narkoba. 5.1.2 PEMBANGUNAN LINTAS BIDANG

1. Pemerataan dan Penanggulangan Kemiskinan Kerangka Kebijakan Berbagai kebijakan afirmatif dan strategi yang telah dilakukan, pemerintah telah berhasil menurunkan angka kemiskinan selama 5 tahun terakhir, yaitu dari 31,02 juta jiwa (14,15%) menjadi 27,73 (10,96 persen). Namun, masih ada satu tantangan besar yang dihadapi dalam kurun waktu 4 (empat) tahun kedepan mengingat kemiskinan yang turun melambat dan pengangguran yang meningkat kurun waktu Februari 2014Februari 2015. Masih tingginya angka kemiskinan di daerahdaerah tertentu, serta meningkatnya ketimpangan antarkelompok pendapatan dan antarwilayah, memerlukan upaya terobosan dalam rangka meningkatkan efektivitas penanggulangan kemiskinan agar penduduk miskin dapat berkurang. Upaya penanggulangan kemiskinan dan pengurangan ketimpangan, baik ketimpangan antarkelompok pendapatan maupun ketimpangan antarwilayah memerlukan koordinasi dan sinkronisasi lintas sektor yang lebih intensif. Semangat gotongroyong menjadi kata kunci untuk merapatkan barisan bagi seluruh sektor terkait dalam upaya percepatan peningkatan kesejahteraan rakyat dan membangun kemandirian bangsa, terutama pada wilayah-wilayah tertinggal, terpencil, perbatasan, dan kantong-kantong kemiskinan. Upaya tersebut harus didukung dengan menciptakan pertumbuhan ekonomi yang tinggi sekaligus inklusif yang diharapkan mampu meningkatkan taraf hidup rakyat dan memperluas kesempatan kerja. Untuk menjawab permasalahan

5-10


dan tantangan penanggulangan kemiskinan dan peningkatan pemerataan, berbagai kebijakan afirmatif yang berpihak pada masyarakat miskin (pro-poor), memperoleh penekanan. Sasaran Sasaran yang akan dicapai pada tahun 2016 adalah (i) menurunnya tingkat kemiskinan menjadi 9-10 persen; (ii) menurunnya tingkat ketimpangan (gini rasio) menjadi 0,39; (iii) menurunnya tingkat pengangguran terbuka menjadi 5,2 - 5,5 persen. Arah Kebijakan dan Strategi Perkuatan Untuk mencapai sasaran penurunan tingkat kemiskinan hingga 9-10 persen, Pemerintah akan melanjutkan strategi yang telah diimplementasikan pada tahun sebelumnya didukung dengan beberapa penguatan pada beberapa aspek. Sejalan dengan amanat RPJMN 2015-2019 dan mengejawantahkan Nawacita Presiden, arah kebijakan dalam upaya pemerataan dan penanggulangan kemiskinan adalah: (1) Membangun landasan yang kuat agar ekonomi tumbuh menghasilkan kesempatan kerja yang berkualitas; (2) Penyelenggaraan perlindungan sosial yang komprehensif; (3) Pengembangan penghidupan berkelanjutan (peningkatan kesejahteraan keluarga); (4) Perluasan dan peningkatan pelayanan dasar. Untuk merealisasikan arah kebijakan dan mendukung pencapaian sasaran tersebut, strategi tahun 2016 akan difokuskan pada: 1. Peningkatan akses bagi masyarakat kurang mampu kepada lapangan kerja yang berkualitas Strategi perkuatan tersebut dilaksanakan melalui: a. Penyempurnaan peraturan ketenagakerjaan untuk mendorong tumbuhnya industri padat pekerja, terutama penataan peraturan pengupahan dan outsourcing; b. Penyediaan fasilitas informasi pasar kerja di daerah yang

mudah dijangkau oleh masyarakat kurang mampu, terutama di daerah kantong-kantong pengangguran;

c. Peningkatan akses masyarakat kurang mampu kepada

kegiatan ekonomi produktif yang berkelanjutan, termasuk pemberian insentif dan fasilitasi modal bagi usaha yang mulai berkembang; d. Peningkatan

pembangunan infrastruktur untuk mendukung kegiatan ekonomi;

perdesaan

e. Pengembangan lembaga pelatihan di daerah untuk

memberikan pelatihan keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan dan potensi lokal;


5-11

f. Pelatihan keterampilan dan sertifikasi kompetensi bagi

masyarakat kurang mampu, g. Fasilitasi buruh untuk mudah memperoleh rumah, antara

lain melalui pembangunan perumahan untuk buruh, terutama di kawasan industri, dengan melibatkan swasta dan pemerintah daerah. 2. Penyelenggaraan perlindungan sosial yang komprehensif Strategi perkuatan yang akan dilakukan yaitu melalui: a.

Pengembangan dan perluasan cakupan skema uang elektronik (UNIK) untuk penyaluran asistensi sosial dengan memanfaatkan agen layanan keuangan digital sebagai tempat pencairan bantuan;

b. Peningkatan komplementaritas bantuan tunai bersyarat

dan program perlindungan sosial lainnya untuk mendukung produktivitas dan kesejahteraan keluarga miskin;

a. Pengembangan sistem layanan dan rujukan terpadu bagi

penduduk miskin dan rentan, termasuk pengembangan Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesos) dan Desa Sejahtera Mandiri (DSM); c. Perluasan akses bagi penduduk kurang mampu terhadap pengembangan usaha bersama; d. Pelaksanaan rencana aksi nasional hak asasi manusia

bagi penyandang disabilitas dan lanjut usia;

e.

Perluasan cakupan dan paket manfaat Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dan jaminan ketenagakerjaan bagi penduduk rentan dan pekerja informal;

f.

Penguatan peran kelembagaan sosial melalui akreditasi lembaga sosial dan implementasi Standar Pelayanan Minimum (SPM) Bidang Sosial.

Perkuatan pada penyaluran Program Raskin dengan perbaikan pada: i. peningkatan kualitas beras; ii. perbaikan skema penyaluran; dan iii. penargetan dengan menggunakan Basis Data Terpadu (BDT) yang telah dimutakhirkan. 3. Pengarusutamaan pengembangan penghidupan berkelanjutan. Pemerintah telah mengembangkan konsep penghidupan berkelanjutan berbasis pemberdayaan masyarakat yang difokuskan untuk mendorong masyarakat kurang mampu agar lebih mandiri secara ekonomi dan lebih kuat dalam hal g.

5-12


kohesi sosial. Dalam hal ini, penguatan didorong pada aspek penguasaan keterampilan, akses terhadap modal dan akses terhadap pasar agar masyarakat kurang mampu dapat mengembangkan kegiatan ekonomi produktif. Strategi perkuatan ini akan dilakukan melalui: a. Pengarusutamaan berbagai sektor dan pengembangan potensi-potensi lokal, mulai dari yang bersifat primer seperti pertanian, kelautan, perikanan sampai sektor tersier seperti perdagangan dan jasa; b. Pembinaan dan pendampingan yang intensif sesuai dengan desain pengembangan penghidupan berkelanjutan untuk memastikan bahwa arahan/fasilitasi yang diberikan benar-benar dilaksanakan oleh masyarakat; c. Pengembangan Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat (DAPM) pasca kegiatan dana bergulir PNPM Mandiri, yaitu dalam kerangka kelembagaan keuangan mikro yang memadukan aspek komersial dan sosial dalam melayani dan memberdayakan masyarakat miskin secara berkelanjutan dan memiliki status hukum yang jelas; d. Penguatan kapasitas masyarakat miskin untuk mengoptimalkan pendayagunaan sumber daya dan kelembagaan sosial-ekonomi lokal untuk perbaikan kesejahteraaan secara berkelanjutan. 4. Penyempurnaan efektivitas perluasan pelayanan dasar bagi masyarakat miskin dan rentan. Strategi perkuatan ini akan dilakukan melalui: a. Penguatan koordinasi kelembagaan dan peningkatan kapasitas pemerintah daerah terutama di tingkat kabupaten dan kecamatan dalam perencanaan dan penganggaran pelayanan dasar yang berpihak pada masyarakat miskin dan rentan; b. Pengembangan insentif kinerja bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan akses dan kualitas pelayanan dasar; c. Pengembangan sistem data real time dan terpadu di tingkat layanan dasar yang mendukung identifikasi, penentuan target dan intervensi program afirmatif, serta tanggapan dan penyelesaian masalah oleh pemangku kepentingan (stakeholder) terkait secara cepat, tepat, dan terkoordinir dengan baik; (d) Pengembangan mekanisme akuntabilitas antara masyarakat, penyedia layanan dan pemerintah yang memfasilitasi peran aktif masyarakat miskin dan rentan dalam perencanaan, penganggaran dan pemantauan pelayanan dasar.


5-13

Untuk menunjang optimalisasi strategi pelaksanaan penanggulangan kemiskinan, diperlukan dukungan ketersediaan basis data terpadu yang akan berperan penting dalam hal penentuan target intervensi program/kegiatan. 2. Perubahan Iklim Kerangka Kebijakan Penanganan perubahan iklim dilakukan melalui pelaksanaan mitigasi, yaitu pengurangan penyebab emisi Gas Rumah Kaca (GRK), dan pelaksanaan adaptasi yaitu untuk peningkatan ketahanan masyarakat dan wilayah yang rentan terhadap perubahan iklim, yaitu antara lain petani dan nelayan serta wilayah yang rentan seperti pesisir atau kota yang terletak dekat dengan pantai, pegunungan yang mudah terkena kekeringan serta upaya peningkatan kesehatan atas berbagai gangguan kesehatan akibat dampak perubahan iklim. Fokus penanganan perubahan iklim tahun 2016 adalah: (i) Koordinasi dan pemantauan pelaksanaan Rencana Aksi Nasional (RAN) GRK, Rencana Aksi Daerah (RAD) GRK dan RAN Adaptasi Perubahan Iklim (API) di dalam pembangunan baik di tingkat nasional, maupun di tingkat daerah; (ii) Inventarisasi dan pengukuran hasil pencapaian penurunan emisi dan peningkatan adaptasi perubahan iklim; (iii) Memperkuat pelaksanaan, kelembagaan dan pendanaan upaya RAN GRK dan RAN API mitigasi dan adaptasi di tingkat nasional sebagai bagian dari penurunan emisi GRK penanganan perubahan iklim global. Sasaran 1.

Menurunnya emisi GRK pada lima sektor prioritas: kehutanan dan lahan gambut, pertanian, energi dan transportasi, industri dan limbah, sebesar 19,1% (dari target 26% di tahun 2020);

2.

Meningkatnya ketahanan masyarakat terhadap dampak perubahan iklim, dan tersusunnya strategi adaptasi di 4 (empat) daerah percontohan pelaksanaan RAN-API yang terintegrasi dengan dokumen perencanaan.

Arah Kebijakan dan Strategi Penguatan Arah Kebijakan untuk pelaksanaan penanganan Perubahan Iklim pada tahun 2016 adalah untuk: (1) Peningkatan upaya mitigasi melalui pelaksanaan RAN/RAD-GRK, dengan strategi penguatan: (i) Peningkatan kegiatan penurunan emisi pada sektor utama, diantaranya pelaksanaan kegiatan pertanian dan peternakan

5-14


yang ramah lingkungan, pencegahan penurunan dan peningkatan serapan karbon di bidang kehutanan, pemanfaatan energi terbarukan, diversifikasi bahan bakar, efisiensi dan konservasi energi, serta pengelolaan sampah domestik; (ii) Peningkatan kontribusi swasta dan masyarakat dalam penurunan emisi GRK; (iii) Penerapan insentif fiskal dan kualitas pengelolaan pendanaan hibah untuk penanganan perubahan iklim, termasuk melalui Lembaga Wali Amanat Perubahan Iklim (ICCTF); (iv) Peningkatan inventarisasi GRK; dan (v) Peningkatan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan RAN/RAD-GRK; (2) Penguatan pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Adaptasi Perubahan Iklim (RAN-API) secara sinergis, dan pelaksanaan upaya adaptasi di 4 (empat) daerah percontohan, dengan strategi penguatan: (i) Pelaksanaan rencana aksi adaptasi perubahan iklim secara terkoordinasi antara K/L dan pemerintah daerah serta antar daerah; (ii) Pengembangan indikator kerentanan, sistem informasi dan database kerentanan, dan memperkuat proyeksi dan sistem informasi iklim dan cuaca; (iii) Penguatan kapasitas daerah untuk menyusun strategi adaptasi daerah; dan (iv) Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan adaptasi, pusat dan daerah. 3. Revolusi Mental Kerangka Kebijakan Pembangunan karakter dan jati diri bangsa melalui Revolusi Mental pada tahun 2016 diarahkan untuk meningkatkan kemandirian bangsa yang ditandai oleh tegaknya kedaulatan politik, ekonomi yang berdikari, dan kuatnya kepribadian bangsa dalam kebudayaan, yang bersumber dari nilai-nilai luhur budaya nasional (gotong royong, toleransi, harmoni, solidaritas, kesetiakawanan) untuk mengembangkan budaya pelayanan. Sasaran Sasaran yang akan dicapai dalam pembangunan lintas bidang revolusi mental pada tahun 2016 adalah 1. Kedaulatan Politik, yaitu (a) meningkatnya kualitas kehidupan demokrasi yang beradab dan meningkatnya partisipasi politik rakyat; (b) menurunnya ancaman kebebasan sipil dan perlindungan aparat keamanan; (c) meningkatnya kesadaran dan ketaatan dalam proses penegakan hukum yang berkeadilan oleh aparat dan lembaga peradilan yang berintegritas untuk menumbuhkan kepercayaan masyarakat; (d) meningkatnya peran Indonesia dalam forum-forum internasional; dan (e)


5-15

meningkatnya kualitas penyelenggaraan birokrasi pemerintahan dan layanan perizinan. 2. Kemandirian Ekonomi, yaitu (a) meningkatnya kemandirian ekonomi nasional yang berdaya saing; (b) berkembangnya ekonomi nasional yang bertumpu pada budaya maritim; dan (c) meningkatnya budaya produksi sejalan dengan meningkatnya budaya inovasi di masyarakat yang didukung oleh sistem logistik nasional yang baik untuk mendukung distribusi bahan produksi dan konsumsi. 3. Kepribadian dalam Kebudayaan, yaitu (a) meningkatnya penguatan karakter bangsa untuk menegaskan identitas nasional dan meneguhkan jati diri bangsa; (b) meningkatnya kualitas sumber daya manusia yang unggul, maju, mandiri, berakhlak mulia, berbudaya, dan berkeadaban; dan (c) meningkatnya partisipasi publik dalam berbagai kegiatan untuk menggerakkan agenda revolusi mental. Arah Kebijakan dan Strategi Perkuatan 1. Kedaulatan Politik, melalui (a) peningkatan kualitas peran dan fungsi lembaga-lembaga demokrasi; (b) peningkatan kepatuhan dan penegakan hukum serta reformasi peradilan secara konsisten dan berintegritas; serta (c) peningkatan kontribusi dan kualitas peran kebijakan luar negeri Indonesia dalam berbagai forum internasional. 2. Kemandirian Ekonomi, melalui (a) peningkatan kemandirian ekonomi nasional; (b) pemberdayaan pelaku usaha kecilmenengah, ekonomi dan industri kreatif, ekonomi rakyat dan ekonomi subsisten; (c) penguatan nilai-nilai persaingan usaha yang sehat di kalangan pelaku ekonomi, dan (d) peningkatan pemasyarakatan budaya produksi. 3. Kepribadian dalam Kebudayaan, melalui (a) peningkatan kualitas pendidikan; (b) peningkatan peran keluarga sebagai basis utama dan pertama pembentukan karakter dan kepribadian anak; (c) peningkatan kesadaran masyarakat akan kemajemukan; dan (d) pengembangan karakter dan jati diri bangsa yang tangguh, berbudaya, dan beradab, serta berdaya saing dan dinamis. Adapun Kebijakan Perkuatan pada tahun 2016 adalah: 1. Peningkatan kualitas penyelenggaraan birokrasi pemerintahan dan layanan perizinan yang ditandai oleh tumbuhnya budaya pelayanan (service culture), yang berorientasi pada pelayanan prima dan transparan, yang berdampak pada peningkatan efisiensi dan kepuasan masyarakat. 2. Peningkatan sosialisasi dan advokasi guna meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat mengenai

5-16


kebijakan dan hukum persaingan usaha khususnya pelaku usaha dalam rangka meningkatkan semangat persaingan usaha yang sehat, yang pada akhirnya dapat meningkatkan daya saing perekonomian bangsa dan kesejahteraan rakyat. 3. Pembenahan mekanisme perumusan kebijakan melalui implementasi daftar periksa kebijakan persaingan (competition checklist) dalam penyusunan kebijakan dan regulasi pemerintah pusat dan daerah yang dilakukan secara mandiri maupun dengan bekerjasama dengan Komisi Pengawas Persaingan Usaha. 4. Penyempurnaan kurikulum dan pengajaran mata kuliah terkait persaingan usaha di perguruan tinggi atau universitas sebagai mata kuliah wajib. 5.2 BIDANG PEMBANGUNAN SOSIAL BUDAYA DAN KEHIDUPAN BERAGAMA

Kerangka Kebijakan Arah kebijakan pembangunan bidang sosial budaya dan kehidupan beragama difokuskan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia, yang ditandai dengan meningkatnya IPM, indeks pembangunan masyarakat, dan IPG, didukung oleh tercapainya pertumbuhan penduduk yang seimbang dan semakin kuatnya karakter bangsa. Pembangunan sosial budaya dan kehidupan beragama dilakukan melalui pembangunan kependudukan dan keluarga berencana, pembangunan pendidikan khususnya program Indonesia Pintar, peningkatan status kesehatan dan gizi masyarakat terutama melalui program Indonesia Sehat, pembangunan perpustakaan, pemuda dan olahraga, agama, kebudayaan, pelayanan kesejahteraan sosial, kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak. Pembangunan kependudukan diarahkan untuk mengendalikan kuantitas penduduk melalui program Kependudukan dan Keluarga Berencana (KB), meningkatkan kualitas penduduk dan pembangunan keluarga untuk mendorong masyarakat Indonesia dalam membentuk keluarga kecil, bahagia, dan sejahtera, pengarahan dan penataan persebaran penduduk, serta penguatan data dan informasi kependudukan dalam pengembangan kebijakan dan program pembangunan yang berbasis data/pencapaian. Pembangunan kesehatan dan gizi masyarakat tahun 2016 diarahkan untuk meningkatkan status kesehatan ibu, anak, remaja dan lanjut usia; menurunkan kekurangan gizi dan kelebihan gizi melalui pendekatan lintas sektor, serta mengendalikan penyakit baik menular maupun tidak menular; serta menguatkan sistem kesehatan terutama pengembangan jaminan kesehatan melalui Kartu Indonesia Sehat; sistem pemantauan dan evaluasi melalui pengembangan sistem


5-17

informasi dan litbang; serta pemenuhan tenaga kesehatan, farmasi dan alat kesehatan. Pembangunan pendidikan diarahkan untuk mempercepat peningkatan taraf pendidikan seluruh masyarakat; melanjutkan upaya untuk memenuhi hak seluruh penduduk mendapatkan layanan pendidikan dasar berkualitas; meningkatkan akses, kualitas, relevansi, dan daya saing pendidikan menengah dan tinggi; menurunkan kesenjangan partisipasi pendidikan antarkelompok sosial-ekonomi, antarwilayah dan antarjenis kelamin, yang berpihak pada seluruh anak dari terutama anak dari keluarga kurang mampu; meningkatkan kualitas pembelajaran untuk peningkatan pendidikan karakter; dan meningkatkan profesionalitas guru, pengelolaan, serta pendistribusiannya. Pembangunan perpustakaan diarahkan untuk meningkatkan budaya gemar membaca dan kualitas layanan perpustakaan, baik kapasitas dan akses, maupun utilitas, melalui sinergi antara perpustakaan dengan satuan pendidikan, promosi gemar membaca dengan memanfaatkan perpustakaan dan pola partisipasi industri penerbitan dan masyarakat dalam menciptakan komunitas baca. Pembangunan kepemudaan dan keolahragaan diarahkan untuk meningkatkan peran aktif dan partisipasi pemuda dalam berbagai bidang pembangunan serta menumbuhkan dan meningkatkan budaya dan prestasi olahraga. Pembangunan kebudayaan diarahkan untuk mendukung terwujudnya insan Indonesia yang bermartabat, berkarakter dan berjati diri yang mampu menjunjung tinggi nilai budaya bangsa dan peradaban luhur di tengah pergaulan global. Pembangunan agama diarahkan untuk meningkatkan pemahaman, penghayatan dan pengamalan ajaran agama sebagai landasan moral dan etika dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, meningkatkan pelayanan kehidupan beragama yang berkualitas antara lain dengan meningkatkan kualitas penyelenggaraan ibadah haji dan umrah, serta mewujudkan harmonisasi sosial dan kerukunan umat beragama. Pelayanan kesejahteraan sosial khususnya bagi penyandang disabilitas dan lanjut usia diarahkan untuk memenuhi hak-hak dasar mereka, menyediakan akses layanan dasar dan kesempatan yang sama dan setara, serta menciptakan layanan publik dan lingkungan masyarakat yang inklusif, sehingga penyandang disabilitas dan lanjut usia dapat menjadi sumber daya manusia yang produktif dan berkontribusi dalam pembangunan. Peningkatan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan diarahkan untuk mempercepat pelaksanaan strategi pengarusutamaan gender (PUG) di berbagai bidang pembangunan, baik di tingkat pusat maupun daerah. PUG

5-18


tersebut bertujuan untuk meningkatkan keadilan antara penduduk laki-laki dan perempuan dalam mengakses, mengontrol, berpartisipasi, dan memperoleh manfaat dari pelaksanaan pembangunan. Selain itu juga diarahkan untuk meningkatkan efektivitas upaya pencegahan berbagai tindak kekerasan terhadap perempuan dan penanganan perempuan korban kekerasan. Pembangunan perlindungan anak diarahkan untuk menjamin terpenuhinya hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Upaya perlidungan anak dilakukan melalui peningkatan kualitas hidup dan tumbuh kembang anak yang optimal, peningkatan perlindungan anak dari tindak kekerasan, eksploitasi, penelantaran, dan perlakuan salah lainnya, serta peningkatan efektivitas kelembagaan perlindungan anak. Sasaran 1. Meningkatnya kinerja pembangunan bidang kependudukan dan keluarga berencana (KKB) yang ditandai dengan : TABEL 5.2 SASARAN DI BIDANG KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NO 1.

SASARAN Menurunnya rata-rata laju pertumbuhan penduduk dan angka kelahiran total yang diukur dengan proksi indikator: 1.a. Angka prevalensi pemakaian kontrasepsi (CPR) suatu cara (all method) (persen)

2.

TARGET RPJMN 2015-2019 1,19% (2015-2020) 66,0

TARGET 2016 65,4

1.b. Jumlah peserta KB baru/PB (juta)

6,98

6,96

1.c. Jumlah peserta KB aktif/PA (juta)

30,96

30,02

Meningkatnya ketersediaan layanan dan keberlanjutan ber-KB yang diukur dengan : 2.a. Tingkat putus pakai kontrasepsi (persen)

24,6

25,7

2.b. Penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) (persen)

23,5

21,1

2.c. Angka kebutuhan ber-KB tidak terlayani (unmet need) (persen, formula baru)

9,91

10,48

38

44

70

21

3.

Angka kelahiran pada remaja kelompok usia 15-19 tahun (age spesific fertility rate/ASFR 15-19 years old)

4.

Meningkatnya pengetahuan program kependudukan, keluarga berencana, dan pembangunan keluarga (KKBPK) 5.a. Persentase pasangan usia subur (PUS) yang memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang semua jenis metode kontrasepsi modern (persen)


5-19

NO

TARGET RPJMN 2015-2019

TARGET 2016

5.b. Persentase penduduk yang memiliki pengetahuan tentang isu kependudukan (persen)

50

42

5.c. Persentase keluarga yang memiliki pemahaman dan kesadaran tentang fungsi keluarga (persen)

50

20

SASARAN

5.

Kesenjangan (disparitas) layanan KB (kesenjangan kinerja TFR, CPR, dan unmet need), baik antarprovinsi, antarwilayah desa/kota, antarstatus sosial, dan kelompok pengeluaran keluarga

Menurun

Menurun

6.

Menguatnya kapasitas kelembagaan pembangunan bidang KKB di pusat dan daerah

Terbentuknya kelembagaan pembangunan bidang KKB

7.

Tersedianya landasan hukum dan kebijakan yang sinergi dan harmonis antara pembangunan bidang KKB terhadap bidang pembangunan lainnya

1. Tersedianya Peraturan perundangan dan kebijakan pembangunan bidang KKB yang sinergi dan harmonis

Terbentuknya kelembagaan pembangunan bidang KKB secara bertahap Tersusunnya Perpres tentang pedoman pelaksanaan perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga

8.

5-20

Meningkatnya ketersediaan dan kualitas data dan informasi pembangunan KKB yang akurat dan tepat waktu, serta pemanfaatan data dan informasi tersebut untuk perencanaan dan evaluasi hasil-hasil pembangunan.


2. Tersusunnya Perpres tentang pedoman pelaksanaan perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga Tersedianya dan termanfaatkannya data dan informasi pembangunan bidang KKB dari berbagai sumber

Tersedianya dan termanfaatkannya data dan informasi pembangunan bidang KKB dari berbagai sumber

2. Meningkatnya status kesehatan dan gizi masyarakat, yang ditandai dengan: TABEL 5.3 SASARAN DI BIDANG KESEHATAN DAN GIZI MASYARAKAT TARGET RPJMN 20152019

TARGET 2016

a. Persentase persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan (PF)

85

77

b. Persentase ibu hamil yang mendapatkan pelayanan antenatal ke empat (K4) c. Persentase kunjungan neonatal pertama (KN1)

80

74

90

78

NO 1

2

INDIKATOR Meningkatnya Status Kesehatan Ibu dan Anak

Meningkatnya Status Gizi masyarakat a. Persentase ibu hamil kurang energi kronik (KEK)

3

18,2

22,7

b. Persentase ibu hamil kurang energi kronik (KEK) yang mendapatkan PMT c. Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapat ASI eksklusif

95

50

50

42

d. Persentase ibu hamil yang mendapatkan Tablet Tambah Darah (TTD) 90 tablet selama masa kehamilan e. Persentase balita kurus yang mendapat makanan tambahan

98

85

90

75

Meningkatnya Pengendalian Penyakit Menular dan Tidak Menular serta Meningkatnya Penyehatan Lingkungan a. Prevalensi tuberkulosis (TB) per 100.000 penduduk

245

271

b. Prevalensi HIV (persen)

< 0,5

< 0,5

c. Jumlah kabupaten/kota dengan eliminasi malaria

300

245

d. Persentase Puskesmas yang melaksanakan pengendalian PTM terpadu

50

20

e. Prevalensi merokok pada penduduk usia ≤ 18 tahun (persen)

5,4

6,4

40

25

95

80

4

f. Persentase kabupaten/kota yang memenuhi kualitas kesehatan lingkungan g. Persentase kabupaten/kota yang mencapai 80 persen imunisasi dasar lengkap pada bayi Meningkatnya Pemerataan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan

5.600

700

481

190

95

80

5

a. Jumlah kecamatan yang memiliki minimal 1 puskesmas yang tersertifikasi akreditasi b. Jumlah kabupaten/kota yang memiliki minimal 1 RSUD yang tersertifikasi akreditasi nasional c. Persentase kabupaten/kota yang mencapai 80 persen imunisasi dasar lengkap pada bayi Meningkatnya Perlindungan Finansial

107,2

99,6

Jumlah penduduk yang menjadi peserta penerima bantuan iuran (PBI) melalui Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) 6

Meningkatnya Ketersediaan, Penyebaran, dan Mutu Sumber Daya Manusia Kesehatan a. Jumlah puskesmas yang minimal memiliki 5 jenis tenaga kesehatan b. Persentase RS kabupaten/kota kelas C yang memiliki 4 dokter spesialis dasar dan 3 dokter spesialis penunjang c. Jumlah SDM kesehatan yang ditingkatkan kompetensinya (kumulatif)

5.600

2.000

60

35

56.910

21.510


5-21

NO 7

INDIKATOR

TARGET RPJMN 20152019

TARGET 2016

90

80

Memastikan Ketersediaan Obat dan Mutu Obat dan Makanan a. Persentase ketersediaan obat dan vaksin di puskesmas b. Persentase obat yang memenuhi syarat c. Persentase makanan yang memenuhi syarat d. Persentase obat tradisional yang memenuhi syarat

3. Meningkatnya angka ditunjukkan oleh:

partisipasi

94

92,5

90,1

88,6

84

81

pendidikan,

yang

TABEL 5.4 SASARAN DI BIDANG PENDIDIKAN NO 1 2

3

4

JENJANG/KOMPONEN Pendidikan Anak Usia Dini Angka Partisipasi PAUD (persen) Pendidikan Dasar Angka Partisipasi Murni SD/MI/sederajat (persen) Angka Partisipasi Kasar SD/MI/SDLB/ sederajat (persen) Angka Partisipasi Murni SMP/MTs/sederajat (persen) Angka Partisipasi Kasar SMP/MTs/ sederajat (persen) Pendidikan Menengah Angka Partisipasi Murni SMA/MA/SMK/sederajat (persen) Angka Partisipasi Kasar SMA/MA/SMK/ sederajat (persen) Pendidikan Tinggi Angka Partisipasi Kasar PT (persen)

TARGET 2016 70,85 91,79 111,14 80,87 104,47 60,84 85,51 31,31

*) angka partisipasi merupakan angka perkiraan, dihitung menggunakan jumlah penduduk sesuai hasil proyeksi penduduk berdasarkan SP 2010.

4. Meningkatnya angka keberlanjutan pendidikan, yang ditunjukkan oleh menurunnya angka putus sekolah, dan meningkatnya angka melanjutkan; 5. Menurunnya kesenjangan partisipasi pendidikan antarkelompok masyarakat, terutama antara penduduk kaya dan penduduk miskin, antara penduduk laki-laki dan penduduk perempuan, antara wilayah perkotaan dan perdesaan, dan antardaerah; 6. Meningkatnya kesiapan siswa pendidikan menengah untuk memasuki pasar kerja atau melanjutkan ke jenjang pendidikan tinggi; 7. Meningkatnya jaminan hidup dan fasilitas pengembangan ilmu pengetahuan dan karir bagi guru yang ditugaskan di daerah khusus; 8. Meningkatnya budaya gemar membaca masyarakat dan layanan perpustakaan yang ditandai oleh meningkatnya

5-22


jumlah pemustaka; jumlah dan keragaman koleksi, jumlah dan kualitas tenaga perpustakaan; preservasi dan konservasi bahan perpustakaan, termasuk naskah kuno; intensitas sosialisasi dan pembudayaan kegemaran membaca; dan fasilitas layanan perpustakaan nasional dan perpustakaan lainnya; 9. Meningkatnya pembangunan karakter, tumbuhnya jiwa patriotisme, budaya prestasi, dan profesionalitas pemuda; 10. Meningkatnya partisipasi pemuda di berbagai bidang pembangunan, terutama di bidang sosial, politik, ekonomi, budaya, dan agama; 11. Meningkatnya budaya dan prestasi olahraga di tingkat regional dan internasional yang ditandai dengan meningkatnya perolehan medali pada kejuaraan Olympic Games dan Paralympic Games 2016; 12. Terwujudnya insan Indonesia yang bermartabat, berkarakter dan berjati diri yang mampu menjunjung tinggi nilai budaya bangsa dan peradaban luhur di tengah pergaulan global, ditandai oleh meningkatnya (i) kesadaran dan pemahaman masyarakat akan keragaman budaya; (ii) apresiasi terhadap keragaman seni dan kreativitas karya budaya; (iii) kualitas pengelolaan dalam upaya pelindungan, pengembangan dan pemanfaatan warisan budaya; (iv) kerjasama dan pertukaran informasi budaya antardaerah serta antara Indonesia dan mancanegara; dan (v) kapasitas sumber daya pembangunan kebudayaan dalam mendukung upaya pelindungan, pengembangan, dan pemanfaatan kebudayaan; 13. Meningkatnya kualitas pemahaman dan pengamalan ajaran agama, kualitas pelayanan kehidupan beragama, serta harmoni sosial dan kerukunan hidup umat beragama; 14. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan ibadah haji dan umrah yang transparan, efisien, dan akuntabel yang ditunjukkan dengan meningkatnya indeks kepuasan jemaah haji dari 81,52 persen pada 2014 menjadi 84,00 persen pada 2016; 15. Meningkatnya akses dan kualitas hidup penyandang disabilitas dan lanjut usia, yang ditandai dengan: (i) tersedianya layanan publik serta lingkungan dan sistem sosial yang inklusif; (ii) meningkatnya jumlah kabupaten/kota yang memiliki regulasi untuk pengembangan akses lingkungan inklusif; dan (iii) terbangunnya sistem dan tata kelola layanan dan rehabilitasi sosial yang terintegrasi dan partisipatif melibatkan pemerintah daerah, masyarakat, dan swasta; 16. Meningkatnya kapasitas kelembagaan PUG dan kelembagaan perlindungan perempuan dari berbagai tindak kekerasan di


5-23

tingkat nasional dan daerah, yang diukur dari ketersediaan peraturan perundang-undangan dan aturan pelaksanaan terkait PUG dan kekerasan terhadap perempuan, data terpilah dan data kekerasan terhadap perempuan, SDM yang terlatih, serta terlaksananya kooordinasi antar-K/L/SKPD dan antar pusat dan daerah dalam pelaksanaan PPRG, serta pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan; dan 17. Menguatnya sistem perlindungan anak yang mencakup pencegahan, penanganan, dan rehabilitasi anak korban tindak kekerasan, eksploitasi, penelantaran, dan perlakuan salah lainnya dengan didukung oleh peningkatan efektivitas kelembagaan baik di tingkat pusat maupun daerah. Hal ini ditunjukkan dengan (i) tersedianya dan dimanfaatkannya data/informasi dalam proses perencanaan dan penganggaran; (ii) harmonisasi perundang-undangan, kebijakan, dan peraturan terkait; (iii) ketersediaan aturan pelaksanaan dari perundang-undangan yang ada secara lengkap; (iv) meningkatnya penyedia layanan dasar yang berkualitas dan ramah anak serta mampu mendeteksi kasus kekerasan terhadap anak yang antara lain diukur dengan meningkatnya jumlah kab/kota layak anak dari 239 (2014) menjadi 270 (2016); (v) tersedianya tenaga pelaksana perlindungan anak yang memadai secara jumlah dan kualitas; (vi) meningkatnya koordinasi antar kementerian/lembaga/SKPD, antara pusat dan daerah, serta dengan elemen masyarakat untuk meningkatkan pemahaman dan komitmen dalam pengambilan keputusan; dan (vii) meningkatnya efektivitas pengawasan terhadap pelaksanaan perlindungan anak. Arah Kebijakan dan Strategi Arah kebijakan pembangunan bidang Sosial Budaya dan Kehidupan Beragama tahun 2016 sebagai berikut: 1. Menguatkan advokasi dan komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) tentang program kependudukan, keluarga berencana, dan pembangunan keluarga (KKBPK) di setiap wilayah dan kelompok masyarakat; 2. Menguatkan akses pelayanan KB dan kesehatan reproduksi yang merata dan berkualitas, baik dalam Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) Kesehatan maupun Non-SJSN Kesehatan; 3. Meningkatkan peran pembangunan keluarga;

5-24


dan

fungsi

keluarga

dalam

4. Meningkatkan pembinaan kesehatan reproduksi remaja dalam rangka penyiapan kehidupan berkeluarga; 5. Menguatkan kelembagaan kependudukan dan keluarga berencana yang efektif, dan menyusun landasan hukum melalui penyerasian kebijakan pembangunan bidang kependudukan dan KB, serta menguatkan data dan informasi kependudukan dan keluarga berencana; 6. Akselerasi pemenuhan akses pelayanan kesehatan ibu, anak, remaja, dan lanjut usia yang berkualitas; 7. Mempercepat perbaikan gizi masyarakat; 8. Meningkatkan pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan; 9. Meningkatan akses pelayanan kesehatan dasar yang berkualitas; 10. Meningkatan akses pelayanan kesehatan rujukan yang berkualitas; 11. Meningkatkan ketersediaan, keterjangkauan, pemerataan, dan kualitas farmasi dan alat kesehatan; 12. Meningkatkan pengawasan Obat dan Makanan; 13. Meningkatkan ketersediaan, penyebaran, dan mutu sumber daya manusia kesehatan; 14. Meningkatkan promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat; 15. Menguatkan manajemen, penelitian dan pengembangan, dan sistem informasi; 16. Memantapkan pelaksanaan Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) Bidang Kesehatan; 17. Mengembangkan dan meningkatkan efektifitas pembiayaan kesehatan; 18. Melaksanakan Wajib Belajar 12 Tahun dengan melanjutkan upaya untuk memenuhi hak seluruh penduduk mendapatkan layanan pendidikan dasar, dan memperluas dan meningkatkan pemerataan pendidikan menengah berkualitas, antara lain dengan penyediaan bantuan bagi anak dari keluarga kurang mampu untuk dapat mengikuti Program Indonesia Pintar yang dilaksanakan melalui Kartu Indonesia Pintar; 19. Meningkatkan kualitas pembelajaran, melalui penguatan jaminan kualitas (quality assurance) pelayanan pendidikan; penguatan kurikulum dan pelaksanaannya; dan penguatan sistem penilaian pendidikan yang komprehensif dan kredibel; 20. Meningkatkan profesionalisme, kualitas pengelolaan dan penempatan guru, serta jaminan hidup dan fasilitas


