BAB 2 LANDASAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS
2.1
Pemahaman Umum Perpajakan Di dalam Pemahaman Umum Perpajakan akan dibahas dan dijelaskan
mengenai definisi pajak, fungsi pajak, sistem pemungutan pajak, asas pengenaan pajak, dan tata cara pemungutan pajak.
2.1.1
Definisi Pajak Menurut Siti Kurnia Rahayu (2010:21) yang dikutip dari Soemarsaid
Moertono dalam M. Bakhrudin Effendi, istilah pajak berasal dari bahasa Jawa yaitu “ajeg” yang berarti pungutan teratur pada waktu tertentu. Kemudian berangsurangsur mengalami perubahan, maka sebutan semula ajeg menjadi sebutan Pa-ajeg. Pa-ajeg memiliki arti sebagai pungutan yang dibebankan kepada rakyat secara teratur, terhadap hasil bumi. Pungutan tersebut sebesar 40 persen dari yang dihasilkan petani untuk diserahkan kepada raja dan pengurus desa. Penentuan besar kecilnya bagian yang diserahkan tersebut hanyalah berdasarkan adat kebiasaan semata yang berkembang pada saat itu. Di setiap Negara memiliki istilah pajak yang berbeda tetapi dengan pengertian yang sama. Pajak dalam istilah asing adalah tax (Inggris); import contribution taxe, droit (Perancis); Stuer, Abgabe, Gebuhr (Jerman); impuesto contribution, tributo, gravamen, tasa (Spanyol) dan belasting (Belanda). Dalam literatur Amerika selain istilah tax dikenal pula istilah tarif. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan memberikan definisi pajak sebagai berikut : “kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Menurut Siti Kurnia Rahayu (2010:22), ada beberapa definisi pajak yang diungkapkan oleh para ahli, antara lain : 1. Menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, S.H. dalam Dasar-dasar Hukum Pajak dan Pajak Pendapatan merumuskan bahwa pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara (peralihan kekayaan dari sektor partikulir ke sektor pemerintahan) berdasarkan undang-undang (dapat dipaksakan) 9
10 dengan tiada mendapat jasa timbal (tegen prestasi), yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membiayai pengeluaran umum (Rochmat Soemitro:1991) 2. Menurut Prof. Dr. P.J.A. Andriani merumuskan bahwa Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan. 3. Menurut Ray M. Sommerfeld, Hershel M. Anderson, dan Horace R. Brock dalam bukunya An Introduction To Taxation: menyebutkan pajak sebagai, any nonpenal yet compulsory transfer of resources from the private to the public sector, levied on the basis of predetermined criteria and without receipt of a specific benefit of equal value, in order to accomplish some of a nation’s economic and social objectives. Pajak adalah suatu pengalihan sumber dari sektor swasta ke sektor pemerintahan,
bukan
akibat
pelanggaran
hukum,
namun
wajib
dilaksanakan, berdasarkan ketentuan yang ditetapkan terlebih dahulu, tanpa mendapat imbalan yang langsung dan proposional, agar pemerintah dapat melaksanakan tugas-tugasnya untuk menjalankan pemerintahan. Dari beberapa definisi yang telah dikemukakan di atas dapat ditarik kesimpulan tentang adanya beberapa unsur dari beberapa definisi pajak tersebut adalah : 1. A compulsary Merupakan suatu kewajiban yang dikenakan pada rakyat yang dikenakan kewajiban perpajakan. Jika tidak melaksanakan kewajibannya tersebut maka dapat dikenakan tindakan hukum berdasarkan Undang-Undang. Dapat dikatakan bahwa kewajiban ini dapat dipaksakan oleh pemerintah. 2. Contribution Diartikan sebagai iuran, yang diberikan oleh rakyat yang memenuhi kewajiban perpajakan kepada pemerintah dalam satuan moneter. 3. By individual or organizational Iuran yang dapat dipaksakan tersebut dibayar oleh perorangan atau badan yang memenuhi kewajiban perpajakan.
11 4. Received by the government, iuran yang diberikan tersebut dibayarkan kepada pemerintah selaku penyelenggara pemerintahan suatu negara. 5. For public purposes Iuran yang diberikan dari rakyat yang dapat dipaksakan yang merupakan penerimaan bagi pemerintah dijadikan sebagai dana untuk pemenuhan tujuan kesejahteraan rakyat banyak.
2.1.2
Fungsi Pajak
Pajak bukan hanya dipungut untuk disetorkan ke kas Negara tanpa ada realisasi. Menurut Diana Sari (2013:38), pajak itu sendiri memiliki beberapa fungsi diantaranya adalah sebagai berikut : 1. Fungsi Penerimaan (Budgeter) Yaitu sebagai alat (sumber) untuk memasukkan uang sebanyakbanyaknya dalam kas negara dengan tujuan untuk membiayai pengeluaran negara yaitu pengeluaran rutin dan pembangunan. Sebagai sumber
pendapatan
negara,
pajak
berfungsi
untuk
membiayai
pengeluaran-pengeluaran negara. Untuk menjalankan tugas-tugas rutin negara dan melaksanakan pembangunan negara membutuhkan biaya. Biaya ini dapat diperoleh dari penerimaan pajak. Dewasa ini pajak digunakan untuk pembiayaan rutin seperti belanja pegawai, belanja barang,
pemeliharaan,
dan
lain
sebagainya.
Untuk
pembiayaan
pembangunan, uang dikeluarkan dari tabungan pemerintah, yakni penerimaan dalam negeri dikurangi pengeluaran rutin. Tabungan pemerintah ini dari tahun ke tahun harus ditingkatkan sesuai dengan kebutuhan pembiayaan pembangunan yang semakin meningkat dan ini terutama diharapkan dari sektor pajak. 2. Fungsi mengatur (Reguler) Yaitu sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu di bidang keuangan (umpamanya di bidang ekonomi, politik, budaya, pertahanan, keamanan) misalnya : mengadakan perubahan tarif, memberikan pengecualianpengecualian,
keringanan-keringanan
atau
sebaliknya
pemberatan-
pemberatan yang khusus ditujukan kepada masalah tertentu. Pemerintah bisa mengatur pertumbuhan ekonomi melalui kebijaksanaan pajak. Dengan fungsi mengatur, pajak bisa digunakan sebagai alat untuk
12 mencapai tujuan. Pelaksanaan fungsi ini bisa bersifat positif dan negatif. Pelaksanaan fungsi pajak yang bersifat positif maksudnya jika suatu kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat oleh pemerintah dipandang sebagai sesuatu yang positif, oleh karena itu kegiatan tersebut akan didukung oleh pemerintah dengan cara memberikan dorongan berupa insentif pajak (tax incentive) yang dilakukan dengan cara pemberian fasilitas perpajakan berupa hal sebagai berikut : a) Pemberian pembebasan pajak (tax holiday) dan keringanan pajak untuk jangka waktu tertentu bagi investor baru yang akan memproduksi bahan baku yang usahanya didirikan di wilayah Indonesia bagian timur. b) Pemberian pengurangan-pengurangan pajak bagi pengarang buku ilmiah sebagai hasrat para ilmuan untuk menerbitkan buku lebih besar bagi pengembangan ilmu pengetahuan. c) Pemberian pengecualian-pengecualian pajak bagi pertunjukanpertunjukan kesenian tradisional sehingga kesenian tradisional dapat hidup berdampingan dengan kesenian lain. d) Pemberian kompensasi pajak terhadap kerugian yang diderita oleh perusahaan terhadap pajak penghasilannya untuk jangka waktu tertentu.
