BAB 2 PERKEMBANGAN PROFESI NOTARIS DI INDONESIA

14

BAB 2 PERKEMBANGAN PROFESI NOTARIS DI INDONESIA

2.1

Sejarah Profesi Notaris Di Indonesia Profesi notaris yang terhormat di Indonesia pada awalnya mempunyai sejarah tersendiri sejak jaman penjajahan Belanda. Adapun sejarah profesi Notaris di Indonesia, dalam pembahasan tulisan ini dibagi menjadi:

2.1.1

Sejarah Profesi Notaris Di Indonesia Sebelum Berlakunya UndangUndang 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris Pada tanggal 27 Agustus 1620, yaitu beberapa bulan setelah

dijadikannya Jacatra sebagai ibukota (tanggal 4 Maret 1621 dinamakan “Batavia”), Melchior Kerchem, Sekretaris dari College van Schepenen di Jacatra, diangkat sebagai Notaris pertama di Indonesia. Cara pengangkatan Notaris pada saat itu sangat menarik karena berbeda dengan cara pengangkatan Notaris sekarang ini. Di dalam akta pengangkatan Melchior Kerchem sebagai Notaris sekaligus secara singkat dimuat suatu instruksi yang menguraikan bidang pekerjaaan dan wewenangnya, yakni untuk menjalankan tugas jabatannya di kota Jacatra untuk kepentingan publik. Kepadanya ditugaskan untuk menjalankan pekerjaan itu sesuai dengan sumpah setia yang diucapkannya pada waktu pengangkatannya di hadapan Baljuw di Kasteel Batavia, dengan kewajiban untuk mendaftarkan semua dokumen dan akta yang dibuatnya sesuai dengan instruksi tersebut. Lima tahun kemudian, yaitu pada tanggal 16 Juni 1625, setelah jabatan ‘Notaris public’ dipisahkan dari jabatan ‘secretarius van den gerechte’ dengan surat keputusan Gubernur Jenderal tanggal 12 Nopember 1620, maka dikeluarkanlah instruksi pertama untuk para Notaris di Indonesia, yang hanya berisikan 10 pasal, diantaranya ketentuan bahwa para Notaris terlebih dahulu diuji dan diambil sumpahnya.

Universitas Indonesia

Studi perbandingan..., Sonia Kurnianingsih, FH UI, 2010.

15

Dalam kenyataannya para Notaris pada waktu itu tidak mempunyai kebebasan di dalam menjalankan jabatannya, oleh karena pada masa itu mereka adalah ‘pegawai’ dari Oost Ind. Compagnie. Bahkan dalam tahun 1632 dikeluarkan plakkaat yang berisi ketentuan bahwa para Notaris, sekretaris dan pejabat lainnya dilarang untuk membuat akta-akta transport, jual-beli, surat wasiat dan lain-lain akta, jika tidak mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Gubernur Jenderal dan ‘Raden van Indie’, dengan ancaman akan kehilangan jabatannya. Dalam prakteknya, ketentuan tersebut tidak dipatuhi oleh pejabatpejabat yang bersangkutan sehingga akhirnya ketentuan tersebut menjadi tidak terpakai lagi. Sejak masuknya Notaris di Indonesia sampai tahun 1822, Notaris hanya diatur oleh dua buah reglemen yang agak terperinci, yaitu dari tahun 1625 dan 1765. Reglemen-reglemen tersebut sering mengalami perubahan, karena setiap kali dirasakan ada kebutuhan maka peraturan yang ada diperbaharui, dipertajam atau dinyatakan berlaku kembali ataupun diadakan peraturan tambahannya. Pada tahun 1860 pemerintah Belanda pada saat itu menganggap telah tiba waktunya untuk sedapat mungkin menyesuaikan peraturan-peraturan mengenai jabatan Notaris di Indonesia dengan yang berlaku di negeri Belanda dan karenanya sebagai pengganti dari peraturan-peraturan yang lama diundangkanlah Peraturan Jabatan Notaris (Notaris Reglement) yang dikenal sekarang ini, pada tanggal 26 Januari 1860 (Stb. No.3) yang mulai berlaku pada tanggal 1 Juli 1860. Dengan diundangkannya “Notaris Reglement” ini, maka diletakkanlah dasar yang kuat bagi pelembagaan notariat di Indonesia. Peraturan Jabatan Notaris terdiri dari 66 pasal, dimana 39 pasal mengandung ketentuanketentuan hukuman, disamping banyak sanksi-sanksi untuk membayar penggantian biaya, ganti rugi dan bunga. Ke tigapuluh sembilan pasal tersebut terdiri dari 3 pasal mengenai hal-hal yang menyebabkan hilangnya jabatan, 5 pasal tentang pemecatan, 9 pasal tentang pemecatan sementara, dan 22 pasal mengenai denda. Dalam PJN telah diatur bahwa untuk dapat menjadi Notaris harus melalui ujian. Ujian Notaris sebagaimana diatur dalam PJN adalah ujian negara,



16

artinya ujian tersebut diselenggarakan oleh negara. Pelaksanaannya adalah tiap kali ada ujian maka dibentuk panitia ujian oleh Departemen Kehakiman dan HAM sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 PJN. Dalam hubungannya dengan pendidikan dan pembinaan profesi Notaris, akhir-akhir ini terlihat dengan jelas bahwa perhatian pemerintah semakin besar. Hal ini dimaksudkan agar ada peningkatan mutu dan pendidikan Notaris, dan juga dalam pengabdiannya kepada masyarakat umum. Dalam kehidupan yang dinamis sekarang ini bagi Notaris juga harus ada kemampuan untuk dapat melihat lebih tajam kedepan. Seorang Notaris harus juga mempunyai ciri kualitas khas pemimpin yang baik, yaitu integritas, antusiasme, kehangatan, ketenangan, serta tegas dan adil.

2.1.2 Sejarah Profesi Notaris Di Indonesia Setelah Berlakunya UndangUndang 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris Pengaturan tentang Notaris dalam peraturan perundang-undangan tersebut di atas dianggap sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kebutuhan hukum masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, perlu diadakan pembaharuan dan pengaturan kembali secara menyeluruh dalam satu Undangundang yang mengatur tentang jabatan notaris sehingga dapat tercipta suatu unifikasi hukum yang berlaku untuk semua penduduk di seluruh wilayah negara Republik Indonesia. Dalam rangka mewujudkan unifikasi hukum di bidang kenotariatan tersebut, dibentuk Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) terdiri dari 13 Bab dan 92 Pasal, yang diundangkan pada tanggal 6 Oktober 2004 dan mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Dalam Undang-undang ini diatur secara rinci tentang jabatan umum yang dijabat oleh Notaris, sehingga diharapkan bahwa akta otentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris mampu menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum. Mengingat Akta Notaris sebagai akta otentik merupakan alat bukti tertulis yang terkuat dan terpenuh, maka Notaris tidak boleh semena-mena dalam melakukan pembuatan akta otentik tersebut, semua harus mengacu pada peraturan perundang-undangan yg berlaku. Oleh karena itu maka Undang-Undang Jabatan Notaris juga mengatur tentang



17

kewenangan, kewajiban serta larangan-larangan bagi Notaris dalam hal melakukan tindakan dalam jabatannya.

2.2

Tugas Dan Wewenang Notaris Berdasarkan bunyi pasal 1 Peraturan Jabatan Notaris (Staatsblad 1860 Nomor 3) bahwa yang dimaksud dengan Notaris adalah pejabat umum yang satu-satunya berwenang untuk membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau oleh yang berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta otentik, menjamin kepastian tanggalnya, menyimpan aktanya dan memberikan grosse, salinan dan kutipannya, semuanya sepanjang pembuatan akta itu oleh suatu peraturan umum tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain. Sedangkan yang dimaksud dengan Akta Otentik sebagaimana yang diatur dalam pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah suatu akta yang sedemikian, yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh UndangUndang oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu, di tempat di mana akta itu dibuat.

2.2.1

Tugas Umum Jabatan Notaris Dalam Peraturan Jabatan Notaris maupun dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris tidak terdapat uraian secara lengkap mengenai tugas dan pekerjaan Notaris. Artinya tugas Notaris tidak diatur secara khusus dalam suatu Pasal tertentu. Selain membuat akta-akta otentik, Notaris juga ditugaskan untuk melakukan pendaftaran dan mensyahkan surat-surat atau akta-akta yang dibuat di bawah tangan. Notaris juga memberikan nasihat hukum dan penjelasan mengenai Undang-undang kepada pihak-pihak yang bersangkutan. Meskipun demikian dalam kenyataannya tugas Notaris berkembang bersamaan dengan perkembangan masyarakat, sehingga sulit untuk mendefinisikan secara tegas mengenai tugas Notaris.



18

Apabila secara umum, sesuai dengan perkembangan masyarakat, maka tugas dan pekerjaan dari Notaris pada umumnya meliputi: a. Membuat akta-akta otentik, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1868 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. b. Mengesahkan surat-surat di bawah tangan (legaliseren), dan mendaftarkan surat-surat di bawah tangan (waarmerken) berdasarkan Pasal 1874, 1874a Kitab Undang-undang Hukum Perdata. c. Memberikan penyuluhan hukum dan penjelasan mengenai peraturan perundang-undangan kepada pihak-pihak yang bersangkutan. Dalam menjalankan tugas tersebut di atas Notaris perlu dibekali dengan suatu kewenangan jabatan. Notaris memperoleh kewenangannya langsung dari kekuasaan eksekutif, artinya Notaris melakukan sebagian kekuasaan eksekutif.12 Hal ini telah tegas dinyatakan dalam Pasal 2 UU Jabatan

Notaris

yang

menyebutkan

bahwa

Notaris

diangkat

dan

diberhentikan oleh Menteri. Yang dimaksud dengan menteri di sini adalah Menteri yang bidang tugas dan tanggung jawabnya meliputi bidang kenotariatan. Notaris berwenang untuk membuat akta mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau oleh yang berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta otentik. Dengan pernyataan ini dapat diketahui bahwa wewenang Notaris adalah bersifat umum (regel), dan wewenang para pejabat lainnya adalah ‘pengecualian’, artinya wewenang dari para pejabat lainnya untuk membuat akta sedemikian hanya ada apabila oleh Undang-undang dinyatakan secara tegas.13 Dengan demikian secara umum wewenang Notaris meliputi empat hal, yakni: a. sepanjang yang menyangkut akta yang dibuatnya itu; b. sepanjang mengenai orang-orang, untuk kepentingan siapa akta itu dibuat; c. sepanjang mengenai tempat, di mana akta itu dibuat; 12 13

G.H.S. Lumban Tobing, Peraturan Jabatan Notaris, cet. 3, (Jakarta: Erlangga, 1999), hal.37. Ibid, hlm.38.



19

d. sepanjang mengenai waktu pembuatan akta itu.

2.3

Kewenangan, Kewajiban Dan Larangan Bagi Notaris Notaris dalam melaksanakan tugas jabatannya diberi kewenangan yang diatur oleh Undang-Undang, begitu pula dengan berbagai macam kewajibankewajiban serta larangan-larangan yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh seorang Notaris akan dibahas sebagai berikut:

2.3.1

Kewenangan Notaris Pasal 15 ayat 1 UUJN menyatakan bahwa Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh Undang-undang. Ketentuan ini merupakan legalisasi terhadap akta di bawah tangan yang dibuat sendiri oleh orang perseorangan atau oleh para pihak di atas kertas yang bermaterai cukup dengan jalan pendaftaran dalam buku khusus yang disediakan oleh Notaris. Tentang kewenangan ini, kemudian dalam Pasal 15 ayat 2 UUJN dinyatakan bahwa Notaris berwenang pula: a. mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus; b. membukukan surat-surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus; c. membuat kopi dari asli surat-surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan; d. melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya; e. memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta;



20

f. membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan; atau g. membuat akta risalah lelang. Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada Undang-Undang Jabatan Notaris, maka Notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan lain yang terpisah. Sebagai studi perbandingan, sebelum diterbitkannya Undang-Undang Jabatan Notaris, maka kewenangan Notaris telah diatur dalam Peraturan Jabatan Notaris, yang menyatakan bahwa ada empat kewenangan Notaris sebagai pejabat umum, yaitu:14 a. Notaris harus berwenang sepanjang yang menyangkut akta yang dibuatnya. Artinya adalah seorang pejabat umum hanya dapat membuat akta-akta tertentu yakni yang ditugaskan atau dikecualikan kepadanya berdasarkan peraturan perundang-undangan. b. Notaris harus berwenang sepanjang mengenai orang untuk kepentingan siapa akta itu dibuatnya. Pasal 20 PJN telah menetukan larangan bagi Notaris untuk membuat akta-akta yang dimaksud dalam Pasal 20 PJN. c. Notaris harus berwenang sepanjang mengenai tempat dimana akta itu dibuatnya, artinya Notaris hanya berwenang membuat akta di dalam daerah jabatan yang ditentukan baginya. d. Notaris harus berwenang sepanjang mengenai waktu pembuatan akta itu, artinya selama cuti, Notaris dipecat dari jabatan dan sebelum diambil sumpahnya, Notaris tidak boleh membuat akta. Pelanggaran terhadap salah satu persyaratan atau lebih tersebut membawa dua akibat hukum terhadap akta yang dibuatnya, yaitu: a. Aktanya tidak otentik dan hanya mempunyai kekuatan seperti akta yang dibuat dibawah tangan apabila akta itu ditandatangani oleh para penghadap. b. Aktanya tidak sah, jika oleh Undang-undang, perbuatan hukum tersebut diharuskan dengan suatu akta otentik.

14

Ibid., hlm. 42-43.



21

2.3.2 Kewajiban Bagi Notaris Kewenangan yang diberikan kepada Notaris adalah dalam rangka untuk menjalankan

tugas

kewajibannya sebagai

Notaris.

Dengan

adanya

kewenangan tersebut di atas maka ada beban kewajiban yang harus dilaksanakan. Kewajiban Notaris telah diatur dalam Pasal 16 ayat (1) UUJN, yang

menyatakan

bahwa

dalam

menjalankan

jabatannya,

Notaris

berkewajiban: a. Bertindak jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum; b. Membuat akta dalam bentuk Minuta Akta dan menyimpannya sebagai bagian dari Protokol Notaris; Kewajiban dalam ketentuan ini dimaksudkan untuk menjaga keotentikan suatu akta dengan menyimpan akta dalam bentuk aslinya, sehingga apabila ada pemalsuan atau penyalahgunaan grosse, salinan, atau kutipannya dapat segera diketahui dengan mudah dengan mencocokkannya dengan aslinya. c. Mengeluarkan Grosse Akta, Salinan Akta, atau Kutipan Akta berdasarkan Minuta Akta; Grosse Akta yang dikeluarkan berdasarkan ketentuan ini adalah Grosse pertama, sedang berikutnya hanya dikeluarkan atas perintah pengadilan. d. Memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Jabatan Notaris, kecuali ada alasan untuk menolaknya; Yang dimaksud dengan "alasan untuk menolaknya" adalah alasan yang mengakibatkan Notaris tidak berpihak, seperti adanya hubungan darah atau semenda dengan Notaris sendiri atau dengan suami/istrinya, salah satu pihak tidak mempunyai kemampuan bertindak untuk melakukan perbuatan, atau hal lain yang tidak dibolehkan oleh Undang-undang. e. Merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali Undang-undang menentukan lain; Kewajiban untuk merahasiakan segala sesuatu yang berhubungan dengan akta dan surat-surat



22

lainnya adalah untuk melindungi kepentingan semua pihak yang terkait dengan akta tersebut. f. Menjilid akta yang dibuatnya dalam 1 (satu) bulan menjadi buku yang memuat tidak lebih dari 50 (lima puluh) akta, dan jika jumlah akta tidak dapat dimuat dalam satu buku, akta tersebut dapat dijilid menjadi lebih dari satu buku, dan mencatat jumlah Minuta Akta, bulan, dan tahun pembuatannya pada sampul setiap buku; Akta dan surat yang dibuat notaris sebagai dokumen resmi bersifat otentik memerlukan pengamanan baik terhadap akta itu sendiri maupun terhadap isinya untuk mencegah penyalahgunaan secara tidak bertanggung jawab g. Membuat daftar dari akta protes terhadap tidak dibayar atau tidak diterimanya surat berharga; h. Membuat daftar akta yang berkenaan dengan wasiat menurut urutan waktu pembuatan akta setiap bulan; Kewajiban yang diatur dalam ketentuan ini adalah penting untuk memberi jaminan perlindungan terhadap kepentingan ahli waris, yang setiap saat dapat dilakukan penelusuran atau pelacakan akan kebenaran dari suatu akta wasiat yang telah dibuat di hadapan Notaris. i. Mengirimkan daftar akta sebagaimana dimaksud dalam huruf h atau daftar nihil yang berkenaan dengan wasiat ke Daftar Pusat Wasiat Departemen yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang kenotariatan dalam waktu 5 (lima) hari pada minggu pertama setiap bulan berikutnya; j. Mencatat dalam repertorium tanggal pengiriman daftar wasiat pada setiap akhir bulan; Pencatatan dalam repertorium dilakukan pada hari pengiriman, hal ini penting untuk membuktikan bahwa kewajiban Notaris sebagaimana dimaksud dalam huruf f dan huruf g telah dilaksanakan. k. Mempunyai cap/stempel yang memuat lambang negara Republik Indonesia dan pada ruang yang melingkarinya dituliskan nama, jabatan, dan tempat kedudukan yang bersangkutan; l. Membacakan akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap,



23

saksi, dan Notaris; Bahwa Notaris harus hadir secara fisik dan menandatangani akta di hadapan penghadap dan saksi. m. Menerima magang calon Notaris. Penerimaan magang calon Notaris berarti mempersiapkan calon Notaris ajar mampu menjadi Notaris yang profesional. Selanjutnya dalam Pasal 16 ayat (2) dinyatakan bahwa menyimpan Minuta Akta sebagaimana dimaksud pada Paal 16 ayat (1) huruf b tidak berlaku, dalam hal Notaris mengeluarkan akta dalam bentuk originali. Akta originali adalah akta: a. Pembayaran uang sewa, bunga, dan pensiun; b. Penawaran pembayaran tunai; c. Protes terhadap tidak dibayarnya atau tidak diterimanya surat berharga; d. Akta kuasa; e. Keterangan kepemilikan; atau f. Akta lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan. Akta originali dapat dibuat lebih dari satu rangkap, ditandatangani pada waktu, bentuk, dan isi yang sama, dengan ketentuan pada setiap akta tertulis kata-kata "berlaku sebagai satu dan satu berlaku untuk semua". Akta originali yang berisi kuasa yang belum diisi nama penerima kuasa hanya dapat dibuat dalam satu rangkap. Bentuk dan ukuran cap/stempel ditetapkan dengan Peraturan Menteri. Pembacaan akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l tidak wajib dilakukan, jika penghadap menghendaki agar akta tidak dibacakan karena penghadap telah membaca sendiri, mengetahui, dan memahami isinya, dengan ketentuan bahwa hal tersebut dinyatakan dalam penutup akta serta pada setiap halaman Minuta Akta diparaf oleh penghadap, saksi, dan Notaris. Jika salah satu syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l dan ayat (7) tidak dipenuhi, akta yang bersangkutan hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan. Namun demikian ketentuan ini tidak berlaku untuk pembuatan akta wasiat.