5-25

pengembangan pengetahuan dan karir bagi guru di daerah khusus; 21. Meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan anak usia dini, pendidikan keterampilan, dan pendidikan orang dewasa; 22. Meningkatkan kualitas layanan pendidikan keagamaan dan pendidikan agama, kewargaan, dan karakter di sekolah; dan 23. Meningkatkan akses dan kualitas, serta relevansi dan daya saing pendidikan tinggi termasuk kualitas Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK); 24. Meningkatkan budaya gemar membaca; 25. Meningkatkan kualitas layanan perpustakaan, baik kapasitas dan akses, maupun utilitas; 26. Meningkatkan pelayanan kepemudaan yang berkualitas untuk mendukung partisipasi dan peran aktif pemuda di berbagai bidang pembangunan, khususnya dalam rangka pemanfaatan peluang bonus demografi; 27. Meningkatkan olahraga;

partisipasi

masyarakat

dalam

kegiatan

28. Meningkatkan prestasi olahraga di tingkat regional dan internasional; 29. Memperkukuh karakter bangsa yang tangguh, kompetitif, berakhlak mulia, dinamis, dan berorientasi iptek; 30. Meningkatkan apresiasi terhadap keragaman seni dan kreativitas karya budaya; 31. Melestarikan warisan budaya baik bersifat benda (tangible) maupun tak benda (intangible); 32. Mengembangkan promosi dan diplomasi budaya; 33. Mengembangkan sumber daya kebudayaan; 34. Meningkatkan pemahaman, penghayatan, pengamalan dan pengembangan nilai-nilai keagamaan; 35. Meningkatkan pelayanan kehidupan beragama; 36. Meningkatkan kerukunan umat beragama; 37. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan ibadah haji; 38. Meningkatkan tata kelola pembangunan bidang agama; 39. Meningkatkan inklusivitas penyandang disabilitas yang menyeluruh pada setiap aspek penghidupan dan memperkuat skema perlindungan sosial bagi lanjut usia; 40. Meningkatkan kapasitas kelembagaan PUG dan kapasitas kelembagaan perlindungan perempuan dari berbagai tindak

5-26


kekerasan, melalui penyempurnaan/harmonisasi peraturan perundang-undangan, serta penguatan kapasitas SDM, mekanisme koordinasi, jejaring PUG/lembaga layanan kekerasan terhadap perempuan (KtP), sistem data dan informasi, dan pemantauan dan evaluasi; 41. Menguatkan dan harmonisasi perundang-undangan dan kebijakan terkait perlindungan anak, serta melengkapi aturan pelaksanaannya; 42. Meningkatkan koordinasi antar instansi pemerintah di pusat dan daerah serta organisasi masyarakat melalui jejaring kelembagaan dalam pelaksanaan, pengawasan, pemantauan, dan evaluasi secara berkelanjutan terkait perlindungan anak; 43. Menguatkan sistem pengelolaan data dan informasi mengenai perlindungan anak serta pemanfaatannya secara lintas kementerian/Lembaga/SKPD; 44. Menguatkan pusat pelayanan terpadu untuk anak korban kekerasan yang mencakup layanan pengaduan, rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, penegakan dan bantuan hukum, pemulangan dan reintegrasi sosial, serta pengasuhan alternatif; 45. Peningkatan kapasitas SDM instansi pemerintah pusat dan daerah yang memberikan layanan pada anak termasuk dalam perencanaan dan penganggaraan yang rensponsif anak; 46. Penyusunan strategi dan materi KIE terkait perlindungan anak yang sesuai dengan konteks lokal masyarakat; serta 47. Advokasi dan sosialisasi tentang pentingnya melindungi anak dari tindak kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah lainnya kepada pemerintah, masyarakat, dunia usaha, lembaga pendidikan, dan media massa. Untuk mendukung arah kebijakan pembangunan bidang Sosial Budaya dan Kehidupan beragama tersebut, dilakukan kebijakan perkuatan pada tahun 2016 melalui: 1. Peningkatan pelayanan KB dengan jaminan ketersediaan alat dan obat kontrasepsi, baik pelayanan KB melalui sistem SJSN Kesehatan maupun Non-SJSN Kesehatan, serta penguatan ketenagaan pelayanan KB melalui sertifikasi; 2. Penguatan advokasi dan KIE program Kependudukan, Keluarga Berencana, dan Pembangunan Keluarga, baik melalui bauran media maupun ketenagaan Kependudukan dan KB; 3. Peningkatan pemahaman remaja mengenai keluarga berencana dan kesehatan reproduksi, dalam penyiapan


5-27

kehidupan dalam berkeluarga melalui kelompok kegiatan kesehatan reproduksi remaja dan bina keluarga remaja; 4. Penataan, penguatan, dan peningkatan kapasitas kelembagaan pembangunan bidang KKB di tingkat pusat dan daerah melalui fasilitasi pembentukan kelembagaan KKB serta peningkatan advokasi dan kemitraan kepada para pemangku kebijakan dan kepentingan; 5. Penguatan landasan hukum dengan melakukan penyerasian dan peninjauan kembali landasan hukum/peraturan perundang-undangan yang terkait melalui koordinasi terpadu, analisis dampak kependudukan dan KB, serta literasi kependudukan dan KB; 6. Peningkatan kualitas data dan informasi kependudukan dan keluarga berencana yang memadai, akurat, dan tepat waktu untuk dijadikan basis dalam memberikan pelayanan dasar kepada masyarakat dan sekaligus pengembangan kebijakan dan program pembangunan; 7. Penguatan untuk melaksanakan quick win Presiden meliputi: (a) pengaturan sistem dan peningkatan kerjasama Puskesmas dengan unit transfusi darah untuk penurunan kematian ibu; (b) pengaturan pengelolaan dana kesehatan oleh RSUD dan Pemda; (c) pendataan kebutuhan kapal rumah sakit di kabupaten-kabupaten kepulauan; (d) peningkatan anggaran kesehatan pemerintah melalui APBN dan APBD; dan (e) pengembangan konsep rumah sehat bersama lintas sektor; 8. Penguatan pelayanan kesehatan ibu, anak, dan gizi masyarakat serta penyakit menular melalui: (a) penurunan kematian ibu di fasilitas kesehatan, memperluas cakupan jaminan persalinan melalui peningkatan kepesertaan JKN dan pengembangan sistem pengumpulan data kematian ibu; (b) penguatan dan pengembangan kebijakan gizi masyarakat dengan fokus pada seribu hari pertama kehidupan; dan (c) penguatan pencegahan penyakit menular dan pengendalian risiko biologi, perilaku dan lingkungan penyakit tidak menular, (d) pengaturan sistem dan peningkatan kerjasama Puskesmas dengan unit transfusi darah untuk penurunan kematian ibu; (e) pengaturan pengelolaan dana kesehatan oleh RSUD dan Pemda; 9. Penguatan dan perluasan jaminan kesehatan nasional melalui Kartu Indonesia Sehat SJSN Kesehatan melalui: (a) perluasan kepesertaan Kartu Indonesia Sehat terutama peningkatan penerima bantuan iuran (PBI); (b) penguatan kebijakan sistem tarif premi dan provider, pemanfaatan dan penyediaan pelayanan kesehatan; (c) pengembangan

5-28


pemantauan dan evaluasi; dan (d) penguatan ketersediaan sisi suplai pelayanan kesehatan; 10. Penguatan sistem kesehatan melalui: (a) penguatan sistem pemantauan, evaluasi dan informasi; (b) pengembangan kebijakan afirmatif, model-model penempatan tenaga kesehatan berbasis tim, dan pemenuhan tenaga dokter spesialis; (c) dukungan riset bidang kesehatan; (d) peningkatan ketersediaan obat dan vaksin di fasilitas kesehatan dasar; (e) peningkatan pembiayaan kesehatan publik, termasuk penyesuaian iuran JKN; dan (f) pengembangan integrasi rekam medis online Puskesmas dan rumah sakit; 11. Penguatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan melalui: (a) pengembangan sistem rujukan nasional, regional dan provinsi dan penguatan RSUD termasuk melalui akreditasi; (b) pengembangan dan akreditasi rumah sakit; (c) penguatan pelayanan kesehatan dasar dan akreditasi Puskesmas; (d) pengembangan fasilitas kesehatan di daerah terpencil, tertinggal, perbatasan, kepulauan (DTPK) antara lain melalui pembangunan RS pratama dan pelayanan kesehatan; dan (e) inovasi pelayanan kesehatan, antara lain melalui telemedicine dan pelayanan kesehatan bergerak; 12. Penguatan upaya promotif dan preventif melalui (a) peningkatan advokasi kebijakan pembangunan berwawasan kesehatan; (b) peningkatan kemitraan dalam upaya promotif dan preventif (c) penguatan gerakan masyarakat; (d) peningkatan upaya kesehatan berbasis masyarakat (UKBM); (e) pelaksanaan pilot layanan kesehatan primer terpadu berbasis kerjasama pemerintah dan masyarakat di DTPK; dan (f) peningkatan efektifitas bantuan operasional kesehatan dalam promotif dan preventif; 13. Peningkatan efektifitas penelitian dan pengembangan kesehatan melalui (a) perluasan kerja sama penelitian dalam lingkup nasional dan internasional; (b) penguatan jejaring penelitian dan jejaring laboratorium; (c) aktif membangun aliansi mitra stategis dengan Kementerian/Lembaga Non Kementerian, Pemda, dunia usaha dan akademisi; (d) peningkatan diseminasi dan advokasi pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan; (e) pelaksanaan penelitian dan pengembangan mengacu kepada isu strategis RPJMN 2015-2019, Kebijakan Kementerian Kesehatan dan Kebijakan Prioritas Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan; (f) pengembangan sarana, prasarana, sumber daya dan regulasi dalam pelaksanaan penelitian dan pengembangan;


5-29

14. Perkuatan untuk mendukung Wajib Belajar 12 Tahun, yaitu: (a) meningkatkan cakupan penerima Kartu Indonesia Pintar (KIP) terutama bagi anak usia sekolah yang belum/tidak pernah bersekolah atau tidak bersekolah lagi; (b) meningkatkan efektivitas mekanisme penyaluran bantuan melalui KIP; 15. Peningkatan kualitas pembelajaran, yaitu: (a) meningkatkan review terhadap pelaksanaan kurikulum yang sedang berjalan; (b) mengevaluasi efektivitas proses pembelajaran di dalam kelas; (c) mengevaluasi sistem penilaian hasil belajar siswa; dan (d) meningkatkan sinergi antara pelaksanaan akreditasi dengan peningkatan kualitas pendidikan; 16. Peningkatan kualitas, pengelolaan dan penempatan guru, yaitu: (a) Meningkatkan kualitas calon guru melalui sistem penjaringan mahasiswa LPTK yang selektif; (b) Melaksanakan Pendidikan Profesi Guru (PPG); (c) Melaksanakan pengembangan profesionalisme guru berkelanjutan dalam meningkatkan kemampuan, pemahaman, dan keterampilan pedagogis untuk efektivitas pembelajaran di kelas; (d) Meningkatkan pengelolaan, penempatan, dan pendistribusian guru dan tenaga kependidikan, melalui pengembangan master plan kebutuhan dan ketersediaan guru dan tenaga kependidikan, serta sinkronisasi kebijakan pusat dan daerah sesuai peraturan perundangan; dan (e) Melaksanakan penilaian kinerja guru; 17. Peningkatan daya saing pendidikan tinggi, yaitu (a) Meningkatkan pelaksanaan penelitian dan pengembangan di perguruan tinggi yang lebih berorientasi pada kebutuhan industri dan pembangunan daerah; (b) Meningkatkan sinergi pelaksanaan penelitian dan pengembangan antar erguruan tinggi, dan kerjasama dengan industri dan lembaga litbang lainnya; 18. Penguatan pelayanan perpustakaan, melalui: (a) peningkatan layanan perpustakaan sesuai dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi; (b) peningkatan ketersediaan layanan perpustakaan secara merata yang mendukung pengembangan techno park, science park dan pelaksanaan revolusi mental; (c) peningkatan kualitas dan keberagaman koleksi perpustakaan termasuk naskah kuno; dan (d) pengembangan kompetensi dan profesionalitas pustakawan dan tenaga teknis perpustakaan; 19. Penguatan pembangunan pemuda dan olahraga melalui: (a) Perkuatan olahraga rekreasi dan informasi olahraga melalui penyelenggaraan The Association For International Sport for All (TAFISA) World Sport For All Games yang ke-6 tahun 2016

5-30


di Jakarta; (b) Perkuatan olahraga prestasi dalam rangka mendukung penyelenggaraan Asian Games 2018 melalui peningkatan efisiensi dan efektivitas pengelolaan PRIMA, penyediaan sarana dan prasarana olahraga sesuai standar internasional; (c) Perkuatan pembinaan kepramukaan melalui penyelenggaraan Jambore Dunia 2016 di Indonesia; dan (d) Pengembangan industri olahraga melalui pengembangan produk/jasa, dan even olahraga baik yang bertaraf nasional maupun internasional; 20. Memperkukuh karakter bangsa yang tangguh, kompetitif, berakhlak mulia, dinamis, dan berorientasi iptek melalui: (a) Pembangunan proyek percontohan ruang-ruang terbuka nonton bersama film/video bertema revolusi mental; (b) Penayangan film/video bertema revolusi mental di layar videotrone atau tancap di tiap kecamatan; (c) Penerbitan atau pemberian subsidi penerbitan buku-buku edukasi pendidikan mental; dan (d) Pemberian penghargaan dan fasilitasi prestasi seniman yang mengukir prestasi di tingkat nasional dan internasional serta pahlawan-pahlawan perubahan sosial budaya; 21. Peningkatan apresiasi terhadap keragaman seni dan kreativitas karya budaya melalui: (a) pembuatan film, atau pemberian subsidi bagi produksi film yang mengandung pesan-pesan revolusi mental dan restorasi sosial; (b) pencanangan pilot project dan inisiasi percontohan komunitas berkarakter; dan (c) penghargaan kepada tokohtokoh yang menjadi role model dalam revolusi mental; 22. Perkuatan peran Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) melalui: (a) dukungan kebijakan kerukunan umat beragama di daerah; (b) peningkatan koordinasi dan sinergi pelaksanaan kerukunan umat beragama lintas bidang, lintas sektor, antara pusat dan daerah, serta majelis keagamaan; dan (c) penguatan sistem pemantauan, evaluasi, dan informasi; 23. Penguatan koordinasi pelaksanaan antar stakeholder baik di tingkat pusat maupun daerah dalam rangka pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia khususnya bagi penyandang disabilitas; 24. Pengembangan pelaksanaan perlindungan sosial bagi penyandang disabilitas miskin, melalui pelatihan vokasional, serta pemberdayaan ekonomi dan kredit usaha; 25. Pengembangan skema pensiun dan bentuk perlindungan sosial lainnya, khususnya bagi penduduk lanjut usia yang miskin dan bekerja di sektor informal;


5-31

26. Pengembangan pelayanan dan rehabilitasi sosial berbasis komunitas bagi penyandang disabilitas dan lanjut usia, termasuk skema perawatan jangka panjang (long term care) bagi lanjut usia; 27. Penguatan pelaksanaan kelembagaan sosial bagi penyandang disabilitas dan lanjut usia, melalui: (a) peningkatan sosialisasi dan advokasi terhadap peraturan dan kebijakan untuk mendukung layanan publik dan pelaksanaan program yang lebih inklusif; (b) pengembangan standardisasi pelaksanaan pelayanan dan rehabilitasi sosial; (c) peningkatan ketersediaan, kualitas dan kompetensi SDM kesejahteraan sosial. 28. Penguatan lembaga pelayanan bagi perempuan korban kekerasan di daerah (seperti P2TP2A dan UPPA), terutama daerah yang memiliki kasus kekerasan terhadap perempuan yang tinggi, daerah perbatasan/transit, dan daerah pengirim/asal tenaga kerja ke luar negeri; 29. Pelaksanakan kebijakan afirmasi di daerah-daerah yang masih memiliki masalah yang besar dengan keadilan dan kesetaraan gender; 30. Penguatan kelembagaan pusat pelayanan terpadu untuk anak korban kekerasan yang mencakup layanan pengaduan, rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, penegakan dan bantuan hukum, serta pemulangan, reintegrasi sosial dan pengasuhan alternatif; dan 31. Penguatan koordinasi antar pemangku kepentingan baik pemerintah maupun non pemerintah dalam rangka pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Perlindungan Anak. 5.3 BIDANG PEMBANGUNAN EKONOMI

5-32

Kerangka Kebijakan Rencana pembangunan ekonomi disusun berlandaskan ideologi Pancasila yang meletakkan dasar sekaligus memberikan arah dalam membangun bangsa untuk menegakkan kedaulatan, martabat dan kebanggaan bangsa. Perwujudan pembangunan ekonomi dalam RKP 2016, sebagai bagian dari RPJMN 2015– 2019 dirancang dengan pemahaman mengenai dasar untuk memulihkan harga diri bangsa dalam pergaulan antara bangsa yang sederajat dan bermartabat, yakni berdaulat dalam bidang politik, berdikari dalam bidang ekonomi dan berkepribadian dalam kebudayaan, seperti tertuang dalam Trisakti. Dalam mewujudkan kemandirian ekonomi, pembangunan demokrasi ekonomi menempatkan rakyat sebagai pemegang kedaulatan di dalam pengelolaan keuangan negara dan sebagai pelaku utama dalam pembentukkan produksi dan distribusi nasional. Pembangunan di bidang ekonomi ditujukan untuk mendorong perekonomian Indonesia ke arah yang lebih maju, yang jauh


lebih baik, yang mampu menciptakan peningkatan kesejahteraan rakyat. Tercapainya kesejahteraan rakyat ini harus didukung oleh berbagai kondisi penting yang meliputi: (1) terciptanya pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi serta berkelanjutan; (2) terciptanya sektor ekonomi yang kokoh; serta (3) terlaksananya pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan yang akan dilaksanakan diantaranya melalui sistem jaminan sosial nasional, yang di seluruh dunia telah terbukti mengurangi ketimpangan ekonomi, mencegah kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. RKP 2016 diarahkan untuk mewujudkan ekonomi yang lebih mandiri dan mendorong bangsa Indonesia sehingga lebih maju dan sejahtera. Untuk itu, diperlukan pertumbuhan ekonomi yang tinggi yang memerlukan langkah-langkah tepat dan terarah dalam mendorong investasi dan ekspor, menjaga konsumsi maupun meningkatkan pengeluaran Pemerintah. Untuk mewujudkan perekonomian yang lebih mandiri, langkahlangka untuk meningkatkan kinerja sektor-sektor strategis ekonomi domestik akan lebih ditingkatkan, yang akan didukung dengan kebijakan fiskal dan moneter yang efektif. Di samping itu, penguatan juga dilakukan pada pembangunan kedaulatan pangan, perwujudan kedaulatan energi, dan akselerasi industri dan pariwisata yang didukung oleh penguatan infrastruktur, pertanian, maritim dan kelautan, baik untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri maupun kebutuhan ekspor. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi juga harus disertai upayaupaya keberpihakan untuk mengurangi kesenjangan yang diharapkan dapat memperluas kesempatan kerja dan penurunan tingkat kemiskinan. Sasaran Bidang Sasaran utama bidang pembangunan ekonomi yang akan dicapai pada tahun 2016 adalah sebagai berikut. TABEL 5.5 SASARAN UTAMA DAN PERKIRAAN PENCAPAIAN PEMBANGUNAN BIDANG EKONOMI NO

SASARAN RPJMN AKHIR TAHUN 2019

INDIKATOR PEMBANGUNAN

1.

Pertumbuhan ekonomi (%)

2.

PDB per kapita (Rp Ribu) Thn dasar 2010

8,0

3.

Inflasi (%)

4.

Penerimaan Pajak/PDB (%)

5. 6.

72.217 3,5

PERKIRAAN TAHUN 2016 5,8-6,2 50.020-50.154 3,0-5,0

16,0

13,1-13,2

Tingkat Kemiskinan (%)

7,0 – 8,0

9,0 – 10,0

Tingkat Pengangguran Terbuka (%)

4,0 – 5,0

5,2 - 5,5


5-33

Reformasi Keuangan Negara Sasaran yang ingin dicapai di bidang keuangan negara adalah peningkatan penerimaan pajak, peningkatan kualitas belanja, perbaikan keseimbangan primer, dan rasio utang pemerintah serta defisit anggaran yang terus terjaga. Dalam hal ini penerimaan perpajakan diupayakan untuk mencapai 13,1-13,2 persen per PDB. Arah Kebijakan dan Strategi Untuk mencapai sasaran yang ditetapkan, arah kebijakan serta strategi dan langkah perkuatan yang akan dijalankan dalam keuangan Negara dari sisi penerimaan negara adalah sebagai berikut : 1. Melaksanakan reformasi penerimaan perpajakan yang komprehensif; 2.

Meningkatkan jumlah dan kualitas penerimaan kepabeanan dan cukai; dan

3.

Optimalisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Untuk mencapai sasaran yang ditetapkan, arah kebijakan serta dan strategi dan langkah perkuatan yang akan dijalankan dalam keuangan negara dari sisi belanja negara adalah sebagai berikut : 1.

Penyempurnaan perencanaan penganggaran negara;

2.

Peningkatan kualitas pelaksanaan anggaran;

3.

Peningkatan kualitas pengelolaan desentralisasi fiskal dan keuangan daerah;

4.

Peningkatan kualitas pengelolaan pembiayaan anggaran;

5.

Dalam hal reformasi kelembagaan, arah kebijakannya adalah meningkatkan kualitas pelaksanaan fungsi-fungsi keuangan negara.

Stabilitas Moneter Sasaran pertumbuhan ekonomi tahun 2016 harus berada dalam kondisi ekonomi yang stabil yang didukung dengan tingkat inflasi dan nilai tukar yang rendah dan stabil. Inflasi pada tahun 2016 diupayakan untuk dijaga pada kisaran 3,0-5,0 persen, dengan nilai tukar Rupiah yang diperkirakan akan berada pada rentang Rp12.800-13.200 per USD. Arah Kebijakan dan Strategi Untuk mencapai sasaran moneter yang telah ditetapkan, kebijakan moneter tetap diarahkan pada pencapaian sasaran inflasi dan stabilisasi nilai tukar sesuai fundamentalnya. Dalam

5-34


hal ini penguatan operasi moneter yang akan diintensifkan untuk mendukung efektivitas transmisi suku bunga dan nilai tukar, sekaligus untuk memperkuat struktur dan daya dukung sistem keuangan dalam pembiayaan pembangunan. Sasaran dan langkah perkuatan yang telah ditetapkan akan dijalankan melalui beberapa strategi kebijakan, yaitu : 1.

Peningkatan kedisiplinan dalam menjaga stabilitas dan kesinambungan pertumbuhan ekonomi dengan penguatan bauran kebijakan;

2.

Pelaksanaan komunikasi yang intensif untuk menjangkar persepsi pasar;

3.

Peningkatan koordinasi yang erat di antara berbagai pemangku kebijakan untuk mencapai efektivitas kebijakan; dan

4.

Penguatan kebijakan struktural untuk menopang keberlanjutan pertumbuhan ekonomi, termasuk kebijakan pengelolaam subsidi BBM, kebijakan di sektor keuangan, terutama terkait pendalaman pasar keuangan, dan kebijakan di sektor riil.

Sektor Keuangan Dalam sektor keuangan sasaran yang ingin dicapai ada tiga. Pertama, peningkatan ketahanan/stabilitas dan daya saing sektor keuangan melalui sistem keuangan yang sehat, mantap dan efisien. Kedua, percepatan fungsi intermediasi dan penyaluran dana masyarakat untuk mendukung pembangunan, terutama pemenuhan kebutuhan pendanaan pembangunan dari masyarakat/swasta (financial deepening). Ketiga, khusus untuk pertumbuhan kredit perbankan, dalam tahun 2016 diupayakan meningkat sekitar 19,0 -19,3 persen setahun. Arah Kebijakan dan Strategi Untuk mencapai sasaran yang ditetapkan, arah kebijakan sektor keuangan inklusif adalah peningkatkan stabilitas dan ketahanan sektor keuangan, peningkatan daya saing dan efisiensi sektor keuangan, serta peningkatan intermediasi dan akses finansial di sektor keuangan. Strategi dan langkah yang akan dijalankan antara lain adalah: 1. peningkatan koordinasi kebijakan terkait stabilitas sistem keuangan yang diupayakan melalui penyusunan/pelaksanaan payung regulasi UU Jaring Pengaman Sistem Keuangan;


5-35

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

penguatan fungsi intermediasi perbankan dan akses keuangan yang didorong melalui berbagai langkah seperti: perluasan akses keuangan kepada masyarakat khususnya layanan perbankan berbiaya rendah bagi masyarakat perdesaan; perluasan implementasi Layanan Keuangan Digital (LKD), penyaluran bantuan pemerintah melalui LKD, Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT), elektronifikasi layanan keuangan, peningkatan kualitas program Tabunganku, edukasi keuangan, pengembangan sistem informasi debitur; penguatan forum koordinasi keuangan inklusif untuk meningkatkan koordinasi upaya peningkatan akses keuangan serta pelaksanaan penyempurnaan Strategi Nasional Keuangan Inklusif; pengembangan dan optimalisasi peran lembaga keuangan bukan bank (asuransi, pasar modal, dana pensiun, investment bank, dsb) sebagai sumber pembiayaan pembangunan; peningkatan pembiayaan investasi selain melalui pengembangan produk keuangan yang sudah ada seperti saham dan obligasi, serta uji coba sistem tabungan pos, asuransi pertanian dan pengkajian pembentukan lembaga keuangan lainnya; pengembangan keuangan syariah diantaranya dilakukan melalui pembentukan Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS). Mengupayakan penempatan sebagian dana-dana pemerintah dan lembaga syariah di lembaga keuangan syariah.

Industri Manufaktur Sasaran pertumbuhan industri tahun 2016 adalah 5,9-6,4 persen. Dengan demikian kontribusi sektor industri dalam PDB diharapkan dapat meningkat menjadi 21,0 persen. Rincian sasaran pertumbuhan industri ditunjukkan dalam Tabel berikut.

5-36


TABEL 5.6 PERKIRAAN PERTUMBUHAN INDUSTRI URAIAN INDUSTRI PENGOLAHAN

REALISASI 2014

PERKIRAAN 2016

4,6

Industri Pengilangan Migas

5,9-6,4

-2,2

0,0

INDUSTRI PENGOLAHAN NON MIGAS

1

5,6

6,6-7,2

1

Industri Makanan dan Minuman

9,5

7,5-8,5

2

Industri B Logam; Komp, Elektronik, Optik; dan Peralatan Listrik

2,9

7,0-7,5

3

Industri Alat Angkutan

3,9

6,0-7,5

4

Industri Kimia, Farmasi dan Obat Tradisional

3,9

7,0

5

Industri Tekstil dan Pakaian Jadi

1,5

5,0-5,2

6

Industri Pengolahan Tembakau

8,9

5,0

7

Industri Karet, Barang dari Karet dan Plastik

1,2

5,5-5,6

8

Industri Logam Dasar

5,9

7,0

9

Industri Kertas, B Kertas; Percetakan dan Repr Media Rekaman

3,4

5,4-5,5

10

Industri Barang Galian bukan Logam

2,4

6,0

11

Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus dan B Anyaman

6,1

6,8-7,0

12

Industri Lain-lain

6,3

6,7

Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan industri tahun 2016 mengikuti arah dan kebijakan dan strategi yang digariskan dalam RPJM 2015-2019 yaitu: 1. Pengembangan Perwilayahan Industri Strategi pembangunan perwilayahan industri difokuskan untuk membangun kawasan industri di luar Pulau Jawa dengan berbagai skema pendanaan antara swasta dan Pemerintah. Pelaksanaan dilakukan secara bersamaan sesuai dengan tingkat kesiapan masing-masing kawasan industri. Hal ini telah diamanatkan dalam RPJMN 2015-2019 dan ditetapkan Pembangunan 14 Kawasan Industri secara bertahap dalam 5 tahun, yakni: (1) Bintuni - Papua Barat; (2) Buli - Halmahera Timur-Malut; (3) Bitung – Sulut, (4) Palu - Sulteng; (5) Morowali - Sulteng; (6) Konawe – Sultra; (7) Bantaeng - Sulsel; (8) Batulicin - Kalsel; (9) Ketapang Kalbar; (10 Landak – Kalbar, (11) Kuala Tanjung, Sumut, (12) Sei Mangke – Sumut; (13) Tanggamus, Lampung; dan (14) Jorong, Tanah Laut, Kalsel. Untuk mencapai sasaran pengembangan wilayah industri, maka di tahun 2016 dilakukan tahap kedua pembangunan sejumlah kawasan industri yang telah dimulai tahun sebelumnya.


5-37

Akan dibangun 22 Sentra Industri Kecil dan Menengah (SIKIM) yang terdiri dari 11 di Kawasan Timur Indonesia, dan 11 di Kawasan Barat Indonesia. Pemerintah berkoordinasi dengan para pemangku kepentingan dalam membangun infrastruktur utama (jalan, listrik, air bersih, telekomunikasi, pengolah limbah, dan logistik), infrastruktur pendukung tumbuhnya industri, dan sarana pendukung kualitas kehidupan (Quality Working Life) bagi pekerja. 2. Peningkatan Populasi Industri Strategi utama untuk meningkatkan jumlah usaha industri di Indonesia adalah melalui investasi baik dalam bentuk investasi domestik maupun investasi asing. 3. Peningkatan Dayasaing dan Produktivitas Strategi utama untuk meningkatkan daya saing dan produktivitas industri adalah dengan: a. Meningkatkan efisiensi teknis melalui pembaharuan/revitalisasi permesinan industri; peningkatan dan pembaharuan keterampilan tenaga kerja; optimalisasi keekonomian lingkup industri (economic of scope) melalui pembinaan klaster industri. b. Meningkatkan penguasaan teknologi dengan: merevitalisasi secara bertahap infrastruktur mutu (measurement, standardization, testing, and quality); meningkatkan kapasitas layanan perekayasaan dan teknologi. c. Meningkatkan penguasaan dan pelaksanaan pengembangan produk baru (new product development) oleh industri domestik. d. Meningkatkan kualitas dan juga kuantitas sumber daya manusia industri melalui:

5-38

i.

Melaksanakan pelatihan, penempatan tenaga kerja.

ii.

Pendirian 10 Akademi Komunitas dalan 5 tahun pada kawasan industri.

iii.

Terciptanya SDM industri terampil yang kompeten dan siap kerja dengan penyelenggaraan pendidikan kejuruan di 9 SMK berbasis spesialisasi dan kompetensi

iv.

Terciptanya SDM industri ahli madya yang kompeten dan siap kerja dengan menyelenggarakan


sertifikasi

dan

pendidikan tinggi vokasi berbasis spesialisasi dan kompetensi. e. Fasilitasi perjanjian dan kerjasama internasional yang dapat meningkatkan dayasaing produk industri nasional. Kebijakan perkuatan yang diperlukan pada tahun 2016 terutama ditujukan untuk: 1. Akselerasi pelaksanaan pembangunan untuk mencapai sasaran RPJMN teruatam: pembangunan kawasan industri, revitalisasi sarana prasarana infrastruktur mutu di seluruh Indonesia, serta pembinaan IKM. 2. Pemberian fasilitasi dan insentif bagi industri maritim, industri komponen/setengah jadi, industri padat tenaga kerja. 3. Harmonisasi kebijakan fiskal terhadap impor bahan baku, komponen, barang setengah jadi yang sesuai dengan rantai pertambahan nilai berikutnya di dalam negeri. 4. Harmonisasi harga sumber daya alam yang menjadi bahan baku industri nasional dan harga energi sehingga paling tidak sepadan dengan harga di negara yang menjadi pesaing utama industri nasional. BUMN sebagai Agen Pembangunan Sasaran pembinaan dan pengembangan BUMN dalam tahun 2016 adalah meningkatkan peran BUMN menjadi agen pembangunan perekonomian melalui: (i) peningkatan pelayanan publik BUMN terutama di bidang pangan, infrastruktur dan perumahan, (ii) pemantapan struktur BUMN dalam mendukung pertumbihan dan penciptaan lapangan kerja, (iii) peningkatan kapasitas BUMN melalui penyempurnaan tugas, bentuk dan ukuran perusahaan. Arah Kebijakan dan Strategi Dalam rangka membina dan mengembangkan BUMN, arah kebijakan yang akan ditempuh adalah sebagai berikut. 1.

Meningkatkan pelayanan publik BUMN kepada masyarakat khususnya dalam mendukung penyediaan bahan kebutuhan pokok seperti pangan, energi, fasilitas perumahan/permukiman, dan layanan transportasi yang memadai baik jumlah maupun kualitasnya dengan harga yang terjangkau.


5-39

2.

3.

4.

5.

Meningkatkan daya saing BUMN dengan memantapkan struktur BUMN yang efektif dan efisien dan optimalisasi partisipasi masyarakat, antara lain melalui penjualan saham dan obligasi BUMN. Membangun kapasitas dan kapabilitas BUMN, antara lain dengan mencari bentuk perusahaan dan ukuran yang optimal bagai kelancaran dan pengembangan usaha BUMN, serta peningkatan sinergi antar perusahaan BUMN, antara perusahaan BUMN dan usaha swasta untuk meningkatkan daya saing perusahaan domestik. Merintis pembentukan dana amanah pengembangan BUMN, baik dari sektor infrastruktur maupun sektor lainnya dengan memberikan landasan hukum yang kuat bagi BUMN baru/tertentu dan penguatan manajemen dan operasionalnya. Memberikan tambahan modal bagi beberapa BUMN dalam rangka memenuhi pencapaian target pembangunan yang diprioritaskan.

Pemberdayaan UMKM dan Koperasi Sasaran pemberdayaan UMKM dan Koperasi yaitu pertama, meningkatnya kontribusi UMKM dan koperasi dalam perekonomian yang ditunjukkan dengan pertumbuhan nilai PDB sebesar 6,5-7,5 persen, serta meningkatnya kontribusi serapan tenaga kerja, penciptaan devisa (ekspor) dan investasi. Kedua, meningkatnya daya saing UMKM yang ditunjukkan oleh pertumbuhan produktivitas sebesar 5,0-7,0 persen, serta meningkatnya akses ke pembiayaan formal dan penerapan standardisasi mutu dan sertifikasi produk. Ketiga, meningkatnya usaha baru yang berpotensi tumbuh dan inovatif yang ditunjukkan oleh pertambahan 200.000 unit wirausaha baru dengan dukungan program pusat dan daerah. Keempat, meningkatnya kinerja kelembagaan dan usaha koperasi yang ditunjukkan oleh peningkatan partisipasi anggota dalam permodalan menjadi 53,5 persen, serta meningkatnya pertumbuhan anggota dan volume usaha koperasi. Arah Kebijakan dan Strategi Perkuatan Kebijakan pemberdayaan UMKM dan koperasi diarahkan untuk meningkatkan daya saing UMKM dan koperasi melalui penguatan kapasitas UMKM dan koperasi dalam penyediaan produk barang dan jasa dengan ragam, jumlah dan kualitas yang memadai di dalam negeri, serta adaptasi pasar dan partisipasi di pasar ekspor. Strategi dan langkah perkuatan yang akan dijalankan antara lain adalah:

5-40


1. peningkatan kualitas SDM, terutama melalui penguatan sistem pengembangan kewirausahaan, diklat, dan pendampingan melalui Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) KUMKM (Quick Wins); 2. peningkatan akses pembiayaan dan perluasan skema pembiayaan, di antaranya melalui pengembangan konsep lembaga pembiayaan UMKM dan koperasi untuk mewujudkan sasaran Nawacita pendirian Bank Petani dan UMKM, fasilitasi pembiayaan bagi wirausaha pemula, penjaminan kredit, serta advokasi dan kerjasama pembiayaan; 3. peningkatan nilai tambah produk dan jangkauan pemasaran, terutama melalui perbaikan sistem bisnis, nilai tambah dan kualitas produk, standardisasi/sertifikasi, serta revitalisasi pasar rakyat (Quick Wins) untuk mewujudkan sasaran Nawacita pembangunan 5.000 pasar tradisional, pengembangan koperasi distribusi, pengembangan trading house (Quick Wins), dan fasilitasi ekspor; 4. penguatan kelembagaan usaha, di antaranya melalui modernisasi usaha koperasi di sektor pertanian, perikanan, industri dan pariwista yang berbasis klaster/sentra dan kemitraan rantai nilai/rantai pasok; dan 5. peningkatan kemudahan, kepastian dan perlindungan usaha, di antaranya melalui perbaikan peraturan, serta penguatan forum peningkatan daya saing UMKM dan koperasi, sistem monev dan data terpadu. Pariwisata Pada tahun 2016 direncanakan target wisatawan nusantara menjadi 260 juta kunjungan, wisatawan asing 12 juta orang, dan devisa dari sektor pariwisata sebanyak Rp 172,8 Triliun. Arah Kebijakan dan Strategi Arah kebijakan pembangunan pariwisata dalam RPJMN 20152019, yaitu: 1. 2. 3. 4.

