BAB 3 METODE PENELITIAN

BAB 3 METODE PENELITIAN

3.1. Fokus Penelitian Secara umum, Penelitian Disertasi ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana potensi keberhasilan pelaksanaan program Pemolisian Komunitas dilihat dari aspek potensi kemitraan, prinsip-prinsip demokratis dan mekanisme pengawasan sipil. Secara khusus, penelitian ini bertujuan untuk: (1) Menjelaskan potensi terciptanya kemitraan yang harmonis antara Polisi dengan Masyarakat dalam program Pemolisian Komunitas; (2) Menjelaskan prinsip-prinsip demokrasi dalam konteks keberadaan Pemolisian Komunitas telah dilakukan POLRI dalam menunjang keberhasilan penerapan program Pemolisian Komunitas; (3) Menjelaskan mekanisme pengawasan sipil terhadap program Pemolisian Komunitas yang dijalankan oleh POLRI? 3.2. Tataran Fokus Penelitian Fokus penelitian Disertasi ini mencakup dua tataran perhatian. Pertama tataran kebijakan, peraturan dan perundang-undangan, regulasi dalam konteks demokrasi pada program Pemolisian Komunitas. Variabel-variabel penelitian yang masuk dalam tataran ini adalah prinsip-prinsip demokrasi yang dilakukan oleh POLRI dalam konteks keberadaan Pemolisian Komunitas serta konstruksi dan rekonstruksi dari mekanisme pengawasan sipil terhadap POLRI dari sisi kebijakan, peraturan dan perundang-undangan, dan regulasi. Kedua, tataran empiris tentang peran kapasitas komunitas terhadap program Pemolisian Komunitas, khususnya kemitraan polisi dan masyarakat yang mencakup pula bagaimana masyarakat menilai keberlakuan prinsip-prinsip demokratis oleh POLRI, mekanisme pengawasan sipil serta relasi kekuasaan antara polisi dan komunitas dalam kehidupan sehari-hari. 3.3. Sumber Data Penelitian dan Metode Penelitian Berikut ini akan disajikan Tabel 3.1. tentang Sumber Data dan Metode Penelitian yang terkait dengan pertanyaan Penelitian. 99 Potensi pemolisian ..., Mohammad Kemal Dermawan, FISIP UI., 2009.

Universitas Indonesia

100

Tabel 3.1. Sumber Data dan Pendekatan Penelitian PERTANYAAN PENELITIAN

Bagaimana potensi keberhasilan pelaksanaan program Pemolisian Komunitas?

PERTANYAAN KHUSUS (1) Sejauh mana potensi terciptanya kemitraan yang harmonis antara polisi dan masyarakat dalam program Pemolisian Komunitas?

PERTANYAAN KHUSUS (2) Sejauh mana prinsip-prinsip demokrasi dilakukan POLRI dalam konteks keberadaan Pemolisian Komunitas?

PERTANYAAN KHUSUS (3) bagaimana konstruksi dan rekonstruksi mekanisme pengawasan sipil terhadap POLRI?

SUMBER DATA

METODE PENELITIAN

Pejabat Kepolisian Kompolnas DPR (Dalam tataran kebijakan, peraturan/perundangan/regulasi)

Kualitatif dengan melakukan wawancara mendalam kepada informan serta melakukan studi dokumen/data sekunder terkait

Masyarakat/warga komunitas (Dalam tataran empiris)

Kuantitatif dengan melakukan survei dengan menggunakan kuesioner (wawancara terstruktur)











Metode kuantitatif dilakukan bagi kepentingan perolehan data yang terkait dengan pengaruh kapasitas komunitas bagi kemitraan polisi dan masyarakat pada tataran empiris di masyarakat, bagaimana masyarakat menilai keberlakuan prinsip-prinsip demokratis oleh POLRI, penerapan pengawasan sipil serta relasi kekuasaan antara polisi dan komunitas dalam kehidupan sehari-hari. Metode yang digunakan dalam Penelitian Disertasi pada tataran kebijakan, peraturan dan perundang-undangan, regulasi dalam konteks demokrasi pada program Pemolisian Komunitas adalah metode kualitatif yang terkait dengan upaya memperoleh data bagi penjelasan tentang seberapa jauh Kepolisian Negara Republik Indonesia, dalam melaksanakan tindakan kepolisiannya, khususnya

Universitas Indonesia Potensi pemolisian ..., Mohammad Kemal Dermawan, FISIP UI., 2009.

101

Pemolisian Komunitas telah mengacu pada prinsip-prinsip kepastian hukum (rule of law) atau supremasi hukum, akuntabilitas dan transparansi, ketanggapan (responsiveness), kebebasan atau perlindungan hak-hak asasi manusia dan kesamaan dalam politik, sosial dan ekonomi. Penelusuran data ini juga dikaitkan dengan Reformasi POLRI yang telah dan sedang dilaksanakan mencakup reformasi

Struktural/Kelembagaan;