24

2.3.3 Larangan Bagi Notaris Dalam menjalankan kewenangan sebagaimana diatur dalam Pasal 15 Undang-Undang Jabatan Notaris, perlu diatur pula larangan bagi Notaris agar dalam menjalankan kewenangannya tersebut ada batas-batas yang harus ditaati oleh Notaris. Pasal 17 Undang-Undang Jabatan Notaris menyatakan bahwa Notaris dilarang: a. Menjalankan jabatan di luar wilayah jabatannya; b. Meninggalkan wilayah jabatannya lebih dan 7 (tujuh) hari kerja berturutturut tanpa alasan yang sah; c. Merangkap sebagai pegawai negeri; d. Merangkap jabatan sebagai pejabat negara; e. Merangkap jabatan sebagai advokat; f. Merangkap jabatan sebagai pemimpin atau pegawai Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah atau badan usaha swasta; g. Merangkap jabatan sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah di luar wilayah jabatan Notaris; h. Menjadi Notaris Pengganti; Larangan menjadi "Notaris Pengganti" berlaku untuk Notaris yang belum menjalankan jabatannya, Notaris yang sedang menjalani cuti, dan Notaris yang dalam proses pindah wilayah jabatannya. i. Melakukan pekerjaan lain yang bertentangan dengan norma agama, kesusilaan, atau kepatutan yang dapat mempengaruhi kehormatan dan martabat jabatan Notaris. Dan larangan-larangan tersebut juga diatur dalam Kode Etik Notaris yang mengatur tentang Larangan bagi Notaris dicantumkan dalam Pasal 4, yaitu bahwa Notaris dan orang lain yang memangku dan menjalankan jabatan Notaris dilarang: 1. Mempunyai lebih dari 1 (satu) kantor, baik kantor cabang ataupun kantor perwakilan. 2. Memasang papan nama dan/atau tulisan yang berbunyi “Notaris/Kantor Notaris” di luar lingkungan kantor.



25

3.

Melakukan publikasi atau promosi diri, baik sendiri maupun secara bersamasama dengan mencantumkan nama dan jabatannya, meggunakan sarana media cetak dan/atau elektronik, dalam bentuk: a.

Iklan;

b.

Ucapan selamat;

c.

Ucapan terima kasih;

d.

Kegiatan pemasaran;

e.

Kegiatan sponsor, baik dalam bidang sosial, keagamaan, maupun olah raga.

4.

Bekerja sama dengan biro jasa/badan hukum yang pada hakekatnya bertindak sebagai perantara untuk mencari dan mendapatkan klien.

5.

Menandatangani akta yang proses pembuatan minutanya telah dipersiapkan oleh pihak lain,

6.

Mengirimkan minuta kepada klien untuk ditandatangani.

7.

Berusaha atau berupaya dengan jalan apapun, agar seseorang berpindah dari Notaris lain kepadanya, baik upaya itu ditujukan langsung kepada klien yang bersangkutan maupun melalui perantaraan orang lain.

8.

Melakukan pemaksaan kepada klien dengan cara menahan dokumen-dokumen yang telah diserahkan dan/atau melakukan tekanan psikologis dengan maksud agr klien tersebut tetap membuat akta padanya.

9.

Melakukan usaha-usaha, baik langsung maupun tidak langsung yang menjurus ke arah timbulnya persaingan yang tidak sehat dengan sesama rekan Notaris.

10.

Menetapkan honorarium yang harus dibayar oleh klien dalam jumlah yang lebih rendah dari honorarium yang ditetapkan Perkumpulan.

11.

Mempekerjakan dengan sengaja orang masih berstatus karyawan kantor Notaris lain tanpa persetujuan terlebih dahulu dari Notaris yang bersangkutan.

12.

Menjelekkan dan/atau mempersalahkan rekan Notaris atau akta yang dibuat olehnya. Dalam hal seorang Notaris menghadapi dan/atau menemukan suatu akta yang dibuat oleh rekan sejawat dan ternyata di dalamnya terdapat kesalahan-kesalahan yang serius dan/atau membahayakan klien, maka Notaris tersebut wajib memberitahukan kepada rekan sejawat yang bersangkutan atas



26

kesalahan yang dibuatnya dengan cara yang tidak bersifat menggurui, melainan untuk mencegah timbulnya hal-hal yang tidak diinginkan terhadap klien yang bersangkutan ataupun rekan sejawat tersebut. 13.

Membentuk kelompok sesama rekan sejawat yang bersifat eksklusif dengan tujuan untuk melayani kepentingan suatu instansi atau lembaga, apalagi menutup kemungkinan bagi Notaris lain untuk berpartisipasi.

14.

Menggunakan dan mencantumkan gelar yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

15.

Melakukan perbuatan-perbuatan lain yang secara umum disebut sebagai pelanggaran terhadap Kode Etik Notaris, antara lain namun tidak terbatas pada pelanggaran-pelanggaran terhadap: a.

Ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris;

b.

Penjelasan Pasal 19 ayat (2) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris;

c.

Isi sumpah Jabatan Notaris; dan/atau keputusan-keputusan lain yang telah ditetapkan oleh organisasi Ikatan Notaris Indonesia tidak boleh dilakukan oleh anggota.15

2.4

Organisasi Notaris Notaris sebagai pejabat umum dan salah satu unsur pengabdi hukum, berkewajiban untuk turut menegakkan hukum sesuai dengan profesinya, dengan menyumbangkan tenaga dan pikiran serta melakukan tugasnya dengan amanah, jujur, seksama, mandiri, dan tidak berpihak. Salah satu cara untuk dapat melakukan koordinasi dan kerjasama antara Notaris yang satu dengan yang lainnya, maka perlu dibentuk dalam suatu perkumpulan atau organisasi. Organisasi yang merupakan wadah dari para Notaris adalah Organisasi Notaris. Pengertian dari Organisasi Notaris adalah organisasi profesi jabatan notaris yang berbentuk perkumpulan yang berbadan hukum (Pasal 1 angka 5 UU Nomor 30 15

Majelis Pengawas Daerah Kabupaten Tangerang dan Kota Tangerang Selatan, “Materi Kode Etik Notaris”, Sosialisasi Pembinaan dan Pengawasan Notaris Kabupaten Tangerang dan Kota Tangerang Selatan, (Tangerang, Mei 2010), hlm. 1.



27

tahun 2004 tentang Jabatan Notaris). Hal inipun telah ditegaskan kembali di dalam Pasal 82 ayat (1) UU Jabatan Notaris yang menyatakan bahwa Notaris berhimpun dalam satu wadah Organisasi Notaris. Selanjutnya di dalam organisasi ini diatur tentang ketentuan mengenai tujuan, tugas, wewenang, tata kerja, dan susunan organisasi ditetapkan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga. Berkaitan dengan penulisan ini maka hal lain yang tidak kalah penting adalah ditetapkannya Kode Etik Notaris oleh Organisasi Notaris. Berkaitan dengan pengakuan Organsasi Notaris di Indonesia, maka berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar Perkumpulan Notaris yang terakhir telah disahkan

oleh

Menteri

Kehakiman

Republik

Indoneisa

Nomor:

C2-

1022.HT.01.06.TH 95 tanggal 23 Januari 1995, yang telah diumumkan dalam Tambahan Berita Negara RI tanggal 7 April 1995 Nomor 28, Tambahan No.1/P1995, maka Ikatan Notaris Indonesia (INI) merupakan satu-satunya wadah organisasi bagi segenap Notaris di seluruh Indonesia yang berbentuk Perkumpulan yang berbadan hukum. Sebagai organisasi yang besar dan matang, baik dalam usia maupun pengalaman, INI harus benar-benar dapat menunjukkan kearifan dan kebesarannya dalam menghadapi berbagai persoalan yang dihadapi oleh Notaris.16 Pasal 83 ayat (1) UUJN menyatakan : “Organisasi Notaris menetapkan dan menegakkan Kode Etik Notaris”. Atas dasar ketentuan Pasal 83 ayat (1) UUJN tersebut Ikatan Notaris Indonesia pada Kongres Luar Biasa di Bandung pada tanggal 27 Januari 2005, telah menetapkan Kode Etik yang terdapat dalam Pasal 13 Anggaran Dasar: 1.

Untuk menjaga kehormatan dan keluhuran martabat jabatan Notaris, Perkumpulan Kode Etik yang ditetapkan oleh Kongres dan merupakan kaidah moral yang wajib ditaati oleh setiap anggota perkumpulan.

2.

16

Dewan Kehormatan melakukan upaya-upaya untuk menegakkan Kode Etik

Ibid.



28

3.

Pengurus perkumpulan dan/atau Dewan Kehormatan bekerjasama dan berkoordinasi

dengan

Majelis

Pengawas

untuk

melakukan

upaya

penegakkan Kode Etik.17

2.5 Kode Etik Notaris Etika berasal dari kata “ Etos “ ssebuah kata dari Yunani, yang diartukan identik dengan moral atau moralitas.18 Istilah ini dijadikan sebagai pedoman atau ukuran bagi tindakan manusia dengan penilaian baik atau buruk dan benar atau salah. Arti kata etika menurut BERTENS, berasal dari bahasa Yunani kuno yaitu ethos yang artinya adat kebiasaan, adat istiadat, akhlak yang baik.19 Tiga arti yang dapat dirumuskan untuk menjelaskan kata etika yaitu : 1. Nilai-nilai dan norma-norma moral yang menjadi pegangan bagi seseorang dan atau suatu kelompok dalam mengatur tingkah lakunya. 2. Kumpulan asas atau nilai moral yang dimaksud disini adalah kode etik, misalnya kode etik Advokat Indonesia, Kode etik Notaris Indonesia. 3. Ilmu tentang yang baik dan buruk. Dalam kehidupan bermasyarakat kita menyadari bahwa tiada profesi tanpa etika. Tanpa etika profesi, apa yang dikenal semula sebagai profesi akan segera jatuh dan tergredagasi menjadi pekerjaan mencari nafkah biaya saja yang sedikitpun tidak diwarnai idealisme. Disini tidak hanya kepentingan masyarakat yang acap kurang terlindungi tetapi martabat dan kehormatan para pengemban profesi hukum khususnya profesi Notaris yang selama ini mendapat kepercayaan dari masyarakat akan juga terancam surut. Para penyandang hukum lupa akan ikrarnya untuk menolong dan menyantuni sesama yang tidak berdaya melainkan bercondong pada mereka yang berkekuasaan dan berkekayaan saja.

17 18

Ibid., hlm. 3. H. Budi Untung, Visi Global Notaris, (Yogyakarta: Andi, 2001), hlm. 65.

19

Roesnastiti S.H., M.H., Kode Etik Notaris, (Catatan kuliah Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok, 2010), hlm. 14.



29

2.5.1 Alasan Mengabaikan Kode Etik Profesi Menggejalanya perbuatan professional yang mengabaikan kode etik profesi karena beberapa alasan yang paling mendasar, baik sebagai individu anggota masyarakat maupun karena hubungan kerja dalam organisasi profesi, disamping sifat manusia yang konsumeristis dan nilai imbalan jasa yang tidak sebanding dengan jasa yang diberikan. Atas dasar faktor-faktor tersebut, maka dapat diinventaris alasan-alasan mendasar mengapa professional cenderung mengabaikan dan bahkan melanggar kode etik profesi. Alasan tersebut antara lain : Pengaruh sifat kekeluargaan, Salah satu ciri kekeluargaan itu memberi perlakuan dan penghargaan yang sama terhadap anggota keluarga dan ini dipandang adil. Perlakuan terhadap orang bukan keluarga lain lagi. Hal ini berpengaruh terhadap prilaku professional hukum yang terikat pada kode etik profesi, yang seharusnya memberikan perlakuan sama terhadap klien. Contoh, Amat keluarga Notaris minta dibuatkan akta hibah, Notaris membebaskannya dari biaya pembuatan akta dengan alasan tidak enak menarik biaya dari keluarga sendiri. Kemudian datang Bondan, juga minta dibuatkan akta dengan membayar biaya yang telah ditentukan jumlahnya. Amat dan Bondan keduanya adalah klien yang seharusnya mendapatkan perlakuan sama menurut Kode Etik Notaris, tetapi nyatanya lain. Kode etik profesi diabaikan professional. Seharusnya masalah keluarga dipisahkan dengan masalah profesi dan ini adalah adil. Dalam contoh kasus tadi, Notaris seharusnya menarik bayaran dari kedua mereka karena sama-sama klien. Setelah pulang dari kantor, Notaris tadi datang kepada Amat keluarganya, menghadiahkan uang bayaran akta yang telah diterimanya dari Amat. Ini masalah keluarga, bukan profesi. Dengan cara demikian, Notaris tidak perlu mengabaikan Kode Etik Notaris. Pengaruh Jabatan, satu ciri jabatan adalah bawahan menghormati dan taat pada atasan dan ini adalah ketentuan Undang-undang Kepegawaian. Fungsi eksekutif terpisah dengan fungsi yudikatif. Seorang hakim memegang dua fungsi sebagai pegawai negeri sipil dan sebagai hakim. Menurut Kode Etik



30

Hakim, hakim memutuskan perkara dengan adil tanpa terpengaruh atau tekanan dari pihak manapun. Perkara yang diperiksa oleh hakim tadi ternyata ada hubungannya dengan seorang pejabat yang adalah atasannya sendiri. Dalam kasus ini di satu pihak hakim cenderung hormat pada atasan dan bersedia membela atasan sebab kalau tidak, mungkin hakim tadi akan dipersulit naik pangkat atau akan dimutasikan. Di lain pihak, pejabat mempunyai pengaruh terhadap bawahan dan karena itu mengirim ketebelece (nota) kepada hakim, tolong selesaikan perkara tersebut dengan sebaik-baiknya (konotasinya bela atasanmu), bukan seadil-adilnya. Seharusnya hakim berlaku adil dan tidak memihak, tetapi nyatanya memihak atasannya. Sekali lagi, kode etik profesi diabaikan oleh professional. Seharusnya masalah jabatan dipisahkan dengan masalah profesi dan ini adalah adil. Hakim memeriksa perkara dengan sebaik-baiknya sesuai dengan Kode Etik Hakim, dan sesuai pula dengan saran ketebelece atasannya (dengan sebaik-baiknya), sehingga putusannya pun sebaik-baiknya (versi hakim seadiladilnya) karena hakim bekerja secara fungsional bukan secara structural. Dengan demikian, hakim tidak mengabaikan atasannya dan tidak pula mengabaikan Kode Etik Hakim. Pengaruh

Konsumerisme,

gencarnya

perusahaan-perusahaan

mempromosikan produk mereka melalui iklan media massa akan cukup berpengaruh terhadap peningkatan kebutuhan yang tidak sebanding dengan penghasilan yang diterima oleh professional. Hal ini mendorong professional berusaha memperoleh penghasilan yang lebih besar melalui jalan pintas atau terobosan professional yaitu dengan mencari imbalan jasa dari pihak yang dilayaninya. Contoh, seorang dosen dengan gaji yang diterimanya cukup untuk biaya hidup, tetapi karena kebutuhan hiburan mendorongnya untuk membeli televis besar stereo multisistem lengkap dengan antena parabola yang sekarang sedang trendi. Untuk memperoleh uang dia menawarkan kolusi dengan mahasiswanya yang diujinya : Kalau ingin dibantu, Bapak bersedia membantu supaya lulus mendapat nilai A asalkan ada tanda terima kasihnya (maksudnya imbalan berupa



31

uang yang sudah ditentukan tarifnya) sambil menahan daftar nilai dan kertas ujian mahasiswa. Ternyata dosen yang bersangkutan mengabaikan kode etik akademiknya. Seharusnya pemenuhan kebutuhan itu dapat dipenuhi dengan melakukan kerja ekstra apa saja yang dapat menjadi sumber penghasilan tambahan, baik berkenaan dengan profesi maupun di luar profesi, misalnya menjadi dosen luar biasa, pemimpin di suatu PTS, konsultan hukum, melaksanakan proyek penelitian atau pengabdian kepada masyarakat, penyalur buku pelajaran, penceramah agama (da’i), penulis buku. Kerja keras adalah kodrat manusia dan ini menjadi lambang martabat manusia. Semua hal ini merupakan sumber penghasilan tanpa melanggar kode etik profesi. Kurangnya Keimanan, salah satu syarat menjadi professional adalah taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, yaitu melaksanakan perintah dan menjauhi laranganNya. Ketaqwaan ini adalah dasar moral manusia. Jika manusia mempertebal iman dengan taqwa, maka di dalam diri akan tertanam nilai moral yang menjadi lem untuk berbuat buruk. Dengan taqwa manusia makin sadar bahwa kebaikan akan dibalas dengan kebaikan, sebaliknya keburukan akan dibalas dengan keburukan. Sesungguhnya Tuhan itu maha adil. Dengan taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, professional memiliki benteng moral yang kuat, tidak mudah tergoda dan tergiur dengan bermacam ragam bentuk materi di sekitarnya. Dengan iman yang kuat kebutuhan akan terpenuhi secara wajar dan itulah kebahagiaan.