Pembangunan Destinasi Pariwisata Pemasaran Pariwisata Nasional Pembangunan Industri Pariwisata Pembangunan Kelembagaan Pariwisata

Pada tahun 2016, kebijakan peningkatan daya saing pariwisata diarahkan untuk melanjutkan kebijakan yang sedang berjalan yaitu mendatangkan sebanyak mungkin wisatawan manca negara melalui kegiatan pemasaran dan penguatan citra Indonesia sebagai destinasi wisata dunia.


5-41

Untuk dapat mendatangkan wisatawan manca negara sebanyak mungkin, maka pada tahun 2016 akan dilakukan langkahlangkah perkuatan sebagai berikut: 1. Fasilitasi pembangunan destinasi pariwisata nasional yang menjadi fokus: (a) wisata alam terdiri dari wisata bahari, wisata petualangan dan wisata ekologi; (b) wisata budaya yang terdiri dari wisata heritage dan religi, wisata kuliner dan belanja, dan wisata kota dan desa; dan (c) wisata buatan dan minat khusus seperti wisata MICE & Event dan wisata olahraga. Pada tahun 2016 akan diprakarsai pembangunan kawasan wisata Mandalika – Lombok di NTB sebagai percontohan kawasan ekonomi inklusif berbasis sektor pariwisata. 2. Peningkatan daya tarik destinasi wisata diprioritaskan pada daerah yang dapat diakses dengan mudah dari bandara internasional yang telah memiliki fasilitas Visa On Arrival (VOA) yaitu: (1) Weh-Sabang – Aceh; (2) Toba – Sumut; (3) Pulau Nias – Sumut; (4) Mandeh – Sumbar; (5) Anambas – Kep Riau; (6) Tenajung Kelayang – Bangka Belitung; (7) Bromo-Tengger-Semeru di Jatim; (8) Ijen-Baluran di Jatim; (9) Tanjung Puting di Kalteng; (10) Bunaken di Sulut; (11) Wakatobi di Sultra; (12) Toraja di Sulsel; (13) Lombok di NTB; (14) Flores di NTT; (15) Raja Ampat – Papua Barat. Peningkatan daya tarik ini antara lain diupayakan melalui difasilitasi peningkatan jumlah dan frekuensi penerbangan langsung ke bandara-bandara tersebut yang terpadu dengan kegiatan promosinya di luar negeri. 3. Pada tahun 2016, kawasan wisata Mandeh – Sumbar akan dicanangkan sebagai destinasi wisata strategis yang menjadi percontohan bagi pengembangan baru destinasi wisata. Di samping pembangunan akses ke kawasan tersebut, maka juga akan dilakukan upaya peningkatan daya tarik pariwisata melalui kegiatan peningkatan amenitas, promosi melalui festival dan pemberdayaan masyarakat. 4. Meningkatkan daya saing sumber daya manusia pariwisata nasional melalui: (1) peningkatan pelaksanaan pelatihan, sertifikasi dan penempatan tenaga kerja pariwisata; (2) peningkatan kapasitas dan kualitas pendidikan tinggi pariwisata di Medan, Bandung, Bali, dan Makassar. Di samping itu pada tahun 2016 akan dimulai pembangun pendidikan tinggi pariwisata di Palembang – Sumsel dan Lombok – NTB.

5-42


Ekonomi Kreatif Pada 2016 direncanakan penambahan 200 ribu tenaga kerja dari sektor ekonomi kreatif dan menciptakan pertumbuhan orang kreatif menjadi start-up usaha baru. Investasi Sasaran dan perkiraan investasi pada RKP 2016 adalah sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 5.7. TABEL 5.7 SASARAN DAN PERKIRAAN INVESTASI NO


1

Realisasi Investasi PMA dan PMDN (Rp Triliun)

2

Rasio PMDN terhadap Total Realisasi Investasi (%)

SASARAN RPJMN TAHUN 2015-2019

PERKIRAAN 2016

933,0

594,8

(tahun 2019) 38,9

35,0

(tahun 2019)

Arah Kebijakan Dan Strategi Perkuatan Untuk mencapai sasaran-sasaran utama penguatan investasi ditempuh melalui dua pilar kebijakan yaitu: (i) Peningkatan Iklim Investasi dan Iklim Usaha untuk meningkatkan efisiensi proses perijinan bisnis; dan (ii) Peningkatan Investasi yang inklusif terutama dari investor domestik. Kedua pilar kebijakan ini akan dilakukan secara terintegrasi baik di tingkat pusat maupun daerah. Arah kebijakan dan strategi perkuatan yang ditempuh dalam pilar pertama penguatan investasi telah tertuang dalam Bab 3. Sedangkan, arah kebijakan yang ditempuh dalam pilar kedua penguatan investasi adalah mengembangkan dan memperkuat investasi di sektor riil, terutama sektor energi, ketenagalistrikan, pariwisata dan industri pengolahan prioritas, serta industri maritim. Adapun strategi yang akan dilakukan adalah sebagai berikut: 1. Pengutamaan peningkatan investasi pada sektor: (a) yang mengolah sumber daya alam mentah menjadi produk yang lebih bernilai tambah tinggi, terutama sektor pengolah hasil pertanian, produk turunan migas, dan hasil pertambangan; (b) yang mendorong pengembangan partisipasi Indonesia dalam jaringan produksi global (Global Production Network), baik sebagai perusahaan subsidiary, contract manufacturer, maupun independent supplier; (c) yang mendorong penyediaan kebutuhan bahan baku untuk industri dalam negeri, baik berupa bahan setengah jadi, komponen, maupun sub komponen; (d) yang mendorong penyediaan


5-43

infrastruktur dan energi termasuk kelistrikan, serta (e) yang mendorong pengembangan industri maritim. 2. Peningkatan upaya penyebaran investasi di daerah yang lebih berimbang, melalui: (a) pengembangan potensi investasi daerah (regional champions) sesuai dengan sektor unggulan dan mendorong daerah untuk meningkatkan kesiapan dalam menarik investasi; (b) promosi investasi di daerah, untuk mendorong investor awareness and willingness untuk berinvestasi di daerah, yang antara lain melalui gelar promosi investasi daerah; (c) pemberian insentif investasi di daerah, sesuai dengan kewenangan daerah, terutama untuk UKM; serta (d) pengembangan mekanisme konsultasi Pemerintah dan Pelaku Bisnis, terutama UKM. 3. Peningkatan kemitraan antara PMA dan UKM lokal, terutama melalui: (a) pembinaan kemitraan antara PMA dengan UKM dengan mengedepankan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat, dan saling menguntungkan; serta (b) perkuatan rangkaian proses kemitraan yang dimulai dengan pengenalan calon mitra usaha, pemahaman posisi keunggulan dan kelemahan usaha, pengembangan strategi kemitraan, fasilitasi pelaksanaan kemitraan usaha, serta monitoring dan evaluasi kemitraan PMA dan UKM. 4. Peningkatan efektivitas strategi dan upaya promosi investasi, melalui: (a) pengembangan kantor promosi terpadu di negara-negara tertentu, dan optimalisasi peran kantor perwakilan investasi di luar negeri (IIPC: Indonesian Investment Promotion Center); serta (b) pengembangan strategi promosi investasi sektor industri dalam negeri yang lebih efisien dan efektif. 5. Peningkatan koordinasi dan kerjasama investasi antara pemerintah dan dunia usaha untuk memberikan pelayanan publik yang lebih baik secara kualitas maupun kuantitas. 6. Pengembangan investasi lokal, terutama melalui investasi antar wilayah yang dapat mendorong pengembangan ekonomi daerah. Strategi dan kebijakan bidang investasi ini akan didukung oleh pengembangan kualitas layanan manajemen birokrasi pemerintah baik di pusat maupun di daerah agar dapat berdaya saing terutama dalam meningkatkan manfaat dari implementasi Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015. Perdagangan Sasaran dan perkiraan Perdagangan Dalam Negeri dan Perdagangan Luar Negeri adalah sebagaimana ditunjukan pada Tabel 5.8 dan Tabel 5.9.

5-44


TABEL 5.8 SASARAN DAN PERKIRAAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI NO

INDIKATOR PEMBANGUNAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI

SASARAN RPJMN TAHUN 20152019 5000 unit

PERKIRAAN TAHUN 2016

1

Pembangunan/revitalisasi pasar rakyat

2

Pemberdayaan terpadu nasional pasar rakyat

3

Pertumbuhan PDB Sub Kategori Perdagangan Besar dan Eceran

8,2 %

5,4-6,3 %

4

Koefisien variasi harga kebutuhan pokok antar waktu

<9%

<9%

(kumulatif) 450 unit (kumulatif)

1000 unit 100 unit

TABEL 5.9 SASARAN DAN PERKIRAAN PERDAGANGAN LUAR NEGERI NO

INDIKATOR PEMBANGUNAN PERDAGANGAN LUAR NEGERI

1 2 3 4

Koefisien variasi harga kebutuhan pokok antar wilayah Biaya logistik nasional terhadap PDB Pertumbuhan ekspor produk non-migas Nilai ekspor produk non-migas

5 6 7

Rasio ekspor jasa terhadap PDB Kontribusi produk manufaktur terhadap total ekspor Dwelling Time

SASARAN RPJMN TAHUN 2015-2019 < 13,0 % 19,2 % 14,3 % USD 251,94 miliar 3,5 % 65 % 3-4 hari

PERKIRAAN TAHUN 2016 < 14,2 % 22,4 % 7,2%-8,5% USD 160,0-162,0 miliar 2,8 % 47 % 4-5 hari

Arah Kebijakan dan Strategi Perkuatan Kebijakan perdagangan dalam negeri pada tahun 2016 diarahkan pada peningkatkan aktivitas perdagangan dalam negeri yang lebih efisien dan berkeadilan melalui (i) peningkatan efisiensi dan efektivitas sistem distribusi bahan pokok dan sistem logistik rantai pasok, (ii) pengembangan iklim usaha perdagangan yang lebih kondusif, serta (iii) peningkatan perlindungan konsumen. Sebagian strategi perdagangan dalam negeri telah tercantum pada Bab 4 terkait Dimensi Pembangunan Sektor-Sektor Unggulan khususnya pada Kedaulatan Pangan. Adapun strategi lainnya yang juga mendukung arah kebijakan perdagangan dalam negeri adalah: 1. Penciptaan iklim usaha perdagangan yang kondusif dengan penekanan pada; (i) pengawasan terhadap perdagangan melalui sistem elektronik (e-commerce), ritel modern, dan skema perdagangan moderen lainnya; serta (ii) pembenahan sistem perizinan usaha perdagangan dalam negeri agar lebih sederhana, transparan, efisien namun tetap terkendali.


5-45

2. Peningkatan kapasitas pelaku usaha dagang kecil menengah, khususnya melalui: (i) peningkatan status pedagang informal, (ii) pengembangan sistem informasi potensi pasar domestik, serta (iii) bantuan sarana usaha perdagangan termasuk di wilayah perbatasan. 3. Peningkatan perlindungan konsumen, khususnya terkait dengan: (i) pembentukan dan operasionalisasi Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) di kabupaten/kota, (ii) penguatan kapasitas metrologi legal di tingkat nasional dan pembenahan pelaksanaan metrologi legal di kabupaten/kota, serta (iii) peningkatan efektivitas pengawasan barang beredar dan/atau jasa termasuk di daerah perbatasan. 4. Peningkatan pemanfaatan gudang dengan Sistem Resi Gudang (SRG) khususnya dalam memberikan sarana tunda jual dan alternatif pembiayaan untuk meningkatkan kesejahteraan petani. 5. Peningkatan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana penunjang perdagangan melalui pengadaan peralatan, tanah, gedung dan sarana penunjang lainnya yang dapat meningkatkan jangkauan, efektivitas dan efisiensi pelayanan kepada masyarakat. Sedangkan arah kebijakan dan strategi perkuatan untuk melaksanakan kebijakan perdagangan luar negeri, telah tercantum dalam Bab 3. Ketenagakerjaan Sasaran yang akan dicapai dalam ketenagakerjaan adalah menurunnya tingkat pengangguran terbuka (TPT) sampai 5,2 – 5,5 persen, yang akan dicapai dengan peningkatan penciptaan kesempatan kerja lebih dari 2 juta orang. Selain sasaran utama tersebut, sasaran lainnya adalah: (1) meningkatnya jumlah pekerja formal; (2) meningkatnya perlindungan bagi pekerja rentan terhadap goncangan ekonomi; (3) meningkatkan kualitas dan produktivitas tenaga kerja dan wirausaha baru yang berdaya saing yang ditandai dengan meningkatnya jumlah tenaga kerja dan wirausaha yang mendapatkan sertifikasi; (4) meningkatkan keterampilan masyarakat rentan yang ditandai dengan meningkatnya akses masyarakat rentan untuk mendapatkan keterampilan praktis; (5) meningkatnya hubungan industrial yang harmonis antara serikat pekerja dan pengusaha; (6) tersedianya infrastruktur pelayanan informasi pasar tenaga kerja yang efektif mengacu kepada praktek terbaik internasional; dan(7) meningkatnya pemahaman pekerja dan pemberi kerja atas prinsip KesempatandanPerlakuanyangSama dalam Pekerjaan.

5-46


Arah Kebijakan dan Strategi Untuk mencapai sasaran yang ditetapkan, kebijakan dalam ketenagakerjaan, diarahkan pada: 1. Penguatan daya saing tenaga kerja dalam memasuki pasar tenaga kerja secara global 2. Perluasan akses angkatan kerja kepada sumber daya produktif, yang utamanya ditujukan kepada pekerja rentan, pencari kerja, tenaga kerja muda, dan setengah penganggur. Strategi pelaksanaan pada tahun 2016 adalah: (a) Memperluas sasaran pemanfaat program pengembangan usaha ekonomi produktif dengan memanfaatkan basis data terpadu; (b) Meningkatkan koordinasi antar-K/L pelaksana kegiatan agar target wilayah dan pemanfaat kegiatan menjadi selaras dan K/L pelaksana dapat saling berbagi pengetahuan dan pengalaman (knowledge sharing); (c) Melaksanakan pendampingan berkelanjutan yang bersifat multi-years bagi angkatan kerja yang telah mendapat bantuan pengembangan usaha produktif. 3. Dalam rangka mendukung penciptaan iklim investasi yang dapat mendorong penciptaan kesempatan kerja yang layak, hubungan industrial yang harmonis antara pekerja dan pemberi kerja harus terus ditingkatkan. 4. Meningkatkan kualitas pekerja melalui pengembalian pekerja anak ke dalam sistem pendidikan: (a) pemetaan data pekerja anak berbasis wilayah dan sektor secara terpadu dan berkelanjutan; dan (b) mendorong partisipasi masyarakat dan sektor swasta dalam aksi pengurangan pekerja anak antara lain dengan memperluas zona industri bebas pekerja anak di 14 pusat pertumbuhan ekonomi. Perlindungan Tenaga Kerja Migran Sasaran yang ingin dicapai dalam bidang perlindungan pekerja migran adalah: (1) Terlaksananya penataan kelembagaan penempatan pekerja migran sesuai dengan undang-undang hasil amandemen UU No. 39/2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja di Indonesia; (2) terlaksananya mekanisme uji sertifikasi keterampilan dan keahlian pekerja migran sesuai dengan kebutuhan pasar; (3) menurunnya jumlah pekerja migran yang menghadapi masalah hukum di luar negeri; (4) meningkatnya peran daerah dalam pelayanan informasi pasar kerja dan pelayanan rekrutmen calon pekerja migran; dan (5) penyelesaian aturan turunan dari undang-undang hasil amandemen UU No. 39/2004.


5-47

Arah Kebijakan dan Strategi Perkuatan Arah kebijakan dan strategi perlindungan pekerja migran diprioritaskan pada upaya-upaya untuk: 1. Menerapkan penghentian dan pelarangan Tenaga Kerja Indonesia Penata Laksana Rumah Tangga (PLRT) ke 21 negara-negara Timur Tengah secara bertahap; 2. Menerapkan tata kelola penyelenggaraan penempatan pekerja migran dengan meningkatkan peranan pemerintah daerah dalam proses pelayanan dan pengawasan melalui dana dekonsentrasi kepada Pemerintah Daerah Propinsi dan Kabupaten/Kota; 3. Memperluas kerja sama baik dengan negara tujuan maupun dengan Pemerintah Daerah dan unsur-unsur masyarakat dalam rangka meningkatkan perlindungan; 4. Meningkatkan pemahaman pekerja migran terhadap pemanfaatan jasa keuangan bagi pekerja untuk meringankan biaya pengiriman uang dari luar negeri; dan 5. Meningkatkan pemahaman pekerja migran terhadap prinsip-prinsip hak asasi manusia untuk membekali pekerja migran dengan pengetahuan yang cukup atas hak-haknya selama bekerja di luar negeri. Jaminan Sosial Sasaran yang akan dicapai dalam jaminan sosial adalah sebagai berikut: (1) meningkatnya jumlah peserta program jaminan kesehatan nasional (JKN) dan jaminan ketenagakerjaan, baik dari sektor formal maupun sektor informal; (2) meningkatnya ketersediaan layanan dan kelengkapan manfaat JKN dan jaminan ketenagakerjaan; serta (3) terjaganya kesinambungan pelaksanaan Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) dan keberlanjutan keuangan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Arah Kebijakan dan Strategi Perkuatan Untuk mencapai sasaran yang ditetapkan, arah kebijakan dalam jaminan sosial adalah meningkatkan kualitas pelaksanaan SJSN melalui penyempurnaan skema dan perluasan kepesertaan jaminan kesehatan nasional dan jaminan ketenagakerjaan bagi seluruh pekerja baik penerima upah maupun bukan penerima upah.

5-48


Strategi dan langkah perkuatan yang dijalankan untuk mendukung pencapaian sasaran jaminan sosial yang ditetapkan adalah: 1. Perluasan cakupan dan paket manfaat JKN dan jaminan ketenagakerjaan bagi penduduk rentan dan pekerja informal khususnya di sektor usaha kecil dan mikro; 2. Peningkatkan cakupan sosialisasi, advokasi dan edukasi mengenai manfaat program JKN dan jaminan ketenagakerjaan kepada pemerintah daerah, perusahaan, pekerja, dan penduduk bukan pekerja; 3. Pengembangan inovasi metode pendaftaran, pengumpulan iuran, dan pembayaran manfaat/klaim yang lebih efektif, khususnya bagi pekerja bukan penerima upah dan bukan pekerja; 4. 5.

6.

7. 8.

9.

Penguatan sistem dan prosedur kepesertaan dan iuran berdasarkan evaluasi pelaksanaan tahun 2015; Pemantapan pengelolaan data pekerja terutama pekerja formal, dan merintis sistem pemetaan data pekerja informal; Penegakan kepatuhan bagi usaha sektor formal besar, sedang, dan kecil yang belum mendaftarkan pekerjanya dalam program JKN dan jaminan ketenagakerjaan; Integrasi program Jamkesda secara bertahap ke dalam JKN; Sinkronisasi kepesertaan dan penyesuaian manfaat SJSN dengan Program Indonesia Sehat dan Program Keluarga Produktif dan Sejahtera; dan Pengembangan sistem monitoring dan evaluasi terpadu SJSN, termasuk JKN dan jaminan ketenagakerjaan, untuk menjaga kesinambungan program dan finansial.

Kerjasama Ekonomi Internasional Sasaran yang ingin dicapai terkait dengan kerjasama ekonomi internasional adalah: (i) penurunan rata-rata tarif terbobot di negara mitra FTA (6 negara; berdasarkan baseline 2013) menjadi sebesar 8,47 persen; (ii) penurunan index Non-Tariff Measures (baseline tahun 2013 berdasarkan data WTO) menjadi sebesar 33,74; (iii) pertumbuhan nilai Ekspor yang menggunakan Surat Keterangan Asal (SKA) Preferensi menjadi sebesar 7 persen; (iv) persentase pengamanan kebijakan nasional di fora internasional menjadi sebesar 75 persen; serta (v) Persentase pemahaman terhadap hasil kerja sama perdagangan internasional menjadi sebesar 62 persen.


5-49

Arah Kebijakan dan Strategi Untuk mencapai sasaran yang ditetapkan, arah kebijakan dalam kerjasama ekonomi internasional adalah tetap difokuskan pada peningkatan kualitas diplomasi ekonomi dan mengoptimalkan pemanfaatan skema kesepakatan kerjasama ekonomi internasional dengan penguatan kebijakan yang dititikberatkan pada peninjauan ulang (review) kegiatan kerjasama ekonomi internasional yang telah berjalan maupun yang masih dalam tahap negosiasi, perkuatan diplomasi ekonomi untuk mendukung tercapainya peningkatan ekspor, pariwisata, dan investasi, serta pemanfaatan hasil kerjasama ekonomi internasional bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Strategi dan langkah perkuatan yang dijalankan untuk mendukung pencapaian sasaran dalam kerjasama ekonomi internasional adalah: 1. peningkatan daya saing perekonomian nasional dalam rangka mengimplementasikan dan memanfaatkan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 2015. 2. pemanfaatan kerjasama Indian Ocean Rim Association (IORA), terutama pada saat Keketuaan Indonesia selama periode 2015-2017, untuk memperjuangkan kepentingan ekonomi nasional. 3. pemantauan dan pengkajian ulang (review) terhadap perjanjian kerjasama ekonomi internasional yang telah berjalan maupun yang tengah dalam proses negosiasi (salah satunya Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement/IJEPA, dengan tidak menutup kemungkinan perjanjian kerjasama ekonomi interasional lainnya). 4. peningkatan kerjasama ekonomi internasional yang lebih luas dan menguntungkan bagi Indonesia, terutama dalam forum kerjasama bilateral. 5. penciptaan keselarasan dan sinergitas antara kebijakan kerjasama ekonomi internasional dengan kebijakan pembangunan nasional dan daerah. 6. peningkatan kemampuan identifikasi kepentingan nasional untuk diperjuangkan dalam forum kerjasama ekonomi internasional. 7. peningkatan koordinasi antar lembaga pemerintah, antara lembaga pemerintah dengan kalangan dunia usaha, akademisi, LSM, dan masyarakat dalam proses perumusan strategi diplomasi ekonomi, serta implementasi dan pemanfaatan kerjasama ekonomi internasional yang telah disepakati.

5-50


8. peningkatan peran aktif Indonesia dalam perumusan Masyarakat Ekonomi ASEAN Pasca 2015 (ASEAN Economic Community 2025). Data dan Informasi Statistik Sebagai upaya menyukseskan pembangunan nasional di bidang statistik, sasaran dirumuskan sebagai berikut : 1. Peningkatan ketersediaan data dan informasi statistik yang berkualitas; 2. Peningkatan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi kegiatan statistik yang diselenggarakan pemerintah dan swasta; 3. Peningkatan hubungan dengan responden (responden engagement); 4. Peningkatan jumlah dan kompetensi SDM statistik yang professional, integritas, dan amanah; 5. Peningkatan hubungan dengan pengguna data (user engagement); dan 6. Peningkatan kualitas, kuantitas, dan penggunaan sarana dan prasarana TIK dalam kegiatan statistik. Dalam mencapai sasaran pembangunan statistik, diperlukan langkah-langkah kebijakan, yaitu: 1. Memperbaiki kerangka sampel dan pembentukan tahun dasar bagi survei berbasis rumah tangga maupun perusahaan. 2. Menciptakan keseragaman dalam pemahaman terhadap keterpaduan statistik yang mencakup apa, mengapa dan bagaimana keterpaduan statistik akan diimplementasi. 3. Meningkatkan komunikasi dengan responden untuk memastikan pesan yang tepat tentang kewajiban dari responden. 4. Memperbaiki metode pengumpulan data sehingga tidak membebani responden. 5. Melakukan sosialisasi kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan respon rate dalam penyelenggaraan survei terutama pada perusahaan-perusahaan besar yang berpengaruh signifikan terhadap data yang dihasilkan. 6. Meningkatkan kemampuan petugas lapangan melalui pelatihan, pengelolaan dan pengawasan. 7. Melakukan penelahaan dari segi jumlah responden yang dikunjungi per petugas lapangan dalam rangka perekrutan SDM. 8. Menyusun data mining pengguna data untuk mengetahui kebutuhan para pengguna data lebih dalam.


5-51

9. Meningkatkan efektifitas dan efisiensi diseminasi data dan informasi statistik dengan memperbaiki kemudahan akses terhadap data, memperbaiki kualitas layanan dan hasil-hasil (data dan informasi statistik) serta meningkatkan penggunaan Sistem Rujukan Statistik dan kompilasi metadata. 10. Melakukan penyempurnaan pelayanan statsitik baik melalui pelayanan elektronik maupun pelayanan statistik terpadu. 5.4 BIDANG IPTEK

Kerangka Kebijakan Peningkatan Kapasitas Inovasi dan Teknologi dalam bentuk memberikan sumbangan nyata bagi daya saing sektor produksi, keberlanjutan dan pemanfaatan sumber daya alam dan penyiapan masyarakat Indonesia menyongsong kehidupan global yang maju dan modern Sasaran 1. Meningkatnya daya saing sektor produksi barang dan jasa 2. Meningkatnya keberlanjutan dan pemanfaatan sumber daya alam hayati dan nir hayati 3. Meningkatnya penyiapan masyarakat Indonesia menyongsong kehidupan global 4. Meningkatnya dukungan bagi kegiatan iptek termasuk penyedia-an SDM, sarana prasarana, kelembagaan, jaringan 5. Terbangunnya 100 Techno Park di kabupaten/kota, dan Science Park di setiap provinsi. Arah Kebijakan Dan Strategi 1. Dalam rangka peningkatan dukungan iptek bagi daya saing sektor produksi barang dan jasa. a. Penyelenggaraan Litbang (Riset), Strategi pembangunan: (1) Semua kegiatan riset harus menunjukkan kemajuan capaian secara berturut-turut dari mulai dari tahap riset eksplorasi untuk menghasilkan temuan (invention), melakukan uji alpha untuk temuan baru, kemudian melaksanakan uji beta, dan bila berhasil inovasi yang teruji tersebut berlanjut ke tahap difusi yaitu penyebaran penggunaan ke masyarakat; (2) Prioritas kegiatan riset adalah kegiatan yang dapat mencapai tahap difusi; (3) Kebutuhan di setiap tahapan disediakan secara memadai

5-52


b. Layanan Perekayasaan dan Teknologi dengan fokus pada peningkatan kapasitas dan pelayanan c. Layanan Infrastruktur Mutu dengan: (1) Meningkatkan pengawasan SNI barang beredar di pasar domestik dan jaminan kualitas barang ekspor; dan (2) meningkatkan kapasitas dan kemampuan semua jajaran yang tercakup dalam infrastruktur mutu yang tersebar di berbagai kementerian/lembaga pemerintah, lembaga swasta, dan industri d. Layanan Pengawasan Tenaga Nuklir dengan: (1) Membangun sarana dan prasarana yang diperlukan untuk melakukan pengawasan ketenaganukliran: (2) Memperkuat peran dan kualitas Regulatory Technical Support Organization untuk meningkatkan kualitas dan efektivitas pengawasan sangat diperlukan, terutama dalam menyongsong era PLTN di Indonesia; e. Fasilitasi penguatan Kerjasama Swasta-PemerintahPerguruan Tinggi khususnya untuk sektor pertanian dan industri 2. Dalam rangka peningkatan dukungan iptek bagi keberlanjutan dan pemanfaatan sumber daya hayati dan nirhayati maka pembangunan mencakup a. Mendukung keberlanjutan dan pemanfaatan sumberdaya hayati dengan: (i) melaksanakan secara konsisten dan terurut dengan baik kegiatan eksplorasi, konservasi, pemuliaan, dan disseminasi; dan (ii) melaksanakan kewenangan sebagai otoritas keilmuan sebaik-baiknya sebagaimana yang diamanatkan oleh peraturanperundangan. b. Mendukung eksplorasi sumberdaya nirhayati dengan meningkatkan pengetahuan dan informasi tentang sumberdaya kelautan, limnologi, dan kebencanaan. Strategi utama yang akan dilaksanakan adalah pembangunan Pusat Inovasi Teknologi Maritim di Pantai Penajam – Kalimantan Timur; pengembangan dan ujicoba model pengelolaan danau dan situ; serta pengembangan teknologi mitigasi bencana c.

Meningkatkan penguasaan teknologi untuk pemanfaatan satelit penginderaan jauh, serta meningkatkan penguasaan teknologi pembuatan dan peluncuran satelit penginderaan jauh. Strateginya adalah: (i) pemanfaatan data penginde-raan jauh khususnya satelitberresolusi tinggi; (ii) pengem-bangan dan pembangunan satelit; dan (iii) pengembangan roket sipil pendorong muatan satelit ke orbitnya.


5-53

d.

Mitigasi Perubahan Iklim melalui berbagai kegiatan penelitian dan pengkajian teknologi mitigasi perubahan iklim serta penelitian atmosfir.

3. Dalam rangka penyiapan masyarakat Indonesia menuju kehidupan global yang maju dan modern, maka pembangunan Iptek diarahkan pada penyelenggaraan riset sosial dan kemanusiaan untuk seluruh wilayah dan masyarakat Indonesia dengan membentuk 6 simpul (hub) penelitian sosial kemasyarakat di seluruh Indonesia dengan LIPI sebagai pusatnya 4. Dalam rangka peningkatan dukungan bagi riset dan pengembangan dasar. Pembangunan iptek diarahkan untuk: (a) peningkatan kualitas dan kuantitas SDM Iptek; (b) pembangunan sarana dan prasarana iptek antara lain revitalisasi Puspiptek; (c) pembangunan repositori dan disseminasi informasi iptek; serta (d) peningkatan jaringan iptek melalui konsorsium riset. 5. Dalam rangka Taman Tekno dan Taman Sains arah kebijakan dan strateginya adalah pembangunan Taman Sains dan Teknologi Nasional (National Science and Technology Park) yang diarahkan berfungsi sebagai: a. Pembangunan Taman Sains Provinsi b. Pembangunan Taman Tekno Kabupaten/Kota Kebijakan Penguatan 1. Peningkatan Daya Saing: a.

Dibidang Energi; Akselerasi pembanguan PLTN

b.

Dimulainya revitalisasi industri strategis Hankam

c.

Akselerasi penyelesaian pengembangan pesawat N219

d.

Tahap awal pembangunan stasiun bumi satelit resolusi tinggi di Ranca Bungur

laboratorium

pendukung

2. Sumber Daya Alam

5-54

a.

Rintisan pembangunan stasiun Kelautan di Bengkulu, Sabang-Aceh, Riau Kepulauan, dan Sambas di Kalimantan Barat, guna mendukung penelitian kalautan di Pesisir Barat Sumatera – untuk laut jeluk (deep sea) Eastern Indian Ocean; dan Selat Karimata - untuk perairan dangkal Selat Malaka dan Laut China Selatan.

b.

Observatorium LAPAN dimulai


c.

Pembangunan kebun raya nasional dan akselerasi fasilitasi kebun raya daerah.

d.

Pembangunan Sarana dan Prasarana Pantai di Laboratorium Teknik Pantai di Yogyakarta untuk mendukung Greet Sea Wall Jakarta.

3. Science Techno Park a.

5.5 BIDANG PEMBANGUNAN POLITIK

Akselerasi untuk dapat mencapai sasaran yaitu 100 Techno Park dan 34 Science Techno Park di setiap Provinsi. b. Pembangunan Taman Sains di Provinsi akan dilaksanakan oleh:(1) Kementerian Ristek dan Pendidikan Tinggi bagitaman sains yang berafiliasi ke universitas; dan (2) Kementerian/ Lembaga bagi taman sains yang sesuai dengan kompetensi yang sudah terbangun. c. Pembangunan Taman Tekno di kabupaten/kota oleh kemente-rian/Lembaga sesuai dengan kompetensi, tugas pokok dan fungsinya. Sub Bidang Politik Dalam Negeri Kerangka Kebijakan Pembangunan politik dalam negeri merupakan satu proses konsolidasi demokrasi secara berkelanjutan untuk meningkatkan kinerja lembaga-lembaga demokrasi, meningkatkan kualitas kebebasan sipil dan hak-hak politik warganegara, termasuk memberikan akses yang lebih luas untuk kelompok-kelompok marjinal pada proses pengambilan keputusan politik. Pembangunan politik dalam negeri merupakan bagian dari kondisi perlu untuk mendukung tiga dimensi pembangunan nasional, yang menjadi amanat Nawa Cita yakni membuat pemerintah tidak absen dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya. RKP 2016 Bidang Pembangunan Politik Dalam Negeri akan fokus pada upaya penguatan peran lembaga demokrasi; jaminan pemenuhan kebebasan sipil dan hak-hak politik, dan peningkatan keterwakilan perempuan; penguatan keterbukaan informasi publik untuk menjamin hak masyarakat terhadap informasi dan untuk mendorong/meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyusunan kebijakan publik serta pengawasan pelaksanaannya; pemantapan wawasan kebangsaan dan karakter bangsa dalam rangka memperkuat persatuan dan kesatuan; serta upaya penanggulangan terorisme. Upaya ini diperkuat oleh pembangunan bidang lain seperti bidang pembangunan pendidikan, kesehatan, hukum dan HAM, bidang pertahanan dan keamanan, serta bidang tata kelola dan reformasi birokrasi.


5-55

Penguatan Lembaga Demokrasi Kinerja lembaga demokrasi merupakan satu titik terlemah dalam demokrasi Indonesia, termasuk di dalamnya kinerja penyelenggara pemilu dan kinerja partai politik Dalam menyongsong pemilu serentak baik pada level nasional maupun lokal, maka lembaga penyelenggara pemilu perlu mendapatkan dukungan yang lebih baik lagi. Pemantapan Hak-Hak Politik Rakyat Indeks Demokrasi Indonesia menunjukkan masih banyaknya persoalan terutama terkait dengan partisipasi publik dalam pengawasan penyelenggaraan pemerintahan, serta jaminan pemenuhan hak memilih dan dipilih bagi penyandang disabilitas, kelompok perempuan dan kelompok marjinal lainnya. Merespons hal ini maka pendidikan politik dan pendidikan pengawasan partisipatif perlu menjadi perhatian. Pemantapan Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa Pada saat ini diperlukan pedoman bersama untuk memantapkan wawasan kebangsan dan pembangunan kerakter bangsa, dalam kerangka Revolusi Mental yang menjadi bagian penting Nawa Cita dan tercantum menjadi bagian kebijakan di dalam RPJMN 2015-2019. Pemantapan wawasan kebangsaan diharapkan dapat menjadi instrumen penting untuk mencegah terganggunya stabilitas sosial politik, sehingga mengganggu upaya mencapai visi misi pemerintah untuk menyejahterakan rakyat melalui cara-cara damai dan demokratis. Penanggulangan Terorisme Penanggulangan terorisme adalah bagian sangat penting pada tahun 2016, karena menjadi salah satu bagian misi penting pemerintah untuk menyelamatkan nilai-nilai demokrasi yang mengutamakan dialog. Ideologi terorisme merupakan ancaman langsung bagi Pancasila, karena terorisme membenarkan kekerasan untuk mencapai tujuan-tujuan politik. Oleh karena itu, penting untuk menjadi fokus Pemerintah dalam melakukan proses konsolidasi demokrasi. Sub Bidang Politik Luar Negeri Kebijakan luar negeri Indonesia akan diarahkan untuk mendukung terealisasinya ajaran Trisakti, yakni menjadikan Indonesia berdaulat dalam politik, berdikari dalam ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan. Diplomasi Indonesia akan berupaya untuk mencapai hal ini dengan berpegang pada prinsip politik luar negeri bebas aktif. Dalam RKP 2016, kebijakan luar negeri Indonesia akan dititikberatkan pada upaya

5-56


mengedepankan identitas sebagai negara maritim dalam pelaksanaan diplomasi dan kerja sama internasional, memastikan kehadiran negara termasuk dalam perlindungan WNI/BHI di luar negeri, menguatkan diplomasi middle power yang menempatkan Indonesia sebagai kekuatan regional dengan keterlibatan global secara selektif, memperluas mandala keterlibatan regional di kawasan Indo Pasifik, meningkatkan pelibatan peran, aspirasi dan kepentingan masyarakat dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan luar negeri, dan menata infrastruktur diplomasi. Penanganan Perbatasan Dalam rangka menjaga kedaulatan Indonesia, prioritas pertama yang perlu ditangani adalah pelaksanaan diplomasi maritim untuk mempercepat penyelesaian masalah perbatasan Indonesia dengan 10 negara tetangga, termasuk penetapan batas wilayah laut dan pengelolaan perbatasan darat. Penyelesaian persoalan perbatasan sangat penting untuk menjaga keamanan dan integritas wilayah Indonesia. Pemantapan Peran Indonesia di ASEAN Pemantapan peran kepemimpinan Indonesia di ASEAN sangat penting bagi Indonesia, baik untuk meningkatkan kemakmuran di dalam negeri, maupun bagi upaya menjaga stabilitas dan perdamaian di Kawasan Asia Tenggara. Pada aspek politik dan keamanan, Indonesia berkepentingan menjaga stabilitas kawasan untuk kepentingan pembangunan nasional. Pada aspek ekonomi, Indonesia perlu memastikan agar integrasi ekonomi ASEAN dapat turut meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Pada aspek sosial budaya, Indonesia perlu turut berperan dalam upaya membangun satu identitas dan kebersamaan ASEAN sebagai satu komunitas yang saling peduli dan berorientasi pada masyarakat (people-centred). Indonesia juga berkepentingan untuk meningkatkan sentralitas ASEAN dalam berhubungan dengan negara dan organisasi mitra wicaranya. Untuk mewujudkan kepemimpinan Indonesia di ASEAN, Pemerintah berupaya merealisasikan cita-cita Jakarta sebagai “capital city of ASEAN”, yang telah menjadi salah satu komitmen Indonesia. Salah satu langkah konkret yang akan diwujudkan adalah memperluas gedung Sekretariat ASEAN di Jakarta, yang diharapkan mampu menjadi pusat aktivitas ketiga pilar ASEAN. Langkah ini juga diperkirakan akan membawa dampak positif ekonomi yang berarti bagi Jakarta dan sekitarnya.