Dengan
deminkian
perusahaan
tersebut
dapat
memperoleh hasil yang lebih produktif sehingga di masa berikutnnya dapat dikenakan pajak e) Pemberian tarif yang rendah atau pembebasan kepada badanbadan koperasi yang kedudukan di Indonesia. Tujuannya memberikan dorongan bagi koperasi yang telah berdiri untuk lebih maju. Sementara itu, pelaksanaan fungsi mengatur yang bersifat negatif dimaksudkan untuk mencegah atau menghalangi perkembangan yang menjuruskan kehidupan masyarakat ke arah tujuan tertentu. Hal ini dapat dilakukan dengan membuat peraturan di bidang perpajakan yang menghambat dan memberatkan masyarakat untuk melakukan sesuatu kegiatan yang ingin diberantas oleh pemerintah. Tindakan pemerintah deminkian ini dapat dinamakan des incentive tax, antara lain berupa tindakan sebagai berikut :
13 a) Pemberian tarif yang tinggi atas hasil produksi barang-barang mewah, dimana selain dikenakan Pajak Pertambahan Nilai, juga dikenakan pajak penjualan, sebagai suatu upaya nyata untuk menegakkan keadilan dalam pembebanan pajak yang sekaligus upaya untuk mengurangi pola konsumsi tinggi yang tidak produktif b) Pemberian pajak impor yang tinggi bagi barang-barang tertentu untuk melindungi barang-barang yang juga diproduksi dalam negeri c) Pemberian
hambatan
terhadap
barang-barang,
misalnya
minuman keras dan pemberatan-pemberatan khusus terhadap pajaknya agar masyarakat tidak lagi banyak mengkonsumsi minuman keras d) Dalam bidang sosial (KB), bagi keluarga yang melebihi jumlah anak 3 (tiga), tidak diberikan tambahan untuk Penghasilan Tidak Kena Pajak. Artinya tambahan untuk wajib pajak kawin hanya diberikan pembatasan sebanyak tiga orang anak. Disini terlihat bahwa pelaksanaan KB dibantu oleh fungsi pajak.
2.1.3
Sistem Pemungutan Pajak
Menurut Mardiasmo (2011:7), Sistem pemungutan pajak terdiri dari tiga jenis diantaranya : 1. Official assessment system Sistem ini merupakan sistem pemungutan pajak yang jumlah pajak terutangnya ditetapkan/ditentukan oleh aparat pajak atau fiskus (pemerintah) dengan ciri-ciri : a) Fiskus/aparat pajak berwenang untuk menentukan berapa besarnya pajak yang terutang b) Wajib Pajak bersifat pasif c) Utang timbul setelah dikeluarkan Surat Ketetapan Pajak (SKP) oleh aparat/fiskus. Dalam prakteknya banyak diantara Wajib Pajak membayar pajak lebih kecil dari yang seharusnya.
14 Contoh penerapan sistem Official assessment adalah Pajak Bumi dan Bangunan dimana besarnya pajak yang dibayar wajib pajak dihitung dan ditetapkan oleh fiskus melalui Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) 2. Self assessment system Sistem ini merupakan sistem yang dianut Bangsa Indonesia sejak reformasi perpajakan yang dimulai pada tahun 1984 dimana setiap Wajib Pajak (WP) diberikan wewenang/kepercayaan, untuk mendaftarkan diri, menghitung hutang pajaknya sendiri dan melaporkan hasil perhitungan pajaknya ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP). Sehingga aparat pajak hanyalah mengawasi saja, melakukan pelayanan dan penyuluhan kepada Wajib Pajak (WP). Adapun ciri-ciri dari sistem ini meliputi : a) Wajib Pajak diberikan wewenang menentukan berapa besarnya pajak yang terutang b) Wajib Pajak bersifat aktif c) Aparat/fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi saja. Contoh penerapan sistem self assessment di Indonesia adalah Pajak Penghasilan dan PPN. 3. Witholding system Sistem ini merupakan sistem pemungutan pajak yang diberikan oleh pihak ketiga dalam, menentukan besarnya pajak yang terutang. Adapun ciri-ciri dari sistem ini meliputi : a) Pihak ketiga berwenang untuk menentukan besarnya pajak b) WP dan Fiskus bersifat Pasif.
2.1.4
Asas Pengenaan Pajak
Terdapat beberapa asas yang dapat dipakai oleh Negara sebagai asas dalam menentukan wewenangnya untuk mengenakan pajak, khususnya untuk pengenaan pajak penghasilan. Menurut Waluyo (2009:13), asas utama yang paling sering digunakan oleh Negara sebagai landasan untuk mengenakan pajak adalah : 1. Asas domisili atau disebut juga asas kependudukan (domicile/residence principle) , berdasarkan asas ini Negara akan mengenakan pajak atas suatu penghasilan yang diterima atau diperoleh oleh orang pribadi atau badan, apabila untuk kepentingan perpajakan, orang pribadi tersebut merupakan penduduk (resident) atau berdomisili di Negara itu atau apabila badan yang
15 bersangkutan berkedudukan di Negara itu. Dalam kaitan ini, tidak dipersoalkan dari mana penghasilan yang akan dikenakan pajak itu berasal. Itulah sebabnya bagi Negara yang menganut asas ini, dalam sistem pengenaan pajak terhadap penduduknya akan menggabungkan asas domisili dengan konsep pengenaan pajak atas penghasilan baik yang diperoleh di Negara itu maupun penghasilan yang diperoleh di luar negeri (world-wide income concept) 2. Asas sumber, Negara yang menganut asas sumber akan mengenakan pajak atas suatu penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi atau badan hanya apabila penghasilannya yang dikenakan pajak itu diperoleh atau diterima oleh orang pribadi atau badan yang bersangkutan dari sumbersumber yang berada di Negara itu. Dalam asas ini, tidak menjadi persoalan mengenai siapa dan apa status dari orang atau badan yang memperoleh penghasilan tersebut sebab yang menjadi landasan pengenaan pajak adalah objek pajak yang timbul atau berasal dari Negara itu. Contoh : tenaga kerja asing bekerja di Indonesia maka dari penghasilan yang didapat di Indonesia akan dikenakan pajak oleh pemerintah Indonesia 3. Asas
kebangsaan
atau
asas
nasionalitas
atau
disebut
juga
asas
kewarganegaraan. Dalam asas ini, yang menjadi landasan pengenaan pajak adalah status kewarganegaraan dari orang atau badan yang memperoleh penghasilan. Berdasarkan asas itu, tidaklah menjadi persoalan dari mana penghasilan yang akan dikenakan pajak berasal. Seperti halnya dalam asas domisili, sistem pengenaan pajak berdasarkan asas nasionalitas ini dilakukan dengan cara menggabungkan asas nasionalitas dengan konsep pengenaan pajak atas world wide income.