2.5.2. Upaya Untuk Memenuhi Kode Etik Profesi kode etik profesi adalah bagian dari hukum positif, tetapi tidak memiliki upaya pemaksa yang keras seperti pada hukum positif yang bertaraf undangundang hal ini merupakan kelemahan kode etik prosfesi bagi professional yang lemah iman. Untuk mengatasi kelemahan ini, maka upaya alternative yang dapat ditempuh ialah memasukkan upaya pemaksa yang keras ke dalam kode etik profesi.



32

Alternatif tersebut dapat ditempuh dengan dua cara, yaitu memasukkan klausula penundukan pada hukum positif undang-undang di dalam rumusan kode etik profesi, atau legelasasi kode etik profesi melalui Pengadilan Negeri setempat. Kedua upaya tersebut diuraikan satu demi satu berikut ini: 1. Klausula penundukan pada undang-undang Setiap undang-undang mencantumkan dengan tegas sanksi yang diancamkan kepada pelanggarnya. Dengan demikian, menjadi pertimbagan bagi warga, tidak ada jalan lain kecuali taat, jika terjadi pelanggaran berarti warga yang bersangkutan bersedia dikenai sanksi yang cukup memberatkan dan merepotkan baginya. Ketegasan sanksi undang-undang ini lalu diproyeksikan kepada rumusan kode etik profesi yang memberlakukan sanksi undang-undang kepada pelanggarnya. 2. Dalam rumusan kode etik profesi dicantumkan ketentuan : “pelanggar kode etik dapat dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku”. Ini berarti, jika pelanggar kode etik profesi itu merugikan klien atau pencari keadilan, maka dia dapat dikenai sanksi undangundang, yaitu pembayaran ganti kerugian, pembayaran denda, pencabutan hak tertentu, atau pidana badan. Untuk itu harus ditempuh saluran hukum yang berlaku bahwa yang berwenang membebani sanksi itu adalah pengadilan. Dengan kata lain pelanggar kode etik profesi dapat diajukan ke muka pengadilan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Kode etik profesi adalah semacam perjanjian bersama semua anggota bahwa mereka berjanji untuk mematuhi kode etik yang telah dibuat bersama. Dalam rumusan kode etik tersebut dinyatakan, apabila terjadi pelanggaran, kewajiban mana yang cukup diselesaikan oleh Dewan Kehormatan, dan kewajiban mana yang harus diselesaikan oleh pengadilan. Untuk memperoleh legalisasi, ketua profesi yang bersangkutan mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat agar kode etik itu disahkan dengan akta penetapan pengadilan yang berisi perintah penghukuman kepada setiap anggota untuk mematuhi kode etik itu. Jadi, kekuatan berlaku dan mengikat kode etik mirip dengan akta perdamaian yang dibuat oleh hakim. Apabila ada yang



33

melanggar kode etik, maka dengan surat perintah, pengadilan memaksakan pemulihan itu. Macam-macam etika dalam profesi Notaris : 1. Etika kepribadian Notaris Sebagai pejabat umum, Notaris : a) Berjiwa Pancasila; b) Taat kepada hukum, sumpah jabatan, Kode Etik Notaris; c) Berbahasa Indonesia yang baik. Sebagai professional, Notaris : a) Memiliki perilaku professional; b) Ikut serta pembangungan nasional di bidang hukum; c) Menjujung tinggi kehormatan dan martabat.

Dalam penjelasannya dinyatakan bahwa Notaris menertibkan diri sesuai dengan fungsi, kewenangan, dan kewajiban sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Jabatan Notaris. Selanjutnya dijelaskan bahwa Notaris harus memiliki perilaku professional (professional behaviour). Unsur-unsur prilaku professional adalah sebagai berikut : a) Keahlian yang didukung oleh pengetahuan dan pengalaman tinggi. b) Integritas moral artinya menghindari sesuatu yang tidak baik walaupun imbalan jasanya tinggi, pelaksanaan tugas profesi diselaraskan dengan nilainilai kemasyarakatan, sopan santun, dan agama; c) Jujur tidak saja pada pihak kedua atau pihak ketiga, tetapi juga pada diri sendiri; d) Tidak semata-mata pertimbangan uang, melainkan juga pengabdian, tidak membedakan antara orang mampu dan tidak mampu; e) Berpegang teguh pada kode etik profesi karena didalamnya ditentukan segala prilaku yang harus dimiliki oleh Notaris, termasuk berbahasa Indonesia yang sempurna



34

2. Etika melakukan tugas jabatan Sebagai pejabat umum dalam melakukan tugas jabatannya, Notaris : a) Menyadari kewajibannya, bekerja sendiri, jujur, tidak berpihak dan penuh rasa tanggung jawab; b) Menggunakan kantor yang telah ditetapkan sesuai dengan undangundang, tidak mengadakan kantor cabang perwakilan, dan tidak menggunakan perantara; c) Tidak menggunakan media massa yang bersifat promosi; d) Harus memasang papan nama menurut ukuran yang berlaku.

3. Etika pelayanan terhadap klien Sebagai pejabat umum, Notaris : a) Memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat yang memerlukan jasanya dengan sebaik-baiknya; b) Menyelesaikan akta sampai tahap pendaftaran pada Pengadilan Negeri dan pengumuman dalam Berita Negara, apabila klien yang bersangkutan tegas menyatakan akan menyerahkan pengurusannya kepada Notaris yang bersangkutan dan klien telah memenuhi syarat-syarat diperlukan; c) Memberitahu

kepada

klien

perihal

selesainya

pendaftaran

dan

pengumuman, dan atau mengirim kepada atau menyuruh mengambil akta yang sudah didaftar atau Berita Negara yang sudah selesai dicetak tersebut oleh klien yang bersangkutan; d) Memberikan penyuluhan hukum agar masyarakat menyadari hak dan kewajibannya sebagai warga Negara dan anggota masyarakat; e) Memberikan jasa kepada anggota masyarakat yang kurang mampu dengan cuma-cuma; f) Dilarang menahan berkas seseorang dengan maksud memaksa orang itu membuat akta kepada Notaris yang menahan berkas itu; g) Dilarang menjadi alat orang atau pihak lain untuk semata-mata menanda tangani akta buatan orang lain sebagai akta buatan Notaris yang bersangkutan;



35

h) Dilarang mengirim minuta kepada klien atau klien-klien untuk ditanda tangani oleh klien atau klien-klien yang bersangkutan; i) Dilarang membujuk-bujuk atau dengan cara apapun memaksa klien membuat akta padanya, atau membujuk-bujuk seseorang agar pindah dari Notaris lain; j) Dilarang membentuk kelompok di dalam tubuh INI dengan tujuan untuk melayani

kepentingan

suatu

instansi

atau

lembaga

secara

khusus/eksklusif, apalagi menutup kemungkinan anggota lain untuk berpartisipasi.

4. Etika hubungan sesama rekan Notaris Sebagai sesama pejabat umum, Notaris : a) Saling menghormati dalam suasana kekeluargaan; b) Tidak melakukan persaingan yang merugikan sesama rekan Notaris, baik moral maupun material; c) Harus saling menjaga dan membela kehormatan dan nama baik korp Notaris atas dasar solidaritas dan sikap tolong menolong secara konstruktif. Dalam

penjelasan

dinyatakan,

menghormati

dalam

suasana

kekeluargaan itu artinya Notaris tidak mengkritik, menyalahkan akta-akta yang dibuat rekan Notaris lainnya di hadapan klien atau masyarakat. Notaris tidak membiarkan rekannya berbuat salah dalam jabatannya dan seharusnya memberitahukan kesalahan rekannya dan menolong memperbaikinya. Notaris yang ditolong janganlah curiga. Tidak melakukan persaingan yang merugikan sesama rekan dalam arti tidak menarik karyawan Notaris lain secara tidak wajar, tidak mengggunakan calo (perantara) yang mendapat upah, tidak menurunkan tarif jasa yang telah disepakati. Menjaga dan membela kehormatan nama baik dalam arti tidak mencampurkan usaha lain dengan jabatan Notaris, memberikan informasi atau masukan mengenai klien-klien yang nakal setempat.



36

5. Etika pengawasan Pengawasan terhadap notaris melalui pelaksanaan Kode Etik Notaris dilakukan oleh Majelis Kehormatan Daerah dan atau Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia. Tata cara pelaksanaan kode etik, sanksi-sanksi dan eksekusi diatur dalam peraturan tersendiri yang merupakan lampiran dari Kode Etik Notaris ini. Tanpa mengurangi ketentuan mengenai tata cara maupun pengenaan 20

tingkatan sanksi-sanksi berupa peringatan dan teguran, maka pelanggaran-

pelanggaran yang oleh Pengurus Pusat secara mutlak harus dikenakan sanksi pemberhentiian sementara sebagai anggota INI disertai usul Pengurus Pusat kepada Kongres untuk memecat anggota yang bersangkutan adalah pelanggaranpelanggaran yang disebut dalam Kode Etik Notaris dan Peraturan Jabatan Notaris, yang berakibat bahwa anggota yang bersangkutan dinyatakan bersalah berdasarkan keputusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

2.6

Tinjauan Umum Tentang Pengawasan. Dalam setiap organisasi terutama dalam organisasi pemerintahan fungsi pengawasan adalah sangat penting, karena pengawasan adalah suatu usaha untuk menjamin adanya kearsipan antara penyelenggara tugas pemerintahan oleh daerah-daerah dan oleh pemerintah dan untuk menjamin kelancaran untuk penyelenggaraan pemerintahan secara berdaya guna dan berhasil guna.21

2.6.1

Pengertian Pengawasan Pengawasan adalah salah satu fungsi dasar manajemen yang dalam bahasa inggris disebut “ controlling ``. Dalam bahasa Indonesia, fungsi controlling itu mempunyai 2 (dua) padanan, yaitu pengawasan dan pengendalian. Pengawasan dalam hal ini adalah pengawasan dalam arti sempit, yaitu segala usaha atau kegiatan untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang 20

Ibid., hlm. 63. Viktor M. Situmorang dan Cormentya Sitanggang, Hukum Administrasi Pemerintahan Di Daerah, (Jakarta: Sinar Grafika, 1993), hlm. 233. 21



37

sebenarnya tentang pelaksanaan tugas atau pekerjaan, apakah sesuai dengan yang semestinya

atau tidak, sedangkan pengendalian pengertiannya lebih

forceful daripada pengawasan, yaitu sebagai segala usaha atau kegiatan untuk menjamin dan mengarahkan agar pelaksanaan tugas atau pekerjaan berjalan sesuai dengan yang semestinya.22 Pengertian dasar dari pengawasan adalah segala usaha atau kegiatan untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya tentang pelaksanaan tugas atau kegiatan, apakah sesuai dengan yang semestinya atau tidak.23 Pengawasan adalah proses pengamatan dari pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar supaya semua pekerjaan yang sedang dilaksanakan

berjalan

sesuai

dengan

rencana

yang

telah

ditentukan

sebelumnya.24 Pasal 2 ayat (1) Intruksi Presiden Nomor 15 Tahun 1993 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan, menyatakan bahwa pengawasan terdiri dari: a. Pengawasan yang dilakukan oleh pimpinan/atasan langsung, baik di tingkat pusat maupun di tingkat Daerah. b. Pengawasan

yang

dilakukan

secara

fungsional

oleh

aparat

pengawasan.

2.6.2 Manfaat Pengawasan Dari beberapa pengertian tentang pengawasan yang telah di sebut di atas maka jelaslah bahwa manfaat pengawasan secara umum adalah untuk mengetahui

dan menilai kenyataan yang sebenarnya tentang

obyek yang diawasi, apakah sesuai dengan yang semestinya atau tidak. Jika dikaitkan dengan masalah penyimpangan, dan bila terjadi perlu diketahui sebab-sebab terjadinya penyimpangan tersebut.25 Selain itu, pengawasan berfungsi pula sebagai bahan baku untuk melakukan

22

Sujamto, Aspek-aspek Pengawasan Di Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika, 1987), hlm. 53. Ibid, hlm. 63. 24 Sujamto, Beberapa Pengertian di Bidang Pengawasan, (Yogyakarta: Ghalia Indonesia, 1983), 23

hlm.12. 25 Sujamto, Op. Cit., hlm.64.



38

perbaikan-perbaikan di waktu yang akan datang, setelah pekerjaan suatu kegiatan di lakukan pengawasan oleh pengawas.

2.6.3

Norma Dan Etika Pengawasan Dalam melakukan pengawasan kita mempunyai norma dan etika sebagai pedoman dalam pelaksanaannya, etika dan norma pengawasan adalah sebagai berikut : 2.6.3.1 Norma Pengawasan Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 116 Tahun 1981 tentang Pedoman Pengawasan Umum di Lingkungan Departemen dalam Negeri, Norma Umum pengawasan adalah : 1. Pengawasan tidak mencari-cari kesalahan, yaitu tidak mengutamakan mencari siapa yang salah tetapi apabila ditemukan kesalahan, peyimpangan dan hambatan supaya dilaporkan sebab-sebab dan bagaimana

terjadinya,

serta

menemukan

cara

bagaimana

memperbaikinya. 2.

Pengawasan merupakan proses yang berlanjut, yaitu dilaksanakan terus-menerus, sehingga dapat memperoleh hasil pengawasan yang berkesinambungan.

3.

Pengawasan harus menjamin adanya kemungkinan pengambilan koreksi yang cepat dan tepat terhadap penyimpangan dan penyelewengan yang ditemukan, untuk mencegah berlanjutnya kesalahan dan/atau penyimpangan.

4. Pengawasan

bersifat

mendidik

dan

dinamis,

yaitu

dapat

menimbulkan kegairahan unttuk memperbaiki, mengurangi atau meniadakan penyimpangan disamping menjadi pendorong dan perangsang untuk menertibkan dan menyempurnakan kondisi obyek pengawasan.



39

2.6.3.2 Etika Pengawasan Etika adalah suatu cabang filsafat yang obyek penyelidikannya adalah moral atau tingkah laku manusia. Kedudukan etika dalam filsafat, secara singkat dijelaskan oleh Poedjawijatna sebagai berikut : “Etika merupakan bagian dari filsafat. Sebagai ilmu etika mencari kebenaran dan sebagai filsafat ia mencari ukuran baik-buruk bagi tingkah laku manusia. Ada yang menyebut Etika itu filsafah kesusilaan, ini sama, karena Etika hendak mencari ukuran, mana yang susila itu, artinya, tindakan manusia manakah yang baik”26

2.6.4 Pengawasan Terhadap Notaris Tujuan pokok pengawasan adalah agar segala hak dan kewenangan maupun kewajiban yang diberikan kepada Notaris dalam menjalankan tugasnya sebagaimana yang diberikan oleh peraturan dasar yang bersangkutan, senantiasa dilakukan diatas jalur yang telah ditentukan, bukan saja jalur hukum tetapi juga atas dasar moral dan etika profesi demi terjaminnya perlindungan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat. Tujuan lain dari pengawasan adalah agar Notaris sebanyak mungkin memenuhi persyaratan-persyaratan yang ditetapkan oleh Undang-Undang, demi untuk pengamanan dari kepentingan masyarakat umum yang dilayaninya. 27 Sisi lain dari pengawasan terhadap Notaris, adalah aspek perlindungan hukum bagi Notaris didalam menjalankan tugas dan jabatannya selaku Pejabat umum. Pengawasan terhadap Notaris sangat diperlukan, agar dalam melaksanakan tugas dan jabatannya Notaris wajib menjunjung tinggi martabat jabatannya. Ini berarti Notaris harus selalu menjaga segala 26

Poedjawijatna, Etika Filsafat Tingkah Laku, (Jakarta: Bina Aksara, 1984), hlm.6. Komar Andasasmita, Notaris I, Peraturan Jabatan, Kode Etik dan Asosiasi Notaris/ Notariat, (Jakarta: INI, 1990), hlm. 256. 27



40

tindak tanduknya, segala sikapnya dan segala perbuatannya agar tidak merendahkan martabatnya dan kewajibannya sebagai Notaris. Salah satu dasar hukum yang mengatur tentang pengawasan terhadap Notaris dalam menjalankan tugas dan Jabatannya adalah pasal 1 butir

6 Undang-undang

Jabatan Notaris yang berbunyi : Majelis

pengawas adalah suatu badan yang mempunyai kewenangan dan kewajiban untuk melaksanakan pembelaan dan pengawasan terhadap Notaris. Berdasarkan Pasal tersebut maka yang melakukan tugas pengawasan terhadap Notaris selalu berlakunya Undang-undang Jabatan Notaris adalah tugas dari Majelis Pengawas sedangkan sebelumnya pengawasan dilakukan Pengadilan yang dilakukan bersama-sama oleh mahkamah Agung dan Departemen Kehakiman, dan Kejaksaan sedangkan aparat pelaksanaan pengawasan tersebut adalah Pengadilan Negeri yaitu Hakim.