Reformasi

instrumental

/

peraturan

perundang-undangan dan reformasi kultural/ reformasi budaya dan tata laku kepolisian. Metode kualitatif juga dilakukan guna memperoleh data yang terkait dengan potensi realisasi bagi konstruksi dan mekanisme pengawasan sipil terhadap polisi dan kemitraan yang setara dalam Pemolisian Komunitas pada tataran konsep, kebijakan, dan praktek dari sisi Kepolisian negara Republik Indonesia. Suatu kombinasi metodologi kuantitatif dan kualitatif sering menjadi suatu pilihan yang baik dari metode penelitian. Metode ini mengkombinasikan kekakuan dan presisi desain eksperimental (atau sepertinya – eksperimental) dan data kuantitatif dengan kedalaman pemahaman dari metode dan data kualitatif. Terdapat banyak cara bagi pencampuran model. Seseorang harus menggunakan keduanya, yaitu metode serta data kuantitatif dan kualitatif untuk mempelajari peristiwa yang sama di dalam penelitian yang sama atau penelitian komplementer (Kjell Erick Rudestam and Rae R. Newton, 2001: 45). Ide untuk menggabungkan metode kualitatif dan kuantitatif dalam sebuah studi tunggal banyak berhubungan dengan pembahasan tentang menggabungkan metode, menghubungkan paradigma dengan metode, dan menggabungkan desaindesain penelitian dalam semua tahap penelitian. Dalam hal menggabungkan metode, pada tahun 1959 Campbell dan Fisk berusaha menggunakan lebih dari satu metode untuk mengukur sifat psikologis guna memastikan bahwa varian tercermin dalam sifat tersebut. Pada tahun 1978 Denzin menggunakan istilah triangulasi yang diambil dari istilah strategi navigasi dari militer untuk menyatakan gabungan-gabungan metodologi-metodologi dalam suatu penelitian tentang fenomena yang sama (John W. Creswell, 1994:167).


102

Creswell (Kjell Erick Rudestam and Rae R. Newton, 2001:45) mencatat empat desain metode bercampur: (1) studi sekuensial, dimana peneliti mulai dengan pengumpulan data kuantitatif dan kemudian mengambil data kualitatif (atau sebaliknya) pada tahun yang berbeda; (2) penelitian paralel/ simultan, dimana tahap kuantitatif dan kaulitatif terjadi secara simultan; (3) desain status ekuivalen, dimana keduanya, yaitu metode kuantitatif dan kualitatif digunakan dalam penekanan yang kurang lebih sama dalam rangka untuk memahami peristiwa sedang dipelajari; dan (4) penelitian dominan – kurang dominan, dimana baik metode kuantitatif atau kualitatif menyediakan paradigma dominan dan metode lain adalah suatu bagian kecil, komponen pengganti dari penelitian. Sebuah tulisan yang terkini oleh Tashakkori dan Teddlie (Kjell Erick Rudestam and Rae R. Newton, 2001:46) menyebut satu persatu beberapa desain yang mungkin dilakukan, mencakup “penelitian metodologi bercampur”, yang menyatukan aspek dari kedua paradigma di dalam penelitian. Adalah mungkin untuk melakukan konfirmasi data dengan mengajukan pertanyaan umum dari suatu sifat eksplanatori, dengan melakukan wawancara dan skala tersusun yang adalah kuantitatif dengan wawancara serta observasi terbuka yang adalah kualitatif, dan metoda analisis yang ditarik dari kedua metode tersebut, untuk memperluas keberartian dari teman data. Penelitian Disertasi ini menggunakan model desain dominan – kurang dominan. Dalam desain ini peneliti menyajikan penelitian dalam sebuah paradigma dominan tunggal dengan satu komponen kecil penelitian secara keseluruhan yang disusun dari paradigma altematif. Metode ini adalah studi kuantitatif yang dengan bagian wawancara kualitatif kecil pada tahap pengumpulan data. Keuntungan metode ini adalah menyajikan satu gambaran paradigma yang konsisten dalam penelitian dan tetap mengumpulkan informasi terbatas untuk meneliti aspek penelitian secara mendalam. Dengan metode yang demikian maka penulis dapat lebih memperoleh gambara tentang tataran kebijakan, peraturan dan perundang-undangan, regulasi dalam konteks demokrasi pada program Pemolisian Komunitas dan tataran empiris tentang peran kapasitas komunitas terhadap program Pemolisian


103

Komunitas, khususnya kemitraan polisi dan masyarakat yang mencakup pula bagaimana masyarakat menilai keberlakuan prinsip-prinsip demokratis oleh POLRI, mekanisme pengawasan sipil serta relasi kekuasaan antara polisi dan komunitas dalam kehidupan sehari-hari. 3.4. Teknik Pengumpulan Data 3.4.1. Pengumpulan Data Kualitatif Metode kualitatif telah dilakukan bagi kepentingan penelusuran data yang mendalam tentang penerapan prinsip-prinsip demokrasi oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia, dalam melaksanakan tindakan kepolisiannya, khususnya Pemolisian Komunitas serta potensi realisasi bagi konstruksi dan mekanisme pengawasan sipil terhadap polisi dan kemitraan yang setara dalam Pemolisian Komunitas pada tataran kebijakan, peraturan dan perundang-undangan, serta regulasi. Terkait dengan tujuan perolehan informasi tersebut maka penulis telah melakukan wawancara dengan beberapa informan dari unsur kepolisian6, Kapolsek, dan bidang-bidang kerja yang membawahi masalah Pemolisian Komunitas pada tingkat Polres, Polda dan Mabes POLRI serta Kompolnas7. Selain itu unsur informan yang bukan dari kesatuan Kepolisian Negara republik Indonesia namun penulis anggap keahlian dan lingkup kerjanya masih terkait dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia sehingga memiliki pengetahuan dan wawasan yang mendalam tentang kepolisian8. Terhadap mereka penulis juga telah melakukan wawancara mendalam. Dalam melakukan pengumpulan data, penulis menggunakan metode “personal interview”. 3.4.2. Pengumpulan Data Kuantitatif Pengumpulan data kuantitatif juga dilakukan guna memperoleh data tentang pengaruh kapasitas komunitas terhadap program Pemolisian Komunitas, khususnya kemitraan antara polisi dan masyarakat mencakup pula bagaimana 6 7 8

Kapolsek, Wakapolsek, Binamitra, dan pejabat yang kompeten di bidangnya. Pejabat yang kompeten di bidangnya. Para Penasehat Ahli Kapolri dan anggota Komisi III DPR Universitas Indonesia

Potensi pemolisian ..., Mohammad Kemal Dermawan, FISIP UI., 2009.