5-57

Penguatan Diplomasi Ekonomi Diplomasi ekonomi Indonesia akan difokuskan untuk mendukung penghapusan non-tariff barrier dalam perdagangan dengan pasar utama dan pembukaan pasar prospektif, antara lain di kawasan Eropa Timur dan Tengah, Afrika Utara, Afrika Barat, Afrika Selatan, Sub Sahara Afrika, Amerika Utara, Amerika Latin dan Asia yang juga mengalami pertumbuhan pesat. Diplomasi ekonomi yang lebih kuat juga diharapkan dapat mencapai target-target promosi perdagangan, pariwisata dan inevstasi yang telah ditetapkan untuk masing-masing kawasan. Peningkatan kualitas perlindungan hak dan keselamatan WNI/BHI di luar negeri khususnya perlindungan terhadap Tenaga Kerja Indonesia (TKI) Pemerintah akan terus berupaya menunjukkan keberpihakannya dalam pelayanan dan perlindungan WNI/BHI di luar negeri, di antaranya dengan memberikan pendampingan dan bantuan hukum yang diperlukan. Langkah yang akan ditempuh antara lain membentuk pemahaman dan pemaknaan diplomat RI mengenai keberpihakan kepada isu perlindungan WNI, membangun konsep dan strategi yang lebih terarah untuk diplomasi perlindungan di tingkat bilateral, regional, multilateral, serta upaya melibatkan pemangku kepentingan lainnya dalam melindungi WNI, termasuk TKI di luar negeri. Peran Indonesia dalam kerja sama bilateral, regional dan global Penguatan diplomasi bilateral Indonesia ditandai dengan upaya peningkatan hubungan kerjasama dengan negara-negara terdekat serta perkembangan implementasi sejumlah kerjasama kemitraan strategis dengan beberapa negara kunci di kawasan dan negara sahabat lainnya. Indonesia juga perlu memperkuat peran dalam kerjasama global dan regional untuk membangun saling pengertian, memajukan demokrasi dan HAM, perdamaian dunia, meningkatkan kerjasama selatan-selatan, dan mengatasi masalah-masalah global yang mengancam umat manusia, termasuk perubahan iklim akibat pemanasan global. Di tahun 2016, Indonesia masih akan menjalankan peran keketuaan dalam Indian Ocean Rim Association (IORA) yang merupakan forum strategis kerjasama ekonomi dan satu-satunya forum regional di kawasan Samudra Hindia. Indonesia akan memanfaatkan momentum keketuaan ini secara optimal dalam mendukung keberhasilan diplomasi ekonomi dan diplomasi maritim Indonesia.

5-58


Penyelenggaraan politik luar negeri yang efektif tersebut harus ditopang oleh upaya penataan infrastruktur diplomasi dan perluasan partisipasi publik. Salah satu langkah konkret yang perlu ditempuh adalah melakukan revisi Undang-Undang No. 37 tahun 1999 mengenai Hubungan Luar Negeri dan UU No. 24 tahun 2000 mengenai Perjanjian Internasional agar dapat menjawab dengan lebih cepat dan tepat dinamika perkembangan situasi di tingkat nasional dan global. Kedua undang-undang ini akan direvisi sehingga mampu menciptakan dukungan yang optimal bagi diplomasi Indonesia dan tetap sejalan dengan norma pergaulan internasional. Sasaran Sub Bidang Politik Dalam Negeri Sasaran utama pembangunan politik dalam negeri pada RPJMN 2015-2019 adalah terwujudnya proses positif konsolidasi demokrasi yang diukur dengan pencapaian angka indeks demokrasi Indonesia sebesar 75 pada tahun 2019, peningkatan dari 63,72 yang merupakan baseline 2014; tingkat partisipasi politik rakyat sebesar 77,5 %, yakni peningkatan dari 73,21% partisipasi politik rakyat pada pemilu tahun 2014, serta terselenggaranya pemilu yang aman, adil, dan demokratis pada tahun 2019. Sasaran utama Bidang Pembangunan Politik Dalam Negeri yang akan dicapai adalah Indeks Demokrasi Indonesia pada tahun 2016 sebesar 64,5. Sub Bidang Politik Luar Negeri RKP 2016 merupakan tahun kedua pelaksanaan RPJMN 20152016, untuk itu sasaran yang akan dicapai merupakan sasaran lanjutan dari tahun 2015 dan bertujuan untuk mendukung pencapaian sasaran lima tahun yakni terwujudnya pelaksanaan politik luar negeri yang bebas dan aktif, serta kepemimpinan dan peran Indonesia dalam kerja sama internasional yang dilandasi kepentingan nasional dan jati diri sebagai negara maritim. Sasaran utama sub-bidang politik luar negeri yang akan dicapai di tahun 2016 antara lain dapat dilihat dari tabel 5.10.


5-59

TABEL 5.10 SASARAN UTAMA POLITIK LUAR NEGERI NO

SASARAN/ INDIKATOR

SASARAN RPJMN 2015-2019

SASARAN 2016

90%

75%

Efektifnya penanganan masalah perbatasan 1.

Persentase jumlah perundingan yang berhasil diselenggarakan dalam upaya penyelesaian penetapan batas wilayah di laut serta penegasan batas wilayah di darat.

Meningkatnya kesiapan publik domestik dan meningkatnya peran (kontribusi) dan kepemimpinan Indonesia di ASEAN 2.

Persentase rekomendasi dan prakarsa Indonesia yang diterima dalam setiap pertemuan ASEAN

95%

87%

90%

90%

47,8

40,1

Meningkatnya peran Indonesia di tingkat global 3.

Persentase fasilitasi dan koordinasi bagi terwujudnya pengiriman pasukan Perdamaian RI menjadi 4000 personel pada tahun 2019.

Meningkatnya kualitas perlindungan WNI/BHI di luar negeri 4.

Indeks penyelesaian kasus WNI dan BHI di luar negeri

Arah Kebijakan dan Strategi Perkuatan Sub Bidang Politik Dalam Negeri Untuk mencapai sasaran utama dalam Bidang Pembangunan Politik Dalam Negeri, maka ditetapkan arah kebijakan sebagai berikut: 1. Meningkatkan peran kelembagaan demokrasi dan mendorong kemitraan lebih kuat antara pemerintah, swasta dan masyarakat sipil. 2. Memperbaiki perundang-undangan bidang politik. 3. Memperkuat kantor kepresidenan untuk menjalankan tugas-tugas kepresidenan secara lebih efektif. 4. Memberi jaminan dan pemenuhan kebebasan sipil, hak-hak dan kewajiban politik rakyat, dan meningkatkan keterwakilan perempuan dalam politik. 5. Mendorong efektivitas terlaksananya keterbukaan informasi publik dan komunikasi publik untuk menjamin hak masyarakat berpartisipasi dalam penyusunan kebijakan dan mengawasi pelaksanaannya. 6. Meningkatkan kualitas penyediaan, pengelolaan dan pelayanan informasi yang mencerdaskan melalui berbagai media serta literasinya bagi masyarakat (termasuk media penyiaran).

5-60


7. Meningkatkan kapasitas dan kualitas sumber daya manusia bidang komunikasi dan informatika. 8. Menguatkan iklim kondusif bagi berkembangnya demokrasi yang beradab, memelihara perdamaian, dan meningkatkan rasa persatuan dan kesatuan. 9. Menciptakan iklim kondusif untuk penanganan terorisme dan meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap ancaman terorisme. Untuk mendukung pencapaian sasaran utama dalam Bidang Pembangunan Politik Dalam Negeri, maka akan dilakukan langkah-langkah perkuatan sebagai berikut: 1. Penguatan lembaga penyelenggara pemilu, melalui fasilitasi bagi penguatan dan pembentukan regulasi terkait pelaksanaan pemilu dan pilkada langsung serentak, serta mendorong percepatan pembentukan Pusat Pendidikan Pemilih dan pengawasan pemilu yang partisipatif. 2. Penguatan fasilitasi bagi penyelesaian Peraturan Pemerintah untuk melaksanakan UU No 17 Tahun 2013 tentang Ormas setelah terbitnya hasil judicial review Mahkamah Konstitusi terkait ormas. 3. Pemantapan kelembagaan penanganan konflik sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial. 4. Pemantapan pelaksanaan keterbukaan informasi publik secara konsisten pada semua badan publik di pusat maupun daerah. 5. Penataan regulasi untuk memperkuat upaya penanggulangan terorisme, termasuk pengkajian bagi undang-undang baru untuk penguatan lembaga koordinasi penanggulangan terorisme. Sub Bidang Politik Luar Negeri Untuk mencapai sasaran utama dalam sub bidang politik luar negeri maka ditetapkan arah kebijakan sebagai berikut: 1. Memperkuat diplomasi maritim untuk mempercepat penyelesaian persoalan perbatasan Indonesia dengan 10 negara tetangga, menjamin integritas wilayah NKRI, kedaulatan maritim dan keamanan/kesejahteraan pulaupulau terdepan, dan mengamankan sumber daya alam dan Zona Ekonomi Ekslusif (ZEE), melalui strategi: (a) percepatan penyelesaian masalah perbatasan maritim dan darat; (b) penguatan pelaksanaan Doktrin Poros Maritim Dunia; (c) penyebarluasan informasi perbatasan termasuk perundingan kesepakatan batas kekuatan transmisi radio;


5-61

(e) pembahasan kembali perjanjian ekstradisi dengan Singapura, dan (f) negosiasi pengembalian pengelolaan flight information region (FIR) yang berada di atas Kepulauan Riau oleh Singapura. 2. Meningkatkan kesiapan masyarakat domestik dan meningkatnya peran (kontribusi) dan kepemimpinan Indonesia di ASEAN melalui strategi: (a) penguatan diplomasi inklusif Indonesia di ASEAN untuk mewujudkan kawasan yang aman, stabil dan sejahtera sesuai kepentingan nasional; (b) peningkatan peran Indonesia dalam penguatan sentralitas dan peran ASEAN dalam guliran arsitektur kawasan dan global; (c) peningkatan dukungan dan mendorong pelaksanaan Treaty of Amity and Cooperation dan mendorong traktat persahabatan dan kerjasama di Kawasan Asia Pasifik dan kawasan lainnya; (d) pelaksanaan peran (kontribusi) Indonesia dalam South East Asia Nuclear Weapon Free Zone di kawasan; (e) Peningkatan peran Indonesia dalam pengelolaan konflik kawasan termasuk sengketa Laut Tiongkok Selatan melalui mekanisme ASEAN. (f) peningkatan peran partisipasi aktif Indonesia di East Asia Summit (EAS) termasuk mendorong penyusunan Road Map dan ; (g) intervensi kebijakan pemerintah terkait Masyarakat ASEAN; (h) penguatan kapasitas domestik dalam pembentukan Masyarakat ASEAN; (i) penguatan kelembagaan untuk mendukung pemantapan pelaksanaan Masyarakat ASEAN; (j) penguatan kemitraan pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya; (k) peningkatan kerjasama ASEAN dengan Mitra Wicara ASEAN. 3. Meningkatkan peran Indonesia di tingkat global melalui strategi (a) pelaksanaan diplomasi Indonesia dalam penanganan konflik di Timur Tengah; (b) pelaksanaan peran Indonesia dalam penanganan people smuggling/irregular migration bersama negara pengirim, negara transit, dan negara tujuan; (c) pemantapan peran Indonesia dalam penanganan transnational organized crime; (d) pelaksanaan kerja sama internasional dalam mengatasi masalah global yang mengancam umat manusia, seperti penyakit menular, perubahan iklim, penyebaran senjata ringan ilegal, dan peredaran narkotika; (e) peningkatan partisipasi Indonesia dalam pengiriman pasukan pemelihara perdamaian; (f) penguatan diplomasi Indonesia di PBB yang efektif; (g) pemantapan peran Indonesia dalam mendorong terlaksananya Comprehensive Nuclear Test Ban Treaty (CTBT); (h) fasilitasi untuk mendorong penempatan putraputri terbaik Indonesia di dalam organisasi internasional dan regional khususnya di PBB, OKI dan Sekretariat ASEAN.

5-62


4. Menguatkan diplomasi ekonomi Indonesia dalam forum bilateral, multilateral, regional dan global melalui strategi (a) penguatan diplomasi perluasan pasar prospektif dan promosi perdagangan, pariwisata dan investasi Indonesia; (b) perumusan Cetak Biru peran Indonesia di G20 untuk memperjuangkan kerjasama yang berimbang dan relevan; (c) pelaksanaan koordinasi kebijakan yang lebih erat antara negara anggota G-20 guna menuju pemulihan ekonomi global dan menjaga terciptanya sistem perekonomian global yang kuat, berkelanjutan, dan seimbang; (d) peningkatan peran Indonesia di APEC dan G-20 untuk memperjuangkan kepentingan Indonesia dan negara berkembang serta peran aktif dalam kerja sama antarkawasan MIKTA dan IORA; (e) peningkatan pemanfaatan keanggotaan Indonesia di Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) dan organisasi terkait komoditi, hak kekayaan intelektual (HKI) dan pembangunan industri guna membuka akses pasar, peningkatan perlindungan HKI, dan pengembangan SDM nasional; (f) peningkatan diplomasi politik yang seiring dengan targettarget diplomasi ekonomi; (g) pelaksanaan peran Indonesia di Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP); dan (h) pelaksanaan kontribusi Indonesia dalam terbentuknya norma/rezim internasional yang mengatur perdagangan dan pembangunan, energy and food security sebagai public goods; (i) penguatan pranata diplomasi ekonomi sebagai pelaksana diplomasi ekonomi 5. Meningkatkan peran Indonesia dalam kerja sama selatan selatan dan triangular melalui strategi (a) Intervensi kebijakan pengembangan kerja sama Selatan-Selatan dan Triangular (KSST); (b) pengembangan dan penguatan kapasitas dan kapabilitas lembaga yang menangani KSST; (c) pengembangan dan pemantapan eminent persons group untuk membantu pemangku kepentingan KSST; (d) promosi KSST di tingkat nasional dan internasional; dan (e) pengembangan model insentif bagi K/L, swasta, dan masyarakat sipil yang terlibat KSST. 6. Meningkatkan promosi dan pemajuan demokrasi dan HAM melalui strategi (a) promosi demokrasi dan HAM di tingkat regional dan internasional; (b) pemantapan dialog HAM dan interfaith di level bilateral, regional dan internasional; (c) penegakan demokrasi dan HAM di dalam negeri; (d) penguatan koordinasi antar pemangku kepentingan; (e) penyusunan dan penyampaian paket-paket komunikasi untuk menyampaikan upaya penegakan HAM dan demokrasi di dalam negeri kepada kalangan internasional. 7. Meningkatkan kualitas perlindungan WNI/BHI di luar negeri melalui strategi (a) Memastikan kehadiran negara dalam


5-63

pelayanan dan perlindungan WNI/BHI di luar negeri dengan mengedepankan kepedulian dan keberpihakan; (b) penguatan sistem kelembagaan perlindungan WNI/BHI di luar negeri; (c) penguatan Diplomasi Perlindungan WNI/BHI di luar negeri; (d) optimalisasi langkah-langkah pencegahan, deteksi dini dan cepat tanggap dalam penyelesaian kasus WNI/BHI di luar negeri; (e) penguatan sinergi dalam perlindungan WNI di luar negeri dengan komunitas Indonesia di luar negeri, diaspora dan masyarakat sipil; (f) pelaksanaan perjanjian bilateral untuk memberikan perlindungan bagi WNI/BHI di luar negeri; (g) penguatan konsolidasi penanganan WNI/BHI diantara pemangku kepentingan melalui koordinasi dan pembagian tugas yang jelas; (f) penguatan kerja sama dengan media. 8. Menata kebijakan politik luar negeri Indonesia yang bebas dan aktif yang dilandasi kepentingan nasional dan jati diri sebagai negara maritim dan infrastruktur diplomasi Indonesia melalui strategi (a) evaluasi pelaksanaan kebijakan politik luar negeri Indonesia dan penyusunan buku biru diplomasi yang menggambarkan politik luar negeri bebas aktif yang dilandasi kepentingan nasional dan jati diri sebagai negara maritim; (b) penyediaan beasiswa untuk bidang hukum laut, riset strategis dan perdagangan; (c) evaluasi dan konsolidasi perwakilan Republik Indonesia di luar negeri secara regular untuk melaksanakan kebijakan polugri yang berkarakter bebas aktif, berlandaskan kepentingan nasional dan jatidiri negara maritim; (d) perluasan partisipasi publik dalam proses perumusan kebijakan dan diplomasi; (e) pengembangan IT Masterplan untuk mendukung diplomasi RI. Untuk mendukung pencapaian sasaran pembangunan sub bidang politik luar negeri, maka akan dilakukan langkah-langkah perkuatan sebagai berikut: 1. Peningkatan diplomasi perbatasan, dengan mengimplementasikan roadmap perundingan perbatasan untuk penyelesaian batas maritim dan pengelolaan perbatasan darat 2. Pelaksanaan Doktrin Poros Maritim, dengan mengedepankan identitas sebagai negara kepulauan dalam pelaksanaan diplomasi 3. Perluasan gedung Sekretariat ASEAN dalam rangka mewujudkan Jakarta sebagai “capital city of ASEAN”. 4. Pemanfaatan keketuaan Indonesia dalam IORA (Indian Ocean Rim Association) pada tahun 2015 – 2016 untuk mendorong kerja sama yang sejalan dengan kepentingan Indonesia sebagai negara maritime

5-64


5. Peningkatan perlindungan warga negara (termasuk tenaga kerja Indonesia) dan Badan Hukum Indonesia di luar negeri melalui kerjasama perlindungan dengan negara tujuan. Di tingkat regional, Indonesia akan mendorong terbentuknya instrumen hukum ASEAN tentang perlindungan buruh migran yang bersifat non-diskriminatif 6. Peningkatan diplomasi ekonomi, difokuskan pada upaya untuk mempercepat pembangunan infrastruktur dan konektivitas, menarik investasi asing dengan menyederhanakan perijinan dan membuat “one stop service”, menyelesaikan draft Bilateral Investment Treaty, yang akan menjadi rejim perjanjian baru investasi Indonesia dengan negara lain, mendukung kemandirian di bidang pangan dan di bidang energi 7. Dorongan pelaksanaan Declaration on the Conduct of Parties in the South China Sea (DoC) secara penuh dan efektif, serta penyelesaian Code of Conduct in The South China Sea (CoC) melalui kerangka ASEAN 8. Pemberian dukungan untuk perjuangan Palestina membentuk negara merdeka dan berdaulat dan mendesak negara lain mengakui kemerdekaan Palestina, pendirian Konsulat Kehormatan Indonesia di Ramallah dan peningkatan bantuan Indonesia kepada Palestina di bidang pembangunan kapasitas 9. Peningkatan pengiriman misi perdamaian dan keamanan PBB, dengan mengimplementasikan road map “Vision 4000 Peacekeepers” untuk mencapai target 4000 peacekeepers di tahun 2019. 10. Pelaksanaan peran aktif dalam proses pembentukan Agenda Pembangunan pasca-2015 untuk memastikan dunia yang bebas dari kemiskinan ekstrim, serta menerapkan pembangunan berkelanjutan 11. Pelaksanaan persiapan dan kampanye pencalonan sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB periode 20192020 12. Pengembangan kerja sama baru dengan negara-negara Pasifik Selatan, seperti demokratisasi, perikanan, pemuda dan olah raga serta budaya 13. Revisi Undang-Undang No.37 tahun 1999 mengenai Hubungan Luar Negeri dan Undang-Undang No. 24 tahun 2000 mengenai Perjanjian Internasional 14. Peningkatan komunikasi dengan semua pemangku kepentingan melalui berbagai forum supaya diplomasi Indonesia lebih baik dan bermanfaat bagi rakyat


5-65

5.6 BIDANG PEMBANGUNAN PERTAHANAN DAN KEAMANAN

5-66

Kerangka Kebijakan Untuk mewujudkan visi pembangunan 2005-2025 yaitu Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur, kerangka kebijakan RPJMN 2015-2019 diarahkan untuk memantapkan pembangunan secara menyeluruh dengan menekankan pada keunggulan kompetitif perkenomian. Keunggulan tersebut berbasis 3 indikator capaian, yakni SDA yang unggul. SDM yang berkualitas serta peningkatan kemampuan IPTEK; dimana 7 Sub-Isu Strategis Bidang Pertahanan dan Keamanan merupakan bagian utuhnya. Untuk indikator capaian SDA yang unggul, subisu strategis yang mendukung sifatnya adalah proteksi yang terdiri dari intelijen dan kontra intelijen serta penanganan gangguan keamanan wilayah perbatasan dan pelanggaran hukum di laut. Sementara, Indikator capaian SDM yang berkualitas sifatnya merupakan standar yang diinternalisasi oleh K/L terkait sehingga sub-isu strategis yang terkait adalah kesejahteraan dan profesionalisme prajurit TNI, serta profesionalisme POLRI. SDM yang berkualitas juga ditujukan untuk seluruh warga negara Indonesia lewat sub-isu strategis penurunan prevalensi penyalahgunaan narkoba. Sub-isu strategis terakhir yakni sistem keamanan nasional yang integratif mendukung ketiga indikator di atas karena ditujukan untuk melindungi SDA dan SDM serta terwujud lewat pemanfaatan SDM dan IPTEK. Sub-isu strategis 1 : Pemenuhan kebutuhan Alutsista TNI dan almatsus POLRI melalui pemberdayaan industri pertahanan dilaksanakan melalui empat prioritas. Pertama pemenuhan MEF, dilakukan dengan pengadaan sejumlah alutsista TNI yang modern dan memiliki daya penggentar tinggi. Kedua, peningkatan harwat yang diwujudkan dengan peningkatan anggaran pemeliharaan dan perbaikan di semua matra sehingga berdampak positif bagi tingkat kesiapan operasional TNI. Ketiga, pemenuhan almatsus POLRI untuk meningkatkan kesiapan Polri di dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat antara lain melalui pengadaan Kendaraan Angkut Personel PHH, Peralatan Rescue, Kendaraan Opsnal Intel, Ranmor Olah TKP, Balai Layanan Kamtibmas Keliling, Alut Kepolisian Personel, Senpi SS1 V2, Peralatan Dalmas dan Ransus Satwa. Keempat, pengembangan teknologi dan industri pertahanan digiatkan melalui 7 prioritas program nasional industri pertahanan yang ditetapkan oleh KKIP yaitu: pengembangan jet tempur; pembangunan dan pengembangan kapal selam; pembangunan industri propelan/mesiu; pengembangan roket nasional; pengembangan rudal nasional; pengembangan radar nasional; dan pengembangan tank sedang.


Sub-isu strategis 2 : Kesejahteraan dan profesional prajurit dilaksanakan melalui dua prioritas. Pertama, peningkatan fasilitas perumahan dinas prajurit terus dilakukan dengan menambah anggaran serta melibatkan Kementerian PU-Pera dalam aspek pengadaannya. Kedua, peningkatan kemampuan prajurit yang diupayakan melalui peningkatan kualitas dan kuantitas pendidikan dan latihan prajurit per matra maupun gabungan. Sub-isu strategis 3 : Profesionalisme POLRI dilaksanakan melalui lima prioritas. Pertama, penguatan SDM yang diwujudkan melalui peningkatan kurikulum serta kualitas pendidikan dan pelatihan personel POLRI. Kedua, peningkatan kesejahteraan personel yang diusahakan dengan fasilitas perumahan, fasilitas kesehatan, serta tunjangan kemahalan dan tunjangan perbatasan. Ketiga, pelaksanaan quick wins polisi dan kecepatan penanganan flash point serta melakukan penyuluhan hukum kepada masyarakat. Keempat, pemantapan pelaksanaan community policing menuju penempatan 1 Bhabinkamtibmas di setiap desa/kelurahan secara bertahap. Kelima, meningkatkan sistem informasi teknologi dan komunikasi POLRI yang di antaranya dilakukan dengan integrasi data kriminal nasional dan optimalisasi Pusiknas. Sub-isu strategis 4 : Intelijen dan kontra intelijen dilaksanakan melalui dua prioritas. Pertama, intelligence data sharing yang diperlukan untuk mendukung upaya sinergitas penyelenggaraan intelijen negara di bawah koordinasi BIN. Kedua, peningkatan profesionalisme SDM, infrastruktur, dan modernisasi peralatan. Sub-isu strategis 5 : Penanganan gangguan keamanan di wilayah perbatasan dan pelanggaran hukum di laut dilaksanakan melalui dua prioritas. Pertama, peningkatan sarpras pengamanan laut dan daerah perbatasan yang dilakukan antara lain dengan pengadaan kapal patroli dan peralatan surveillance. Kedua, peningkatan sinergitas perbatasan yang saat ini mulai terwujud setelah terbentuknya Badan Keamanan Laut (Bakamla) dengan kewenangan yang lebih luas dibanding insitusi sebelumnya yakni Badan Koordinasi Keamanan Laut. Sub-isu strategis 6 : Prevalensi penyalahgunaan narkoba dilaksanakan melalui tiga prioritas: Pertama, sosialisasi P4GN di semua tingkat dari pusat hingga daerah, terutama mengingat semakin meluasnya jenis-jenis narkotika yang berada di luar kontrol internasional. Kedua, peningkatan fasilitas tempat rehabilitasi, terutama mempertimbangkan target rehabilitasi 100.000 korban penyalahgunaan narkoba per tahun. Ketiga, peningkatan pemberantasan narkoba yang ditekankan antara lain pada operasi intelijen dan interdiksi untuk mencegah peredaran yang lebih luas, oleh BNN maupun Polri, baik secara mandiri maupun terpadu/gabungan.


5-67

Sub-isu strategis 7 : Sistem keamanan nasional yang integratif dilaksanakan melalui dua prioritas. Pertama, pendekatan keamanan yang komprehensif yaitu mempertimbangkan semua bentuk ancaman potensial baik tradisional maupun nontradisional serta melibatkan seluruh K/L terkait. Kedua, koordinasi antar institusi Pertahanan dan Keamanan dan institusi lainnya untuk memungkinkan pengambilan keputusan dan tindakan yang efektif serta efisien terutama pada masa darurat. Sasaran Sasaran utama bidang pembangunan Pertahanan dan Keamanan yang akan dicapai di tahun 2016 adalah sebagai berikut: TABEL 5.11 SASARAN UTAMA BIDANG PEMBANGUNAN PERTAHANAN DAN KEAMANAN NO


1

Persentase alutsista TNI produksi dalam negeri dan pinak industri pertahanan

2

a. b.

14 %

5 latihan 543 latihan

110 latihan

22 latihan

150 latihan

30 latihan

a.

Persentase operasi kepolisian yang menjadi prioritas kebutuhan masyarakat

45 %

45 %

b.

Persentase penyelesaian tindak pidana di wilayah polda/persentase tindak pidana di wilayah polda pada tahun berjalan

60 %

45 %

80 %

40 %

800 kegiatan

150 kegiatan

7 organisasi

7 organisasi

6

1

c.

5-68

20 %

40 latihan 2.682 latihan

d.

4

SASARAN 2016

Jumlah latihan gabungan Jumlah latihan dan penataran matra darat Jumlah latihan operasi matra laut Jumlah latihan operasi matra udara

c.

3


Persentase penempatan 1 (satu) bhabinkantibmas di setiap desa/ kelurahan secara bertahap

d.

Pelaksanaan penyuluhan hukum kepada masyarakat

a.

Jumlah organisasi komunitas intelijen yang memanfaatkan data sharing

b.

Jumlah pembangunan infrastruktur jaringan analisa sinyal (JAS)


NO

5


SASARAN RPJMN TAHUN 2015-2019 3.325 orang

SASARAN 2016 615 orang

c.

Jumlah SDM Sandi lulusan diklat dan STSN

a.

Jumlah kapal patroli baru serta peralatan pendukung (EWS/SPD)

30 Kapal

1 Kapal

b.

Jumlah pengadaan peralatan surveillance

5 Paket

1 Paket

c.

Jumlah pembangunan pos pengamanan perbatasan darat baru

150 Pos

30 Pos 0,05 %

6

Terkendalikannya laju prevalensi penyalahgunaan narkoba

0,05 %

7

Jumlah policy brief yang dihasilkan sistem informasi Wantannas

365

365

Arah Kebijakan dan Strategi Perkuatan Untuk mecapai sasaran-sasaran utama dalam Bidang Pertahanan dan Keamanan, maka ditetapkan arah kebijakan sebagai berikut: 1. Menyelaraskan pengembangan industri pertahanan sesuai dengan arah pewujudan MEF; 2. Meningkatkan profesionalisme personel TNI, pada aspek kesejahteraan melalui penyediaan fasilitas perumahan, dan pada aspek SDM melalui pendidikan dan latihan; 3. Meningkatan profesionalisme personel POLRI dengan penekanan pada aspek pelayanan dan kemitraan dengan masyarakat; 4. Mewujudkan intelijen dan kontra-intelijen yang efektif melalui penguatan koordinasi dan penyediaan infrastruktur intelijen dan kontra intelijen; 5. Memperkuat upaya pengamanan laut dan daerah perbatasan dengan peningkatan sarana dan prasarana pendukung; 6. Memperkuat upaya penanggulangan penyalahgunaan narkoba melalui peningkatkan kapasitas rehabilitasi pecandu dan penyalahguna narkoba; 7. Meningkatkan nasional

efektivitas

sistem

informasi

keamanan


5-69

Strategi Kebijakan Perkuatan Untuk mendukung pencapaian sasaran-sasaran pembangunan Bidang Pertahanan dan Keamanan, maka akan dilakukan strategi-strategi perkuatan sebagai berikut: 1. Peningkatan pemanfaatan produk industri pertahanan dilakukan melalui pembuatan produk first article oleh industri pertahanan yang sesuai dengan spesifikasi kebutuhan user agar dapat meningkatkan variasi produk yang dapat diproduksi oleh industri pertahanan dalam negeri; 2. Peningkatan kesejahteraan prajurit melalui pembangunan perumahan dinas dan peningkatan kesiapan TNI dengan penyelenggaraan latihan gabungan, latihan matra darat, latihan matra laut serta latihan matra udara; 3. Peningkatan profesionalisme POLRI pada aspek pelayanan publik melalui perbaikan kualitas operasi keamanan dan ketertiban, serta aspek kemitraan dengan memberdayakan potensi keamanan masyarakat; 4. Penguatan koordinasi intelijen dengan meningkatkan jumlah organisasi yang memanfaatkan data sharing, penambahan jaringan analisis sinyal (JAS) baru dan jaringan komunikasi sandi; 5. Penguatan keamanan laut dan daerah perbatasan dengan pengadaan kapal patroli, alat surveillance, dan pembangunan/peningkatan pos perbatasan; 6. Peningkatan kapasitas rehabilitasi dengan menambah target 100.000 korban penyalahgunaan narkoba. 7. Peningkatan efektivitas sistem keamanan nasional melalui perbaikan kualitas policy brief yang didukung penyajian data secara cepat, akurat, aman dan mutakhir dengan penguatan infrastruktur TI, data centre, fasilitas situation room dan aplikasi intelijen. 5.7 BIDANG HUKUM DAN APARATUR

5-70

Kerangka Kebijakan Pembangunan Bidang Hukum dan Aparatur memiliki peran yang penting dalam menciptakan landasan yang kokoh bagi kehidupan berbangsa dan bernegara, sebagai pilar penyelenggaraan pemerintahan serta sebagai kondisi yang diperlukan dalam pelaksanaan pembangunan nasional. Pembangunan bidang hukum dan aparatur selama ini selalu menjadi salah satu prioritas pembangunan nasional karena kontribusinya terhadap penegakan dan kesadaran hukum di satu sisi, serta di sisi lain untuk mewujudkan birokrasi yang profesional berlandaskan tata kelola pemerintahan yang baik.


Bahkan pembangunan hukum dan aparatur memberikan kontribusi signifikan bagi pencapaian sasaran pembangunan nasional di berbagai bidang. Sub Bidang Hukum Kerangka pikir yang melandasi rencana pembangunan hukum tahun 2016 adalah peningkatan daya saing perekonomian nasional, yang salah satunya didukung dengan terwujudnya penegakan dan kesadaran hukum, dengan menekankan pada 3 (tiga) sasaran yaitu penegakan hukum yang berkualitas; pencegahan dan pemberantasan korupsi yang efektif; serta penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak atas keadilan bagi warga negara. GAMBAR 5.1 KERANGKA KEBIJAKAN PEMBANGUNAN BIDANG HUKUM

Sub Bidang Aparatur Birokrasi pemerintah merupakan unsur yang strategis dalam mendukung pencapaian keberhasilan tujuan nasional suatu negara. Dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi yang demikian pesat, serta persaingan global yang semakin ketat, masyarakat menuntut birokrasi pemerintah yang berkinerja tinggi; bekerja efektif dan efisien; berintegritas tinggi; dan berpegang pada prinsip-prinsip akuntabilitas, transparansi dan partisipasi. Profil birokrasi pemerintah dengan ciri-ciri tersebut diyakini mampu mendukung pelaksanaan


5-71

pembangunan nasional. Baik buruknya kinerja birokrasi pemerintahan akan sangat menentukan kualitas pelayanan publik, yang kemudian akan berpengaruh pada tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Dalam RPJMN 2015-2019, pembangunan bidang aparatur negara bertujuan untuk meningkatkan kualitas birokrasi agar lebih profesional, yang difokuskan pada terwujudnya birokrasi yang bersih dan akuntabel; birokrasi yang efektif dan efisien, dan birokrasi yang menjalankan pelayanan publik dengan lebih berkualitas, dan berintegritas tinggi.

