BAB. 1 SOSIOLOGI INDUSTRI

BAB. 1 SOSIOLOGI INDUSTRI

A. Pengertian Sosiologi Sosiologi

adalah

ilmu

yang

berkenaan

dengan

kehidupan

bermasyarakat. Dengan kata lain, ilmu yang mempelajari tentang kehidupan manusia dalam masyarakat. orang sering menyebut ilmu masyarakat. B. Definisi Sosiologi Menurut Para Ahli WR. Ogbum dan M.F. Nimkoff dalam bukunya: A Handbook of Sociology, memberi definisi sebagai berikut; Sociology is the scientific of social life yang artinya Sosiologi adalah studi secara ilmiah terhadap kehidupan sosial. George A. Lunberg dan kawan-kawannya, dalam bukumereka, “Sociology”, Sociology is the social behavior of individual and group yang artinya Sosiologi adalah ilmu yang mempelajari tingkah laku sosial daripada orang-orang atau kelompok. Ginsberg dalam bukunya, The Study of Society, memberi definisi Sociology is the study of society, artinya Sosiologi adalah studi terhadap masyarakat yaitu mempelajari antar aksi dan antar relasi manusia serta syarat dan akibatnya. Max Weber berpendapat bahwa, Sosiologi ialah suatu ilmu yang mencoba untuk memahami dan merangkum suatu tindakan sosial beserta sebab akibatnya. Cuber dalam bukunya Sociology, A Synopsi of Principles memberikan batasan, Sosiologi adalah ilmu pengetahuan tentang hubungan timbal balik antara manusia. Bierensdehan dalam bukunya yang berjudul Sociology, Ontwikkeling en Methode memberi batasan: “Sosiologi adalah ilmu tentang pergaulan hidup”.

1 digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kembali Young, sosiologi adalah ilmu yang mempelajari tentang tingkah laku manusia di dalam kelompok. Sorokin dalam bukunya, Culture and Personality mengatakan: Sosiologi mempelajari gejala-gejala sosial kebudayaan dari sudut umum, mempelajari sifat esensial gejala tersebut, serta hubungan antara gejala itu yang amat banyak. Dr. P.J. Bouman, Sosiologi adalah ilmu tentang kehidupan manusia dalam lingkungan kelompok. Queen & Repke dalam bukunya Living in the Social World mengatakan: Sosiologi adalah suatu ilmu yang mempelajari kehidupan kelompok (social is a study of group life). Prof. Groenman, Sosiologi adalah suatu ilmu yang mempelajari tindakantindakan manusia dalam usaha menyesuaikan diri dalam suatu ikatan. Penyesuaian ini meliputi: 1. Menyesuaikan diri terhadap lingkungan geografi 2. Menyesuaikan diri pada sesama manusia 3. Menyesuaikan diri dengan kebudayaan sekelilingnya. Ibnu Chaldun, Sosiologi, ilmu yang mempelajari tentang masyarakat manusia dalam bentuknya yang bermacam-macam, watak dan ciri-ciri terhadap

trap-trap

bentuk

ini

dan

hukum-hukum

yang

menguasai

perkembangannya. Prof. M.M. Djojodiguna, SH., mendefinisikan Sosiologi adalah ilmu pengetahuan yang bersasaran hidup bermasyarakat, artinya yang diselidiki selaku bendanya ialah hidup bermasyarakat. Spencer, Sosiologi adalah ilmu yang mempelajari tumbuh bangun dan kewajiban-kewajiban masyarakat. Roucek and Warren dalam bukunya, Sociology, an Introduction. Sosiologi, ilmu yang mempelajari hubungan antara manusia dengan kelompok-kelompok. Prof. Dr. Selo Soemardjan dan Soelaeman Soemardi, SH., dalam bukunya “Setangkai Bungan Sosiologi”. Sosiologi (ilmu masyarakat), ilmu


yang mempelajari struktur sosial dan proses-proses sosial termasuk perubahan-perubahan sosial. Struktur sosial, keseluruhan jalinan antara unsur-unsur sosial yang pokok, yakni kaidah-kaidah atau norma-norma sosial, lembaga-lembaga sosial, kelompok dan lapisan-lapisan sosial. Proses sosial, pengaruh timbal balik antara pelbagai segi kehidupan politik, segi kehidupan hukum dengan segi kehidupan agama, segi kehidupan agama dengan segi kehidupan ekonomi dan sebagainya. C. Obyek Sosiologi Obyek daripada sosiologi adalah masyarakat yang dilihat dari sudut hubungan antara manusia dan proses yang timbul dari hubungan manusia did alam masyarakat. D. Sosiologi adalah Ilmu Sosial Sosiologi adalah ilmu yang mempelajari struktur sosial dan proses sosial, termasuk di dalamnya perubahan-perubahan sosial. Sosiologi merupakan suatu ilmu pengetahuan kemasyarakatan yang kategoris, murni, abstrak, berusaha memberi pengertian-pengertian umum, rasional dan empiris, serta bersifat umum. Menurut Prof. Dr. Selo Soemardjan dan Soelaeman Soemardi, SH., Sosiologi adalah ilmu yang mempelajari struktur sosial dan proses sosial, termasuk membahas tentang perubahan-perubahan sosial. Yakni kaidahkaidah atau norma-norma sosial, lembaga-lembaga sosial, kelompokkelompok, lapisan-lapisan sosial serta hubungan timbal balik antara pelbagai segi kehidupan politik, segi kehidupan hukum dengan kehidupan agama, segi kehidupan agama dengan segi kehidupan ekonomi dan sebagainya. E. Pengertian Industri Menurut Sri Hariyani dalam bukunya “Hubungan Industrial di Indonesia” mengatakan industri adalah kumpulan perusahaan yang sejenis. Dengan demikian kalau yang dibicarakan industri rokok, berarti seluruh


perusahaan rokok yang ada di Indonesia. Dan pembahasan hubungan industri dapat menyangkut seluruh perusahaan rokok tersebut. Menurut Teguh Baroto (19: 2003), industri adalah salah satu sektor bisnis. Ada dua jenis industri: 1. Industri manufaktur adalah suatu industri penghasil barang, operasinya disebut produksi. Produksi adalah aktifitas fisik berupa pengubahan bentuk, sifat, atau penampilan suatu material untuk memberikan nilai tambah. 2. Industri jasa adalah suatu industri penghasil jasa, operasinya disebut pelayanan (service). Menurut Sritomo Wignyosubroto pengertian industri adalah: 1. Industri penghasil bahan baku (the primary raw material industries), yaitu industri yang aktivitas produksinya adalah mengolah sumber daya alam guna menghasilkan bahan baku maupun bahan tambahan lainnya yang dibutuhkan oleh industri penghasil produk atau jasa. Industri tipe ini sering disebut sebagai “extractive atau primary industry”. Contoh: Industri perminyakan, industri pengolahan bijih besi dan lain-lain. 2. Industri manufaktur (the manufacturing industries), yaitu industri yang memproses bahan baku guna dijadikan bermacam-macam bentuk atau model produk, baik yang masih berupa produk setengah jadi (semi finished good0 ataupun yang sudah berupa produk jadi (finished goods product). Di sini secara fisik ataupun kimiawi terhadap input material dan akan memberi nilai tambah terhadap material tersebut. Contoh: Industri permesinan, industri mobil, dan lain-lain. 3. Industri penyalur (distribution industries), yaitu industri yang berfungsi untuk melaksanakan pelayanan jasa industri baik untuk bahan baku maupun “finished goods product”. Di sini bahan baku ataupun bahan setengah jadi akan didistribusikan dari prosedur yang lain dan ke prosedur


ke kunsumer. Operasi kegiatan akan meliputi aktivitas pembelian dan penjualan, penyimpanan, sorting, grading, packaging, dan moving goods (transportasi). 4. Industri pelayanan atau jasa (service industries), yaitu industri yang bergerak di bidang pelayanan atau jasa, baik untuk melayani dan menunjang aktivitas industri yang lain maupun langsung memberikan pelayanan atau jasa kepada konsumer. Contoh: Bank, jasa angkutan, asuransi, rumah sakit, dan lain-lain. Dari hal-hal tersebut di atas maka dapat dikatakan bahwa industri akan memiliki pengertian dan definisi yang luas sesuai dengan karakteristik dari jenis masukan, proses produksi yang berlangsung, dan keluaran yang dihasilkan. Dalam kaitannya dengan jenis keluaran yang dihasilkan maka industri yang menghasilkan keluaran berupa material, peralatan industri, mesin dan lain-lain yang akan digunakan untuk proses produksi di industri atau pabrik lain dikenal sebagai “producer goods industries”. Sedangkan industri yang hasil keluarannya akan langsung digunakan oleh konsumer disebut “consumer goods industries”. F. Sosiologi Industri Sosiologi industri ialah suatu cabang ilmu sosial yang membahas karakter dan arti dunia kerja serta kehidupan manusia yang terlibat di dalamnya. Permasalahan yang berhubungan dengan industri tidak hanya segala sesuatu yang berhubungan langsung dengan kegiatan kerjanya tapi juga banyak hal lain yang secara tidak langsung akan mempengaruhi aktivitas kerja dalam industri tersebut. Suatu tinjauan terhadap variasi-variasi tersebut memperlihatkan bahwa ia menyebar ke dalam spektrum pekerjaan, dimulai dari tenaga pelaksanaan yang paling bawah kepada manajer dalam perusahaan. Sosiologi industri yang disebut juga sebagai sosiologi organisasi, membahas sikap dan ideologi setiap pimpinan pada suatu tingkat dalam


struktur organisasi dan juga membahas apa saja yang dilakukan individu di dalam organisasi. Adanya suatu keterkaitan antara perpindahan kerja dengan kebiasaan did alam bekerja yang dialami oleh orang-orang, yang merupakan suatu landasan utama, baik bagi konflik maupun konsensus dalam suatu organisasi. Sosiologi industri membahas pula tentang jenis-jenis masyarakat yang terlibat, baik langsung maupun tidak langsung, di dalam aktivitas dan eksistensi organisasi. G. Obyek Kajian Sosiologi Industri Obyek sosiologi industri adalah masyarakat kerja yang selalu dihubungkan dengan aktivitas industri, di dalamnya termasuk hubungan antar manusia dalam rangka melakukan pekerjaan. Pekerjaan pun bervariatif, baik dalam perpindahan kerja atau jabatan maupun tingkat kepuasan, kesempatan maupun monotonitas, resiko maupun upah yang dihadapinya. H. Tujuan Mempelajari Sosiologi Industri Mahasiswa diharapkan memahami pengertian konseptual tentang kedudukan dan peranan manusia baik secara individu maupun kelompok dalam situasi kehidupan daerah industri. Dipelajari pula pengaruh industri terhadap lingkungan sosial, di dalamnya termasuk ekonomi, sistem sosial, hubungan sesama manusia. Sejarah pertumbuhan industri, pengaruh timbal balik antara industri dengan keluarga dalam lingkungan sosial serta potensi dan perkembangan industri pada masyarakat. I. Metode Pengkajian Sosiologi Industri Menurut George R. Terry (1997) yang dikutip oleh Ratih Julianti (1999), dalam mengkaji sosiologi industri melalui pendekatan kuantitatif, pendekatan ini menitikberatkan pada penggunaan proses matematis hubungan dari data yang dapat diukur.


Pendekatan kuantitatif sangat memperlihatkan proses pengambilan keputusan. Pendekatan ini mendorong manajemen sebagai unsur yang logis yang dinyatakan dengan cara kuantitatif dan diproses oleh suatu metode untuk menghasilkan jawaban terhadap permasalahan manajerial. J. Teori Sosiologi 1. Teori Emile Durkheim Emile

Durkheim

adalah

seorang

tokoh

yang

melahirkan

fungsionalisme struktural. Ia dilahirkan di Epinal Perancis Timur tahun 1858. Tetapi ia tidak mengikuti tradisi orang tua dan juga kakeknya tetapi ia memilih untuk menjadi Katolik. Durkheim adalah sosiolog Prancis pertama yang menempuh jenjang ilmu sosiologi paling akademis. Ia memiliki otak cemerlang, kendati baru pada usia 21 tahun ia diterima di Ecole Normale Siperfure, setelah dua kali mengalami kegagalan mengikuti test. Disertasi doktoralnya The Division of Labor in Society yang diterbitkan 1893, merupakan karya klasik yang menarik banyak perhatian dalam tradisi sosiologi. Dalam buku ini ia memaparkan konsep-konsep evolusi sejarah moral atau norma-norma tertib sosial, serta menempatkan krisis moral yang hebat dalam masyarakat modern. Ide dasarnya adalah bahwa evolusi sejarah berkembang dari masyarakat yang bertumpu pada solidaritas mekanik, menurut masyarakat yang bertumpu pada solidaritas organik, yakni masyarakat yang berkembang atas dasar pembagian kerja. Dalam hal ini ia banyak berhutang budi kepada penulis-penulis sebelumnya seperti Comte dan Spenser, serta Tonnies yang telah membuat dikotomi perkembangan masyarakat Gemeinschaft dan Gesellschaft (lihat Bellah, 1973: xxiii). Solidaritas sosial dan integrasi sosial merupakan perhatian utama dalam analisis Durkheim. Hal ini terjadi dilatarbelakangi oleh fenomena sosial yang muncul saat itu. Masyarakat di mana ia hidup tengah mengalami kegoncangan yang berkepanjangan, akibat revolusi Perancis.


Ketegangan muncul akibat konflik antara kelompok monarki dengan kaum Republik sayap kiri. Kekalahan Perancis dan Prusia pada tahun 1870, semakin menenggelamkan masyarakatnya dan sangat melukai rasa kebangsaan mereka. Tetapi meski demikian industri tetap berjalan dan bahkan menghasilkan berbagai perkembangan dan perubahan baru dalam struktur ekonomi, hubungan sosial tradisional serta pola-pola mata pencaharian lama dihancurkan dan mulai muncul tata kehidupan ekonomi sosial dan industri baru. Tetapi dasar-dasar keteraturan baru itu kelihatan goyah dan membawa berbagai akibat seperti terjadi kondisi-kondisi terpuruk. Dalam keadaan seperti itu, Durkheim kemudian tertarik untuk memahami dasar-dasar munculnya keteraturan baru tersebut (Johnson, 1986: 170-171). Di mata Durkheim, subyek sosiologi adalah “fakta sosial”, yang memiliki ciri-ciri gejala empirik yang terukur, eksternal dan menekan (coercive). Eksternal dalam arti di luar pertimbangan-pertimbangan individu sebagai entitas biologis. Di samping itu ia juga memiliki kekuatan koersif untuk menekan terhadap kemauan individu. Ia merupakan sesuatu yang bis diukur sehingga bisa dikaji secara empirik dan bukan filosofis, sehingga fakta sosial tidak bisa dikaji semata-mata dengan pendekatan mentak ansich, melainkan memerlukan data dari luar fikiran manusia. studi empirik mengenai fakta sosial sebagai barang terukur merupakan koreksi terhadap teori Comte dan Spenser (Ritzer, 1996c; 185, Coser, 1977: 129). Durkheim membedakan dua jenis fakta sosial-material dan nonmaterial. Fakta sosial material antara lain masyarakat, komponen struktur masyarakat seperti gereja, negara, juga komponen masyarakat seperti distribusi penduduk jaringan komunikasi dan perumahan, jadi sesuatu yang real, entitas material sejauh ia sebagai elemen eksternal. Oleh karena itu di sini ia memasukkan arsitektur dan hukum sebagai fakta sosial material, dalam arti ia merupakan manifestasi material dari fakta sosial non-material. Durkehim memasukkan fakta sosial non material, dan hal ini


menjadi fokus utama dalam sosiologi Durkheim menyebutnya norma, nilai-nilai, moralitas, kesadaran kolektif, representasi kolektif, peristiwaperistiwa sosial dan budaya pada umumnya. Dengan demikian ranah analisis Durkheim lebih bersifat makro obyektif (Lihat Ritzer, 1996c: 185187). Dari dimensi teoritik yang diungkap durkhim dapat dipelajari mengenai pembagian kerja dalam masyarakat, anomic, perkembangan masyarakat dan bunuh diri, agama, aktor serta aksi dan interaksi individu. Dalam analisisnya terhadap pembagian kerja masyarakat, Durkheim banyak dipengaruhi oleh Auguste Comte dan Herbert Spenser yang menggunakan analogi biologis memandang masyarakat sebagai sistem yang terdiri dari bagian yang saling tergantung satu sama lainnya. Durkheim memandang masyarakat modern sebagai keseluruhan organis yang mempunyai realitasnya sendiri. Keseluruhan organis yang memiliki seperangkat kebutuhan atau fungsi-fungsi tertentu yang harus dipenuhi oleh bagian-bagian yang menjadi anggotanya agar dalam keadaan normal tetap langgeng. Bilamana kebutuhan tertentu tersebut tidak terpenuhi maka akan berkembang suatu keadaan yang bersifat patologis. Patologi dalam masyarakat modern, menurut Durkheim berupa kemerosotan moralitas umum yang melahirkan anomie (Ritzer, 1996c: 194). Masyarakat terintegrasi karena adanya kesepakatan di antara anggota masyarakat terhadap nilai-nilai kemasyarakatan tertentu. Nilainilai kemasyarakatan ini oleh Durkheim disebut dengan kesadaran kolektif (collective consciousness). Kesadaran kolektif ini berada di luar individu (exterior), namun memiliki daya kesadaran kolektif adalah suatu konsensus masyarakat yang mengatur hubungan di antara anggota masyarakat bersangkutan. Kesadaran kolektif tersebut bisa terwujud aturan-aturan moral, aturan-aturan agama, aturan-aturan tentang baik dan buruk, luhur dan mulia, dan sebagainya. Misalnya kesadaran kolektif yang berwujud agama yang dalam klasifikasi Durkheim agama diklasifikasi secara langsung bagian dari fakta sosial non-material, berbeda dengan


hukum atau arsitektur. Agama itu praktek-praktek kehidupan yang mampu mempersatukan ke dalam kesatuan moralitas masyarakat yang disebut dengan gereja, dari siapa saja yang setia dengannya. (Ritzer, 1996c: 202) Asal mulaagama dari masyarakat itu sendiri, dengan adanya perbedaan (yang dilakukan individu-individu) tentang hal-hal yang sakral, bentuk esensi agama yang menjadi sumber referensi, respek, misteri, rasa terpesona dan hormat, dan hal-hal yang profane dalam kehidupan seharihari, tempat-tempat umum, kegunaan sesuatu, kehidupan duniawi, yang masing-masing orang bersikap tertentu. Penghargaan terhadap suatu fenomena dapat mentransformasikan seseorang dari yang profane menjadi sakral. Berdasarkan penelitiannya terhadap masyarakat primitif, suku Arunta di Australia berkesimpulan bahwa Tuhan hanya idealisme masyarakat itu sendiri yang menganggap sebagai makhluk paling sempurna. Agama merupakan lambang kolektif masyarakat dalam bentuknya yang ideal. Karena itu, agama merupakan sarana untuk memperkuat kesadaran kolektif yang diwujudkan melalui upacara-upacara atau ritus-ritus. Dalam masyarakat primitif, agama merupakan sumber intelektual dan moral konformitas terhadap kesadaran kolektif. Tetapi dalam masyarakat modern agama mengalami “penyempitan” makna, tidak lebih dari salah satu representasi kolektif yang di samping sumber kesadaran atau moralitas kolektif lainnya yang dibentuk dari institusi lain seperti hukum dan pengetahuan. Selain pemisahan dari yang profane dengan yang sakral, dan proses transformasi aspek kehidupan sosial ke dalam kehidupan yang sakral, terbentuknya agama masih membutuhkan tiga prasyarat lainnya, yaitu pertama, keyakinan keagamaan, kedua, ritus atau ketentuan yang mengatur seseorang ketika menghadapi obyek yang sakral, dan terakhir agama membutuhkan gereja.


2. Teori Karl Marx Dalam merekonstruksi teori konflik sebagai kritik terhadap teori struktural fungsional ini akan diawali pembahasannya dari Karl Marx sebagai pencetus perspektif ini. Tetapi Marx ternyata bukan fenomena tunggal dalam arti bawah Karl Marx dapat diinterpretasi melalui berbagai cara. Di samping kemudian juga melahirkan berbagai perspektif konflik yang tak kalah menarik lainnya, sehingga tak kurang dari Beilharz menghitung ada 57 varian Marxisme, seperti Bolshevism, Social Demoracy, Trotkyism, Maosim, Teori Kritis, Marxism Barat, Council Cummunism dan lain-lain(lihat Beilharz, 1991: 168). Oleh karena itu rekonstruksi teori konflik ini kemudian dilanjutkan dengan membahas Neo Marxian dengan berbagai varian seperti Hegelian Marxis maupun kelompok Frankfurt. Di samping itu masih ada feminism. Teori ketergantungan, teologi pembebasan, namun Post-modernis yang mungkin disinggung selintas, namun memang tidak bisa terkonstruksi seluruhnya dalam penyajian kali ini. Rekonstruksi ini akan diakhiri dengan memunculkan teori konflik alternatif seperti yang diketengahkan DAhrendorf, Coser maupun Collins. Marxian. Lahirnya teori konflik sebagai reaksi atas ketidakpuasan terhadap tradisi struktural fungsional tidak bisa dilepaskan dari tokoh Karl Marx yang lahir di kota Trier Jerman tahun 1818. Ia adalah anak dari pasangan Heinrich dan Henrietta keturunan seorang borjuis dan rohaniawan, ketika itu Marx masih sangat mudah, karena alasan bisnisnya, ayah Marx melakukan konversi keagamaan dan kemudian memilih Lutherianism (Ritzer, 1996c: 154). Tokoh yang pernah menjadi pemimpin redaksi sebuah harian ini, pada tahun 1842 pindah ke Paris karena kesulitan menghadapi sensor pemerintah Prusia yang dilakukan secara terus menerus. Setelah diusir polisi Perancis Marx, kemudian pindah ke Brusel selama dua tahun. Setelah itu pindah ke London dan kemudian kembali lagi ke Jerman.


