BAB 11 PENGHORMATAN PENGAKUAN DAN PENEGAKAN ATAS HUKUM DAN HAM I.
PERMASALAHAN YANG DIHADAPI
Selama kurun waktu empat tahun, pemerintahan dan penyelenggaraan pemerintahan Kabinet Indonesia Bersatu Tahun 2004 sampai dengan bulan Juni 2009 telah menghasilkan beberapa perubahan menuju arah perbaikan bagi upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat ke arah yang lebih baik walaupun dengan berbagai hambatan dan rintangan yang dihadapi dalam pelaksanaan program pembangunan di berbagai bidang. Upaya pemberantasan korupsi juga merupakan salah satu prioritas dalam rangka penegakan hukum. Pemberantasan korupsi dilakukan melalui upaya, baik yang bersifat pencegahan maupun yang bersifat penindakan atau represif. Meskipun upaya pemberantasan korupsi telah banyak dilakukan, tidak dapat dipungkiri bahwa masih banyak praktik korupsi di dalam masyarakat, terutama yang terkait dengan bidang layanan publik. Selain itu, berbagai macam permasalahan yang terkait dengan penghormatan, pengakuan, dan penegakan hukum dan HAM, juga masih mengemuka, antara lain ditunjukkan dengan masih adanya pelanggaran hukum dan pelanggaran HAM berat yang belum dapat ditindaklanjuti dengan memperhatikan rasa keadilan masyarakat. Terkait dengan pemenuhan hak dasar manusia, terutama di bidang hak ekonomi, sosial dan budaya belum dapat sepenuhya dipenuhi oleh seluruh lapisan dan golongan masyarakat terutama untuk golongan dan lapisan masyarakat kurang mampu. Hal ini
mengakibatkan ketidakpercayaan masyarakat kepada pemerintah terhadap pelaksanaan penegakan hukum dan HAM di Indonesia. Penegakan hukum dan HAM terlihat belum dapat dinikmati oleh masyarakat secara utuh sehingga terkesan tidak adil, tidak tegas, dan diskriminatif. Berkaitan dengan penegakan hukum, selama kurun waktu tahun 2001-2004, penanganan perkara korupsi oleh Kejaksaan Agung masih belum optimal terinformasikan secara luas kepada masyarakat; selain itu, besarnya harapan masyarakat dan tuntutan terhadap kinerja aparatur penegak hukum dalam pemberantasan korupsi terkait penegakan dan kepastian hukum sangat dituntut untuk dapat diselesaikan dengan rasa keadilan yang memuaskan masyarakat. Dalam upaya proses penegakan hukum, tindakan hukum terhadap pelaku tindak pidana korupsi seringkali tidak terlaksana dengan tuntas sehingga terkesan menjadi tebang pilih dalam proses penegakan hukum yang berlaku. Berbagai rencana aksi yang dibentuk mulai tahun 2004 seperti Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RAN-HAM), Rencana Aksi Nasional Pemberantasan Korupsi (RAN-PK), Rencana Aksi Program Nasional Bagi Anak Indonesia (PNBAI), dan Rencana Aksi Daerah Pemberantasan Korupsi (RAD-PK) merupakan upaya dan komitmen Pemerintah untuk mewujudkan konkretisasi perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia termasuk hak perempuan dan anak dan percepatan pemberantasan korupsi baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah. Walaupun disadari belum memberikan dampak yang maksimal dalam pelaksanaannya, namun kesemua upaya tersebut telah semakin meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mengetahui, memahami dan menjalankan hak-hak dan kewajiban-kewajibannya, dan memberikan dampak positif pelaksanaan demokratisasi dan juga iklim takut korupsi di kalangan penyelenggara negara dan masyarakat. II.