2.1.5
Tata Cara Pemungutan Pajak
Menurut Mardiasmo (2011:6), pemungutan pajak dapat dilakukan berdasarkan 3 stelsel, sebagai berikut : 1. Stelsel Nyata Pengenaan Pajak didasarkan pada objek penghasilan yang nyata sehingga pemungutannya baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak, yakni setelah penghasilan sesungguhnya telah dapat diketahui.
16 Kelebihan Stelsel Nyata : pajak yang dikenakan lebih realistis yaitu sesuai dengan besarnya pajak yang sesungguhnya terutang karena pemungutan pajak dilakukan setelah tutup buku, sehingga penghasilan yang sesungguhnya sudah dapat diketahui. Kelemahan Stelsel Nyata : pajak baru dapat dikenakan pada akhir periode (setelah penghasilan riil sudah diketahui), padahal pemerintah membutuhkan penerimaan pajak ini untuk pengeluaran sepanjang tahun dan tidak hanya pada akhir tahun. 2. Stelsel Anggapan Sistem pengenaan pajak ini berdasarkan pada suatu fiksi (anggapan) yang diatur di dalam Undang-Undang. Anggapan yang dimaksud disini adalah dapat bermacam-macam jalan pikirannya tergantung pada peraturan perpajakan yang berlaku. Dengan demikian, stelsel ini merupakan sistem pemungutan pajak di depan. Kelebihan dari Stelsel Anggapan : pemungutan pajak sudah dapat dilakukan pada awal tahun sehingga pemerintah dapat menggunakan penerimaan pajak untuk membiayai pengeluaran negara sepanjang tahun dan uang hasil pajak akan segera masuk ke dalam kas negara. Kelemahan dari Stelsel Anggapan : Besarnya pajak yang dipungut belum tentu sesuai dengan berapa besarnya pajak yang sesungguhnya terutang sehingga akan merugikan negara maupun Wajib Pajak. 3. Stelsel Campuran Merupakan perpaduan antara Stelsel Nyata dengan Stelsel Anggapan. Pada awal tahun, besarnya pajak yang dihitung berdasarkan suatu anggapan, kemudian pada akhir tahun besarnya pajak dapat disesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya. Dengan kata lain stelsel campuran merupakan upaya untuk menghilangkan kelemahan-kelemahan dari kedua stelsel lainnya. Kelebihan dari Stelsel Campuran : pemungutan pajak sudah dapat dilakukan pada awal tahun pajak, dan pajak yang dipungut sudah sesuai dengan berapa besarnya pajak yang terutang Kelemahan dari Stelsel Campuran : adanya tambahan pekerjaan administrasi karena perhitungan pajak dilakukan dua kali yaitu pada awal dan akhir tahun.
17 2.2
Kesadaran Wajib Pajak Menurut Pancawati Hardiningsih dan Nila Yulianawati dalam jurnalnya yang
berjudul “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemauan Membayar Pajak”, Kesadaran adalah keadaan mengetahui atau mengerti, sedangkan kesadaran wajib pajak dalam kewajiban perpajakannya merupakan hal yang penting dalam penarikan pajak. Indikator kesadaran membayar pajak antara lain : 1. Pajak merupakan bentuk partisipasi dalam menunjang pembangunan negara. 2. Penundaan pembayaran pajak dan pengurangan beban pajak sangat merugikan negara 3. Pajak ditetapkan dengan Undang-Undang dan dapat dipaksakan 4. Membayar pajak tidak sesuai dengan yang seharusnya dibayar akan merugikan negara 5. Membayar pajak akan terbentuk rencana untuk kemajuan dan kesejahteraan rakyat.
2.3
Sikap Wajib Pajak Sikap menurut Wikipedia, yaitu perasaan seseorang tentang objek, aktivitas,
peristiwa, dan orang lain. Perasaan ini menjadi konsep yang mempresentasikan suka atau tidak sukanya seseorang pada sesuatu. Sikap Wajib Pajak dalam penelitian ini adalah perasaan seseorang yang mendukung atau tidak mendukung terhadap pajak yang akhirnya memunculkan kecenderungan untuk bertindak dengan cara-cara tertentu terhadap kepatuhan dalam membayar pajak. Apabila sikap wajib pajak lebih mementingkan diri sendiri dan memperkaya diri sendiri maka cenderung wajib pajak tersebut tidak patuh dalam membayar pajak, tetapi jika wajib pajak memiliki sikap untuk memenuhi kewajiban perpajakannya maka cenderung wajib pajak memiliki sikap patuh dalam membayar pajaknya.
2.3.1
Pengertian Sikap Konsep tentang sikap telah berkembang dan banyak melahirkan berbagai
macam pengertian. Sikap, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, diartikan sebagai kesiapan untuk bertindak. Sedangkan menurut Oxford Advanced Learner Dictionary (Ramdhani, 2008), sikap merupakan cara menempatkan atau membawa diri, merasakan, jalan pikiran, dan perilaku.
18 Menurut Siti Kurnia Rahayu (2010:138), Kepatuhan yang dikatakan oleh Norman D. Nowak merupakan “suatu iklim” kepatuhan dan kesadaran pemenuhan kewajiban perpajakan yang tercermin dalam situasi (Devano, 2006 dalam Supadmi, 2010) dimana : a. Wajib pajak paham atau berusaha untuk memahami semua ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. b. Mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas. c. Menghitung jumlah pajak yang terutang dengan benar. d. Membayar pajak yang terutang tepat pada waktunya
2.4
Pelayanan Fiskus Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dijelaskan bahwa pelayanan sebagai
usaha melayani kebutuhan orang lain. Sedangkan melayani adalah membantu menyiapkan (mengurus) apa yang sedang diperlukan seseorang. Sementara itu, fiskus adalah petugas pajak. Pelayanan Fiskus dapat diartikan sebagai cara petugas pajak dalam membantu menyiapkan (mengurus) segala keperluan yang dibutuhkan oleh wajib pajak. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Rina Hakim (2009), untuk mengetahui baik tidaknya pelayanan fiskus yang telah diberikan oleh wajib pajak, maka dilakukan dengan memberikan beberapa pertanyaan kepada wajib pajak yaitu : 1. Apakah fiskus bekerja dengan transparan ? 2. Apakah fiskus sukarela dalam membantu kesulitan yang dialami oleh wajib pajak (bersedia memberikan penyuluhan) ? 3. Apakah fiskus senantiasa menjaga tutur katanya dengan baik dan bersikap sopan ? 4. Apakah fiskus
memberikan pelayanan dengan cepat dan tangkas
untuk membantu kesulitan yang dialami wajib pajak ? Pelayanan fiskus sangat berpengaruh terhadap wajib pajak dalam membayar pajaknya. Oleh karena itu, fiskus dituntut untuk memberikan pelayanan yang ramah, adil, dan tegas setiap saat kepada wajib pajak serta dapat memupuk kesadaran masyarakat tentang tanggung jawab dalam melakukan pembayaran pajak. Kemampuan fiskus dalam berinteraksi yang baik dengan wajib pajak adalah dasar yang harus dimiliki fiskus dalam melayani wajib pajak sehingga diharapkan dapat meningkatkan kemauan wajib pajak dalam membayar pajaknya.