104

masyarakat menilai polisi terkait dengan keberlakuan prinsip-prinsip demokratis oleh POLRI, kontruksi dan mekanisme pengawasan sipil serta relasi kekuasaan antara polisi dan komunitas dalam kehidupan sehari-hari. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik wawancara berstruktur dengan menggunakan kuesioner. Kuesioner sengaja dibuat sedemikian ringkas, padat dan akurat agar menghemat waktu sehingga tidak mengganggu kepentingan dan agenda responden. 3.5. Variabel dan Indikator Penelitian bagi Pengumpulan Data Kualitatif dan Kuantitatif Dengan mengacu pada uraian tentang lima dimensi dalam demokrasi yang baik oleh Leonardo Morino (2002) serta membandingkan dengan kerangka pemolisian yang demokratis dari Marina Caparini (2002), maka tahap pertama dari upaya menyusun variabel dan indikator penelitian dalam Proposal Disertasi ini adalah mencari kesamaan substansi guna memperoleh gambaran yang lebih konkrit tentang karakter polisi dalam pemolisian yang mempedomani prinsipprinsip demokrasi sebagai berikut:


105

Tabel 3.2. Dimensi Demokrasi Morino dengan Kerangka Caparini tentang Karakteristik Polisi dalam Pemolisian Demokrastis DIMENSI DEMOKRASI (LEONARDO MORINO. 2002)

KEPASTIAN HUKUM

AKUNTABILITAS

KETANGGAPAN

KEBEBASAN (HAM)

KESAMAAN (POLITIK,SOSIAL, EKONOMI, DLL)

URAIAN SUBSTANSI Bukan sekedar penegakan hukum tetapi juga kapasitas penguasa untuk menghormati hukum, hukum tidak berlaku surut,diketahui publik, universal, stabil, tidak mendua, kendali sipil atas militer, independensi peradilan Memiliki tiga fitur : informasi, justifikasi, hukuman/kompensasi. Sifatnya horizontal dan vertikal.Akuntabilitas vertikal terwujud misalnya warga negara meminta pemerintah menjelaskan sejumlah tindakannya. Menunjuk hubungan secara politis yang tidak setara (pemerintah dan yang diperintah) Akuntabilitas horizontal adalah kewajiban pemerintah untuk menjawab lembaga/aktor kolektif ahli dan memilki keuasaan untuk mengawasi pemerintah. Hubungan aktor setara secara politis.

Kapasitas untuk memuaskan yang diperintah dengan memberlakukan kebijakan yang sesuai dengan tuntutan publik

KARAKTERISTIK POLISI DALAM PEMOLISIAN DEMOKRATIS (MARINA CAPARINI. 2002) Selalu bekerja dengan penegakkan aturan hukum. Di bawah kendali sipil (bukan militer) dan berorientasi sipil, bukan militer. Transparan dan dapat dipertanggung-jawabkan kepada berbagai pihak (termasuk komunitas lokal) melaluiberbagai mekanisme pengawasan baik pada eksekutif, legislatif, peradilan, hukum, administrasi (internal), sosialisasi internal (kode etik), eksternal (ombudsmen, inisiatif akar rumut, NGO, kelompok konsultasi komunitas) Bekerja responsif terhadap kebutuhan individu dan kelompok dalam komunitas (lebih tanggap terhadap kebutuhan komunitas (downward) daripada partai politik (upward)

Perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, termasuk juga hak untuk memperoleh perlindungan hukum, hak untuk proses hukum yang adil, peradilan yang cepat,bantuan hukum, dan sebagainya.

Melindungi publik dengan memperhatikan hak asasi manusia.

Hak kesetaraan di depan hukum, larangan diskriminasi yang berdasarkan jenis kelamin, ras, agama, pendapat serta kondisi sosial dan pribadi

Menyediakan penjagaan ketertiban yang adil. Netral (secara politis nonpartisan) Memiliki integritas profesional dan personal (memathui kode etik baik secara eksplisit maupun implisit).

Setelah memperoleh kesamaan substansi guna memperoleh gambaran yang lebih konkrit tentang karakter polisi dalam pemolisian yang mempedomani prinsip-prinsip demokrasi (Morino [2002] dan Caparini [2002]) maka penulis akan mengkombinasikannya dengan kerangka indikator yang dikembangkan dalam David Bruce, (2005), Police that we want: A Handbook of Oversight Police in South Africa, tahun 2005. David Bruce adalah seorang peneliti senior yang melakukan penilaian (assessment) tentang sejauh mana polisi di Afrika Selatan telah menerapkan prinsip-prinsip demokrasi. Sebelum melakukan penilaian Universitas Indonesia Potensi pemolisian ..., Mohammad Kemal Dermawan, FISIP UI., 2009.

106

(assessment) terhadap polisi di Afrika Selatan, Bruce terlebih dahulu mempelajari polisi di berberapa negara demokrasi. Dari hasil penelitiannya tentang polisi yang demokratis di beberapa negara demokrasi tersebut, Bruce kemudian menyusun indikator-indikator

penilaian

(assessment),

yang

kemudian,

antara

lain,

diberlakukannya untuk melakukan penilaian (assessment) terhadap polisi di Afrika Selatan9. Dalam melakukan penilaian (assesment) terhadap Kepolisian Negara Republik Indonesia ini, peneliti menggunakan beberapa indikator yang juga telah digunakan dalam assesment terhadap Kepolisian Negara Afrika Selatan, namun dipilih yang sesuai dengan kondisi kepolisian dan masyarakat Indonesia serta dikombinasikan dengan kerangka lima dimensi demokrasi yang baik oleh Leonardo Morino (2002)10. Secara singkat, kerangka yang dikembangkan dalam Disertasi ini dapat dilihat dalam Tabel di bawah ini. Tabel 3.3. Variabel dan Indikator Potensial Bagi Penelitian Tataran Kebijakan, Peraturan-Perundangan dan Regulasi serta Tataran Empiris Tentang Pengawasan Sipil dan Relasi Kekuasaan antara Polisi dan Masyarakat VARIABEL DAN INDIKATOR POTENSIAL

