BAB 11 PENGHORMATAN PENGAKUAN DAN PENEGAKAN ATAS HUKUM DAN HAM
I.
Permasalahan yang Dihadapi
Sebagaimana periode sebelumnya, Rencana Kerja Pemerintah tahun 2008 menetapkan bahwa salah satu prioritas pembangunan nasional adalah pemberantasan korupsi dan reformasi birokrasi. Pemberantasan korupsi dilakukan melalui upaya, baik yang bersifat pencegahan maupun yang bersifat penindakan hukum. Meskipun upaya pemberantasan korupsi telah banyak dilakukan, tidak dapat dipungkiri bahwa masih banyak praktik korupsi di dalam masyarakat, terutama yang terkait dengan layanan publik. Hal tersebut, antara lain, dapat dilihat dengan menurunnya angka indeks persepsi korupsi (IPK) sebesar 0,1 sehingga IPK untuk tahun 2007 adalah 2,3. Adanya penurunan IPK tersebut cukup memprihatinkan karena angka IPK untuk periode sebelumnya naik. Pada tahun 2005 adalah 2.2 dan untuk tahun 2006 adalah 2.4. IPK yang dikeluarkan oleh transparansi internasional ini pada dasarnya merupakan gambaran dari kualitas layanan publik yang diberikan oleh aparat negara dalam menyelenggarakan pemerintahan. Upaya untuk melakukan perbaikan layanan publik melalui reformasi birokrasi dan
pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 5 tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi terus dilakukan. Beberapa kementerian/lembaga pemerintah pusat sudah menyusun rencana aksi instansi pemberantasan korupsi. Beberapa daerah telah menyusun peraturan daerah tentang rencana aksi daerah pemberantasan korupsi (RAD PK) serta beberapa daerah telah melakukan langkah penandatanganan MOU antarpemangku kepentingan (stakeholders) dalam rangka pemberantasan korupsi di wilayah masing-masing. Namun, tindak lanjut dari dokumen rencana aksi nasional pemberantasan korupsi (RAN PK) masih belum mendapatkan respon yang cukup antusias justru dari kementerian/lembaga pemerintah pusat. Terkait dengan peraturan perundang-undangan upaya pemberantasan korupsi belum sepenuhnya dapat disesuaikan dengan Konvensi PBB United Nation Convention Againts Corruption (UNCAC) yang telah diratifikasi oleh Indonesia. Peraturan perundang-undangan yang mendukung upaya pemberantasan korupsi adalah dengan melakukan penyesuaian terhadap ketentuan konvensi, antara lain, melalui perubahan atau revisi KUHP, KUHAP, dan RUU Pengadilan Tipikor serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan pemberantasan korupsi. Akibatnya ketentuan peraturan perundangundangan yang ada sekarang ini belum mampu menjerat secara maksimal para pelaku tindak pidana korupsi. Masalah yang cukup mendasar untuk pemberantasan korupsi khususnya yang terkait dengan peraturan perundang-undangan adalah adanya putusan Mahkamah Konstitusi yang terkait dengan substansi Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi termasuk juga putusan yang terkait dengan eksistensi Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Terkait dengan perlindungan dan pengakuan HAM di Indonesia, beberapa permasalahan yang dihadapi adalah belum berakhirnya penanganan sejumlah kasus pelanggaran HAM berat meskipun penyelidikannya telah lama diselesaikan oleh Komisi Nasional HAM. Kasus tersebut, antara lain adalah kasus Trisakti 1998, kasus Wasior 2001—2002, dan kasus Wamena 2003. Di sampingSelain belum selesainya penanganan hukum terhadap 11 - 2
beberapa kasus pelanggaran HAM tersebut, beberapa permasalahan HAM yang ada dalam masyarakat juga terjadi seperti adanya kekerasaan antara kelompok masyarakat yang satu dan kelompok masyarakat yang lain karena adanya perbedaan pandangan, baik dalam hal keagamaan maupun keyakinan politik tertentu. II.