19 2.5
Pemahaman tentang Peraturan Perpajakan Pemahaman merupakan kemampuan untuk menangkap makna dan arti dari
bahan yang telah dipelajari. Pemahaman dalam peraturan perpajakan merupakan penalaran dan penangkapan makna mengenai peraturan perpajakan. Menurut Pancawati Hardiningsih dalam jurnal penelitiannya yang berjudul “ Faktor-Faktor yang mempengaruhi kemauan membayar pajak “, bahwa pemahaman wajib pajak terhadap peraturan perpajakan adalah cara wajib pajak dalam memahami peraturan perpajakan yang telah ada. Wajib pajak yang tidak memahami peraturan perpajakan dengan jelas cenderung akan menjadi wajib pajak yang tidak taat. Jelas bahwa semakin paham wajib pajak terhadap peraturan perpajakan, maka semakin paham pula wajib pajak terhadap sanksi yang akan diterima bila melalaikan kewajiban perpajakan mereka. Dalam Penelitian Widayati dan Nurlis (2010), untuk mengetahui pemahaman wajib pajak tentang peraturan perpajakan dapat dilihat dari beberapa hal yaitu : 1. Kepemilikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Pasal 1 ayat 6 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menyatakan bahwa Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya. Setiap wajib pajak yang memiliki penghasilan wajib untuk mendaftarkan diri untuk memperoleh
NPWP
sebagai
salah
satu
sarana
dalam
pengadministrasian pajak. Pendaftaran NPWP dapat dilakukan dengan cara langsung. Untuk orang pribadi yaitu wajib pajak orang pribadi berdasarkan domisili dengan cara mengisi formulir pendaftaran dengan cara menampilkan persyaratan tertentu ( fotokopi KTP, fotokopi Kartu Keluarga, dan surat keterangan domisili dan untuk orang pribadi karyawan ditambah dengan surat rekomendasi dari instansi yang bersangkutan). Pendaftaran NPWP juga dapat dilakukan melalui internet yaitu membuka situs www.pajak.go.id , pilih menu ereg, kemudian isi formulirnya. Wajib Pajak akan memperoleh NPWP dan SKTS (jangka waktu 30 hari) sebelum jatuh tempo wajib pajak
20 harus ke KPP terdaftar untuk meminta Surat Keterangan Terdaftar (SKT) 2. Pemahaman Perpajakan terkait dengan hak dan kewajiban sebagai wajib pajak. Apabila Wajib Pajak telah mengetahui dan memahami hak wajib pajak seperti penggunaan fasilitas umum, pemakaian jalan raya yang halus, pembangunan sekolah-sekolah negeri dan lain-lain, dan mengetahui kewajibannya sebagai wajib pajak seperti membayar pajak dan melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) tepat waktu, maka mereka akan melakukan kewajiban perpajakannya. 3. pengetahuan dan pemahaman mengenai sanksi perpajakan. Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, sanksi keterlambatan penyampaian Surat Pemberitahuan
Tahuanan
wajib
pajak
orang
pribadi
adalah
Rp.100.000,00. Sedangkan sanksi untuk keterlambatan pembayaran pajak adalah berupa bunga 2% per bulan yang dihitung dari berakhirnya batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan sampai tanggal pembayaran. Sanksi untuk wajib pajak yang tidak memiliki NPWP adalah sanksi administrasi berupa denda paling sedikit 2 kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling
banyak 4 kali jumlah pajak terutang yang tidak atau
kurang dibayar. Sanksi pidana berupa penjara paling singkat 6 bulan dan paling lama 6 tahun. Batas waktu penyampaian Surat Pemberitahun Tahunan wajib pajak orang pribadi, paling lama tiga bulan setelah akhir tahun pajak. Sedangkan batas waktu pembayaran, paling lama sebelum Surat Pemberitahuam Tahunan disampaikan. SPT harus diisi dengan benar, lengkap, dan jelas. Semakin tahu dan paham wajib pajak terhadap peraturan perpajakan, maka semakin tahu dan paham pula wajib pajak terhadap sanksi yang akan diterima apabila melalaikan kewajiban perpajakan mereka. Hal ini tentu akan mendorong setiap wajib pajak yang taat akan menjalankan kewajibannnya dengan baik. 4. Pemahaman mengenai Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) dan Penghasilan Kena Pajak (PKP). Menurut PMK-162/PMK.011/2012 terhitung 1 Januari 2013, PTKP per tahun paling sedikit sebesar :
21 a) Rp. 24.300.000,00 untuk tambahan untuk seorang istri yang penghasilannya digabung oleh suami. b) Rp. 2.025.000,00 untuk anggota keluarga wajib pajak yang menjadi tanggungan wajib pajak, dengan maksimal tanggungan tiga orang. c) Rp. 24.300.000,00 untuk diri wajib pajak orang pribadi. d) Rp. 2.025.000,00 untuk wajib pajak yang kawin. Penghasilan Kena Pajak (PKP) adalah penghasilan yang melebihi Penghasilan Tidak Kena Pajak dan tarif pajak. Tarif pajak orang pribadi berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan pada pasal 17 ayat 1(a) : Tabel 2.1 Lapisan Penghasilan Kena Pajak Lapisan Penghasilan Kena Pajak (Rp)
Tarif Pajak
Sampai dengan Rp. 50.000.000,-
5%
Diatas Rp 50.000.000,- sampai dengan Rp. 250.000.000,-
15%
Diatas Rp. 250.000.000,- sampai dengan Rp. 500.000.000,-
25%
Diatas Rp. 500.000.000.-
30%
Sumber : Undang-Undang No. 36 tahun 2008 Dengan mengetahui dan memahami mengenai tarif pajak yang berlaku, maka akan dapat mendorong wajib pajak untuk dapat menghitung kewajiban pajak sendiri secara benar. 5. wajib pajak mengetahui dan memahami peraturan perpajakan melalui sosialisasi yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak. Masyarakat hendaknya memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan peraturan
perpajakan,
karena
untuk
memenuhi
kewajiban
perpajakannya, pembayar pajak harus mengetahui tentang pajak terlebih dahulu. Adanya pemahaman tentang perpajakan diharapkan dapat mendorong kesadaran wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya
2.6
Surat Pemberitahuan (SPT) Menurut Erly Suandy (2011), Surat Pemberitahuan (SPT) adalah surat yang
oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran
22 pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak dan/atau harta dan kewajiban, menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
2.6.1
Fungsi Surat Pemberitahuan (SPT) Menurut Suandy (2011), Surat Pemberitahuan (SPT) bagi wajib pajak adalah
sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan penghitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang dan untuk melaporkan tentang : 1) Pembayaran dan pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri dan/atau melalui pemotongan atau pemungutan pihak lain dalam satu tahun pajak 2) Penghasilan yang merupakan objek dan/atau bukan objek pajak 3) Harta dan kewajiban 4) Pembayaran dari pemotong atau badan lain dalam satu masa pajak, yang ditentukan dari peraturan perundang-undangan yang berlaku
2.6.2
Jenis, Batas Waktu, dan Penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) -