2.7

Pengawasan Terhadap Pelanggaran Kode Etik Notaris Notaris sebagai pejabat umum yang satu-satunya berwenang untuk membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penepatan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum, dalam menjalankan tugas dan jabatannya tersebut berada dibawah pengawasan. Notaris dalam menjalankan tugas dan jabatannya tidak hanya harus taat kepada ketentuan peraturan perundangan tetapi juga pada ketentuan yang telah disepakati bersama, yaitu ketentuan yang tertuang dalam Kode etik profesinya dan ketentuan ini hanya berlaku bagi kalangan anggota profesi yang bersangkutan.28 Pengawasan terhadap Notaris dilakukan oleh pengadilan Negeri, yang di dalam daerah hukumnya terletak tempat kedudukannya, sebagaimana yang

28

Nico S.H., M.Kn., Tanggung Jawab Notaris Selaku Pejabat Umum, (Yogyakarta: CDBSL), hlm.

276.



41

diatur dalam Pasal 50 PJN. Pengadilan Negeri dalam mengawasi Notaris berada di bawah naungan Mahkamah Agung dan Departemen kehakiman.

2.7.1 Pengawasan Notaris Pra Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 30 Tahun 2004 Sebelum

berlaku

UUJN,

pengawasan,

pemeriksaan,

dan

penjatuhan sanksi terhadap Notaris dilakukan oleh badan peradilan yang ada pada waktu itu, sebagaimana pernah diatur dalam pasal 140 Reglement op de Rechtelijke Organisatie en Het Der Justitie (Stbl. 1847 No. 23), Pasal 96 Reglement Buitengewester, Pasal 3 Ordonantie Buitengerechtelijke Verrichtingen – Lembaran Negara 1946 Nomor 135, Pasal 50 JPN. Kemudian Pengawasan terhadapp Notaris dilakukan Peradilan Umum dan Mahkamah Agung sebagaimana tersebut dalam Pasal 32 dan 54 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1965 tentang Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Mahkamah Agung. Kemudian dibuat pula Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1984 tentang “Tata Cara Pengawasan Terhadap Notaris, Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung dan Menteri Kehakiman Nomor KMA/006/SKB/VII/1987 tentang Tata Cara Pengawasan, Penindakan

dan Pembelaan Diri Notaris, dan terakhir

dalam Pasal 54 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004. Dalam kaitan tersebut diatas, meskipun Notaris diangkat oleh Pemerintah (dahulu oleh Menteri Kehakiman, sekarang oleh Menteri Hukum dan HAM) mengenai pengawasannya dilakukan oleh badan peradilan, hal ini dapat dipahami

karena pada waktu itu kekuasaan

kehakiman ada pada Departemen Kehakiman Tahun 1999 sampai dengan tahun 2001 dilakukan perubahan terhadap Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, dengan amandemen tersebut telah pula merubah Kekuasaan Kehakiman. Dalam Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 menegaskan bahwa Kekuasaan Kehakiman diwakili oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan



42

umum, peradilan agama, peradilan militer, peradilan tata usaha Negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Sebagai tindak lanjut dari perubahan tersebut dibuat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yang dalam Pasal dua nya ditegaskan bahwa penyelenggaraan kekuasaan kehakiman oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, peradilan tata usaha Negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Dalam Pasal 1 UndangUndang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, ditegaskan bahwa Mahkamah Agung sebagai pelaku salah satu kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945. Mahkamah Agung berdasarkan aturan hukum tersebut hanya mempunyai kewenangan dalam bidang peradilan saja, sedangkan dari segi organisasi, administrasi, dan finansial menjadi kewenangan Departemen Kehakiman. Pada tahun 2004 dibuat Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004, dalam Pasal 5 ayat (1) ditegaskan bahwa pembinaan teknis peradilan, organisasi, administrasi, dan finansial pengadilan dilakukan oleh Mahkamah Agung.29 Sejak pengalihan tersebut, Notaris yang diangkat oleh pemerintah (Menteri) tidak tepat lagi jika pengawasannya dilakukan oleh instansi lain dalam hal ini badan peradilan, karena Menteri sudah tidak mempunyai kewenangan apapun terhadap badan peradilan. Kemudian tentang pengawasan terhadap Notaris yang diatur dalam Pasal 54 UndangUndang Nomor 8 Tahun 2004 dicabut oleh Pasal 91 UUJN. Dalam Bab 11 Keputusan Bersama Mahkamah Agung dan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Tahun 1985 dimana disebutkan tentang ruang lingkup pengawasan Notaris,yaitu : Pasal 2 ayat ( 1 ) berbunyi : 29

Indonesia, Keputusan Presiden tentang Pengalihan Organisasi, Administrasi dan Finansial di Lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara, dan Peradilan Agama ke Mahkamah Agung, Keppres Nomor 21 Tahun 2004, LN No. , TLN No. ,



43

“ Pelaksanaan pengawasan sehari-hari atas Para Notaris dan akta-aktanya dilakukan oleh Ketua Pengadilan Negeri setempat dan selanjutnya secara hirarkhis dilakukan oleh Ketua Pengadilan Tinggi, Ketua Mahkamah Agung dan Menteri Kehakiman”. Ayat (2) berbunyi : “ Pengawasan tersebut ayat (1) dilakukan sejajar dengan pengawasan menurut jalur JSl yang telah diatur dalam Peraturan Jabatan Notaris dan peraturan

perundang-undangan

lainnya

sepanjang

mengenai

penyelenggaraan tugas-tugas Notaris.” Ayat (3) berbunyi : “ Pengawasan tersebut ayat (1) bersifat membimbing dan membina yang diantaranya mewujudkan dengan diadakannya pertemuan-pertemuan berkala oleh ketua pengadilan Negeri dengan para Notaris atau organisasi profesi Notaris di daerahnya.” Ayat (4) berbunyi : “ Para Ketua Pengadilan dari lain lingkungan peradilan membantu dalam pengawasan tersebut ayat (1) dengan menyampaikan hal-hal yang perlu kepada ketua pengadilan Negeri yang daerahnya hukumnya meliputi tempat kedudukan Notaris yang bersangkutan untuk ditangani.”

2.7.2

Pengawasan Notaris Pasca Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris Setelah Undang-undang Nomor 35 Tahun 1999 tentang perubahan Atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, yang pada intinya bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawah dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi, administrasi financial Mahkamah Konstitusi berada di bawah kekuasaan dan kewenangan Mahkamah Konstitusi. Maka berdasarkan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan



44

Kehakiman, Departemen Kehakiman sudah tidak mempunyai otoritas lagi terhadap organisasi, administrasi dan financial pengadilan. Berdasarkan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman yang baru tersebut, secara substansi Departemen Kehakiman q.q Menteri Kehakiman sudah tidak lagi mempunyai otoritas untuk melakukan pengawasan terhadap Notaris. Tapi pengawasan Notaris tersebut menjadi otoritas penuh badan peradilan, hal ini sesuai dengan Pasal 54 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang perubahan Atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum. Sedangkan Menteri Kehakiman dapat melakukan tindakan terhadap Notaris berdasarkan laporan Ketua Pengadilan Negeri dan setelah mendengar pendapat dari Notaris.30 Ketentuan sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 54 tersebut di atas telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi berdasarkan Pasal 91 ayat (4) Undang-undang Jabatan Notaris. Berdasarkan Undanundang Jabatan Notaris tersebut pengawasan Notaris memasuki babak baru, dimana pengawasan tidak hanya dari Notaris saja akan tetapi juga dari unsur pemerintah ( Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia ) dan akademis bidang hukum. Setelah berlakunya UUJN, badan peradilan tidak lagi melakukan pengawasan, pemeriksaan, penjatuhan terhadap sanksi Notaris, tugas tersebut dilakukan oleh Menteri Hukum dan HAM dengan membentuk Majelis Pengawas Notaris. Tujuan dari pengawasan adalah agar para Notaris ketika menjalankan

tugas

jabatan

Notaris,

demi

untuk

pengamanan

kepentingan masyarakat, karena Notaris diangkat oleh pemerintah, bukan untuk kepentingan diri Notaris sendiri melainkan untuk kepentingan masyarakat yang dilayaninya.

Tujuan lain dari

pengawasan terhadap Notaris, bahwa Notaris dihadirkan untuk 30

Drs. Habib Adjie S.H., M.Hum., Sanksi Perdata dan Administratif terhadap Notaris sebagai Pejabat Publik, cet. 1, (Bandung: Maret 2008), hlm. 127.



45

melayani kepentingan Masyarakat yang membutuhkan alat bukti berupa akta otentik sesuai permintaan kepada Notaris. Sehingga tanpa adanya masyarakat yang membutuhkan Notaris, maka Notaris tidak ada gunanya. Meskipun demikian tidak berarti dengan bergantinya instansi yang melakukan pengawasan Notaris tidak akan terjadi pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan Notaris, karena betapapu ketatnya pengawasan yang dilakukan Majelis Pengawas Notaris, tidak mudah untuk melakukan pengawasan tersebut. Hal ini terpulang kepada Notaris sendiri dengan kesadaran dan penuh tanggungjawab dalam tugas jabatannya mengikuti atau berdasarkan aturan hukum yang berlaku. Tidak kalah penting juga peranan masyarakat untuk mengawasi dan senantiasa melaporkan tindakan Notaris yang dalam melaksanakan tugas jabatannya tidak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku kepada Majelis Pengawas Notaris setempat. Dengan adanya laporan seperti ini dapat mengeliminasi tindakan Notaris yang tidak sesuai dengan aturan hukum pelaksanaan tugas jabatan Notaris. Sedangkan menurut peraturan Kode Etik Ikatan Notaris Indonesia, Selain pengawasan Kode Etik Notaris yang dilakukan oleh Majelis Pengawas, pengawasan Kode Etik Notaris juga dapat dilakukan oleh Organisasi Notaris melalui Dewan Kehormatan. Dewan kehormatan terdiri dari 3 bagian yaitu, Dewan Kehormatan Daerah, Dewan Kehormatan Wilayah, Dewan kehormatan Pusat. Dalam Pasal 13 Anggaran Dasar Organisasi Notaris INI telah dinyatakan bahwa Dewan Kehormatan melakukan upaya-upaya untuk menegakkan Kode Etik Notaris. Dewan Kehormatan atau Pengurus Perkumpulan, bekerja sama dan berkoordinasi dengan majelis Pengawas untuk melakukan penegakan kode etik. Pengawasan langsung pelaksanaan Kode Etik Notaris dilakukan oleh Dewan Kehormatan Daerah. Hal ini juga sudah diatur dalam Anggaran Rumah Tangga (ART) Organisasi Notaris INI. Dalam Pasal 19 ART Organisasi Notaris INI dinyatakan bahwa Dewan Kehormatan

Daerah

mempunyai

tugas

dan

kewajiban

untuk



46

memberikan

bimbingan

dan

melakukan

pengawasan

dalam

pelaksanaan serta pentaatan kode etik oleh para anggota Perkumpulan di daerah masing-masing. Dalam rangka menjalankan tugas dan kewajibannya, Dewan Kehormatan Daerah berwenang untuk: 1. Memberikan dan menyampaikan usul dan saran yang ada hubungannya dengan kode etik dan pembinaan rasa kebersamaan profesi (corpgeest) kepada Pengurus Daerah. 2. Memberikan peringatan, baik secara tertlis maupun dengan lisan secara langsung kepada para anggota di daerah masing-masing yang melakukan pelanggaran atau perbuatan yang tidak sesuai dengan kode etik atau bertentangan dengan rasa kebersamaan profesi; 3. Memberitahukan tentang pelanggaran tersebut kepada Pengurus Daerah, Pengurus Wilayah, Dewan Kehormatan Wilayah, Pengurus Pusat dan Dewan Kehormatan Pusat; 4. Mengusulkan kepada Pengurus Pusat melalui Dewan Kehormatan Wilayah dan Dewan Kehormatan Pusat untuk pemberhentian sementara (schorsing) anggota Perkumpulan yang melakukan pelanggaran terhadap kode etik. Dewan Kehormatan Daerah dapat mencari fakta pelanggaran atas prakarsa sendiri atau setelah menerima pengaduan secara tertulis dari seorang anggota Perkumpulan atau orang lain dengan bukti-bukti yang meyakinkan bahwa telah terjadi pelanggaran terhadap kode etik. Dewan

Kehormatan

Daerah

setelah

menemukan

fakta-fakta

pelanggaran kode etik atau setelah menerima pengaduan, wajib memanggil anggota yang bersangkutan untuk memastikan apakah betul telah terjadi pelanggaran dan memberikan kesempatan kepadanya untuk memberikan penjelasan dan pembelaan. Dari pertemuan ini dibuat risalah yang ditandatangani oleh anggota yang bersangkutan dan Ketua serta seorang anggota Dewan Kehormatan Daerah. Dewan Kehormatan Daerah diwajibkan untuk memberikan keputusan dalam



47

waktu tiga puluh hari setelah pengaduan diajukan. Terhadap keputusan Dewan Kehormatan Daerah dapat diadakan banding ke Dewan kehormatan Wilayah. Dewan

Kehormatan

dalam

hal

ini

berkaitan

dengan

pengawasan Notaris yang melakukan pelanggaran dalam kode etik, seperti contohnya membuka papan nama dimana-mana. Dewan kehormatan ini terbentuk untuk mengawasi Notaris-Notaris yang melanggar kode etik yang berkaitan dengan pribadi masing-masing Notaris, maksudnya pelanggaran yang merugikan atau merendahkan nama baik perkumpulan, menyalahgunakan nama perkumpulan untuk keperluan pribadi. Jadi bila melanggar ketentuan dalam Kode Etik Notaris maka Dewan Kehormatan yang akan melakukan pengawasan dan memberi sanksi pada Notaris-Notaris yang melakukan pelanggaran tersebut.31

2.7.2.1 Majelis Pengawas Notaris Pasal 67 ayat (1) UUJN menentukan bahwa yang melakukan pengawasan

terhadap

Notaris

dilakukan

oleh

melaksanakan pengawasan tersebut Menteri

Menteri.

Dalam

membentuk majelis

Pengawas (Pasal 67 ayat (2) UUJN). Pasal 63 ayat (3) UUJN menentukan Majelis Pengawas tersebut terdiri dari 9 (sembilan) orang, terdiri dari unsur: Pemerintah sebanyak 3 (tiga) orang, Organisasi Notaris sebanyak 3 (tiga) orang dan Ahli/Akademik sebanyak 3 (tiga) orang. Dalam Pasal 3 ayat (1), Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Menteri ditentukan pengusulan Anggota Majelis Pengawas. Pasal 3 ayat (1) menentukan pengusulan Anggota Majelis Pengawas Daerah (MPD) dengan ketentuan unsur pemerintah oleh Kepala Divisi Pelayanan Hukum Kantor Wilayah, unsur organisasi Notaris oleh

31

Ibid., hlm. 129.



48

Pengurus Daerah Ikatan Notaris Indonesia, unsur ahli/akademis oleh pemimpin32 fakultas hukum atau perguruan tinggi setempat. Pasal 4 ayat (1) menentukan pengusulan Anggota Majelis Pengawas Wilayah (MPW) dengan ketentuan unsur pemerintah oleh Kepala Kantor Wilayah, unsur organisasi Notaris oleh Pengurus Wilayah Ikatan Notaris Indonesia, unsur ahli/akademis oleh pemimpin fakultas hukum atau perguruan tinggi setempat. Pasal 5 ayat (1) menentukan pengusulan Anggota Majelis Pengawas Pusat (MPP) dengan ketentuan, unsur pemerintah oleh Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum, unsur organisasi Notaris oleh Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia, dan unsur ahli/akademis oleh dekan fakultas hukum universitas yang menyelenggarakan program magister kenotariatan. Menurut Pasal 68 UUJN, bahwa Majelis Pengawas Notaris, terdiri atas Majelis Pengawas Daerah, Majelis Pengawas Wilayah, dan Majelis Pengawas Pusat.

2.7.2.2 Wewenang Majelis Pengawas Notaris Majelis Pengawas Notaris sebagai satu-satunya instansi yang berwenang melakukan pengawasan, pemeriksaan, dan menjatuhkan sanksi terhadap Notaris, tiap jenjang Majelis Pengawas (MPD, MPW, dan MPP) mempunyai wewenang masing-masing.