Tahun 1848 pada saat revolusi di Eropa mengalami kegagalan Marx pindah lagi ke London untuk selamanya. Latar belakang sosial yang mendasari munculnya teori Marx. Perspektif konflik ini lahir pada saat terjadi krisis sosial yaitu terjadinya revolusi industri Marx melihat terjadinya kemelaratan dan keserakahan di masyarakat. Ia melihat gambaran kehidupan kaum pekerja yang nestapa, kontras dengan gaya kehidupan kaum pemilik modal yang mewah. Pikiran

awal

Marx

amat

dipengaruhi

oleh

munculnya

industrialisasi abad 19, yang telah melahirkan fenomena yang bertolak belakang antara buruh yang hidup menderita dan sengsara dan pemilik alat-alat produksi yang menikmati surplus yang disambung oleh keringat dan tenaga yang dikeluarkan oleh kaum buruh. Dari latar belakang sejarah itu dapat ditarik benang merah yang menggambarkan munculnya kondisikondisi yang mempengaruhi aliran Marxist awal, yaitu pertama tekanan struktural yang kuat pada individu dan kedua, kondisi industri yang memperburuk hubungan sosial ke dalam alienasi. Aliran filsafat yang mempengaruhi Marx. Marx dipengaruhi oleh sejumlah aliran pemikiran filsafat yang berkembang saat itu, seperti idealisme spiritualisme Hegel, Materialisme dan Feurbach, teori ekonomi politik laizess faire dan teori sosialisme Perancis. Spiritualisme Hegel sebagai aliran filsafat besar di Jerman mempengaruhi masa mudanya, yang berpandangan bahwa evolusi manusia dan masyarakat sintesis yang berbeda dengan tesis maupun antitesis. Kedua, Hegel melihat bahwa kesadaran itu ditentukan oleh ide (pikiran), “saya sadar maka saya ada”. Perjuangan terus-menerus antara ide yang ada dan bentuk sosial serta semua yang akan ada merupakan unsur dasar dalam perubahan sosio budaya. Individu dan masyarakat secara bertahap mengatasi dirinya dan mencapai tingkat kesadaran diri yang lebih tinggi. Oleh karena itulah aliran filsafat ini kemudian disebut idealisme spiritualisme. Marx juga dipengaruhi oleh Feurbach tentang bahwa manusia dalam inti hakekatnya


ditentukan oleh material, bahkan Tuhan pun tiada lain adalah ide dari manusia. Dalam karyanya yang dibuat semasa masih muda, Karl Marx memakai dialektika Hegal dan bergabung dengan lingkaran generasi muda Hegelian Radikal. Setelah kawin ia keluar dari Jerman dan tinggal di Paris yang sedang mengalami industrialisasi dan kapitalisme. Ia mempelajari teori Ekonomi Politik Inggris, seperti Adam Smith dan David Ricardo. Ia melihat bahwa mentalitas dunia pasar bersifat impersonal, yaitu meluas ke hubungan-hubungan sosial dan struktur sosial sebagai satu sumber yang paling mendalam. Pertemuannya

dengan

Friedrich

Engels

yang

memberikan

informasi tentang gaya hidup borjuis dan kondisi-kondisi proletarian, kemudian memunculkan interpretasi bahwa kondisi-kondisi material serta hubungan-hubungan sosial yang muncul dari kondisi itu merupakan dasar perkembangan intelektual atau kekuatan yang mendorong perubahan sejarah. Dengan demikian perubahan bukan muncul dari ide atau pertumbuhan akal budi. Kehidupan modern hanya bisa ditelusuri melalui sumber-sumber material misalnya struktur kapitalisme dan solusinya hanya bisa diperoleh dengan cara menghancurkan struktur tersebut dengan menggerakkan tindakan kolektif massa (lihat Marx dan Engels, dalam Ritzer, 1996c: 20) Pemikiran Marx dapat dipahami melalui karya pada masa muda maupun setelah dewasa, antara lain melalui kritiknya dalam “Parts Manuscripts”. Marx adalah juga seorang filosofi dalam “German Ideology”. Kritik sejarah dia buat dalam “The Eighteenth Brumeire of Louis Bonaparte” atau “The Civil War in France”. Dalam karya “Grundrisse” Marx memperkenalkan pandang sejarahnya. Marx juga dapat disebut ekonomi jika diikuti melalui karya “Capital’, di sini Marx membuat kritik ekonomi (Beilharz, 1991: 168) Asumsi yang mendasari teori Marx. Teori konflik yang berakar dari Marx dibangun atas dasar asumsi-asumsi bahwa:


a. Perubahan merupakan gejala yang melekat pada setiap masyarakat. b. Konflik adalah gejala yang selalu melekat di dalam setiap masyarakat. c. Setiap unsur dalam masyarakat memberikan sumbangan bagi terjadinya disintegrasi dan perubahan sosial. d. Setiap masyarakat yang terintegrasi di atas penguasaan atau didominasi oleh sejumlah orang tertentu terhadap sejumlah orang lainnya. Dari asumsi dasar itu teori konflik kemudian mengajukan proposisi yang dapat dielaborasi menjadi sebuah strategi yang dapat digambarkan sebagai berikut: a. Kehidupan sosial pada dasarnya merupakan arena konflik di antara dan di dalam kelompok-kelompok yang bertentangan. b. Sumber-sumber daya ekonomi dan kekuasaan politik merupakan hal yang diperebutkan oleh berbagai kelompok. c. Akibat tipikal dari konflik itu memunculkan pembagian masyarakat menjadi kelompok determinan secara ekonomi dan kelompok yang tersubordinasi. d. Pola-pola sosial dasar suatu masyarakat sangat ditentukan oleh pengaruh sosial dari kelompok determinan secara ekonomi merupakan kelompok yang determinan. e. Kelompok dan konflik sosial di dalam dan di antara berbagai masyarakat

akan

melahirkan

kekuatan-kekuatan

yang

dapat

menggerakkan perubahan sosial. f. Karena konflik merupakan ciri dasar kehidupan sosial, maka perubahan sosial menjadi hal yang umum dan sering terjadi (Sanderson, 1991: 12). Dimensi dan Konsepsi Dasar Teori Mars Dalam asumsi dasar seperti telah dijelaskan di muka, maka Marx kemudian membangun teori yang memiliki dimensi yang cukup luas, antara lain meliputi konflik sosial, formasi sosial, (kesadbaran) kelas,


ideologi,

alienasi,

eksploitasi,

kapitalisme,

dominasi,

emansipasi,

komodifikasi, reifikasi dan lainnya (lihat Ritzer, 1996c: 149-182) Guna memahami dimensi-dimensi teoritik yang luas itu menarik untuk mengikuti konsepsi dasar Marx dalam menjelaskan formasi sosial yang bisa diikuti dalam tulisannya The Communist Manifesto, yang aslinya diterbitkan di London, Februari 1848. Dalam hal ini Marx menjelaskan bahwa sejarah manusia tiada lain adalah sejarah perjuangan klas yang berlangsung dalam 3 periode peradaban (sejarah) yakni: a. Perbudakan (slavery), b. Feodalisme dan c. Kapitalisme (lihat Marx, dalam Tucker, 1978: 473-500) Pada intinya, Marx memandang bahwa masyarakat kapitalis terbagi dalam sub-struktur dan super struktur. Super struktur tiada lain merupakan reproduksi dari struktur klas, yang mencakup ideologi, negara, pendidikan, filsafat, moralitas, hukum dan seterusnya. Sedangkan sub struktur digambarkan di dalamnya mengandung struktur kelas yang merupakan fungsi dari hubungan produksi di satu pihak dan di lain pihak mengandung kekuatan produksi. Mengenai apa yang dimaksud Marx sebagai kekuatan produksi adalah alat produksi seperti teknologi atau pengetahuan dan sarana produksi seperti tanah, air dan seterusnya, yang digunakan dalam memproduksi berupa barang dan jasa. Dalam hubungan produksi Marx menggambarkan struktur klas masyarakat terbagi atas klas pemilik dan klas bukan pemilik. Klas pemilik dalam sejarah peradaban masyarakat perbudakan berada di tangan master atau majikan yang menjadikan budak sebagai komoditi. Sementara itu dalam masyarakat feodal, klas pemilik berada di tangan tuan tanah atau bangsawan dan dalam masyarakat kapitalis, pemilik adalah berada di tangan klas borjuis yang mengeksploitasi proletar sebagai klas bukan pemilik (lihat Campbell, 1994, 146-154) Namun demikian, Marx tidak hanya memperkenalkan klas borjuis yang memiliki perilaku eksploitatif, karena ia juga mengenal apa yang ia


sebut dengan Petty-Bourgeois Socialism. Yakni klas yang berada di tengah-tengah antara kaum proletariat dan borjuis, dan dalam banyak hal lebih berpihak kepada kaum proletariat dengan melakukan berbagai upaya, seperti menyadarkan kepada masyarakat mengenai dampak dari mode produksi kapitalistik, pembagian kerja, konsentrasi pemilikan modal di tangan segelintir orang, over produksi dan krisis, anarkis dalam produksi, ketimpangan distribusi dan seterusnya yang menimbulkan penderitaan kaum proletar (Tucker, 1978: 492-493) Pada ranah super struktur Marx banyak mengkaji berbagai hasil reproduksi dari struktur klas, diantaranya adalah ideologi. Dalam kacamata Marx, ideologi budaya hanya memberikan ilusi-ilusi untuk mengimbangi ketimpangan dan kekurangan dalam kehidupan (kondisi) material, akibatnya masyarakat hanya memperoleh gambaran-gambaran yang menyimpang dari realitas yang sesungguhnya. Karena ideologi budaya ini diinternalisasi, maka individu tidak mampu menyadari kepentingan yang sesungguhnya, akibatnya mereka tidak mampu memahami penderitaan, ketidakpuasan, maupun penghisapan akibat tekanan dari struktur dan kondisi-kondisi material yang mereka hadapi. Dengan kata lain masyarakat tidak berada dalam kesadaran yang sesungguhnya, melainkan dalam kesadaran palsu false consciousness. Ideologi sebagai bagian dan super struktur yang tiada lain hanya merupakan reproduksi dari struktur klas, kemudian lebih banyak menjelaskan dan memberikan arah yang lebih berarti bagi klas borjuis, dan tidak bagi klas proletariat dan malah menyesatkan klas yang tidak memiliki alat dan sarana produksi itu. Tidak ubahnya ideologi, maka ketika berbicara agama, Marx mengalirkan cara berpikir yang sama. Di mata Marx, agama memiliki tradisi penekanan kepada dimensi transendental, non material dan harapan-harapan hidup setelah mati. Tradisi seperti itu hanya mengalihkan perhatian orang dari penderitaan fisik dan kesulitan manusia menghadapi kondisi material yang melingkunginya. Marx mengkritik cara agama mengalihkan perhatian


orang dari penderitaan fisik yang dihadapinya dengan berargumentasi bahwa penderitaan dan kesulitan material dalam hidup akan memperbesar kesempatan meraih pahala di kemudian hari. Sedangkan kekayaan material, status maupun kekuasaan duniawi dilihat tak lebih sekedar ilusi, fana dan bahkan berbahaya. Marx berkesimpulan argumentasi agama seperti itu sebagai menyesatkan, sehingga ia berkesimpulan bahwa agama tak lebih dari candu bagi manusia, yang diantaranya bisa berdampak kepada pembentukan sikap untuk memilih pasif (nrimo) daripada memberontak dari mereka yang menanggung peneritaan fisik dan material (Johnson, 1986: 135-136) Ritzer (1983) memasukkan aliran Marxian ini dalam paradigma fakta sosial bersama-sama dengan aliran fungsional struktural. Paradigma fakta sosial menganggap bahwa sesuatu dapat diobservasi dan diukur. Karena itu, teori-teori konflik banyak yang menggunakan metode kuantitatif. Dengan menggunakan unit analisis pertentangan antara kelas, maka perspektif Marx ini lebih banyak beroperasi dalam ranah makro obyektif. Kekuatan dan Teori Marx Harus diakui telah memberi sumbangan besar bagi perkembangan pengetahuan terutama dalam upaya memahami berbagai persoalan yang berkaitan dengan kesadaran klas maupun kesadaran semu (false consciousness) serta menyangkut ideologi, di samping teori Marx juga banyak memberi inspirasi untuk berbicara tentang aspek kultural maupun mode produksi masyarakat kapitalis. Oleh karena itu meski tidak sedikit orang yang mencoba mengabaikan karena berbagai alasan tetapi jelas bahwa perspektif Marx ini memiliki banyak dimensi teoritik yang berhasil disumbangkan bagi perkembangan teori sosial. Bahkan Beilharz sampai kepada kesimpulan bahwa betapapun teori Marx masih merupakan bacaan terbaik hingga sat ini dalam kritiknya terhadap budaya kapitalisme (Beilharz, 1991: 173)


Kritik terhadap Marx. Perspektif Marx diabaikan sejumlah orang karena telah dinilai sebagai teori yang cenderung deterministik, terutama ketika dia menyatakan bahwa kondisi material (ekonomi) yang menentukan perilaku dan perubahan masyarakat. Pada ranah empirik banyak dijumpai bahwa perubahan dan berbagai pola tindakan, termasuk ideologi yang otonom atau setidak-tidaknya relatif otonom. Oleh karena itu dalam ranah empirik banyak dijumpai revolusi yang terjadi bukan hanya karena tekanan struktural ekonomi (material) melainkan karena respon mereka terhadap situasi dan sistem luas yang mereka hadapi (Ritzer, 1996: 142-143) Di samping itu di balik kekuatan perspektif Marx, ternyata ramalan dan kritik Marx terhadap perkembangan serta masa depan masyarakat kapitalis juga menjadi sasaran banyak kritik yang dilontarkan orang lain (Johnson, 1986: 159). Kritik itu bahkan termasuk datang dari para pengikutnya sendiri. Kehancuran masyarakat kapitalis yang menurut Marx sebagai sesuatu yang niscaya, ternyata tidak terbukti. Hal ini terjadi karena Marx tidak cukup melihat ke depan akan besarnya kenaikan kapasitas produksi yang terus dihasilkan oleh industri yang senantiasa berkembang. Perkembangan

itu

mengakumulasi

berbagai

surplus,

sehingga

memungkinkan untuk menaikkan upah buruh jauh di atas apa yang dirasakan Marx. Dengan demikian ramalan Marx bahwa buruh senantiasa tertekan dan sebahagian dinyatakan telah berubah menjadi penindasan dan penghisapan, ternyata tidak seluruhnya terbukti. Karena itu pula para serikat buruh seperti yang terjadi di Amerika menjadi tidak seradikal seperti yang diharapkan Marx, karena mereka bisa mendorong untuk menaikkan upah buruh. Konsep pemilikan Marx, juga menjadi sasaran kritik karena dalam ranah empirik tidak semua yang memiliki otomatis menguasai. Hal ini terjadi karena proses diferensiasi peranan dalam proses produksi. Diferensiasi itu antara lain menggambarkan adanya kapitalis tanpa fungsi dalam produksi seperti para pemegang saham, dan para fungsionaris dalam


proses produksi tetapi ia tidak memegang saham (Dahrendorf, 1986: 5354) Demikian juga konflik tidak selalu disertai dengan kekerasan seperti yang diduga Marx, melainkan bisa dihadapi dengan berbagai bentuk penyelesaian, seperti melalui proses konsiliasi di mana masingmasing yang terlibat dalam konflik mengambil inisiatif melakukan penyelesaian tanpa meminta perantara, atau melalui proses mediasi yang dalam hal ini masing-masing sepakat mengambil mediator, dan penyelesaian

arbitrasi

dengan

mengundang

pihak

ketiga

yang

keputusannya diterima sebagai sesuatu yang mengikat atau tidak mengikat tergantung kesepakatan masing-masing yang terlibat konflik (Dahrendorf, 1986: 285-287) Bias perspektif Marx, dalam perspektif Marx mengandung ibas kepentingan yang lebih berpihak kepada buruh dalam melihat posisi-posisi buruh, serikat buruh serta klas borjuis. Hal in dapat dilihat dari kritiknya terhadap sikap konservatifisme politik serikat buruh yang dinilai terlalu berpihak kepada borjuis yang meligitimasi penindasan dan penghisapan terhadap buruh. Melihat realitas empirik di lapangan, maka penilaian bahwa ada penghisapan terhadap buruh menjadi terkesan sebagai subyektif dari Marx dan bukan penilaian dari buruh itu sendiri, karena buruh justru merasa memperoleh perbaikan material betapapun kecilnya sebagai bagian dari surplus produksi yang dicapai dari hasil perkembangan industri terutama pada tahap kapitalisme tingkat lanjut (Johnson, 1986: 159-160) Dalam perspektif Marx juga mengidap bias nilai, pertama karena perspektifnya lebih melihat kepada sisi konflik dalam masyarakat sehingga mengabaikan realitas masyarakat yang juga mampu, membangun keseimbangan atau ekuilibrium. Di sisi lain bias teoritiknya yang lebih cenderung ke praxis, memberikan kesan perspektif Marx ini kurang nampak sebagai karya akademis yang obyektif, melainkan lebih mengesankan perspektif ini sebagai alat aktivisme politik untuk tidak secara langsung mengatakan sebagai ideologi (lihat Johnson, 1986: 163)


3. Tepi Max Weber Weber mempersoalkan masalah manusia yang dibentuk oleh nilainilai budaya di sekitarnya, khususnya nilai-nilai agama. Marx Weber adalah sosiolog, Jerman yang dianggap sebagai bapak sosiologi modern. Dia membahas bermacam gejala kemasyarakatan, misalnya tentang perkembangan bangsa-bangsa di dunia, tentang kepemimpinan, tentang birokrasi, dan sebagainya. Salah satu topik yang penting bagi masalah pembangunan yang dibahas oleh Marx Weber adalah tentang peran agama sebagai faktor yang menyebabkan munculnya kapitalisme di Eropa Barat dan Amerika Serikat. Pembahasan ini diterbitkan menjadi sebuah buku dengan judul The Protestanat Ethic and the Spirit of Capitalism. Dalam bukunya Weber mencoba menjawab pertanyaan mengapa beberapa negara di Eropa dan Amerika Serikat mengalami kemajuan ekonomi yang pesat di bawah sistem kapitalisme. Setelah melakukan analisis, Weber mencapai kesimpulan bahwa salah satu penyebab utamanya adalah apa yang disebutnya sebagai Etika Protestan. Etika Protestan lahir di Eropa melalui agama Protestan yang dikembangkan oleh Calvin. Di sini muncul ajaran yang mengatakan bahwa seseorang itu sudah ditakdirkan sebelumnya untuk masuk ke surga atau neraka. Tetapi orang yang bersangkutan tentu saja tidak mengetahuinya. Karena itu, mereka menjadi tidak tenang, menjadi cemas, karena ketidakjelasan nasibnya ini. Salah satu cara untuk mengetahui apakah mereka akan masuk surga atau neraka adalah keberhasilan kerjanya di dunia yang sekarang ini. Kalau seseorang berhasil dalam kerjanya di dunia, hampir dapat dipastikan bahwa dia ditakdirkan untuk naik ke surga setelah dia mati nanti. Kalau kerjanya selalu gagal di dunia ini, hampir dapat dipastikan bawah dia akan pergi ke neraka. Adanya kepercayaan ini membuat orang-orang penganut agama Protestan. Calvin bekerja keras untuk meraih sukses. Mereka bekerja tanpa pamrih; artinya mereka bekerja bukan untuk mencari kekayaan material,


melainkan terutama untuk mengatasi kecemasannya. Inilah yang disebut sebagai etika Protestan oleh Weber, yakni cara kerja yang keras dan sungguh-sungguh, lepas dari imbalan materialnya. (Memang orang ini kemudian menjadi kaya karena keberhasilannya, tetapi ini adalah produk sampingan yang tidak disengaja. Mereka bekerja keras sebagai pengabdian untuk agama mereka, bukan untuk mengumpulkan harta. Tetap Weber sendiri mengakui bahwa hal ini kemudian berubah jadi sebaliknya). Etika Protestan inilah menjadi faktor utama bagi munculnya kapitalisme di Eropa, Calvinisme kemudian menyebar ke Amerika Serikat dan di sana pun berkembang kapitalisme yang sukses. Studi Weber ini merupakan salah satu studi pertama yang meneliti hubungan antara agama dan pertumbuhan ekonomi. Kalau agama kita perluas menjadi kebudayaan, studi Weber ini menjadi perangsang utama bagi munculnya studi tentang aspek kebudayaan ini, peran agama pun menjadi sangat penting sebagai salah satu nilai kemasyarakatan yang sangat berpengaruh terhadap warga masyarakat tersebut. Sementara itu, istilah etika Protestan menjadi sebuah konsep umum yang tidak dihubungkan lagi dengan agama Protestan itu sendiri. Etika Protestan menjadi sebuah nilai tenang kerja keras tanpa pamrih untuk mencapai sukses. Dia bis ada di luar agama Protestan, dapat menjelma menjadi nilai-nilai budaya di luar agama. Misalnya: salah seorang pengikut Weber di Amerika Serikat, Robert Bellah, melakukan penelitian pada agama Tokugawa di Jepang. Dengan bukunya yang terkenal, Tokugawa Religion, dia menyatakan bahwa apa yang disebut sebagai etika Protestan itu juga ada pada agama Tokugawa. Karena itulah, Jepang berhasil membangun kapitalisme dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi.


RANGKUMAN

Definisi Sosiologi adalah ilmu yang berkenaan dengan kehidupan bermasyarakat. Dengan kata lain, ilmu yang mempelajari tentang kehidupan manusia dalam masyarakat. orang sering menyebut ilmu masyarakat. Tokoh-tokoh yang mendefinisikan sosiologi antara lain WR. Ogbum dan M.F. Nimkoff, George A. Lunberg, Ginsberg, Max Weber, Cuber, Bierensdehan, Young, Sorokin, Dr. P.J. Bouman, Queen & Repke, Prof. Groenman, Ibnu Chaldun, Prof. M.M. Djojodiguna, SH., Spencer, Roucek and Warren, Prof. Dr. Selo Soemardjan dan Soelaeman Soemardi, SH. Obyek daripada sosiologi adalah masyarakat yang dilihat dari sudut hubungan antara manusia dan proses yang timbul dari hubungan manusia di dalam masyarakat. Sosiologi adalah ilmu yang mempelajari struktur sosial dan proses sosial, termasuk di dalamnya perubahan-perubahan sosial. Sosiologi merupakan suatu ilmu pengetahuan kemasyarakatan yang kategoris, murni, abstrak, berusaha memberi pengertian-pengertian umum, rasional dan empiris, serta bersifat umum. Sedangkan definisi industri menurut Sri Hariyani mengatakan industri adalah kumpulan perusahaan yang sejenis. Dengan demikian kalau yang dibicarakan industri rokok, berarti seluruh perusahaan rokok yang ada di Indonesia. Dan pembahasan hubungan industri dapat menyangkut seluruh perusahaan rokok tersebut. Menurut Teguh Baroto (19: 2003), industri adalah salah satu sektor bisnis. Dari hal-hal tersebut di atas maka dapat dikatakan bahwa industri akan memiliki pengertian dan definisi yang luas sesuai dengan karakteristik dari jenis masukan, proses produksi yang berlangsung, dan keluaran yang dihasilkan. Sosiologi industri ialah suatu cabang ilmu sosial yang membahas karakter dan arti dunia kerja serta kehidupan manusia yang terlibat di dalamnya. Permasalahan yang berhubungan dengan industri tidak hanya segala sesuatu yang berhubungan langsung dengan kegiatan kerjanya tapi juga banyak hal lain yang secara tidak langsung akan mempengaruhi aktivitas kerja dalam industri tersebut.


Obyek sosiologi industri adalah masyarakat kerja yang selalu dihubungkan dengan aktivitas industri, di dalamnya termasuk hubungan antar manusia dalam rangka melakukan pekerjaan. Menurut George R. Terry (1997) yang dikutip oleh Ratih Julianti (1999), dalam mengkaji sosiologi industri melalui pendekatan kuantitatif, pendekatan ini menitikberatkan pada penggunaan proses matematis hubungan dari data yang dapat diukur. Sosiologi di mata Durkheim, subyek sosiologi adalah “fakta sosial”, yang memiliki ciri-ciri gejala empirik yang terukur, eksternal dan menekan (coercive). Eksternal dalam arti di luar pertimbangan-pertimbangan individu sebagai entitas biologis. Di samping itu ia juga memiliki kekuatan koersif untuk menekan terhadap kemauan individu. Ia merupakan sesuatu yang bis diukur sehingga bisa dikaji secara empirik dan bukan filosofis, sehingga fakta sosial tidak bisa dikaji semata-mata dengan pendekatan mentak ansich, melainkan memerlukan data dari luar fikiran manusia. studi empirik mengenai fakta sosial sebagai barang terukur merupakan koreksi terhadap teori Comte dan Spenser (Ritzer, 1996c; 185, Coser, 1977: 129). Teori Max Weber Weber mempersoalkan masalah manusia yang dibentuk oleh nilai-nilai budaya di sekitarnya, khususnya nilai-nilai agama. Marx Weber adalah sosiolog, Jerman yang dianggap sebagai bapak sosiologi modern. Dia membahas bermacam gejala kemasyarakatan, misalnya tentang perkembangan bangsa-bangsa di dunia, tentang kepemimpinan, tentang birokrasi, dan sebagainya. Salah satu topik yang penting bagi masalah pembangunan yang dibahas oleh Marx Weber adalah tentang peran agama sebagai faktor yang menyebabkan munculnya kapitalisme di Eropa Barat dan Amerika Serikat. Dalam bukunya Weber mencoba menjawab pertanyaan mengapa beberapa negara di Eropa dan Amerika Serikat mengalami kemajuan ekonomi yang pesat di bawah sistem kapitalisme. Setelah melakukan analisis, Weber mencapai kesimpulan bahwa salah satu penyebab utamanya adalah apa yang disebutnya sebagai Etika Protestan.


BAB. 2 SEJARAH PERTUMBUHAN INDUSTRI

A. Revolusi Industri di Eropa 1. Istilah Revolusi Industri Persolan ini masih tetap diperdebatkan para ahli. (P. Mantoux, 1961, 42-43) tetapi mengingat bahwa setiap revolusi didahului suatu evolusi ke arah tujuan yang sama, maka mudahlah hal itu dimengerti. Perkembangan

tersebut

berjalan

dengan

semakin

cepat.Kapankah

perubahan itu sampai pada taraf kecepatan yang sudah tidak evolusioner lagi, tetapi harus disebut revolusioner?Awal mula revolusi politik dapat ditentukan dengan lebih mudah (walaupun dalam hal ini pun sering terdapat perbedaan faham) misalnya saat kedua pihak mulai tembakmenembak atau ketika dimaklimatkan suatu proklamasi yang mendapat dukungan hangat, sehingga dapat didirikan suatu pemerintahan baru yang cukup beralasan. Lagipula permulaan dan perkembangannya tidak sama cepat di semua Negara dan semua industri. Inggrislah yang mendahului Negaranegara lainnya sampai selama lebih dari setengah abad.Dan diantara cabang-cabang industri, industri pemintalan serta penenunan dan selanjutnya industri besilah yang menjadi perintisnya.Akhirnya, terjadilah kemudian revolusi sosial-ekonomi sebagai akibat revolusi industri. Yakni peralihan dari suatu masyarakat yang terutama berdasarkan hubungan perseorangan dan milik pribadi, kepada masyarakat yang ciri-cirinya khas: adanya majikan atau pemilik besar yang relatif kecil jumlahnya, disamping massa tanpa milik yang tergantung pada beberapa majikan itu. Kita dapat menerima dengan aman, bahwa di inggris revolusi industri di bidang pertekstilan dan besi telah berlangsung sejak sekitar tahun 1780.(P. Mantoux, 1961, 101). Dengan demikian, abad ke-XVIII itu diakhiri dengan berbagai revolusi: revolusi colonial pertama di Amerika Serikat (1774), kebangkitan


pertama golongan ketiga di daratan Eropa (Perancis, 1789) dan akhirnya revolusi industri, yang menjadi pokok pembahasan buku ini. Kebangkitan golongan ketiga (borjuis dan petani) di Perancis melawan masyarakat yang berdasarkan kelahiran dengan hak-hak istimewa, telah terjadi di Inggris dalam tahun 1689. Tetapi revolusi politik-demokratis maupun revolusi ekonomi-sosial, yang mulai terjadi dalam abad ke-XVIII itu, sebenarnya belum selesai hingga sekarang. 2. Sebab Munculnya Revolusi Industri a. Abad Pertengahan Pada jaman pertengahan Inggris merupakan sudut yang terbelakang dalam kesatuan politik dan ekonomis Eropa, sebuah pulau terpencil yang merupakan rangkaian di tepi barat.Jumlah penghuninya tidak pernah mencapai empat juta (sedangkan Perancis lebih dari 20 juta). Dalam abad ke-XI pengaruh kebudayaan Perancis untuk sementara meningkat (William the Conquerer), tetapi tradisionalisme dan isolasionisme penghuni pulau itu segera mempertahankan diri, yang mewujud antara lain dalam usaha mengembangkan susunan kenegaraan yang khusus. Dalam bidang ekonomi, sifat-sifat agraris aman kuat. Tidak ada kota yang penting kecuali London, dan armada dagangpun tidak punya. Kalau toh pulau itu dikunjungi sejumlah kapal asing, itu sebabnya karena pulau itu kaya domba. Bulu domba dari Inggris merupakan bahan mentah utama bagi pusat-pusat besar industri kain wool di kota-kota Vlaanderen dan Italia Utara.Pernah ada raja yang berusaha untuk mendirikan industri itu di Inggris sendiri dengan mengundang tukang-tukang dari daratan Eropa.Tetapi usaha ini tidak sesuai dengan kepentingan para pedagang yang menjadi kaya dari ekspor. Walaupun demikian terdapat juga industri kecil-kecilan di beberapa propinsi, tetapi hanya untuk keperluan sendiri, sebab produksinya terlalu kasar dan sederhana untuk bias bersaing dengan kain halus dari luar negeri.


b. Abad ke-XVI dan ke-XVII Keadaan ini sama sekali berubah dalam abad ke-XVI dank eXVII. Perang dahsyat antara “Bunga Mawar Putih” dan “Merah”, akibat persaingan antara dua partai yang masing-masing menghimpun keluarga-keluarga bangsawan tinggi untuk merebut kekuasaan, berakhir dengan kehancuran kebanyakan keluarga kuno. Kedudukan mereka diambil-alih oleh bangsawan rendah, petani kaya, pedagang dan tuan-tanah pemilik uang. Mereka pada umumnya tidak peduli akan kepahlawanan perang atau langgam hidup yang gemilang, mewah dan boros. Mereka adalah tuan-tuan tanah professional yang hanya haus memperluas tanah mereka dan produksinya untuk menambah keuntungan.Mereka cukup agresip, tetapi hanya untuk menfapatkan “profit”. Dari sebab itu tidak masuk di akal merekalah perang demi keagungan nama dan prinsip-prinsip abstrak. Silsilah baru dari raja-raja Tudor muncul dari lingkungan ini.Mereka menguasai parlemen.(G. Clark, 1959, 1-89). Sebaliknya dalam abad ke-XVI dank e-XVII itu daratan Eropa dikoyak-koyak perselisihan-perselisihan dan peperangan, yangsebaian disebabkan pertentangan agama dan yang antara lain mengakibatkan kemunduran pusat-pusat industri di Italia dan Vlaanderen. Sejumlah usahawan dan tukang-tukang yang berkeahlian dari Vlaanderen dan Perancis mengungsi ke Inggris dan menetap di Negara itu. Dengan demiian Inggris tidak hanya mulai mengekspor bahan mentah, tetapi juga memperlengkapi pasar dalam dan luar negeri dengan kain “Made in England”. Lagi pula sejak penemuan benua Amerika, Inggris tidak lagi sekedar menjadi ujung buntu Eropa.(G. Clark, 1959, 90-110). Perkembangan baru itu mulai nampak sejak pemerintahan ratu Elizabeth I (1558-1603).Angkatan laut mulai dikembangkan, dengan benih-benih pelayaran sepanjang pantai Inggris sendiri dan ekspedisiekspedisi bajak laut yang mendapat dukungan resmi.