LANGKAH-LANGKAH KEBIJAKAN HASIL YANG DICAPAI
DAN
HASIL-
Kerangka penghormatan, pengakuan, dan penegakan hukum dan HAM diarahkan untuk meningkatkan pemahaman, menciptakan 11 - 2
penegakan dan kepastian hukum yang konsisten terhadap HAM, serta perlakuan yang adil dan tidak diskriminatif dengan langkahlangkah, antara lain, dengan meningkatkan upaya pemajuan, perlindungan, upaya penghormatan, pengakuan, dan penegakan hukum dan HAM; selain itu, juga menegakkan hukum secara adil, konsekuen, tidak diskriminatif serta memihak kepada rakyat kecil dengan menggunakan nilai-nilai budaya daerah sebagai salah satu sarana untuk mewujudkan terciptanya kesadaran hukum masyarakat. Pada tahun 2009, Kejaksaan RI telah mengeluarkan laman (website) jaringan teknologi informasi pelayanan kepada masyarakat terutama tentang proses penanganan kasus/ perkara yang sedang berjalan di Kejaksaan Agung. Hal ini sebagai sesuatu bentuk tranparansi dan pertanggungjawaban kepada masyarakat atas berjalannya proses peradilan di Kejaksaan. Masyarakat pencari keadilan dapat mengakses informasi penanganan perkara dan pengaduan masyarakat proses perkara yang sedang ditangani oleh pihak Kejaksaan. Selama kurun waktu tahun 2004—2009, pencapaian penanganan korupsi di Indonesia telah memperlihatkan hasil yang cukup menggembirakan. Hal ini ditunjukkan dengan Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia mengalami peningkatan dari 1,9 pada 2004 menjadi 2,6 pada 2008. Pencapaian tersebut tidak terlepas dari kerja keras Pemerintah untuk terus meningkatkan upaya pemberantasan korupsi di berbagai bidang. Pemerintah melakukan beberapa upaya pemberantasan korupsi yang bersifat preventif melalui beberapa kegiatan, antara lain, melalui Konsultasi dan Kampanye Publik Rencana Aksi Nasional Pemberantasan Korupsi (RAN PK) yang terdiri dari strategi pencegahan, penindakan, pencegahan dan penindakan korupsi dalam rehabilitasi dan rekonstruksi, serta monitoring dan evaluasi. Sampai dengan akhir Oktober 2008 kegiatan tersebut telah dilakukan hampir di seluruh provinsi, beberapa kabupaten/kota, dan kementerian/lembaga. Selain itu, KPK juga telah melakukan Pendidikan Anti Korupsi untuk Pelajar dan Mahasiswa melalui training of trainer (TOT) yang telah berlangsung mulai tahun 2005. Kegiatan itu bertujuan untuk menciptakan agen perubahan masa depan di lingkungannnya dengan pendekatan pelatihan kepada mahasiswa, 11 - 3
melalui serangkaian kegiatan yang diselenggarakan setelah mahasiswa diberi pelatihan. Mulai tahun 2008 sampai dengan tahun Mei 2009 kegiatan TOT dilanjutkan kepada TOT Guru Antikorupsi, yang bertujuan untuk menciptakan tenaga pengajar yang memahami materi pendidikan antikorupsi serta mampu menyampaikannya kepada anak didik dalam proses belajar mengajar serta mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari, serta mampu menjadi agen perubahan dalam pemberantasan korupsi. Pemberdayaan masyarakat sejalan dengan peningkatkan iklim demokratisasi dalam rangka pemberantasan korupsi juga telah semakin ditunjukan dengan banyaknya masyarakat yang menyampaikan pengaduan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi sebagaimana tabel terlampir di bawah ini: Tabel 11.1 Jumlah Surat Pengaduan Masyarakat Per Provinsi (Wilayah) 2004–2009*) No
Provinsi
2004
2005
2006
2007
2008
2009*)
Total
1
Nanggroe Aceh Darusalam
56
147
203
127
97
57
687
2
Sumatera Utara
203
693
621
516
799
244
3.076
3
Riau
86
235
195
211
227
108
1.062
4
Kepulauan Riau
41
102
97
142
76
24
482
5
Sumatera Barat
34