2.7.2.2.1 Majelis Pengawas Daerah (MPD) Wewenang MPD diatur dalam UUJN, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004, dan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.39-PW.07.10 Tahun 2004. Dalam Pasal 66 UUJN diatur mengenai wewenang MPD yang berkaitan dengan kepentingan proses peradilan, penyidik, penuntut 32

Seharusnya ditulis “Pimpinan” yang menunjukka kepemimpinan secara kolegial, artinya dari dosen fakultas hukum yang bersangkutan diperbolehkan untuk menjadi anggota Majelis Pengawas Notaris sebanyak 3 (tiga) orang. Kata “Pemimpin” menunjukkan satu orang saja.



49

umum, atau hakim dengan persetujuan Majelis Pengawas Daerah berwenang mengambil fotokopi Minuta Akta dan surat-surat yang dilekatkan pada Minuta Akta atau Protokol Notaris dalam Penyimpanan Notaris dan juga memanggil Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan akta yang dibuatnya atau Protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris. Pengambilan fotokopi Minuta Akta atau surat-surat tersebut dibuat berita acara penyerahan. Ketentuan Pasal 66 UUJN ini mutlak kewenangan MPD tidak dipunyai oleh MPW maupun MPP. Substansi Pasal 66 UUJN imperatif dilakukan oleh penyidik, penuntut umum, atau hakim. Dengan batasan sepanjang berkaitan dengan tugas jabatan Notaris dan sesuai dengan kewenangan Notaris sebagaimana tersebut dalam Pasal 15 UUJN. Ketentuan tersebut berlaku hanya dalam perkara pidana, karena dalam pasal tersebut berkaitan dengan tugas penyidik dan penuntut umum dalam ruang lingkup perkara pidana. Jika seorang Notaris digugat perdata, maka izin dari MPD tidak diperlukan, karena hak setiap orang untuk mengajukan gugatan jika ada hak-haknya terlanggar oleh suatu akta Notaris. Dalam kaitan ini MPD harus objektif ketika melakukan pemeriksaan atau meminta keterangan dari Notaris untuk memenuhi permintaan peradilan, penyidik, penuntut umum atau hakim, artinya MPD harus menempatkan akta Notaris sebagai Objek pemeriksaan yang berisi pernyataan atau keterangan para pihak, bukan menempatkan subjek Notaris sebagai objek pemeriksaan, sehingga tata cara atau prosedur pembuatan akta harus dijadikan ukuran dalam pemeriksaan tersebut. Dengan demikian diperlukan anggota MPD, baik dari unsur Notaris, pemerintahan, dan akademis yang memahami akta Notaris, baik dari prosedur maupun substansinya. Tanpa ada izin MPD dari penyidik, penuntut umum dan hakim tidak dapat memanggil atau meminta Notaris dalam suatu perkara pidana. Pasal 70 UUJN mengatur wewenang MPD yang berkaitan dengan menyelenggarakan sidang untuk memeriksa adanya dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris atau pelanggaran pelaksanaan jabatan Notaris, melakukan



50

pemeriksaan terhadap Protokol Notaris secara berkala 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau setiap waktu yang dianggap perlu, memberikan izin untuk waktu sampai dengan 6 (enam) bulan, menetapkan Notaris Pengganti dengan memperhatikan

usul

Notaris

yang

bersangkutan,

menentukan

tempat

penyimpanan Protokol Notaris yang pada saat serah terima Protokol telah berumur 25 (dua puluh lima) tahun atau lebih, menunjuk Notaris yang akan bertindak sebagai pemegang sementara Protokol Notaris yang diangkat sebagai pejabat Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4), menerima laporan dari masyarakat mengenai adanya dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris atau pelanggaran ketentuan dalam undang-undang ini, membuat dan menyampaikan laporan kepada Majelis Pengawas Wilayah. Sedangkan dalam Pasal 71 UUJN mengatur wewenang MPD yang berkaitan dengan mencatat pada buku daftar yang termasuk dalam Protokol Notaris dengan menyebutkan tanggal pemeriksaan, jumlah akta serta jumlah surat di bawah tangan yang disahkan dan yang dibuat sejak tanggal pemeriksaan terakhir, membuat berita acara pemeriksaan dan menyampaikannya kepada Majelis Pengawas Wilayah setempat, dengan tembusan kepada Notaris yang bersangkutan, Organisasi Notaris, dan Majelis Pengawas Pusat, merahasiakan isi akta dan hasil pemeriksaan, menerima salinan yang telah disahkan dari daftar akta dan daftar lain dari Notaris dan merahasiakannya, menerima laporan masyarakat terhadap Notaris dan menyampaikan hasil pemeriksaan tersebut kepada Majelis Pengawas Wilayah dalam waktu 30 (tiga puluh) hari, dengan tembusan kepada Pihak yang melaporkan, Notaris yang bersangkutan, Majelis Pengawas Pusat, dan Organisasi Notaris, menyampaikan permohonan banding terhadap keputusan penolakan cuti. Wewenang MPD juga diatur dalam peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004, seperti dalam Pasal 13 ayat (1) dan (2), yang menegaskan bahwa, Kewenangan MPD yang bersifat administratif dilaksanakan oleh ketua, wakil ketua, atau salah satu anggota yang diberi wewenang berdasarkan keputusan rapat MPD, yaitu mengenai memberikan izin cuti untuk jangka waktu sampai dengan 6 (enam)



51

bulan, menetapkan Notaris Pengganti, menentukan tempat penyimpanan Protokol Notaris yang pada saat serah terima Protokol Notaris telah berumur 25 (dua puluh lima) tahun atau lebih, menerima laporan dari masyarakat mengenai adanya dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris atau pelanggaran ketentuan dalam undang-undang, memberi paraf dan menandatangani daftar akta, daftar surat di bawah tangan yang disahkan, daftar surat di bawah tangan yang dibukukan dan daftar surat lain yang diwajibkan undang-undang, menerima penyampaian secara tertulis salinan dari daftar akta, daftar surat di bawah tangan yang disahkan, daftar

surat di bawah tangan yang dibukukan yang telah

disahkannya, yang dibuat pada bulan sebelumnya paling lambat 15 (lima belas) hari kalender pada bulan berikutnya, yang memuat sekurang-kurangnya nomor, tanggal dan judul akta. Wewenang MPD yang bersifat administratif yang memerlukan keputusan rapat MPD diatur dalam Pasal 14 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.01.PR.08.10 Tahun 2004, yang berkaitan dengan menunjuk Notaris yang akan bertindak sebagai pemegang Protokol Notaris yang diangkat sebagai pejabat Negara, menunjuk Notaris yang akan bertindak sebagai pemegang Protokol Notaris yang meninggal dunia, memberikan persetujuan atas permintaan penyidik, penuntut umum atau hakim untuk proses peradilan, menyerahkan fotokopi Minuta Akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada Minuta Akta atau Protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris, memanggil Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan akta yang dibuatnya atau Protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris. Wewenang MPD dalam Pasal 15 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004, mengatur mengenai pemeriksaan yang dilakukan terhadap Notaris, yaitu: (1)

Majelis Pengawas Daerah sebelum melakukan pemeriksaan berkala atau pemeriksaan setiap waktu yang dianggap perlu, dengan terlebih dahulu secara tertulis kepada Notaris yang bersangkutan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja, sebelum pemeriksaan dilakukan;



52

(2)

Surat

Pemberitahuan

sebagaimana

dimaksud

pada

ayat

(1)

mencantumkan jam, hari, tanggal, dan nama anggota Majelis Pengawas Daerah yang akan melakukan pemeriksaan; (3)

Pada waktu yang ditentukan untuk dilakukan pemeriksaan, Notaris yang bersangkutan harus berada dikantornya dan menyiapkan Protokol Notaris. Wewenang MPD dalam Pasal 16 Peraturan Menteri Hukum dan Hak

Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004, mengatur mengenai pemeriksaan terhadap Notaris yang dilakukan oleh sebuah Tim Pemeriksa, yaitu: (1)

Pemeriksaan secara berkala dilakukan oleh Tim Pemeriksa yang terdiri atas 3 (tiga) orang anggota dari masing-masing unsur yang dibentuk oleh Majelis Pengawas Daerah yang dibantu oleh 1 (satu) orang sekretaris;

(2)

Tim Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menolak untuk memeriksa Notaris yang mempunyai hubungan perkawinan atau hubungan darah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah tanpa pembatasan derajat, dan garis lurus ke samping sampai derajat ketiga dengan Notaris;

(3)

Dalam hal Tim Pemeriksa mempunyai hubungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Ketua Majelis Pengawas Daerah menunjuk penggantinya.

Hasil pemeriksaan Tim Pemeriksa sebagaimana tersebut di atas wajib dibuat Berita Acara dan dilaporkan kepada MPW, pengurus organisasi jabatan Notaris dan MPW, hal ini berdasarkan Pasal 17 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004, yaitu: (1)

Hasil pemeriksaan Tim Pemeriksa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dituangkan dalam berita acara pemeriksaan yang ditandatangani oleh Ketua Tim Pemeriksa dan Notaris yang diperiksa;

(2)

Berita Acara Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Majelis Pengawas Wilayah setempat dengan



53

tembusan kepada Notaris yang bersangkutan, Pengurus Daerah Ikatan Notaris Indonesia, dan Majelis Pengawas Pusat.

Wewenang MPD juga diatur dalam Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.39-PW.07.10 Tahun 2004, seperti tersebut dalam angka 1 butir 2 mengenai Tugas Majelis Pengawas Notaris, yaitu melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70, 71 UUJN, Pasal 12 ayat (2), Pasal 14, 15, 16, dan 17 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004, dan kewenangan lain, yaitu: (1)

Menyampaikan kepada Majelis Pengawas Wilayah tanggapan Majelis Pengawas Daerah berkenaan dengan keberatan atas putusan penolakan cuti;

(2)

Memberitahukan kepada Majelis Pengawas Wilayah adanya dugaan unsur pidana yang ditemukan oleh Majelis Pemeriksa Daerah atas laporan yang disampaikan kepada Majelis Pengawas Daerah.

(3)

Mencatat izin cuti yang diberikan dalam sertifikat cuti;

(4)

Menandatangani dan memberi paraf Buku Daftar Akta dan buku khusus yang dipergunakan untuk mengesahkan tanda tangan surat di bawah tangan dan untuk membukukan surat di bawah tangan;

(5)

Menerima dan menatausahakan Berita Acara Penyerahan Protokol;

(6)

Menyampaikan kepada Majelis Pengawas Wilayah: a.Laporan berkala setiap 6 (enam) bulan sekali atau pada bulan Juli dan Januari; b.Laporan insidentil setiap 15 (lima belas) hari setelah pemberian izin cuti.

2.7.2.2.2

Majelis Pengawas Wilayah (MPW) Wewenang MPW di samping diatur dalam UUJN, juga diatur dalam

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004, dan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi



54

Manusia Republik Indonesia Nomor M.39-PW.07.10 Tahun 2004. Dalam Pasal 73 ayat (1) UUJN diatur mengenai wewenang MPD yang berkaitan dengan menyelenggarakan sidang untuk memeriksa dan mengambil keputusan atas laporan masyarakat yang disampaikan melalui Majelis Pengawas Wilayah, memanggil Notaris terlapor untuk dilakukan pemeriksaan atas laporan tersebut, memberikan izin cuti lebih dari 6 (enam) bulan sampai 1 (satu) tahun, memeriksa dan memutus atas keputusan Majelis Pengawas Daerah yang, memberikan sanksi berupa teguran lisan atau tertulis, mengusulkan pemberian sanksi

terhadap

Notaris

kepada

Majelis

Pengawasan

Pusat

berupa

pemberhentian sementara 3(tiga) bulan sampai dengan 6 (enam) bulan atau pemberhentian dengan tidak hormat, dan yang terakhir membuat berita acara atas setiap keputusan penjatuhan sanksi. Menurut pasal 73 ayat (2) UUJN, Keputusan Majelis Pengawas Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e bersifat final, dan terhadap setiap keputusan penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dan huruf f dibuatkan berita acara (Pasl 73 ayat [3] UUJN). Wewenang MPW menurut Pasal 26 Peraturan Mentri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.02.PR.08.10Thun 2004, berkaitan dengan pemeriksaan yang dilakukan oleh MPW, yaitu: (1)

Majelis Pemeriksa Wilayah memeriksa dan memutus hasil pemeriksaan Majelis Pemeriksa Daerah;

(2)

Majelis Pemeriksa Wilayah mulai melakukan pemeriksaan terhadap hasil pemeriksaan Majelis Pengawas Daerah dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak berkas diterima;

(3)

Majelis Pemeriksa Wilayah berwenang memanggil Pelapor dan Terlapor untuk didengar keterangannya;

(4)

Putusan diucapkan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak berkas diterima; Dalam rangka 2 butir 1 Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi

Manusia Republik Indonesia Nomor M. 39-PW.07.Tahun 2004 mengatur pula mengenai kewenangan MPW, yaitu:



55

(1)

Mengusulkan kepada Majelis Pengawas Pusat pemberian sanksi pemberhentian dengan hormat;

(2)

Memeriksa dan memutuskan keberatan atas putusan penolakan cuti oleh Majelis Pengawas Daerah.

(3)

Mencatat izin cuti yang diberikan sertifikat cuti;

(4)

Melapor kepada instansi yang berwenang adanya dugaan unsur pidana yang diberitahukan oleh Majelis Pengawas Daerah. Atas laporan tersebut, setelah dilakukan pemeriksaan oleh Majelis Pemeriksa Wilayah hasilnya disampaikan kepada Majelis Pengawas Pusat;

(5)

Menyampaikan laporan kepada Majelis Pengawasan Pusat, yaitu:

a.

Laporan berkala setiap 6 (enam) bulan sekali dalam bulan Agustus dan Februari;

b.

Laporan insiden paling lambat 15 (lima belas) hari setelah putusan Majelis Pemeriksa.

2.7.2.2.3 Majelis Pengawas Pusat (MPP) Wewenang MPP di samping diatur dalam UUJN, juga diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004, dan Keputusan Menteri Hukum dan Has Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M. 39-PW.07.10. Tahun 2004. Dalam Pasal 77 UUJN diatur mengenai wewenang MPP yang berkaitan dengan menyelenggarakan sidang untuk memeriksa dan mengambil keputusan dalam rangka tingkat banding terhadap penjatuhan sanksi dan penolakan cuti, memanggil Notaris terlapor untuk dilakukan pemeriksaan, menjatuhkan sanksi pemberitahuan

sementara,

mengusulkan

pemberian

sanksi

berupa

pemberhentian dengan tidak hormat kepada Menteri. Selanjutnya wewenang MPP diatur juga dalam Pasal 29 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004, yang berkaitan dengan pemeriksaan lebih lanjut yang diterima dari MPW, Majelis Pemeriksa Pusat memeriksa permohonan banding atas putusan Mejelis Pemeriksa Wilayah, lalu Majelis Pemeriksa Pusat



56

mulai melakukan pemeriksaan terhadap berkas permohonan banding dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak berkas diterima, Majelis Pemeriksa Pusat berwenang memanggil Pelapor dan Terlapor untuk dilakukan pemeriksaan guna didengar keterangannya, kemudian putusan diucapkan dalam rangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak berkas diterima, Putusan harus memuat alasan dan pertimbangan yang cukup, yang dijadikan dasar untuk menjatuhkan putusan, putusan ditandatangani oleh Ketua, Anggota dan Sekretaris Majelis Pemeriksa Pusat, lalu putusan Majelis Pemeriksa Pusat disampaikan kepada Menteri dan salinannya disampaikan kepada Pelapor, Terlapor, Majelis Pengawas Daerah Majelis Pengawas Wilayah, dan Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia, dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak putusan diucapkan. Dalam angka 3 butir 1 Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M. 39-PW.07.10. Tahun 2004, mengenai Tugas Majelis Pengawas, bahwa MPP berwenang untuk melaksanakan ketentuan yang tersebut dalam Pasal 77 huruf, 84 UUJN dan 85 UUJN, dan kewenangan lain, yaitu memberikan izin cuti lebih dari 1 (satu) tahun dan mencatat izin cuti dalam sertifikat cuti, mengusulkan kepada Menteri pemberian sanksi pemberhentian sementara, mengusulkan kepada Menteri pemberian sanksi pemberhentian dengan hormat, menyelenggarakan sidang untuk memeriksa dan mengambil putusan dalam tingkat banding terhadap penjatuhan sanksi, kecuali sanksi berupa teguran lisan dan tertulis, menyelenggarakan sidang untuk memeriksa dan mengambil putusan dalam tingkat banding terhadap penolakan cuti dan putusan tersebut bersifat final. Mengenai kewenangan Majelis Pengawas (Daerah, Wilayah, dan Pusat) ini, ada satu kewenangan Majelis Pengawas yang perlu untuk diluruskan sesuai aturan hukum yang berlaku, yaitu atas laporan Majelis Pemeriksaan jika menemukan suatu tindak pidana dalam melakukan pemeriksaan terhadap Notaris, maka Majelis Pengawas akan melaporkannya kepada pihak yang berwenang. Pasal 32 ayat [1] dan [2] Peraturan Menteri. Subtansi pasal ini telah menempatkan Majelis Pengawas Notaris sebagai pelapor tindak pidana.