Langkah-Langkah Kebijakan dan Hasil-Hasil yang Dicapai
Dalam pemberian penghormatan, pengakuan, dan penegakan atas hukum dan hak asasi manusia, arah pembangunan yang telah ditetapkan adalah (1) melanjutkan upaya untuk penanganan perkara untuk meningkatkan penegakan hukum dan perlindungan serta penegakan HAM; (2) melanjutkan upaya pelaksanaan rencana aksi nasional pemberantasan korupsi (RAN PK) dengan menitikberatkan pada sektor yang memperoleh alokasi anggaran negara terbesar; Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, KPK sebagai instansi yang berwenang melakukan pemberantasan korupsi telah menjalankan fungsi penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi. Pada tahun 2005 telah dilakukan penyelidikan terhadap 31 kasus korupsi, sedangkan pada tahun 2006 dilakukan penyelidikan terhadap 36 kasus. Sepanjang tahun 2007, KPK telah melakukan penyidikan terhadap 29 perkara, sementara pada tahun 2008 sampai dengan bulan Mei 2008 KPK telah melakukan penyidikan terhadap 23 perkara yang terdiri atas 7 perkara sisa tahun 2007 dan 16 perkara baru. Adapun penyidikan terhadap beberapa perkara yang menarik perhatian masyarakat tersebut, antara lain, adalah penyidikan perkara tindak pidana korupsi dalam kaitan dengan pungutan dana sekretaris direktur jenderal di lingkungan Departemen Kelautan dan Perikanan tahun 2002—2006, pengadaan alat automatic fingerprint identification system (AFIS) di Ditjen Administrasi Departemen Hukum dan HAM tahun 2004, perkara pengelolaan dana PNBP dokumen keimigrasian di KBRI Kuala Lumpur, pengadaan mobil pemadam kebakaran di beberapa pemerintah provinsi dan kota, penyalahgunaan APBD Kabupaten Kutai Kertanegara. 11 - 3
Pada tahun 2005 KPK telah menuntut 10 perkara dan pada tahun 2006 telah dilakukan penuntutan tindak pidana korupsi sebanyak 10 perkara juga. Sementara itu, pada tahun 2007 telah menuntut 24 perkara, 10 dari perkara tersebut merupakan sisa tahun 2006. Adapun perkara tersebut, antara lain, adalah perkara pengadaan bus pada proyek busway pada APBD Provinsi DKI Jakarta 2003—2004, perkara pelaksanaan Program Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit Sejuta Hektar di Kaltim yang diikuti oleh izin pemanfaatan kayu dan beberapa perkara korupsi yang telah melalui tahap penyidikan selama tahun 2007. Sementara sampai bulan Mei 2008, penuntutan telah dilakukan terhadap 16 perkara yang terdiri atas 6 perkara sisa tahun 2007 dan 10 perkara tahun 2008. Penanganan tindak pidana korupsi juga dilakukan oleh Kejaksaan Agung. Lembaga itu, antara lain, telah selesai menuntut 662 perkara dari 712 perkara pada tahun 2007 dan sampai Maret 2008 telah selesai melakukan penuntutan sebanyak 420 perkara dari 463 perkara tindak pidana korupsi yang ada. Dari penanganan perkara tersebut pada 2007 sampai dengan kuartal I tahun 2008, Kejaksaan Agung telah berhasil menyelamatkan keuangan negara sebesar Rp2.842.941.733.409,21 (dua triliun, delapan ratus empat puluh dua miliar, sembilan ratus empat puluh satu juta, tujuh ratus tiga puluh tiga ribu, empat ratus sembilan rupiah, dua puluh satu sen). Di samping itu, Kejaksaan tinggi seluruh Indonesia juga telah berhasil melakukan penyelamatan keuangan negara sebesar Rp54.703.810.517,42 (lima puluh empat miliar, tujuh ratus tiga juta, delapan ratus sepuluh ribu, lima ratus tujuh belas rupiah, empat puluh dua sen). Sebagai wujud upaya memperbaiki kinerja kejaksaan dalam penanganan kasus korupsi pada tanggal 6 Juni 2008 telah dilantik 50 orang jaksa sebagai anggota Satuan khusus penanganan perkara tindak pidana korupsi (Satsus PPTPK). Sebagai tindak lanjut,di setiap kejaksaan tinggi akan dibentuk juga Satsus PPTPK. Di samping upaya yang bersifat represif, KPK juga melakukan kegiatan yang bersifat preventif seperti penyelenggaraan bimbingan teknis pengisian laporan harta kekayaan pejabat negara (LHKPN), sosialisasi LHKPN di instansi pemerintah, dan pemanggilan pejabat negara. Dari tahun ke tahun kesadaran wajib lapor LHKPN semakin meningkat. Pada tahun 2005 dari 113.826 orang penyelenggara negara yang telah melaporkan LHKPN adalah 56.274 orang, 11 - 4