SUMBER DATA

METODE

TEKNIK PENGUMPULAN DATA

SUPREMASI HUKUM & PELAYANAN DEMOKRATIS

Menghormati dan memegang teguh aturan hukum

Polisi, dalam kebijakan dan operasinya, termasuk Pemolisian Komunitas, mendukung prinsip integritas, penghormatan harga diri dan hak asasi manusia, tidak membedabedakan, keadilan dan profesionalisme

Pejabat Kepolisian

Kualitatif

Wawancara mendalam

Kompolnas

Kualitatif

Wawancara mendalam

DPR

Kualitatif

Wawancara mendalam

Masyarakat

Kuantitatif

Wawancara terstruktur

Pejabat Kepolisian

Kualitatif

Wawancara mendalam

Kompolnas

Kualitatif

Wawancara mendalam

DPR

Kualitatif

Wawancara mendalam

Masyarakat

Kuantitatif


9

Indikator-indikator Bruce dapat dilihat pada Lampiran Proposal ini. Annex (tambahan) pada akhir buku pedoman Bruce menyediakan sekumpulan indikator kasar untuk setiap ukuran di lima area. Indikator ini diharapkan menjadi panduan pada jenis pertanyaan, dan informasi, yang akan sangat menolong dalam mengevaluasi setiap ukuran kunci. 10 Dapat dilihat dalam Lampiran Disertasi ini. Universitas Indonesia Potensi pemolisian ..., Mohammad Kemal Dermawan, FISIP UI., 2009.

107

VARIABEL DAN INDIKATOR POTENSIAL

SUMBER DATA

Secara tegas, pimpinan menanamkan prinsip integritas, penghormatan harga diri dan hak Pejabat Kepolisian asasi manusia, tidak membeda-bedakan, keadilan dan profesionalisme dalam kebijakan dan operasi, termasuk Pemolisian Masyarakat Komunitas Meningkatkan kepatuhan terhadap prinsip integritas, penghormatan harga diri dan hak asasi manusia, tidak membeda-bedakan, keadilan dan profesionalisme dalam kebijakan dan operasinya melalui berbagai tindakan, termasuk Pemolisian Komunitas.


METODE

Kualitatif

Wawancara mendalam

Kuantitatif


Pejabat Kepolisian

Kualitatif

Wawancara mendalam

Masyarakat

Kuantitatif


AKUNTABILITAS/TRANSPARANSI Akuntabilitas Internal Memastikan kinerja kesatuan dan perilaku anggota dapat dipertanggungjawabkan

Pejabat Kepolisian

Kualitatif

Wawancara mendalam

Akuntabilitas Kepada Negara Memiliki mekanisme penetapan arah kebijakan kepolisian berdasarkan undangundang.

Pejabat Kepolisian

Kualitatif

Wawancara mendalam

Anggota polisi tunduk pada kekuasaan peradilan umum

Pejabat Kepolisian

Kualitatif

Wawancara mendalam

Pengawasan pelaksanaan anggaran dan manajemen keuangan oleh Badan Pemeriksa Pejabat Kepolisian Keuangan

Kualitatif

Wawancara mendalam

Akuntabilitas kepada Publik Pejabat Kepolisian

Kualitatif

Wawancara mendalam

Masyarakat

Kuantitatif


Memiliki sistem yang terpercaya untuk Pejabat Kepolisian mencatat informasi untuk evaluasi kinerja dan terhadap perilaku individual, dan hasilnya Masyarakat diumumkan kepada masyarakat umum

Kualitatif

Wawancara mendalam

Kuantitatif


Mendukung pengawasan dari luar dan Pejabat Kepolisian bekerja sama dengan organisasi masyarakat pengamat kepolisian, lembaga penelitian, Kompolnas lembaga swadaya masyarakat dan anggota masyarakat perorangan serta komunitas di Masyarakat tempat tugasnya

Kualitatif

Wawancara mendalam

Kualitatif

Wawancara mendalam

Kuantitatif


Respon cepat terhadap panggilan darurat

. Akuntabilitas kepada Badan Pengawas Eksternal Independen Terdapat badan pengawasan independen Pejabat Kepolisian untuk menyelidiki pengaduan mengenai polisi, dengan kekuatan hukum, sumber daya Kompolnas/Badan anggaran dan staff yang cukup untuk Pengawas melaksanakan tugasnya secara efektif.

Kualitatif

Wawancara mendalam

Kualitatif

Wawancara mendalam


108

VARIABEL DAN INDIKATOR POTENSIAL Kerjasama polisi dengan badan pengawas yang bertanggung jawab untuk memantau atau menyelidiki dugaan perilaku polisi yang menyimpang

SUMBER DATA

METODE


Pejabat Kepolisian

Kualitatif

Wawancara mendalam

Kompolnas/Badan Pengawas

Kualitatif

Wawancara mendalam

KETANGGAPAN (RESPONSIVENESS) Menggunakan mekanisme yang efektif dalam Pejabat Kepolisian dialog polisi-masyarakat, jangkauan yang Masyarakat luas dan kerjasama

Kualitatif

Wawancara mendalam

Kuantitatif


Berkomunikasi dengan dan memberikan pelayanan bagi anggota masyarakat dalam cara yang profesional

Pejabat Kepolisian

Kualitatif

Wawancara mendalam

Masyarakat

Kuantitatif


Kerjasama polisi dengan pengemban fungsi kepolisian lainya dalam rangka Pemolisian Komunitas

Pejabat Kepolisian

Kualitatif

Wawancara mendalam

Masyarakat

Kuantitatif


PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA Mendefinisikan misi mereka sebagai pelayanan masyarakat dan melindungi hak asasi semua orang, dan berperilaku pantas

Pejabat Kepolisian

Kualitatif

Wawancara mendalam

Masyarakat

Kuantitatif


Bekerja sama dengan lembaga pengemban fungsi kepolisian lainya, selain itu juga mendukung ketaatan mereka terhadap standar integritas dan hak asasi manusia.