Jenis Surat Pemberitahuan (SPT)
Menurut Suandy (2011), Jenis Surat Pemberitahuan (SPT) dibedakan menjadi dua yaitu : 1) Surat Pemberitahuan (SPT) Masa adalah surat yang oleh Wajib Pajak
digunakan
untuk
melaporkan
perhitungan
dan/atau
pembayaran pajak yang terutang dalam suatu masa pajak 2) Surat Pemberitahuan (SPT) tahunan adalah surat yang oleh wajib pajak
dipergunakan
untuk
melaporkan
perhitungan
dan
pembayaran pajak yang terutang dalam suatu tahun pajak -
Jenis Formulir SPT tahunan PPH Wajib Pajak Orang Pribadi Ada 3 jenis formulir SPT tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi yang
harus dipilih untuk diisi oleh Wajib Pajak yaitu formulir 1770 SS, formulir 1770 S dan formulir 1770. Peruntukan formulir tersebut adalah sebagai berikut : a) Bagi orang pribadi yang sumber penghasilannya hanya dari satu pemberi kerja termasuk pensiunan dengan jumlah penghasilan bruto dari pekerjaan tersebut tidak melebihi Rp. 60.000.000,00 setahun
dan
tidak
terdapat
penghasilan
lainnya
kecuali
23 penghasilan dari bunga bank dan bunga koperasi mengisi formulir SPT tahunan 1770 SS b) Bagi orang pribadi yang sumber penghasilannya diperoleh dari satu atau lebih pemberi kerja, mempunyai penghasilan dalam negeri lainnya atau mempunyai penghasilan yang dikenakan PPh final. Contohnya karyawan, PNS, TNI, Polri, pejabat Negara, yang memiliki penghasilan lainnya antara lain sewa rumah, honor pembicara/pengajar/pelatih dan sebagainya, mengisi formulir 1770 S c) Bagi orang pribadi yang penghasilannya bersumber antara lain dari usaha dan/atau pekerjaan bebas, dan dari satu atau lebih pemberi kerja yang menyelenggarakan pembukuan atau dengan norma penghitungan penghasilan neto. Contohnya dokter praktek, pengacara, pedagang, pengusaha, dan kegiatan ekonomi lainnya, mengisi formulir 1770 -
Batas waktu penyampaian Surat pemberitahuan (SPT)
Batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) adalah (Mardiasmo, 2011) yaitu : a) Untuk Surat Pemberitahuan Masa, paling lama 20 hari setelah akhir masa pajak. Khusus untuk Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai disampaikan paling lama akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya masa pajak. b) Untuk Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi paling lama 3 bulan setelah akhir tahun pajak c) Untuk Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan, paling lama 4 bulan setelah akhir tahun Pajak. -
Penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Menurut Erly Suandy (2011), Penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) dapat dilakukan dengan cara : a. Menyampaikan langsung ke Kantor Pelayanan Pajak b. Melalui kantor pos c. Melalui perusahaan jasa ekspedisi. Perusahaan jasa ekspedisi atau jasa Kurir yang ditunjuk oleh dirjen pajak yang telah memenuhi syarat antara lain berbentuk badan, memiliki izin usaha jasa ekspedisi atau
24 jasa kurir, mempunyai nomor pokok wajib pajak dan telah dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak, dan bersedia menandatangani perjanjian dengan Direktorat Jendral Pajak.
2.7
Wajib Pajak Undang-Undang Nomor 28 tahun 2007 pasal 1 ayat 2 mendefinisikan bahwa
wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayaran pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Orang pribadi merupakan subjek pajak yang bertempat tinggal atau berada di indonesia ataupun di luar indonesia.
2.7.1
Hak dan Kewajiban Wajib Pajak Undang- Undang perpajakan di Indonesia menganut konsep kewajiban
subjektif dan objektif yang diterapkan untuk setiap jenis pajak. Artinya, kewajiban perpajakan hanya berlaku jika perorangan atau badan telah memenuhi criteria subjek dan objek pajak yang dikenakan. Dalam hal deminkian perorangan atau badan tersebut telah menjadi Wajib Pajak. Menurut Mardiasmo (2013:56-57) kewajiban wajib pajak antara lain : a) Mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP. Sesuai dengan sistem self assessment, maka Wajib Pajak mempunyai kewajiban untuk mendaftarkan diri ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) atau Kantor Penyuluhan dan Pengamatan Potensi perpajakan (KP4)/ Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) yang wilayahnya meliputi tempat tinggal atau kedudukan Wajib Pajak untuk diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); disamping melalui KPP atau KP4/KP2KP, pendaftaran NPWP juga dapat dilakukan melalui e-register yaitu suatu cara pendaftaran NPWP melalui media elektronik online yaitu dengan menggunakan internet. b) Melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP c) Menghitung dan membayar sendiri pajak dengan benar Pembayaran atau penyetoran pajak dapat dilakukan di kas Negara, kantor pos, serta bank-bank pemerintah, dan bank-bank swasta yang ditunjuk pemerintah. Pembayaran dan penyetoran pajak harus dilakukan dengan
25 menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP). Surat Setoran Pajak dibuat dalam rangkap 3. Asli dari surat setoran ini disimpan oleh kas Negara atau instansi penerima setoran lainnya. Lembar ke-2 disampaikan kepada Kantor Pelayanan Pajak untuk pelaporan dan lembar ke-3 untuk arsip Wajib Pajak. Pada waktu pembayaran dilakukan, surat setoran pajak harus diberi tanda bukti penerimaan uang oleh kas Negara atau instansi penerima setoran pajak yang lain. Sementara itu, pada saat pelaporan, surat setoran pajak harus diberi tanda terima oleh Kantor Pelayanan Pajak. d) Mengisi dengan SPT (SPT diambil sendiri) dan memasukkan ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) dalam batas waktu yang telah ditentukan. Kewajiban pelaporan dilakukan oleh wajib pajak dengan mengambil sendiri dan mengisi Surat Pemberitahuan serta menyampaikan kepada Kantor Pelayanan Pajak setempat atau Kantor Pelayanan Pajak yang ditetapkan bagi Wajib Pajak tertentu. Kantor Pelayanan Pajak tempat melapor adalah kantor dimana Wajib Pajak yang bersangkutan terdaftar. Pada dasarnya, Surat Pemberitahuan digunakan untuk melaporkan dan mempertanggung jawabkan berapa besarnya jumlah pajak yang terutang untuk suatu tahun atau masa pajak. e) Menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan Ketentuan tentang pembukuan diatur dalam pasal 28 UU KUP, pasal tersebut menyatakan bahwa kewajiban pembukuan berlaku bagi Wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan bagi semua Wajib Pajak Badan. Wajib Pajak yang dibebaskan dari kewajiban mengadakan pembukuan wajib menyelenggarakan pencatatan. Pembukuan dan Pencatatan harus didasarkan atas itikad baik dan mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha yang sebenarnya.