57

Menurut Pasal 1 angka 24 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) bahwa laporan adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh “seorang” karena “hak atau kewajiban berdasarkan undang-undang” kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadinya peristiwa pidana. Berdasarkan isi pasal tersebut, bahwa syarat untuk menjadi pelapor, yaitu seorang (satu orang/perseorangan), dan ada hak dan kewajiban berdasarkan undang-undang. Majelis Pengawas merupakan suatu badan (Pasal 1 ayat [1] Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004), dengan parameter seperti ini dikaitkan dengan Pasal 1 angka 24 (KUHAP), bahwa yang dapat menjadi Pelapor adalah subjek hukum berupa orang, bukan majelis atau badan. Berkaitan pula dengan Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.01.PW.07.03. Tahun 1982 tentang Pedoman Pelaksanaan KUHAP, dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a angka 1 dan Pasal 7 ayat (1) Pelaksanaan bahwa, Penyelidik dan Penyidik karena kewajiban mempunyai wewenang menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana. Substansi pasal ini menegaskan bahwa Penyidikan atau Penyidik hanya menerima pengaduan atau laporan dari orang. Dengan demikian tidak tepat Majelis Pengawas bertindak sebagai Pelapor tindak pidana, karena Majelis Pengawas bukan subjek hukum berupa orang. Pasal 1 angka 24 KUHAP menentukan hak dan kewajiban melaporkan suatu tindak pidana harus berdasarkan undang-undang, maka dengan demikian Majelis Pengawas tidak mempunyai hak dan kewajiban sebagai Pelapor berdasarkan undang-undang. Pelapor harus subjek hukum – orang atau perorangan, bukan badan, majelis atau lembaga. Dengan demikian telah ada ketidaksinkronan secara vertical Pasal 1 angka 24 KUHAP dengan Pasal 32 ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.02PR.08.10 Tahun 2004, tidak berlaku. Wewenang MPW seperti tersebut di atas tidak diatur dalam UUJN, tapi diatur atau disebutkan dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004. Berdasarkan uraian di atas, Majelis



58

Pengawas Notaris berwenang dalam melakukan pengawasan, pemeriksaan, menjatuhkan sanksi. Pemeriksaan Notaris dalam Pasal 70 huruf b UUJN Pasal 16 ayat (1) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004, menentukan bahwa MPD berwenang melakukan pemeriksaan terhadap Protokol Notaris secara berkala 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau setiap waktu yang dianggap perlu. Majelis atau Tim Pemeriksa dengan tugas seperti ini hanya ada pada MPD saja, yang merupakan tugas pemeriksaan rutin atau setiap waktu yang diperlukan, dan langsung dilakukan di kantor Notaris yang bersangkutan. Tim Pemeriksa ini sifatnya insidentil (untuk pemeriksaan tahunan atau sewaktu-waktu) saja, dibentuk oleh Majelis Pengawas Daerah jika diperlukan.33 Pasal 20 ayat (1) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004, menentukan bahwa pemeriksaan terhadap Notaris dilakukan juga oleh Majelis Pemeriksa (Daerah, Wilayah dan Pusat), yang sifatnya insidentil saja, dengan kewenangan memeriksa menerima laporan yang diterima dari masyarakat atau dari sesama Notaris (Pasal 20 ayat (2) Peraturan Menteri). Instansi utama yang melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap Notaris, yaitu Majelis Pengawas. Untuk kepentingan tertentu Majelis Pengawas membentuk Tim Pemeriksa dan Majelis Pemeriksa (Daerah, Wilayah, dan Pusat). Dengan demikian ada 3 (tiga) institusi dengan tugas melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap Notaris dengan kewenangan masingmasing, yaitu:

33

Kewenangan MPD untuk memeriksa Notaris secara berkala (tahunan) atau setiap waktu yang dianggap perlu oleh MPD dengan datang langsung kepada kantor Notaris yang bersangkutan atau pemeriksaan langsung dilakukan Notaris di kantor Notaris yang bersangkutan. Kewenangan MPD seperti ini tidak sesuai dengan makna kata “Majelis”. Kata “Majelis” yang berasal di bahasa Arab, yaitu “Majilis”, berarti tempat duduk (baik bersila ataupun di kursi) atau merupakan suatu lembaga atau sekelompok orang yang merupakan satu kesatuan yang memiliki tujuan bersama, Ensiklopedi Hukum Islam, Ichtiar Baru van Hoeve, Jilid 3, Jakarta 2003, hlm. 1055 dan 1058. Berdasarkan pengertian tersebut, jika MPD masih ingin disebut sebagai suatu Majelis Pengawas sesuai dengan arti kata “Majelis”, maka dalam menjalankan tugasnya, MPD tidak perlu berpindah dan bergerak mengunjungi langsung kantor Notaris untuk melakukan pemeriksaan, tapi harus berada di suatu tempat. Dalam men jalankan tugasnya seharusnya MPD berada dia suatu tempat (kantor yang ditentukan MPD sendiri) dan memanggil Notaris yang akan diperiksa untuk datang pada waktu yang telah ditentukan agar membawa protokol Notaris 1 (satu) tahun terakhir untuk dilakukan pemeriksaan.



59

1.

Majelis Pengawas (Daerah, Wilayah, dan Pusat); dengan

kewenangan

melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris dan tindak tanduk atau perilaku kehidupan Notaris. 2.

Tim Pemeriksa; dengan kewenangan melakukan pemeriksaan terhadap Protokol Notaris secara berkala 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau setiap waktu yang dianggap perlu.

3.

Majelis Pemeriksa (Daerah, Wilayah, dan Pusat), dengan kewenangan untuk memeriksa menerima laporan yang diterima dari masyarakat atau dari sesama Notaris. Pengaturan pengawasan dan pemeriksaan seperti itu memperpanjang rantai

pengawasan dan pemeriksaan

dengan keharusan Majelis Pengawas untuk

membentuk Tim Pemeriksa dan Majelis Pemeriksa untuk melakukan pemeriksaan tertentu. Lebih baik yang melakukan pengawasan dan pemeriksaan Notaris yaitu Majelis Pengawas saja dengan segala kewenangan yang ada menurut UUJN dan Peraturan Menteri tersebut. Kewenangan Majelis Pengawas dan Majelis Pemeriksa dalam memberikan sanksi, pada dasarnya tidak semua Majelis Pengawas mempunyai wewenang untuk menjatuhkan sanksi, yaitu MPD tidak mempunyai kewenangan untuk menjatuhkan sanksi apapun. Meskipun MPD mempunyai wewenang untuk menerima laporan dari masyarakat dan dari Notaris lainnya dan menyelenggarakan sidang untuk memeriksa adanya dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris atau pelanggaran pelaksanaan jabatan Notaris, tapi tidak diberi kewenangan untuk menjatuhkan sanksi apapun. Dalam hal ini, MPD hanya berwenang untuk melaporkan hasil sidang dan pemeriksaannya kepada MPW dengan tembusan kepada pihak yang melaporkan, Notaris bersangkutan, Majelis Pengawas Pusat, dan Organisasi Notaris (Pasal 71 huruf e UUJN). MPW dapat menjatuhkan sanksi teguran lisan dan tertulis, MPW hanya dapat menjatuhkan sanksi berupa sanksi teguran lisan atau tertulis, dan sanksi seperti ini bersifat final. Di samping itu mengusulkan pemberian sanksi terhadap Notaris kepada Majelis Pengawas Pusat berupa pemberhentian sementara dari jabatan Notaris selama 3 (tiga) bulan sampai dengan 6 (enam) bulan, atau pemberhentian dengan tidak hormat dari jabatan Notaris. Sanksi dari MPW



60

berupa teguran lisan dan teguran tertulis yang bersifat final tidak dapat dikategorikan sebagai sanksi, tapi merupakan tahap awal dari aspek prosedur paksaan nyata untuk kemudia dijatuhi sanksi yang lain, seperti pemberhentian sementara dari jabatannya. MPP dapat menjatuhkan sanksi terbatas, Pasal 77 huruf c UUJN menentukan bahwa MPP berwenang menjatuhkan sanksi pemberhentian sementara. Sanksi seperti ini merupakan masa menunggu dalam jangka waktu tertentu sebelum dijatuhkan sanksi yang lain, seprti sanksi pemberhentian tidak hormat dari jabatan Notaris atau pemberhentian dengan hormat dari jabatan Notaris. Sanksi-sanksi yang lainnya MPP hanya berwenang untuk mengusulkan Pemberian sanksi berupa pemberhentian dengan tidak hormat dari jabatannya kepada Menteri (Pasal 77 huruf d UUJN) dan pemberian sanksi berupa pemberhentian tidak hormat dari jabatannya dengan alasan tertentu (Pasal 12 UUJN).34 Dengan demikian pengaturan sanksi yang terdapat dalam Pasal 85 UUJN, sanksi berupa teguran lisan dan teguran tertulis hanya dapat dijatuhkan oleh MPW. Sanksi berupa pemberhentian sementara dari jabatan Notaris hanya dilakukan oleh MPP, dan sanksi berupa pemberhentian tidak hormat dari jabatan Notaris serta pemberhentian dengan hormat dari jabatan Notaris hanya dapat dilakukan oleh Menteri atas usulan dari MPP.35 Pada dasarnya pengangkatan pemberhentian Notaris dari jabatannya sesuai dengan aturan hukum bahwa yang mengangkat dan yang memberhentikannya harus instansi yang sama, yaitu Menteri.36

34 35

36

Habib Adjie, op. Cit., hlm. 150.

Dalam Penjelasan Pasal 2 huruf e angka 3 Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004, sebagai conoh menjelaskan bahwa Keputusan Menteri memecat seorang Notaris atas usul Ketua Pengadilan Negeri tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara, sehingga tidak dapat diajukan gugatan sebagai objek sengketa tata usaha Negara. Ketentuan pasal tersebut dapat dimengerti ketika pengawasn terhadap Notaris dilakukan oleh pengadilan. Sudah tentu sesudah berlakunya UUJN bahwa pengawasan terhadap Notaris dilakukan oleh Majelis Pengawas Notaris, maka usul pemberhentian tidak hormat dari jabatan Notaris dan pemberhentian dengan hormat dari Notaris diusulkan oleh MPP. Kewenangan MPP untuk mengajukan usul pemberhentian tidak hormat dari jabatan Notaris merupakan putusan yang konkrit, individual dan final dari MPP yang ditujukan kepada seorang Notaris atas hasil pemeriksaan MPP. JIka putusan ini tidak memuaskan Notaris yang bersangkutan, maka putusan tersebut Notaris dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara sebagai suatu Sengketa Tata Usaha Negara. Meskipun dalam hal ini sebenarnya Menteri Hukum dan HAM sebagai Pejabat atau Badan Tata Usaha Negara yang mengeluarkan Surat Keputusan pemberhentian tidak hormat dari jabatan Notaris, putusan tersebut dapat diajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara oleh Notaris yang bersangkutan, tapi dalam hal ini gugatan tersebut lebih tepat diajukan kepada MPP dengan alas an MPP yang telah memeriksa dan melakukan persidangan atas Notaris yang bersangkutan yang mengetahui kejadian dan latar belakang untuk mengajukan usul pemberhentian tidak hormat dari jabatan Notaris. Dengan keputusan badan peradilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dapat dijadikan dasar oleh Menteri Hukum dan HAM untuk mengeluarkan surat keputusan pemberhentian tidak



61

Sedangkan Majelis Pemeriksa yang dibentuk oleh Majelis Pengawas Notaris dengan kewenangan untuk memeriksa menerima laporan yang diterima dari masyarakat atau dari sesama Notaris. Dalam Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004, ditemukan pengaturan bahwa Majelis Pemeriksa Notaris (Wilayah dan Pusat) yang dibentuk oleh Majelis Pengawas Notaris (Wilayah dan Pusat), jika dalam melakukan pemeriksaan Notaris terbukti bahwa yang bersangkutan melanggar pelaksanaan tugas jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris, maka Majelis Pemeriksa Wilayah atau Pusat dapat menjatuhkan sanksi, berupa: a.

Teguran lisan;

b.

Teguran tertulis;

c.

Pemberhentian sementara;

d.

Pemberhentian dengan hormat; dan

e.

Pemberhentian dengan tidak hormat.

Majelis Pemeriksa dapat menjatuhkan sanksi yang lebih luas dibandingkan dengan sanksi yang dapat dijatuhkan oleh MPW dan MPP kepada Notaris, sehingga ada 2 (dua) instansi yang dapat menjatuhkan sanksi terhadap Notaris, yaitu MPW dan MPP serta Majelis Pemeriksa Wilayah dan Majelis Pemeriksa Pusat. Substansi Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004, seperti tersebut di atas tidak tepat untuk dilaksanakan, karena mencampuradukkan kewenangan MPW dan Majelis Pemeriksa Wilayah serta Majelis Pemeriksa Pusat dalam menjatuhkan sanksi, sehingga yang tetap harus dijadikan pedoman adalah aturan hukum yang lebih tinggi yaitu UUJN. Instansi utama untuk menjatuhkan sanksi terhadap Notaris yaitu Majelis Pengawas Notaris, sedangkan Tim Pemeriksa dan Majelis Pemeriksa merupakan bagian internal yang dibuat oleh Majelis Pengawas dengan kewenangan tertentu yang tetap berada dalam kendali Majelis Pengawas. Oleh karena itu seharusnya Majelis Pemeriksa hanya berwenang untuk menerima laporan yang diterima dari

hormat dari jabatan Notaris dan pemberhentian dengan hormat dari jabatan Notaris, hal ini sesuai de ngan Pasal 2 huruf e Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004.



62

masyarakat atau dari sesama Notaris, melakukan pemeriksaan dan persidangan secara terbuka, dan jika menurut hasil pemeriksaan Majelis Pemeriksa terbukti bahwa Notaris yang bersangkutan telah melakukan pelanggaran dalam pelaksanaan tugas jabatan Notaris, maka kemudian Majelis Pemeriksa melaporkannya kepada Majelis Pengawas, dan disertai dengan usulan untuk menjatuhkan sanksi-sanksi tertentu. Selanjutnya Majelis Pengawas akan memutuskan sanksi yang dijatuhkan kepada Notaris yang bersangkutan. Sanksi yang dijatuhkan oleh Majelis Pengawas tersebut, Notaris diberi kesempatan untuk mengajukan keberatan kepada Majelis Pengawas yang menjatuhkan sanksi kepadanya. Jika tidak puas dapat mengajukan banding kepada Instansi Majelis Pengawas yang lebih tinggi. Gugatan ke pengadilan tata usaha Negara pun dapat dilakukan jika putusan Majelis Pengawas tetap tidak memuaskan Notaris yang bersangkutan. Dalam tataran yang ideal, bahwa seharusnya semua jenjang Majelis Pengawas mempunyai wewenang untuk menjatuhkan sanksi berupa teguran lisan, teguran tertulis, pemberhentian sementara dan permberhentian dengan tidak hormat. Atas semua bentuk sanksi tersebut dapat diakukan keberatan kepada instansi yang menjatuhkan sanksi tersebut dan jika tidak puas dapat mengajukan banding kepada instansi yang lebih tinggi – dalam hal ini MPW dan terus ke MPP. Jika semua prosedur ini sudah dipenuhi namun tetap tidak memuaskan Notaris yang bersangkutan, maka Notaris dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara untuk menggugat putusan MPP. Dalam hal ini harus ditentukan bahwa selama pemeriksaan di pengadilan tata usaha negara berjalan, untuk sementara waktu Notaris tidak dapat menjalankan tugas jabatannya sebagai Notaris sampai ada putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Pengaturan sanksi yang dijatuhkan Majelis Pengawas Notaris tidak ada peluang untuk melakukan upaya hukum seperti tersebut di atas. Jika kesempatan seperti tidak diatur atau tidak ada, maka upaya hukum tersebut dapat ditempuh dengan gugatan langsung ke Pengadilan Tata Usaha Negara.37

37

Pasal 48 Peratun menegaskan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang memeriksa sengketa tata usaha Negara, setelah semua upaya hukum (berupa keberatan administrasi dan banding) telah ditempuh.



63

Jadi secara singkat dapat dijelaskan bahwa peran pengawasan yang dilakukan oleh dari MPD, MPW dan MPP adalah sama-sama mengawasi perilaku Notaris dalam menjalankan jabatannya, hanya saja kalau MPD dibentuk di kabupaten/ kota, dapat memberikan cuti sampai 6 bulan, dan tidak mempunyai kewenangan untuk menjatuhkan sanksi apapun. MPW dibentuk dan berkedudukan di ibukota provinsi, dapat memberikan ijin cuti lebih dari 6 bulan sampai 1 tahun, dan dapat memberikan sanksi berupa teguran lisan atau tertulis. Sedangkan MPP dibentuk dan berkedudukan di ibukota negara, dapat memberikan cuti lebih dari 1 tahun, dan dapat memberikan sanksi berupa menjatuhkan sanksi pemberhentian sementara.