Pejabat Kepolisian

Kualitatif

Wawancara mendalam

Masyarakat

Kuantitatif


KESAMAAN POLITIK, SOSIAL, EKONOMI Organisasi Polisi berada di bawah otoritas sipil / presiden.

Pejabat Kepolisian

Kualitatif

Wawancara mendalam

Terdapat perbedaan yang sangat jelas antara polisi dan militer mengenai tugas pokok, Pejabat Kepolisian fungsi, dan peranannya.

Kualitatif

Wawancara mendalam

Pejabat Kepolisian

Kualitatif

Wawancara mendalam

Masyarakat

Kuantitatif


Tidak melakukan diskriminasi terhadap tiap kelompok dalam kualifikasi dan proses, kecuali untuk memastikan bahwa pelayanan Pejabat Kepolisian khusus kepolisian diperlukan untuk kelompok khusus dalam masyarakat.

Kualitatif

Wawancara mendalam

Mendistribusikan sumber daya kepolisian dengan proporsional

Kualitatif

Wawancara mendalam

Manajemen Manajemen Sumber Daya berorientasi kepada kepentingan pelaksanaan tugas kepolisian untuk melayani masyarakat

Pejabat Kepolisian

Sumber : Diolah dari Leonardo Morino (2002) serta dikombinasikan dengan kerangka yang

dikembangkan dalam David Bruce, (2005), Police that we want : A Handbook of Oversight Police in South Africa. Universitas Indonesia Potensi pemolisian ..., Mohammad Kemal Dermawan, FISIP UI., 2009.

109

3.6. Variabel dan Indikator Variabel Kapasitas Komunitas dan Kemitraan Polisi dan Masyarakat Dalam pemahaman yang demikian maka kerangka pikir bagi tataran empiris kemitraan polisi dan masyarakat adalah sebagai berikut : Kondisi kohesi sosial merupakan indikator pertama dari variabel kapasitas komunitas yang diduga berpengaruh pada potensi kemitraan antara polisi dan komunitas. Kedudukan variabel kohesi sosial ini dalam berpengaruhnya terhadap kemitraan polisi dan masyarakat, akan lebih terlihat dalam indikator yang diperkuat oleh beberapa referensi pustaka11, sebagai berikut : 1. Perasaan memiliki kelompok dari individu-individu yang ada dalam komunitas, pada hakekatnya mencakup hubungan sosial yang dibentuk oleh hubungan peran tertentu di antara anggota-anggotanya, frekuensi melakukan kegiatan sosial antar warga12, saling percaya antar warga bahwa mereka dapat saling membantu sesama warga13. 2. Perasaan-perasaan emosional yang berhubungan dengan keanggotaan dalam kelompok, pada hakekatnya mencakup intimasi14, keterikatan di dalam beberapa tipe yang lebih luas dari organisasi, aktualitas hubungan (suatu tingkat dari perwujudan dalam pertemuan-pertemuan konkrit sebagai lawan dari keadaan yang hanya merupakan keadaan simbolis). Kondisi Kontrol Sosial Informal merupakan salah satu indikator dari variabel kapasitas komunitas yang diduga berpengaruh terhadap kemitraan antara polisi dan komunitas. Berbagai teori dan temuan penelitian telah memperkuat posisi indikator ini dalam hubungannya dengan potensi kemitraan antara polisi

11

Referensi pustaka yang penulis gunakan adalah Tabel 1 : Operationalization of Collective Efficacy in the Current Study and in Previous Research dari William Wells, Joseph A. Schafer, Sean P. Varano and Timothy S. Bynum. (2006, hal. 528); Tipologi Kontrol Sosial Informal dari Hirshi : attachment, dan commitment (Hagan. J. 1985). 12 Dalam Artikel yang ditulis oleh William Wells, Joseph A. Schafer, Sean P. Varano And Timothy S. Bynum (2006), mencakup juga indikator : (c) Frekuensi melakukan kegiatan sosial antar warga 13 Hirshi : attachment dan, commitment (Hagan. J. 1985). 14 Dalam Artikel yang ditulis oleh William Wells, Joseph A. Schafer, Sean P. Varano And Timothy S. Bynum (2006), mencakup juga indikator : (a) Frekuensi saling membantu antar warga; (b) Frekuensi saling berbicara atau menegor antar warga, tidak terkecuali jika mereka berada di luar lingkungan ketetanggaan Universitas Indonesia Potensi pemolisian ..., Mohammad Kemal Dermawan, FISIP UI., 2009.

110

dan komunitas. Selanjutnya, indikator ini akan diturunkan menjadi beberapa indikator yang juga diperkuat oleh beberapa referensi pustaka15, sebagai berikut: Tabel 3.4. Referensi dan Temuan Variabel Bagi Kontrol Sosial Informal NO

REFERENSI

1.

Hirshi (Hagan.J. 1995)

15

TEMUAN VARIABEL Involvement, yang muncul dari orang-orang yang memiliki aktivitas konvensional, serta Belief, yang menandai orang percaya dan menghormati peraturan-peraturan

2.