133
100
110
175
58
610
6
Sumatera Selatan
140
415
389
260
316
174
1.694
7
Kepulauan Bangka Belitung
10
35
32
46
50
13
186
8
Jambi
59
139
115
139
162
89
703
9
Bengkulu
24
81
93
81
103
28
410
10
Lampung
35
184
130
157
185
65
756
11
Jawa Barat
139
481
615
579
680
244
2.738
12
Banten
45
127
145
125
144
58
644
13
Kalimantan Selatan
50
148
133
145
137
49
662
14
Kalimantan Tengah
21
108
112
91
102
43
477
15
Kalimantan Barat
58
148
108
79
119
43
555
16
Kalimantan Timur
82
283
244
252
203
92
1.156
11 - 4
No
Provinsi
2004
2005
2006
2007
2008
2009*)
Total
17
DKI Jakarta
402
1.307
1.428
1.188
1.237
475
6.037
18
D.I. Yogyakarta
19
96
68
86
68
23
360
19
Jawa Tengah
132
542
408
484
538
249
2.353
20
Jawa Timur
217
792
607
612
759
471
3.458
21
Sulawesi Utara
39
93
64
90
97
38
421
22
Sulawesi Selatan
71
243
211
200
231
66
1.022
23
Sulawesi Tengah
26
62
81
72
64
15
320
24
Sulawesi Tenggara
27
62
70
73
74
39
345
25
Gorontalo
10
25
27
45
41
11
159
26
Papua
50
114
80
74
89
27
434
27
Bali
27
100
81
76
105
41
430
28
Nusa Tenggara Barat
64
120
159
131
152
65
691
29
Nusa Tenggara Timur
37
145
82
67
137
34
502
30
Maluku Utara
14
45
41
43
41
17
201
31
Maluku
26
64
66
60
100
34
350
32
Irian Jaya Barat
6
36
29
52
25
12
160
33
Sulawesi Barat
18
32
20
47
51
5
173
LN
Luar Negeri
13
21
47
17
4
-
102
X
Tidak Spesifik
-
3
38
33
1.311
1.009
2.394
Jumlah
2.281
7.361
6.939
6.510
8.699
4.020
35.810
Sumber Keterangan
: Komisi Pemberantasan Korupsi :*) sampai dengan Juni 2009
Langkah represif juga dilakukan oleh instansi/lembaga penegak hukum terhadap tindak pidana korupsi. Selama kurun waktu tahun 2007, instansi Kejaksaan telah menyelesaikan penyidikan perkara tindak pidana korupsi sebanyak 388 perkara dari 1.649 perkara. Selanjutnya, telah masuk ke tahap penuntutan ke pengadilan negeri sebanyak 661 perkara dan telah diselesaikan sejumlah 625 perkara. Dalam penanganan perkara Tindak Pidana Korupsi mulai Tahun 2004—April 2009 telah dilakukan kegiatan penuntutan yang dilakukan oleh Kejaksaan sebagaimana tabel berikut : 11 - 5
No. Tahun 1. 2004 2. 2005 3. 2006 4. 2007 5. 2008 6. 2009*) Sumber Keterangan
Tabel 11.2 Penanganan Kegiatan Penuntutan dalam Tindak Pidana Korupsi 2004–2009*) KEJAGUNG / KEJATI JUMLAH Penuntutan 460 Penuntutan 542 Penuntutan 515 Penuntutan 512 Penuntutan 1.114 Penuntutan 327 : Kejaksaan Agung :*) sampai dengan April 2009
Adapun langkah yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada tahun 2005 adalah penyelidikan terhadap 31 kasus korupsi, sedangkan pada tahun 2006 adalah penyelidikan terhadap 36 kasus. Sepanjang tahun 2007, KPK telah melakukan penyidikan terhadap 29 perkara, sementara pada tahun 2008 sampai dengan bulan Mei 2008 KPK telah melakukan penyidikan terhadap 23 perkara yang terdiri atas 7 perkara sisa tahun 2007 dan 16 perkara baru. Selain itu, telah dihasilkan sebanyak 21 perkara yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (putusan Inkracht). Sementara itu, mulai tahun 2008 sampai dengan Juni 2009 telah dilakukan penanganan perkara dengan perincian melalui tabel di bawah ini : Tabel 11.3 Jumlah Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi 2004–2009*) Kegiatan Penyelidikan (kasus) Penyidikan (perkara) Penuntutan (perkara) Eksekusi (perkara)
2004 23 2 2 -
2005 29 19 17 4
2006 36 27 23 14
2007 70 24 19 23
2008 70 47 35 25
2009*) 48 23 19 22
Jumlah 276 142 115 88
Sumber : Komisi Pemberantasan Korupsi Keterangan : *)sampai dengan Juni 2009 Dari penanganan kasus/perkara tindak pidana korupsi (TPK) selama periode 2005 sampai Juni 2009, KPK berhasil menyelamatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp564,807 11 - 6