GAMBAR 5.2 KERANGKA KEBIJAKAN PEMBANGUNAN BIDANG APARATUR NEGARA

Berdasarkan kerangka kebijakan tersebut, dalam RKP 2016 pembangunan aparatur negara akan difokuskan pada upaya peningkatan kualitas birokrasi melalui: (a) pemantapan fungsi birokrasi sebagai regulator dan fasilitator pembangunan serta pilar utama pemerintahan dalam rangka pencapaian tujuan nasional; (b) penataan/restrukturisasi organisasi birokrasi agar efisien, efektif, inovatif, transparan dan akuntabel, (c) revitalisasi sistem dan tata laksana birokrasi agar efisien, efektif, dan responsif pada upaya pencapaian kinerja secara optimal pelayanan publik; (d) pengembangan SDM aparatur sipil negara yang memiliki integritas dan kompetensi yang tinggi, sebagai pendorong dan penggerak reformasi birokrasi dan pembangunan, serta perekat persatuan dan kesatuan bangsa;

5-72


dan (e) pemantapan peran birokrasi untuk mendukung sinergi, integrasi, dan kolaborasi serta keterpaduan antar aktor dan stakeholder pembangunan dalam rangka pencapaian tujuan nasional. Melalui fokus tersebut, birokrasi diharapkan mampu mendukung upaya peningkatan efektitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan di berbagai bidang dan berkontribusi pada peningkatan daya saing nasional, serta peningkatan kesejahteraan rakyat. Sasaran Bidang Sub Bidang Hukum Sasaran pembangunan hukum pada tahun 2016 antara lain: 1. Meningkatnya kualitas penegakan hukum dan HAM yang transparan, akuntabel, dan efektif melalui proses penyusunan legislasi yang berkualitas dan partisipatif melibatkan para pemangku kepentingan. Kualitas penegakan hukum akan berlandaskan kepada sinergitas antar instansi penegak hukum yang dilaksanakan oleh SDM profesional dan berintegritas yang dihasilkan melalui pola pendidikan terpadu. Sinergitas penegakan hukum akan didukung sarana prasarana yang memadai dan pengembangan sistem informasi manajemen penanganan perkara pidana di masing-masing instansi penegak hukum ke arah keterpaduan sistem informasi penanganan perkara untuk menjamin akuntabilitas dan transparansi penegakan hukum serta pelayanan hukum yang baik dan berkualitas. 2. Meningkatnya efektivitas pencegahan dan pemberantasan korupsi, yang didukung peraturan perundang-undangan nasional, implementasi kebijakan anti korupsi yang optimal melalui penegakan hukum atas kasus tindak pidana korupsi, penguatan kelembagaan anti korupsi, serta peningkatan upaya pencegahan tindak pidana korupsi. 3. Terwujudnya penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak atas keadilan bagi warga negara, melalui peraturan perundang-undangan yang berperspektif HAM, penegakan HAM, penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak, pemberian bantuan hukum dan layanan peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan, dan aparat penegak hukum yang berperspektif HAM dan responsif gender. Ketiga sasaran tersebut, secara kuantitatif adalah sebagai berikut.


5-73

TABEL 5.12 SASARAN KINERJA BIDANG HUKUM

1

Indeks Pembangunan Hukum

%

SASARAN RPJMN 20152019 75%

2

Indeks Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi

%

Naik 20%

n.a

3

Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK)

Skor 1-5

4.0

3.8

NO

INDIKATOR

SATUAN

SASARAN 2016 n.a

A. Sub Bidang Aparatur Sasaran utama yang ingin diwujudkan dalam pembangunan sub bidang aparatur pada RKP 2016 sebagai tahun kedua pelaksanaan RPJMN 2015-2019 adalah terwujudnya birokrasi yang profesional berlandaskan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, dengan yang tercermin dari indikator kinerja, yakni: 1. Terwujudnya birokrasi yang bersih dan akuntabel, 2. Terwujudnya birokrasi yang efektif dan efisien dan 3. Terwujudnya birokrasi yang mampu memberikan pelayanan publik yang berkualitas. Pencapaian sasaran tersebut tercermin dari indikator kinerja dan target sebagaimana tabel di bawah ini. TABEL 5.13 SASARAN KINERJA BIDANG APARATUR NEGARA SATUAN


SASARAN 2016

a. Kementerian/Lembaga

%

95

82

b. Provinsi

%

85

64

c. Kabupaten

%

60

34

d. Kota

%

65

44

2.

Tingkat Kapabilitas APIP K/L (Level 3)*

%

85

20

3.

Tingkat Kematangan (Maturitas) SPIP K/L (Level 3)*

%

85

25

4.

Instansi Pemerintah yg Akuntabel (Skor B atas SAKIP) a. Kementerian/Lembaga

%

85

70

b. Provinsi

%

75

48

c. Kabupaten/Kota

%

50

21

No

INDIKATOR

A

Sasaran 1: Birokrasi yang bersih dan akuntabel

1.

Opini WTP atas LaporanKeuangan

5-74


SATUAN


SASARAN 2016

%

80

50


%

75

58

b. Provinsi

%

60

30

c. Kabupaten/Kota

%

45

15

2.

Indeks Profesionalitas ASN

%

86

80

3.

Indeks e-Government Nasional

Skor 0-4

3,4

3,0

C

Sasaran 3: Birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas

1.

Indeks Integritas Nasional a. Integritas Pelayanan Publik (Pusat)

Skor 0-10

9

7,9

b. Integritas Pelayanan Publik (Daerah)

Skor 0-10

8,5

7,3

%

95

86


%

100

100

b. Provinsi

%

100

80

c. Kabupaten/Kota

%

80

35

No

INDIKATOR

5.

Penggunaan E-Procurement terhadap Belanja Pengadaan

B

Sasaran 2: Birokrasi yang efektif dan efisien

1.

Persentase Instansi Pemerintah yang Memiliki Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Baik (Kategori “B” ke atas)

2.

Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)

3.

Persentase Kepatuhan Pelaksanaan UU Pelayanan Publik (Zona Hijau)

Keterangan: * Kapabilitas APIP adalah kemampuan untuk melaksanakan tugas – tugas pengawasan yang terdiri dari tiga unsur yang saling terkait yaitu kapasitas, kewenangan, dan kompetensi SDM APIP yang harus dimiliki APIP agar dapat mewujudkan peran APIP secara efektif. Sedangkan Tingkat Kematangan (maturity level) SPIP adalah parameterpengukuran terhadap keandalan SPIP. Kedua indikator tersebut dikelompokkan ke dalam lima tingkatan (level), yaitu Level 1 (Initial), Level 2 (Infrastructure), Level 3 (Integrated), Level 4 (Managed), dan Level 5 (Optimizing).

Arah Kebijakan dan Strategi Perkuatan A. Sub Bidang Hukum Sebagai tahun kedua dari pelaksanaan RPJMN 2015-2019, maka pembangunan bidang hukum akan difokuskan pada arah kebijakan dan strategi sebagai berikut. 1. Peningkatan Kualitas Penegakan Hukum Upaya untuk menciptakan kualitas penegakan hukum dilaksanakan melalui arah kebijakan sebagai berikut. a. Peningkatan keterpaduan dalam Sistem Peradilan Pidana, dengan strategi keterpaduan substansi KUHAP, sinkronisasi kelembagaan aparat penegak hukum, pendidikan aparat penegak hukum, pembangunan sarana dan prasarana penegakan hukum, perbaikan sistem informasi manajemen penanganan perkara di institusi penegak hukum serta optimalisasi sistem pengawasan internal dan eksternal guna mewujudkan lembaga penegak hukum yang transparan dan akuntabel.


5-75

b. Pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana Anak, perlu difokuskan kepada upaya meningkatkan pelaksanaan penyelesaian perkara anak melalui proses diversi, memperkuat SDM aparat penegak hukum dan aparat lainnya dalam pelaksanaan SPPA (antara lain melalui pendidikan terpadu dan penyusunan SOP), membangun partisipasi masyarakat dalam penanganan perkara anak, pengembangan restorative justice dan penyediaan sarana dan prasarana SPPA. c. Reformasi Sistem Hukum Perdata yang Mudah dan Cepat, dengan strategi revisi peraturan perundang-undangan di bidang hukum perdata secara umum maupun khusus terkait hukum kontrak, perlindungan HKI, pembentukan penyelesaian sengketa acara cepat (small claim court), dan peningkatan utilisasi lembaga mediasi. Pelaksanaan mediasi melalui pengadilan percontohan di lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Agama pada perkara perdata (courtannex mediation). d. Pengembangan SDM Aparat Penegak Hukum, melalui strategi peningkatan kesejahteraan aparat penegak hukum, penyempurnaan mekanisme promosi dan mutasi, serta rekrutmen aparat penegak hukum. e. Membangun Budaya Hukum, melalui upaya peningkatan pemahaman masyarakat dan aparat penegak hukum terhadap hukum tertulis diharapkan akan dapat menumbuhkan budaya hukum yang baik, serta peran masyarakat yang tidak hanya ikut berperan dalam mengurangi adanya pelanggaran hukum akan tetapi juga ikut berpartisipasi dalam proses pengawasan terhadap penegakan hukum. Penyuluhan hukum yang dilaksanakan oleh instansi penegak hukum juga diharapkan dapat mendorong kemudahan bagi masyarakat untuk memperoleh keadilan, khususnya masyarakat miskin dan terpinggirkan. f. Pelayanan Hukum, dalam hal peningkatan kualitas pelayanan hukum kepada masyarakat melalui strategi pilot project pelayanan mobil terpadu di bidang imigrasi, hak cipta dan paten. 2. Peningkatan Efektivitas Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Upaya untuk meningkatkan efektivitas pencegahan dan pemberantasan korupsi dilaksanakan melalui: a. Harmonisasi peraturan perundang-undangan di bidang korupsi, melalui strategi harmonisasi peraturan perundangundangan di bidang tindak pidana korupsi dengan mengacu pada ketentuan UNCAC yang telah diratifikasi oleh Indonesia, baik melalui revisi maupun pembentukan peraturan perundang-undangan di bidang tindak pidana korupsi; b. Efektivitas implementasi kebijakan anti-korupsi, melalui optimalisasi penanganan kasus tindak pidana korupsi, pelaksanaan kerjasama luar negeri (mutual legal assistance)

5-76


dalam pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi, serta penguatan mekanisme koordinasi dan monitoring evaluasi Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi; c. Penguatan sumber daya manusia dan dukungan operasional dalam pelaksanaan tugas fungsi aparat penegak hukum dalam penanganan tindak pidana korupsi. d. Pencegahan korupsi, melalui strategi pendidikan anti korupsi mulai dari pendidikan dasar hingga perguruan tinggi maupun pendidikan anti korupsi bagi aparat penegak hukum dan penyelenggara negara. 3. Penghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan Hak atas Keadilan Upaya untuk meningkatkan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak atas keadilan dilaksanakan melalui: a. Harmonisasi dan Evaluasi Peraturan Terkait HAM, melalui strategi harmonisasi peraturan nasional dan daerah berdasarkan prinsip HAM dan kesetaraan gender. Proses penyusunan peraturan perundang-undangan yang berperspektif HAM akan lebih ditingkatkan. Pelibatan para pemangku kepentingan dalam proses advokasi dan pengawalan implementasi kebijakan yang berperspektif HAM kepada Kementerian/Lembaga/Pemerintahan Daerah akan menjadi fokus pelaksanaan di tahun 2016 ini terutama penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak serta masyarakat termarjinalkan. b. Penyelesaian Secara Berkeadilan atas Kasus Pelanggaran HAM Masa Lalu, melalui strategi penanganan kasus pelanggaran HAM masa lalu dengan pembentukan suatu komisi yang bersifat ad-hoc/temporer, dengan tugas memfasilitasi proses pengungkapan pelanggaran HAM di masa lalu yang berada langsung dibawah Presiden dan bertanggung jawab sepenuhnya kepada Presiden. c. Penegakan HAM, melalui strategi pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan HAM; optimalisasi penanganan pengaduan pelanggaran HAM, pembentukan komisi ad-hoc untuk memfasilitasi proses pengungkapan pelanggaran HAM masa lalu dan pemulihan hak korban. d. Optimalisasi Bantuan Hukum dan Layanan Peradilan bagi Masyarakat, melalui pelayanan yang terkait dengan perolehan dokumen identitas hukum bagi masyarakat miskin (akta nikah, akta cerai dan akta kelahiran). Pelayanan terpadu ini akan melibatkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Koordinasi melalui Kementerian Dalam Negeri) dan Kantor Urusan Agama (Koordinasi dengan Kementerian Agama). Selain itu, strategi lainnya adalah sosialisasi UU Bantuan Hukum, penguatan institusi penyelenggara bantuan hukum, penguatan pemberi bantuan hukum, dan pelibatan


5-77

Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan bantuan hukum, optimalisasi pelaksanaan sidang keliling, pemanfaatan dana prodeo bagi masyarakat miskin, serta peningkatan pelayanan informasi di Pengadilan dan Kejaksaan. Pemberian bantuan hukum dan layanan peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan akan terus dilaksanakan dengan memperbaiki business process, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerangka bantuan hukum secara nasional. Peningkatan keterlibatan dari para pemangku kepentingan seperti Pemerintah, Organisasi Bantuan Hukum, Advokat, Paralegal dan Masyarakat dalam proses pemberian bantuan hukum akan membantu perolehan hak-hak masyarakat miskin yang dijamin oleh Negara. e. Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak, melalui strategi penguatan mekanisme koordinasi aparat penegak hukum dalam penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, termasuk kasus kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak; serta penguatan mekanisme tindak lanjut penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, termasuk dalam mengurangi pra dan pasca trauma. f. Pendidikan HAM, melalui strategi pendidikan HAM aparat penegak hukum dan penyelenggara Negara serta sinkronisasi dan sinergi fungsi penelitian, pengkajian dan kerjasama HAM pemerintah, perguruan tinggi, masyarakat sipil dan swasta. B. Sub Bidang Aparatur Arah kebijakan pada RKP 2016 difokuskan pada: 1. Memantapkan kualitas birokrasi yang bersih dan akuntabel, yang ditempuh dengan strategi sebagai berikut: a. Penerapan sistem integritas birokrasi yang efektif b. Penerapan pengawasan intern yang independen, profesional, dan sinergis. c. Penerapkan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada Pemerintah Daerah percontohan. d. Peningkatan sinkronisasi sistem akuntabilitas keuangan dan kinerja. e. Peningkatan fairness, transparansi dan profesionalisme dalam pengadaan barang dan jasa. 2. Meningkatkan kinerja birokrasi yang efektif dan efisien, yang ditempuh dengan strategi sebagai berikut: a. Peningkatan kualitas kebijakan publik khususnya di bidang aparatur negara dan reformasi birokrasi. b. Penguatan implementasi agenda reformasi birokrasi nasional c. Penataan/restrukturisasi kelembagaan instansi pemerintah yang tepat ukuran, tepat fungsi dan sinergis.

5-78


Penataan bisnis proses yang sederhana, transparan, partisipatif, dan berbasis e-government. e. Penerapan manajemen ASN yang berbasis sistem merit secara konsisten berlandaskan asas-asas kepastian hukum, netralitas, akuntabilitas, keterbukaan, efektif efisien, non diskriminatif untuk mewujudkan ASN yang profesional dan bermartabat. f. Pengembangan kepemimpinan untuk perubahan dalam birokrasi sebagai pendorong reformasi birokrasi g. Peningkatan efisiensi (belanja aparatur) penyelenggaraan birokrasi h. Penerapan sistem manajemen kinerja nasional yang efektif, khususnya penguatan sinergi sistem perencanaan dan penganggaran pembangunan nasional, serta penguatan pemantauan, pengawasan dan evaluasi kinerja pembangunan. i. Penerapan manajemen kearsipan yang handal, komprehensif, dan terpadu. 3. Meningkatkan pelayanan publik yang berkualitas, yang ditempuh dengan arah kebijakan dan strategi sebagai berikut: a. Penguatan kelembagaan dan manajemen pelayanan. b. Penguatan kapasitas pengelolaan kinerja pelayanan publik Sedangkan strategi perkuatan yang akan diwujudkan dalam RKP 2016 adalah sebagai berikut: a. Akselerasi pelaksanaan RB nasional dan kualitas implementasinya. b. Implementasi UU ASN secara menyeluruh pada instansi pemerintah pusat dan daerah. c. Perkuatan pengawasan kinerja penyelenggaraan pelayanan publik. d. Peningkatan efektifitas pengawasan intern untuk mendukung pencapaian sasaran kinerja pembangunan. e. Perluasan penerapan e-catalog dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah. f. Pengembangan sistem e-budgeting untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas birokrasi. d.

5.8 BIDANG PEMBANGUNAN WILAYAH DAN TATA RUANG

Kerangka Kebijakan A. Informasi Geospasial Kebijakan bidang data dan informasi geospasial pada tahun 2016 difokuskan untuk mendukung pencapaian agenda prioritas pembangunan nasional (Nawa Cita) serta melengkapi kebijakankebijakan yang ada sehingga pemanfaatan sumberdaya diharapkan menjadi lebih efektif dan efisien dalam memenuhi kebutuhan


5-79

nasional. Berbagai kerangka kebijakan dalam sub bidang data dan informasi geospasial meliputi (1) Kebijakan penyediaan data dan informasi geospasial dasar dan tematik untuk mendukung pencapaian Nawa Cita. Kedudukan bidang data dan informasi geospasial memiliki nilai strategis pada proses perencanaan berbasis kewilayahan, khususnya dalam memenuhi kebutuhan perencanaan penyusunan rencana tata ruang yang meliputi peta dasar dan peta tematik. (2) Kebijakan Kurva Tertutup bagi Wilayah NKRI. Kebijakan ini ditujukan untuk memetakan batas wilayah Negara NKRI secara tuntas dan mencantumkannya dalam suatu bentuk peraturan perundang-undangan. (3) Kebijakan pembangunan Infrastruktur Informasi Geospasial. Kebijakan ini ditujukan untuk meningkatkan distribusi dan pemanfaatan data dan informasi geospasial melalui Jaringan Informasi Geospasial Nasional (JIGN) dengan membangun web yang dapat diakses oleh seluruh stakeholder. (4) Kebijakan peningkatan Sumber Daya Manusia di bidang informasi geospasial. Dengan kebijakan ini diharapkan dapat memenuhi kebutuhan tenaga surveyor dan tenaga ahli data dan informasi geospasial. B. Tata Ruang Tujuan penataan ruang menurut Undang-Undang No. 26/2007 tentang Penataan Ruang (UUPR) adalah untuk mewujudkan ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan berlandaskan Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional. Tujuan ini diterjemahkan untuk mendukung program aksi Nawacita untuk mendukung agenda: (1) memperkuat sistem pertahanan; (2) memperkuat jati diri sebagai negara maritim; (3) membangun transparansi dan tata kelola pemerintahan; (4) menjalankan reformasi birokrasi melalui pembentukan perangkat PPNS Bidang Tata Ruang; (5) membuka partisipasi publik dengan melibatkan masyarakat dan dunia usaha secara aktif dalam penyelenggaraan penataan ruang; dan (6) mewujudkan kedaulatan pangan. C. Pertanahan Tujuan pembangunan bidang pertanahan adalah tanah dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat melalui Reforma Agraria 9 juta hektar (land reform); dan jaminan kepastian hukum atas tanah. D. Perkotaan dan Perdesaan Pembangunan perkotaan dan perdesaan merupakan pelaksanaan pembangunan berdasarkan amanat Agenda Nawacita Membangun Indonesia dari Pinggiran dengan Memperkuat Daerah-daerah dan Desa dalam kerangka Negara Kesatuan, serta termasuk ke dalam Dimensi Pembangunan Pemerataan dan Kewilayahan. Dalam upaya mewujudkan Nawacita tersebut, tahun 2016 kebijakan pembangunan perkotaan dan perdesaan akan difokuskan pada: (a) Pembangunan perkotaan melalui: pengembangan Kota

5-80


Berkelanjutan dan berdaya saing, (b) Pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan, melalui: Memenuhi standar pelayanan minimum khususnya di desa-desa tertinggal dan perbatasan, penguatan tata kelola pemerintahan Desa yang baik, mewujudkan desa berkelanjutan, serta (c) membangun keterkaitan desa-kota melalui: pengembangan kegiatan perekonomian hulu-hilir dan industrialisasi perdesaan khususnya di desa-desa yang telah berkembang dan mandiri yang terkait dengan industri di kota-kota sedang dan kecil pada pusat-pusat pertumbuhan terdekat. E. Kawasan Strategis Pembangunan kawasan strategis merupakan arahan agenda Nawacita ke 3 yaitu membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam Kerangka Negara Kesatuan. Salah satu sub agenda yang ingin dicapai adalah pemerataan pembangunan antarwilayah, terutama di kawasan timur Indonesia. Pembangunan kawasan strategis ini dilakukan untuk mengembangkan sektor penggerak ekonomi dengan mengoptimalkan komoditas unggulan masing-masing wilayah guna meningkatkan nilai tambah produk. Untuk mendukung fokus pembangunan tersebut, diperlukan dukungan lintas bidang dari ekonomi, infrastruktur, pendidikan, perindustrian, perdagangan, pariwisata, kesehatan, serta ketenagakerjaan. F. Kawasan Perbatasan Pembangunan kawasan perbatasan merupakan perwujudan agenda Nawacita ke 3 yaitu membangun Indonesia dari pinggiran sebagai upaya pemerataan antarwilayah. Landasan Pembangunan Kawasan perbatasan dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 361 tentang Kawasan Perbatasan Negara, dan Inpres Nomor 6 Tahun 2015 tentang Percepatan Pembangunan 7 Pos Lintas Batas Negara terpadu dan sarana prasarana penunjang dikawasan perbatasan, yang pada tahun 2016 akan difokuskan pada percepatan pembangunan di lokasi-lokasi prioritas perbatasan di berbagai bidang, terutama peningkatan bidang ekonomi, sosial, serta pertahanan dan keamanan. G. Daerah Tertinggal Percepatan pembangunan daerah tertinggal merupakan perwujudan dimensi pemerataan dan kewilayahan khususnya Nawacita ketiga (3), yakni membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam Kerangka Negara Kesatuan. Melalui kebijakan ini diharapkan ada dukungan dan pemihakan yang lebih konkrit dari seluruh pemangku kepentingan terhadap percepatan pembangunan daerah tertinggal.


5-81

G. Otonomi Daerah Kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah mengacu kepada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Undang-undang ini dimaksudkan sebagai upaya untuk menyempurnakan kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah agar lebih mampu menjawab berbagai tuntutan, permasalahan dan tantangan dalam penyelenggaraan pemerintahan di masa mendatang. Kerangka kebijakan tersebut diatas diharapkan dapat menjamin: (i) efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat; (ii) menata manajemen pemerintahan daerah yang lebih responsif, akuntabel, transparan dan efisien; (iii) menata keseimbangan tanggung jawab antar tingkatan/susunan pemerintahan dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan; (iv) menata pembentukan daerah agar lebih selektif sesuai dengan kondisi dan kemampuan daerah; (v) menata hubungan antara pusat dan daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sasaran Bidang Sasaran yang ingin dicapai di tahun 2016 merupakan sasaran lanjutan dari tahun 2015 dan bertujuan untuk mendukung pencapaian sasaran lima tahun. Sasaran utama bidang Wilayah dan Tata Ruang yang akan dicapai di tahun 2016 antara lain adalah sebagai berikut. A. Informasi Geospasial RKP 2016 merupakan tahun kedua dari pelaksanaan RPJMN 20152019, untuk itu sasaran yang ingin dicapai tahun 2016 merupakan sasaran lanjutan dari tahun 2015 dan bertujuan untuk mendukung pencapaian sasaran lima tahun. Sasaran utama Bidang Pembangunan Wilayah dan Tata Ruang, Sub Bidang Data dan Informasi Geospasial di tahun 2016 adalah (1) Pemenuhan kebutuhan minimum data dan informasi geospasial untuk perencanaan pembangunan baik kualitas maupun kuantitas. Sasaran ini dicapai melalui adanya jaminan akan ketersediaan dan akses terhadap Informasi geospasial yang dapat dipertanggungjawabkan melalui penyelenggaraan Informasi Geospasial yang berdaya guna dan berhasil guna, yang dilakukan melalui kerja sama, koordinasi, integrasi dan sinkronisasi antar stakeholder. (2) Penyelesaian pemetaan batas luar NKRI dalam bentuk kurva tertutup dan batas wilayah administrasi. Sasaran ini dicapai melalui pemetaan batas wilayah Negara NKRI dan mencantumkannya dalam suatu bentuk peraturan perundang-undangan. (3) Pertukaran fisik data dan informasi geospasial antar instansi Pemerintah dan atau pemerintah daerah, serta pemanfaatan data dan informasi geospasial untuk perencanaan pembangunan. Sasaran ini dicapai melalui

5-82


penyebarluasan data dan informasi geospasial meliputi pemberian akses, pendistribusian dan pertukaran data dan informasi geospasial yang dilakukan dengan media elektronik dan media cetak yang diatur dengan undang-undang. Serta (4) Pemenuhan kebutuhan tenaga surveyor dan tenaga ahli data dan informasi geospasial baik di sisi penyedia maupun di sisi pengguna. Sasaran ini dicapai melalui peningkatan sumber daya manusia dalam penyelenggaraan Informasi Geospasial untuk menghasilkan sumber daya manusia di bidang Informasi Geospasial yang tersertifikasi. TABEL 5.14 SASARAN UTAMA BIDANG WILAYAH DAN TATA RUANG SASARAN RPJMN TAHUN 2015-2019

SASARAN TAHUN 2016

a. Penyusunan peraturan perundangan Pengelolaan

1 peraturan perundangan

1 materi teknis

b. Harmonisasi peraturan perundangan Meningkatnya kapasitas kelembagaan Bidang Tata Ruang a. Penyelenggaraan Raker Regional BKPRN dan Rakornas BKPRD

5 kajian

1 kajian

10 kegiatan

4 kegiatan

1.000 orang

200 orang

No

INDIKATOR PEMBANGUNAN TATA RUANG 1 Tersedianya peraturan perundang-undangan Bidang Tata Ruang yang lengkap, harmonis, dan berkualitas Ruang Udara Nasional (PRUN)

2

3

b. Pelatihan PPNS Bidang Tata Ruang Meningkatnya kualitas dan kuantitas RTR serta terwujudnya tertib pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang a. Penyusunan RTR Laut Nasional

b. Penyediaan peta skala 1:5.000 untuk RDTR Meningkatnya kualitas pengawasan penyelenggaraan penataan ruang a. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan penataan ruang PERTANAHAN 1 Meningkatnya kepastian hukum hak atas tanah

1 peraturan perundangan 1.319 RDTR

1 materi teknis 75 RDTR

4

a. b. c. d.

2

5 kegiatan

3 kegiatan

Cakupan Peta Dasar Pertanahan

13.400.000 Ha

11.000.000 Ha

Cakupan Bidang Tanah Bersertipikat (bidang) Penetapan batas wilayah hutan pada skala 1:5.000

12.316.871 Ha 189.056,6 km

2.121.638 Ha 25.644,21 Km

34 provinsi

17 provinsi

Sosialisasi peraturan perundangan tanah adat Semakin baiknya proporsi kepemilikan tanah (P4T) dan meningkatnya kesejahteraan masyarakat:

a. Sumber Tanah Obyek Reforma Agraria dan redistribusi tanah serta legalisasi aset;

 Teridentifikasi dan terinventarisasi P4T

10.000.000 Ha

 Teridentifikasi kw. hutan yang akan dilepaskan

3.500.000 Ha

3.275.020 bidang atau 1.637.510 ha 862.540 ha


5-83



SASARAN TAHUN 2016

 Teridentifikasi tanah berpotensi sebagai TORA (tanah HGU habis masa berlaku, tanah terlantar, dan tanah transmigrasi belum bersertipikat).

1.000.000 Ha

50.000 ha

 Teridentifikasi tanah masyarakat dengan kriteria reforma agraria untuk legalisasi aset

3.900.000 Ha

1.100.000 ha

b. Redistribusi tanah

4.500.000 Ha

500.000 ha

c. Legalisasi aset

4.500.000 Ha

1.100.000 ha

Terbentuknya lembaga

1 Permen

3.200 orang

2.712 orang

34 Kanwil dan 539 Kantah

34 Kanwil dan 539 Kantah

No

3

Meningkatnya kepastian ketersediaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum

a. Penyusunan Perpres kelembagaan penyediaan tanah.

4

Meningkatnya pelayanan pertanahan

a. Penerimaan Juru Ukur di Kementerian ATR/BPN b. Teknologi informasi dan komputerisasi (TIK)

dalam pelayanan pertanahan dan pengelolaannya

PEMBANGUNAN PERKOTAAN 1

Pengembangan peran dan fungsi Kawasan Metropolitan baru di luar Pulau Jawa – Bali

5 Kawasan Metropolitan baru

2 Kawasan Metropolitan baru

2

Penguatan peran, fungsi, dan perbaikan manajemen pembangunan di Kawasan Perkotaan Metropolitan yang sudah ada

7 kawasan Perkotaan Metropolitan

2 Kawasan Perkotaan Metropolitan

3

Peningkatan kapasitas kota otonom sedang di luar Pulau Jawa – Bali sebagai kota berkelanjutan

sedikitnya 20 kota otonom di luar Pulau Jawa – Bali

Sedikitnya 4 kota otonom di luar Pulau Jawa – Bali

4

Perintisan kota baru publik yang mandiri dan terpadu

10 kota baru publik

Sedikitnya 3 kota baru publik

5

Penguatan terhadap pusat pertumbuhan untuk peningkatan keterkaitan desa-kota

PEMBANGUNAN DESA DAN KAWASAN PERDESAAN 1 Peningkatan aspek pelayanan dasar, kondisi infrastruktur, aksesibilitas, pelayanan publik, dan penyelenggaraan pemerintahan desa di desa tertinggal 2 Peningkatan aspek pelayanan dasar, kondisi infrastruktur, aksesibilitas, pelayanan publik, dan penyelenggaraan pemerintahan desa di desa berkembang untuk menjadi desa mandiri PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI 1 Terbangun dan berkembangnya kawasan transmigrasi untuk mendukung pusat Satuan Kawasan Pengembangan (SKP) sebagai pusat pengolahan hasil pertanian/ perikanan. 2 Berkembangnya Kawasan Perkotaan Baru (KPB) menjadi kota kecil/kota kecamatan sebagai pusat industri pengolahan sekunder dan perdagangan

5-84


39 pusat pertumbuhan baru yang terdiri dari 21 KTI dan 12 KBI

8 pusat pertumbuhan baru yang terdiri dari 5 KTI dan 3 KBI

5.000 desa

1.000 desa

2.000 desa

400 desa

72 Satuan Permukiman (SP)

14 Satuan Permukiman (SP)

20 KPB

4 KPB

B. Kawasan Strategis Fokus sasaran Pembangunan Kawasan Strategis adalah (a) beroperasinya Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sei Mangkei dan KEK Tanjung Lesung, Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) Batam, Sabang, Bintan, dan Karimun sesuai potensi dan produk unggulan masing-masing kawasan dan (b) terfasilitasinya penguatan kelembagaan pengelola dan persiapan pembangunan infrastruktur di 6 lokasi KEK yang telah ditetapkan, 14 Kawasan Industri (KI), dan 13 pusat-pusat pertumbuhan penggerak ekonomi daerah pinggiran lainnya. C. Kawasan Perbatasan Sasaran Pembangunan Kawasan Perbatasan adalah (a) Meningkatnya akses masyarakat terhadap transportasi, informasi, telekomunikasi, energi, dan air bersih di 100 kecamatan lokasi prioritas (50 prioritas penanganan awal tahun 2016 dan 50 lanjutan dari tahun 2015); (b) Meningkatnya akses pelayanan pendidikan, kesehatan dan sosial dasar di 100 kecamatan lokasi prioritas (50 prioritas penanganan awal tahun 2016 dan 50 lanjutan dari tahun 2015); (c) Berkembangnya 10 Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) dan perdagangan lintas batas negara yang kondusif; (d) Terwujudnya 7 Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Terpadu sebagai integrasi kelembagaan pelayanan Costum, Imigration, Quarantine, Security (CIQS); serta (e) Terwujudnya pembangunan kawasan perbatasan berlandaskan penataan ruang. D. Daerah Tertinggal Sasaran Pembangunan Daerah Tertinggal, adalah sebagai berikut : a. Meningkatnya rata-rata pertumbuhan ekonomi di daerah tertinggal menjadi 7,13 persen pada tahun 2016; b. Berkurangnya persentase penduduk miskin di daerah tertinggal menjadi 15,42 persen pada tahun 2016; c. Meningkatnya kualitas sumberdaya manusia di daerah tertinggal yang ditunjukkan oleh peningkatan indeks pembangunan manusia (IPM) menjadi 68,49 pada tahun 2016. E. Otonomi Daerah Sasaran dalam implementasi desentralisasi dan otonomi daerah difokuskan pada beberapa hal, yaitu: 1. Peningkatan kapasitas kelembagaan Pemerintahan Daerah dapat dicapai dengan: (1) Peningkatan kapasitas PTSP; (2) Peningkatan kinerja daerah otonom baru (DOB); dan (3) Penerapan SPM di seluruh daerah.


5-85

2. Peningkatan kapasitas aparatur pemerintah daerah dapat dicapai dengan peningkatan pendidikan dan pelatihan aparatur pemerintah daerah. 3. Peningkatan kapasitas keuangan daerah dapat dicapai dengan: (1) Peningkatan proporsi pajak dan retribusi daerah terhadap total pendapatan daerah; (2) Peningkatan proporsi belanja modal terhadap total belanja daerah; dan (3) Meningkatnya opini WTP kepada pemerintah daerah. Arah Kebijakan dan Strategi Perkuatan Untuk mencapai sasaran-sasaran utama dalam Bidang Wilayah dan Tata Ruang maka ditetapkan arah kebijakan sebagai berikut: A. Informasi Geospasial Untuk mencapai sasaran ke depan, secara umum arah kebijakan pembangunan bidang informasi geospasial ke depan difokuskan untuk secara aktif menyediakan data dan informasi geospasial bagi penyusunan rencana pembangunan dan kebijakan publik bagi kemajuan dan keutuhan bangsa Indonesia dalam mendukung pencapaian agenda prioritas pembangunan nasional (Nawa Cita) yang berbasis SDA yang tersedia, SDM yang berkualitas, serta kemampuan IPTEK. Secara khusus, kebijakan tersebut dapat digambarkan sebagai berikut: 1.

Peningkatan ketersediaan data dan informasi geospasial dasar dan tematik untuk mendukung pencapaian Nawa Cita. Kebijakan tersebut dicapai dengan strategi sebagai berikut: a. Pemenuhan kebutuhan perencanaan penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). b. Peningkatan kemampuan bidang data dan informasi geospasial untuk memenuhi kebutuhan penataan ruang yang meliputi, peta dasar dan tiga belas (13) jenis peta tematik. c. Penyediaan data dasar yang diperlukan dalam pembuatan peta skala besar. d. Penyediaan peta tematik untuk mendukung pencapaian agenda nawacita terkait sektor pangan, energi, maritim dan kelautan, serta pariwisata. e. Peningkatan koordinasi antar Kementerian/Lembaga dan koordinasi dengan pemerintah daerah dalam penyediaan peta tematik.

5-86


2.

Pemetaan seluruh wilayah perbatasan dalam bentuk kurva tertutup. Kebijakan tersebut dicapai dengan strategi sebagai berikut: a. Pengidentifikasian ruas-ruas perbatasan strategis, baik dari aspek ekonomi, aspek sosial, sumber daya alam, maupun dari aspek pertahanan keamanan. b. Peningkatan penyelenggaraan kegiatan survey, dan publikasi peta batas.

pengukuran,

c. Peningkatkan koordinasi dengan Kementerian Luar Negeri terkait kebijakan penyelesaian batas negara. d. Pemetaan batas wilayah desa/kelurahan. 3.

Pembangunan Infrastruktur Informasi Geospasial untuk meningkatkan distribusi dan pemanfaatan data dan informasi geospasial. Kebijakan tersebut dicapai dengan strategi sebagai berikut: a. Pembangunan Jaringan Informasi Geospasial Nasional (JIGN) dengan membangun web yang dapat diakses oleh seluruh stakeholder. b. Pengumpulan fisik data dan informasi geospasial seluruh Kementerian dan Lembaga dan Pemerintah Daerah. c. Pengenaan biaya PNBP sebesar Rp.0,-. Untuk seluruh data dan informasi geospasial yang tidak dinyatakan sebagai rahasia. d. Pengajuan penetapan standar-standar terkait Informasi Geospasial Dasar dan Informasi Geospasial Tematik.

4.

Peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia di bidang informasi geospasial. Kebijakan tersebut dicapai dengan strategi sebagai berikut: a. Peningkatan kerjasama dengan lembaga pendidikan atau perguruan tinggi di bidang geospasial dalam menentukan kurikulum pendidikan. b. Pengadaan pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang memiliki kualifikasi serta lisensi sertifikat surveyor. c. Peningkatan koordinasi dengan pemerintah daerah terkait kebutuhan sumber daya manusia di bidang data dan informasi geospasial. d. Pengadaan pendidikan dan pelatihan analisis geospasial untuk perencana pembangunan di tingkat pusat dan daerah.