Perceptual : Potensi untuk melaksanakan Kontrol Sosial Informal [Keterlibatan yang efektif pada komunitas ketetanggaan; merasa sebagai bagian dari komunitas, perasaan komunitas], Persepsi dari kontrol/ tanggung jawab [Persepsi individu dari kontrol terhadap atau tanggung jawab bagi apa yang terjadi/siapa yang menggunakan area di sekitar rumah/lingkungan; Kepercayaan bahwa diri tetangga dapat (dan akan) mengambil aksi secara langsung dalam masalah ketetanggaan]. Stephanie W. Greenberg Behavioral : Potensi untuk melaksanakan Kontrol Sosial and William Rohe (1986) Informal [Familiaritas dengan penduduk komunitas ketetanggaan: mengenal baik tetangga, aktivitas masing-masing keanggotaan dalam organisasi lokal, teman, tetangga; Familiaritas dengan pelaku penyimpangan yang potensial: tahu para remaja di lingkungan ketetanggaan, perbedaan orang asing dari penduduk; Familiaritas dengan area: jumlah waktu yang diperlukan untuk masuk dan mengelilingi rumah. Frekuensi menggunakan jalan lingkungan, pengetahuan tentang batas wilayah ketetanggaan], Pengawasan Informal [Melakukan pengawasan terhadap orang atau aktivitas yang mencurigakan].

3.

William Wells, Joseph A. Schafer, Sean P. Varano and Timothy S. Bynum. (2006, hal. 528

Keinginan untuk intervensi atau untuk melakukan kontrol sosial; dengan indikator antara lain: (a) Tingkat persetujuan bahwa warga ikut bertanggung jawab terhadap keamanan lingkungan; (b) Saling mengawasi rumah tetangga; (c) Mengawasi anak-anak bermain; (c) Mengawasi hal-hal yang mencurigakan di lingkungan ketetanggaan.

Referensi pustaka yang penulis gunakan adalah Tipologi Kontrol Sosial Informal dari Hirshi yang membedakan mengapa sebagian orang tidak melakukan kejahatan sementara orang lain melakukan kejahatan yakni karena kelemahan atau ketidakhadiran ikatan sosial. Ia menamai empat jenis ikatan sosial yang dikembangkan dari yang paling lemah ke yang paling kuat: attachment, yang menujukan kepekaan orang terhadap pendapat dari orang lain, commitment, yang mencerminkan pengabdian seseorang kepada penyesuaian, involvement, yang muncul dari orang-orang yang memiliki aktivitas konvensional, serta belief, yang menandai orang percaya dan menghormati peraturan-peraturan (Hagan. J. 1985). Tabel 1 : Operationalization of Collective Efficacy in the Current Study and in Previous Research dari William Wells, Joseph A. Schafer, Sean P. Varano and Timothy S. Bynum. (2006, hal. 528.), di mana penulis mendapatkan tambahan pengetahuan tentang variabel dan indikator, sebagai berikut : Keinginan untuk intervensi atau untuk melakukan kontrol sosial; dengan indikator : (a) Tingkat persetujuan bahwa warga ikut bertanggung jawab terhadap keamanan lingkungan; (b) Saling mengawasi rumah tetangga; (c) Mengawasi anak-anak bermain; (c) Mengawasi hal-hal yang mencurigakan di lingkungan ketetanggaan. Stephanie W. Greenberg and William Rohe, 1986, tentang tipologi Kontrol Sosial Informal menurut Unit Analisisnya.


111

Dari berbagai Referensi dan Temuan indikator di atas maka penulis menarik keputusan untuk mengangkat indikator Kontrol Sosial Informal, sebagai berikut: 1. Pengenalan lingkungan komunitas yang pada hakekatnya mencakup pengenalan di antara

masing-masing

ketetanggaan, pengenalan di antara

individu dalam lingkungan

masing-masing aktivitas penduduk

komunitas, keanggotaan dalam organsisasi lokal. 2. Pengawasan yang pada hakekatnya mencakup persetujuan bahwa warga ikut bertanggung jawab terhadap keamanan lingkungan; pengenalan pelaku penyimpangan yang potensial, pengenalan orang asing yang mencurigakan, pengawasan dalam lingkup teritorial. 3. Intervensi dalam masalah-masalah yang timbul yang pada hakekatnya mencakup kepedulian terhadap masalah di lingkungan permukiman, saling mengawasi rumah tetangga. Partisipasi komunitas bagi kegiatan yang datang dari luar komunitasnya merupakan variabel ke tiga dari kapasitas komunitas yang diduga berpengaruh pada potensi kemitraan antara polisi dan komunitas. Seperti halnya indikator kondisi kontrol sosial informal dan kondisi kohesi sosial, kedudukan indikator ini dalam berpengaruhnya terhadap variabel terikat juga telah diperkuat oleh berbagai teori dan temuan penelitian yang telah diuraikan di atas. Selanjutnya, variabel ini akan diturunkan menjadi beberapa indikator yang juga diperkuat oleh beberapa referensi16 sebagai berikut: 1. Kesediaan warga komunitas memberi informasi masalah kamtibmas kepada POLRI. 2. Kepuasan warga terhadap pelayanan POLRI. 3. Persetujuan warga komunitas ikut bertanggung jawab dalam masalah kamtibmas. 4. Warga aktif menjadi anggota organisasi sosial lokal.