Miliar yang telah disetor ke Rekening Kas Negara/Daerah dalam bentuk Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Dari pencegahan TPK, KPK telah melakukan penertiban aset/barang milik negara yang berhasil menyelamatkan potensi kerugian negara sebanyak Rp563,5 Miliar. Di samping itu, KPK juga telah melakukan penyelamatan keuangan negara dari sektor hulu Migas dengan hasil terselamatkannya potensi kerugian negara dari dari sektor hulu migas sebesar US$220,4 Juta (ekuivalen sekitar Rp2,6 Triliun. Dengan demikian, total kerugian keuangan negara dan aset/barang milik negara yang berhasil diselamatkan KPK adalah sebesar lebih kurang Rp3,728 Triliun Sementara itu, dari penanganan perkara yang dilakukan dalam penyidikan dan penuntutan periode Tahun 2004-sampai dengan April 2009, Kejaksaan Agung telah berhasil menyelamatkan keuangan negara sebesar Rp 1.900.000.000,00 (satu triliun sembilan ratus miliar). Di samping itu, Kejaksaan tinggi seluruh Indonesia juga telah berhasil melakukan penyelamatan keuangan negara sebesar Rp 425.728.630.424,00 (empat ratus dua puluh lima miliar, tujuh ratus dua puluh delapan juta, enam ratus tiga puluh ribu, empat ratus dua puluh empat rupiah). Sebagai wujud upaya memperbaiki kinerja kejaksaan dan mempercepat penanganan perkara tindak pidana korupsi, pada tahun 2007 dan 2008 formulasi kebijakan penanganan perkara di Kejaksaan adalah 5:3:1 yaitu 5 perkara ditangani oleh setiap Kejaksaan Tinggi, 3 perkara ditangani oleh setiap Kejaksaan Negeri dan 1 perkara ditangani oleh setiap Cabang Kejaksaan Negeri. Pada tahun 2009 kebijakan ini berubah menjadi 20:8: 6: 4: 3: 1, yaitu Kejaksaan Agung menangani 20 perkara, Kejaksaan Tinggi yang mempunyai pengkaji 8 perkara, Kejaksaan Tinggi yang tidak ada pengkaji 6 perkara, Kejaksaan Negeri Type A 4 perkara, Kejaksaan Negeri Type B perkara dan Cabang Kejaksaan Negeri 1 perkara. Di samping upaya yang bersifat represif, KPK juga melakukan kegiatan yang bersifat preventif seperti penyelenggaraan bimbingan teknis pengisian laporan harta kekayaan pejabat negara (LHKPN), sosialisasi LHKPN di instansi pemerintah, dan pemanggilan pejabat negara. Dari tahun ke tahun kesadaran wajib lapor LHKPN semakin meningkat. Pada tahun 2005 dari 113.826 orang penyelenggara 11 - 7
negara yang telah melaporkan LHKPN adalah 56.274 orang, sementara pada tahun 2006 sebanyak 64.544 orang dari 116.649 orang penyelenggara negara. Pada tahun 2007 dari wajib lapor LHKPN sebanyak 86.468 telah menyampaikan laporan sebanyak 76.455 (88,42%) terdiri atas eksekutif 85,25%, legislatif 95,59%, yudikatif 90,57% dan BUMN/D 91,92%. Peningkatan kepatuhan sebesar 32,31% dari tahun 2006 sebelumnya adalah 56,11%. Pada tahun 2008 sampai dengan bulan Mei dari wajib lapor LHKPN sebanyak 97.787 telah menyampaikan laporan sebanyak 82.222 (84,08%) terdiri atas eksekutif 84,31%, legislatif 95,69%, yudikatif 69,10% dan BUMN/D 92,35%. Alhasil selama periode tahun 2001 s.d. Juni 2009, KPK telah menerima sebanyak 97.889 LHKPN dari total 112.141 wajib LHKPN yang tercatat dalam database. Data tingkat kepatuhan pelaporan LHKPN ini selalu bergerak dinamis. Hal ini diakibatkan karena jumlah data wajib LHKPN akan selalu berubah setiap saat seiring dengan terjadinya posisi jabatan Penyelenggara Negara. Beberapa kegiatan yang telah dilakukan sampai dengan Juni 2009, antara lain meliputi : 1) Pelaksanaan kerjasama dengan Departemen