5-87

B. Tata Ruang Arah Kebijakan Bidang Tata Ruang yaitu: (1) Meningkatkan ketersediaan regulasi tata ruang yang efektif dan harmonis; (2) Meningkatkan pembinaan kelembagaan penataan ruang; (3) Meningkatkan kualitas pelaksanaan penataan ruang; (4) Melaksanakan evaluasi penyelenggaraan penataan ruang. C. Pertanahan Arah kebijakan pertanahan yaitu (1) Membangun Sistem Pendaftaran Tanah Publikasi Positif; (2) Melaksanakan reformasi agraria; (3) Melaksanakan pencadangan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum; (4) Meningkatkan proporsi juru ukur sehingga mencapai proporsi SDM ideal. D. Pembangunan Perkotaan 1. Pembangunan konektivitas antar 2 kawasan metropolitan yang sudah ada, 2 kawasan metropolitan baru, PKN dan PKW untuk memperkuat Sistem Perkotaan Nasional; 2. Penyediaan Standar Pelayanan Perkotaan di 2 kawasan metropolitan baru dan 4 kota sedang untuk menuju kota berkelanjutan; 3. Pembangunan sarana prasarana untuk mewujudkan kota hijau, kota cerdas, dan kota layak huni pada 2 kawasan metropolitan yang sudah ada, 2 kawasan metropolitan baru, dan 4 kota sedang; 4. Peningkatan kapasitas tata kelola pemerintah kota dalam pembangunan kota berkelanjutan di 2 kawasan metropolitan yang sudah ada, 2 kawasan metropolitan baru dan 4 kota sedang E. Pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan 1. Penyusunan NSPK SPM Desa (antara lain perumahan, permukiman, pendidikan, kesehatan, perhubungan antar permukiman ke pusat pelayanan pendidikan, pusat pelayanan kesehatan, dan pusat kegiatan ekonomi, pengairan, listrik dan telekomunikasi); 2. Peningkatan kapasitas pada rumah tangga kurang mampu dan kecamatan miskin melalui bantuan modal, dukungan sarana dan prasarana ekonomi, serta pendampingan; 3. Pendampingan dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelembagaan masyarakat desa; 4. Pengembangan kapasitas aparatur pemerintah desa dan kelembagaan pemerintahan desa; 5. Penguatan pengelolaan sumber daya alam oleh masyarakat desa; 6. Penguatan dalam pengembangan kapasitas produksi dan pemasaran dalam mendukung peningkatan pembangunan ekonomi pedesaan;

5-88


F. Pembangunan Kawasan Transmigrasi 1. Penyediaan lahan transmigrasi, melalui penyediaan lahan untuk permukiman, usaha, serta prasarana dan sarana; 2. Pemenuhan prasarana dan sarana di kawasan transmigrasi meliputi sarana prasarana dasar, penunjang ekonomi, dan utilitas umum; 3. Pengembangan usaha ekonomi masyarakat di lokasi transmigrasi. G. Pembangunan Kawasan Strategis Arah kebijakan yang dilakukan untuk mewujudkan sasaran pengembangan kawasan strategis adalah sebagai berikut: (a) meningkatkan produktivitas dan hilirasi komoditas unggulan yang terintegrasi dengan kawasan di sekitarnya; (b) mempercepat pembangunan infrastruktur transportasi, energi, air bersih penunjang kegiatan industri serta konektivitas antarwilayah (desa, daerah tertinggal, dan perbatasan); serta (c) meningkatkan daya saing dan kualitas tenaga kerja. H. Kawasan Perbatasan Arah kebijakan dalam pengembangan kawasan perbatasan untuk mewujudkan sasaran pembangunan adalah mempercepat pembangunan kawasan perbatasan di 100 Kecamatan Lokasi Prioritas (50 Prioritas Penanganan awal tahun 2016 dan 50 lanjutan dari 2015) di berbagai bidang, terutama peningkatan bidang ekonomi, sosial, pertahanan dan keamanan, serta menempatkan kawasan perbatasan sebagai pintu gerbang aktivitas ekonomi dan perdagangan dengan negara tetangga secara terintegrasi dan berwawasan lingkungan untuk mewujudkan halaman depan yang maju dan berdaulat. I. Daerah Tertinggal Arah kebijakan pengembangan pembangunan daerah tertinggal difokuskan pada: (a) promosi potensi daerah tertinggal untuk mempercepat pembangunan; (b) pemenuhan kebutuhan pelayanan dasar publik; (c) pengembangan perekonomian masyarakat yang didukung oleh sumberdaya manusia (SDM) yang berkualitas; (d) pembangunan infrastruktur dan penunjang konektivitas antara daerah tertinggal dan pusat pertumbuhan. J. Otonomi Daerah Untuk mencapai sasaran-sasaran utama dalam Bidang Wilayah dan Tata Ruang maka ditetapkan arah kebijakan sebagai berikut: 1. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah; 2. Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Daerah; dan 3. Peningkatan Kemampuan Fiskal dan Kinerja Keuangan Daerah.


5-89

Untuk mendukung pencapaian sasaran-sasaran pembangunan Bidang Wilayah dan Tata Ruang maka akan dilakukan langkahlangkah perkuatan sebagai berikut: A. Tata Ruang 1. Kebijakan meningkatkan ketersediaan regulasi bidang tata ruang yang efektif dan harmonis dicapai melalui: (a) identifikasi materi PRUN; (b) penyusunan regulasi turunan UU No. 27/2007; (c) harmonisasi antarperaturan perundangan; (d) internalisasi kebijakan sektoral dalam NSPK; dan (e) integrasi RTR dengan rencana pembangunan. 2. Kebijakan meningkatkan pembinaan kelembagaan penataan ruang dicapai melalui: (a) optimasi kinerja lembaga penyelenggara penataan ruang; (b) pembentukan perangkat PPNS (c) peningkatan partisipasi masyarakat dan dunia usaha; dan (d) penyusunan sistem informasi penataan ruang. 3. Kebijakan meningkatkan kualitas pelaksanaan penataan ruang dicapai melalui: (a) peningkatan kualitas seluruh produk RTR; (b) penyusunan peraturan zonasi yang menjamin implementasi RTR; (c) percepatan penyediaan peta skala 1:5.000 untuk RDTR; dan (d) peningkatan efektifvitas pengendalian pemanfaatan ruang. 4. Kebijakan melaksanakan evaluasi penyelenggaraan penataan ruang dicapai melalui pemantauan dan evaluasi yang terukur. B. Pertanahan 1. Kebijakan membangun Sistem Pendaftaran Tanah Publikasi Positif dicapai melalui strategi: (a) penyediaan peta dasar pertanahan; (b) percepatan sertipikasi tanah; (c) pemetaan batas hutan dan non hutan; (d) meningkatkan kemampuan dan peran pemda dalam penetapan tanah adat/ulayat. 2. Kebijakan Reforma agraria dicapai melalui strategi: (a) koordinasi lokasi asset reform dan acces reform; (b) pengembangan teknologi pertanian dan pengolahan;(c) penguatan lembaga keuangan mikro; (d) koneksi antara UKM petani dengan dunia industri. 3. Kebijakan pencadangan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum dicapai melalui strategi penyiapan Perpres bagi pembentukan lembaga penyediaan tanah; 4. Kebijakan pencapaian kebutuhan minimum juru ukur pertanahan dicapai melalui strategi penerimaan SDM Juru Ukur Pertanahan terencana. C. Pembangunan Perkotaan 1. Peningkatan kapasitas tata kelola pemerintah kota dalam pembangunan kota berkelanjutan di kawasan metropolitan dan kota sedang melalui: penyusunan peraturan perundangan; sistem pengendalian dan fasilitasi pengelolaan

5-90


perkotaan dan pemenuhan SPP; peningkatan kapasitas pemimpin kota; sosialiasi dan pembinaan aparatur; peningkatan kapasitas kelembagaan baik internal maupun kerjasama antar daerah (salah satunya kerjasama Metropolitan) dan luar negeri (sister city) untuk peningkatan daya saing pemerintah melalui city branding; pelibatan seluruh stakeholders pembangunan salah satunya swasta; penyiapan program pembangunan perkotaan nasional; 2. Pembinaan dan fasilitasi pengembangan kota hijau, kota cerdas, dan kota layak huni pada kawasan metropolitan dan kota sedang. D. Pembangunan Kawasan Transmigrasi 1. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia di lokasi transmigrasi; 2. Pengembangan kerjasama antar daerah dan kerjasama pemerintah-swasta di lokasi transmigrasi; 3. Sertifikasi tanah dan penanganan masalah tanah di kawasan transmigrasi; E. Pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan 1. Penguatan kapasitas pemerintah, Badan Pemusyawaratan Desa, dan masyarakat desa melalui pelatihan dan pendampingan desa di 74.093 desa dalam pembangunan desa dan kawasan perdesaan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan monitoring pembangunan desa; 2. Peningkatan peran tim koordinasi pembangunan desa dan kawasan perdesaan dalam konsolidasi satuan kerja lintas Kementerian/Lembaga dalam kegiatan implementasi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, termasuk pemberdayaan masyarakat desa, pembinaan pemerintahan desa, pemanfaatan anggaran berbasis desa dan kegiatan lintas desa di kawasan perdesaan, serta penetapan data dasar desa. F. Kawasan Perbatasan Strategi perkuatan tahun 2016 untuk pembangunan kawasan perbatasan adalah terlaksananya percepatan pembangunan 7 (tujuh) Pos Lintas Batas Negara (PLBN) dengan Custom, Immigration, Quarantine, Security (CIQS) Terpadu sesuai dengan Inpres No. 6 Tahun 2015 tentang Percepatan Pembangunan 7 (tujuh) Pos Lintas Batas Negara*.

* Dalam rangka strategi perkuatan peningkatan kesejahteraan masyaraat di perbatasan dilakukna percepatan pembangunan jalan dan jembatan distrik kampung perbatasan khususnya di kab. Boverdigoel dan kab. Keerom (provinsi Papua) serta pembangunan infrastruktur pulau-pulau kecil di P. Maroro, P. Kawio, P. Kawaluso, P. Lipaeng, P. Bukide, P. Nusa, P. Matutuang, P. Kemboleng (kabupaten kepulauan Sangihe)


5-91

G. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah 1.

Restrukturisasi Organisasi Perangkat Daerah Strategi yang dilakukan adalah : (a) Penguatan regulasi dan kebijakan restrukturisasi Organisasi Perangkat Daerah; dan (b) Peningkatan kapasitas dan fasilitasi pemerintahan daerah dalam rangka restrukturisasi Organisasi Perangkat Daerah.

2.

Penataan Kewenangan Strategi yang dilakukan adalah : (a) Penguatan regulasi dan kebijakan penataan kewenangan; dan (b) Penguatan peran gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.

3.

Penataan Daerah

4.

Strategi yang dilakukan adalah : (a) Penguatan regulasi dan kebijakan penataan daerah; (b) Pengembangan pedoman daerah persiapan, penggabungan serta penghapusan daerah; (c) Peningkatan kapasitas DOB; (d) Penyelesaian masalah segmentasi batas daerah; dan (e) Peningkatan pelaksanaan evaluasi perkembangan DOB. Kerjasama Daerah

5.

Strategi yang dilakukan adalah : (a) Pengembangan model, struktur kelambagaan dan tata cara kerjasama daerah yang lebih luas dan implementatif; (b) Peningkatan fasilitasi untuk Pemerintah Provinsi dalam kordinasi, pembinaan dan pengawasan serta resolusi konflik penyelenggaraan kerjasama daerah; dan (c) Pemetaan potensi-potensi kerjasama daerah serta memasilitasi terbentuknya kerjasama daerah; Harmonisasi Peraturan Perundangan

6.

Strategi yang dilakukan adalah : (a) Evaluasi dan/atau konsultasi rancangan Perda; (b) Pembatalan Perda dan Perkada yang bermasalah; (c) Penyelesaian penyusunan peraturan perundang-undangan bidang otonomi daerah; dan (d) Pelaksanaan harmonisasi peraturan perizinan antara pusat dan daerah. Sinergi Perencanaan dan penganggaran Strategi yang dilakukan adalah : (a) Perbaikan mekanisme perencanaan, khususnya Musyawarah Perencanaan Pembangunan; (b) Penguatan lembaga perencana serta hubungan perencanaan pusat dan daerah dalam sinergi perencanaan dan penganggaran; (c) Pembangunan media/sarana bagi partisipasi masyarakat dalam perencanaan pelaksanaan dan evaluasi pembangunan daerah; (d) Penyusunan dokumen Rencana pembangunan tahunan daerah sesuai peraturan, serta (e) Penyelarasan pembangunan

5-92


7.

nasional dan daerah melalui harmonisasi peraturan perundang-undangan terkait penataan ruang, perencanaan dan penganggaran pusat dan daerah. Akuntabilitas dan Tata Pemerintahan

8.

Strategi yang dilakukan adalah peningkatan akuntabilitas laporan keuangan dan laporan pemerintahan daerah. Peningkatan Pelayanan Publik

9.

Strategi terkait inovasi dan pelayanan public meliputi : (a) Penyusunan revisi panduan dan regulasi terkait SPM (Standar Pelayanan Minimal), PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu), dan Inovasi Daerah untuk percepatan implementasi di daerah; (b) Peningkatan jumlah daerah yang mengimplementasikan SPM, PTSP, dan Inovasi Daerah dengan baik; (c) Penyusunan dan sosialisasi instruksi presiden mengenai penerapan sikapsikap pelayanan aparat dan sosialisasi nilai-nilai pelayanan; (d) Penerapan Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu (PATEN); dan (e) Penyusunan kebijakan terkait peningkatan kualitas tata kelola dan daya saing perekonomian daerah. Otonomi Khusus

kinerja kinerja

Strategi pembangunan yang ditempuh antara lain adalah : (a) Evaluasi pelaksanaan otonomi khusus dan pembenahan terhadap kelembagaan, aparatur, dan pendanaan pelaksanaan otsus; (b) Penyusunan regulasi mengenai otsus/istimewa; (c) Penerbitan regulasi daerah dalam rangka pemantapan sistem tata kelola pemerintahan yang baik; (d) Penyusunan NSPK dalam rangka penguatan kelembagaan badan percepatan pembangunan kawasan Papua dan Papua Barat; dan (e) Peningkatan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat di wilayah otsus/daerah istimewa. 10.

Penguatan Kapasitas Kepala Daerah dan DPRD Strategi pembangunan yang ditempuh adalah : (a) pelaksanaan pemilihan kepala daerah sesuai regulasi pilkada; (b) Pelaksanaan fasilitasi kepala daerah dalam pembangunan daerah; (c) Penguatan kompetensi pimpinan dan anggota DPRD; dan (d) Peningkatan kapasitas kelembagaan DPRD.

H. Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Daerah Strategi turunan arah kebijakan tersebut yaitu : (a) Perbaikan mutu pendidikan PNS di daerah; (b) Penguatan mutu pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi sesuai arah dan prioritas pembangunan daerah; serta (c) Pelaksanaan standarisasi, sertifikasi, dan kerjasama diklat pemerintahan dalam negeri.


5-93

I. Peningkatan Kemampuan Fiskal dan Kinerja Keuangan Daerah 1.

Kemampuan Fiskal Daerah, dengan arah kebijakan : a. Meningkatkan local taxing power. Strategi : (i) Pelaksanaan sosialisasi dan bantuan teknis untuk peningkatan kepatuhan membayar pajak daerah; (ii) Pengembangan dan pembentukan sistem pemungutan Pajak Daerah yang efektif dan efisien tanpa menciptakan high cost economy; (iii) Penguatan kerjasama administrasi pajak daerah pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten dan kota; (iv) Peningkatan kapasitas terkait dengan sistem pengelolaan data dan administrasi pajak daerah; dan (v) Pengembangan dan penataan retribusi daerah. b. Meningkatkan potensi penerimaan daerah lainnya hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lainlain PAD yang sah. Strategi : (i) Evaluasi dan penataan pengelolaan BUMD pemerintah daerah; (ii) Pengembangan penyediaan layanan publik melalui BUMD yang bersifat mandiri; (iii) Pengembangan investasi daerah; dan (iv) Peningkatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan pendapatan lainlain yang sah.

2.

Kualitas Perencanaan dan Penganggaran Keuangan Daerah, dengan arah kebijakan : a. Meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran daerah. Strategi : (i) Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi penganggaran; (ii) pembuatan kebijaka/regulasi/pedoman bidang anggaran daerah; dan (iii) Meningkatkan profesionalisme dalam perencanan dan penganggaran keuangan daerah. b. Meningkatkan jumlah daerah yang menetapkan Perda APBD tepat waktu. Strategi : (i) Pembuatan kebijakan/regulasi/pedoman untuk mendorong penetapan APBD tepat waktu; dan (ii) Pemberian reward and punishment sebagai bentuk insentif dan disinsentif. c. Menerapkan sistem perencanaan dan penganggaran berbasis akrual. Strategi : (i) Pelaksanaan sosialisasi dan bantuan teknis untuk mendukung penerapan akuntansi berbasis akrual; dan (ii) Penyiapan sistem perencanaan dan penganggaran akuntansi berbasis akrual yang mudah dan aplikatif. d. Meningkatkan kualitas pertanggungjawaban keuangan daerah. Strategi : (i) Penyusunan

5-94


kebijakan/regulasi/pedoman untuk mendukung pertanggungjawaban APBD tepat waktu; dan (ii) Penerapan reward and punishment untuk mendorong Perda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang disahkan tepat waktu. 3.

Kualitas Belanja dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah dengan arah kebijakan : a. Meningkatkan belanja pembangunan untuk menjamin ketersediaan kuantitas dan kualitas pelayanan dasar bagi masyarakat. Strategi : (i) Peningkatan proporsi belanja modal; (ii) Pengurangan rasio belanja pegawai terhadap total belanja; (iii) Pengembangan variasi pendanaan untuk belanja infrastruktur di daerah, antara lain melalui skema hibah, pinjaman, dan skema obligasi; dan (iv) Meningkatkan persentase belanja modal terhadap total belanja daerah. b. Meningkatkan sistem pengelolaan keuangan daerah melalui penerapan e-budgeting. Strategi : (i) Tersedianya dokumen panduan penerapan e-budgeting, (ii) Tersedianya sistem aplikasi e-budgeting bagi pemerintah daerah; dan (iii) Meningkatkan persentase jumlah daerah yang menerapkan e-budgeting. c. Meningkatkan kualitas perencanaan dan pengelolaan dana transfer daerah. Strategi : (i) Perumusan kebijakan/regulasi terkait dengan penetapan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; (ii) penyempurnaan revisi UU No. 33 tahun 2004 dan regulasi turunan yang terkait; (iii) Tersedianya model transparansi pembinaan dana transfer; (iv) Reformulasi dana transfer berdasarkan konsep desentralisasi asimetris; dan (v) Perbaikan skema DAK terutama melalui simplifikasi bidang DAK, penggunaan hasil evaluasi dan kinerja pelaksanaan DAK, penyesuaian besar dana pendamping, dan fokus pelaksanaan DAK terhadap pencapaian SPM.

5.9 BIDANG PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA Kerangka Kebijakan Pertumbuhan ekonomi nasional didorong melalui penajaman investasi pembangunan sarana dan prasarana. Kebijakan pembangunan bidang sarana dan prasarana diarahkan pada percepatan pembangungan infrastruktur yang efektif dan efisien untuk mendukung kegiatan sektor-sektor strategis ekonomi, mengurangi kesenjangan ekonomi dan spasial, serta meningkatkan ketahanan energi, dan ketahanan air nasional.


5-95

Untuk mencapai sasaran pembangunan di atas, maka arah kebijakan pembangunan sarana dan prasarana dilaksanakan dalam rangka: (1) pemenuhan terhadap layanan dasar, melalui: peningkatan akses terhadap layanan air minum dan sanitasi yang layak dan berkelanjutan, dengan menjamin ketahanan sumber daya air domestik melalui optimalisasi neraca air domestik dan peningkatan layanan sanitasi; menyediakan infrastruktur produktif dengan menerapkan manajemen aset baik pada tahapan perencanaan, penganggaran, dan investasi; serta meningkatkan sinergi pembangunan air minum dan sanitasi; (2) pemenuhan terhadap hunian yang layak bagi masyarakat berpendapatan rendah, dengan meningkatkan peran fasilitasi pemerintah dan pemerintah daerah dalam menyediakan hunian baru (sewa/milik) dan peningkatan kualitas hunian, yang didukung peningkatan tata kelola dan keterpaduan antara para pemangku kepentingan pembangunan perumahan; mengembangkan sistem karir perumahan (housing career system) sebagai dasar penyelesaian backlog kepenghunian dan pengembangan industrialisasi perumahan; serta meningkatkan efektifitas dan efisiensi manajemen lahan dan hunian perkotaan. Sementara itu untuk meningkatkan ketahanan energi termasuk ketenagalistrikan, pembangunan infrastruktur energi difokuskan pada upaya melanjutkan peningkatan penyediaan akses umum terhadap pelayanan energi modern (universal access to modern energy), terutama peningkatan penyediaan akses untuk pemenuhan kebutuhan energi listrik yang semakin handal dan memadai baik untuk kebutuhan industri, bisnis, serta rumah tangga yang semakin tersebar luas ke berbagai wilayah di tanah air, serta pemenuhan dan perluasan kebutuhan gas bumi untuk kebutuhan bahan bakar bagi industri, bisnis, transportasi dan rumah tangga. Selain itu, perluasan jangkauan pelayananan BBM untuk wilayah-wilayah terpencil dan perbatasan akan diperluas. Hal ini juga akan diikuti dengan kebijakan untuk mendorong peningkatan dan pemanfaatan energi setempat (local energy) khususunya energi terbarukan serta kebijakan prioritasi peningkatan alokasi energi untuk kebutuhan domestik dan peningkatan efisiensi pemanfaatan energi. Pendekatan ketahanan air mencakup pendekatan konservasi sumber air, pendayagunaan air dan pengendalian daya rusak air, serta peningkatan kapasitas kelembagaan. Perkuatan ketahanan air akan ditempuh melaui 5 (lima) komponen yaitu: (i) pemeliharaan dan pemulihan sumber air dan ekosistemnya melalui pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) secara terpadu; (ii) peningkatan kapasitas dan kualitas air untuk memenuhi kebutuhan hidup seharihari; (iii) peningkatan kapasitas air untuk irigasi, PLTA, dan kebutuhan sosial dan ekonomi produktif lainnya; (iv) peningkatan perlindungan masyarakat terhadap dampak daya rusak air termasuk perubahan iklim; serta (v) peningkatan kapasitas kelembagaan pengelola sumber daya air.

5-96


Sedangkan dalam upaya untuk mewujudkan keseimbangan pertumbuhan pembangunan yang mampu mengurangi kesenjangan ekonomi dan spasial, diperlukan percepatan pembangunan sistem transportasi multimoda yang andal dan yang mampu mendorong penguatan industri nasional untuk mendukung Sistem Logistik Nasional dan penguatan konektivitas nasional untuk mewujudkan Indonesia sebagai poros maritim dunia. Upaya tersebut akan dilakukan melalui pembangunan transportasi berbasis maritim yang didukung dengan short sea shipping/coastal shipping dan diintegrasikan dengan jaringan jalan dan kereta api menuju pelabuhan, bandara, perkotaan atau pusat-pusat pertumbuhan/kehidupan hingga wilayah terpencil dan perbatasan. Selain itu, konektivitas nasional juga diperkuat melalui pembangunan komunikasi dan informatika yang diarahkan kepada percepatan penyediaan akses komunikasi dan informatika terutama di wilayah perbatasan negara, tertinggal, terpencil, dan terluar untuk menutup kesenjangan antarwilayah, serta pengembangan infrastruktur internet berkecepatan tinggi (pitalebar) untuk meningkatkan daya saing. Dengan keterbatasan anggaran pemerintah serta kepentingan untuk meningkatkan kualitas dan efisiensi pelayanan infrastruktur, maka pembangunan infrastruktur menjadi sangat penting untuk dapat didorong melalui alternatif pembiayaan, salah satunya melalui skema Kerjasama Pemerintah dan Swasta (KPS). Skema KPS dapat sebagai development approach dalam pembangunan infrastruktur sektoral maupun lintas sektoral serta meningkatnya peran serta badan usaha dan masyarakat dalam pembangunan dan pembiayaan infrastruktur. Sasaran Bidang Sasaran utama bidang pembangunan sarana dan prasarana yang akan dicapai di tahun 2016 adalah sebagai berikut: TABEL 5.15 SASARAN UTAMA BIDANG PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA NO



SASARAN 2016

PERUMAHAN PERMUKIMAN (Sasaran : meningkatnya akses Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) terhadap hunian layak)  1.

a.

Tersalurkannya bantuan pembiayaan perumahan

 

Bantuan pembiayaan KPR formal: 900.000 rumah tangga Bantuan KPR Swadaya: 450.000 rumah tangga Bantuan uang muka: 476.000 rumah tangga



 

(KPR Sejahtera Tapak dan KPR Sarusun): 175.000 rumah tangga Bantuan KPR swadaya: 50.000 rumah tangga Bantuan uang muka: 106.500 rumah tangga


5-97

NO

INDIKATOR PEMBANGUNAN b.

Terfasilitasinya bantuan pembiayaan Kredit Konstruksi

c.

Terfasilitasinya penyediaan hunian layak (pembangunan baru dan peningkatan kualitas)

 


SASARAN 2016

6.000 unit

1.000 unit

Penyediaan hunian baru 900.000 rumah tangga Peningkatan kualitas hunian 1.500.000 rumah tangga

146.000 rumah tangga

(Sasaran : berkurangnya kawasan permukiman kumuh menjadi 0%)

2.

a.

Meningkatnya kualitas permukiman kumuh daerah perkotaan

38.431 Ha

b.

Meningkatnya kualitas permukiman kumuh daerah perdesaan

78.384 Ha

Meningkatnya kualitas permukiman kumuh kawasan khusus

3.099 Ha

d.

Pendampingan pemberdayaan masyarakat

7.683 kelurahan

e.

Penyusunan dokumen perencanaan penanganan kumuh daerah

c.

6.375 Ha (Kondisi kumuh 38.431 Ha menjadi 70%) 340 Ha

92 Ha

Seluruh kabupaten/kota

200 kelurahan


(Sasaran : meningkatnya keamanan dan keselamatan bangunan gedung termasuk keserasiannya terhadap lingkungan) a. 3.

Terselenggaranya pembinaan dan pengawasan bangunan gedung

b.

Terselenggaranya penataan bangunan

c.

Terselenggaranya bangunan gedung



553.000 m2

127.522 m2

124.200 m2

28.919 m2

Meningkatkan akses terhadap layanan air minum dan sanitasi yang layak dan berkelanjutan

4.

100% (85% akses 4K dan 15% akses dasar)

76,1% yang terdiri akses 4K (67,5%) dan akses dasar (8,6%)

Proporsi rumah tangga yang memiliki akses pengelolaan air limbah domestik

100% (85% akses layak dan 15% akses dasar)

77,4% yang terdiri dari akses layak (66,3%) dan akses dasar (11,1%)

Cakupan pelayanan persampahan perkotaan

100% (80% sampah terangkut dan 20% sampah diolah melalui 3R)

a.

Proporsi rumah tangga yang memiliki akses air minum

b.

c.

56,9% sampah terangkut

ENERGI DAN KETENAGALISTRIKAN (Sasaran : meningkatnya pelayanan ketenagalistrikan) 1.

5-98

a.

Rasio elektrifikasi (%)

96,6

90,15

b.

Konsumsi listrik perkapita (kWh)

1.200

985


NO

INDIKATOR PEMBANGUNAN c.

Penambahan kapasitas pembangkit (GW)


SASARAN 2016

35

4,213

(Sasaran : meningkatnya Penyediaan Sarana dan Prasarana Energi) a.

Penambahan fasilitas regasifikasi (unit)

b.

Penambahan jaringan pipa gas (km)

c.

7

2

18.322

1.200

Penambahan pembangunan SPBG (unit)

118

30

d.

Jaringan gas kota (lokasi/sambungan rumah)

1,1 juta

35/121.000

e.

Pembangunan kilang minyak bumi (unit)

1

Telah dilaksanakannya proses pengadaan untuk 1 unit

f.

Konversi gas untuk nelayan (nelayan)

600 ribu

38 ribu

2.

(Sasaran : meningkatnya penggunaan energi baru dan terbarukan) 3.

a.

Pangsa EBT (%)

16

11

b.

Kapasitas pembangkit EBT (GW)

17

13

c.

Produksi biofuel (juta KL)

11,60

6.48

d.

Pilot project PLTN (MW)

10

Telah diselesaikannya proses desain dan konsep pengadaan

SUMBER DAYA AIR 1.

2.

(Sasaran : pemeliharaan dan pemulihan sumber air dan ekosistemnya melalui pengelolaan DAS) Menyelesaikan status DAS lintas negara; memulihkan kesehatan dan meningkatkan perlindungan mata air; pembangunan embung, dam pengendali dan penahan sedimen melalui kemitraan dengan petani; dan meningkatkan kualitas data dan informasi di DAS prioritas; serta internalisasi RPDAST dalam RTRW

19 DAS lintas negara; 15 DAS prioritas; 108 RPDAST

4 DAS lintas negara; 7 DAS prioritas (Ciliwung, Citarum, Serayu, Bengawan Solo, Cisadaane dan Kapuas); 20 RPDAST

Rehabilitasi lahan kritis dalam KPH dan DAS prioritas; pemulihan kesehatan DAS melalui kemitraan dengan petani; dan pengembangan perbenihan tanaman hutan

5,5 juta ha; 12,7 juta ha; 490 ha area kebun benih semai/klon dan sumber daya genetik; 10.500 ha area pengelolalan sumber benih; dan distribusi bibit sebanyak 187,5 juta bibit

1,1 juta ha; 5,08 juta ha; 80 ha area kebun benih semai/klon dan sumber daya genetik; 10.500 ha area pengelolalan sumber benih; dan distribusi bibit sebanyak 37,5 juta bibit

(Sasaran : meningkatnya ketersediaan air untuk irigasi, rumahtangga, kota dan industri (RKI), danenergi melalui pembangunan waduk multiguna, embung/situ, serta revitalisasi danau dan bangunan penampung air lainnya) a. - Pembangunan waduk baru (kumulatif)

49 waduk baru

18


5-99

NO



- Pembangunan waduk lanjutan (2016) b. Meningkatnya kapasitas prasarana air baku

3.

22 67 m3/detik

c. Terlaksananya Revitalisasi Danau prioritas

15

d. Terjaganya fungsi dan layanan air baku

96 m3/detik

7,02 m3/detik 3 Danau prioritas 49 m3/detik

(Sasaran : terlaksananya pembangunan/peningkatan Daerah Irigasi baru dan percepatan rehabilitasi jaringan irigasi untuk mendukung Kedaulatan Pangan) a. Pembangunan/peningkatan layanan jaringan irigasi b. Rehabilitasi jaringan irigasi

4.

SASARAN 2016

1 juta hektar

98,1 ribu ha

3 juta hektar

189,1 ribu ha

c. Peningkatan jaringan tata air tambak

115.000 ha

d. Beroperasi dan terpeliharanya jaringan irigasi

7,3 juta ha

5.575 ha 3,14 juta ha

(Sasaran : meningkatnya perlindungan terhadap dampak daya rusak air di daerah pinggiran dan daerah perkotaan serta daerah-daerah terluar) a. Pembangunan pengendali banjir

3.080 km

165,43 km

b. Rehabilitasi bangunan pengendali banjir

1.034 km

5 km

c. Beroperasi dan terpeliharanya bangunan pengendali banjir

20.221 km

2.864 km

KONEKTIVITAS NASIONAL 1.

(Sasaran : meningkatnya kapasitas sarana dan prasarana transportasi dan keterpaduan sistem transportasi multimoda dan antarmoda) a. Meningkatnya kemantapan jalan nasional

98%

89%*

b. Dikembangkannya jalan nasional

47.017 Km

47.017 Km

c. Meningkatkan kemantapan jalan Provinsi

75%

67%

d. Terbangunnya jalan baru (kumulatif 5 tahun)

2.650 Km

988,3 Km

e. Terbangunnya jalan bebas hambatan (kumulatif 5 tahun)

1.000 Km

207 Km

f. Meningkatnya waktu tempuh rata-rata (Koridor Utama)

2,6 Jam/100 Km

2,2 Jam/100 Km

g. Terbangunnya kapal perintis penumpang dan barang

50 unit

67 unit

193 Trayek

102 Trayek

h. Tersedianya pelayanan laut perintis dan PSO (Public Service Obligation) angkutan laut

5-100


NO


24 pelabuhan strategis

24 pelabuhan strategis

j. Meningkatnya jumlah dan kapasitas pelabuhan non komersial sebagai sub feeder tol laut

163 lokasi

45 Lokasi

k. Terjaganya tingkat kedalaman alur pelayaran

49 Lokasi

17 Lokasi

76%

71%

m. Terbangunnya bandara

n. Meningkatnya On-Time Performance penerbangan

Lanjutan 15 bandara baru dan lanjutan pengembangan 9 bandara pelayanan kargo udara 80%

o. Terbangunnya jalur KA

4.471 Km

619,49 Km

p. Terbangunnya pelabuhan penyeberangan baru dan lanjutan

65 lokasi

30 Lokasi

q. Tersedianya kapal penyeberangan terutama untuk lintas-lintas perintis

50 unit kapal

29 unit kapal

r. Terbangunnya dermaga sungai dan danau

120 lokasi

2 lokasi

20 Unit

6 Unit

(Sasaran : meningkatnya kinerja pelayanan dan industri transportasi nasional untuk mendukung konektivitas nasional, Sistem Logistik Nasional (SISLOGNAS) dan konektivitas global) a. Meningkatnya jumlah armada pelayaran nasional berumur maks 25 tahun b. Terbangunnya pelabuhan short sea shipping

50%

10%

Pulau Jawa dan Sumatera

Pulau Jawa dan Sumatera

(Sasaran : meningkatnya keselamatan dan keamanan penyelenggaraan transportasi) a. Menurunnya tingkat kecelakaan transportasi antara lain fatalitas korban kecelakaan transportasi jalan

50% dari baseline

26 % dari baseline

b. Menurunnya kejadian kecelakaan transporasi laut

kurang dari 0,76 kecelakaan/ 10.000 surat persetujuan berlayar

kurang dari 1 kecelakaan/ 10.000 surat persetujuan berlayar

c. Rasio kecelakaan transportasi udara

kurang dari 3 kejadian/1 juta flight cycle

kurang dari 5 kejadian/1 juta flight cycle

kurang dari 0,025 kecelakaan per 1 juta-km perjalanan kereta api

kurang dari 0,037 kecelakaan per 1 juta-km perjalanan kereta api

d. Kecelakaan kereta api 4.

15 bandara baru dan pengembangan 9 bandara pelayanan kargo udara 95%

s. Pembangunan dan pemeliharaan kawasan Di Suramadu

3.

SASARAN 2016

i. Meningkatnya kapasitas pelabuhan utama pendukung tol laut

l. Terjaganya tingkat kecukupan sarana bantu navigasi pelayaran

2.


(Sasaran : tersedianya layanan transportasi serta komunikasi dan informatika di perdesaan, perbatasan Negara, pulau terluar dan wilayah non komersial lainnya.) a. Meningkatnya kemantapan jalan daerah

Jalan provinsi 75% dan jalan kabupaten/kota 65%

Jalan provinsi 67% dan jalan kabupaten/kota 62%


5-101

NO

INDIKATOR PEMBANGUNAN b. Terjadinya subsidi operasional keperintisan angkutan sungai dan penyeberangan

250 trayek

298 trayek

575 unit

75 unit

4.000 lokasi

800 lokasi

g. Jangkauan siaran LPP RRI dan LPP TVRI terhadap populasi

90% dan 88%

82% dan 45%

h. Kantor Pos Cabang Layanan Universal (KPCLU) yang beroperasi

2.350 kantor

2.335 kantor

514 kabupaten/kota

446 kabupaten/kota

e. Jumlah BTS yang dibangun di daerah blank spot f. Jumlah penyediaan akses internet di wilayah non komersial

(Sasaran : tersedianya layanan pitalebar)  Jaringan tulang punggung serat optik nasional

(Sasaran : optimalnya pengelolaan spektrum frekuensi radio dan orbit satelit)  Jangkauan pemancar TV digital terhadap populasi

7.

100%

75%

(Sasaran : tersedianya layanan e-Pemerintahan dan dikelolanya data sebagai aset strategis nasional dengan memperhatikan keamanan cyber nasional)  Indeks e-Pemerintahan nasional

8.

229 lintas

228 rute

d. Tersedianya subsidi operasional keperintisan angkutan jalan

6.

SASARAN 2016

265 rute

c. Tersedianya pelayanan perintis dan subsidi untuk angkutan udara

5.