Di
samping
itu,
pembukuan
atau
pencatatan
harus
diselenggarakan di Indonesia, menggunakan huruf latin, angka arab, satuan mata uang rupiah, dalam bahasa Indonesia atau bahasa asing yang diizinkan oleh Menteri Keuangan f) Pemeriksaan Wajib Pajak yang dilakukan pemeriksaan berkewajiban untuk : •
Memperlihatkan dan.atau meminjamkan bukti, catatan, dan dokumen yang menjadi dasarnya, dan dokumen lain yang berhubungan dengan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas Wajib Pajak.
26 •
Memberi kesempatan kepada Pemeriksa untuk memasuki tempat atau ruangan yang dipandang perlu dan member bantuan guna kelancaran pemeriksaan
Menurut Mardiasmo (2013:56-57), hak wajib pajak antara lain : a) Mengajukan surat keberatan dan surat banding b) Menerima tanda bukti pemasukan SPT. c) Melakukan pembetulan SPT yang telah dimasukkan d) Mengajukan permohonan penundaan penyampaian SPT e) Mengajukan permohonan penundaan atau pengangsuran pembayaran pajak f) Mengajukan permohonan penghitungan pajak yang dikenakan dalam surat ketetapan pajak g) Meminta pengembalian kelebihan pembayaran pajak h) Mengajukan permohonan penghapusan dan pengurangan sanksi , serta pembetulan surat ketetapan pajak yang salah i) Memberi kuasa kepada orang untuk melaksanakan kewajiban pajaknya j) Meminta bukti pemotongan atau pemungutan pajak k) Mengajukan keberatan dan banding.
2.7.2
Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Dalam KUP Pasal 2, menjelaskan pengertian Nomor Pokok Wajib Pajak
(NPWP) adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajibannya.
2.7.2.1 Fungsi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Menurut Mardiasmo (2013:26), NPWP memiliki dua fungsi sebagai berikut : 1. Sebagai tanda pengenal atau identitas wajib pajak 2. Untuk menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak dan dalam pengawasan administrasi perpajakan
2.7.2.2 Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Menurut Mardiasmo (2013:28), Penghapusan Nomor Pokok Wajib pajak (NPWP) dilakukan oleh Direktur Jendral Pajak apabila :
27 1. Diajukan permohonan penghapusan NPWP oleh wajib pajak dan/atau ahli warisnya apabila wajib pajak sudah tidak memenuhi persyaratan subjektif dan/atau
objektif
sesuai
dengan
ketentuan
perundang-undangan
perpajakan 2. Wajib Pajak badan dilikuidasi karena penghentian atau penggabungan usaha 3. Wanita yang sebelumnya telah memiliki NPWP dan menikah tanpa membuat perjanjian pemisahan harta dan penghasilan dalam hal suami dari wanita tersebut telah terdaftar sebagai wajib pajak 4. Wajib pajak bentuk usaha tetap menghentikan kegiatan usahanya di Indonesia 5. Dianggap perlu oleh Direktur Jendral pajak untuk menghapuskan NPWP dari wajib pajak yang sudah tidak memenuhi persyaratan subjektif dan/atau objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan
2.7.3
Kepatuhan Wajib Pajak Kondisi perpajakan yang menuntut keikutsertaan aktif wajib pajak dalam
menyelenggarakan perpajakannya membutuhkan kepatuhan wajib pajak yang tinggi, yaitu kepatuhan dalam pemenuhan kewajiban perpajaknnya yang sesuai dengan kebenarannya. Kepatuhan memenuhi kewajiban perpajakannya secara sukarela (voluntary of compliance) merupakan tulang punggung dari self assessment system, dimana wajib pajak bertanggung jawab menetapkan sendiri kewajiban perpajakannya kemudian secara akurat dan tepat waktu dalam membayar dan melaporkan pajaknya. Pengertian kepatuhan Wajib Pajak menurut Safri Nurmantu yang dikutip oleh Siti Kurnia Rahayu (2010:138), menyatakan bahwa : “Kepatuhan Perpajakan dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakannya dan melaksanakan hak perpajakannya”. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, ”Kepatuhan berarti tunduk atau patuh pada ajaran atau aturan”. Kepatuhan adalah motivasi seseorang kelompok atau organisasi untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Kepatuhan perpajakan didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakan. Perilaku
28 kepatuhan seseorang merupakan interaksi antara perilaku individu, kelompok dan organisasi. Dengan demikian kepatuhan dapat didefinisikan sebagai memasukkan dan melaporkan pada waktunya informasi yang diperlukan untuk mengisi secara benar jumlah pajak terutang dan membayar pajak pada waktunya tanpa ada tindakan pemaksaan. Pengertian Kepatuhan Wajib Pajak menurut Chaizi Nasucha yang dikutip oleh Siti Kurnia Rahayu (2010:139), menyatakan bahwa Kepatuhan Wajib Pajak dapat didefinisikan dari : a. Kewajiban Wajib Pajak dalam mendaftarkan diri b. Kepatuhan untuk menyetorkan kembali Surat Pemberitahuan c. Kepatuhan dalam perhitungan dan pembayaran Pajak terutang d. Kepatuhan dalam pembayaran tunggakan
2.7.4 Jenis Kepatuhan Wajib Pajak Menurut Siti Kurnia Rahayu (2010:138), ada dua jenis kepatuhan wajib pajak yaitu : a. Kepatuhan formal adalah suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi kewajiban secara formal sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang perpajakan b. Kepatuhan material adalah suatu keadaan dimana Wajib Pajak secara substantive atau hakekatnya memenuhi semua ketentuan material perpajakan, yakni sesuai isi dan jiwa undang-undang perpajakan. Kepatuhan material dapat juga meliputi kepatuhan formal. Misalnya ketentuan batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak (SPT PPh) Tahunan tanggal 31 Maret. Apabila wajib pajak telah melaporkan Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan (SPT PPh) Tahunan sebelum atau pada tanggal 31 Maret maka wajib pajak telah memenuhi ketentuan formal, akan tetapi isinya belum tentu memenuhi ketentuan material, yaitu suatu keadaan di mana wajib pajak secara substantive memenuhi semua ketentuan material perpajakan, yakni sesuai isi dan jiwa undang-undang perpajakan. Kepatuhan material dapat meliputi kepatuhan formal. Wajib Pajak yang memenuji kepatuhan material adalah wajib pajak yang mengisi dengan jujur, lengkap, dan benar Surat Pemberitahunan (SPT) sesuai dengan
29 ketentuan dan menyampaikannya ke KPP sebelum batas waktu berakhir.