ESDM, BPK, Kemeneg BUMN, dan Lembaga Sandi Negara serta sosialisasi dan bimbingan teknis pengisian LHKPN kepada 2880 PN; 2). Pemuatan LHKPN ke dalam Berita Negara sebanyak 10.091 PN; 3). Pengumuman LHKPN kepada masyarakat oleh 12 Pejabat Negara dan Mantan Pejabat Negara; 4). Pemeriksaan dan Klarifikasi terhadap 153 PN; 5). Pengklarifikasian laporan harta kekayaan para calon presiden dan calon wakil presiden pada pemilu 2009. Dalam rangka pemberantasan korupsi, Indonesia secara aktif telah bekerja sama dengan negara lain termasuk organisasi internasional, antara lain KPK juga aktif dalam berbagai forum internasional untuk pemberantasan korupsi dalam rangka memperluas jaringan penegak hukum internasional melalui: IAACA (the International Association of Anti-Corruption Authoritie), APEC Anti Corruption Task Force; ADB/OECD Anti Corruption Innitiative Taskforce, ACA Forum (Anti Corruption Authorities) Forum, ASEAN Multilateral Cooperation on Anti Corruption atau SEAPAC (South East Parties Against Corruption), SEAPAC 9 South East Asia Parties Against Corruption), ASEAN SOMTC (Senior Official Meeting on Transnational Crimes), Interpol, APG/FATF Forum, 11 - 8
Expert Working Group on Asset Recovery, Anti Corruption and Enhancing National Integrity Anti Corruption (Hunter) Networks Working Group on UNCAC di Wina. Terkait dengan penanganan perkara pidana umum yang merupakan wewenang untuk melakukan penyidikan dan penuntutan, kejaksaan sejak tahun 2004 sampai dengan tahun 2009 telah menindaklanjuti perkara ke Pengadilan Negeri dengan perincian sebagai berikut : Tabel 11.4 Tindak Pidana Penanganan Perkara Pidana Umum yang Dilimpahkan ke Pengadilan Negeri 2004–2009*) No. Tahun Jumlah perkara yang dilimpahkan 1 2004 74.615 perkara 2. 2005 86.941 perkara 3. 2006 81.335 perkara 4. 2007 97.689 perkara 5. 2008 114.195 perkara 6. 2009*) 25.809 perkara Sumber : Kejaksaan Agung Keterangan :*) sampai dengan Maret 2009 Dalam rangka pemberian landasan hukum yang lebih kuat untuk pemberian perlindungan HAM terus dilakukan antara lain, dengan adanya pengesahan PP Nomor 9 Tahun 2008 mengenai Tata Cara Dan Mekanisme Layanan Terpadu Bagi Saksi Dan/Atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang. Di samping itu sebagai salah satu negara anggota PBB dan penanda tangan beberapa konvensi internasional yang terkait dengan perlindungan HAM, Indonesia telah menyampaikan laporan kondisi penghormatan dan pelaksanaan HAM di Indonesia kepada Dewan HAM PBB pada bulan April 2008, di samping Indonesia pada bulan Mei 2008 juga telah menyampaikan laporan pelaksanaan Convention Against Torture (CAT).Dalam rangka mengungkap kebenaran dan penyebab terjadinya pelanggaran berat HAM sebelum dan setelah penentuan pendapat di Timor Leste pada September 1999, pada bulan Agustus 2005 telah dibentuk Komisi Kebenaran dan Persahabatan (KKP) atau Commission of Truth and Friendship Indonesia-Timor Leste. Untuk 11 - 9
pelaksanaan rencana aksi nasional (RAN) HAM, saat ini telah terbentuk 436 komisi yang bertanggung jawab atas implementasi RAN-HAM di tingkat provinsi dan kota. Untuk menunjang komisi tersebut, Departemen Hukum dan HAM telah membentuk profil HAM yang berisi implementasi norma dan standar HAM serta program strategis RAN-HAM yang dilaksanakan oleh seluruh anggota kepanitiaan RAN-HAM. Di samping itu, sedang dibangun mekanisme serta prosedur pengumpulan dan pengolahan data HAM dalam pembentukan data base HAM dengan memanfaatkan jejaring yang ada pada kepanitiaan RAN HAM. III.