sementara pada tahun 2006 sebanyak 64.544 orang dari 116.649 orang penyelenggara negara. Pada tahun 2007 dari wajib lapor LHKPN sebanyak 86.468 telah menyampaikan laporan sebanyak 76.455 (88,42%) terdiri atas eksekutif 85,25%, legislatif 95,59%, yudikatif 90,57% dan BUMN/D 91,92%. Peningkatan kepatuhan sebesar 32,31% dari tahun 2006 sebelumnya adalah 56,11%. Pada tahun 2008 sampai dengan bulan Mei dari wajib lapor LHKPN sebanyak 97.787 telah menyampaikan laporan sebanyak 82.222 (84,08%) terdiri atas eksekutif 84,31%, legislatif 95,69%, yudikatif 69,10% dan BUMN/D 92,35%. Sebagai bagian dari upaya pemberantasan korupsi yang bersifat represif, Bappenas bekerja sama dengan kementerian/lembaga terkait telah melakukan sosialisasi RAN PK dan penyusunan rencana aksi daerah pemberantasan korupsi (RAD PK). Pada tahun 2005 telah dilakukan konsultasi dan kampanye publik ke enam propinsi. Baru pada tahun 2006 mulai dilakukan kampanye publik dan penyusunan RAD PK pada 11 propinsi. Sementara pada tahun 2007 dan 2008 kegiatan tersebut dilanjutkan ke lima tempat yaitu pemda Provinsi Kalimantan Timur, Pemda Provinsi Jawa Barat, Pemkot Magelang, Pemda Provinsi Jawa Timur dan Pemda Provinsi Riau. Adapun isu-isu prioritas yang menjadi bahasan adalah pengadaan barang dan jasa, perijinan bidang kehutanan, layanan kesehatan, pendidikan, dan layanan publik serta manajemen keuangan daerah. Untuk melihat seberapa jauh pengaruh keberadaan dokumen RAD PK terhadap peningkatan layanan publik pada beberapa pemerintah daerah, pada tahun 2008 sedang dilakukan survey persepsi masyarakat dengan menggunakan metode citizen report card (CRC). Survei itu dilakukan di beberapa tempat yaitu, di Pemda Kota Magelang, Pemda Kabupaten Pemalang, Pemda Kota Denpasar, Pemda Kabupaten Jembrana, dan Pemda Kabupaten Indramayu. Pada tingkat penanganan perkara di Mahkamah Agung tahun 2007 jumlah total perkara yang diterima termasuk di dalamnya perkara korupsi adalah 9.516 perkara. Jumlah tersebut menurun sebesar 0,09% jika dibandingkan dengan tahun 2006. Dari jumlah perkara yang masuk tersebut ditambah dengan perkara pada periode sebelumnya, Mahkamah Agung pada tahun 2007 telah memutus 11 - 5
sebanyak 10.714 perkara dan dari jumlah tersebut sejumlah 10.554 perkara dikembalikan kepada pengajunya. Perkara yang diterima oleh Mahkamah Agung tersebut dikelompokkan ke dalam 7 jenis perkara, yaitu perkara perdata umum sebanyak 3.162 perkara, perdata agama sebanyak 570 perkara, perdata khusus sebanyak 1.034 perkara, pidana umum sebanyak 2.800 perkara, pidana khusus sebesar 928 perkara, pidana militer sebanyak 130 perkara, dan tata usaha negara sebanyak 892 perkara. Masih dalam upaya pemberantasan korupsi Indonesia secara aktif bekerja sama dengan negara lain dan termasuk organisasi internasional dalam mendorong upaya pemberantasan korupsi, antara lain, melalui penyelenggaraan konferensi dan pertemuan IAACA (the International Association of Anti-Corruption Authorities) kedua di Bali. Di samping itu, Indonesia juga menjadi tuan rumah bagi penyelenggaraan CoSP (Conference of the State Parties), United Nations Conference Against Corruption (UNCAC)), dan menandatangani perjanjian mutual legal assistance (MLA) dengan Pemerintah Hong Kong. Kejaksaan Agung sebagai instansi yang berwenang melakukan penyidikan dan penuntutan atas adanya pelanggaran