2.8
Penelitian Terdahulu
Beberapa peneliti terdahulu yang melakukan penelitian mengenai kepatuhan pemenuhan kewajiban pajak dapat dilihat dalam tabel 2.2 sebagai berikut : Tabel 2.2 Penelitian Terdahulu N
Peneliti
Variabel
Alat
o 1
Hasil Analisis
Analisis Widayati
Variabel bebas yang
Regresi
Kesadaran membayar
dan
digunakan adalah
Berganda
pajak dan persepsi baik
Nurlis
kesadaran membayar
atas efektivitas sistem
(2010)
pajak, pengetahuan, dan
perpajakan tidak
pemahaman peraturan
berpengaruh terhadap
perpajakan, dan persepsi
membayar pajak.
yang baik atas efektifitas
sedangkan pengetahuan
sistem perpajakan.
dan pemahaman
Variabel terikat yang
peraturan perpajakan
digunakan adalah
berpengaruh positif dan
kemauan membayar
signifikan terhadap
pajak.
kemauan membayar pajak
2
Agus
Variabel
Nugroho
digunakan adalah sanksi Berganda
terhadap
Jatmiko
denda, pelayanan fiskus,
sanksi denda, pelayanan
(2006)
kesadaran
fiskus, dan sikap wajib
Variabel
bebas
yang Regresi
perpajakan. terikat
nya
Sikap
wajib
pajak
adalah kepatuhan wajib
kesadaran
pajak
memiliki
pajak
pelaksanaan
terhadap perpajakan pengaruh
positif yang signifikan terhadap wajib pajak
kepatuhan
30 3
Arum,
Variabel bebas yang
Regresi
Kesadaran wajib pajak,
Harjanti
digunakan yaitu
Berganda
pelayanan pajak, dan
Puspa
kesadaran wajib pajak,
sanksi pajak memiliki
(2012)
pelayanan fiskus, dan
pengaruh yang positif
sanksi pajak. Variabel
dan signifikan terhadap
terikat yang digunakan
kepatuhan wajib pajak
adalah kepatuhan wajib pajak 4
Rantung,
Variabel
bebas
yang Regresi
Tatiana
digunakan adalah sunset Sederhana
berpengaruh positif dan
Vanessa
policy. Variabel terikat
signifikan
terhadap
dan
yang digunakan adalah
kesadaran
membayar
Priyono
kesadaran
pajak, pengetahuan dan
membayar
Program sunset policy
Hari Adi pajak, pengetahuan dan
pemahaman
(2009)
peraturan
pemahaman peraturan
terhadap perpajakan,
perpajakan,
dan persepsi yang baik
persepsi yang baik atas efektifitas
tentang
atas sistem perpajakan
sistem
perpajakan 5
Lewa, Rina Hakim (2009)
Variabel bebas yang digunakan adalah persepsi wajib pajak terhadap manfaat pajak, kualitas pelayanan aparat perpajakan dan pengetahuan teknis perpajakan. Variabel terikat yang digunakan adalah kesadaran wajib pajak orang pribadi memiliki NPWP
Regresi
Persepsi
wajib
Berganda
terhadap manfaat pajak, persepsi
wajib
terhadap
pajak
pajak kualitas
pelayanan
aparat
perpajakan,
dan
pengetahuan
teknis
perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap wajib pribadi NPWP.
kesadaran pajak
orang memiliki
31 6
Marselius
Variabel X yang
Regresi
Kesimpulannya adalah
(2002)
digunakan adalah sikap
Berganda
bahwa pengaruh sikap
wajib pajak terhadap
terhadap
kontrol
perilaku, norma subyektif,
perilaku
berpengaruh
dan kontrol perilaku yang
secara positif terhadap
dipersepsikan. Variabel Y
kepatuhan
yang digunakan adalah
pajak penghasilan.
membayar
intense kepatuhan membayar pajak penghasilan 7
Muliari & Setiawan (2011)
Variabel bebas yang digunakan adalah persepsi
Regresi
Hasil Penelitian Muliari
Berganda
& Setiawan menunjukkan bahwa
wajib pajak tentang sanksi
semua variabel bebas
perpajakan dan kesadaran
yang digunakan
wajib pajak. sedangkan
berpengaruh positif dan
variabel terikat yang
signifikan terhadap
digunakan adalah
kepatuhan pelaporan
kepatuhan wajib pajak
wajib pajak orang
orang pribadi di denpasar 8
pribadi
Banyu
Variabel bebas yang
Regresi
Hasil penelitian
Ageng
digunakan adalah sikap,
Berganda
menunjukkan bahwa
Wahyu
kesadaran wajib pajak,
variabel bebas yang
Utomo
dan pengetahuan
digunakan berpengaruh
(2011)
perpajakan. Sedangkan
signifikan terhadap
variabel terikat yang
kepatuhan wajib pajak
digunakan adalah
kecuali untuk sikap
kepatuhan wajib pajak
yang tidak memiliki
dalam membayar pajak
pengaruh terhadap
bumi dan bangunan di
kepatuhan wajib pajak.
kota Tangerang Selatan
32 9
Suryadi (2006)
Variabel bebas yang digunakan adalah kesadaran wajib pajak, pelayanan perpajakan,kepatuhan wajib pajak. dan variabel terikat yang digunakan
Structural
Hasil penelitiannya
Equation
hanya variabel
Modelling
kepatuhan wajib pajak
(SEM) dan
yang berpengaruh
uji beda
positif dan signifikan
dua rata-
terhadap kinerja
rata (t-test)
penerimaan pajak.
adalah kinerja penerimaan pajak di Jawa Timur Sumber : Penelitian Terdahulu
2.9
Hipotesis Hipotesis dapat didefinisikan sebagai hubungan yang diperkirakan secara
logis diantara dua/lebih variabel yang diungkapkan dalam bentuk pernyataan yang diuji. Menurut Haryadi dan Winda (2011:157), hipotesis adalah jawaban sementara terhadap rumusan masalah peneliti di mana hipotesis harus dinyatakan secara jelas, masuk akal, dapat diuji, dan mampu menjelaskan hubungan di antara variabel. Hubungan tersebut dapat diperkirakan berdasarkan jaringan asosiasi yang ditetapkan dalam kerangka teoritis yang dirumuskan untuk studi penelitian. Dengan menguji hipotesis dan menegaskan perkiraaan hubungan, diharapkan bahwa solusi dapat ditemukan untuk mengatasi masalah yang dihadapi.