2.8

Posisi Kasus Dalam hal guna memenuhi ketentuan etika dalam kode etik Notaris, maka penulis memaparkan kasus dibawah ini dengan menyamarkan nama-nama dari para pihak yang bersangkutan. Kasus ini merupakan putusan perkara banding oleh Notaris JS, S.H melawan BT, S.H tertanggal 20 Desember 2005, nomor 01/ B/ MjPPN/ 2005 dengan posisi kasus sebagai berikut : Pada 27 Januari 1988, TS membeli sebidang tanah dari seorang petani di daerah Surabaya dengan akta Ikatan Jual Beli Nomor 144. Beberapa tahun kemudian TS meninggal dunia, ia mewariskan tanah tersebut kepada ke tiga anaknya, yaitu LT, RT, dan JT. Kemudian BT selaku pemilik Fran’s Bakery, yang berniat untuk membeli 10 bidang tanah tersebut dari keluarga LT senilai Rp.350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah). Mereka mendatangi Notaris JS,S.H. untuk membuat akta Jual Beli, pada kedatangan pertama para pihak hanya menyatakan maksudnya untuk membuat akta jual beli. Pada tanggal 19 Juni 1997, terjadilah penandatanganan Akta Ikatan Jual Beli Nomor 64 antara Saudara BT sebagai pihak pembeli, serta Saudari LT dan keluarga sebagai pihak penjual. Pada saat akta Nomor 64 dibuat dan ditandatangani, LT sebagai pihak penjual tidak hadir di hadapan Notaris dan ia juga tidak menandatangani akta Jual beli tersebut dihadapan Notaris. Melainkan minuta



64

aktanya dibawa keluar oleh saudara BT dan kemudian saat kembali ke ruangan Notaris, dalam minuta tersebut telah ada tanda tangan LT. JS, S.H., tidak mengetahui secara pasti siapa yang menandatangani akta tersebut. JS, S.H., ia pun tidak menanyakan hal tersebut kepada BT. Ia hanya menanyakan apakah pembayaran terhadap 10 bidang tanah tersebut telah lunas. BT menyatakan bahwa pembayaran telah lunas. Dengan berbekal akta ikatan jual beli Nomor 64 yang dibuat oleh JS, S.H., BT lalu menjual tanah 10 bidang tanah yang dibeli dari LT kepada PT. GMS. Namun belakangan saat PT. GMS akan membangun di tanah tersebut, saudari LT dan keluarganya melarang hal tersebut. LT dan keluarganya merasa, jangankan menerima uang pembayaran 10 bidang tanah tersebut oleh BT, mereka bahkan membantah telah menjual tanah tersebut kepada BT. Karena merasa dirugikan, PT. GMS melaporkan BT kepada yang berwajib, dengan tuduhan memberikan keterangan palsu dalam akta otentik. BT pun duduk di kursi pesakitan. JS, S.H. sebagai Notaris yang membuat akta jual-beli tersebut pun dipanggil sebagai saksi. Semula di muka persidangan, saat ia menjadi saksi dari pihak terdakwa yakni BT, ia menerangkan di bawah sumpah bahwa pembuatan akta tersebut telah sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku. Ia juga menjelaskan bahwa akta Nomor 64 telah ditandatangani oleh para pihak baik Penjual dan Pembeli, serta dihadiri para saksi. Terkait dengan kasus tersebut, kemudian JS, S.H., ditangkap dan ditahan di dalam ruang tahanan Serse POLDA Jawa Timur. JS, S.H., diduga telah melanggar Pasal 263 ayat (1) jo. Pasal 264 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana karena ia diduga memalsukan isi dari akta Notaris yang dibuatnya (Akta ikatan jual-beli Nomor 64). Saat dimintai keterangannya oleh pihak Serse POLDA Jawa Timur, JS, S.H., tetap menyatakan bahwa pembuatan akta Nomor 64 telah sesuai dengan peraturan hukum yang ada. Bahkan saat berada dalam ruang tahanan Serse POLDA Jawa Timur, JS, S.H., pun sempat mengirim surat yang menerangkan bahwa ia meminta perlindungan hukum kepada Pengurus Ikatan Notaris Indonesia, padahal



65

dia adalah anggota Himpunan Notaris Indonesia. Akhirnya dengan Bantuan Ikatan Notaris Indonesia, penahanannya kemudian ditangguhkan oleh Serse POLDA Jawa Timur. Saat penahanannya ditangguhkan, tiba-tiba JS, S.H., kembali muncul sebagai saksi yang diajukan oleh pihak Jaksa Penuntut Umum dimuka persidangan untuk kasus dengan terdakwa BT. Ia memberikan kesaksian yang berbeda dari kesaksiannya yang pertama diruang sidang. Pada kesaksiannya yang ke dua, ia bersaksi di bawah sumpah bahwa saat akta Nomor 64 dibuat dan ditandatangani, LT sebagai pihak penjual tidak hadir dan tanda tangan dihadapannya. Melainkan minuta aktanya dibawa keluar oleh saudara BT dan saat kembali ke ruangan Notaris, dalam minuta tersebut telah ada tanda tangan LT. JS, S.H., tidak mengetahui secara pasti , siapa yang menandatangani akta tersebut. Kesaksian kedua yang diberikan oleh Saudara JS, S.H dimuka Pengadilan menjadi salah satu bukti yang memberatkan BT. Salah satu bunyi Amar Putusan yang dijatuhkan kepada BT adalah: ”Terbukti secara bersama-sama memberikan keterangan palsu dalam suatu akta otentik, Akta Ikatan Jual-Beli Nomor 64 tertanggal 19 Juni 1997 dari Notaris JS, S.H., dan dengan sengaja menggunakan akta otentik tersebut seolah-olah isinya cocok dengan hal yang sebenarnya, yang jika pemakaian akta otentik tersebut dapat menimbulkan kerugian yang dilakukan secara berlanjut.” Karena merasa telah dirugikan, BT melaporkan JS, S.H., kepada Majelis Pengawas Wilayah Notaris Provinsi Jawa Timur pada tanggal 5 April 2005. Dan hasil keputusan Majelis Pemeriksa Wilayah Notaris Provinsi Jawa Timur yaitu putusan No.W10-19A.MPW.V.2005 tanggal 12 Mei 2005 yang amarnya berbunyi: MEMUTUSKAN; Menyatakan Terlapor terbukti bersalah melakukan pelanggaran atas Pasal 28 dan Pasal 22 S.1860 No. 3 yang berlaku pada saat pelanggaran dilakukan, jo. Undang-Undang

Nomor 30 Tahun 2004 berikut peraturan

pelaksanaannya, serta Kode Etik Notaris, dan untuk itu Majelis Pemeriksa Wilayah Notaris Provinsi Jawa Timur menjatuhkan sanksi Mengusulkan kepada Majelis Pemeriksa Pusat untuk memberikan sanksi pemberhentian dengan tidak hormat pada Notaris JS, SH.



66

JS, S.H tidak senang dengan putusan tersebut sehingga dia mengajukan banding kepada Majelis Pengawas Pusat Notaris di Jakarta, melalui suratnya tanggal 08 Juli 2005 dan telah menyerahkan memori banding tertanggal 09 Juli 2005 yang tercatat dalam register No. 58/08/2005, tanggal 18 Agustus 2005, dengan alasan-alasan sebagai berikut: 1.

Bahwa BT (Pelapor/Terbanding) dalam hal ini melalui Kuasa Hukumnya: SS, SH. tidak mempunyai kapasitas/kompetensi sebagai pelapor yang dirugikan, sesuai pasal 21 ayat (1) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor : M-02.PR.08.10 Tahun 2004, karena pelapor adalah terpidana dalam perkaranya dengan Pihak Ketiga PT. GMS Surabaya. Subyek perkara adalah BT dengan PT. GMS/WB, sehingga seharusnya pengaduan pelapor itu ditolak.

2.

Bahwa Majelis Pengawas Wilayah Notaris Jawa Timur versi Ikatan Notaris Indonesia (INI) tidak berhak/berwenang untuk mengadili, mengusulkan pemecatan Pembanding, karena dia bukan anggota Ikatan Notaris Indonesia. Dia adalah anggota Himpunan Notaris Indonesia (HNI), sedangkan berdasarkan Pasal 82 ayat 1 Bab X Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris berbunyi: Notaris berhimpun dalam satu wadah Organisasi Notaris, tidak disebutkan harus Ikatan Notaris Indonesia (INI).

3.

Bahwa dalam Putusan Majelis Pengawas Wilayah Notaris Jawa Timur Nomor W10-019A.MPW.V.2004, tertanggal 12 Mei 2005, halaman 2 point 5 ditulis bahwa BT melalui Kuasa Hukumnya menuduh JS, SH. telah melanggar Pasal 16 jo Pasal 84 dan 85 Undang-undang Nomor 30 tahun 2004. Bagaimana mungkin? Sedangkan perbutan yang dituduhkan kepada JS katanya dilakukan oleh JS pada bulan Juni tahun 1997?

4.

Bahwa Penasehat Hukum BT/Pelapor/Terbanding menuduh Pembanding melanggar Pasal 16 jo Pasal 84 dan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004, tetapi anehnya Majelis Pengawas Notaris Jawa Timur memutuskan bahwa JS telah terbukti melakukan pelanggaran atas Pasal 28 dan Pasal 22 S. 1860 No. 3 yang berlaku saat pelanggaran dilakukan. Adalah sangat janggal pasal yang dituduhkan berbeda dengan pasal-pasal keputusan Majelis, dari dan oleh karena itu kami menolak keras dan sangat-sangat keberatan sebab Majelis Pengawas



67

Wilayah Notaris Jawa Timur telah melampaui batas kewenangan dan tidak sesuai dengan apa yang telah diadukan (salah mengetrapkan hukum). 5.

Bahwa Majelis Pengawas Wilayah Notaris Jawa Timur berpendapat JS telah melanggar Pasal 28 dan Pasal 22 S. 1860 No. 3, maka sebenarnya Majelis tersebut

tidak berwenang memeriksa/mengadili. Yang berwenang

adalah

Hakim Pengawas Notaris dan Pengacara. 6.

Tidak adanya netralitas dan sikap imparsial dari majelis pengawas wilayah notaris jawa timur dalam usulan pemecatan terhadap JS.

7.

Bahwa Majelis Pengawas Wilayah Notaris Jawa Timur cenderung memihak kepada BT/Pelapor/Terbanding.

8.

Bahwa di dalam Pasal 22 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M-02.PR.08.10 Tahun 2004 tertulis: (1)

Ketua Majelis Pemeriksa melakukan pemanggilan terhadap Pelapor dan Terlapor.

(2)

Pemanggilan dilakukan dengan surat oleh sekretaris dalam waktu paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum sidang.

(3)

Dalam keadaaan mendesak pemanggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan melalui faksimili yang segera disusul dengan surat pemanggilan.

(4)

Dalam hal terlapor setelah dipanggil secara sah dan patut, tetapi tidak hadir maka dilakukan pemanggilan yang kedua.

(5)

Dalam hal terlapor setelah dipanggil secara sah dan patut yang kedua kali, namun tetap tidak hadir maka pemeriksaan dilakukan dan putusan diucapkan tanpa kehadiran terlapor.

(6)

Dalam hal pelapor setelah dipanggil secara sah dan patut tidak hadir, maka dilakukan pemanggilan yang kedua, dan apabila pelapor tetap tidak hadir, Majelis Pemeriksa menyatakan laporan gugur dan tidak dapat diajukan lagi. Maka jelas bahwa berdasarkan peraturan ini Majelis Pengawas Wilayah Notaris Jawa Timur seharusnya menolak permohonan SS, SH. Pelapor wajib hadir sendiri, bukan diwakilkan kepada SS, SH. Karena



68

persidangan ini harus dihadiri oleh pelapor dan terlapor secara pribadi/persoonlijk dan langsung. Yaitu BT/Pelapor/Terbanding dan JS sebagai Terlapor/Pembanding. 9.

Bahwa Pembanding tidak bermaksud dan tidak pernah merugikan masyarakat bahkan siapapun, juga termasuk BT, karena dalam pembuatan akta Ikatan Jual Beli dan kuasa tertanggal 19 Juni 1997 Nomor 64 dan 65 yang dipermasalahkan itu, sudah selesai dengan permintaan dan order dari pihak-pihak dalam hal ini LT, Cs dan BT . Apabila dikemudian hari timbul masalah, akar masalahnya dibuat oleh BT, sehingga dia tidak berhak menuntut siapapun juga termasuk Notaris JS Bahkan dia tidak berhak mengajukan permohonan kepada Majelis Pengawas Notaris untuk mencelekai JS lebih lanjut, karena dia sudah terlalu banyak merugikan JS karena ulah dan perbuatannya.

2.8.1 Penanganan Majelis Pengawas Notaris Majelis Pengawas Pusat mempertimbangkan memori banding dari saudara JS,S.H sebagai berikut : -

Bahwa berdasarkan Pasal 67 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris menyatakan bahwa “Pengawasan atas Notaris dilakukan oleh Menteri“

yang dalam hal ini adalah Menteri Hukum dan Hak Asasi

Manusia Republik Indonesia. Selanjutnya dalam ayat (2) nya disebutkan “Dalam melaksanakan pengawasan, Menteri dibantu oleh Majelis Pengawas” -

Bahwa Menteri telah membentuk Majelis Pengawas berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor : M.02.PR.18.10 tahun 2004 tentang Tata Cara Pengangakatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja dan Tata Cara Pemeriksaaan Majelis Pengawas Notaris, tanggal 07 Desember 2004;

-

Bahwa Menteri dalam membentuk Majelis Pengawas Notaris yang terdiri atas Majelis Pengawas Pusat, Majelis Pengawas Wilayah, dan Majelis Pengawas Daerah tidak membeda-bedakan. Artinya, Majelis Pengawas Wilayah Notaris Jawa Timur berwenang melakukan pengawasan kepada seluruh Notaris tanpa



69

membeda-bedakan Notaris tersebut dari segi keanggotaan organisasi profesi Notaris; Menimbang, bahwa berdasarkan petimbangan tersebut di atas, maka Majelis Pengawas Notaris (termasuk Majelis Wilayah Notaris Jawa Timur dan Majelis Pengawas Pusat Notaris) berwenang memeriksa dan memutus laporan dari Terbanding/Pelapor dan banding dari Pembanding/Terlapor. Dengan demikian,

keberatan

dari

Pembanding/

Terlapor,

keberatan

dari

Pembanding/Terlapor mengenai hal ini, karena tidak cukup beralasan, harus dinyatakan ditolak; Menimbang, bahwa Pembanding/Terlapor dalam memori bandingnya juga mengajukan keberatan atas laporan yang diajukan oleh Terbanding/Pelapor dengan

alasan

bahwa

Terbanding/Pelapor

tidak

mempunyai

kapasitas/kompetensi sebagai pelapor yang dirugikan sesuai dengan Pasal 21 ayat (1) Peraturan Menteri Nomor : M.02.PR.08.10 Tahun 2004 tersebut; Menimbang, bahwa mengenai keberatan ini Majelis Pemeriksa Pusat Notaris mempertimbangkan sebagai berikut: -

Bahwa berdasarkan Pasal 73 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris menyatakan bahwa: “Majelis Pengawas Wilayah berwenang menyelenggarakan sidang untuk memeriksa dan mengambil keputusan atas laporan masyarakat, termasuk Terbanding/Pelapor BT sebagai Pembeli yang aktanya dibuat oleh Pembanding/Terlapor.

-

Bahwa yang dimaksud dengan pihak yang merasa dirugikan dalam Pasal 21 ayat (1) Peraturan Menteri Nomor : M.02.PR.08.10 Tahun 2004 tersebut adalah pihak yang mempunyai hubungan langsung atau tidak langsung dengan adanya pelanggaran Kode Etik Notaris atau pelanggaran pelaksanaan Jabatan Notaris.

-

Bahwa Pembanding/Terlapor dalam melaksanakan jabatannya sebagai Notaris, telah membuat Akta Jual Beli dan Surat Kuasa tanggal 19 Juni 1997 dengan Akta Nomor 64 dan Nomor 65. Dalam Akta tersebut, LT, RT, JT sebagai penjual, dan BT sebagai pembeli;

-

Bahwa

BT

sebagai

pembeli,

mempuyai

hubungan

langsung

dengan

Pembanding/Terlapor dalam kaitan dengan pembuatan akta jual beli, karena BT



70

merasa dirugikan berdasarkan Pasal 73 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris jo Pasal 21 ayat (1) Peraturan Menteri Nomor : M.02PR.08.10 Tahun 2004 tersebut, Terlapor/Pembanding dapat melaporkan kepada Majelis Pengawas Notaris; Menimbang, bahwa berdasarkan Terbanding/Pelapor sebagai pihak

uraian pertimbangan di atas, maka

yang merasa dirugikan mempunyai

kapasitas/kompetensi untuk melaporkan masalahnya kepada Majelis Pengawas Wilayah Notaris Jawa Timur sesuai dengan mechanisme yang diatur dalam peraturan

perundang-undangan.

Dengan

demikian,

keberatan

Pembanding/Terlapor mengenai hal ini, karena tidak cukup beralasan, juga harus dinyatakan ditolak; Menimbang, bahwa Pembanding/Terlapor di persidangan secara lisan mengajukan keberatan tentang ketidakhadiran Terbanding/Pelapor secara pribadi (hanya dihadiri oleh kuasa hukumnya) sejak pemeriksaan dilakukan oleh Majelis Pemeriksa Wilayah Notaris sampai dengan sekarang ini. Menimbang, bahwa untuk keberatan ini, majelis Pengawas Pusat Notaris mempertimbangkan sebagai berikut: -

bahwa lembaga pemberian kuasa dalam sistem hukum di Indonesia masih tetap diakui dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, baik di luar pengadilan maupun di dalam pengadilan, termasuk dalam sidang-sidang pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Majelis Pengawas Notaris;

-

bahwa lembaga pemberian kuasa dengan surat kuasa menjadi alas hak hubungan hukum antara pemberi kuasa dengan penerima kuasa untuk suatu urusan yang bersifat umum atau yang bersifat khusus;

-

bahwa lembaga pemberian kuasa yang bersifat khusus yang diberikan oleh Terbanding/Pelapor kepada kuasa hukumnya SS, SH.,CN., M.Hum, adalah sesuai dan berdasarkan Pasal 1795 KUH Perdata;

-

bahwa Peraturan Menteri Nomor : M.02.PR.08.10 Tahun 2004 tersebut, tidak melarang pemberian kuasa kepada para pihak yang bersengketa tidak pula mewajibkan Terbanding/Pelapor hadir sendiri dalam pemeriksaan.