Selanjutnya mulailah dilakukan politik merkantilitas yang ketat (politik ekonomi nasional yang melindungi industri sendiri dan mengusahakan peningkatan ekspor).Tetapi diperbandingkan dengan merkantilisme Portugal, Spanyol dan Perancis (abad ke-XVI dank eXVII), raja Inggris tidak cukup absolut kekuasaannya, untuk menjalankan merkantilisme yang semata-mata fiscal (untuk menambah perbendaharaan raja) dan demikian mendapat pengertian dan dukungan yang lebih umum. Didirikanlah kompeni-kompeni bermonopoli untuk berdagang dengan Laut Baltik (dimana perserikatan Hansa sangat diperlemah), dengan Levant (bagian Timur Laut Tengah), dengan India dan Cina, dan terutama dengan kepulauan-kepulauan di teluk meksiko (India Barat) serta koloni-koloni di Amerika Utara. Pada pertengahan abad ke-XVII Inggris merasa siap untuk menentang perkapalan dan angkatan

laut

saingan-saingannya

(terutama

Belanda)

dengan

memaklimkan “navigation Acts”-nya dan sejumlah perang lautan. (A. Toynbee, 1956, 45-47). Dalam rangka perluasan perdagangan serta industri dan peningkatan kemakmuran, maka bulu domba dan industri kain bulu domba tetap memainkan peranan yang sangat penting.Hal ini memperkuat usaha tuan-tuan tanah yang disebut “Revolusi Agraria Pertama” dan yang telah dimulai pada abad ke-XV ketika akspor bulu domba ke daratan Eropa meningkat.Seorang tuan-tanah pada umumnya mempunyai ha katas sepertiga dari tanah suatu desa.Tetapi bagian ini terpencar diantara bagian-bagian kaum tani dan dikerjakan oleh para petani itu dengan cuma-cuma, sedangkan tanah mereka sendiri dipajaki.Dalam menggarap tanah dan menyelenggarakan peternakan (domba) kaum tani masih menggunakan cara-cara kolot dan sikap acuh tak acuh.Maka banyak tuan-tanah (tentu saja hanya dalam wilayah minta persetujuan erat dengan pemeliharaan domba) untuk persetujuan parlemen (yang mereka kuasai) untuk mempersatukan tanah bagian mereka yang tersebar.Ini berarti memotong wilayah desa dalam tiga


bagian sepertiga untuk tuan-tanah dan duapertiga dibagikan diantara kaum tani. Pembagian itu dilaksanakan dibawah pengawasan wakil-wakil parlemen, yang menentukan bagian mana yang dapat disita tuan-tanah (tentu saja bukan yang terburuk), bagaimana pembayaran kompensasi kepada petani, dan sebagainya. Tuan-tanah itu segera memagari bagiannya sendiri dan mengubah seluruhnya menjadi padang rumput untuk domba-domba. Dengan demikian terbukalah kesempatan seluasluasnya bagi para tuan-tanah untuk menangani usaha mereka secara “ilmiah” dengan bantuan orang-orang sewaan, yang dapat dipecat setiap saat jika pekerjaannya kurang memuaskan. Usaha itu diteruskan dalam abad-abad berikutnya, terutama setelah kehausan para tuantanah akan tanah terpenuhi seluas-luasnya, sebagai hasil penyitaan tanah-tanah Gereja yang dilakukan Henry VIII. Namun dengan meningkatnya kemakmuran kota-kota dan permintaan akan produkproduk pertanian, “enclosures” juga diselenggarakan untuk usaha pertanian. Dengan demikian gejalanya tidak hanya terbatas diwilayah pusat-pusat peternakan domba.Memang banyak petani tidak bisa membuktikan bahwa mereka termasuk pemilik asli tanah desa, sehingga diusir tanpa kompensasi dan harus mencari pekerjaan sebagai buruh pertanian atau industri. Disamping itu tuan-tuan tanah juga berusaha untuk mencabut kontrak dari para “penyewa kecil” dan akhirnya banyak petani yang menjual hak atas tanah mereka (dan hanya mempertahankan rumah-halaman mereka), karena mereka tidak dapat bersaing dengan usaha pertanian baru dan ikut serta dalam kawanan buruh. Akibatnya, dalam abad ke-XVIII tidak banyak lagi pemilik

tanah

kecil

di

Inggris,

kecuali

wilayah-wilayah

terbelakang.Hanya pemilik tanah besar dan penyewa tanah besar sajalah yang masih tinggal.Mereka ini orang-orang yang bermodal dan berkemampuan sebagai organisator.(J. Clifford, 1967, 31-59).


Berlimpah-limpahnya tenaga buruh yang tidak memiliki lagi tanah

pertanian

tersebut

diatas

mempermudah

terjadinya

“penyelundupan” kaum pedagang ke dalam industri-rumahan di desadesa, karena banyak petani yang tak bertanah lagi itu berpindah kerjapokok sebagai pemintal dan penenun. Dilain

pihak,

kaum

pedagang

yang

sampai

saat

itu

menanamkan surplus modalnya terutama pada pemilikan tanah, pembangunan rumah-rumah megah di luar kota dan sebagainya, berganti mengintensifkan usaha mereka sebagai “merchant clothiers” atau “merchant manufacturers”. Mereka inilah terutama yang menggerakkan industri pertenunan. (Mantoux, 1961, 62-67) c. Abad ke-XVIII Para tuan-tanah dan para pedagang itulah yang dalam “glorius revolution” (1688/89) menempatkan parlemen diatas raja dan menjalankan pemerintahan partai Whig dalam abad ke-XVIII.Bagian pertama abad itu ditandai dengan pemerintahan di Inggris dan di Perancis

dan

merupakan

jaman

perdamaian

serta

perkembangan.Perdagangan di dalam negeri meningkat tujuh persen antara tahun 1799-1750 sedang pemasaran ke luar negeri (Eropa dan Amerika) meningkat sampai 76%. Perdagangan inilah yang oleh Hobsbawm disebut sebagai “bunga-api”, yang akan menyalakan betulbetul “Revolusi Industri”. Demi kepentingan perdagangan itulah akhirnya pemerintahan Whig

tidak

segan-segan

melancarkan

peperangan

dan

penaklukan.Tidak seperti raja Perancis, yang berbuat hal serupa demi kemuliaan dan kejayaan dinastik.Dengan demikian mulailah “jaman Chatham” (William Pitt, Earl of Chatham, 1708-178) dan “the drive for empire”, yang sesungguhnya mengawali perebutan India, Canada dan lembah Misisipi tahun 1763.Sejak itulah angkatan laut Inggris merajai gelombang samudera, sehingga mampu membuka jalan menuju Inggris sendiri, baik dalam artian militer maupun untuk mematahkan segala


persaingan ekonomis.(Sebagaimana dikatakan di atas, sebenarnya Negara pulau itu sendiri sudah lama menikmati keadaan aman). Kaum Whig baru akan menjadi partai “Liberal”, setelah industri Inggris mencapai kedudukan yang cukup kuat untuk menundukkan setiap pesaing, sehingga tidak membutuhkan lagi perlindungan merkantilistis pemerintah. (Hobsbawm, 48-50) Dalam bidang intelektual abad ke-XVIII tidaklah menonjol. Kehidupan akademis kurang gemilang dibandingkan dengan jaman Francis Bacon (1561-1626), pendiri filsafat rasionalisme empiris, dan Isaac Newton (1642-1727), yang membulatkan dan menyempurnakan penyelidikan ahli-ahli lain tentang hokum gaya tarik dalam susunan semesta alam. Naming penyebarluasan dasar-dasar pengetahuan baru dalam dunia akademis, sangatlah menonjol.Demikian pula usaha “pemberantasan buta huruf” dikalangan masyarakat kecil, khususnya tukang-tukang dan pemilik-pemilik toko kecil.Usaha ini dilakukan melalui pendirian banyak sekolah dasar dan pengedaran brosur-brosur serta lembaran-lembaran pekabaran, baik harian maupun mingguan, yang tersedia di warung-warung kopi dan bir.Sekolah-sekolah dasar itu didirikan

terutama

oleh

perkumpulan-perkumpulan

keagamaan,

pertama-tama oleh aliran “Dissenters” (Puritans dan lain-lain), dan kemudian juga oleh gereja Auglikan.Anak-anak dididik dalam semangat “godliness, industry and thrift” (bakti, rajin serta hemat) dan diberi pelajaran berhitung serta menulis, sehingga akhirnya mereka banyak dicari untuk dipekerjakan sebagai pegawai tata usaha dalam dunia perdagangan dan industri, yang sedang mengekspansi. Literatur yang paling populer adalah tulisan-tulisan mengenai persoalan keagamaan dan moral, kisah perjalanan dan kehidupan bangsa asing.Literatur kategori pertama tersebut tidaklah tertuju pada masalah seks, tetapi mempersoalkan penyesuaian ajaran Kristen dengan aliran baru rasionalisme empiris.Hal ini juga diketengahkan oleh banyak pendeta dalam khotbah-lhotbah mereka.


Aliran baru itu pada pokoknya berpegang pada pendirian, bahwa segala sesuatu harus dibuktikan secara “rasionil” kegunaannya untuk kepentingan duniawi manusia dan harus sesuai pula dengan kehendaknya menguasai alam semesta berdasarkan ilmu pengetahuan. Salah satu hal yang mereka anggap paling “rasionil” adalah keunggulan bangsa Inggris.Memang, orang-orang asing tidak dapat menghindarkan kesan bahwa bangsa Inggris dikala itu diresapi rasa unggul diri sebagai bangsa dan kecongkakan. Ini antara lain akibat pengaruh situasi geografis Inggris sebagai Negara pulau. Ceritera-ceritera para petualang Inggris mengenai keadaan berbagai negeri, lebih mempertebal sikap itu. Sebabnya tidak lain karena dalam ceritera-ceritera itu diketengahkan kebiasaan-kebiasaan yang dinilai “sinting” (artinya: menyimpang dari ukuran Inggris) dan disoroti pula kurang beradabnya bangsa-bangsa berbagai negeri itu. Ceritera-ceritera

tersebut

juga

mencerminkan

besarnya

perhatian mengenai kemungkinan memperoleh keuntungan, jika negeri-negeri asing itu dapat dikuasai oleh Inggris. (Plumb, 28-33) Sementara itu perkembangan industri rumahan, seperti halnya pertanian, berlangsung terus dalam abad ke-XVIII, berkat dorongan perdagangan yang semakin meluas.Dengan demikian nasib para petani yang kehilangan tanah merekapun menjadi lebih baik, terutama pada pertengahan abad XVIII, entah mereka bekerja sebagai buruh pertanian dan peternakan, entah dalam industri rumahan.Ekonomi berkembang dengan cepat padahal proses meningkatnya jumlah penduduk dengan lebih cepat lagi belum mulai. Dengan demikian, perkembangan ekonomi lebih cepat daripada pertambahan penduduk.Akibatnya, terjadilah kekurangan tenaga kerja dan meninggilah upah yang diminta.Sementara itu sudah bertahun-tahun lamanya hasil tanah kebetulan berlimpah-limpah dan ekspansi dipercepat akibat jatuhnya suku-bunga, sehingga dipermudah pulalah peminjaman modal untuk membuka usaha-usaha baru. Uraian terpapar di atas sebenarnya barulah


sekedar sketsa kasar dan tidak lengkap, yang akan dikembangkan dengan menyoroti bagian-bagian masing-masing. B. Kapaitalisme dalam Proses Industrialisasi 1. Sejarah Kapitalisme Pada awal abad keempat belas telah terdapat permulaan produksi kapitalis di Italia, dan di Inggris pada abad ke lima belas, namun jangkauan produksi kapitalis itu masih sangat terbatas. Kota-kota dikuasai oleh organisasi-organisasi serikat kerja yang kuat dan yang sangat membatasi jumlah magang dan lulusan permagangan yang boleh dipekerjakan oleh sang majikan, di samping itu serikat-serikat kerja itu memisahkan diri dari modal niaga, yaitu satu-satunya bentuk modal bebas, yang mempunyai kontrak dengan mereka. Di samping itu, tiada kemungkinan bagi perkembangan kapitalisme, selama mayoritas penduduk yang bekerja itu terdiri dari kaum tani merdeka. Proses akumulasi (penimbunan) yang pertama-tama yaitu pembentukan awal dari cara produksi kapitalis melibatkan pengambil-alihan alat-alat produksi dari tangan petani. Proses ini terjadi pada periode yang berbeda-beda, dengan berbagai cara di berbagai negeri dan memusatkan perhatiannya tentang hal ini pada Inggris di mana proses itu tampak dalam bentuk klasik. Di Inggris, transformasi petani merdeka menjadi buruh penerima upah mulai sungguhsungguh pada akhir abad kelima belas. Di saat itulah peperangan antar golongan feudal mengakibatkan menurunnya sumber-sumber kekayaan si bangsawan. Masa pekerja buruh yang pertama dilemparkan ke pasaran dengan dibubarkannya pembantu-pembantu oleh kaum bangsawan yang jatuh miskin, dan kemunduran posisi kaum bangsawan feudal dipercepat oleh meningkatnya kekuasaan monarki.Kaum bangsawan yang mempunyai tanah semakin tertarik pada suatu ekonomi pertukaran.Hasilnya adalah gerakan tertutup yang didorong terus oleh meningkatnya produksi wol di Vlaanderen, yang mengakibatkan kenaikan harga wol di Inggris yang


sangat mencolok.Sebagai sikap menentang raja dan Parlemen, tuan-tuan tanah feodal para petani di tanah mereka, mengusir mereka dengan paksa dari tanah masing-masing. Lahan yang di tangani dijadikan padang rumput bagi ternak, yang hanya memerlukan beberapa penggembala saja. Seluruh proses pengambil-alihan milik pada abad keenam belas itu memperoleh suatu desakan baru dan menakutkan dari pembaharuan; tanah-tanah luas kepunyaan gereja di bagi-bagikan kepada bangsawan atau di jual murah kepada para spekulan yang mengusir pengolah tanah yang telah turuntemurun, dan mereka itu mengkonsolidasikan kekayaan barunya dengan cara membuat unit-unit tanah yang luas. Para pengolah tanah yang miliknya telah diambil alih menjadi massa pengemis, gelandangan, sebagian karena memang berbakat ke arah itu, dan dalam banyak hal ini adalah karena tekanan batin oleh keadaan. Gejala ini makin parah oleh adanya perundang-undangan keras yang mengancam gelandangan, ini berarti bahwa kaum gelandangan dibebani disiplin yang perlu bagi system perupahan. Selanjutnya pada awal periode abad keenam belas, di Inggris timbul permulaan adanya pekerja buruh, suatu lapisan petani yang kehilangan tanah garapannya, yang merupakan suatu kelompok yang terpisah dari alat-alat produksinya dan terlempar ke pasaran sebagai buruh upahan yang bebas. Para ahli ekonomi politik menafsirkan gejala ini dalam sorotan yang semata-mata positif, yang mengatakan tentang terbebasnya orang dari ikatan dan pembatasan feodal, dan sama sekali mengabaikan fakta, bahwa kebebasan ini membawa serta pelanggaran yang paling memalukan atas hak pemilihan yang paling khusus dan tindakan kekerasan yang paling buruk terhadap manusia. Di dalam kejadian-kejadian itu sendiri, peristiwa-peristiwa ini tidak dapat dianggap sebagai syarat-syarat yang cukup bagi munculnya kapitalisme. Pada peralihan abad keenam belas, sisa-sisa feodalisme yang sedang hancur itu bersikap memilih antara kehancuran terus dan suatu gerakan untuk bentuk produksi yang lebih maju: kapitalisme. Suatu faktor


yang agak penting dalam rangsangan ke perkembangan kapitalisme adalah perluasan perniagaan lewat lautan yang jauh, yang berlangsung cepat dan berkembang

sebagai

hasil

penemuan-penemuan

geografis

yang

mengejutkan yang diperoleh di dalam bagian terakhir abad kelima belas. Termasuk di dalam penemuan-penemuan geografis ini, terutama penemuan Amerika dan pelayaran mengelilingi Tanjung Harapan, yang memberikan perkembangan yang cepat pada perniagaan, navigasi dan industri suatu dorongan yang sebelumnya belum pernah diketahui orang, juga kepada unsur revolusioner di dalam masyarakat feodal yang sedang goyah. Pemasukan capital yang cepat, yang berasal dari perniagaan yang tumbuh subur bagaikan jamur, ditambah pula oleh membanjirnya logam-logam mulia ke dalam negeri sejak penemuan emas dan perak, melanda tata sosial dan ekonomi yang telah ada di Inggris.Pabrik-pabrik baru didirikan di kota-kota pelabuhan dan dipusat-pusat negeri, di luar penguasaan kota-kota perniagaan

yang

lebih

tua

dan

organisasi-organisasi

serikat

kerjanya.Usaha-usaha baru didirikan itu mengalami pertumbuhan cepat, kendatipun ada perlawanan sengit dari pihak kota-kota niaga terhadap tempat-tempat bibit perindustrian baru.Dengan demikian kapitalisme modern bermula di tempat yang jauh letaknya dari pusat-pusat perpabrikan lama, yang didasarkan atas perniagaan maritime dan yang melintasi negeri dalam skala besar. Operasi-operasi tambahan dari daerah pedesaan yang berkaitan dengan

pemintalan

tenun

yang

memerlukan

sedikit

latihan

teknis.Masyarakat pedesaan itu merupakan tempat terakhir untuk perkembangan kapitalisme dalam bentuk yang paling murni dan paling logis, namun dorongan pertamanya adalah di situ.Sebelum tingkat ini tercapai, kapital belum merupakan kekuatan revolusioner.Di samping perkembangan merkantilisme yang terlebih dulu yang berawal pada abad kesebelas, berperilaku sebagai suatu faktor utama dalam peleburan struktur-struktur feodal, maka kota-kota yang berkembang itu pada intinya senantiasa tergantung kepada sistem lama dan memainkan suatu peran


konsevatif segera setelah kota-kota itu memperoleh suatu tingkat kekuasaan. Timbulnya mereka yang menguasai kapital, borjuis yang sedang menampakkan diri berkembang dengan progresif sejak permulaan abad keenam belas dan seterusnya.Pemasukan emas dan perak secara besarbesaran menghasilkan kenaikan harga yang sangat tinggi. Hal ini berperilaku sebagai penyajian keuntungan-keuntungan besar dalam perniagaan dan perpabrikan, akan tetapi merupakan pula suatu sumber penhancuran bagi tuan-tuan tanah besar, dan membengkakkan jumlah buruh upahan. Akibat dari semua itu pada bidang politik adalah revolusi Inggris yang pertama, yang merupakan suatu perluasan kekuasaan Negara yang berlangsung cepat. Mekanisme yang berkembang dari administrasi terpusat dan kekuasaan politik yang terkonsolidasi, digunakan untuk mempercepat proses transformasi cara produksi feodal menjadi cara produksi kapital dan untuk memperpendek transisinya. Sekarang pun tidak banyak diketahui orang tentang asal mula khusus para kapitalis yang pertama-tama, dan sedikit saja yang dapat disajikan oleh Marx sebagai bahan sejarah yang konkret. Akan tetapi ia memberikan petunjuk, bahwa ada dua cara kemajuan sejarah yang terdapat di dalam produksi kapitalis yang masing-masing saling berlawanan. Yang pertama ialah bagaimana satu bagian kelas pedagang bergerak dari operasioperasi dagang murni untuk langsung turun tangan di dalam produksi.Hal ini terjadi pada perkembangan dini kapitalisme di Italia dan merupakan sumber utama untuk membentuk barisan kapitalis di Inggris pada akhir abad keenam belas. Akan tetapi bentuk dari pembentukan kapitalis segera menjadi suatu rintangan bagi suatu cara produksi kapitalis yang tulen dan mengalami kemunduran dengan adanya perkembangan cara produksi kapitalis tersebut. Jalan kedua bagi perkembangan kapitalis itu adalah cara yang benar-benar revolusioner. Di sini para produsen sendiri yang mengumpulkan kapital dan bergerak dari produksi untuk memperluas bidang kegiatan-kegiatannya, agar bisa meliputi perniagaan.Jadi mereka itu


sejak permulaan beroperasi di luar serikat-serikat pekerja dan berselisih dengan mereka. Di samping Marx hanya memberikan sedikit tanda bagaimana cara perkembangan yang kedua ini terjadi dalam prosese produksi, dia juga memperincikan beberapa aspek dari proses yang terjadi dalam pertanian Inggris. Pada pertengahan abad ke tujuh belas, banyak tanah dimiliki oleh petani-petani kapitalis yang mempekerjakan buruh penerima upah dan memproduksi untuk suatu pasar komoditi.Milik mereka menjadi meningkat berkat pengambil-alihan secara paksa tanah-tanah yang selamat dari penyerobotan pada periode feodal. Akan tetapi proses penyerobotan tanah-tanah tersebut merupakan suatu proses panjang dan tidak berhenti sampai pertengahan kedua abad kedelapan belas. Proses ini baru berakhir bersamaan dengan lenyapnya secara keseluruhan pertanian merdeka, yang memasukkan tanah sebagai kapital dan menciptakan bagi industri-industri kota pekerja buruh yang diperlukan, walaupun hal ini dilarang. Marx membedakan dua tingkatan organisasi produksi pada periode kapitalis.Tingkatan pertama dikuasai oleh perpabrikan.Ciri yang nyata bentuk ini ialah digantikannya keterampilan pertukangan menjadi berbagai tugas khusus yang dilakukan oleh sejumlah pekerja, yang secara kolektif menyelesaikan sesuatu yang dapat ditangani sendiri oleh satu orang terampil di bawah sistem serikat kerja. Perpabrikan lebih efisien daripada produksi kerajinan tangan, bukan karena ada kemajuan teknik apapun, akan tetapi berkat adanya pembagian kerja yang memungkinkan untuk memproduksi lebih banyak unit-unit per-orang/jam. Bentuk produksi yang paling menonjol sejak abad keenam belas sampai bagian akhir dari abad kedelapan belas di Inggris ini mempunyai batas-batas tertentu.Perluasan pasaran-pasaran di akhir abad kedelapan belas demikian besarnya sehingga produktivitas perpabrikan tidak cukup memenuhi permintaan yang ada. Sebagai akibatnya, timbul suatu dorongan untuk menciptakan cara-cara produksi yang secara teknis lebih efisien: perkembangan mesin-mesin merupakan konsekuensi dari kebutuhan-kebutuhan pasar. Hasilnya ialah