TINDAK LANJUT YANG DIPERLUKAN
Untuk menunjang upaya penghormatan, pengakuan, serta penegakan hukum dan HAM, arah pembangunan adalah sebagai. 1.
melanjutkan upaya preventif dan tindakan represif penanganan perkara untuk meningkatkan penegakan hukum dan perlindungan serta penegakan HAM;
2.
melanjutkan upaya pelaksanaan pemberantasan korupsi melalui upaya pencegahan dan tindakan represif dengan peningkatan strategi pengimplementasian Konvensi Anti Korupsi;
3.
melanjutkan serta meningkatkan pengintegrasian hak asasi manusia di bidang sosial, ekonomi budaya serta sosial politik ke dalam lembaga pemerintah sesuai dengan bidangnya masing-masing dalam rangka penegakan HAM;
4.
memperbaiki sistem perekrutan, seleksi, promosi, pelatihan aparat penegak hukum dan lembaga peradilan;
5.
melakukan perbaikan sistem penggajian dan jaminan sosial bagi aparat penegak hukum;
6.
meningkatkan profesionalisme serta integritas dan kejujuran dalam penegakan hukum;
7.
memperkuat peraturan perundangan pemberantasan TPK sebagai berikut.
11 - 10
untuk
mendukung
(a)
Revisi UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Beberapa pasal dalam UU tersebut dalam implementasinya menimbulkan penafsiran yang berbeda sehingga perlu direvisi, seperti misalnya masalah boleh tidaknya KPK mengangkat penyidik dan penuntut bukan dari kepolisian dan kejaksaan.
(b)
Revisi UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan TPK. Dengan UU tersebut, wewenang penegak hukum dalam mengusut korupsi belum bisa menyentuh ke sektor swasta, padahal domain korupsi dalam lingkup dunia internasional semakin meluas. Apalagi setelah disahkannya Undang-undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan UNCAC 2003, Indonesia harus menyelaraskan undang-undang tindak pidana korupsi dengan sejumlah ketentuan yang tercantum dalam UNCAC 2003, di antaranya mengenai ruang lingkup tindakan pencegahan dan penuntutan praktik antikorupsi yang meliputi sektor swasta dan tindakan-tindakan untuk mencegah kegiatan pencucian uang.
(c)
Pembentukan UU Pengadilan Tipikor. Menurut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 012-016-019/PUUIV/2006 bahwa dalam jangka waktu 3 tahun setelah putusan, perlu dibentuk Pengadilan Tipikor. Jika tidak ada Pengadilan Tipikor, penuntutan perkara tipikor diajukan ke Pengadilan Umum. Perlu diketahui bahwa rakyat saat ini masih mengharapkan peran besar pelaksanaan KPK yang diikuti dengan keberadaan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Peranan KPK dan Pengadilan Tipikor dalam memberantas korupsi dianggap efektif dan efisien.
Reformasi Birokrasi melalui pelaksanaan penyelenggaraan negara yang bebas dari KKN: (a)
sistem
Mendorong satu atau beberapa lembaga negara dan pemerintah untuk mengimplementasikan suatu sistem 11 - 11
yang dinilai memberi dampak yang besar terhadap upaya pemberantasan korupsi, seperti E-Announcement, Sistem Database Nasabah Terpusat (Central Customer Database), dan transparansi APBD; (b)
Memperbaiki dan meningkatkan kualitas pelayanan sektor publik, baik pelayanan perijinan maupun nonperijinan;
(c)
Menerapkan Manajemen Berbasis Kinerja dengan menyandingkan antara kinerja yang akan dicapai dengan anggaran yang harus disediakan;
(d)
Mencegah korupsi pada proses Pengadaan Barang dan Jasa sesuai dengan Keppres 80 Tahun 2003 beserta seluruh peraturan pelaksanaannya;
(e)
Meningkatkan Kapasitas Daerah;
(f)
Meningkatkan Kemampuan Teknis Aparatur.
11 - 12