16

Referensi pustaka yang penulis gunakan adalah konsep “self help dan Semi-autonomous society” dari Sally Folk Moore, (1978), Chapter 2 : Law and Social Change : The Semiautonomous Social Field As An Appropriate Subject of Study.1978; dan Sunghoon Rooh and Willard M. Oliver. Effects of Community Policing upon Fear of Crime, Understanding the Causal Linkage. Policing; 2005;28,4; Academic Research Library. Pg. 670. Universitas Indonesia


112

5. Warga aktif ikut pertemuan warga. Sementara itu Variabel Kemitraan dalam Pemolisian Komunitas diturunkan ke dalam indikator-indikator : 1. Kondisi Hubungan anggota POLRI dengan Tokoh Masyarakat. 2. Frekuensi anggota POLRI berdialog dengan Tokoh Masyarakat. 3. POLRI mendayagunakan pengamanan swakarsa. 4. POLRI mendayagunakan pertemuan komunitas. 5. POLRI mendayagunakan patroli jalan kaki. 6. Efektivitas FKPM dalam pemecahan masalah komunitas. 7. Kerjasama POLRI dengan Pengemban Pengamanan Swakarsa. Dalam melihat hubungan antara variabel kapasitas komunitas dengan kemitraan polsisi dan masyarakat maka perlu diperhitungkan keberadaan variabelvariabel kontrol seperti variabel jenis kelamin dan Pelapisan Sosial. Memberlakukan variabel jenis kelamin sebagai variabel kontrol dalam Proposal Disertasi ini didasari pertimbangan bahwa selama ini pelaku kemitraan antara polisi dan komunitas selalu dianggap laki-laki17. Dalam realitas keseharian tamapak bahwa penduduk perempuan juga menyimpan potensi yang besar dalam pencegahan kejahatan di lingkungan ketetanggaan. Sebagai contoh, banyak penduduk perempuan telah teruji dalam organisasi sosial lokal, seperti arisan, PKK dan Posyandu. Beberapa hasil penelitian yang berhasil ditemui penulis juga menempatkan peran penduduk perempuan dalam kegiatan-kegiatan kolektif18. Sementara itu, variabel kontrol pelapisan sosial digunakan untuk mengantisipasi asumsi bahwa pola dan kondisi kontrol sosial informal, kohesi sosial dan potensi partisipasi bagi kegiatan yang datang dari luar komunitas akan

17

Dari berbagai penelitian dan penjelasan teori tentang pencegahan kejahatan yang berpendekatan komunitas (community crime prevention) ataupun community policing, tersirat bahwa pelaku pencegahan kejahatan atau kemitraan antara polisi dan komunitas adalah penduduk laki-laki. Penduduk perempuan selama ini kurang diperhitungkan perannya. 18 Lihat misalnya, Lauren Pandolfelli, Stephan Dohrn, and Ruth Meinzen-Dick. (2007). Gender and Collective Action. Policy Implications from Recent Research. Policy Brief Number 5, Januari 2007; dan N. Andrew Peterson and Joseph Hughey. (2004). Social Cohesion and Intrapersonal Empowerment : Gender as Moderator. Health Education Research, Theory and Practice; di mana kedua penulis tersebut menempatkan aspek gender dalam bahasan pencegahan kejahatan. Perempuan sebagai warga negara juga dilihat sangat potensial sebagai pelaku aktif pencegahan kejahatan. Universitas Indonesia Potensi pemolisian ..., Mohammad Kemal Dermawan, FISIP UI., 2009.

113

berbeda antara komunitas yang lebih mapan (tingkat sosial-ekonomi, dalam hal ini diwakili oleh komunitas permukiman real estate) dan komunitas yang kurang mapan (tingkat sosial-ekonomi, dalam hal ini diwakili oleh komunitas permukiman non real estate). 3.7. Populasi Penelitian Kuantitatif Dalam penelitian Disertasi ini, bagi keperluan perolehan data kuantitatif tentang kondisi kapasitas komunitas, maka populasi penelitian adalah warga komunitas di permukiman real estate dan non real estate di Bekasi dan Depok. Mengapa penulis memilih permukiman real estate dan non real estate adalah terkait dengan pemberlakuan variabel kontrol pelapisan sosial. Seperti telah disinggung dalam bagian depan halaman 110 Disertasi ini), pemilihan permukiman real estate dan non real estate ditetapkan untuk mewakili komunitas yang lebih mapan (tingkat sosial-ekonomi, dalam hal ini diwakili oleh komunitas permukiman real estate) dan

komunitas yang kurang mapan (tingkat sosial-

ekonomi, dalam hal ini diwakili oleh komunitas permukiman non real estate). Pemilihan pemilihan permukiman real estate dan non real estate juga didasari oleh pertimbangan bahwa besar kemungkinan terdapat perbedaan fasilitas di antara kedua permukiman tersebut yang secara langsung maupun tidak langsung berpengaruh terhadap kemudahan warganya untuk melakukan kegiatan kolektif bagi penyelenggaraan pencegahan kejahatan di lingkungan masingmasing. Fasilitas yang secara langsung maupun tidak langsung berpengaruh terhadap kemudahan warganya untuk melakukan kegiatan kolektif bagi penyelenggaraan pencegahan kejahatan di lingkungan tersebut misalnya adalah ketersediaan pos ronda atau pos satpam yang banyak disediakan oleh para developer real estate sementara di permukiman non real estate cenderung tidak tersedia karena tergantung pada kemamupuan keuanggan swakarsa penduduk; kantor RW atau Ruang Serbaguna yang banyak ditemui di permukiman real estate sementara sangat jarang ditemui di permukiman non real estate; portal-


114

portal yang memudahkan pengawasan dan penjagaan yang banyak dijumpai di permukiman real estate dan jarang ditemui di permukiman non real estate19. Fasilitas-fasilitas tersebut juga disebutkan oleh Stewart, L., S. Casswell dan A. Thomson (1997) yang mengatakan bahwa perbedaan fasilitas pendukung kegiatan pencegahan kejahatan di lingkungan permukiman yang satu dengan permukiman yang lain akan mempengaruhi kemampuan kolektif warga masyarakat dalam melakukan pencegahan kejahatan. Stewart, L., S. Casswell dan A. Thomson (1997) juga menekankan bahwa “unsur infrastruktur” juga berpengaruh terhadap kapasitas komunitas dalam melakukan kegiatan kolektif secara efektif. 3.8. Teknik Penarikan Sampel dan Teknik Pengumpulan Data Penarikan sampel dilakukan dengan metode multistages sampling atau penarikan sampel secara bertahap. Tahapan yang dilakukan dalam menentukan sampel/responden berdasarkan metode penelitian yang dipakai adalah: Tahap pertama, menentukan wilayah penelitian, Kotamadya Bekasi sebagai lokasi “pilot project” yang didukung oleh JICA dan Kotamadya Depok sebagai lokasi yang walaupun tidak merupakan “pilot project” namun kegiatan Pemolisian Komunitas sudah mulai dilakukan. Tahap kedua, setelah menentukan wilayah penelitian, yakni Kotamadya Bekasi (setingkat Polresta Bekasi) dan Kotamadya Depok (setingkat Polresta Depok), maka