revolusi industri. Oleh karenanya mekanisme kemudian menguasai cara produksi kapitalis. Mulai bergeraklah dorongan untuk senantiasa memodifikasi teknologi yang mwnjadi tansa kapitalisme.Perkembangan mesin-mesin yang makin lama makin rumit dan mahal, merupakan suatu faktor utama di dalam sentralisasi ekonomi kapitalis. 2. Batasan Kapitalisme Ilmu sosial tradisional memberikan batasan arti kapitalisme sebagai “sistem yang mendasarkan diri pada persaingan bebas, persaingan antara produsen bebas untuk menggunakan tenaga kerja yang juga tidak terikat untuk menghasilkan produk yang dikehendaki. Dengan kata lain “bebas” di sini mengandung pengertian ada dan tersedianya penjualan dan pembelian di pasar.” Batasan ini digunakan karena kebanyakan penganut ideology liberal dan juga Marxis telah menganggap Inggris, setelah Revolusi Industri, sebagai model yang tepat untuk menggambarkan praktek normanorma kapitalisme. Dalam model ini, tenaga kerja, petani tanpa lahan dan tenaga kerja di kota bekerja di pabrik-pabrik yang dimiliki oleh kaum borjuis, yakni pemiliki modal saham dari pabrik tersebut. Pemilik modal saham

ini

membeli

kemampuan

tenaga

kerja

tersebut

dengan

membayarnya dalam bentuk upah kepada pekerja yang sama sekali tidak memiliki pilihan lain untuk hidupnya, kecuali menjadi pekerja dan mendapatkan upah. Namun demikian, bahwa situasi yang digambarkan di dalam model tersebut, yakni “kenyataan tersedianya tenaga kerja melimpah dan tak terikat, dan karena itu mereka berusaha mendapatkan pekerjaan semata untuk upah dalam badan usaha yang juga dimiliki oleh pemilik yang bebas hanyalah sebagian kecil dari kenyataan usaha dalam dunia modern.Ini akan lebih jelas jika unit analisa yang digunakan adalah sistem ekonomi dunia.”Jika ini benar, maka yang terjadi adalah, bahwa normanorma kapitalisme yang telah dirumuskan tersebut tidak sesuai dengan kenyataan dari sistem ekonomi dunia yang sekarang ini ada.Oleh karena itu, hendaknya ilmuwan sosial mengoreksi kembali pengertian kapitalisme yang selama ini mereka gunakan. Ini berarti “jika dapat dijumpai,.. bahwa


sistem ini mengandung dua macam bentuk pekerja, yaitu pekerja dengan upah dan pekerja tanpa upah; dua macam bentuk benda, yaitu benda yang diperdagangkan dan tidak diperdagangkan, dua macam bentuk pemilikan, yaitu modal dan pemilikan yang menimbulkan persaingan” dan tidak; maka hendaknya ilmuwan, paling tidak, mulai berpikir jangan-jangan sifat “kombinasi” atau campuran dari apa yang disebut bebas dan tidak bebas ini justru bukan merupakan jati diri dari gambaran kapitalisme yang pernah lahir sebagai sistem yang menyejarah.” Dengan kata lain, apa yang dipersoalkan selama ini tentang pembedaan elemen “bebas dan tidak bebas” untuk memahami pengertian kapitalisme justru bukan merupakan sesuatu yang prinsip. Dengan demikian, apa yang selama ini dianggap sebagai ‘perkecualian’, karena semestinya bercirikan tunggal berubah menjadi sesuatu yang wajar, karena ternyata mewujud denga bercirikan ganda. Lebih jauh dijelaskan, bahwa jika ilmuwan telah dapat menerima pengertian baru tentang kapitalisme semacam ini, maka konsekuensinya adalah, bahwa mereka baru harus mampu merumuskan berbagai pertanyaan baru. Sebagia contoh, seharusya mereka merasa perlu untuk mengkaji struktur yang menjaga kesetabilan bentuk campuran tersebut, sekaligus juga menguji bagaimana derajat berntuk campuran tersebut berubah menjadi bukan perkecualian, dan oleh Karena itu, berubah statusnya dari persoalan yang tidak perlu dijelaskan, menjadi bentuk gambar yang harus dianalisa, dan ini akan membalikkan sifat kejiwaan dari ilmu-ilmu sosial tradisional. 3. Pendapat Para Ahli a. Kapitalisme Menurut Karl Marx Analisis Marx mengenai kapitalisme seluruhnya didasarkan atas pertalian yang didalilkan anatara perluasan pembagian kerja. Bagi marx, suatu faktor utama yang melandasi asal mulanya yang dini dari kapitalisme di Eropa Barat, adalah proses historis tentang pengambilalihan hak para pemroduksi atas penguasaan sarana-sarana produksi


mereka. Dengan demikian, maka kapitalisme itu merupakan suatu masyarakat kelas, pada hakikatnya; eksistensi suatu kelas borjuis, mempraduga adanya suatu kelas yang terbawahi, terdiri atas buruh pekerja yang tidak mempunyai apa-apa dan sebaliknya juga.Akan tetapi, sistem kelas kapitalisme berlainan dengan sangat pasti daripada bentuk masyarakat yang mendahuluinya di Eropa.Dalam feodalisme, dominasi pasti dilandasi atas pelbagai jalan masuk ke dalam penguasaan sarana-sarana produksi, yaitu pemilikan tanah. Akan tetapi struktur kelas feodal, yang diungkapkan dalam keanekaragaman di antara para stande, tidak sama sekali memisahkan si pribadi orang dari partisipasinya dalam antar hubungan komunal; yang sosial dan yang ekonomi tidak terpisah jelas. Timbulnya kapitalisme mengubah pertalian-pertalian pasaran: si pribadi orang berfungsi sebagai seorang anggota dari suatu komunitas danya dalam arti abstrak, di dalam mana dia mempunyai hak-hak sebagai warga dalam suatu lingkungan politik yang

terpisah.

Dengan demikian,

maka

orde sosial modern

memisahkan inti subjektif manusia dari penguasaan manusia, dan mentransformasikan kemampuan-kemampuan manusia sendiri ke dalam bentuk-bentuk di mana kemampuan-kemampuan itu menjadi berada di luar. Pengambil-alihan hak si pekerja secara materiil atas sarana produksinya yang dikatakan secara historis, sama saja dengan pembentukan sistem kelas pada masyarakat borjuis dengan demikian berlangsung terus menerus bergandengan dengan keterasingan dari makhluk sejenis, dari penggunaan kemampuannya dan keahliannya yang partisipasinya dalam masyarakat secara potensial bisa disajikan kepadanya. Dengan kata lain, kapitalisme itu sangat meninggikan kekuatan-kekuatan produksi masyarakat, akan tetapi hanya dengan mengorbankan keterasingan yang maksimal. Dalam masyarakat borjuis, penjelasan rasional tentang dunia melalui sains, untuk sebagian besar telah menghilangkan gambaran dunia menurut agama, menurut mana realisasi itu akhirnya diatur dan dikuasai oleh dewa-dewa atau


roh-. Akan tetapi penjelasan dunia secara rasional oleh sains ini telah menggantikan bentuk keterasingan manusia ini dengan sesuatu, di mana manusia dikuasai oleh dewa-dewa atau roh-roh. Akan tetapi penjelasan dunia secara rasional oleh sains ini telah menggantikan bentuk keterasingan manusia ini dengan sesuatu, di mana manusia dikuasai oleh kekuatan-kekuatan ekonomi dari pasaran: sasaran-sasaran dan tujuan-tujuan manusia dengan demikian tampak sebagai syarat atas permainan ekstern dari kekuatan-kekuatan ekonomi. Sambil mengungkapkan hal ini dalam pengertian ekonomi, maka kapitalisme itu adalah suatu sistem pengertian ekonomi, maka kapitalisme itu adalah suatu sistem dari produksi komoditi dalam mana naluri pendorongnya adalah usaha mencari nilai tukar yang maksimal. Nilai tukar, dan usaha mencari nilai tukar yang maksimal. Nilai tukar, dan bukannya nilai guna, adalah integral bagi logika produksi kapitalis, dan hal ini sebagai tenaga kerja, merupakan pengeluaran energi secara abstrak. Pertentangan-pertentangan mendasar, yang berada dalam dan tidak bisa dipisahkan dari ekonomi kapitalis, berasal langsung dari sifatnya sebagai suatu sistem yang didasarkan atas produksi untuk nilai tukar. Kebutuhan untuk memelihara dan mempertahankan, atau untuk memperluas tingkat keuntungan, pemisahan si pemproduksi dan di konsumer (yaitu keharusan kapitalisme untuk membuat semaksimal mungkin nilai tukar ketimbang berproduksi untuk kebutuhan yang diketahui), merupakan faktor utama yang terletak di belakang krisiskrisis yang sering dialami oleh kapitalisme; dan pengoperasian pasaran kapitalis membawa serta bahwa tenaga kerja itu tidak bisa dijual di atas nilai tukarnya dan demikian menghukum mayoritas dari kelas kerja untuk terus menderita kerugian secara otomatis. Transformasitranformasi ekonomi yang dibangkitkan oleh hukum-hukum gerak dari produksi kapitalis, baik mengubah sistem itu dari dalam, maupun pada saat yang sama mempersiapkannya untuk digantikan secara dialektis oleh suatu orde sosial baru. Keunggulan sistem kelas masyarakat


borjuis, demikian menurut Marx membiarkan adanya perkembangan suatu masyarakat di mana pembagian kerja yang telah ada diubah secara radikal. b. Kapitalisme Menurut Durkheim Menurut Durkheim, struktur kelas itu tidak integral dengan keanekaragaman yang meningkat di dalam pembagian kerja. Mereka mengatakan bentuk modern masyarakat merupakan suatu masyarakat kelas: akan tetapi masing-masing menolak gagasan bahwa pembagianpembagian kerja ini mengungkapkan sifat yang dipaksakan untuk adalah suatu bentuk yang tidak normal, akan tetapi tidak harus merupakan suatu akibat dari perluasan dari keanekaragaman sosial sendiri. Perjuangan kelas,

di dalam masyarakat

kontemporer,

merupakan hasil dari fakta, bahwa lembaga kelas itu tidak cocok, atau tidak cocok lagi dengan distribusi bakat-bakat alamiah. Dengan katakata lain, yang terutama menerangkan terjadinya pertikaian kelas adalah penggunaan kekuatan ekonomi untuk memaksakannya kontrakkontrak tidak benar, tidak adil. Yang membedakan bentuk masyarakat modern dari jenis-jenis tradisional, bukanlah sifat kelas khususnya, akan tetapi dengan adanya solidaritas organis. Prinsip organisasi yang mendasar bagi masyarakat modern, bisa ditemukan, bukannya di dalam sifat kapitalisnya, sebagai suatu sistem kelas yang punya dan yang tidak mempunyai apa-apa, akan tetapi di dalam spesialisasi organs dari pembagian profesi yang dilakukan secara kooperatif. Dari titik pendirian Durkheim, maka pertalian yang dilakukan terletak di atas suatu kekacau balauan antara egoisme dan individualisme.

Individualisme

orde

sosial

modern

janganlah

dicampuradukkan dengan egoisme para ahli ekonomi politik dan para ahli filsafat utilitarianisme: individualisme, pengukuhan dari segi moral mengenai spesialisasi di dalam pembagian kerja. Membenarkan secara moral macam ini, tidak bisa diperoleh dari sumber tradisional, yaitu agama: di dalam dunia rasional, lambang-lambang lama dan


bentuk-bentuk lama dari dominasi moral telah menjadi usang. Kemudian negara dan asosiasi-asosiasi pekerjaan harus menjadi sumber utama dari dukungan moral untuk adanya gerakan maju ke arah suatu masyarakat, di mana pembagian kerja yang ada, di transformasi, diubah secara radikal, dan oleh karenanya, di mana negara, sebagai suatu lingkungan politik terpisah, menghilang. Sebaliknya pemisahan negara dari masyarakat, merupakan suatu kondisi yang mutlak untuk mengurangi anomi. Bagi Durkheim, negara itu pasti bukan seharusnya merupakan semata-mata suatu keagenan politik, akan tetapi negara itu memenuhi tugas moralnya sepanjang negara itu tetap merupakan suatu kesatuan, yang berkaitan, namun berbeda dari masyarakat sipil. c. Kapitalisme Menurut Weber Weber yang berlawanan dengan Dhurkeim, memakai istilah kapitalisme, akan tetapi identifikasi dari sifat dasar bentuk masyarakat modern, sama juga berbeda dari identifikasi Marx mengenai sifat dasar itu. dalam konsepsi Weber, perhitungan rasional merupakan unsur utama dalam perusahaan kapitalisme modern, dan rasionalisme kehidupan sosial pada umumnya merupakan atribut yang paling kentara dari kultur Barat modern. Hubungan kelas yang dipakai Marx sebagai saksi poros kapitalisme, pada kenyataannya hanyalah merupakan satu unsur di dalam, suatu rasionalisasi yang lebih meresap, yang memperpanjang proses pengambilan hak pekerja atas sarana produksi ke dalam kebanyakan dari lembaga-lembaga yang ada di dalam masyarakat kontemporer. Keuntungan-keuntungan ekonomi yang mungkin bisa di bantu oleh transisi dari kapitalisme ke sosialisme, untuk didapatkan oleh kelas pekerja, hanya bisa dicapai, bilamana ada suatu pertumbuhan lanjut dari birokratisasi. Pembagian umat manusia dengan cara bingkisan-bingkisan, yang dihasilkan oleh pembagian kerja yang di birokrasikan, merupakan suatu hal yang tidak membawa sertakan suatu tanggung jawab apapun dan yang tidak menjadi syarat bagi, dan dilengkapi oleh kedatangan kapitalisme


rasional, mengubah yang sebelumnya hanya merupakan suatu sarana (pengejaran secara rasional dari kemajuan, keuntungan dalam suatu pekerjaan spesialis) menjadi sasaran dari kegiatan manusia. Dalam suatu dunia sosial, yang diorganisasi atas dasar suatu pembagian kerja yang telah menjadi rutin, maka jalan-jalan untuk mengungkapkan otonomi dan spontanitas pribadi orang, menjadi terbatas kepada selingan-selingan dari lembaga sosial. apapun merupakan suatu pelarian dari dominasi rasionalitas yang tidak rasional di dalam dunia kontemporer. Seorang individu yang tidak tahan terhadap nasib zaman-zaman bisa mencari perlindungan dalam agama yang telah tertanam kuat, atau di dalam bentuk-bentuk baru dari hal-hal yang mistik, akan tetapi perlindungan itu tidak lebih dari suatu pelarian dari tuntunan-tuntunan orde sosial modern. Syarat-syarat metodologi yang digunakan sendiri oleh Weber untuk sains sosial, terjalin rapat dengan analisis ini: orang yang menghadapi nasib zaman adalah orang yang mempunyai kekerasan hati yang terlatih dalam memandang kenyataan kehidupan, dan kemampuan untuk menghadapi realitasrealitas demikian itu serta yang dalam jiwanya dapat mengimbangi. Oleh karenanya, maka eksistensi pertentangan-pertentangan di dalam kapitalisme tidak menimbulkan keharusan historis untuk mengulangi sebaliknya,

pertentangan-pertentangan kemajuan rasionalisasi,

demikian

itu.

bahkan

anggota jelas menciptakan

limpahan materiil yang meruah dan yang sampai sekarang belum pernah dikenal orang, tanpa dapat dihindari lagi merangsang suatu pemisahan lanjut nilai-nilai yang sangat menonjol dari kebudayaan Barat (kebebasan, kreativitas, spontanitas) dan dari kenyataankenyataan-kenyataan “kurungan besi” di dalam mana manusia modern terbatas perilakunya. (Anthony Giddens, 1986 : 293-297)


C. Kapitalisme dalam Perspektif Islam 1. Masyarakat Harmonis Kita mencoba menyusun kerangka dasar bangunan masyarakat Islam menurut model yang memungkinkan dapat dilaksanakan dalam kehidupan umat Islam sekarang ini. Untuk itu kit akan memulai dengan meletakkan pengertian tentang penggunaan istilah “masyarakat”. istilah umat atau ummah berasal dari Al-Qur'an, antara lain seperti tertuang di dalam firman Allah SWT surah Al-Anbiya yang artinya : “sesungguhnya umat kamu ini adalah umat yang satu, dan Aku adalah Tuhan kamu; maka mengabdilah kepada-Ku.” Adbullah Yusuf Ali dalam tafsirnya menjelaskan pengertian ayat ini sebagai berikut : “istilah umat di sini, terjemahan yang terbaik adalah dengan arti “persaudaraan”. Istilah “masyarakat”, “ras” dan bangsa” maupun “rakyat” adalah kata-kata yang mempunyai makna-makna lain dan tidak cocok dengan pengertian “umat” yang dimaksudkan pada ayat ini. Demikian pula istilah “agama” dan “cara hidup (way of life)” adalah arti- yang diperoleh yang dapat dipergunakan di bagian-bagian lain dalam buku tafsir ini, tetapi kurang tepat untuk digunakan di sini. Kami lebih tertarik kepada pengertian rakyat (orang-orang) dengan watak-watak, sifatsifat yang sangat berlainan, juga berbeda dalam kurun waktu, ras, bahasa, lingkungan sejarah dan pekerjaan yang dilakukan, tetapi berhasil membentuk persaudaraan yang paling erat, baik pria maupun wanita, yang bersatu padu dalam pengabdian yang tertinggi kepada Allah. mereka itu menggambarkan “persaudaraan Islam” yang tuntas dan sempurna”. (Abdullah Yusuf Ali, 1749 : 843) Ali Syari’ati menerangkan pengertian “umat” sebagai berikut : “masyarakat Islam yang ideal disebut umat. Menggantikan semua konsep semacamnya yang dalam berbagai bahasa dan budaya menunjuk kepada pengelompokkan

manusia

atau

masyarakat

seperti

“masyarakat”,

“nbangsa”, “rakyat”, “suku”, “klan”, dan lain sebagainya, itulah kata umat.


Kata yang sarat dengan semangat progresif serta mengandung pandangan sosial yang dinamis, komited, dan ideologis. Kata “umat” berasal dari akar kata “amin” yang bermakna jalan dan maksud. Dengan demikian, umat ialah suatu masyarakat di mana sejumlah perseorangan yang mempunyai keyakinan dan tujuan yang sama, menghimpun ke arah tujuan harmonis dengan maksud untuk bergerak maju ke arah tujuan bersama. Ungkapan-ungkapan lain yang dimaksud untuk pengelompokkan manusia atau masyarakat, umumnya sama mempergunakan kriteria hubungan darah, tanah atau pembagian kesejahteraan material. Tetapi, dengan memilih kata “umat” Islam telah menggariskan pertanggung jawab intelektual serta gerakan bersama sebagai landasan filsafat sosialnya.” (Ali Syari’ati, tentu : 159) Dalam hubungan ini, Marcel A. Boisard berpendapat bahwa: “istilah Barat yang sesuai dengan arti “umat” dalam Islam adalah sukar di dapat. Istilah itu harus menunjukkan hubungan yang erat antara urusan rohaniah dan duniawiah. Demikian pula harus menunjukkan kewajibankewajiban moral dan hukum yang terdapat di dalam Al-Qur'an. Barangkali kita dapat mendekati suatu definisi mengenai hal tersebut dengan memakai perkataan “Way of life” atau “kelompok ideologis yang terorganisasikan”, dengan pengertian menyeluruh tentang alam dan hari kemudian. Islam muncul dengan ciri ini sejak wahyu diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad mendorong suku-suku Jazirah Arab untuk menyembah kepada Tuhan Yang Maha Esa dan dengan begitu membentuk suatu kesatuan persaudaraan yang kokoh. Agama merupakan suatu kesatuan yang merongrong masyarakat Islam dalam sejarahnya. Pada zaman sekarang juga, walaupun banyak kecenderungan kepada pandangan nasionalis, rasa seorang Muslim bahwa ia termasuk de dalam kelompok yang berbeda dengan yang lainnya, tetap kuat. pengaruh agama kepada segala aspek kehidupan adalah begitu kuat sehingga tindakan dan cara berpikir seorang Muslim dapat dimengerti kecuali jika kita memahami


tentang hubungannya dengan agama. Dengan begitu, Islam tidak hanya memberikan sifat yang hidup, sikap yang mulia, akan tetapi juga mengandung arti sikap hormat terhadap kaidah-kaidah moral dan hukum. Corak spiritual kepada hal-hal duniawiah, atau dengan kata lain yang lebih jelas, pengaruh hukum agama kepada aktivitas sehari-hari adalah sangat nyata, sehingga Islam mengajak kepada solidaritas umat untuk menghormati perintah Tuhan. Al-Qur'an memerintahkan supaya umat Islam yang terdapat di dalamnya orang-orang yang secara pribadi atau kolektif menganjurkan yang baik dan melarang yang jahat, amar makruf nahi munkar. Aplikasi nilai-nilai agama menimbulkan transformasi manusia, masyarakat dan dunia pada umumnya. Islam sebagai agama dan kebudayaan muncul sebagai ekspresi yang aktif dan dinamis dari kemauan kolektif. Solidaritas antara anggota-anggota umat Islam telah ditekankan dengan kuat dan dilegalisasikan secara sangat tepat oleh hukum-hukum Al-Qur'an. Solidaritas Islam dipahami sebagai rasa bersandar dan timbal balik yang tak dapat dielakkan dan sebagai keharusan untuk tolongmenolong secara kolektif. Motivasinya mula-mula dengan pikiran dan bersifat altruis, kemudian menjadi berdasarkan belas kasihan dan perasaan. Hal ini menjadi suatu kewajiban yuridis yang memerlukan rasa tanggung jawab moral yang umum dari segi menghormati hukum Islam dan menjadi kerjasama sosial untuk perkembangan umat. Kaidah-kaidah yang khusus, tidak diformulasikan menurut prinsip moral atau hukum alamiah (natural law), akan tetapi ditetapkan sebagai hukum positif, atas nama mereka yang harus melakukannya, sebagai suatu kewajiban terhadap persaudaraan kaum mukminin. (Marcel A. Boisard, 1980 ; 160-1620 Jadi, “ umat Islam” atau “masyarakat Islam” adalah umat yang menjadikan Islam sebagai sumber hukumnya dalam mengatur segala tingkah laku, baik sikap maupun perbuatan, dalam hubungannya dengan dirinya sendiri, keluarga, tetangganya dan masyarakat luas, bahkan dalam


mengatur hubungan dengan musuh-musuhnya. (Abdul Qadir Audah, tentu:94) Singkatnya, istilah “umat” bagi kelompok masyarakat yang didirikan atas dasar ikatan kaidah saja. Bukan didasarkan pada ikatan rasa, bangsa dan warna kulit “umat wasathan”, seperti tertuang dalam Firman Allah SWT dalam surah al-Baqarah; 143 yang artinya : Demikian pula telah kami jadikan kamu sebagai “umat wasathan” (umat yang harmonis, umat yang terpilih) supaya kamu menjadi pembawa keterangan kepada manusia, dan Rasul itu menjadi pembawa keterangan kepada kamu sekalian. Maulana Muhammad Ali dalam tafsirnya menerangkan arti “wasathan yang terdapat pada ayat tersebut di atas sebagai berikut “kata wasath artinya bagian tengah suatu barang; oleh karena itu menurut Lane Lexicon, wasath berarti bagian yang terbaik dari suatu barang, karena tak terlalu ke sana dan tak terlalu ke sini; karenanya lane Lexicon menerjemahkan “umat wasathan” dengan arti umat yang benar, adil dan baik, yaitu umat yang tidak condong ke sana dan tidak condong ke sini. Para musafir menerangkan bahwa wasath berarti adil dan unggul (Maulana Muhammad Ali, 1984 : 162) Oleh karena itu, Ibnu Khaldun berpendapat masyarakat yang baik adalah masyarakat yang individu harus senantiasa tolong menolong di dalam kehidupan masyarakat, sebab tanpa tolong menolong di dalam kehidupan tidak mungkin bisa memenuhi keperluannya secara sendirisendiri/ bahkan individu itu tidak mungkin bisa melawan binatang buas yang menyerangnya, dan sebaliknya, masyarakat harus senantiasa melindungi dan membantu terhadap anggotanya, baik dalam memenuhi keperluannya, maupun dalam menghadapi mara bahaya yang dihadapinya (Ibnu Khaldun, 1982 : 88) Muhammad Quth dalam menjelaskan bentuk masyarakat Islam menyatakan antara lain sebagai berikut : “Apabila kita mempelajari tiga sistem kehidupan yang diperjuangkan dewasa ini, yaitu sistem kapitalis,


sistem komunis dan sistem Islam, niscaya kita dapat menjumpai bahwa sistem ekonominya, yang berkenaan dengan hak milik pribadi, mempunyai pertalian yang erat sekali dengan konsep kemasyarakatannya, sistem kapitalis yang didirikan atas konsep bahwa individu adalah salah satu makhluk suci yang hak-haknya tidak boleh diganggu gugat atau dihalanghalangi kebebasannya; oleh karena itu di dalam sistem kapitalis ini milik pribadi diizinkan tanpa ada pembatas apapun. Sebaliknya, sistem komunis yang mendasarkan konsep atas landasan bahwa masyarakat itu adalah pokok terpenting , sedangkan individu dengan sendirinya dianggap tidak mempunyai kekuasaan apa pun; karena itu komunisme meletakkan seluruh hak milik pribadi berada di dalam kekuasaan negara sebagai wakil masyarakat, dua hak milik individu tidak diakuinya. Kedua konsepsi ini kapitalisme dan komunisme berlainan dengan konsepsi yang dimiliki oleh Islam. menurut isl;am, individu itu serentak mempunyai du sifat dalam waktu yang bersamaan; yaitu pertama, memiliki sifat sebagai individu yang bebas, kedua. Memiliki sifat sebagai salah satu anggota masyarakat. walaupun kadang-kadang kecenderungan kepada salah satu sifat melebihi kecenderungan kepada sifat yang lainnya, pada akhirnya ia harus memberikan jawaban yang sama dan seimbang kepada dua sifat tersebut. Dalam konsep kemasyarakatannya yang didasarkan di atas teori tadi, Islam tidak memisahkan individu dengan masyarakat dan tidak pula mempertentangkan di antara keduanya yang satu melenyapkan yang lain. kedua watak yang dimiliki oleh setiap individu sebagai pribadi yang bebas dan sebagai anggota masyarakat itu telah diatur oleh syari'at Islam agar memiliki keseimbangan di antara kedua watak tersebut; kepentingan individu terlindungi dan kepentingan masyarakat terpelihara. (Muhammad Qutb, 1965 : 153-155) Dengan demikian, masyarakat Islam adalah masyarakat harmonis atau masyarakat keseimbangan, yang tidak mengikuti sistem masyarakat kapitalis-kapitalis-kapitalis, di mana hak individu lebih dipentingkan


daripada hak kolektif, sehingga kepentingan kolektif bisa saja jadi korban kepentingan individu. Dan tidak pula mengikuti sistem masyarakat komunis, di mana hak kolektif lebih dipentingkan daripada hak individu, sehingga kepentingan individu dapat saja dikorbankan untuk kepentingan kolektif. Karena itu, masyarakat Islam tidak menganut salah satu daripada kedua sistem masyarakat tersebut (liberalisme dan komunisme). 2. Sistem Ekonomi Yang Sosialis-Islami Sistem ekonomi yang sosialis-Islami ini akan menggerus egoisme suku-suku dan ras, karena terikat oleh rantai panjang yang merentang antar pilar-pilar Wilayah Potensi Ekonomi. Semua orang suku, etnis, ras dengan sendirinya akan sadar kepada kekuatan ketergantungan intern bangsa. -

Patriotism akan tumbuh dengan bergelora, yang tumbuh dari bawah atas kesadaran sendiri yang datangnya secara tidak disadari, hampirhampir seperti naluri binatang bangsa.