SASARAN RPJMN 2015-2019 261 lintas

3,4 (skala 4,0)

2,9 (skala 4,0)

(Sasaran : meningkatnya pelayanan angkutan umum massal perkotaan)  Terbangunnya sistem transit dan BRT sebanyak 1000 Bus  Diterapkannya pengaturan simpang menggunakan teknologi informasi (ATCS)

34 kota besar

34 kota besar

34 lokasi (seluruh ibu kota Provinsi)

9 lokasi

SASARAN : PENINGKATAN EFEKTIVITAS, DAN EFISIENSI DALAM PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR 1

a. Integrasi dari KPS dalam mekanisme perencanaan dan penganggaran proyek infrastruktur melalui penggunaan Value for Money (VfM) dalam mengidentifikasi prioritas dan pilihan skema pembiayaan proyek infrastruktur;

Menjadikan skema KPS sebagai development approach dalam pembangunan infrastruktur sektoral maupun lintas sektoral.

b. Institusionalisasi KPS melalui pembentukan pusat dan simpul KPS dalam struktur kelembagaan Pemerintah di sektor infrastruktur;

5-102


•

Terbentuknya Pusat KPS

•

Terbentuknya Simpul KPS di 6 Pemerintah Daerah

NO



c. Prioritisasi penggunaan skema KPS pada tingkat sektor dan daerah untuk proyek-proyek infrastruktur yang bersifat costrecovery 2

3

4

a. Tersedianya alokasi dana APBN untuk penyiapan, transaksi dan dukungan Pemerintah bagi proyek KPS sebesar 30 persen dari keseluruhan nilai proyek KPS; b. Diterapkannya berbagai skema innovative financing seperti mekanisme pembayaran tahunan jangka panjang (longterm annuity payment), pembayaran berbasis kinerja (performance based payment) dan berbasis ketersediaan (availability based payment); c. Terbentuknya fasilitas pembiayaan infrastruktur

Menyediakan dukungan pembiayaan untuk memenuhi target infrastruktur melalui penyediaan alternatif pembiayaan, seperti melalui skema KPS, pembentukan Bank Pembangunan/Infrastruktur dan skema innovative financing lainnya.

a. Percepatan realisasi proyekproyek infrastruktur dengan skema KPS menjadi kurang dari 5 tahun sejak perencanaan sampai dengan pemenuhan pembiayaan (financial close); b. Penggunaan biaya terendah dalam keseluruhan siklus hidup proyek (whole project life cycle costs) mulai dari proses perencanaan, pembiayaan, konstruksi, operasi dan pemeliharaan sebagai parameter dalam proses transaksi proyek infrastruktur; c. Berjalannya mekanisme pemberian berbagai bentuk dukungan Pemerintah (termasuk viability gap funding/VGF, dana tanah, dll) dan jaminan pemerintah untuk proyek infrastruktur KPS.

Menciptakan efisiensi pengelolaan infrastruktur melalui mekanisme risk sharing, insentif dan disinsentif serta debottlenecking kebijakan yang ada.

Investasi swasta murni dalam bidang infrastruktur sebesar 20 persen dari seluruh nilai investasi infrastruktur.

Meningkatkan peran Badan Usaha dalam penyediaan infrastruktur baik dalam pendanaan pemerintah maupun investasi swasta

SASARAN 2016 •

Sosialisasi KPS di 7 wilayah

•

Tersedianya alokasi dana APBN untuk penyiapan dan transaksi 5 proyek infrastruktur KPS

•

Penerapan skema PBAS/AP untuk proyek strategis

•

Proses pembentukan Bank Pembangunan/Infrastruktur

•

Penyelesaian aturan yang menghambat pelaksanaan proyek infrastruktur

•

penyusunan peraturan perundang-undangan sektoral tentang tata cara pelaksanaan kerjasama pemerintah dengan badan usaha

•

Menyiapkan daftar proyek infrastruktur Memastikan ketersediaan lahan Meningkatkan kepastian investasi melalui pemberian dukungan (termasuk insentif) dan jaminan pemerintah

• •


5-103

Arah Kebijakan dan Strategi Perkuatan Dalam rangka meningkatkan penyediaan hunian layak dan penanganan permukiman kumuh perkotaan, perkuatan kebijakan yang dilakukan meliputi: 1. Penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman baik di tingkat pusat maupun daerah berupa: (a) Peta Jalan Pembangunan Perumahan dan Kawasan Permukiman; (b) Pendataan perencanaan pembangunan perumahan hingga tahun 2019; (c) Housing Career System; serta (d) Buku Putih dan Strategi Penanganan Kumuh Daerah (Kab/Kota). 2. Peningkatan keterlibatan setiap pemangku kepentingan dalam fasilitasi penyediaan hunian layak bagi MBR dan penanganan kumuh melalui: (a) peningkatan kapasitas perencanaan dan advokasi Pemerintah Daerah dalam mengelola pembangunan perumahan dan kawasan permukiman; (b) menciptakan iklim investasi yang kondusif untuk mendorong keterlibatan swasta; (c) mendorong peran Perumnas dalam menyediakan hunian dan SMF dalam memfasilitasi pembiayaan perumahan untuk MBR; serta (d) peningkatan kapasitas masyarakat dalam membangun dan memelihara rumah, termasuk melakukan pemetaan kumuh swadaya. 3. Pengembangan inovasi pembiayaan perumahan dalam meningkatkan kualitas hidup MBR melalui: (a) pendelegasian lembaga mikro pembiayaan perumahan dalam penanganan kumuh dan (b) perluasan penyaluran KPR swadaya. 4. Peningkatan keamanan dan keselamatan bangunan gedung termasuk keserasiannya terhadap lingkungan melalui (a) pembinaan dan pengawasan khususnya bangunan milik Pemerintah; (b) penyusunan Norma, Standar, Pedoman dan Kriteria (NSPK) untuk seluruh bangunan gedung dan penerapan penyelenggaraan bangunan hijau; dan (c) penyiapan building codes sebagai rujukan penyelenggaraan dan penataan bangunan. Sementara dalam menyediakan pelayanan dasar untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, perlu dilakukan perkuatan terhadap kebijakan yang selama ini dilaksanakan untuk memastikan tercapainya target yang akan dicapai dalam kurun waktu 2016, yaitu: 1. Menjamin ketahanan air melalui peningkatan pengetahuan, perubahan sikap dan perubahan sikap dan perilaku dalam pemanfaatan air minum dan sanitasi melalui strategi: (a) pengarusutamaan pembangunan air minum yang memenuhi prinsip 4K (kualitas, kuantitas, kontinuitas dan keterjangkauan) melalui penerapan Rencana Pengamanan Air Minum (RPAM); (b)

5-104


perluasan daerah resapan air hujan, pemanfaatan air hujan (rainwater harvesting), serta pengelolaan drainase berwawasan lingkungan; serta (c) penerapan bauran air domestik. 2. Penyediaan infrastruktur produktif dan manajemen layanan air minum dan sanitasi melalui strategi: (a) optimalisasi infrastruktur air minum dan sanitasi eksisting melalui penurunan Non-Revenue Water (NRW) dan pemanfaatan idle capacity oleh pemerintah daerah melalui dukungan fasilitas pemerintah pusat dan pemerintah provinsi; (b) penerapan tarif atau iuran bagi seluruh sarana dan prasarana air minum dan sanitasi terbangun yang menuju prinsip tarif pemulihan biaya penuh (full cost recovery)/memenuhi kebutuhan untuk Biaya Pokok Produksi (BPP); (c) peningkatan cakupan sistem pengelolaan air limbah domestik terpusat; (d) peningkatan kualitas sistem layanan on-site dan optimasi kapasitas pengolahan pada IPLT (Instalasi Pengelolaan Lumpur Tinja); serta (e) penyediaan fasilitas pengolahan sampah dengan skema 3R dan pemrosesan akhir sampah. 3. Peningkatan kualitas rencana dan implementasi Rencana IndukSistem Penyediaan Air Minum (RI-SPAM) dan Strategi Sanitasi Kota/Kabupaten (SSK) melalui pengarusutamaan dalam proses perencanaan dan penganggaran formal baik di daerah maupun di tingkat pusat. 4. Penguatan pengelolaan pengetahuan (knowledge management) termasuk pengelolaan data dan informasi melalui sistem terintegrasi (National Water and Sanitation Information Services/NAWASIS) yang memanfaatkan teknologi serta melibatkan partisipasi aktif. Untuk mencapai sasaran pembangunan kedaulatan energi dan ketenagalistrikan, maka ditetapkan arah kebijakan sebagai berikut: 1. Melanjutkan percepatan proses pembangunan pembangkit listrik dan berbagai jaringan transmisi dan distribusinya baik yang dibangun oleh badan usaha milik negara maupun oleh swasta, termasuk pembangkit listrik yang menggunakan energi terbarukan. 2. Melanjutkan perluasan jangkauan prasarana ketenagalistrikan ke berbagai wilayah tanah air, terutama wilayah-wilayah yang memiliki rasio elektrifikasi masih rendah, khususnya wilayah tengah dan timur Indonesia serta daerah perbatasan, termasuk wilayah Nusa Tenggara, Maluku dan Papua. 3. Melanjutkan percepatan perluasan pembangunan prasarana infrastruktur gas baik yang bersifat back bone (gas terminal dan pipa), maupun jaringan penyalurannya sampai ke konsumen, melalui kerjasama dengan badan usaha.


5-105

4. Memperluas prasarana penyediaan BBM, untuk meningkatkan kehandalan prasarana BBM dalam negeri, serta perluasan jaringan penyaluran BBM untuk wilayah-wilayah yang terisolasi, terpencil dan perbatasan. 5. Meningkatkan pemanfaatan biofuel untuk kebutuhan energi dalam negeri, baik untuk trasnsportasi, industri maupun rumah tangga. Untuk mencapai sasaran pembangunan kedaulatan energi dan ketenagalistrikan, maka ditetapkan strategi perkuatan sebagai berikut: 1. Melanjutkan atau memperluas pembangunan fasilitas prasarana ketenagalistrikan baik berupa jaringan transmisi dan distribusi serta beberapa pembangkit listrik yang secara finansial yang bersifat tidak komersial, termasuk di wilayah-wilayah terpencil dan perbatasan, terutama yang menggunakan energi terbarukan. 2. Melanjutkan upaya untuk mendorong investasi swasta dalam membangun prasarana ketenagalistrikan dengan memfasilitasi berbagai hambatan investasi terutama dalam hal penyediaan tanah, perijinan dan masalah sosial lainnya, serta memfasilitasi penyediaan energi primer (batubara dan gas) untuk pembangkit listrik, termasuk dalam pembangunan pembangkit lsitrik yang mengggunakan energi terbarukan. 3. Melanjutkan fasilitasi dan bantuan pendanaan pemerintah dalam bentuk penyertaan modal negara bagi badan usaha milik negara bidang ketenagalistrikan guna meningkatkan kondisi keuangan dan kemampuan investasinya. 4. Melanjutkan upaya mendorong investasi badan usaha untuk memperluas pembangunan fasilitas prasarana minyak dan gas bumi, baik oleh badan usaha itu sendiri maupun melalui kerjasama dengan pemerintah. 5. Melanjutkan upaya peningkatan konservasi energi, melalui perluasan program hemat energi baik standarisasi peralatan hemat energi baik untuk peralatan industri, gedung dan perumahan, termasuk pengembangan pola kerjasama pengembangan konservasi energi dengan badan usaha konservasi energi. Dalam rangka meningkatkan ketahanan air, pangan, dan energi, arah kebijakan yang dilakukan adalah dengan: 1. Peningkatan kondisi sumber air dan ekosistemnya dengan strategi: (a) pengelolaan kawasan hulu DAS secara berkelanjutan difokuskan pada penyelesaian DAS lintas negara dan berbagai kegiatan konservasi DAS prioritas, serta pengembangan perbenihan tanaman hutan; (b) Konservasi sumber daya air melalui percepatan pembangunan waduk, embung/situ, dan

5-106


penampung air lainnya serta pelestarian sumber-sumber air; (c) penyelesaian masalah dalam persiapan dan pelaksanaan pembangunan waduk, embung/situ, dan penampung air lainnya; (d) perkuatan pengelolaan bendungan melalui penyusunan Standar Operasi dan Prosedur (SOP) pengelolaan bendungan, manual pelaksanaan operasi dan pemeliharaan, dan Rencana Tanggap Darurat (RTD), terutama pada bendungan beresiko sedang dan tinggi; (e) evaluasi terhadap kondisi dan tingkat keamanan bendungan serta merehabilitasi bendungan, embung, dan bangunan penampung air lainnya untuk mengembalikan fungsi dan kapasitas tampungnya; (f) perbaikan hidrologis dan kualitas air di wilayah sungai, danau prioritas, situ-situ kritis, dan danau tercemar, serta situ-situ kritis, dengan mensinergikan sistem monitoring di instansi-instansi terkait; (g) melanjutkan penyelamatan ekosistem perairan danau di 3 (tiga) danau prioritas melalui kegiatan revitalisasi (pengerukan dasar danau), penyusunan master plan pengelolaan kawasan danau (termasuk pengendalian banjir), dan pembangunan struktur pengendali sedimen; (h) mitigasi pencemaran sungai melalui pendekatan struktural dan non struktural, antara lain penyediaan sarana sanitasi, perbaikan pengelolaan sampah, pengawasan terhadap pembuangan limbah industri dan domestik, serta penegakan hukum; (i) pengembangan sistem pengelolaan limbah industri secara kolektif untuk mencapai sistem pengelolaan yang efektif dan efisien; (j) peningkatan kerjasama dan pembagian peran yang efektif antar pemangku kepentingan dalam pengelolaan wilayah sungai antara lain di Citarum, Ciliwung Cisadane, dan Pemali Juana; serta (k) penerapan konsep pengelolaan rawa berdasarkan prinsip zonasi pemanfaatan dan konservasi adaptif pada daerah rawa di Pulau Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua. 2. Peningkatan kapasitas dan kualitas air untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dengan strategi: (a) pembangunan prasarana air baku untuk memenuhi kebutuhan pokok rumah tangga, serta identifikasi potensi sumber air baku di daerah defisit air; (b)peningkatan pemenuhan kebutuhan air bagi rumah tangga melalui SPAM untuk mengurangi penggunaan air tanah, khususnya di daerah yang cekungan air tanahnya dalam kondisi kritis; (c) pengembangan dan penerapan teknologi pengolahan air baku perdesaan yang murah dan ramah lingkungan sesuai dengan potensi dan kearifan lokal; (d) pengembangan sistem insentif distribusi air skala rumah tangga yang belum layak secara finansial melalui penerapan subsidi silang dalam penyediaan layanan air bersih; (e) pengendalian pencemaran sumbersumber air melalui pengembangan mekanisme monitoring partisipatif berbasis masyarakat; serta (f) pengembangan mekanisme insentif terhadap penerapan prinsip reduce, reuse, dan recycle untuk efisiensi pemanfaatan air.


5-107

3. Peningkatan kapasitas air untuk irigasi, PLTA, dan kebutuhan sosial dan ekonomi produktif lainnya dengan strategi: (a) peningkatan layanan jaringan irigasi/rawa untuk mendukung kedaulatan pangan nasional, melalui perkuatan koordinasi lintas sektor dan level pemerintahan serta percepatan persiapan pembangunan jaringan irigasi/rawa yang mencakup kegiatan studi pendahuluan, disain, dan penyediaan tanah; (b) peningkatan penyediaan air baku bagi industri dan perkotaan di pusat-pusat pertumbuhan ekonomi dan kawasan strategis nasional; (c) mengkaji ulang kebijakan pemanfaatan air tanah serta melakukan monitoring dan pengawasan terhadap penggunaan air tanah yang berlebihan; (d) pengembangan metode rain water harvesting dan storm water harvesting serta pengembangan mekanisme insentif bagi pihak yang melaksanakannya; (e) pengembangan teknik budidaya pertanian hemat air dan penerapan metode pemanfaatan air limbah untuk pertanian; (f) pemanfaatan waduk yang telah ada dan waduk yang baru dibangun untuk PLTA. 4. Peningkatan perlindungan masyarakat terhadap dampak daya rusak air termasuk perubahan iklim dengan strategi: (a) perkuatan kemampuan adaptasi masyarakat terhadap ancaman banjir (Flood Proofing) melalui peningkatan kesadaran masyarakat dan kapasitas institusi, serta pembangunan dan perkuatan infrastruktur pengendali banjir dan bencana hidrologis lainnya; (b) percepatan penyusunan Flood Risk Map dan pengendalian pemanfaatan ruang pada setiap wilayah sungai; (c) penerapan Integrated Flood Management meliputi pengembangan Flood Forecasting and Warning System sebagai upaya mitigasi dan adaptasi terhadap ancaman bencana banjir secara terpadu; (d) prioritas penanganan daya rusak air pada kawasan padat penduduk dan tingkat aktivitas ekonomi tinggi seperti JABODETABEK dan wilayah metropolitan lainnya; (e) pengelolaan wilayah pantai secara berkelanjutan melalui pendekatan non-struktural dan struktural secara terpadu; serta (f) penanganan bencana luapan lumpur Sidoarjo melalui pengamanan tanggul penahan lumpur, pengaliran lumpur ke kali Porong dan penyelesaian jual beli tanah dan bangunan warga. 5. Peningkatan kapasitas kelembagaan dalam pengelolaan sumber daya air terpadu melalui strategi: (a) peningkatan koordinasi dan rolesharing antarsektor dan antarpemerintah dalam hal pengelolaan daerah hulu dan hilir, konservasi dan pendayagunaan, serta pengendalian daya rusak dan pencemaran air; (b) peningkatan peran serta masyarakat dan swasta dalam pengelolaan sumber daya air terpadu; (c) penerapan sistem

5-108


pengelolaan data dan informasi terpadu antarpemangku kepentingan dalam rangka pengelolaan dan investasi infrastruktur sumber daya air; serta (d) peningkatan kapasitas operasi dan pemeliharaan infrastruktur sumber daya air melalui pemenuhan Angka Nyata Operasi dan Pemeliharaan (AKNOP). Untuk mendukung mendukung pencapaian sasaran-sasaran pembangunan sarana dan prasarana sumber daya air, perlu dilakukan langkah-langkah perkuatan sebagai berikut : 1. Penyelesaian pola dan rencana pengelolaan wilayah sungai sebagai landasan dalam perencanaan dan implementasi pengelolaan wilayah sungai. 2. Pengkajian dan evaluasi terhadap penerapan biaya jasa pengelolaan sumber daya air, untuk mendukung kegiatan pengelolaan di wilayah sungai. 3. Peningkatan kehandalan kinerja jaringan irigasi melalui pengelolaan aset irigasi (PAI) dan penerapan modernisasi irigasi secara partisipatif seiring berakhirnya umur teknis sejumlah sistem irigasi. 4. Penyelesaian revisi UU Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan dan peraturan perundangan lainnya sebagai operasional revisi undang-undang tersebut. 5. Pembentukan lembaga pengelola irigasi pada satuan daerah irigasi (manajer irigasi) untuk menjamin kehandalan fungsi jaringan irigasi secara berkelanjutan. 6. Penataan kelembagaan dan sumber daya manusia dalam pengelolaan jaringan irigasi, termasuk untuk mendukung target percepatan pembangunan/peningkatan dan rehabilitasi jaringan irigasi. 7. Mendorong terwujudnya dan berfungsinya Unit Pengelola Bendungan dalam rangka peningkatan keamanan bendungan dan optimalisasi pola operasi bendungan yang juga berguna untuk meminimalisir konflik pemanfataan air. 8. Mendorong terwujudnya dan berfungsinya Unit Pengelola Bendungan dalam rangka peningkatan keamanan bendungan dan optimalisasi pola operasi bendungan yang juga berguna untuk meminimalisir konflik pemanfataan air. Dalam rangka mencapai sasaran konektivitas nasional, maka ditetapkan arah kebijakan sebagai berikut: 1. Mempercepat pembangunan infrastruktur jalan, kereta api, bandara, pelabuhan laut dan pelabuhan penyeberangan dalam upaya untuk memperkuat konektivitas mendukung sistem logistik nasional, melalui pembangunan akses-akses jalan dan


5-109

2.

3.

4.

5.

kereta api menuju outlet pelabuhan dan bandara, serta pada daerah-daerah tertinggal, wilayah terpencil, terluar dan wilayah perbatasan, kawasan pariwisata, kawasan khusus serta kawasan industri, termasuk subsidi dan pelayanan transportasi perintis. Mempercepat pembangunan kereta api Trans Sumatera, Trans Kalimantan, Trans Sulawesi, dan Trans Papua disertai pembangunan sarana dan prasarana transportasi lainnya, termasuk penyelesaian jalan lintas selatan Jawa, lintas barat Sumatera, lintas perbatasan Kalimantan, lintas barat Sulawesi, trans Maluku dan trans Papua. Mengembangkan dan meningkatkan kapasitas bandara serta pelabuhan untuk mengantisipasi pertumbuhan penumpang dan barang Meningkatkan pelayanan transportasi dengan menambah jumlah rute serta frekuensi penerbangan perintis, termasuk penataan rute-rute pelayaran yang lebih efisien, serta penyeberangan antar pulau (Ro-Ro) dan perintis. Meningkatkan kualitas SDM yang memiliki kompetensi tinggi, meliputi SDM regulator, operator, dan SDM industri untuk meningkatan kuantitas, kualitas dan layanan transportasi.

6.

Mempercepat pembangunan transportasi yang mendorong penguatan industri nasional untuk mendukung Sistem Logistik Nasional dan penguatan konektivitas nasional dalam kerangka mendukung kerjasama regional dan global.

7.

Mengembangkan sarana dan prasarana transportasi yang ramah lingkungan dan mempertimbangkan daya dukung lingkungan melalui mitigasi dan adaptasi perubahan iklim maupun peningkatan keselamatan dan kualitas kondisi lingkungan.

8.

Meningkatkan keselamatan dan keamanan dalam penyelengaraan pelayanan transportasi serta pertolongan dan pencarian kecelakaan transportasi dan musibah lainnya.

9.

Mengoptimalisasi pemanfaatan spektrum frekuensi radio dan orbit satelit terutama untuk mendukung pengembangan pitalebar, dengan strategi: (a) menata ulang alokasi spektrum frekuensi radio secara efisien dan optimal dengan prinsip netralitas teknologi; (b) memastikan migrasi sistem penyiaran televisi analog ke digital sesuai jadwal yang telah ditetapkan; (c) memfasilitasi netralitas teknologi agar industri dapat menggunakan teknologi nirkabel yang paling efisien dengan ekosistem yang mendukung. 10. Mendorong pembangunan akses tetap pitalebar, dengan strategi: (a) mendorong pembangunan dan penggunaan

5-110


11.

12.

13.

14.

15.

bersama atas prasarana pasif seperti dark fiber, pipa, tiang, menara, dan right of way; (b) mendorong peran aktif pemerintah daerah dan BUMD dalam pembangunan prasarana pasif yang dikoordinasikan dengan penyelenggara telekomunikasi; (c) memastikan akses terbuka. Mempercepat implementasi e-Pemerintahan dengan mengutamakan prinsip keamanan, interoperabilitas, dan cost effective, dengan strategi: (a) menetapkan Rencana Induk ePemerintahan Nasional sebagai rujukan bagi pengembangan ePemerintahan di seluruh instansi pemerintah; (b) memastikan keamanan, kerahasiaan, keterkinian, akurasi, serta keutuhan data dan informasi dalam penyelenggaraan e-Pemerintahan; (c) memastikan adanya unit kerja di setiap instansi pemerintah yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan ePemerintahan; (d) mewajibkan penggunaan alamat surat elektronik go.id untuk komunikasi aparatur negara. Mendorong penggunaan pitalebar khususnya di sektor pemerintahan dan layanan publik, dengan strategi: (a) mengkonsolidasikan kebutuhan penggunaan TIK di sektor pemerintah; (b) memastikan harmonisasi kebijakan, peraturan, dan program TIK pemerintah yang bersifat lintas sektor, serta lintas pusat dan daerah; (c) memfasilitasi penyediaan akses TIK sebagai fasilitas publik. Mendorong tingkat literasi TIK, dengan strategi: (a) mengkonsolidasikan kebutuhan penggunaan TIK di sektor pemerintah; (b) memastikan harmonisasi kebijakan, peraturan, dan program TIK pemerintah yang bersifat lintas sektor, serta lintas pusat dan daerah; (c) memfasilitasi penyediaan akses TIK sebagai fasilitas publik. Mendorong kemandirian dan daya saing industri TIK dalam negeri, dengan strategi: (a) melakukan harmonisasi kebijakan, regulasi, dan program pemerintah untuk mendorong pengembangan industri TIK di Indonesia; (b) mendorong industri untuk bekerjasama dengan perguruan tinggi dan Sekolah Menengah Kejuruan, guna menunjang industri TIK nasional yang berbasis kearifan lokal; (c) mendorong pengembangan industri TIK dalam negeri antara lain melalui implementasi kebijakan Tingkat Kandungan Dalam Negeri. Merestrukturisasi sektor penyiaran, dengan strategi: (a) memperkuat peran pemerintah dalam pengaturan prasarana dan pengelolaan spektrum frekuensi radio; (b) memastikan tidak terjadinya praktek monopoli dan penguasaan oleh kelompok tertentu dalam sektor penyiaran; (c) memperkuat Lembaga Penyiaran Publik (RRI dan TVRI) sebagai lembaga penyiaran yang independen, netral, tidak komersial, dan memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat sehingga mampu menjadi rujukan dan penyeimbang berita; (d)


5-111

merevitalisasi prasarana Lembaga Penyiaran Publik dengan memperhatikan perkembangan terkini; (e) mempercepat perluasan jangkauan siaran Lembaga Penyiaran Publik dengan mendorong pemanfaatan dan pengembangan media dan teknologi baru (non-teresterial). Untuk mencapai sasaran tersebut, diperlukan strategi perkuatan dalam konektivitas nasional sebagai berikut: 1. Pengembangan pelabuhan strategis, pelabuhan non-komersil yang terintegrasi dan bersinergi dengan pengembangan pelabuhan oleh BUMN, serta pelabuhan rakyat untuk mendukung tol laut. 2. Peningkatan peran angkutan penyeberangan antar-pulau (RoRo) untuk mendukung sistem logistik pada wilayah kepulauan serta memperluas pelayanan angkutan laut perintis. 3. Mempercepat penyelesaian pembangunan prasarana dan sarana transportasi. 4. Percepatan penyelesaian target-target yang terhambat, kegiatan-kegiatan lanjutan. 5. Penajaman target-target kegiatan yang baru. 6. Penyediaan lahan oleh Kementerian/Lembaga untuk percepatan pembangunan sarana dan prasarana transportasi. 7. Percepatan penyelesian dokumen-dokumen persiapan serta perencanaan pembangunan seperti penlok, amdal, feasibility study, rencana induk, dan lain-lain. Dalam rangka mencapai sasaran pembangunan transportasi umum massal perkotaan, maka ditetapkan arah kebijakan sebagai berikut: 1. Mengembangkan sistem angkutan umum massal yang modern dan maju dengan orientasi kepada bus yang dilengkapi dengan fasilitas alih moda terpadu melalui tambahan pengadaan bus yang akan didistribusikan di 34 kota. 2. Penyediaan alokasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Transportasi Massal Perkotaan 3. Meningkatkan kapasitas dan kualitas jaringan jalan kota. 4. Mengembangkan manajemen transportasi perkotaan yang berimbang dengan memperhatikan interaksi antara transportasi dan tata guna lahan. 5. Meningkatkan integrasi kelembagaan transportasi perkotaan melalui percepatan pembentukan Kelembagaan pengelolaan transportasi perkotaan yang memiliki kewenangan kuat dalam mengintegrasikan dan mengawal dari konsep, strategi, kebijakan, perencanaan, program, implementasi, manajemen, dan pembiayaan sistem transportasi perkotaan di kota-kota megapolitan maupun kota kota besar lainnya.

5-112


Untuk mendukung kebijakan tersebut, diperlukan strategi perkuatan dalam pengembangan transportasi massal perkotaan sebagai berikut: 1. Melakukan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan pengembangan transportasi massal perkotaan diantara pemerintah pusat dan pemerintah daerah 2. Mempercepat penyelesaian kerangka kelembagaan dan kerangka regulasi yang diperlukan untuk pengembangan transportasi massal perkotaan. 3. Percepatan penyelesaian penyediaan lahan yang dibutuhkan untuk pembangunan transportasi baik untuk yang berbasis rel, BRT, maupun sistem Transit. 4. Mempercepat pembangunan sarana dan prasarana transportasi perkotaan baik yang berbasis moda jalan maupun yang berbasis rel (kereta api) 5. Penggunaan dana alokasi khusus untuk pengembangan BRT dan sistem transit di daerah. 6. Mempercepat penyelesaian jalur-jalur lingkar dan perlintasan tidak sebidang (flyover) di perkotaan Untuk mencapai sasaran utama dalam meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pembiyaan infrastruktur, maka ditetapkan arah kebijakan antara lain: (1) pengarusutamaan (mainstreaming) skema KPS dalam pembangunan infrastruktur; (2) implementasi prinsip Value for Money (VfM) (3) penguatan proses pengambilan keputusan kebijakan KPS; (4) pengembangan pembiayaan infrastruktur inofatif; (5) peningkatan kapasitas SDM dan kelembagaan; (6) pengembangan proyek dan daftar proyek (Project Development and Pipelines), daftar proyek infrastruktur KPS yang kredibel dibutuhkan untuk menumbuhkan minat dan kesiapan Badan Usaha untuk berpartisipasi dalam pembangunan infrastruktur. Dalam rangka mendukung pencapaian sasaran-sasaran yang ingin dicapai pada tahun 2016 perlu dilakukan perkuatan terhadap kebijakan dan strategi yang selama ini dilaksanakan untuk memastikan tercapainya target-target yang akan dicapai dalam kurun waktu 2015-2019, yaitu: 1.

Peningkatan efektivitas dan efisiensi dalam pembiayaan infrastruktur melalui strategi: (a) menetapkan prinsip dan kriteria untuk melakukan prioritisasi sektor dan wilayah yang pendanaan pembangunannya berbasis pendanaan pemerintah; (b) melakukan reformasi peraturan dan perundangan terkait keuangan sektor publik sehingga memungkinkan pelaksanaan mekanisme kombinasi pembiayaan; (c) memperbaiki dan menyiapkan instrumen pendukung bagi investasi sektor swasta dalam pembangunan; (d) menata kembali kewenangan terkait penyediaan layanan publik yang dapat dilakukan oleh swasta untuk memastikan tercapainya skala ekonomi; serta (e)


5-113

meningkatkan kapasitas institusi baik di pusat maupun daerah dalam rangka pelaksanaan investasi sektor swasta dan perlindungan kepentingan masyarakat. 2.

Pengarusutamaan (mainstreaming) skema KPS dalam pembangunan infrastruktur melalui strategi: (a) memperluas definisi yang tidak hanya mencakup skema berbasis investasi swasta namun juga mencakup bentuk-bentuk kerjasama lainnya; (b) melaksanakan strategi komunikasi dan sosialisasi KPS pada semua pemangku kepentingan baik di sisi pemerintah, swasta dan masyarakat; serta (c) meningkatkan komitmen yang kuat pada tingkatan pemerintahan tertinggi (champion at the top) dalam melaksanakan KPS sehingga dapat menjadi tulang punggung mekanisme pelaksanaan pembangunan infrastruktur.

3.

Implementasi prinsip Value for Money (VfM) melalui strategi: (a) Menerapkan prinsip VfM dalam prioritisasi dan perencanaan proyek-proyek infrastruktur baik di tingkat nasional maupun di tingkat daerah; dan (b) Menggunakan hasil analisis VfM sebagai acuan alokasi anggaran pembangunan infrastruktur beserta mekanisme pelaksanaan yang mampu memberikan nilai terbaik dalam keseluruhan siklus hidup proyek (whole project life cycle costs);

4.

Penguatan proses pengambilan keputusan kebijakan KPS melalui strategi : (a) Pembentukan Pusat KPS yang berfungsi sebagai gate keeper perencanaan dan pelaksanaan proyek KPS; (b) Regionalisasi pelaksanaan pembangunan infrastruktur melalui perluasan fungsi penanggung jawab proyek kerjasama (PJPK) yang saat ini ada di pusat; mengefektifkan fungsi PJPK yang sudah ada tetapi belum berjalan; serta pembentukan fungsi PJPK baru lintas wilayah di tingkat regional untuk sektor yang membutuhkan sinergi pada tingkat regional seperti listrik, air minum dan sanitasi. Pengembangan alternatif pembiayaan infrastruktur melalui strategi: (a) Mengadopsi sistem penganggaran tahun jamak jangka panjang (lebih dari 5 tahun) ke dalam UU No. 17/2003 Tentang Keuangan Negara; (b) Mengkaji dan mengujicobakan berbagai model KPS berbasis pendanaan Pemerintah (innovative financing scheme); (c) Mendorong peningkatan kapasitas pendanaan BUMN/BUMD infrastruktur khususnya dalam proyek perluasan prasarana yang sudah beroperasi (brownfield) dan menyediakan dukungan pemerintah dalam bentuk penambahan modal serta jaminan pemerintah (sovereign guarantee) untuk pembangunan baru yang merupakan penugasan khusus Pemerintah; (d) Menyempurnakan mekanisme pemberian berbagai bentuk dukungan Pemerintah termasuk viability gap funding (VGF)

5.

5-114


6.

7.

untuk proyek KPS berbasis pendanaan swasta; (e) Penyediaan dana untuk dukungan (VGF, dana tanah, dll) dan jaminan pemerintah untuk proyek proyek KPS, baik yang bersifat dana bergulir (revolving) maupun yang bersifat habis pakai (sinking fund); serta (f) Pembentukan fasilitas pembiayaan infrastruktur berupa pembentukan bank pembangunan/infrastruktur, dana amanah (trust fund) infrastruktur, obligasi infrastruktur, dan instrumen pembiayaan lain khusus untuk infrastruktur Peningkatan kapasitas SDM dan kelembagaan melalui strategi: (a) pembentukan simpul-simpul KPS pada kementerian sektor dan pemerintahan daerah di Indonesia; (b) peningkatan kapasitas SDM aparatur negara pada K/L/D yang menjadi PJPK; (c) penguatan peran lembaga pertanahan agar mampu menjawab permasalahan pengadaan tanah dalam proyek KPS; dan (d) peningkatan kapasitas SDM sektor swasta yang terlibat dalam pelaksanaan KPS seperti konsultan, sektor keuangan, sektor konstruksi dan operator melalui pola berbagi dan manajemen pengetahuan (knowledge management and sharing) yang dapat difasilitasi oleh Pusat KPS maupun simpulsimpul KPS. Pengembangan proyek dan daftar proyek (Project Development and Pipelines) melalui strategi: (a) penyiapan daftar proyek KPS; dan (b) penyiapan proyek KPS.

5.10 BIDANG SDA DAN LH Kerangka Kebijakan Pembangunan sumber daya alam dan lingkungan hidup merupakan upaya untuk: (i) memanfaatkan sumber daya alam dan lingkungan hidup sebagai sumber daya dan modal pembangunan secara berkelanjutan; (ii) mengelola sumber daya alam dan lingkungan untuk mendukung kekuatan industri nasional; dan (iii) melakukan konservasi dan perlindungan sumber daya alam dan lingkungan hidup untuk menjaga keseimbangan ekosistem. Dalam RKP 2016, pembangunan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup akan difokuskan pada: (i) melanjutkan perkuatan ketahanan pangan dan ketahanan air untuk kedaulatan pangan nasional; (ii) melanjutkan perkuatan kedaulatan energi; (iii) meningkatkan daya saing komoditas pertanian, perikanan, kehutanan, mineral dan pertambangan, serta mendukung peningkatan nilai tambah nasional; (iv) meningkatkan pembangunan ekonomi maritim dan kelautan; dan (v) meningkatkan kualitas lingkungan hidup, memperkuat pengendalian perubahan iklim dan penanggulangan bencana, serta meningkatkan kualitas informasi iklim dan kebencanaan.


5-115

Sasaran 1.

Melanjutkan Perkuatan Ketahanan Pangan dan Ketahanan Air untuk Kedaulatan Pangan Nasional

TABEL 5.16 SASARAN PERKUATAN KETAHANAN PANGAN DAN KETAHANAN AIR UNTUK KEDAULATAN PANGAN NASIONAL INDIKATOR PEMBANGUNAN

No

SASARAN RPJMN 2019

SASARAN 2016

I

KETAHANAN PANGAN

1.

Produksi bahan pokok

2.

Konsumsi ikan (kg/kapita/tahun)

54,5

43,9

3.

Konsumsi Kalori (Kkal)

2.150

2.040

4.

Pola Pangan Harapan (PPH skor)

92,5

86,2

II

KETAHANAN AIR

1.

Pengelolaan DAS - Terselesaikannya status DAS lintas negara

19

4

- Berkurangnya luasan lahan kritis melalui rehabilitasi dalam KPH dan DAS (juta ha)

5,5

2,5

- Pulihnya kesehatan DAS Prioritas

15

7

- Terjaganya/meningkatnya jumlah mata air di DAS Prioritas melalui konservasi sumber daya air

15

7

(lihat Tabel Sasaran Pokok Pembangunan Nasional pada Bab 4)

2.