2.9.1. Kerangka Pemikiran Teoritis Kerangka pemikiran dalam penelitian ini adalah tentang kesadaran dan sikap Wajib Pajak Orang Pribadi dalam memenuhi kewajiban pajaknya Dalam penelitian ini terdapat 2 variabel independent dan 1 variabel dependant
33 Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran Teoritis
Kesadaran Wajib Pajak (X1)
Sikap Wajib Pajak (X2) Kepatuhan Pelayanan Fiskus (X3)
Wajib Pajak (Y)
Pemahaman Peraturan Perpajakan (X4)
Variabel independen terdiri dari : 1. Kesadaran Wajib Pajak (X1) Kesadaran Wajib Pajak dalam membayar kewajiban pajak akan meningkat bilamana dalam masyarakat muncul persepsi positif terhadap pajak. Meningkatnya pengetahuan perpajakan masyarakat melalui pendidikan perpajakan baik formal maupun non formal akan berdampak positif pada kesadaran wajib pajak untuk melakukan pembayaran pajak. Kesadaran pada Wajib Pajak merupakan salah satu dasar untuk melihat seberapa banyak wajib pajak yang dengan sengaja tidak patuh, tidak sadar sehingga membuat wajib pajak enggan melaksanakan kewajiban untuk melakukan pembayaran pajak. Penelitian yang dilakukan oleh Pancawati Hardiningsih dan Nila Yulianawati yang berjudul Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kemauan Membayar Pajak, menunjukkan bahwa sikap wajib pajak tentang kesadaran terhadap perpajakan cukup baik. Artinya kesadaran wajib pajak cukup dimengerti bagaimana masyarakat yang memiliki kewajiban membayar pajak secara berkala guna perkembangan negara
34 khususnya pembangunan masyarakat luas. Selain itu semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak semakin tinggi pula tingkat kemauan dalam membayar pajak. Hal ini perlu dipertahankan oleh pihak-pihak yang terkait agar para wajib pajak tetap sadar akan pajak dan mereka memiliki pandangan positif tentang pajak. Hipotesis 1 : Apakah ada pengaruh tingkat kesadaran Wajib Pajak Orang pribadi terhadap kepatuhan di dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya? Ho : tidak ada pengaruh antara tingkat kesadaran Wajib Pajak dengan kepatuhan wajib pajak dalam melakukan pembayaran pajak Ha : ada pengaruh antara tingkat kesadaran Wajib Pajak dengan kepatuhan wajib pajak dalam melakukan pembayaran pajak.
2. Sikap Wajib Pajak (X2) Sikap Wajib Pajak sangat penting di dalam menunjang kewajiban pembayaran pajak secara baik dan benar. Jika Wajib Pajak tidak memiliki sikap yang baik dalam melakukan pembayaran pajak, maka akan sulit bagi Wajib Pajak untuk melakukan kewajiban pembayaran pajaknya. Penelitian yang dilakukan oleh Suryadi (2006) menunjukkan bahwa asil penelitiannya hanya variabel kepatuhan wajib pajak yang berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja penerimaan pajak sedangkan untuk variabel sikap wajib pajak tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. hal ini menunjukkan bahwa sikap wajib pajak tidak menjamin seseorang wajib pajak untuk patuh terhadap kewajiban perpajakannya. Hipotesis 2 : apakah ada pengaruh antara sikap wajib pajak yang dimiliki orang pribadi
terhadap
kepatuhan
dalam
menjalankan
kewajiban
perpajakannya ? Ho :
tidak ada pengaruh antara sikap wajib pajak orang pribadi terhadap kepatuhan dalam menjalankan kewajiban perpajakannya
Ha :
ada pengaruh antara sikap wajib pajak orang pribadi terhadap kepatuhan dalam menjalankan kewajiban perpajakannya
3. Pelayanan Fiskus (X3) Pelayanan fiskus dapat diartikan sebagai cara petugas pajak dalam membantu mengurus atau menyiapkan segala keperluan
yang dibutuhkan wajib pajak.
35 Pelayanan fiskus sangat berpengaruh terhadap wajib pajak dalam membayar pajaknya, pelayanan fiskus yang baik, dapat mendorong seseorang untuk memenuhi kewajiban perpajaknya salah satunya
adalah membayar pajaknya, begitu juga
sebaliknya pelayanan fiskus yang buruk dapat membuat wajib pajak malas memenuhi kewajiban perpajakannya. Penelitian yang dilakukan oleh Pancawati Hardiningsih dan Nila Yulianawati dalam penelitiannya yang berjudul faktor-faktor yang mempengaruhi kemauan membayar pajak, dapat dilihat bahwa kualitas layanan berpengaruh positif terhadap kemauan membayar pajak. hal ini menunjukkan bahwa sikap wajib pajak cukup memiliki kepercayaan terhadap pelayanan yang berkualitas yang telah dilakukan oleh fiskus, bahwa wajib pajak telah mendapatkan pelayanan yang cukup baik dari aparat pajak dengan selalu memperhatikan keinginan wajib pajak. Maka pelayanan berkualitas tetap dijaga dan diperhatikan oleh kantor pajak maupun dirjen pajak. Berdasarkan hal tersebut, maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut: Hipotesis 3 : apakah ada pengaruh antara Pelayanan fiskus dengan wajib pajak orang pribadi
dalam
melaksanakan
kepatuhan
dalam
menjalankan
kewajiban
perpajakannya ? Ho : tidak ada pengaruh antara sikap Pelayanan Fiskus terhadap kepatuhan dalam menjalankan kewajiban perpajakannya Ha : ada pengaruh antara Pelayanan Fiskus terhadap kepatuhan dalam menjalankan kewajiban perpajakannya
4. Pemahaman Wajib Pajak (X4) Pemahaman
tentang
peraturan
perpajakan
merupakan
penalaran
dan
penangkapan makna tentang peraturan perpajakan. Masyarakat hendaknya memiliki pemahaman tentang peraturan peraturan perpajakan, karena untuk memenuhi kewajiban perpajakannya, pembayar pajak harus mengetahui tentang pajak terlebih dahulu. Tanpa adanya pemahaman peraturan perpajakan yang dimiliki masyarakat, maka masyarakat tidak mungkin mau membayar pajak. Penelitian yang dilakukan Pancawati Hardiningsih dan Nila Yulianawati menunjukkan bahwa pemahaman tentang perpajakan tidak berpengaruh terhadap kemauan dalam membayar pajak. hal ini berarti bahwa pendidikan yang diterima oleh wajib pajak tidak menjamin seorang wajib pajak akan lebih menyadari akan kemauan membayar kewajiban perpajakannya.
36 Hipotesis 4 : apakah ada pengaruh antara Pemahaman tentang perpajakan dengan wajib pajak orang pribadi dalam melaksanakan kepatuhan dalam menjalankan kewajiban perpajakannya ? Ho : tidak ada pengaruh antara pemahaman tentang perpajakan terhadap kepatuhan dalam menjalankan kewajiban perpajakannya Ha : ada pengaruh antara pemahaman tentang perpajakan terhadap kepatuhan dalam menjalankan kewajiban perpajakannya
Satu variabel dependen yang terdiri dari : 1. Kepatuhan wajib pajak orang pribadi (Y) Salah satu faktor yang berpengaruh terhadap penerimaan negara adalah bagaimana tindakan wajib pajak dalam melakukan pembayaran pajak dengan baik dan benar serta tepat waktu . hal tersebut akan mencerminkan bagaimana kepatuhan wajib pajak orang pribadi terhadap pembayaran pajak. Untuk mengukur kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dapat dilihat dari indikator pengukuran yaitu kewajiban Wajib Pajak dalam mendaftarkan diri, kepatuhan untuk menyetorkan kembali Surat Pemberitahuan, kepatuhan dalam perhitungan dan pembayaran pajak terutang, dan kepatuhan dalam melakukan pembayaran tunggakan pajak.