-

Namun pertumbuhan kesadaran ini tidaklah akan menjadikan bangsa ini menjadi bangsa binatang ekonomi seperti Jepang.

-

Naluri menolak kapitalisme inilah yang menghalangi bangsa Islam yang Sosialis ini terperosok ke alam kebinatangan ekonomi yang egoistis-kapitalistis itu.

-

Hukum-hukum dan perjanjian-perjanjian ekonomi internasional tetap terlayani, di mana perlu teradopsi di dalam manifest antar-aksi dan inter-aksi yang berkelanjutan dengan terintegrasinya manifest tersebut secara internasional.

-

Dewan ekonomi harus mampu meletakkan dasar-dasar pertahanan ekonomi rakyat dalam kualitas yang Sosialis-Islami di mana intervensi dari luar langsung bertolak secara otomatis tanpa pergolakan maupun penghujatan.

-

Sebaliknya Dewan Ekonomi juga harus mampu mengharuskan sistem baru ini keluar kandang batas negara Republik Indonesia, meliputi pulau-pulau di sekitar garis khatulistiwa, minimal sampai pinggir-


daratan Asia di Utara wilayah Indonesia seperti Vietnam, Kamboja, Muangthai, Burma, Laos. -

Autralia dan Papua Nugini harus mengenal beberapa Prinsip Dewan Ekonomi untuk menghambat usaha intervensi sisa-sisa egoistis kapitalis yang tetap membangun diri di bawah selubung Era Globalisasi yang mendunia Keretakan-keretakan dan kepingan-kepingan wilayah di daratan

China akan mempermudah masuknya ide-ide dan sistem Dewan Ekonomi ini. Itu berarti ada kemungkinan mendapat penyokong atau pengikut ideologi Ekonomi Sosialis yang Islami ini di China. Tentu dengan modifikasi-modifikasi tertentu sesuai kondisi budaya dan pemahaman agama dan ajaran setempat. Akan tiba waktunya Amerika Serikat berada pada kondisi lantakkujang alias suatu negara yang berantakan dan tidak mampu memaksakan kehendaknya menjadi tuan polisi globalisasi kapitalisme maupun selaku sumber inspirasi ide-ide ekonomi baru. D. Pertumbuhan Industri di Amerika Pada tahun 1894, telah melampaui semua negara dalam industri sesungguhnya pada tahun itu produksi Amerika Serikat telah melampaui produksi di Inggris dan Jerman, akibatnya hal ini berarti Mahkamah Agung Amerika Serikat berkuasa untuk membuat tidak berlakunya setiap Undangundang yang berusaha membuat pembatasan-pembatasan tertentu (seperti pajak yang tinggi) terhadap perusahaan. menurut tafsiran generasi berikut dari para hakim Mahkamah Agung yang konservatif, ketentuan “proses yang seharusnya” itu menjamin industri dari setiap ancaman intervensi pemerintah yang bersikap bermusuhan. Pengundangan (menjadikan Undang-undang) program politis ini menciptakan kondisi bagi ledakan industri Amerika pada pertengahan kedua abad ke-19, karena kaum imigran mengalir ke negeri itu setelah Perang Saudara, maka pasaran dalam negara menjadi besar sekali. di samping itu


eksploitasi tanah bagian Barat (menjadi mungkin sebagai akibat perbaikan komunikasi) memberikan banyak persediaan bahan makanan dengan harga murah bagi penduduk yang semakin banyak itu. kelebihan bahan makanan dijual ke luar negeri untuk membeli bahan mentah industri barang-barang setengah jadi digunakan membayar bunga pinjaman luar negeri. Pertumbuhan industri Amerika Serikat antara 1860 dan 1900 sangan fantastic. Pada tahun 1860 produk pabrik Amerika bernilai lebih dari $ 1.800 juta. Pada 1870 angka ini menjadi dua kali lipat. Pada 1880 tiga kali lipat pada 1890 angka ini menjadi lima kali lipat. Antara 1860 dan 1880, produksi besi gubal menjadi hampir lima kali lipat, sementara produksi baja menjadi 155 kali lipat. Pada tahun 1960 Amerika Serikat telah menduduki peringkat ke-4 negara industri terpenting di dunia, pada tahun 1990 telah melampaui semua negara dalam industri. Sesungguhnya pada tahun itu produksi Amerika Serikat telah melampaui produksi Inggris ditambah produksi Jerman. Walaupun pertumbuhan industri Amerika Serikat secara keseluruhan memang paling mengesankan, namun kemajuannya tidak konstan. Ia tumbuh dalam dorongan kegiatan yang bersemangat diselingi oleh stagnasi dan penurunan. Sukses dan kegagalan silih berganti. Perang saudara telah menciptakan permintaan yang tiada habisnya akan segala macam kebutuhan dan merupakan cambuk besar bagi industri. Akan tetapi. Antara 1865 dan 1868, dengan berhentinya permintaan keperluan perang, ekonomi menjadi lesu. Periode 1868-1873 merupakan masa maju pesat, terutama karena pembangunan jalan kereta api. Pada tahun 1873, mas depresi yang lama mulai karena masa pembangunan jalan kereta api telah berakhir, banyak stok hasil pertanian menunjukkan tidak terjual, dan pinjaman uang dari Eropa sulit di dapat. Produksi jatuh, harga-harga jatuh, pengangguran menyebar, imigrasi sangat menurun. Gelandangan menjadi banyak. Keadaan belum pulih sebelum 1879. Pada tahun itu pembangunan kembali jalan kereta api dan modernisasi jalan kereta api yang telah ada membawa angin baru kepada industri berat. Kegagalan panen Eropa mendorong perbaikan kondisi pertanian dan dengan demikian meningkatkan daya beli. Kecuali selama depresi singkat 1883,


industri Amerika Serikat tetap makmur hingga 1893. Pada tahun itu terjadi lagi suatu kepanikan yang dahsyat, tetapi lamanya seperti kepanikan 1873. Pada tahun 1890-an, industri Amerika telah tumbuh menjadi besar sekali, sehingga setiap penurunan ekonomi menimbulkan jutaan penganggur dan jutaan orang menjadi rugi. Sebagian dari penyebab dan akibat dari kenaikan produksi yang cepat ini adalah perkembangan teknologi yang sama cepatnya, industri demi industri dimekanisasi, seluruh atau sebagiannya. Industri besi (dan kemudian baja) dan industri mesin berjalan di depan dan industri lainnya bergegas mengikuti segera setelah kondisi teknis dan ekonomis mengijinkan. Uap (dengan adanya batu bara) menjadi sumber tenaga universal. Antara 1865 dan 1886, produktivitas per buruh meningkat dari 50% ke 70% dalam pabrik peralatan pertanian, 80% dalam pabrik lars dan sepatu, 65% dalam pabrik kendaraan dan 50% dalam pabrik sutra. Bila produktivitas meningkat, harga barangbarang pabrik terus-menerus menurun. Satu lagi ukuran perkembangan teknologi adalah meningkatkan jumlah penemuan. Sebelum 1860, sejumlah 36.000 kurang sedikit paten telah diberikan oleh Jawatan paten. Dalam 40 tahun (dari 1860-1900) jumlah paten yang diberikan 640.000. pada masa ini terjadi penemuan-penemuan dasar dalam penggunaan listrik, penemuan rem angin, mesin ketik dan munculnya telepon; pada masa ini terjadi pengembangan fotografi, mesin set, gambar hidup (film), kemajuan besar dalam aeronautika (ilmu penerbangan) dan seterusnya. Penemuan tidak lagi secara kebetulan oleh orang pekerja lapangan, terapi merupakan ilmu secara sistematis kepada masalah-masalah teknologi industri. Yang memimpin perkembangan industri besar-besaran ini adalah sekelompok orang. Pada umumnya orang-orang ini bukanlah keturunan para pedagang yang termasyur itu atau putra-putra petani kaya dan Virginia atau lembah Sungai Husson. Sebagian terbesar dari mereka adalah “orang-orang baru”. Beberapa dari mereka berasal dari keluarga yang sangat sederhana dan lingkungan yang sedang-sedang saja. Carnegie adalah putra seorang imigran


Skotlandia yang miskin; Rockfeller lahir di daerah udik di negara bagian New York. Banyak dari industrialis baru berasal dari keluarga kelas menengah dan membawa kepada industri pengetahuan yang lihai tentang perdagangan, tata buku dan perusahaan, tetapi sedikit modal dan kurang berbudaya. Hanya segelintir saja, seperti Morgan yang berasal dari keluarga kaya dan terhormat. Banyak dari orang-orang ini berasal dari keluarga Calvintis yang keras, di mana mereka diajarkan nilai-nilai kerja keras, penyangkalan diri, hemat dan kebijaksanaan, mereka diajarkan bahwa berhasil adalah tanda kemurahan hati Allah dan bahwa orang miskin menjadi miskin mereka memang tidak pantas menerima yang lebih baik dari itu. yang lain berasal dari daerah perbatasan yang keras dan tanpa hukum, atau dari keluarga imigran yang agresif dan tidak sentimental. Bila sifat-sifat itu dikombinasi, maka hasilnya adalah seorang yang rasional, lihai, individualistis, hemat, mudah menyesuaikan diri, agresif dan percaya kepada diri sendiri. Hasilnya juga seorang lawan yang berbahaya dan seorang sekutu yang ragu-ragu. Lahir dalam perjuangan, tangguh dan tidak mempunyai perasaan. Bahwa inilah gambaran yang sebenarnya mengenai industrialisasi besar waktu itu, tidak seorangpun yang mempelajari sifat-sifat mereka dapat meragukannya. Tetapi kita hanya bisa berspekulasi tentang motif yang sebenarnya yang mendorong orang-orang ini. Tentu saja, terlalu sederhana pandangan para pemfitnah bahwa keserakahanlah satu-satunya motif mereka. Keserakahan mungkin saja salah satu motifnya, tetapi keinginan untuk berprestasi, keinginan untuk membentuk dan menguasai lingkungan, keinginan untuk ekspresi diri merupakan motif-motif yang tidak kurang pentingnya. Apapun motif-motif yang mendorong para pencipta dalam industri kita, namun pastilah bahwa sebagai suatu golongan mereka tahu apa yang mereka inginkan dan tidak ada yang bisa menghalangi mereka. Teknik bisnis yang dijalankan pada masa ini kadang-kadang tidak jujur, kadang-kadang tidak etis, sering kali kejam. Diskriminasi ongkos kereta api, spionase, penggunaan perusahaan independen yang gadungan, pemotongan harga untuk


menghancurkan perusahaan saingan seringkali digunakan sebagai taktik. Juga kita tidak boleh mengabaikan cara tercela yang mereka gunakan dalam kehidupan politik negara. barangkali jenis taktik bisnis ini merupakan kekecualian, bukan kebiasaan. Namun demikian, mereka

ini dapat

dibandingkan atau disamakan dengan raja-raja perampok pada abad pertengahan. Tentu saja, menarik untuk menganalisa (dalam pengertian sejarah yang lebih besar), sejauh mana taktik ini dapat dibenarkan, karena taktik ini ikut menciptakan negara industri yang terbesar (Amerika Serikat) di dunia. di lain pihak, masuk akal bila kita mempertanyakan apakah industri demikian dapat diciptakan tanpa taktik- tadi. Kita tidak mungkin mendapatkan jawaban yang memuaskan untuk pertanyaan-pertanyaan ini. E. Pertumbuhan Industri di Indonesia 1. Industrialisasi Indonesia Industrialisasi di Indonesia berkembang pesat pada tahun 1970-an di saat pemerintahan Orde Baru. Meskipun industrialisasi berlangsung pada tahun itu, hal ini bukan berarti pada zaman Belanda dan pemerintahan Orde Lama tidak ada industri manufaktur yang berkembang. Pada zaman Belanda dengan pesat karena pemerintah kolonial tidak mengembangkannya. Pemerintah kolonial lebih teruntungkan dengan perkembangan dunia perdagangan rempah-; pada zaman Orde Lama industri seperti ini tidak berkembang karena zaman itu pemerintahan mengembangkan sebab sikap politiknya adalah anti kapitalisme dan kolonialisme serta pemerintahan anti modal asing. Perkembangan industrialisasi zaman Orde Baru mengulangi perkembangan dualisme sistem pertanian di Indonesia pada zaman pemerintahan kolonial. HJ Boeke pernah mengemukakan hal itu yakin ada dualisme perkembangan sistem ekonomi yang di bangun melalui basis pertanian. Pertama sistem pertanian modern dengan model perkebunan dan agroindustri seperti industri gula dan sistem pertanian tradisional yang dilakukan oleh petani desa pada umumnya di mana keduanya tidak pernah


ada hubungannya. Pertanian modern berjalan sendiri sedang pertanian tradisional berjalan sendiri. Di satu pihak pertanian modern di bawah modal asing sedang tradisional adalah milik rakyat biasa. Perkembangan industri di masa Orde Baru berjalan dualistik yang tidak ada hubungannya sama sekali. industri-industri manufaktur baru yang besar-besar dengan perkembangan modal asing atau gabungan, sedang di pihak yang lain adalah industri tradisional di mana keduanya sering tidak ada hubungannya sama sekali. contoh nyata adalah kita memiliki industri pesawat terbang akan tetapi kita juga memiliki industri pengecoran baja secara tradisional yang tumbuh beratus-ratus tahun yang lalu/ tentu hal ini bukan bermaksud seluruhnya untuk mengaitkan industriindustri tersebut, sekurang-kurangnya bagaimana memikirkan industri yang

dikerjakan

oleh

pribumi

in

berkembang

sejalan

dengan

perkembangan industrialisasi di Indonesia. Pada umumnya industri manufaktur (dari bahan baku menjadi barang jadi) yang berkembang di Indonesia adalah industri perakitan atau industri subtitusi import yang sepenuhnya tergantung pada teknologi asing industri seperti ini sangat di dukung oleh elit politik dan para pengusaha di Indonesia yang pada umumnya adalah para perantara dari barang-barang industri luar yang menemukan pasar potensial di negeri ini. Tentu pertumbuhan ekonomi dapat digalang dengan dunia perdagangan saja tanpa negara itu harus memiliki basis industri manufaktur yang dikembangkan dengan teknologi sendiri. Akan tetapi krisis berlangsung di Indonesia dampaknya adalah harga komponen barang industri yang harus dipenuhi oleh perusahaan harus dibeli dengan harga mahal sebab harus menyesuaikan dengan kemerosotan uang rupiah. Di era industrialisasi Orde Baru, bangsa Indonesia tidak pernah menghasilkan para industriawan, sedang industriawan tradisional yang pernah ada tidak pernah berkembang. ada sebagian besar dari mereka beralih profesi karena usaha industrinya mati sebab kalah bersaing dengan industri luar negeri. Perkembangan pengusaha tumbuh dengan pesat


terutama adalah pengusaha yang menjalin hubungan erat dengan para pemegang kekuasaan. Oleh sebab itu perkembangan industri di Indonesia sesungguhnya lebih tepat dikatakan pasar barang-barang industri produk luar yang dipasarkan di Indonesia daripada industrialisasi berbasis teknologi sendiri. Contohnya tentang hal ini adalah Mobnas dengan kasus Mobil Timor. Mobil Indonesia yang di buat di propinsi Korea. Selanjutnya hal ini erat kaitannya dengan kelompok-kelompok elit politik dan para birokrat yang memiliki perusahaan. pertanyaan selanjutnya apa makna negara

dan

bagaimana

kekuatannya

dijaga

untuk

kepentingan

perkembangan kapitalisme? 2. Industri di Era Orde Baru Setiap negara manapun tidak mungkin akan mengabaikan militer sebab militer sebagai organisasi merupakan bagian dari sistem yang berfungsi mempertahankan negara dari kehancuran akibat invasi fisik negara lain. oleh karenanya di negara-negara maju militer itu sebagai alat negara. Pada tingkat ini militer tidak memainkan politik. Persoalan di Indonesia sangat berbeda dengan prinsip sebab militer di Indonesia tidak hanya memainkan fungsi pertahanan akan tetapi memainkan fungsi sosial, politik dan ekonomi. Pertentangan antara sipil militer sudah berlangsung lama tentang kekuasaan negara Indonesia. pada zaman orde lama adalah jelas pertentangan Partai Komunis satu pihak dan militer di pihak lain. meskipun dalam tubuh militer juga terjadi perbedaan ideologi di mana beberapa kelompok militer melakukan pembelaan terhadap kelompok politik tertentu. perjuangan dalam bidang ekonomi juga terjadi, pada tahun 1957 perusahaan asing yang dinasionalisasikan adalah dikuasai oleh kelompok militer. Pertanyaannya prinsip militer macam apa yang sekarang in berlangsung di Indonesia? hingga detik ini militer profesional sebagai penegak keamanan negara dan bukan kepentingan kelompok yang di support oleh militer dan kepentingan militer. Meskipun hal ini ada perubahan yakni berkurangnya jumlah anggota MPR dari 100 sampai


bergeser 38 orang. Dwi fungsi ABRI merupakan bentuk nyata tentang kekuasaan di militer di Indonesia. oleh sebab itu militer di Indonesia memiliki elite politik. Dengan prinsip seperti ini, sadar atau tidak perpecahan bangsa menuju diambang pintu. Alasannya adalah sederhana, dengan prinsip penguasaan seperti ini maka rekrutmen militer akademis atau tingkat bawah juga berkurang melainkan bertambah. Jika bidang kedudukan pekerjaan atau jabatan politis tertentu seperti Bupati, Gubernur, Dirjen atau yang lain sampai kedudukannya dalam olahraga merupakan lahan yang diperebutkan oleh sekelompok militer yang memperebutkan jabatan tertentu dengan jumlah jabatan yang ada di negara ini tentu tidak akan sebanding, belum pula jabatan-jabatan seperti itu diperebutkan oleh penduduk sipil. Pendek kata pengalaman Orde Baru menunjukkan bagaimana kekuasaan ditegakkan dengan prinsip militerisme yang menghasilkan krisis hingga detik ini. Krisis bukan lagi terletak pada persoalan ekonomi semata akan tetapi yang paling dalam adalah pada sistem politik yang mengundang ketidakpercayaan rakyat terhadap pemerintah. Persoalan bangsa bahkan dapat menjadi persoalan perpecahan bangsa yang lebih luas. Betapa tidak jika di negeri ini terjadi perebutan kekuasaan antar elit politik militer yang nota bane memperebutkan sumber ekonomi dan melindungi kekuasaan lama. pada tingkat inilah konflik horizontal antara penduduk sipil dan elit politik sipil kemungkinan besar adalah konflik antara elit politik militer. Bahaya besar adalah pembagian wilayah kekuasaan yang terpecah-pecah yang intinya adalah pembagian sumber ekonomi yang akibatnya terhadap rakyat juga sama dengan periode sebelumnya. Bentuk kekerasan yang ditegakkan seperti ini slit untuk dikontrol. Orang yang mengontrol dianggap seperti musuh. Akibatnya kekuasaan akan berlangsung dengan cara diktator. Jika era reformasi tidak mampu menciptakan institusi kontrol, kekuasaan selanjutnya akan menciptakan


pola kekuasaan yang sama yakni pindah dari diktator sati ke diktator yang lain. masyarakat industri adalah bentuk masyarakat yang sangat kompleks dan penuh perbedaan. Jika negara tidak dapat menjamin kepastian hukum untuk menegakkan negara demokrasi maka situasi akan kacau balau konflik kekerasan dan kerusuhan akan terjadi di mana-mana, elit politik hanya memperjuangkan kepentingan sendiri dan kelompok dan bukan berpikir tentang rakyat. 3. Reformasi Era Peralihan Indonesia Baru Ketika demonstrasi mahasiswa berlangsung, pada akhirnya perjuangan mereka adalah blat yakni sepakat untuk meminta turunnya Presiden Soeharto pada waktu itu. pada saat yang sama tuntutan reformasi di lantunkan yakni perubahan terhadap sistem politik yang berlangsung untuk menuju perbaikan ekonomi dan menghilangkan korupsi yang dilakukan oleh seluruh sistem Orde Baru. Setelah Presiden Soeharto turun dan digantikan oleh Presiden Habibie situasi hingga kini belum mengalami perubahan banyak, hanya kebebasan press bertambah dan bertambah partai politik. Dengan banyaknya partai politik gerak reformasi menjadi berbeda yakni semula berorientasi untuk menggantikan sistem politik dan menghapuskan elit politik lama diganti baru dengan sistem baru untuk Indonesia baru. Perkembangan partai politik yang ada menjadi berlainan. Mereka bukan berkoalisi untuk menyumbangkan partai politik berkuasa pada masa lalu akan tetapi bersaing dan para pemimpinnya berkeinginan menempatkan diri sebagai Presiden. Pada tingkat ini reformasi masih belum tampak bentuknya bahwa Indonesia baru macam apa yang diinginkan? Jika Indonesia Baru yang demokratis hendak ditegakkan maka apa pun perbedaan yang berlangsung dengan menerimanya. Kasus Presiden perempuan misalnya, orang tidak perlu mempersoalkan jika hal itu pilihan rakyat banyak. Persoalan paling rentan adalah agama, kemudian menjadi alat kepentingan politik.


Indonesia Baru tidak mungkin ditegakkan bila bangunan rasional lebih lemah daripada emosionalitas. Sadar atau tidak sadar, bangunan emosionalitas inilah yang mengakibatkan bangsa ini mudah di adu domba oleh kepentingan lain. institusi di mana bangunan sistem kontrol terhadap pemerintah maupun terhadap masyarakat itu sendiri sangat diperlukan untuk membangun masyarakat Indonesia Baru yang berbasis masyarakat industri. Jika institusi ini terbentuk maka bangunan sistem politik akan berubah. Negara dapat mendorong lahirnya masyarakat industri dan sebaliknya masyarakat industri dapat memberi kontrol terhadap kehidupan negara yang hendak ditegakkan dengan otoriter.