HAM berat, sejak tahun 2005 sampai dengan Juni 2008 telah menyelesaikan 18 perkara pelanggaran HAM berat, di samping itu, saat ini Kejaksaan Agung juga masih melakukan penanganan 4 kasus pelanggaran HAM berat sebagai bagian dari upaya tindak lanjut penyelidikan yang telah dilakukan oleh Komisi Nasional HAM. Upaya pemberian landasan hukum yang lebih kuat dalam pemberian perlindungan HAM terus dilakukan antara lain, dengan adanya pengesahan PP Nomor 9 Tahun 2008 mengenai Tata Cara Dan Mekanisme Layanan Terpadu Bagi Saksi Dan/Atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang. Di samping sebagai salah satu negara anggota PBB dan penanda tangan beberapa konvensi internasional yang terkait dengan perlindungan HAM, Indonesia telah menyampaikan laporan kondisi penghormatan dan pelaksanaan HAM di Indonesia kepada Dewan HAM PBB pada bulan April 2008, di samping Indonesia pada bulan Mei 2008 juga telah menyampaikan laporan pelaksanaan Convention Against Torture (CAT). 11 - 6
Dalam rangka mengungkap kebenaran dan penyebab terjadinya pelanggaran berat HAM sebelum dan setelah penentuan pendapat di Timor Leste pada September 1999, pada bulan Agustus 2005 telah dibentuk Komisi Kebenaran dan Persahabatan (KKP) atau Commission of Truth and Friendship Indonesia-Timor Leste. Komisi itu dibentuk oleh kedua pemerintahan dengan anggota sejumlah 10 orang, 5 orang dari Indonesia dan 5 orang dari Timor Leste. Setelah melaksanakan tugas hampir tiga tahun, Komisi itu pada tanggal 15 Juli 2008 telah menyerahkan temuannya, baik kepada Pemerintah Indonesia maupun kepada Pemerintah Timor Leste. Meskipun hasil temuan komisi ini tidak untuk suatu proses hukum, hasil temuan komisi itu akan mendorong proses penyembuhan luka lama melalui upaya rekonsiliasi sebagaimana digambarkan dalam moto laporan akhir KKP, yaitu Per Memoriam ad Spem (melalui kenangan menuju harapan). Untuk mengungkap secara tuntas kasus pembunuhan aktivis HAM, Munir, telah dibentuk tim pencari fakta (TPF) dengan anggota dari LSM. Upaya yang dilakukan oleh TPF dalam melakukan investigasi terhadap kasus pembunuhan itu juga berusaha untuk mengungkap semua pihak yang diduga terlibat dalam kasus tersebut. Temuan tim itu digunakan oleh kepolisian untuk melanjutkan penyelidikan. Dalam mengungkap kasus itu secara tuntas saat ini Kejaksaan telah mengajukan peninjauan kembali atas kasus Munir dengan mengajukan adanya bukti baru (novum). Pelaksanaan rencana aksi nasional (RAN) HAM saat ini telah terbentuk 436 komisi yang bertanggung jawab atas implementasi RAN-HAM di tingkat provinsi dan kota. Untuk menunjang komisi tersebut, Departemen Hukum dan HAM telah membentuk profil HAM yang berisi implementasi norma dan standar HAM serta program strategis RAN-HAM yang dilaksanakan oleh seluruh anggota kepanitiaan RAN-HAM. Di samping itu, sedang dibangun mekanisme serta prosedur pengumpulan dan pengolahan data HAM dalam pembentukan data base HAM dengan memanfaatkan jejaring yang ada pada kepanitiaan RAN HAM.
11 - 7
III.
Tindak Lanjut yang Diperlukan
Untuk menunjang upaya penghormatan, pengakuan dan penegakan hukum dan HAM, arah pembangunan adalah sebagai berikut: 1.
melanjutkan upaya preventif dan tindakan represif penanganan perkara untuk meningkatkan penegakan hukum dan perlindngan serta penegakan HAM;
2.
melanjutkan upaya pelaksanaan RAN PK dan mendorong pemerintah daerah untuk menyusun RAD PK;
3.
melanjutkan upaya pelaksanaan RAN HAM;
4.
memperbaiki sistem perekrutan, seleksi, promosi, pelatihan aparat penegak hukum dan lembaga peradilan;
5.
melakukan perbaikan sistem penggajian, dan jaminan sosial bagi aparat penegak hukum;
6.
meningkatkan profesionalisme, serta integritas dan kejujuran dalam penegakan hukum.
11 - 8