71

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Pemeriksa Pusat Notaris berpendapat, keberatan Pembanding/Terlapor tentang ketidakhadiran Terbanding/Pelapor

(hanya dihadiri oleh kuasa hukumnya),

tidak cukup beralasan dan oleh karenanya harus dikesampingkan; Menimbang, bandingnya

bahwa

mengajukan

Pembanding/Terlapor

keberatan

yang

pada

juga

dalam

pokoknya

memori

menyangkut

kompetensi Majelis Pengawas Notaris untuk memeriksa Pembanding/Terlapor. Menurut Pembanding/Terlapor, Majelis Pengawas Notaris tidak berwenang memeriksa Pembanding/Terlapor. Yang berwenang adalah Hakim Pengadilan Negeri, karena pembuatan Akta Nomor 64 dan Nomor 65 terjadi pada tanggal 17 Juni 1997, yang pada saat itu berlaku Peraturan Jabatan Notaris Staatsblad 1860 Nomor 3; Menimbang, bahwa keberatan Pembanding/Terlapor mengenai hal ini akan dipertimbangkan seperti di bawah ini: -

bahwa berdasarkan Pasal 40 Peraturan Menteri Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004 tersebut yo Pasal 86 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, menyatakan bahwa “Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan jabatan Notaris tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti berdasarkan UndangUndang ini;

-

bahwa pengawasan atas Notaris sebelum Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tersebut diundangkan, dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri, maka berdasarkan Pasal 91 ayat 4 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tersebut, pengawasan atas Notaris yang dibentuk oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Pasal 67 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris;

-

bahwa berdasarkan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dikatakan bahwa “Notaris yang telah diangkat pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, dinyatakan sebagai Notaris sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini;



72

-

bahwa Notaris JS, SH. telah diangkat sebagai Notaris pada saat Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris diundangkan tanggal 06 Oktober 2004, sehingga bagi Notaris JS, SH. berlaku juga Undang-Undang tersebut. Oleh karena baginya berlaku Undang-Undang tersebut, maka pengawasan yang diatur dalam Undang-Undang tersebut yakni yang dilakukan oleh Majelis Pengawas Notaris berlaku juga terhadap Notaris JS Soetandio, SH.; Menimbang, bahwa

oleh karena keberatan Pembanding/Terlapor

mengenai kompetensi/kewenangan Majelis Pengawas Notaris dinyatakan ditolak, maka dengan demikian berarti Majelis Pengawas Pusat Notaris berwenang

memeriksa

dan

memutus

laporan

yang

diajukan

oleh

Terbanding/Pelapor; Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Pemeriksa Pusat Notaris akan mempertimbangkan apakah upaya hukum banding yang diajukan oleh Pembanding/Terlapor sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Nomor : M.02.PR.08.10 tahun 2004 tersebut; Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 33 ayat (2) Peraturan Menteri Nomor : M.02.PR.08.10 Tahun 2004 tersebut menyatakan “Upaya hukum banding dinyatakan dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kalender dihitung sejak putuskan ucapkan”. Selanjutnya dalam ayat (3) nya disebutkan: “Dalam hal pelapor dan atau terlapor tidak hadir pada saat putusan diucapkan, maka pelapor dan terlapor dapat menyatakan banding dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kalender terhitung sejak putusan diterima”; Menimbang, bahwa Majelis Pemeriksa Wilayah Notaris Jawa Timur telah menjatuhkan putusan Nomor : W10-19A.MPW.V.2005, tanggal 12 Mei 2005 (bukti P-4) kepada Pembanding/Terlapor dan pada saat putusan diucapkan, baik Terbanding/Pelapor maupun Pembanding/ Terlapor hadir dipersidangan; Menimbang, bahwa Pembanding/Terlapor mengajukan banding atas putusan Majelis Pemeriksa Wilayah Notaris Jawa Timur tersebut kepada Majelis Pengawas Pusat Notaris di Jakarta dengan surat tanggal 08 Juli 2005 dan telah menyerahkan memori banding tanggal 09 Juli 2005 yang dicatat dalam register No. 58/08/2005, tanggal 18 Agustus 2005;



73

Menimbang,

bahwa oleh karena putusan diucapkan oleh Majelis

Pemeriksa Wilayah Notaris Jawa Timur tanggal 12 Mei 2005, maka Pembanding/Terlapor diberi hak untuk mengajukan upaya hukum banding dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kalender terhitung sejak putusan diucapkan yakni paling lambat tanggal 19 Mei 2005; Menimbang, bahwa ternyata Pembanding/Terlapor mengajukan banding melampaui batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) Peraturan Menteri Nomor : M.02.PR.08.10 Tahun 2004 tersebut yaitu tanggal 08 Juli 2005, oleh karenanya, permohonan banding dari Pembanding/Terlapor dinyatakan tidak dapat diterima. Memperhatikan pasal-pasal Undang-Undang Nomor 30

Tahun 2004

tentang Jabatan Notaris, khususnya Pasal 67, Pasal 86, Pasal 87, dan Pasal 91 angka 4 jo pasal 21, Pasal 33, dan Pasal 40 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.02.PR.08.10 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris. Oleh karena itu Majelis Pemeriksa Pusat memutuskan menyatakan memori banding dari pembanding/ terlapor JS,S.H tidak dapat diterima.

2.8.2 Analisis Kasus Notaris JS adalah pihak yang bertanggung jawab atas terjadinya permasalahan jual beli tanah ini, memang disini saudara BT mempunyai itikad tidak baik terhadap saudari LT, CS dan Notaris JS. BT sudah berniat untuk melakukan tindakan penipuan dan pemalsuan oleh karena kepercayaan yang diberikan

kepadanya

oleh

Notaris

JS

untuk

membawa

minuta

dan

menandatanganinnya diluar sepengetahuan JS. Penulis mengambil kesimpulan bahwa sepertinya Notaris JS sering melakukan tindakan tersebut, dikarenakan terlalu percaya kepada kliennya. Tetapi pada kali ini, Notaris JS tidak bisa mengelak lagi akan perbuatannya tersebut oleh karena permasalahan ini timbul karena JS lalai dalam melakukan tugas dan kewenangan dalam jabatannya sehingga banyak pihak yang dirugikan.



74

JS melakukan kelalaian tersebut diatas memang sebelum UUJN berlaku tetapi menurut Pasal 40 Peraturan Menteri Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004 jo. Pasal 86 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 yang menyatakan bahwa pada saat Undang-undang ini mulai berlaku, peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan jabatan Notaris tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti berdasarkan Undang-undang ini, sehingga yang berhak untuk melakukan pemeriksaan terhadap pelanggaran jabatan ini adalah Majelis Pengawas Notaris. JS diadukan karena melakukan pelanggaran Undang-Undang Jabatan Notaris oleh masyarakat pengguna jasa Notaris sesuai Pasal 21 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.02.PR.08.10 tahun 2004 tentang tata cara pengangkatan anggota, pemberhentian anggota, susunan organisasi, tata kerja, dan tata cara pemeriksaan Majelis Pemeriksa Notaris. Oleh karena itu Majelis Pemeriksa Wilayah Jawa Timur berhak dan sah memeriksa dan mengambil keputusan atas pelanggaran JS tersebut. JS, S.H. sesuai hasil pemeriksaan, terbukti melanggar Pasal 28 jo. Pasal 85 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 berikut peraturan pelaksanaannya, dengan tidak adanya saksi saat pembuatan serta penandatanganan akta Jual-beli tersebut. Ia juga terbukti melanggar Pasal 22 S.1860 Nomor 3 yang berlaku saat pelanggaran dilakukan jo. Pasal 85 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 berikut peraturan pelaksanaannya, dengan mengabaikan untuk membacakan terlebih dahulu akta yang dibuatnya di hadapan para pihak dan saksi. Ia hanya mempertanyakan apakah pembayaran sudah lunas atau belum. Selain itu Notaris JS telah memberikan pernyataan palsu di depan persidangan. G.H.S Lumban Tobing menyatakan bahwa apabila suatu akta hendak memperoleh stempel otentisitas, harus dipenuhi persyaratan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1868 KUH Perdata, yaitu:

38

akta itu harus dibuat oleh atau di hadapan seorang

pejabat umum, akta itu harus dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh Undangundang, pejabat umum oleh atau di hadapan siapa akta itu dibuat harus mempunyai wewenang untuk membuat akta itu. 38

G.H.S. Lumban Tobing, Peraturan Jabatan Notaris, Cetakan ketiga, (Jakarta: Erlangga, 1999),

hal.48.



75

Karena tidak puas dengan putusan Majelis Pemeriksa Notaris Wilayah Provinsi Jawa Timur No.W10-19A.MPW.V.2005 tertanggal 12 Mei 2005 JS, S.H. yang untuk selanjutnya disebut sebagai pembanding dalam perkaranya melawan BT yang untuk selanjutnya disebut sebagai terbanding, mengajukan memori banding kepada Majelis Pemeriksa Pusat Notaris di Jakarta. Permohonan banding atas putusan Majelis Pemeriksa Notaris Wilayah Provinsi Jawa Timur tersebut diterima oleh Majelis Pemeriksa Pusat Notaris dengan surat tanggal 8 Juli 2005, dengan telah menyerahkan memori banding pada tanggal 9 Juli 2005, yang dicatat dengan register Nomor.58/08/2005 pada tanggal 18 Agustus 2005. Alasan pengajuan banding oleh Pembanding adalah: a.

Terbanding tidak memiliki kompetensi sebagai pelapor yang dirugikan, terbanding adalah terpidana dari perkaranya dengan pihak ke tiga sehingga seharusnya pengaduan tersebut ditolak;

b.

Majelis Pengawas Wilayah Notaris Provinsi Jawa Timur versi Ikatan Notaris Indonesia tidak berwenang untuk mengadili terbanding karena terbanding adalah anggota Himpunan Notaris Indonesia;

c.

Majelis Pengawas Wilayah Notaris Provinsi Jawa Timur tidak berwenang memeriksa karena dugaan pelanggaran yang dilakukan pembanding, dilakukan sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004;

d.

Tidak adanya netralitas dari Majelis Pengawas Wilayah Notaris Provinsi Jawa Timur dalam usulan pemecatan terhadap pembanding, Majelis Pengawas Wilayah Notaris Provinsi Jawa Timur cenderung memihak terbanding;

e.

Pembanding merasa belum mendapat panggilan ke dua, sehingga pembanding tidak memiliki kesempatannya untuk membela diri;

f.

Pembanding tidak pernah bermaksud untuk merugikan pihak manapun. Namun pengajuan banding yang diajukan oleh pembanding telah

melampaui batas waktu, seperti yang dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) Peraturan Menteri Hukum

dan Hak Asasi Manusia Nomor:M.02.PR.08.10



76

Tahun 2004 yang berbunyi Upaya hukum banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kalender terhitung sejak putusan diucapkan. Oleh karena itu, permohonan banding yang diajukan pembanding dinyatakan tidak dapat diterima. Karena putusan Majelis Pemeriksa Wilayah menyatakan sanksi yang diberikan kepada JS, S.H. adalah usul pemberhentian dengan tidak hormat, maka Majelis Pengawas Pusat wajib menyampaikannya kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak putusan diucapkan. Menurut Winanto Wiryomartani, S.H, M.HUM selaku anggota Majelis Pengawas Pusat, dibentuknya Majelis Pengawas tujuannya adalah untuk melindungi masyarakat agar terlindung dalam pembuatan akta otentik dan dijauhi dari perbuatan malpraktek. Dengan adanya Majelis Pengawas Notaris ini dikatakan dapat menampung keluhan dari masyarakat yang dirugikan oleh Notaris, sedangkan sebelum adanya UUJN masyarakat yang dirugikan langsung berperkara di pengadilan. Setiap perkara yang diajukan oleh masyarakat ditangani oleh majelis Pengawas dan Majelis Pengawas membentuk Majelis Pemeriksa, jadi Majelis Pemeriksa adalah bagian dari Majelis Pengawas. Pada intinya dibentuknya pengawasan ini adalah guna menjaga kepentingan masyarakat dan menjaga harkat martabat Notaris sebagai profesi yang terhormat. Sekarang

banyak

terjadi

pelanggaran-pelanggaran

jabatan

yang

dilakukan oleh para Notaris, hal tersebut disebabkan oleh kurangnya kepedulian terhadap sesama dan terlalu mementingkan kepentingan dirinya sendiri. Pelanggaran-pelanggaran tersebut bisa menyebabkan banyak pihak dirugikan dan martabat para Notaris pun tidak terpandang lagi, oleh karena itu menurut Edward Suharjo, S.H, M.Kn selaku Notaris di Tangerang mengatakan yang paling penting adalah kita bisa memahami apa tujuan kita menjadi Notaris dan tetap menjaga harkat dan martabat kita selaku Notaris, juga dengan ikut berorganisasi di bidang kenotariatan serta mengikuti seminar-seminar hukum yang diberikan, kita dapat membuka pikiran dan pandangan kita terhadap



77

perkerjaan jabatan Notaris ini, mana yang boleh dilakukan dan mana yang kurang pantas untuk dilakukan. Beberapa kendala dalam pembinaan dan pengawasan Notaris adalah faktor moral atau etika Notaris dalam melakukan jabatannya, banyak Notaris yang kurang peduli terhadap etika jabatan sehingga tetap saja melakukan kecurangan-kecurangan dalam melakukan jabatannya, kurangnya sosialisasi dan penyuluhan mengenai pengawasan yang dilakukan oleh Majelis Pengawas sehingga citra Majelis Pengawas belum terlalu kuat dikalangan Notaris. Lalu kurangnya anggaran yang tersedia bagi Majelis Pengawas Notaris di seluruh Indonesia juga menjadi kendala bagi Majelis Pengawas dalam melakukan tugasnya, belum terbentuknya Majelis Pengawas Daerah di tempat-tempat terpencil karena Notaris di daerah tersebut baru sedikit. Dan juga masi adanya organisasi-organisasi lain diluar Ikatan Notaris Indonesia yang menyebabkan kurang adanya persatuan sehingga sedikit susah untuk diawasi. Dari kasus tersebut diatas dapat jelas dipahami bahwa pengawasan oleh Notaris sekarang setelah adanya UUJN nomor 30 Tahun 2004 adalah diawasi oleh menteri dengan menunjuk Majelis Pengawas Notaris sebagai pelaksana tugasnya, jadi bukan oleh Pengadilan Negeri lagi. Dan dalam hal ini karena pelanggaran yang terjadi adalah pelanggaran jabatan Notaris maka Dewan Kehormatan tidak berperan mengawasi Notaris dalam kasus diatas. Dewan kehormatan hanya berperan mengawasi Notaris-Notaris yang melanggar kode etik Notaris. Pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris JS ini dalam akta tidak ditandatangani di hadapan Notaris dan saksi-saksi menyebabkan akta tersebut menjadi kehilangan syarat otentisitasnya sehingga akta tersebut menjadi tidak otentik lagi dan menjadi akta di bawah tangan. Hal yang diperbuat Notaris JS ini juga dapat dikatakan melanggar sumpah jabatan, karena seorang Notaris disumpah untuk menjalankan jabatannya dengan amanah, jujur, seksama, mandiri, dan tidak berpihak, patuh pada peraturan perundangan yang berlaku tetapi yang dilakukan oleh Notaris JS ini adalah perbuatan yang tidak jujur sehingga merugikan banyak pihak.



78

Dalam pasal 67 ayat 5 UUJN, dikatakan bahwa pengawasan Notaris yang dilakukan oleh Menteri meliputi pengawasan terhadap perilaku Notaris dan pelaksanaan jabatan Notaris. Urutan pertama yg disebut adalah pengawasan terhadap perilaku Notaris, dikatakan sebagaimana demikian dikarenakan perilaku Notaris tersebut sangat menyangkut dengan kode etik Notaris, sehingga etika Notaris dalam melakukan tugas dan jabatannya sangat diutamakan. Bila seorang Notaris tidak mempunyai etika yang baik maka dalam menjalankan jabatannya juga tidak akan menghasilkan pekerjaan yang baik, maka dari itu diharapkan dan dihimbau agar para Notaris bisa menjalankan kode etik yang telah ditetapkan dengan sebaik-baiknya. Sanksi dari pelanggaran kode etik dan pelanggaran jabatan Notaris bila dibandingkan lebih berat sanksi yang dikenakan kepada pelanggaran jabatan Notaris, sanski maksimal yang dikenakan bagi Notaris yang melanggar kode etik Notaris adalah dikeluarkan dari organisasi Ikatan Notaris Indonesia, tapi sebenarnya Notaris tersebut masih dapat membuat akta sedangkan sanksi dari pelanggaran jabatan yang paling maksimal yang dapat diberikan kepada Notaris adalah pemberhentian secara tidak hormat oleh Menteri. Apabila Notaris tersebut diberhentikan secara tidak hormat berarti Notaris tersebut sudah tidak diperkenankan lagi untuk meenjalankan tugas dan jabatannya terutama dalam membuat akta-akta otentik.



BAB 2 PERKEMBANGAN PROFESI NOTARIS DI INDONESIA

Recommend Documents