RANGKUMAN

A. Revolusi Industri di Eropa 1. Istilah Revolusi Industri Revolusi

industri

adalah

suatu

istilah

yang

mewarnai

perkembangan industri itu sendiri. Terjadinya suatu perkembangan revolusi industri tentunya dibarengi dengan perubahan-perubahan yang berjalan slow but sure, yaitu terjadinya evolusi industri yang nantinya akan mengarah pada perkembangan yang cepat di bidang industri atau disebut revolusi industri. Perkembangan industri di tiap negara tidak sama, negara Inggris adalah negara tercepat dalam melakukan pertumbuhan industrinya khususnya di bidang pemintalan dan penenunan, diikuti dengan negaranegara maju lainnya seperti USA. 2. Sebab-sebab Munculnya Revolusi Industri a. Abad Pertengahan Abad pertengahan, dimulai di Inggris yang menjadi mentor perkembangan revolusi industri di Eropa, dan dipengaruhi pula dengan kebudayaan Perancis pada waktu itu, dibarengi manakala terjadi perubahan di bidang ekonomi yang tercermin dengan keagrarisannya yang kuat, perdagangan waktu itu terfokus pada perdagangan niaga yang dipelopori oleh negara London. Di samping itu negara Inggris adalah negara penghasil tertinggi di bidang bulu domba dan wool, akhirnya Raja Inggris menfokuskan diri untuk mendirikan industri, dengan tujuan ingin mengexpance hasil industrinya sendiri ke negaranegara lain. b. Abad ke-XVI dan ke-XVII Revolusi industri mengalami perubahan besar di abad XVI – XVII di Eropa, tuan-tuan tanah dan kaum feodal saling berebut kekuasaan yang saling ingin mengambil alih kekuatan kaum feodal, dengan bergolaknya perlawanan antar kaum bawah dan kaum pemilik


modal, maka muncul gagasan untuk mengambil kekuatan serta menguasai modal, hal ini dilakukan oleh kaum bawah yang cendikiawan. Dengan terjadinya pergolakan industri yang hebat di Eropa, maka Inggris mengekspor bahan mental yang berupa kain dengan merk “Made in England” dan selanjutnya diikuti oleh negara India, China serta negara-negara kepulauan teluk Mexico dan lain-lain. c. Abad ke-XVIII Pada abad XVIII yang disebut juga dengan “Glorious Revolution” pada tahun 1688/1689 kekuatan para tuan tanah dan pedagang mengambil alih kekuasaan raja-raja di Inggris, bahkan menempatkan posisinya di atas kekuasaan Raja saat itu. Di seluruh wilayah Eropa, pertumbuhan industri meningkat dengan drastis salah satu contoh perdagangan di Inggris pada tahun 1700 – 1750 meningkat dengan drastis, dan di (Eropa dan Amerika) khususnya mengalami peningkatan sebesar 76% lebih populer kala itu perkembangan ini disebut “Bunga api yang akan terus berkibar dalam mewarnai revolusi industri”. B. Kapitalisme dalam Proses Industrialisasi 1. Sejarah Kapitalisme Pada awal abad ke-XIV terjadi permulaan kapitalisme di Italia, dan Inggris, cara-cara kapitalis biasanya menggunakan cara dengan menimbun hasil produksi dari tangan petani dan dalam prosesnya terjadi dengan caracara yang berbeda-beda yang ditandai dengan pengambilalihan segala produksi dari para petani, kapitalisme juga diwarnai dengan pembubaran pembantu-pembantu oleh kaum pemilik modal serta ditandai dengan adanya meningkatnya kekuasaan yang bersifat monarki. Pada peralihan abad ke-XVI kapitalisme semakin maju dengan semakin meningkatkan lewat bidang perniagaan, yang melewati lautan yang jauh dan cepat ditandai dengan penemuan oleh pelaut-pelaut


Amerika dengan Tanjung Harapan, dan penemuan-penemuan in semakin mempercepat perkembangan di bidang niaga, navigasi serta industri perkembangan kaum kapitalisme pada masa itu berkembang cepat bak perkembangan jamur di musim hujan dan pada abad ke-XVI ini pula telah ditemukan dengan penemuan-penemuan emas dan perak secara besarbesaran yang menghasilkan harga jual tinggi. Menurut Max, tingkatan organisasi produksi pada periode kapitalisme tingkat 1 yaitu dikuasai oleh perpabrikan, contohnya digantikannya perpabrikan dengan pertukangan, tingkat ke-2, yaitu perpabrikan lebih efisien daripada produksi kerajinan tangan (hand made). Di sini terlihat adanya penemuan serta perkembangan industri lebih meningkat dengan pesat sebagai cara untuk meninggalkan kebiasaankebiasaan lama yang masih menggunakan cara-cara (hand made). Hal ini karena masyarakat ingin menciptakan mesin-mesin yang cepat serta akurat yang akan beroperasi cepat dan memenuhi kebutuhan-kebutuhan masyarakat yang ingin dicapai dengan cepat. 2. Batasan Kapitalisme Arti batasan kapitalisme adalah “suatu sistem yang mendasarkan diri pada persaingan bebas, yaitu persaingan antar produsen, serta bebas menggunakan tenaga kerja, begitu juga tidan akan pernah merasa terikat dengan hasil yang dikehendakinya”. Dengan kata lain batasan kapitalisme ialah segala sesuatu “yang batas tampa terlihat apapun”. Setelah revolusi industri terjadi, maka kaum kapitalisme semakin berkembang pesat yang mendambakan adanya suatu kebebasan. 3. Pendapat Para Ahli a. Kapitalisme menurut Karl Marx Analisis Karl Marx difokuskan pada pertalian yang didalilkan atas pembagian kerja. Menurut Karl Marx, faktor utama yang mendasari adanya kapitalisme di Eropa Barat adanya proses historis tentang pengambilalihan hak atas kaum pemproduksi atas penguasaan sarana-sarana produksi. Dan pada hakekatnya adalah eksistensi kelas


masyarakat borjuis dan kelas bawah, yang terdiri dari para buruh dan pekerja. Dalam masyarakat feodalisme dilandasi atas keinginan membuka lahan dalam penguasaan sarana-sarana produksi yaitu penguasaan terhadap pemilik tanah. Timbulnya kaum kapitalisme mengubah pertanian-pertanian pasaran. Pengambilalihan hak si pekerja secara materiil sama artinya dengan membentuk sistem kaum borjuis dan ini berlangsung secara terus menerus dan saling berpartisipasi dan bergandengan tangan dalam

menggunakan

masing-masing

kemampuannya

serta

keahliannya. Dengan kata lain kapitalisme ini sangat mengagungagungkan kekuatan-kekuatan produksi masyarakat, dalam kalangan kapitalisme merasionalkan tentang dunia

menurut sains,

dan

menghilangkan gambaran dunia menurut agama dan oleh karenanya penjelasan dunia oleh sains telah menggantikan bentuk keterasingan manusia, yang mana manusia dikuasai oleh kekuatan-kekuatan ekonomi, kapitalisme hanya memaksimalkan bentuk dari nilai tukar, dan berkarya nilai guna yang secara langsung bersifat sebagai suatu sistem yang didasarkan atas produksi nilai tukar, dan suatu keharusan bagi kaum kapitalis untuk memaksimalkan nilai tukar ketimbang berproduksi untuk kebutuhan-kebutuhan yang diketahui. b. Kapitalisme menurut Durkheim Kapitalisme menurut Durkheim adalah struktur kelas yang tidak integral dengan keanekaragaman yang meningkat di dalam pembagian kerja, yang menyatakan bahwa setiap pemaksaan yang terjadi adalah bentuk tidak normal, pendirian Durkheim terletak pada pertalian yang terletak atas kekacauan-kekacauan antara egoism dan individualisme, menurutnya:

Janganlah

individualisme

orde

sosial

modern

dicampuradukkan dengan egoism para ahli politik dan para ahli filsafat utilitarianisme. Faktor yang menjadi ciri khas dari orde modern adalah justru tidak adanya hal yang secara moral membenarkan pembagian kerja, dan pembenaran secara moral semacam ini tidak diperbolehkan


dari sumber tradisional dan agama di dunia rasional, lambang-lambang lama telah menjadi usang. c. Kapitalisme menurut Weber Pendapat Weber berlawanan dengan pendapat Durkheim dalam memaknai istilah kapitalisme, namun inti sifat dasarnya adalah bentuk masyarakat modern, begitu juga berbeda dengan identifikasi dari Marx. Pendapat Weber yaitu perhitungan rasional merupakan unsur utama pembentukan kapitalisme modern, dan rasionalisme kehidupan sosial pada umumnya merupakan atribut yang paling kentara yaitu dari kultur Barat modern, syarat-syarat metodologi yang digunakan oleh Weber adalah sains sosial yang terjalin rapat dengan analisis.

C. Kapitalisme dalam Perspektif Islam 1. Masyarakat Harmonis Kalau dilihat perspektif Islam istilah “masyarakat” adalah umat atau ummah yang berasal dari al-Qur'an “sesungguhnya umatmu ini adalah umat yang satu dan Aku adalah Tuhan kamu, maka mengabdilah kepadaKu”. Hal ini dibedakan dengan Abdullah Yusuf di dalam tafsirnya yang mengatakan bahwa umat di sini adalah terbalik artinya dengan “persaudaraan” istilah “masyarakat” bisa dimaknai dengan ras bangsa maupun rakyat yang tentu berbeda dengan ayat-ayat al-Qur'an yang dimaknai sebagai umat. Istilah agama tidak tepat untuk digunakan di sini namun bisa digunakan di bagian-bagian lain. Ahli syariati menerangkan pengertian ummat adalah “masyarakat yang ideal disebut umat, masyarakat berarti, “bangsa, rakyat, serta suku” kata umat berasal dari kata “amin” yang berarti jalan dan maksud. Umat adalah suatu masyarakat di mana sejumlah perseorangan yang mempunyai keyakinan dan tujuan yang sama yang bergerak maju ke arah tujuan yang sama. Jadi umat Islam/masyarakat Islam adalah umat yang menjadikan Islam sebagai sumber hukumnya dalam mengatur tingkah laku, baik sikap


maupun perbuatannya. Menurut Lane Lexicon “umat wasath” adalah umat yang benar, adil, dan baik, yaitu umat yang tidak condong ke sana ke sini dan para musafir menerangkan bahwa wasath berarti dalil dan ungguh. Muhammad Quth, masyarakat Islam adalah “jika kita bicara menguasai sistem

ekonomi,

kapitalis,

komunis

dan

Islam.

Maka

sistem

perekonomiannya akan memiliki ikatan yang kuat. konsepsi kapitalis dan komunias berlainan dengan konsepsi yang dimiliki oleh Islam. Dengan demikian, masyarakat Islam adalah masyarakat yang harmonis yang tidak mengikuti masyarakat yang kapitalis di mana hak individu lebih diutamakan daripada hak kolektif. Namun negatifnya bisa juga terjadi sebaliknya, kepentingan kolektif bisa menjadi korban kepentingan individu, begitu juga masyarakat Islam tidak mengikuti sistem komunis di mana hak kolektif lebih dipentingkan daripada hak individu dapat juga hak individu dikorbankan oleh hak kolektif. Untuk itu masyarakat Islam tidak mengatur kedua sistem masyarakat tersebut di atas (kapitalis, leberalis dan komunis). 2. Sistem Ekonomi yang Sosialis-Islam Sistem ekonomi sosialis – Islam akan menggerus egoism antar suku-suku dan ras karena terlihat rantai panjang wilayah potensi ekonomi, yang mana dengan sendirinya akan sadar kepada kekuatan ketergantungan intern bangsa. a. Patriotism akan tumbuh dengan bergelora. b. Namun pertumbuhan ini tidak akan menjadikan bangsa ini menjadi bangsa bintang ekonomi seperti Jepang. c. Menolak kapitalisme akan menghalangi bangsa Islam ini akan terperosok ke dalam kebinatangan ekonomi yang egoistis kapitalis. D. Pertumbuhan Industri di Amerika Amerika pada tahun 1894 telah melampaui jauh negara-negara industri lainnya yang pada waktu itu hasil produksi Amerika telah mencapai produksi Inggris dan Jerman dan pada abad ke-19 akibat peperangan kaum imigran ke


negeri itu untuk itu pasaran dalam negeri Amerika menjadi sangat besar sekali, bisa dimungkinkan karena akibat perbaikan komunikasi. Pada tahun 1860 – 1900 pertumbuhan industri Amerika sangat fantastic, tahun 1860 produksi Amerika mencapai $1.800 juta dan tahun 1870 angka produksi lipat menjadi 2, tahun 1880 angkat produksi menjadi lipat 3, pada puncak kejayaan Amerika tersebut hasil produksi Amerika melampaui Inggris dan Jerman, pertumbuhan industri Amerika pun mengalami pasang surut tepatnya di tahun 1873 pertumbuhan produksi Amerika mengalami depresi, terbukti dengan banyaknya hasil pertanian yang tidak habis terjual, baru pada tahun 1893 pertumbuhan industri Amerika mengalami kemakmuran kembali. Satu kali catatan penting bahwa ukuran perkembangan teknologi adalah meningkatkan sejumlah penemuan, diantaranya tahun 1860 – 1900 jumlah hak paten yang telah dikeluarkan sekitar 640.000 dengan diketemukannya rem angin, mesin ketik, telepon dan lain-lain. Penemuanpenemuan tersebut sebagian besar temukan oleh putra-putra petani kaya di Virginia. E. Pertumbuhan Industri di Indonesia Pertumbuhan industri di Indonesia berkembang pesat pada tahun 1970an, yaitu tepatnya pertumbuhan di bidang agroindustri (seperti gula) dan pertanian, dan pada umumnya industri manufaktur dengan pengolahan bahan baku menjadi barang jadi, dan perkembangan industri Indonesia bergantung dari industri perakitan dan industri import yang sepenuhnya tergantung teknologi asing. Di era industrialisasi Orde Baru bangsa Indonesia tidak pernah melahirkan industriawan yang pernah ada dan berkembang. Lebih tepatnya perkembangan industri Indonesia tidak menghasilkan apa-apa yang lebih tepatnya perindustrian di Indonesia didominasi oleh produksi asing atau import.


a. Industri di Era Orde Baru Militer adalah mutlak diperlukan di setiap negara manapun tak terkecuali Indonesia, namun pertentangan antara sipil dan militer telah berlangsung sejak lama, bahkan di dalam tubuh militer sendiri sering terjadi perbedaan ideologi, hal ini tercermin dengan adanya dwifungsi ABRI yang merupakan bentuk nyata bahwa militer di Indonesia memiliki elite politik, tanpa disadari bahwa bangsa Indonesia ini akan mengalami perpecahan, pendek kata pada zaman Orde Baru hingga detik ini segala krisis terjadi karena prinsip militerisme yang tetap dipertahankan di Indonesia ini, yaitu krisis bukan hanya karena ekonomi semata melainkan juga karena politik. b. Reformasi Era Peralihan Industri Baru Dimulai dengan dipaksanya Presiden Soeharto oleh mahasiswa yang menginginkan adanya reformasi yang mengarahkan adanya perubahan di bidang politik yang diharapkan menuju perbaikan di bidang ekonomi, dengan turunnya Presiden Soeharto digantikan oleh BJ. Habibi tidak mengalami banyak perubahan juga hanya dibarengi dengan kebebasan pers dan percaturan partai politik. Percaturan politik hanya diwarnai oleh elit politik yang sama-sama ingin menjadi pemimpin.


BAB. 3 VARIABEL SOSIAL YANG MENDORONG PERTUMBUHAN INDUSTRI

A. Kondisi Fisik dan Iklim Industri bisa bertumbuh apabila didukung kondisi fisik tanah yang baik, pada umumnya curah hujan cukup baik, di bawah permukaan tanahnya terdapat banyak di posit bahan mentah yang khususnya barang yang penting untuk industri misalnya biji besi, batu bara, batu gamping, batu kali, bahan pembuatan semen, minyak. Komunikasi sangat baik jalan-jalan di darat sangat baik, lautan yang luas dapat dilayari hingga menembus pegunungan dan danau-danau yang besar menghubungkan deposit-diposit besi dan batu bara, jarak dari negaranegara lain dan dalam negeri sendiri sangat jauh. Tetapi masalah tersebut dapat ditanggulangi oleh pesawat, kapal, kereta api. Pemerintah selalu memperhatikan jalan agar bisa menembus pasar dan pusat ilmu pengetahuan serta teknologi, dan tiada henti-hentinya untuk menghubungkan pemukiman-pemukiman yang terpencar-pencar, membangun jalan-jalan, menggali terusan-terusan (kanal) dan menemukan sarana untuk menyeberangi sungai-sungai besar dan pegunungan tinggi. B. Biaya Import Tinggi dan Pajak Rendah Salah satu cara untuk membantu pertumbuhan industry ialah membudayakan, memakai atau memanfaatkan produksi dalam negeri. Sehingga bisa mensejahterakan penduduk atau warga dan memberi kesempatan lapangan kerja. Biaya export murah dan import tinggi agar bisa membendung barangbarang dari luar. Kalau kita lihat perkembangan industry-industri tersebut tersendat-sendat karena biaya import rendah. Sebagaimana

pendapat

S.

Poerwapospito

11:2000,

Indonesia

merupakan negara agraris 80% penduduknya berada di pedesaan, merupakan berpenghasilan dari pertanian, namun pada saat ini masyarakat pedesaan


khususnya di Indonesia menjadi petani bukan menjadi kebanggan lagi, karena penghasilannya sangat minim bahkan cenderung rugi. Biaya penggarapan tinggi , pupuk mahal, banyak hama, kalau panen harga gabah sangat murah, sehingga pendapatan tidak seimbang. Karena beras import merajalela, juga dengan harga yang lebih murah membuat petani semakin terpuruk. Demikian juga petani tebu ketika mereka panen, mereka tidak bisa tertawa karena gula import masuk sampai mencapai 80% dari total kebutuhan nasional dengan harga yang lebih murah. Pajak dalam negeri di berikan kepada industry sangat murah, sehingga bisa menarik investor asing untuk menanam modalnya. Birokrasi pemerintah tidak terlalu rumit, investor akan mendirikan pabrik di permudah, tidak dipersulit, tidak banyak tarikan (korupsi). C. Bantuan Alokasi Tanah dan Penegakan Hukum Pemerintah sudah mengalokasikan daerah industry dan harga tanah yang murah dan perbaikan-perbaikan intern yang sangat penting. Jika industri dan perdagangan di inginkan tumbuh subur upah tenaga kerja standard an dijamin kepastian hukum. Kalau pegawai saling mogok dan anarkis, maka pihak manajemen yang keberatan rugi besar sehingga banyak industry yang pindah keluar negeri. Misalnya : 

PT, Suko manunggal Industri terbesar di Tandes pindah ke Vietnam.



Industri di Tanggerang yang mempekerjakan ribuan buruh di PHK, karena di Indonesia di anggap biaya produksi dan upah buruh mahal, sehingga produksi pindah ke Thailand di kirim ke Indonesia sudah menjadi barang jadi melalui peti kemas.



Industri di Ngoro Mojokerto, Pandaan, Pasuruan (Batamnya Jawa Timur), sebagian besar tutup tidak mampu operasional, pindah ke Taiwan, mungkin masih banyak lagi industri yang mengalami serupa.



Rencana relokasi PT. Japfa Comfeed Indonesia (JCI) ke Vietnam dan Myanmar jelas menjadikan sinyal buruk bagi iklim invesatasi Indonesia,


akan mem PHK 14.000 karyawan. Permasalahannya mempunyai masalah dengan pemerintah yang belum jelas lalu di vonis bahwa direktur dianggap salah. 

Tak kurang dari 14 perusahaan di kawasan industry (Surabaya Industrial Estate Rungkut) SIER, yang mempekerjakan satu pabrik rata-rata 1000, maka akan ada 14.000 orang kehilangan lapangan pekerjaan. Penyebabnya dinyatakan Soeharjono Hadiwidjoyo, presiden direktur SIER pertumbuhan sector riil di Indonesia termasuk Jatim belum membaik, dalam beberapa hal makin buruk akibat tertekan oleh produk-produk import, omset anjlok lalu mengurangi produksi.



Mengalami nasib yang sama perusahaan yang berada di Pasuruan Industrial Estate Rembang (PIER)



Menurut direktur PT. Krakatau Steel (KS) Industri Hilir Baja rontok, karena pemerintah menurunkan bea masuk (MB) menjadi nol persen, sehingga banyak baja berkualitas dua atau tidak memenuhi standart di datangkan misalnya Ukraina, Rusia dan India hal ini terus berlangsung maka PHK akan terjadi. Menyikapi tutupnya pabrik, maka pihak berwenang mestinya segera

mengambil upaya serta langkah untuk menarik dan merangkul kembali investor. Langkah ini seharusnya menjadi prioritas dari program pemerintah. Investasi ini sangat penting, karena kita menyoroti pengangguran di negeri ini yang menjadi masalah yang belum tertangani saat ini ada sekitar 40 juta pengangguran. Produk hukum harus melindungi industry sebagaimana pendapat V. Sehneider 63 : 1986. Industri diberi proteksi konstitusional tidak mau menurut undang-undang yang tidak mau menurut orang yang didominasi kekuatan antibisnis. Proteksi ini diwujudkan dalam ketentuan yang mashur amandemen XIV, yang melarang setiap badan ledislatif di Amerika Serikat untuk mencabut “nyawa, kebebasan atau harta” seseorang tanpa proses hukum seharusnya.


Karena suatu perusahaan ditetapkan sebagai orang (sama dengan orang yang dihadapan hukum), maka akibatnya hal ini berarti bahwa Mahkamah Agung Amerika Serikat berkuasa untuk membuat berlakunya setiap undangundang yang berusaha membuat perbatasan-perbatasan tertentu (seperti pajak yang tinggi) terhadap perusahaan. Menurut tafsiran generasi berikut dari para hakim Mahkamah Agung yang konservatif, ketentuan “proses yang seharusnya” itu menjamin industry dari setiap ancaman intervensi pemerintah yang bersikap bermusuhan. Menurut Teguh Baroto dalam bukunya Tehnik Industri 20:2003, industri pasti interaksi dengan elemen-elemen lingkungan. Elemen lingkungan fisik seperti konsumen, pemerintah, pemasok, pesaing, teknologi, letak beserta elemen lingkungan non fisik, yaitu kondisi politik, hukum ekonomi, sosial, budaya, dan keamanan, sedikit atau banyak akan berpengaruh pada prosukdi di hentikan. Fakta lain beberapa perusahaan di Indonesia sempat terganggu sebagai akibat pengalihan modal keluar negeri di sebabkan oleh pergantian pemerintah.


RANGKUMAN A. Kondisi Fisik dan Iklim Pertumbuhan industri bisa jalan dengan sempurna apabila didukung oleh kondisi fisik tanah yang baik, curah hujan yang cukup, dikandungan tanahnya banyak fosil bahan mental misalnya, batu gamping, batu kali, bahan pembuatan semen, minyak dan lain-lain, dan tak kalah penting adalah di bangunnya jalan-jalan sebagai sarana transformasi yang menghubungkan wilayah satu dengan lainnya agar bisa menembus pasar dan menghubungkan akan jalan untuk mendapatkan pengetahuan baru tentang kemajuan teknologi. B. Biaya Impor Tinggi dan Pajak Rendah Cara

lain

untuk

membantu

pertumbuhan

industri

dengan

membudidayakan, memakai serta memanfaatkan produksi dalam negeri yang harus dibarengi dengan biaya impor murah dan biaya impor tinggi agar bisa membendung barang-barang dari luar masuk. Faktanya perkembangan industri Indonesia rendah karena biaya impor rendah sementara negara tidak mampu menciptakan barang industri sendiri yang harus di ekspor. 80% penduduk Indonesia dari pedesaan dan hidup sebagai petani namun tidak menghasilkan hasil pertanian untuk diekspor karena biaya ekspor cenderung tinggi, biaya penggarapan tinggi, hasil panen harga sangat rendah karena beras impor membanjiri pasaran dengan harga yang lebih rendah. Pajak dalam negeri yang diberikan kepada industri harus murah agar menarik pada investor asing untuk menanamkan modalnya di Indonesia, justru yang terjadi saat ini malah sebaliknya. C. Bantuan Alokasi Tanah dan Penegakan Hukum Pemerintah sudah mengalokasikan daerah untuk industri dengan harga tanah yang murah, upah standar buruh yang dijamin dengan kepastian hukum kalau tidak negara akan merugi karena ditinggalkan oleh investor. Contoh: PT. Sukomanunggal Industri Liberal di Tandes penduduk ke Vietnam dengan


banyaknya investor yang hengkang semestinya yang berwenang segera mengambil tindakan untuk merangkul kembali para investor, investor ini sangat penting karena berjasa menanggulangi banyaknya pengangguran, produk hukum harus melindungi industri.


BAB. 4 INDUSTRI DAN TUMBUHNYA KELAS SOSIAL Salah satu aspek terpenting dari struktur sosial komunitas dan negara adalah sistem stratifikasi sosial. Stratifikasi adalah pembagian kelompok sosial menjadi tingkatantingkatan strata yang disatukan oleh atribut atau cirri-ciri umum. Definisi tersebut berlaku baik kepada suatu keluarga atau kepada suatu suku Indian, “Ciri Khas” ini tidak dapat diterapkan kepada para anggota dalam suatu Ras, suatu suku, atau suatu lembaga (misalnya dalam suatu agama) atau dalam suatu kelompok atau organisasi seperti angkatan bersenjata. Jadi kita tidak dapat mengatakan suatu “Kelas Katholik” suatu kelas militer walaupun kita dengan istilah ini digunakan atau kelas “orang New York” atau “kelas orang Indonesia”. Cirri khas sistem stratifikasi ialah bahwa ia mengabaikan antara lain : Lembaga, Organisasi, Suku, Ras, Komunitas, Wilayah Goegrafis. Dengan pembatas tersebut tersebut di atas, ada sejumlah besar criteria yang dapat digunakan untuk membuat strata suatu komunitas atau masyarakat. Dari sudut pandangan ini, secara umum telah diakui dua criteria stratifikasi yang terpenting. Di satu pihak, suatu masyarakat atau bahkan suatu komunitas daoat dibuat stratanya berdasarkan kepentingannya yang berbeda, kesemaptan yang berbeda, atau hubungan yang berbeda dengan oasar dari para anggotanya. Dari sudut panfangan ini, para individu disatukan kedalam salah satu kepentingan ekonomi yang sama, atau mereka sama sekali tidak memiliki harta. Mereka memungkin sama dalam arti membeli danmenjual jenis produk yang sama, dengan kondisi yang sama. Bila kita menjumpai sekelompok individu yang memiliki “Atribut menyolok” dalam kepentingan ekonomi bersama,, maka kita menyebut kelompok itu kelas. Perlu diketahui bahwa definisi ini benar-benar obyektif; yang penting disini bukanlah apa yang diraskan, atau dipikirkan atau yang dinyatakan individu.