Melanjutkan Perkuatan Kedaulatan Energi

TABEL 5.17 SASARAN PERKUATAN KEDAULATAN ENERGI INDIKATOR PEMBANGUNAN

No

SASARAN RPJMN 2019

SASARAN 2016

III 1.

KEDAULATAN ENERGI Produksi Sumber Daya Energi


2.

Pembangunan Sarana dan Prasarana Energi


3.

Pemanfaatan Bahan Bakar Nabati

6,5 juta KL

6,5 juta KL

16 persen

11 Persen

17 GW

13 GW

- Produksi Biofuel 4.

5-116

Peningkatan Bauran Energi Baru dan Terbarukan a.

Porsi bauran energi dari EBT

b.

Kapasitas pembangkit EBT


3.

Meningkatkan Daya Saing Komoditas Pertanian, Perikanan, Kehutanan, Mineral dan Pertambangan, serta Mendukung Peningkatan Nilai Tambah Nasional

TABEL 5.18 SASARAN PENINGKATKAN DAYA SAING KOMODITAS PERTANIAN, PERIKANAN, KEHUTANAN, MINERAL DAN PERTAMBANGAN, SERTA MENDUKUNG PENINGKATAN NILAI TAMBAH NASIONAL SASARAN RPJMN 2019

SASARAN 2016

- Kelapa Sawit (ribu ton)

36.420

30.845

- Karet (ribu ton)

3.810

3.438

- Kakao (ribu ton)

870

831

- Teh (ribu ton)

163

160

778 3.491

738 3.355

- Mangga (ribu ton)

2.519

2.340

- Nenas (ribu ton)

2.042

1.926

155

147

- Salak (ribu ton)

1.146

1.080

- Kentang (Rb Ton)

1.431

1.322

- Produk Olahan (juta ton)

6,80

5,90

- Produksi rumput Laut (juta ton)

19,5

11,1

- Produksi kayu bulat dari hutan alam (juta m3)

29

11,3

- Produksi kayu bulat dari hutan tanaman (juta m3)

160

58

40,37 347 KPHP

7,47 149 KPHP

No IV. 1.

INDIKATOR PEMBANGUNAN MENINGKATKAN DAYA SAING KOMODITAS BERBASIS SDA-LH Perkebunan

- Kopi (ribu ton) - Kelapa (ribu ton) 2.

Hortikultura

- Manggis (ribu ton)

3.

4.

Hasil Perikanan

Produksi hasil hutan dan jasa lingkungan

- Nilai ekspor produk industri kehutanan (USD miliar) - Pengembangan KPHP

4.

Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Maritim dan Kelautan

TABEL 5.19 SASARAN PENINGKATAN PEMBANGUNAN EKONOMI MARITIM DAN KELAUTAN No V.


SASARAN

SASARAN

RPJMN 2019

2016

MARITIM DAN KELAUTAN Peningkatan Tata kelola laut, Pengelolaan Pesisir dan Pulau-pulau kecil serta Pengembangan Ekonomi Kelautan Berkelanjutan

1.

Luasan kawasan konservasi perairan (juta Ha)

2.

Pulau-Pulau Kecil Terluar (PPKT) yang difasilitasi pengembangan ekonominya (pulau)

20,0

17,1

31

25


5-117

No


SASARAN

SASARAN

RPJMN 2019

2016

3.

Cakupan WPP-NRI yang diawasi dari IUU fishing dan kegiatan yang merusak sumber daya kelautan dan perikanan (%)

84,8

65

4.

Produksi kelautan dan perikanan (ikan, rumput laut, dan garam; juta ton)

40-50

29,51

5.

Kawasan pesisir yang rusak pulih kembali

85

55

5.

Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup, Pengendalian Perubahan Iklim dan Penanggulangan Bencana, serta Meningkatkan Kualitas Informasi Iklim dan Kebencanaan

TABEL 5.20 SASARAN PENINGKATAN KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP, PENGENDALIAN PERUBAHAN IKLIM, DAN PENANGGULANGAN BENCANA, SERTA MENINGKATKAN KUALITAS INFORMASI IKLIM DAN KEBENCANAAN No


VI.

PELESTARIAN SDA DAN LINGKUNGAN HIDUP

1.

Konservasi Hutan dan Tata kelola Hutan

SASARAN RPJMN 2019

SASARAN 2016

100%

75%

- Penetapan kawasan hutan (persen) - Operasionalisasi KPH (unit)

629 KPH: 347 KPHP, 182 KPHL dan 100 KPHK Bukan Taman Nasional

269 KPH: 149 KPHP, 80 KPHL dan 40 KPHK Bukan Taman Nasional

- Penataan Batas kawasan hutan (km)

40.000

14.000

- Meningkatnya populasi 25 spesies satwa terancam punah (sesuai red list of threatened IUCN) dalam rangka pengawetan sumber daya alam hayati dan ekosistemnya

Sebesar 10 persen sesuai baseline data tahun 2013

Sebesar 4 persen sesuai baseline data tahun 2013

- Persentase penurunan hotspot di kawasan hutan Pulau Sumatera, Kalimantan dan Sulawesi

penurunan hotspot 10% dari toleransi maksimum tahun 2014(17.820 HS menjadi 16.038 HS)

penurunanhotspot 4% dari toleransi maksimum tahun 2014.

2.

Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) sebesar 66,5 – 68,5

IKLH sebesar 64,5 – 65,0

3.

Penanggulangan Bencana dan Pengurangan Risiko Bencana

Menurunnya indeks risiko bencana di 136 kabupaten/kota pada pusat-pusat pertumbuhan yang berisiko tinggi

- Menurunnya indeks risiko bencana serta meningkatnya ketangguhan pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat terhadap ancaman bencana di 27 kabupaten/kota yang merupakan pusat-pusat pertumbuhan yang berisiko tinggi terhadap bencana. - Terlaksananya pemulihan daerah pasca bencana alam di

5-118


No


SASARAN RPJMN 2019

SASARAN 2016 Sinabung, Manado, Kelud serta daerah pasca bencana alam lainnya

4.

Penanganan Perubahan Iklim dan Peningkatan Kualitas Informasi Iklim dan Kebencanaan

- Penurunan emisi GRK mendekati 26% di 5 sektor prioritas

- Penurunan emisi GRK sebesar 19,1% di 5 sektor prioritas

- Pengintegrasian RANAPI di 15 daerah percontohan

- Pengintegrasian RAN-API di 4 (empat) daerah percontohan

- Digitalisasi Peralatan Meteorologi Klimatologi, Geofisika dan Kualitas Udara (MKGU) sebesar 100%

- Digitalisasi Peralatan MKGU sebesar 50%

Arah Kebijakan Dan Strategi Perkuatan 1.

Melanjutkan perkuatan ketahanan pangan dan ketahanan air untuk kedaulatan pangan nasional a. Pengamanan Produksi untuk Kemandirian dan Diversifikasi Konsumsi Pangan

Arah kebijakan pengamanan produksi pangan pokok untuk kemandirian pangan akan dilakukan melalui: 1) Perluasan tanam melalui: (i) Pencetakan sawah baru seluas 200.600 ha; (ii) optimasi lahan dan pemulihan kualitas kesuburan lahan untuk padi, jagung, dan kedelai seluas 711 ribu ha; (iii) percepatan optimasi perluasan areal tanam untuk peningkatan indeks pertanaman (PAT-PIP) kedelai seluas 400 ribu ha untuk mendukung perluasan pertanian lahan kering; 2) Peningkatan produktivitas dilakukan dengan: (i) penyaluran bantuan pengembangan budidaya padi seluas 550 ribu ha dan jagung seluas 350 ribu ha; (ii) Pengadaan alat dan mesin pertanian (alsintan) untuk mendukung peningkatan produksi padi, jagung, kedelai sebanyak 12.300 unit; (iii) bantuan dan penyaluran subsidi pupuk sebanyak 10 juta ton; (iv) penguatan 1000 desa mandiri benih (v) peningkatan layanan produktivitas melalui pembangunan 10 Agro science park dan 23 Agro techno park yang didukung dengan penyuluhan pertanian; 3) Peningkatan produksi daging sapi, melalui: (i) peningkatan jumlah akseptor dan inseminasi buatan sebanyak 2 juta akseptor; dan (ii) penyediaan bibit sapi. 4) Peningkatan produktivitas tebu, melalui pengembangan tanaman tebu seluas 42 ribu ha yang terdiri dari pengembangan areal produktif tanaman tebu 28,3 ribu ha dan


5-119

pengembangan pertanian lahan kering berbasis tanaman tebu seluas 13,7 ribu ha; 5) Penyediaan fasilitasi asuransi pertanian bagi petani khususnya untuk komoditi tanaman pangan; 6) Pengembangan jaringan irigasi dan optimasi air untuk mendukung tanaman pangan, hortikultura, peternakan dan perkebunan seluas 503 ribu ha. Selanjutnya, untuk mencapai peningkatan produksi dan konsumsi ikan, maka arah kebijakan dan strategi peningkatan produksi perikanan dicapai melalui: 1) Ekstensifikasi dan intensifikasi produksi perikanan melalui: (i) pengembangan 20 sentra perikanan terpadu; (ii) penerapan 5 rencana pengelolaan perikanan (RPP) dan penerapan Ecosystem Approach to Fisheries Management (EAFM) di WPP RI; (iii) revitalisasi tambak dan kolam tidak produktif di sentra produksi perikanan budidaya; (iv) pembangunan 11 technopark berbasis kelautan dan perikanan; serta (v) percontohan perikanan budidaya yang baik di Perairan Umum Daratan (PUD) terpilih. 2) Penguatan input dan sarana prasarana pendukung produksi, dengan: (i) pengembangan 431 unit perbenihan bersertifikat; (ii) pengembangan prototype pabrik pakan lokal skala kecil; (iii) pengembangan kapasitas manajemen pada 22 pelabuhan pusat; (iv) peningkatan kapasitas pelabuhan dan cold storage di 20 sentra perikanan terpadu; (v) pengadaan 53 unit kapal perikanan ukuran > 30 GT, termasuk di daerah perbatasan; (vi) pemberian bantuan alat tangkap perikanan dan penyediaan sarana karamba jaring apung; serta (vii) pengembangan sarana informasi mendukung sistem informasi nelayan di 20 lokasi. 3) Penguatan keamanan produk pangan perikanan, melalui: (i) penguatan pengendalian, pengawasan dan advokasi mutu dan keamanan produk perikanan, sertifikasi dan standarisasi mutu dalam negeri (SNI) serta pengembangan dan penerapan sertifikasi eco labelling dan ketelusuran produk (product traceability), serta Cara Penanganan Ikan yang Baik (CPIB), Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB) dan penerapan sertifikasi hasil tangkapan ikan (SHTI); (ii) peningkatan efektivitas karantina perikanan melalui sistem karantina yang terintegrasi (Integrated Quarantine and Safety Control Mechanism) dan pencegahan/penanggulangan penyakit ikan (Biosecurity); dan (iii) pengembangan produk perikanan berkualitas dan memenuhi standar Hazard Analysis and Critical Control/HACCP.

5-120


Arah kebijakan mendukung diversifikasi konsumsi pangan akan dilakukan melalui strategi: 1) Peningkatan produksi non beras, antara lain pangan berbasis aneka umbi; 2) Peningkatan produksi dan konsumsi protein daging, telur, ikan, sayur, dan buah; 3) Pengembangan model pekarangan pangan 5.500 desa; 4) Pemberdayaan 267 kawasan mandiri pangan; 5) Penguatan pengawasan keamanan pangan dari bahan pangan berbahaya maupun zoonosis; 6) Peningkatan konsumsi ikan, melalui: (i) penguatan promosi, advokasi dan kampanye publik konsumsi ikan, melalui gerakan ekonomi kuliner rakyat kreatif dari hasil laut, bazaar, lomba inovasi menu ikan, pengembangan pusat promosi dan pemasaran hasil perikanan; (ii) peningkatan peran serta pemangku kepentingan untuk penggalakkan minat dan konsumsi makan ikan; (iii) pengembangan sistem informasi produk perikanan dan harga ikan; (iv) pemenuhan ketersediaan komoditas perikanan berkualitas dan terjangkau masyarakat. b. Pengelolaan DAS dalam rangka mendukung ketahanan pangan

ketahanan

air

untuk

Arah kebijakan ketahanan air untuk mendukung ketahanan pangan adalah: (1) percepatan pemulihan kesehatan tujuh DAS prioritas (Citarum, Ciliwung, Serayu, Bengawan Solo, Berantas Cisadane, dan Kapuas) melalui rehabilitasi lahan kritis di dalam KPH dan di luar kawasan hutan melalui reboisasi, pengkayaan tanaman dan pemeliharaan tanaman; pembangunan embung, dam pengendali, dan dam penahan skala kecil dan menengah di daerah hulu; pengembangan perbenihan tanaman hutan; serta peningkatan kualitas data dan informasi DAS prioritas; serta internalisasi dokumen RPDAST dalam RTR wilayah; (2) penyelesaian status DAS lintas negara; (3) pembinaan dan pengelolaan Kestauan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL); (4) peningkatan keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan DAS dengan pengembangan Hutan Rakyat dan Hutan Kemasyarakatan. 2.

Melanjutkan Perkuatan Kedaulatan Energi Arah kebijakan penguatan pasokan dan bauran energi dilakukan melalui: a. Meningkatkan penggunaan batubara, gas, dan energi baru terbarukan, melalui: (i) percepatan pembangunan 17 pusat listrik tenaga uap (PLTU) antara lain di Provinsi Sumatera


5-121

Utara, Sumatera Selatan, Banten, Kalimantan Utara, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, , Kalimantan Tengah, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Gorontalo, Sulawesi Tengah, dan Papua; (ii) percepatan pembangunan 16 pusat listrik tenaga gas (PLTG) antara lain di Provinsi Sumatera Utara, Jambi, Bangka Belitung, Lampung, Jawa Barat, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan-Tengah, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara dan Nusa Tenggara Timur dan 15 pusat listrik tenaga mesin gas (PLTMG) antara lain di provinsi Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Jawa Tengah, NTT, Maluku, Maluku Utara, Papua Barat, Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Papua Barat dan Kepulauan Riau; (iii) percepatan kapasitas terpasang pembangkit listrik energi baru terbarukan: panas bumi 1.712,5 MW, bioenergi 2.069,4 MW, air 9.250 MW, Surya 92,1 MW dan Angin 11,2 MW; b. Meningkatkan penggunaan BBN dan gas melalui: (i) pengembangan bahan bakar nabati (BBN) melalui peningkatan mandatori BBN dari 10% menjadi 20%; (ii) pembangunan stasiun pengisian bahan bakar gas (SPBG) sebanyak 30 unit di lima provinsi (DKI Jakarta, Banten, Jabar, Jateng, Jambi, dan Lampung) dan fasilitas regasifikasi (LNG Terminal) sebanyak 2 unit di LNG Donggi Senoro (Sulteng) dan LNG South Sulawesi (Sulsel); (iii) fasilitasi pembangunan pipa transmisi dan distribusi menjadi 15.330 km di lima provinsi (Aceh, Sumut, Jateng, Jatim, dan Jabar); dan c. Meningkatkan cadangan dan produksi migas, dilakukan langkah-langkah: (i) pengembangan lapangan migas baru melalui penawaran 10 wilayah kerja migas konvensional dan dua wilayah kerja migas non konvensional; (ii) peningkatan cadangan migas melalui survei seismik 2D seluas 6.404 km, survei seismik 3D seluas 4.535 km2, dan pemboran sumur eksplorasi sebanyak 79 sumur; (iii) penguatan data dan informasi migas serta data dasar geologi di Indonesia Bagian Timur khususnya frontier area; (iv) mendorong kontraktor KKS melakukan enhanced oil recovery dan penerapan teknologi rig CBM; dan (v) meningkatkan koordinasi dan kerjasama antarlembaga dalam pengadaan lahan dan percepatan perizinan. Arah kebijakan peningkatan efisiensi energi dilakukan melalui: (1) sosialisasi, penyadaran dan informasi efisiensi energi; dan (2) peningkatan efisiensi energi melalui audit energi pada bangunan gedung pemerintahan sebanyak 10 objek serta fasilitasi insentif dan investasi efisiensi energi. 3.

5-122

Meningkatkan Daya Saing Komoditas Pertanian, Perikanan, Kehutanan, Mineral danPertambangan, serta Mendukung PeningkatanNilai Tambah Nasional


a.

Pengembangan Agribisnis, Pertanian Berkelanjutan dan Kesejahteraan Petani Arah kebijakan pengembangan agribisnis, pertanian berkelanjutan antara lain dilakukan melalui strategi: 1) Revitalisasi perkebunan rakyat, melalui pengembangan areal produktif tanaman kelapa sawit seluas 150 Ha, karet seluas 5,75 ribu Ha, kakao seluas 88,5 ribu Ha, teh seluas 3,1 ribu Ha, kopi seluas 15,5 ribu Ha, dan kelapa seluas 12,3 ribu Ha; 2) Peningkatan usaha budidaya dan pascapanen berupa: pengembangan pertanian lahan kering berbasis kawasan jeruk seluas 3.500 ha dan kawasan buah lainnya seluas 2.500 Ha, cabai seluas 5.100 ha, serta produksi benih bawang merah sebanyak 1 juta ton dan benih jeruk sebanyak 350 ribu batang; 3) Dukungan layanan pola produksi berkelanjutan: (i) penerapan standardisasi dan keamanan pangan dan pelayanan sertifikasi karantina pertanian; (ii) pengembangan usaha dan investasi dalam bentuk Sertifikasi Identifikasi Geografis untuk mewujudkan 1.000 desa pertanian organik; (iii) mendukung pengembangan 1000 desa pertanian organik (yang akan dilakukan pada tahun 2016 adalah sebagai berikut: 150 desa berbasis perkebunan, 50 desa berbasis hortikultura, dan 254.200 ha berbasi tanaman pangan berupa System of Rice Intercification (SRI); 4) Peningkatan kapasitas pemasaran produk pertanian di unit-unit Stasiun Terminal Agribisnis, pasar ternak, pasar tani, dan UPPG sebesar 10 persen dalam mendukung pembangunan Agro Science dan Techno Park; 5) Peningkatan produksi hasil olahan perikanan dan rumput laut, melalui: (i) pengembangan industri pangan olahan ikan dalam negeri; (ii) penyediaan bahan baku ikan untuk memenuhi industri pangan olahan perikanan; dan (iii) pengembangan sentra kebun bibit rumput laut sebanyak 36 unit.

b. Peningkatan Produksi dan Nilai Tambah Serta Kesejahteraan Petani, Nelayan, Pembudidaya Ikan, Pengolah, Pemasar Hasil Perikanan dan Petambak Garam Arah kebijakan untuk meningkatkan kesejahteraan petani dilakukan melalui: (1) diseminasi informasi teknologi melalui penyuluhan dan media informasi; (2) penyediaan subsidi bunga kredit untuk memberikan kemudahan bagi petani dalam mengakses pembiayaan di lembaga-lembaga perbankan; (3)


5-123

pengembangan jaringan pasar, dan pelayanan informasi pasar, pasar lelang komoditi, dan market intelligence guna memberikan kemudahan akses dan informasi kepada pasar bagi petani; (4) pengembangan mutu dan standardisasi produk pertanian; (5) pengembangan layanan petani melalui Agroscience park dan Agrotechno park; serta (6) penguatan kemitraan antara Gapoktan dengan industri pengolahan dan eksportir, serta membangun dan memperkuat jaringan (networking) dengan asosiasi, industri, dan sektor jasa terkait lainnya. c.

Peningkatan Produksi Hasil Hutan dan Pengembangan Jasa Lingkungan Peningkatan produksi hasil hutan akan diarahkan untuk: (1) meningkatkan hasil hutan berkelanjutan hingga pada tahun 2016 dicapai hasil hutan kayu dari hutan alam sebesar 11,3 juta m3, dan hutan tanaman 58 juta m3 untuk mendukung industri kayu dan ekspor produk kayu hingga USD7,47 miliar serta mendukung sumber daya energi (bioenergi); (2) operasionalisasi 169 unit KPHP; (3) meningkatkan hasil hutan bukan kayu melalui pengembangan produksi bahan obat dan kosmetika; dan (4) mengembangkan potensi jasa lingkungan seperti air, karbon dan geotermal.

d.

5-124

Peningkatan nilai tambah industri mineral dan pertambangan berkelanjutan Peningkatan nilai tambah mineral dan pertambangan dilakukan langkah-langkah: (1) Percepatan pembangunan smelter sebanyak 9 unit; (2) penetapan formula harga mineral tertentu sebanyak 12 penetapan; (3) peningkatan pengawasan produksi dan pemasaran 19 perusahaan mineral; (4) penyempurnaan pengaturan dan penyesuaian tarif iuran tetap dan iuran produksi; (5) peningkatan renegosiasi amendemen 16 KK dan 24 PKP2B; (6) fasilitasi dan mempercepat penyelesaian sengketa yang timbul dalam pengusahaan pertambangan; dan (7) penyelesaian 24 rekomendasi survei untuk mencari cadangan mineral baru. Dalam melaksanakan pertambangan yang berkelanjutan dan upaya perbaikan lingkungan akibat pertambangan, akan dilakukan: (1) reklamasi wilayah bekas tambang sebesar 6.700 Ha; (2) recovery pasca tambang penambangan mineral sebesar 87% dan penambangan batubara sebesar 96%; (3) mengembangkan mekanisme pelaksanaan prinsip-prinsip konservasi mineral dan batubara kepada 40 pelaku usaha pertambangan; (4) penyempurnaan pengaturan dan mekanisme pelaksanaan konservasi mineral dan batubara; dan (5) mengembangkan sistem monitoring dan koordinasi untuk mengurangi kegiatan PETI pada 8 kawasan.


4.

Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Maritim dan Kelautan Arah kebijakan pembangunan ekonomi maritim dan kelautan difokuskan pada: a. Meningkatkan Tata Kelola Sumber Daya Kelautan, dengan strategi: (i) penyusunan 11 masterplan pulau-pulau kecil terluar dan 10 masterplan kawasan strategis nasional/tertentu; (ii) pengelolaan 25 pulau-pulau terluar berpenduduk berupa pemenuhan kebutuhan infrastruktur ekonomi dan dan dasar, seperti listrik, air bersih, dan transportasi , serta mendukung eksistensi NKRI di 20 pulaupulau terluar yang tidak berpenduduk; dan (iii) pembakuan nama pulau kecil termasuk identifikasi potensi dan pemetaan pulau kecil.

b. Meningkatkan Konservasi, Rehabilitasi dan Peningkatan

Ketahanan Masyarakat terhadap Bencana di Pesisir dan Laut, dengan strategi: (i) penambahan luasan kawasan konservasi 600.000 ha serta penguatan koordinasi dan kelembagaan pengelolaan kawasan konservasi; (ii) perkuatan dan pengembangan kerjasama internasional dalam pengelolaan wilayah laut, seperti program Coral Triangle Initiative (CTI), Sulu Sulawesi Marine Ecoregion (SSME), Mangrove for the Future (MFF), Arafura and Timor Seas Ecosystem Action (ATSEA), dan kerjasama antar daerah seperti Teluk Tomini, Teluk Bone, dan Selat Karimata dan sebagainya; (iii) penanaman mangrove, terutama di Pantura Jawa sebanyak 3 juta batang, serta pengembangan sabuk pantai dan rekayasa hibrid; (iv) pengembangan kawasan pesisir untuk adaptasi dan mitigasi bencana dan perubahan iklim; serta (v) penanggulangan pencemaran wilayah pesisir dan laut.

c. Pengendalian IUU Fishing dan Kegiatan yang Merusak di

Laut, dengan strategi: (i) optimalisasi Monitoring, Control and Surveillance, penguatan Vessel Monitoring System, peningkatan jumlah dan partisipasi aktif 1.639 kelompok masyarakat pengawas; (ii) peningkatan kualitas SDM pengawas pada 60 Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan 100 polisi khusus; (iii) peningkatan pengawasan, melalui pengadaan 8 (delapan) kapal pengawas, peningkatan jumlah hari operasi kapal pengawas menjadi 280 hari; (iv) peningkatan kerja sama pengawasan di tingkat nasional dan regional; (v) penataan sistem perijinan usaha kelautan dan perikanan, serta peningkatan penertiban ketaatan pelaku usaha, dan (vi) peningkatan penegakan hukum.

d. Mengembangkan industri kelautan berbasis sumber daya,

dengan strategi: (i) pengembangan wisata bahari di lokasi-


5-125

lokasi andalan; (ii) pengembangan usaha perikanan di kawasan sentra produksi (dengan konsep hulu-hilir); dan (iii) pengembangan pilot energi laut sebagai energi terbarukan;

e. Penguatan peran SDM dan Iptek Kelautan serta budaya

maritim, dengan strategi: (i) peningkatan kegiatan pelatihan untuk 15.000 orang; (ii) pengembangan pendidikan kelautan dan perikanan untuk 6.500 peserta didik; (iii) pengembangan standar kompetensi sumber daya manusia di bidang kelautan; (iv) peningkatan peran Iptek, riset dan sistem informasi kelautan dalam mendukung pelaksanaan pembangunan kelautan yang berkelanjutan; dan (v) penguatan dan revitalisasi budaya maritim daerah pesisir, serta penyelenggaraan Sail dan Hari Nusantara.

5.

Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup, Pengendalian Perubahan Iklim, dan Penanggulangan Bencana, serta Meningkatkan Kualitas Informasi Iklim dan Kebencanaan

a. Peningkatan Konservasi dan Tata Kelola Hutan serta Pengelolaan DAS

Pengelolaan kawasan hutan konservasi diarahkan untuk meningkatkan kualitas fungsi hutan konservasi sebagai tempat perlindungan, pengawetan dan pemanfaatan keanekaragaman hayati yang ada di dalamnya; serta memperkuat pengelolaan kawasan konservasi agar memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat, dengan strategi: (1) penyelesaian proses pengukuhan hutan konservasi; (2) peningkatan efektivitas pola resort based management (RBM); (3) pengembangan pola kemitraan dengan masyarakat setempat dalam pengelolaan hutan konservasi; (4) penguatan sarana dan prasarana taman nasional dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK) non taman nasional; (5) peningkatan penelitian dan pengembangan di seluruh hutan konservasi; (6) pengembangan skema pendanaan; dan (7) pengelolaan penangkaran tanaman dan satwa liar serta penyelamatan 25 satwa dan tumbuhan liar. Peningkatan tata kelola hutan yang baik diarahkan untuk meningkatkan kinerja pengelolaan sumber daya hutan yang berkelanjutan melalui strategi: (1) percepatan pengukuhan kawasan hutan dari penataan batas, pemetaan hingga penetapan kawasan hutan dengan melibatkan berbagai pihak; (2) operasionalisasi KPHP, KPHL dan KPHK, termasuk peningkatan kapasitas sumber daya manusia; (3) pengembangan sarana dan prasarana KPH untuk mendukung pengamanan dan perlindungan hutan, serta

5-126


pengendalian kebakaran hutan; dan (3) penguatan penelitian dan pengembangan kehutanan untuk mendukung peningkatan hasil hutan kayu, hasil hutan bukan kayu dan jasa lingkungan. Penguatan pengelolaan DAS diarahkan selain untuk mendukung ketahanan air, juga meningkatkan kualitas lingkungan hidup melalui strategi: (1) percepatan implementasi pemulihan DAS Prioritas Nasional melalui penyelesaian status DAS lintas negara, rehabilitas dan restorasi hutan dan lahan berbasis DAS, pengadaan Stasiun Pengamat Arus Sungai (SPAS) pada 7 DAS Prioritas serta peningkatan kapasitas pengelola DAS; (2) peningkatan keterlibatan masyarakat melalui pola kemitraan dalam pengembangan luasan hutan tanaman rakyat (HTR), Hutan Desa (HD), dan Hutan Kemasyarakatan (HKm); dan (3) internalisasi RPDAST yang telah disusun ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah melalui peningkatan pemahaman dan koordinasi pemangku kepentingan.

b. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup, Pengembangan

Pola Konsumsi dan Produksi Berkelanjutan, dan Pelestarian dan Pemanfaatan Ekonomi Keanekaragaman Hayati 1) Peningkatan sistem pemantauan, dan evaluasi serta indikator lingkungan hidup, melalui: (i) pengembangan penerapan indeks kualitas lingkungan hidup nasional dan provinsi; (ii) penguatan sistem informasi dan database lingkungan hidup; dan (iii) penguatan mekanisme pemantauan kondisi lingkungan hidup (e-monitoring dan evaluasi); (iv) penyusunan peta dan penetapan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup nasional dan ekoregion; dan (v) pengembangan sistem neraca sumber daya alam dan lingkungan hidup yang handal; 2) Peningkatan kelestarian lingkungan hidup, melalui: (i) pengurangan beban pencemar yang masuk ke lingkungan (limbah cair, padat, dan polusi udara); (ii) pengendalian pencemaran lingkungan dari sumber pencemar secara terpadu; (iii) penguatan mekanisme safeguard lingkungan; (iv) penguatan instrumen pengelolaan dan pengendalian lingkungan (seperti ADIPURA, PROPER); (v) pemulihan kondisi lingkungan, ekosistem, dan lahan kritis/ terdegradasi/ tercemar/ terlantar (tutupan lahan, perbaikan/ restorasi ekosistem danau, mata air, dan DAS); dan (vi) pengelolaan B3 dan limbah B3 yang optimal; 3) Penegakan hukum lingkungan, melalui: (i) penyelesaian peraturan operasional turunan UU No. 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; (ii)


5-127

penguatan kapasitas PPLH; dan (iii) penguatan kerjasama dengan aparat penegakan hukum untuk penyelesaian sengketa, kasus, tindak pidana dan perdata lingkungan secara tuntas; 4) Peningkatan pengelolaan keanekaragaman hayati melalui: (i) pengembangan kapasitas kelembagaan Kehati; (ii) pengembangan Balai Kliring Kehati; (iii) pengembangan pemanfaatan ekonomi Kehati secara lestari; (iv) pengembangan mekanisme pematauan dan evaluasi Kehati; dan (v) pengembangan strategi komunikasi Kehati; 5) Peningkatan perilaku masyarakat yang peduli lingkungan, melalui: (i) pengembangan role model komunitas yang berperan serta dalam penyelamatan SDA dan ekosistem (komunitas, unit jejaring, kader, dan mitra lingkungan); (ii) peningkatan diseminasi dan kampanye lingkungan; (iii) penerapan edukasi dan komunikasi lingkungan; dan (iv) pengembangan insentif dan penghargaan di bidang lingkungan; 6) Pengembangan pola konsumsi dan produksi berkelanjutan, melalui: (i) penerapan teknologi ramah lingkungan; (ii) pemberian pelayanan registrasi produk dan kompetensi; dan (iii) peningkatan jumlah/jenis kompetensi yang distandarkan untuk pelaksanaan pola produksi dan konsumsi berkelanjutan; 7) Pelaksanaan Quick Win Bidang Lingkungan Hidup, melalui: (i) Penyusunan Inpres dan Roap Map Pencegahan dan Pemulihan Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup; (ii) pembangunan 1.000 unit Bank Sampah; dan (iii) tindak lanjut Gerakan Tiga Jari Pengelolaan Sampah kerja sama Masyarakat, Industri dan Pemda.

c. Penanggulangan Bencana dan Pengurangan Risiko Bencana Arah kebijakan penanggulangan bencana dan pengurangan risiko bencana adalah untuk mengurangi risiko bencana dan meningkatkan ketangguhan pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat dalam menghadapi bencana. Strateginya adalah sebagai berikut: 1) Internalisasi pengurangan risiko bencana di 27 kabupaten/kota yang berisiko tinggi, melalui: (i) penyusunan kajian risiko dan peta risiko; (ii) penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten/Kota dan Rencana Aksi Daerah Pengurangan Risiko Bencana (RAD PRB); (iii) integrasi kajian dan peta risiko bencana dalam penyusunan dan review RTRW

5-128


Provinsi/Kabupaten/Kota; (iv) harmonisasi kebijakan dan regulasi penanggulangan bencana di pusat dan daerah; dan (v) penyusunan rencana kontijensi sebagai panduan kesiapsiagaan dan operasi tanggap darurat dalam menghadapi bencana. 2) Penurunan tingkat kerentanan terhadap bencana di 27 kabupaten/kota yang berisiko tinggi, melalui: (i) mendorong dan menumbuhkan budaya sadar bencana serta meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang kebencanaan; (ii) melaksanakan sosialisasi dan diseminasi pengurangan risiko bencana kepada masyarakat; (iii) penyediaan dan penyebarluasan informasi kebencanaan kepada masyarakat; (iv) meningkatkan kerjasama dengan semua pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana; (v) pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah pasca bencana alam; (vi) pemeliharaan dan penataan lingkungan di daerah rawan bencana alam; dan (vii) membangun dan menumbuhkan kearifan lokal untuk mitigasi bencana. 3) Peningkatan kapasitas pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat dalam penanggulangan bencana melalui: (i) penguatan kapasitas kelembagaan dan aparatur penanggulangan bencana daerah; (ii) penyediaan sistem peringatan dini bencana di kawasan risiko tinggi serta memastikan berfungsinya sistem peringatan dini dengan baik; (iii) pemanfaatan IPTEK dan pendidikan untuk pencegahan dan kesiapsiagaan menghadapi bencana; (iv) melaksanakan simulasi dan gladi kesiapsiagaan menghadapi bencana secara berkala dan berkesinambungan; (v) penyediaan infrastruktur mitigasi dan kesiapsiagaan (shelter/tempat evakuasi sementara, jalur evakuasi dan rambu-rambu evakuasi) dalam menghadapi bencana; (vi) pengembangan desa tangguh bencana; dan (vii) pembangunan pusat logistik regional untuk kebencanaan yang dapat menjangkau wilayah pasca bencana yang terpencil.

d. Penanganan Perubahan Iklim serta Peningkatan Kualitas Informasi Iklim dan Kebencanaan

1) Peningkatan upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, melalui: (i) perluasan penerapan pembangunan rendah karbon di berbagai bidang; (ii) inventarisasi GRK yang berkesinambungan; (iii) pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan RAN/RAD-GRK secara kontinyu; (iv) pengembangan indeks kerentanan dan indikator adaptasi; (iv) penyusunan


5-129

strategi adaptasi di 4 (empat) daerah percontohan pelaksanaan RAN-API yang terintegrasi dengan dokumen perencanaan. 2) Peningkatan kualitas informasi peringatan dini, melalui: (i) peningkatan kualitas peralatan dan kapasitas SDM/forecaster; (ii) diseminasi mekanisme peringatan dini secara kontinyu kepada masyarakat (misal melalui Sekolah Lapang Gempa Bumi); (iii) perawatan dan kalibrasi peralatan secara rutin; dan iv) koordinasi dan sinergisitas informasi peringatan dini gempa bumi dan tsunami dengan instansi terkait. 3) Penguatan data dan informasi pendukung penanganan perubahan iklim yang berkesinambungan, melalui: (i) pembuatan model proyeksi perubahan iklim; (ii) layanan diseminasi informasi untuk mendukung upaya ketahanan pangan, pertanian (termasuk garam dan perikanan) dan kedaulatan energi; dan (iii) pengembangan Sekolah Lapang Iklim. 4) Peningkatan pelayanan data dan informasi MKGU yang akurat, tepat waktu, mudah dimengerti dan berkesinambungan, melalui: (i) penguatan sistem informasi meteorologi, klimatologi dan geofisika, database yang terintegrasi, dan penguatan standar operasional dan prosedur; (ii) penguatan layanan informasi MKGU, yang meliputi digitalisasi peralatan pada 25 lokasi (target total 60 lokasi), penguatan kerapatan sensor dan penyediaan peralatan dan pelaksanaan monitoring untuk meningkatkan akurasi data dan informasi MKGU, penyediaan data dan informasi pendukung pemantauan kualitas udara ambien, penyediaan informasi meteorologi dalam mendukung peningkatan ketahanan air; dan peningkatan akurasi dan kecepatan penyampaian informasi yang mendukung kelancaran dan keselamatan penerbangan dan maritim; penyediaan informasi meteorologi dan klimatogi kemaritiman melalui display informasi pada 200 desa nelayan; (iii) penguatan sumber daya manusia yang meliputi penambahan jumlah dan kelengkapan SDM, dan pengembangan kompetensi SDM untuk menjawab demand responsive; (iv) perluasan diseminasi data dan informasi MKGU yang mudah dimengerti kepada pemangku kepentingan secara berkesinambungan; dan (v) penguatan tata kelola dan koordinasi penyediaan sistem informasi dini iklim dan kebencanaan antarinstansi terkait.

5-130


BAB 5 PEMBANGUNAN BIDANG

Recommend Documents