dipilih, berdasarkan informasi pihak Polresta masing-masing,

Polsek (setingkat Kecamatan) mana yang kegiatan Pemolisian Komunitas nya, paling menonjol. Penelitian Disertasi ini kemudian menentukan Polsek BB di Kotamadya Bekasi dan Polsek PM di Kotamadya Depok. Tahap ketiga, setelah mengetahui Polsek (setingkat kecamatan) yang dijadikan lokasi penelitian, maka peneliti kemudian menentukan wilayah permukiman X suatu real estate di Kotamadya Bekasi dan A suatu permukiman

19

Portal di permukiman non real estate akan semakin jarang jika dikaitkan dengan Kebijakan Pemda untuk membongkar portal-portal di jalan-jalan permukiman yang memilki akses dari dan ke jalan umum.


115

non real estate di Kotamadya Bekasi; serta permukiman Y suatu real estate di Kotamadya Depok dan B suatu permukiman non real estate di Kotamadya Depok. Tahap keempat, setelah menentukan dua jenis permukinan di setiap Kotamadya terpilih (Kotamadya Bekasi dan Depok) maka dilanjutkan dengan menentukan jumlah sampel. Jumlah sampel yang diambil 400 orang, yang akan ditemui di masing-masing dua komunitas permukiman terpilih dari setiap Kecamatan yang mewakili Kotamadya Bekasi dan Depok. Masing-masing empat komunitas permukiman terpilih diambil sebanyak 100 responden. Jumlah ini dianggap mampu mewakili keseluruhan populasi. Tahap kelima, menentukan kuota. Semula, dalam proposal Disertasi, penulis merancang untuk mengambil saple yakni dari jumlah 100 orang responden setiap komunitas permukiman tersebut dibagi menjadi dua yaitu 50 orang laki-laki dan 50 orang perempuan. Namun dalam pelaksanaan penelitian ternyata penulis tidak dapat memenuhi quota tersebut karena selama waktu penelitian, penulis lebih banyak menemui responden laki-laki, walaupun sebenarnya pengambilan sample dilakukan secara random sistematis. Banyak responden dan responden pengganti perempuan tidak ada di rumah pada waktu penelitian ini dilakukan. Tahap keenam, menemui responden secara random sistematis20, yaitu setiap anggota komunitas permukiman terpilih memiliki kesempatan yang sama untuk diambil sebagai responden penelitian ini. Sementara itu, teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara terstruktur menggunakan instrumen kuesioner dan ditanyakan oleh penulis beserta Tim Pengumpul Data kepada responden yang terpilih. Tim Peneliti ini adalah tim yang terdiri dari 10 orang peneliti muda yang dipersiapkan terlebih dahulu melalui kegiatan “briefing” oleh penulis. 3.9. Analisis Data Kualitatif Analisis

data

(kualitatif)

pada

dasarnya

merupakan

proses

pengorganisasian dan mengurutan data ke dalam kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan pola, tema yang dapat menjadi petunjuk jalan dalam 20

Teknik penarikan sample dijelaskan dalam Lampiran Disertasi ini. Universitas Indonesia


116

melakukan analisa (interpretasi). Analisis (interpretasi data) dilakukan dengan terlebih dahulu menelaah seluruh data yang dikumpulkan, baik yang diperoleh melalui wawancara, pengamatan, catatan lapangan dan seterusnya, baru melakukan reduksi data jika memang diperlukan, mendeskripsikan hasil wawancara, melakukan kategorisasi hasil temuan data disesuaikan dengan tujuan penelitian. Sebelum data ditafsirkan dilakukan evaluasi terhadap keabsahan data, baru data ditafsirkan dengan bantuan teori yang telah disediakan sehingga dapat dilakukan analisis secara kritis terhadap seluruh hasil temuan yang ada. 3.10. Teknik Analisis Data Kuantitatif Data tentang hubungan variabel antara kapasitas komunitas dengan kemitraan akan dianalisis sesuai dengan fokus penjelasan hubungan antar variabel penelitian dengan pengolahan data melalui SPSS (Statistic Package for Social Science). Pembobotan dan pemberian skor juga dilakukan untuk melihat derajad atau tingkat dari masing-masing variabel yang diteliti. Pembobotan dan pemberian dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut : (1) Kategori pilihan jawaban diberi kode ulang (recode) menjadi 3 kategori : tinggi, sedang dan rendah; (2) Kategori 1 dan 2 dari pilihan jawaban menjadi kategori rendah, kategori 3 menjadi kategori sedang dan kategori 1 dan 5 menjadi kategori tinggi.(3) Kemudian, semua variabel penyusun indikator dijumlahkan (compute) dan setelah itu hasil penjumlahan tersebut dikode ulang dan dibagi menjadi tiga kategori tinggi, sedang dan rendah. Sementara itu Disertasi ini juga melakukan uji Regresi, untuk menguji hubungan pengaruh antara variabel bebas terhadap variabel terikat; Koefisien Determinasi (R²) untuk mengetahui seberapa besar kemampuan variabel bebas menjelaskan variabel terikat serta Uji Hipotesis.


BAB 3 METODE PENELITIAN

Recommend Documents