Tetapi

masuk

kelompok

mana

berdasarkan

kepentingan

ekonominya,

kesempatannya, kemampuannya untuk membeli dan menjual. Di pihak lain, suatu masyarakat atau suatu komunitas dapat di stratifikasi berdasarkan perbedaan prestos penghargaan, atau kehormatan sosial yang diberikan kepada para anggotanya. Misalnya para individu sama-sama satu profesi tingkat luar biasa, mereka mempunyai gaya hidup yang aduhai. Bila kita menemui kelompok individu yang memiliki jumlah kehormatan yang kira-kira sama berdasarkan satu atau lebih criteria ini, atau berdasarkan criteria lain yang tidak disebutkan di sini, maka kita berbicara tentang suatu “Kelompok Status”. A. Industri dan Sistem Kelas Perlu diketahui bahwa kelas dan status sering kebetulan sama, jadi para buruh tidak hanya cenderung membentuk suatu kelas yang berbeda dalam masyarakat, akan tetapi mereka juga mengisi peran jabatan yang cenderung memberi prestos yang lebih kurang sama kepada mereka. Demikian juga, mereka yang memiliki banyak harta bukan hanya membentuk kelas yang berbeda. Tetapi juga membentuk kelompok status/ kesamaan seperti ini menimbulkan kebingungan dan kecenderungan sebagian orang untuk menurunkan perbedaan kelas kepada perbedaan status. Tetapi kedua sistem stratifikasi pada dasarnya berbeda, walaupun disana sini ada kesamaannya. Jadi para anggota suatu kelas yang berdasarkan pemilikan harta mungkin juga anggota dari kelompok status yang berbeda berdasarkan keanggotaan dalam keluarga yang berbeda. Kelas dan status apakah kelas timbul dari status, atau status timbul dari kelas, yang mana variable tergantung. Kelas atau suatu pengkajian tehadap fakta-fakta yang ada menunjukkan bahwa dalam jangka panjang, (di sini kita berbicara hanya tentang masyarakat industry) posisi kelas lebih sering mendahului posisi status. Berdasarkan definisi kelas yang di berikan di sini kita dapat membedakan misalnya : 1. Kelas agrikultural artinya yang mempunyai tanah sendiri.


2. Kelas agrikultural artinya terdiri dari penjelma dan petani bagi hasil. 3. Kelas agrikultural artinya buruh upahan. 4. Kelas pengusaha Industri. 5. Kelas pemilik saham surat obligasi. 6. Kelas manajemen. 7. Kelas pengusaha kecil. 8. Kelas buruh, Semua dibedakan dari satu sama lain oleh jenis-jenis produk yang mereka beli atau jual, atau oleh kepentingan ekonomis yang lain. Selanjutnya masing-masing kelas ini masih dapat dibagi-bagi misalnya : 1. Kelas pengusaha industry dapat dibagi-bagi lagi, menurut poros ini : a. Bisnis berkurang besar b. Bisnis berkurang kecil c. Produksi untuk pasar interen dan eksteren d. Industry yangmenhasilkan bahan-bahan baku e. Industry yang bergantung order pemerintah f. Industry yang pasarnya terdapat hamper seluruh masyarakat umum. 2. Kelas buruh, dapat di bagi menjadi : a. Kelas buruh terampil b. Kelas buruh tidak terampil Dalam pembahasan ini bukan bertujuan untuk menggambarkan struktur kelas yang luas dan kompleks, tetapi kita lebih tertarik untuk menentukan apa efek industri dan struktur kelas terhadapa satu sama lain. B. Industri dan Sistem Status Hakekat suatu sistem strata ialah adanya peringkat pada anggota masyarakat. Misalnya jabatan ini dianggap terhormat, jabatan yang itu tidak terhormat, gaya hidup in dianggap hebat, gaya hidup itu di anggap tidak hebat. Fakta mengatakan bahwa status berdasarkan definisi subyektif tidak membuat status tidak “Seri-il” kelas. Kaum kapitalis industrial baru bagian akhir abad-19 pada umumnya


berasal dari kelompok status yang sedang-sedang saja atau bahkan lebih rendah. Akan tetapi begitu mereka memegang pimpinan industry, anak-anak mereka dengan cepat membentuk kelompok status yang sangat tinggi dalam masyarakat. Tingkat terendah dalam masyarakat terdapat kelompok yang tidak pernah mencapai kedudukan yang aman dalam ekonomi. Posisi ekonomi menentukan sejauh mana simbul-simbul status dapat diperoleh: pakaian, rumah, pendidikan dan lain-lain. Namun demikian, sekali lagi prinsip kelas dan status cukup berbeda, terutama dalam efek psikologis. Kelompok status tinggi yang posisi ekonominya sedang menurun mungkin tetap mempunyai status tinggi. Kelompok yang sedang meningkat ekonominya mungkin memakan waktu untuk mendapatkan pengakuan umum atas statusnya. Hubungan industri dab status timbul dari kenyataan bahwa peran jabatan adalah salah satu dari dasar utama penilaian status dari seseorang. Jadi jabatan yang memiliki seseorang dalam industry cenderung memberi status tertentu dalam komunitasnya.


RANGKUMAN Salah satu aspek terpenting dari sosial komunikasi adalah sistem stratifikasi sosial. stratifikasi adalah pembagian kelompok sosial menjadi tingkattingkat, dan ciri-cirinya ialah mereka mengabaikan lembaga, organisasi, suku, ras, komunikasi, wilayah, geografis, dan masyarakat suatu komunitas dapat dibedakan dengan prestis penghargaan. A. Industri dan Sistem Kelas Perlu diketahui bersama bahwa kelas dan status seringkali memiliki arti yang sama, jadi diharapkan para buruh tidak hanya cenderung membentuk suatu kelas yang berbeda namun juga mengisi perannya mereka, lagi-lagi harta yang membedakan kelas mereka. Kelas dibedakan sebagai berikut: 

Kelas agrikultural : Mempunyai tanah sendiri



Kelas agrikultural : penjalinan petani dengan bagi hasil



Kelas agrikultural: buruh upayah



Kelas penguasa industri



Kelas pemilik saham



Kelas management



Kelas pengusaha kecil



Kelas buruh Semua dibedakan dengan jenis-jenis produk yang mereka beli dan

dibagi sebagai berikut: 



Kelas penguasa industri dapat dibagi-bagi lagi: 

Bisnis berkurang besar



Bisnis berkurang kecil



Produksi untuk pasar intern dan ekstern



Industri tergantung order pemerintah



Industri yang pasrannya ke masyarakat umum

Kelas buruh dibagi: 

Buruh terampil




Buruh tidak terampil

B. Industri dan Sistem Status Hakikat suatu sistem strata adalah peringkat terhaap masyarakat, jabatan dianggap terhormat, kaum kapitalis pada abad 19 berasal dari masyarakat yang sedang-sedang saja, anak-anak mereka segera membentuk status tersendiri di kalangan masyarakat industrialisasi dan perubahan sosial. Masyarakat sangat dipengaruhi adanya perkembangan industri yang berkaitan dengan teknologi, ekonomi. Menurut SR. Parker (1990: 92) industri memberi input kepada masyarakat sehingga membentuk sikap dan tingkah laku yang tercermin dalam kerja. Artinya modernisasi menurut Beling dan Totten (1980: 5), modernisasi adalah tipe perubahan sosial yang berasal dari revolusi industri di Inggris. Lain halnya degna pendapat dari Imam Munawir (1997: 3) yang mengatakan bahwa modernisasi mengacu pada 3 tingkatan, yaitu pertumbuhan ekonomi, pertumbuhan politik dan ekspansi kultural. Modernisasi merupakan suatu bentuk perubahan sosial ke seluruh aspek kehidupan yang berorientasi pada cara-cara kehidupan modern dan inovatif, hal-hal yang menjadi penyebab perubahan masyarakat diantaranya: 1) innovation; 2) inovasi; 3) adaptasi.


BAB. 5 INDUSTRIALISASI DAN PERUBAHAN SOSIAL Industri yang berkaitan dengan teknologi, ekonomi, perubahan dan orangorang yang terlibat di dalamnya telah sangat mempengaruhi masyarakat. Pengaruh itu bisa berupa nilai-nilai, pengaruh fisik terhadap masyarakat dan usaha industrial intert group untuk mempengaruhi masyarakat. Menurut S.R. Parker (1990 :92) bahwa industry memberi input kepada masyarakat sehingga membentuk sikap dan tingkah laku yang tercermin dalam sikap dalam bekerja. Oleh karena industry memiliki pengaruh yang menimbulkan akibat fisik di dalam masyarakat. Akibat yang dirasakan bisa dalam berbagai bentuk yang berbeda. Mishan (1969) menyatakan bahwa usaha keras untuk meninggatkan pertumbuhan ekonomi setinggi-tingginya ternyata sering tidak diimbangi dengan peningkatan kesejahteraan ratyak secara berimbang. Sebab selama ini di dalam masyarakat industry yang telah maju, keuntungan yang setinggi-tingginya, yang telah lama dianggap sebagai tujuan utama perusahaan, kini mulai dipertanyakan kapabilitasnya sebagai nilai utama yang mengatur sistem sosial dan ekonomi di dalam masyarakat. Perubahan-perubahan menghasilkan

proses

yang

modernisasi.

terwujud

karena

Westernisasi

juga

industeialisasi diartikan

akan sebagai

modernisasi dan atau disamakan denga pembangunan. Beling dan Totten (1980: 5) menekankan arti modernisasi sebagai suatu tipe perubahan sosial yang berasal dari revolusi indistri di Inggris (1760-1830) fan revolusi politik di prancis (1789-1830). Wilbert E. Moore berpendapat bahwa pada dasarnya modernisasi mencakup suatu transformasi total kehidupan bersama yang tradisional atau pra modern dalam arti teknologi serta organisasi sosial, kearah pola-pola ekonomis dan politis yang menjadi cirri-ciri negara barat yang stabil. Imam Munawir (1997: 3) berpendapat bahwa modernisasi, pada umumnya mengacu pada tiga hal yang dipandang memiliki pengaruh strategis, yakni


pertumbuhan ekonomi, perubahan sosial dan ekspansi kultural, hal ini berarti modernisasi adalah merupakan transformasi cara-cara hidup yang berorientasi pada teknologi baru, bukan sekefar melakukan imitasi terhadap kemajuan barat dalam segala bentuk, akan tetapi melakukan inovasi secar terus menerus. Kehadiran industrialisasi akan melahirkan atai terjadi tiga kemungkinan. Pertama

: menerima industry tetapi dilakukan secara selektif.

Kedua

: mengikuti secara membabi buta terhadap perilaku tanpa memilah dan memilij mana yang benar dan mana yang salah.

Ketiga

: menolak mentah-mentah terhadap usaha industrialisasi karena adanya kekhawatiran dan kecurigaan negatif.

Oleh sebab itu industrialisasi merupakan suatu bentuk perubahan transformasi total seluruh aspek kehidupan yang berorientasi kepada cara-cara modern dan inovatif. Biasanya merupakan perubahan sosial yang terarah yang didasarkan pada perencanaan (social planning). Menurut Robert M.Z. Lawang (1994) terdapat empat factor yang menyebabkan perubahan masyarakat yaitu : 

Factor mental, atau dapat juga disebut denagn sosiogenik, artinya perubahan-perubahan yang terjadi dalam masyarakat disebabkan oleh kegiatan masyarakat itu sendiri sebagai contoh adanya penemuan baru, gerakan sosial, perencanaan sosial yang kesemuanya ini ditimbulkan oleh kegiatan masyarakat dalam mencapai tujuan yang diinginkan.



Factor Internal Inten, yaitu factor yang menyebabkan perubahan masyarakat yang bersifat terselubung, atau semu, misalnya dalam satu perusahaan terdapat pimpinan dan karyawan yang merupakan suatu kebutuhan

yang

mempunyai

kepentingan

bersama,

akan

tetapu

sesungguhnya antara pemimpin dan karyawan tersebut masing-masing mempunyai kepentingan pribadi yang lama kelamaan akan terbentuk suatu kelompok untuk berupaya mengadakan gerakan nasib terutama apabila karyawan sedang tidak puas dengan kenyataan yang ada. Dengan demikian merupakan suatu gejala timbulnya suatu perubahan dalam


masyarakat. 

Factor Eksternal, yaitu perubahan masyarakat yang disebabkan faktorfaktor dari luar. Faktor- faktor tersebut anatara lain faktor penduduk, mencakup

pertambahan

perubahan

lingkungan

dan alam

berkurangnya termasuk

juga

penduduk. faktor

Kemudian

yang

sangat

berpengaruh. Adanya kekuatan-kekuatan kelompok yang mempunyai pengaruh tehadap masyarakat yang bersangkutan. 

Faktor kebudayaan, secara umum dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya perubahan masyarakat terjadi karena adanya suatu kepenringan bagi manusia untuk mempertahankan hidupnya. Menurut Astrid S. Susanto (1997) perubahan itu adalah suatu perkembangan. Ia menjelaskan bahwa perkembangan adalah perubahan-perubahan yang tertuju pada kemajuan keadaan, kemajuan kegiatan masyarakat diamana kemajuan-kemajuan tersebut dimaksudkan untuk dinikmati oleh individu-individu dalam masyarakat. Ada beberapa bidang yang perlu diperhatikan dalam berhadapan dengan

proses perubahan yaitu perkembangan kompleksitas hubungan sosial budaya, pertumbuhan ekonomi, pemanfaatan hukum, dan potensi sumber daya manusia. Menurut Susanto penyebab utama tejadinya perubahan masyarakat adalah : 1) Innovatio,(pembaharuan), 2) Invation (penemuan baru), 3) Adaption (penyesuaian secara sosial budaya). Seperti diketahui bahwa salah satu kekuatan yang dapat mendorong keterbukaan seseorang untuk melakukan perubahan dan perbaikan kehidupannya dalah karena lemahnya ikatan sosial budaya dari lingkungan sekitarnya. Nilainilai sosial budaya masyarakat setempat semakin tidak mampu memenuhi berbagai kepentingan masyarakat sesuai dengan perkembangan jaman yang relative tergantung pada ilmu pengetahuan dan teknologi. Kenyataan cenderung sangan berpengaruh terhadap anggota masyarakat untuk segera melakukan mobilitas baik secara vertical maipun horizontal. Mobilitas vertical maksudnya adalah proses perpindahan atau perubahan status sosial ekonomi yang rendah ke satatus ekonomi yang lebih tinggi, dari status pekerja buruh kasar menjadi seorang


mandor, atau dari sistem penggunaan teknologi sederhana menjadi teknologi yang lebih maju dan lain-lain yang sifatnya usaha perbaikan kehidupan yang lebih baik darai sebelumnya. Sedangkan mobilitas horizontal, maksudnya adalah proses perubahan atau perpindahan status seseorang dari tempat tinggal satu ke tempat tinggal lain. Perpindahan dari daerah tempat tinggal yang relative sederhana atau dari daerah pedesaan terbelakang atau paling tidak berada di pinggiran kota ke daerah lain di perkotaan yang di anggap lebih memadai untuk mengembangkan usaha perbaikan kehidupan keluarga. Dalam proses perpindahan atau perubahan sikap, pemikiran dan [erilkau sebelumnya lebih sederhana dan tertutup akan lebih cepat menjadi maju dan terbuka jika memalui dorongan atau pengaruh pihak lain yang disebut marginal man. Seorang marginal yang mempunyai pengetahuan ganda baik mengenai keadaan kehidupan masyarakat tradisional maupun keadaan dan tata cara dalam kehidupan masyarakat modern dapat berfungsi sebagai jembatan atau

agen pembaharu

yan efektif.

Seorang

marginal dapat

mempermudah proses terselenggaranya suatu perubahan dari masyarakat yang tradisional yang tertutup menjadi lebih terbuka dan modern. A. Peran Manajemen Tidak perlu diragukan lagi bahwa peran manajemen dalam industry merupakan faktor yang sangat penting. Seseorang manajer telah memainkan perannya dengan sukses. Ukuran ini ialah grafik keuntungan, jika grafik keuntungannya menurun berarti manajer tesebut dikatakan gagal, bahkan grafik keuntungan yang mendatarpun itu dikatan belum memadai, jika industri-industri yang lain menunjukkan grafik yang meningkat. Jadi manajer yang paling sukses adalah manajer yang melampaui semua jaringannya dalam menghasilkan keuntungan. Grafik prestasi manajer itu dijabarkan kepada semua orang untuk dilihat, kesuksesan, kegagalan, keadaan sedang-sedang saja, semua tercatat dalam grafik keuntungan. Manajer

diukur

oleh

keuntungan,

masyarakat

terus

menerus

mengalami perubahan di bidang tertentu, misalnya perkembangan kota terus menerus dengan segala perubahan sosial yang menyertainya, Karena seorang manajer

berupaya

dalam

memperluas

industry

dengan

maksud


memperthaankan atau meningkatkan industrinya untuk meraih keuntungan. Dorongan manajemen untuk meningkatkan keuntungan bukan hanya mengakibatkan perubahan kota, tetapi juga mengakibatkan invasi di bidangbidang yang baru. Menajemen selalu mencari sumber tenaga kerja baru dan lebih murah, mencari sumber bahan mentah yang belum di kembangkan dan mencari pelaku baru. Industri menyerbu suatu wilayah yang belum industrialis, akhirnya menimbulkan serentetan perubahan sosial, kota-kota di bangun, penduduk pedesaan mengalami urbanisasi, keluarga, adat-istiadat. Proses yang demikian akan terus berulang kembali di masa-masa mendatang, bila semakin banyak daerah dan negara memasuki fase industrialisisme. Sumber perubahan sosial adalah teknologi industry yang terus menerus berkembnag, salah satu cirri yang paling menonjol dari sistem produksi yang membuat industri sangat berbeda dengan sistem produksi lainnya ialah terusmenerusnya di temukan mesin baru. Teknologi juga berkembang melalui proses intern. Satu penemuan menimbulkan

penemuan

yang

lain,

suatu

prinsisp

organisasi

baru

menimbulkan prinsip organisasi yang lain, di gunakan proses kinerja baru menghasilkan produk yang baru pula. Setiap kehidupan manusia mempengaruhi perkembangan teknologi, pengaruh teknologi pada kehidupan sosial menyangkut dua hal utama antara lain : 1. Perubahan Sosial Secara Langsung Suatu penemuan bisa menghancurkan basis ekonomi suatu kota, yakni menggantikan ribuan buruh namun penemuan yang sama bisa mengakibatkan terciptanya sebuah kota baru di tempat lain dan menciptakan lebih banyak lagi pekerjaan dari pada yang dihancurkan. Perubahan ekonomi semacam ini menimbulkan keresahan dalam masyarakat karena membeludaknya orang-orang yang kehilangan mata pencaharian yang berusaha mencari pekerjaan baru, hal ini kadang-kadang mengubah penyebaran penduduk secar geofrafis misalnya : penduduk


terus menerus membeludak ke pusat-pusat industri. Perubahan teknologi tidak hanya merombak populasi tetapu secara langsung mengubah pola kehidupan, sosial, misalnya mengaubah jam kerja secara radikal dengan demikian mengubah waktu kehadiran dalam keluarga. Perubahan teknologi mengubah stratifikasi suatu komunitas pekerjaan terbuka bagi para anggota kelompok selama ini diperlukan secara diskriminasi dan kelompok kelas rendah. Kadang-kadang suatu penemuan, atau serangkaian penemuan, merusak dasar untuk keberadaan suatu kelompok kelas atau status; misalnya, mekanisme pekerjaan kantor meniadakan klaim para buruh kantoran bahwa mereka mempunyai status yang meningkatkan atau mengurangi homogenitas kelas pekerja, tergantung pada apakah perkembangan itu membuat pekerjaan jadi sama atau jadi berbeda-beda. Sulit melihat pola yang jelas dalam tipe perubahan sosial yang secara langsung diakibatkan oleh perkembangan teknologi. Tetapi, pada umumnya, perubahan teknologi memperkecil perbedaan-perbedaab sosial. Misalnya, di abwah pengaruh teknologi yang berkembang, perbedaan antara jenis kelamin dalam keluarga cenderung semakin berkurang. Demikian juga perbedaan antara orang tua dan anak-anak cenderung semakin berkurang, memang orang muda mempunyai keuntungan tertentu dalam masyarakat modern, karena mereka mudah menyesuaikan diri dengan perubahan teknologi. Dengan cara yang sama, kecenderungan umum berkembangan teknologi telah menghapus perbedaan status. 2. Perubahan Sosial Secara Tidak Langsung Dengan

berkembangnya

teknologi

mengakibatkan

adanya

perubahan sosial terhadap produk itu sendiri. Oleh karena teknologi kita telah mengatasi masalah produksi missal, sejumlah besar komoditi yang dulunya langka, mahal dan sulit didapat sekarang telah tersedia bagi masyarakat umum. Cirri menyolok lainnya dari teknologi kita ialah bahwa ia semakin meringankan pekerjaan berat kita atau pekerjaan rutin yang


membosankan.

Perkembangan

teknologi

juga

terus-menerus

memperbaiaki komunikasi. Yang lebih pentinglagi bagi umat manusia ialah peralatan perang yang terus semakin efisien yang dihasilkan oleh teknologi kita, seperti bom atom dan bom hydrogen. Semua perubahan ini mempengaruhi kehidupan sosial kita, entah itu bersifat sepele atau bersifat fundamental, entah itu bersifat sementara atau berlangsung lama. Perubahan sosial ini demikian banyaknya sehingga tidak mungkin menyebutkannya satu persatu di sini. Bila kita membatasi diri kepada bidang kehidupan tertentu, maka kita bisa melihat bahwa produk-produk baru terus-menerus mengubah bentuk sebagian lembaga besar kita. Misalnya, cara berpacaran di masyarakat kita telah banyak berubah dengan ditemukannya mobil. Peran ibu di dalam keluarga telah timbul secara drastic oleh mesin cuci, kompor, kulkas, makanan kaleng, roti yang sudah jadi dan sejumlah produk yang lain. Bentuk kota telah diubah oleh mobil dan pesawat udara. Masyarakat kita bisa menikmati rumah tangga lainnya, dengan modal yang sama dengan barang-barang yang mahal. Dalam pada itu, komunikasi yang semakin baik memungkinkan pengorganisasian konsolidasi partai-partai.

B. Gerakan Buruh yang Terorganisasi Perkembangan industri di mana-mana menimbulkan salah satu perubahan sosial yang terbesar dalam sejarah: Perkembangan suatu angkatan kerja yang tidak terikat kepada tanah, kepada keluarga, atau kepada tuan tanah, suatu angkatan kerja yang tidak mempunyai mata pencaharian lain selain dari industri. Bila industri berkembang, bila industri semakin besar, memasuki bidang-bidang baru, atau menggantikan sistem industri lama, maka status angkatan kerja ini semakin ditingkatkan. Perubahan sosial yang baru ini sendiri diakibatkan oleh perubahanperubahan yang dihasilkan oleh dinamika perkembangan industri dan teknologi; angkatan kerja itu sendiri pada mulanya adalah salah satu prinsip pasif dalam masyarakat yang mengubah angkatan kerja ini menjadi prinsip


pasif, yakni menimbulkan perubahan sosial, ialah hubungannya dengan manajemen industri. Hubungan ini pada dasarnya merupakan hubungan yang bersifat konflik, atau kerjasama antagonistis. Manajemen dapat menjalankan perannya hanya dengan mengekang kesempatan buruh untuk mencapai kepuasan dalam perannya, demikian juga buruh terhadap manajemen. Selama konflik ini, angkatan kerja mempersatukan diri menjadi kelas dan konflik ini, angkatan

kerja

mempersatukan

diri

menjadi

kelas

dan

kemudian

mengembangkan bentuk-bentuk organisasi, yang bertujuan untuk membawa perubahan sosial. Kelas pekerja berusaha menimbulkan beberapa tipe perubahan sosial. Misalnya, pada tahap permulaan industrialisme, kelas pekerja mengadakan kerusuhan yang bertujuan untuk menghancurkan mesin-mesin. Namun betapa banyak pun kerusuhan harta benda atau korban manusia yang ditimbulkan oleh konflik kekerasan tersebut, kita raga apakah konflik tersebut menghasilkan perubahan sosial yang permanen. Perubahan sosial yang permanen bisa terjadi hanya bila buruh mengorganisasi diri menjadi asosiasi yang permanen dan mulai menyelesaikan perselisihannya dengan manajemen secara sistematis. Pertama-tama organisasi buruh itu sendiri merupakan perubahan sosial yang besar dan permanen. Organisasi buruh merombak keseimbangan kekuasaan dan kebebasan manajemen, meningkatkan kekuasaan serta prestis buruh di masyarakat. Organisasi buruh mengubah angkatan kerja dari masa individu yang pasrah saja menerima nasibnya menjadi massa yang secara aktif memperjuangkan nasibnya. Selanjutnya,

organisasi buruh

membuat reaksi

tertentu

yang

menyebabkan perubahan sosial di masyarakat pada umumnya. Serikat-serikat buruh cenderung berkembang menurut “hukum gerakan” mereka sendiri. Dalam proses ini, mereka mengambil alih fungsi-fungsi sosial tertentu yang sebelumnya dilakukan oleh lembaga dan asosiasi lain. akibatnya, serikat buruh berfungsi sebagai fokus alternatif bagi organisasi komunitas, dengan menghilangkan kekuasaan kelas dan prestis kelompok status. Dalam


komunitas seperti ini, kelompok kelas menengah terpaksa mengalihkan kesetiaan mereka kepada buruh. Perubahan dalam jajaran kelas ini juga diakibatkan oleh semakin besarnya penghasilan dan prestis buruh yang terorganisasi dalam komunitas. Organisasi buruh juga menyebabkan perubahan dalam bentuk lembaga politik. Karena jumlah dan kekuatan organisasi buruh semakin bertambah, maka buruh cenderung mencampuri secara progresif lingkungan politik dan pemerintahan. Buruh yang terorganisasi juga mengubah struktur dan fungsi pemerintah dalam batas waktu. Dalam pemerintah ada departemen yang khusus menangani masalah-masalah buruh. Perubahan-perubahan lain dalam pemerintah secara langsung diakibatkan oleh konflik buruh-manajemen. Kita telah menunjukkan mekanisme pemerintah untuk mengesahkan serikat buruh, untuk mencegah tindakan-tindakan tidak jujur oleh buruh dan manajemen dan menengahi perselisihan-perselisihan buru-manajemen. Kedua jenis perubahan pemerintah pada gilirannya menimbulkan perubahan fundamental dalam interpretasi hukum, seluruh hukum perburuhan telah berkembang untuk menangani hubungan pemerintah manajemen dan buruh. Sampai sejauh ini sulit membuktikan bahwa buruh sama produktifnya dengan manajemen atau teknologi dalam menimbulkan perubahan dalam masyarakat kita. Namun demikian, bukan tidak ada perubahan yang disebabkan oleh buruh. Selanjutnya, kita perlu melihat pengaruh buruh di negara-negara lain untuk mengetahui seberapa besarnya potensi yang ada dalam organisasi buruh Amerika untuk menimbulkan perubahan, kalau bukan dalam organisasi buruh, maka dalam kelas pekerja secara keseluruhan. C. Masyarakat yang Didominasi Dari satu segi suatu masyarakat yang didominasi manajemen merupakan situasi yang kembali ke masa-masa lampau, bilamana kekuasaan manajemen hampir tidak dapat ditandingi. Dari segi lain, cukup beralasan kalau dikatakan bahwa suatu negara yang didominasi manajemen mirip


dengan masyarakat totaliter modern, barangkali lebih tepat kalau dikatakan lebih menyerupai totalitarianisme fasis daripada totalitarianism komunis. Dalam suatu negara yang seluruhnya didominasi manajemen, serikat-serikat buruh dilebur atau dibuat jadi bagian dari organisasi industri. Lembagalembaga pemerintah menjadi alat kebijakanmanajemen. Jaminan monopoli menjadi kebijakan pemerintah, memang monopoli raksasa dibuat menjadi organisasi resmi negara. Maksimalisasi keuntungan menjadi nilai tinggi bagi masyarakat. Sebenarnya dalam situasi modern, rasanya tidak mungkin ada masyarakat yang sepenuhnya didominasi manajemen. Para manajer hanya sebagian sangat kecil saja dari masyarakat kita. Juga rasanya tidak mungkin bahwa suatu program yang bertujuan untuk merealisasikan program maksimum manajemen dapat memikat massa dalam suatu masyarakat, di mana massanya terdiri dari buruh industri dan kelas menengah. Namun jelaslah bahwa jalan kepada tindakan politik yang efektif di negara modern terletak pada kemampuannya untuk memikat massa atau mendapatkan dukungan massa. Dengan alasan ini, bila menejemen hendak melaksanakan program maksimumnya, ia melaksanakannya dengan bersekutu dengan suatu partai yang mempunyai dukungan massa. Tetapi sekali kekuasaan telah diperoleh, partai yang menjadi sekutu itu terbalik ke programnya sendiri, kadang-kadang dengan mengorbankan manajemen industri. Yang merupakan kemungkinan yang lebih riil, sekurang-kurangnya di Amerika Serikat, ialah suatu masyarakat di mana manajemen industri sepenuhnya mendominasi semua lembaga yang ada. Bahwa ini merupakan kesimpulan yang riil dapat disimpulkan dari realita kekuasaan dan pengaruh manajemen dewasa ini. Manajemen di Amerika Serikat mempunyai prestis yang sangat besar sekali, khususnya dengan kelas menengah. Manajemen menguasai media massa komunikasi yang vital itu. Manajemen mempunyai sumber keuangan yang besar sekali, dengan mana bisa mempengaruhi partai politik dan kampanye. Oleh karena itu, mungkin saja terjadi bahwa pada masa mendatang


hanya manajemen yang mempunyai pengaruh yang efektif. Serikat buruh dapat dibuat tidak berdaya, atau pengaruh serikat buruh terhadap para buruh yang dapat dilemahkan dengan program kesejahteraan atas kemakmuran berjangka lama. 1. Masyarakat yang Didominasi Buruh Seperti halnya dengan masyarakat yang didominasi manajemen, ada dua kemungkinan masyarakat yang didominasi buruh; suatu masyarakat di mana buruh berkuasa mutlak dan suatu masyarakat di mana buruh mendominasi lembaga-lembaga yang ada. Dalam kasus yang pertama, masyarakatnya juga totaliter, walaupun tidak jelas apakah masyarakat seperti ini menyerupai komunisme modern. Bagaimanapun juga, dalam suatu masyarakat yang sepenuhnya didominasi buruh, lembaga-lembaga pemerintah yang menjadi alat buruh yang terorganisasi; dalam kenyataan, dewan-dewan buruh yang terorganisasi sepenuhnya menggantikan pemerintah. Pusat-pusat kekuasaan lainnya, misalnya seperti media massa, tentu saja dikuasai oleh buruh yang terorganisasi. Di dalam industri, kelas manajemen seluruhnya dihilangkan sebagai suatu kelas. Produksi dilaksanakan oleh asosiasi buruhlokal, barang kali manajer digaji untuk melaksanakan tugas-tugas khusus. Kelas menengah tidak ada lagi. Para pekerja kantoran tidak lagi mempunyai status lebih terhormat dari buruh biasa dan mereka menjadi bagian dari masa yang terorganisasi. Orang-orang profesional, pengusaha toko, dan para teknisi mendapat status pekerja trampil. Nilai-nilai tetinggi masyarakat menjadi nilai-nilai buruh yang terorganisasi, tindakan kolektif, pemerataan penghasilan, pemerataan kondisi kerja pemerataan status. Masyarakat seperti ini mungkin sekali melaksanakan suatu program kesejahteraan yang luas sekali. Undang-undang yang kuat melindungi kondisi kerja. Asuransi pengangguran dan jaminan sosial menjadi salah satu perhatian utama masyarakat. Langkah-langkah yang hebat diambil untuk memerangi pengangguran; misalnya doktrin Kongres mungkin menjadi untuk bijakan resmi. Dalam masyarakat seperti ini,


pendidikan massa disediakan bagi setiap orang tanpa memandang latar belakang kelas dan ekonominya. Biaya program kesejahteraan besarbesaran ini sebagian besar dibebankan pada orang kaya, kita meragukan apakah penghasilan besar tetap akan ada. 2. Masyarakat yang Didominasi Para Teknisi Belum lama ini, banyak orang memikirkan kemungkinan suatu masyarakat yang didominasi oleh para teknisi dan ilmuwan. Mereka yang berpandangan

demikian

mengatakan

bahwa

masyarakat

modern

berdasarkan teknologi, yang berkaitan erat dengan ilmu pengetahuan. Manajemen hanya dapat mencapai tujuannya berdasarkan teknologi maju. Buruh terikat pada teknik industri yang melimpah. Mengenai masyarakat pada umumnya, cara hidup dan standar hidup mereka (bahkan kelangsungan hidup mereka) sepenuhnya tergantung pada keterampilan para teknisi dan ilmuwan. Jadi, para teknisi dan ilmuwan merupakan orang kunci dan ilmuwan. Jadi, para teknisi dan ilmuwan merupakan orang kunci dalam peradaban kita. Akan tetapi nilai-nilai spesialis, yang berada di atas efisneisi dan rasionalitas, tidak mungkin dicapai dalam suatu masyarakat yang didominasi oleh manajemen yang berorientasi kepada keuntungan atau dalam suatu masyarakat yang didominasi buruh yang berorientasi kepada kesejahteraan. Akhirnya, para teknisi dan ilmuwan akan berusaha membebaskan diri dari pembatasan-pembatasan yang dibuat oleh manajemen dan buruh. Suatu “revolusi para teknisi” dijamin akan berhasil oleh karena kekuasaan teknisi dalam masyarakat industri sangat strategis. Sesungguhnya para teknisi dapat merebut kekuasaan tanpa pertumpahan darah, misalnya dengan ancaman pemogokan, yang berakibat fatal bagi masyarakat industri jika pemogokan itu berlangsung lama. Atau kekuasaan bisa jatuh ke pangkuan para teknisi seperti buah yang sedang matang, karena kelompok lainnya tidak mampu mencapai suatu masyarakat industri yang kompleks. Cukup menarik untuk berspekulasi mengenai bagaimana kira-kira suatu masyarakat yang didominasi para teknisi itu. Nilai-nilai tertinggi


masyarakat seperti ini adalah produktivitas, rasionalitas dan efisien. Yang merintangi nilai-nilai tidak satupun ditoleransi. Jadi, manajemen menjadi pekerjaan teknik semata-mata; manajer menjadi sejenis teknisi. Buruh dianggap sebagai salah satu faktor dalam proses produksi. Buruh tidak lagi berhak untuk berorganisasi atau mogok; buruh dipindahkan dari pabrik satu ke pabrik yang lain. Pengendalian atas manajemen dan buruh memungkinkan perencanaan berskala nasional, atau mungkin berskala dunia. Semua proses produksi berjalan sesuai dengan rencana induk dan dari rencana induk ini tidak boleh ada pentimpangan. Karena industri berukuran besar lebih efisien daripada industri kecil, maka perekonomian diorganisasi di sekitar serangkaian monopoli laksana industri (berarti seluruh masyarakat) seluruh dibirokratisasi. Tidak ada tempat bagi prosedur kecil, pengecer dan orang profesional yang lepas dari birokrasi. Konsekuensinya, juga tidak ada tempat bagi kelas menengah seperti yang kita kenal sekarang. Lembaga-lembaga lain dalam masyarakat akan direkonstruksi, atau mungkin dihilangkan. Misalnya keluarga mungkin tidak sesuai lagi dengan zaman dalam masyarakat seperti ini. Loyalitas keluarga mengganggu efisiensi dan rasionalitas. Fungsi prokratif bisa dilaksanakan dengan inseminasi buatan, sesuai dengan hukum genetika. Pendidikan bisa dibuat menjadi lembaga yang praktis belaka, yang dibuktikan hanya untuk disiplin ilmu pengetahuan dan teknik. Demikian juga, agama dapat dihilangkan, jika memang dibutuhkan untuk mengendalikan rakyat, bisa diciptakan agama ilmiah atau agama negara. Kita tidak dapat menyangkal kenyataan bahwa ada kecenderungan tertentu dalam masyarakat modern dan manusia modern yang menuju ke suatu bentuk masyarakat teknokrat semacam ini. Tetapi bagi penulis rasanya lebih kecil kemungkinan terjadinya masyarakat yang didominasi para teknisi daripada masyarakat yang didominasi manajemen atau buruh. Dari satu segi, rasanya sulit bagi para teknisi untuk mendapat dukungan massa, suatu syarat yang harus ada dalam kekuasaan politik modern.


Jumlah para teknisi dan ilmuwan sangat sedikit. Juga program suram seperti yang diuraikan di atas tidak mungkin menarik bagi masyarakat, kecuali barangkali di dunia yang telah dihancurkan perang. Juga perlu diketahui bahwa tidak ada aksi politik independen di kalangan teknisi dan ilmuwan. Bahkan protes kaum ilmuwan terhadap penggunaan bom atom, dalam perang, sampai sejauh ini, sedikit sekali pengaruhnya dalam mengeluarkan senjata ini dari gudang senjata dunia. Juga kondisi sosial dan teknisi atau ilmuwan tidak mendukung pertumbuhan kesadaran sosial para teknisi atau ilmuwan tidak mendukung pertumbuhan kesadaran kelas di antara mereka dan perkembangan aksi politik yang independen.


RANGKUMAN A. Peran Management Peran managemen dalam industri adalah sangat penting, seorang manager memegang peranan penting dalam memajukan industrinya. Manager dikatakan sukses apabila mampu menghasilkan keuntungan besar, dan manager dikatakan sukses apabila mampu mengekspansi produk-produk baru dengan tujuan meningkatkan penghasilannya. Sumber dari perubahan sosial adalah berkembangnya teknologi secara terus menerus. 

Perubahan Sosial secara Langsung Suatu penemuan bisa mengurangi penggunaan tenaga kerja, karena mesin bisa menggantikan ribuan buruh. Penemuan ini tentu efek negatifnya akan menimbulkan banyak pengangguran.



Perubahan Sosial Secara Tidak Langsung Perkembangan teknologi berdampak pada perubahan sosial itu sendiri.

B. Gerakan Buruh yang Teroganisasi Perkembangan industri di negara-negara selalu diikuti dengan perubahan sosial masyarakat, yang menyangkut baik pada keluarga, tuan-tuan tanah, dan lain-lain di mana berkembangnya industri berkembang akan banyak membentuk lahan-lahan sebagai tempat pengembangannya, organisasi buruh sendiri akan menyebabkan perubahan dalam lembaga politik, karena jumlahnya yang lebih banyak maka buruh cenderung untuk mencampuri lingkungan politik pemerintah, dan sejauh ini buruh sama produktifnya dengan manager yang akan sama-sama menimbulkan perubahan dari masyarakat.

C. Masyarakat yang Didominasi oleh Managemen Sekali lagi managemen senantiasa mendominasi dalam perubahan sosial masyarakat, yang mana managemen akan melburkan serikat-serikat buruh yang akan menjadi bagian dari industri.




Masyarakat yang Didominasi Buruh Pengertiannya adalah, buruh berkuasa mutlak atas perubahan dengan masyarakat, misalnya seperti media massa.



Masyarakat yang Didominasi Teknisi Masyarakat modern akan berdasarkan teknologi yang akan berkaitan erat dengan ilmu pengetahuan, lain halnya dengan managemen yang akan mencapai tujuan dengan teknologi maju dan buruh akan terikat dengan industri yang melampas dan semua kelangsungan hidup akan sangat dipengaruhi dengan kemampuan para teknisi dan ilmuwan. Jadi teknisi dan para ilmuwan akan memegang kunci dalam peradaban manusia dan tidak dipungkiri lagi bahwa masyarakat modern akan cenderung menggunakan produk-produk teknologi baru.


BAB. 6 PENGARUH INDUSTRI DALAM KEHIDUPAN SOSIAL (PROBLEMATIKA KAUM MIGRAN DESA-KOTA)

A. Industrialisasi dan Problematika Kaum Migran Desa-Kota (Rural Urban Migration) 1. Proses Urbanisasi Urbanisasi atau Rural-Urban Migration (migrasi Desa-Kota) beserta segala hal yang mengitarinya selalu merupakan fenomena yang menarik untuk disimak utamanya dari segi yang berkaitan dengan perubahan sosial. Bahkan salah satu sebab terjadinya perubahan sosial adalah adanya urbanisasi (Soerjono Soekanto, 1999: 352, 390). Sebagai salah satu betuk dari migrasi regional (internal), urbanisasi mempunyai kekhususan yakni merupakan perpindahan pemukiman, yang berarti berbeda dengan Communiting atau “nglaju” (Rozy Munir dalam kartomo Wiro Suhardjo, 1981: 117). Urbanisasi merupakan migrasi yang tidak diprogramkan dan direncanakan secara matang, sehingga berbeda dengan tranmigrasi (Nani Soewondo, 1982: 195) Urbanisasi merupakan fenomena yang hampir pasti menjadi kelanjutan dari industrialisasi. Banyaknya kesempatan yang ditawarkan oleh daerah perkotaan mulai dari tenaga kerja profesional sampai kasar, belum lagi prospek yang ditawarkan sektor informal serta tersedianya lapangan kerja di berbagai kawasan kota merupakan daya tarik yang menyebabkan terjadinya migrasi. Kebijakan yang mementingkan industri dan mengabaikan pertanian ditambah pula dengan kecenderungan mementingkan kota (urban bias) dengan investasi pemerintah dibidang srana umum makin mendesak dan merangsang kaum miskin di desa untuk pindah ke kota, dengan segala konsekuensi ekonomi dan sosial yang nampak di kota-kota besar (Manning, 1985: 1). Sementara daerah pedesaan semakin tidak memberi harapan untuk dapat meningkat kesejahteraan hidup bagi bagian masyarakat utamanya


petani kecil dengan lahan yang sempit serta hilangnya pekerjaan buruh tani sebagai akibat

dari masuknya tekhnologi pertanian dan revolusi

hijau.serta golongan muda yang tidak dapat melihat prospek kehidupan yang lebih baik karena terbatasnya fasilitas sosial yang ada di daerah pedesaan. Golongan inilah yang kemudian banyak mengambil peran melalui migrasi ke kota. Peledakan atau migrasi masa rakyat dari kawasan pedesaan ke pusat-pusat perkotaan mengakibatkan mobilitas sosial secara dahsyat (Abraham, 1991: 10). Sebagaiman migrasi pada umumnya, terjadinya urbanisasi pastilah ada faktor pendorong (Push Faktor). Adapun beberapa faktor yang menjadi pendorong adalah : a. Di desa lapangan kerja kurang, yang dapat dikerjakan adalah pekerjaan yang kesemuanya menghadapi berbagai kendala seperti irigasi yang tidak memadai, tanah yang kurang subur serta terbatasnya keadaan menimbulkan pengangguran tersamar. b. Penduduk desa (muda-mudi) merasa tertekan oleh adat istiadat yang mengakibatkan

cara

hidup

monoton

untuk

mengembangkan

pertumbuhan jiwa banyak yang pergi ke kota. c. Di desa tidak banyak kesempatan kerja untuk menambah pengetahuan oleh sebab itu banyak orang yang ingin maju kemudian meninggalkan desa. d. Rekreasi yang merupakan salah satu faktor penting di bidang spiritual kurang sekali dan kalau juga ada perkembangan sangat lamban. e. Bai penduduk desa yang mempunyai keahlian selain petani, misalnya kerajinan tangan, tentu menginkan pasaran yang lebih luas bagi hasil produksinya, ini tidak mungkin di dapatkan di desa. Sebaliknya akan di jumpai beberapa penarik (Pull Factors) dari kota antara lain sebagai berikut: a. Penduduk desa kebanyakan mempunyai anggapan bahwa di kota banyak pekerjaan serta banyak penghasilan (uang) oleh karena sirkulasi uang di kota jauh lebih cepat, lebih besar dan lebih banyak,


maka secara relatif lebih mudah mendapatkan uang dari pada di desa. b. Di kota lebih banyak kesempatan mendirikan perusahaan industri dan lain-lain. Hal ini disebabkan oleh karena lebih mudahnya didapatkan izin dan terutama kredit bank. c. Kelebihan modal di kota lebih banyak dari pada di desa. d. Pendidikan (terutama pendidikan lanjutan) lebih banyak di kota dan dengan sendirinya lebih mudah didapat. e. Kota

merupakan

suatu

tempat

yang

lebih

menguntungkan

mengembangkan jiwa sebaik-baiknya dan seluas-luasnya. f. Kota dianggap mempunyai tingkat kebudayaan yang lebih tinggi dan merupakan tempat pergaulan dengan segala macam orang dan dari segala lapisan. (Soerjono soekanto, 1999: 173-174). Tentang faktor pendorong dan faktor penarik ini terdapat pula di dalam pendapat Everett S. Lee dan E.G. Raventein dalam tulisan Rozy Munir (Kartomo Wirosuhardjo, 1981: 119-122). Dalam hal ini menarik untuk disimak tulisan Ross Stelee yang berjudul Oroginis and Occupational of Lifetime Migrants to Surabaya. East Java. Ross Stelee mengadakan penelitian di surabaya pada tahun 1974 dalam rangka penulisan disertasi Doktor di Australia National University, Canberra. Beberapa hal yang dapat dicatat dari studi Stelee ialah: a. Separuh dari para migran yang bekerja, sebelum bermigrasi (ke Surabaya) telah mendapat janji (jaminan) pekerjaan oleh perusahaan bisanya berupa peralihan pekerjaan yang menjamin tidak adanya perubahan status pekerjaan bagi yang datang ke Surabaya. Janji dari teman-teman, yang kemungkinan mempunyai latar belakang sosioekonomi yang sama dengan latar belakang para migran itu, cenderung berupa pekerjaan-pekerjaan yang statusnya sama dengan pekerjaan para pendatang itu sebelum mereka bermigrasi. b. Kebanyakan pekerja dalam sektor formal adalah para migran lelaki masih bujang yang ketika sektor menginjak awal usia dua puluhan.


Proporsi rata-rata para migran dalam sektor formal yang baru tiba lebih banyak terdiri dari orang luar jawa, dan karena itu merupakan migran jarak jauh yang kebanyakan datang ke surabaya dari wilayah kota. Tingkat pendidikan kebanyakan pendatang baru dalam sektor formal sangat tinggi. Kebanyakan berpindah ke Surabaya semata-mata karena alasan berhubungan dengan pekerjaan: 56% menerima janji pekerjaan sebelum bermigrasi. c. Kebanyakan karyawan sektor formal memperoleh pekerjaan dalam pekerjaan yang berstatus tinggi dan yang memerlukan keterampilan di perusahaan swasta, dan jumlah kecil bekerja dalam pekerjaan yang tidak memerlukan keterampilan di perusahan sektor formal yang besar. Meskipun kebanyakan pendatang baru yang terserap dalam pekerjaan sektor formal mempunyai pekerjaan yang memerlukan keterampilan atau masih mahasiswa sebelum bermigrasi, sejumlah yang cukup besar merupakan bekas para petani atau penganggur. d. Sektor keluarga hampir seluruhnya terdiri dari para pendatang yang ketika tiba di Surabaya dalam keadaan cerai, pisah, atau belum pernah kawin. Hampir semuanya orang Jawa dan kebanyakan bernigrasi dari tempat yang dekat. Kebanyakan masih muda ketika bermigrasi dan tingkat pendidikan mereka rendah. Kebanyakan datang ke Surabaya karena alasan-alasan yang berhubungan dengan pekerjaan, kendatipun seperempatnya mengatakan bahwa mereka bermigrasi lantaran masalah-masalah pribadi yang berkaitan dengan kegagalan berumah tangga. e. Kebanyakan pendatang yang memasuki subsektor formal, datang ke Surabaya semata-mata karena alasan yang berhubungan dengan pekerjaan, dan ketika tiba mulai bekerja dalam pekerjaan-pekerjaan tidak terampilseperti penjajah kecil, atau kegiatan-kegiatan tipe kerajinan yang digolongkan ke dalam seni trampil. Banyak diantara mereka yang memasuki pekerjaan sektor informal, sebelumnya tidak bekerja, bekerja dalam bidang pertanian, atau terlibat dalam kegiatan


sektor informal kecil-kecilan.(Manning, Chris, 1985: 378-387)). 2. Problematika Urbanisasi a. Teori Lewis tentang : Model Dua Sektor Semula banyak pengamat berpendapat bahwa urbanisasi selalu merupakan penunjang yang positif bagi pembangunan. Teori “klasik” Arthur Lewis mempunyai asumsi bahwa kelebihan tenaga kerja di pedesaan merupakan sumber modal pokok dalam pembangunan industri (Manning, 1995: IX). Hal tersebut di dasarkan kepada pemikiran bahwa salah satu bagian dari proses industrialisasi yang tak dapat dihindarkan adalah urbanisasi. Perpindahan penduduk dan sumber daya lain dari desa ke kota diharapkan dapat memberikan tenaga kerja yang murah dan tabungan yang di paksakan (forced savings) untuk mendorong industrialisasi di kota. Kemudian sampai pada titik tertentu diharapkan bahwa (seperti dengan tingkat pertumbuhan penduduk) tingkat urbanisasi akan menurun secara berangsur-angsur, disertai berkurangnya kepadatan penduduk di desa dan produktivitas yang lebih tinggi disektor pertanian. Dengan demikian, diharapkan agar penduduk desa pada umumnya tidak kalah makmurnya dengan pekerjaan di kota industri. Migrasi akan sangat berkurang karena rangsangan ekonomi untuk berpindah tidak ada lagi. (Manning : 8-9). Teori Lewis yang terkenal dengan nama Lewis Two Sector Model (model dua sektor Lewis) ini disempurnakan oleh John Fei dan Gustai Ronis (Todaro :89). Akan tetapi segera saja teori ini menjadi tidak sesuai lagi, utamanya dalam keadaan yang dialami oleh dunia ketiga. Dalam perkembangan dikenal apa yang disebut “urbanisasi tanpa industrialisaisi” (Hozelitz); atau disebut “urbanisasi semu”, “urbanisasi berlebih” dan ada pula yang menyebut “urbanisasi bias”. Hal tersebut disebabkan oleh karena urbanisasi kenyataannya tidak selalu memberi “manfaat” bagi pembangunan industri di perkotaan dan menjadi “beban” bagi daerah tersebut.


B. Penyebaran Lapangan Kerja Kaum Migran Desa-Kota (Rural Urban Migration) 1. Model Tri Sektor Pada umumnya mobilisasi kerja dari kaum migran ini tersebar di dalam sektor formal. Dari pembagian inilah kemudian dikenal apa yang disebut dengan : Model Tri Sektor. (Manning: 382). Perbedaan kesempatan memperoleh penghasilan antara sektor formal dan informal pada pokoknya didasarkan atas perbedaan antara pendapatan dari gaji dan pendapatan dari usaha sendiri. Variabel kuncinya terletak pada tingkat rasionalisasi pekerjaan, yaitu: apakah pekerjaan diatur atas dasar gaji tetap yang permanen dan teratur ataukah tidak (manning: 78). Penghasilan dalam sektor formal biasanya berupa gaji dari swasta dan beberapa tujuan lainnya. Keith Hart seorang ahli antropologi sosial di University of Mancester pernah menulis dari hasil studinya tentang sektor formal maupun informal. Dalam tulisan yang berjudul “Informal Income Oppurtinities and Urban Employment in Ghana”, Hart mengadakan pengamatan yang lebih dan mobilitas sektor informal. Hart sebagai sektor informal menjadi yang sah dan tidak sah. Perwujudan sektor yang sah ialah: a. Kegiatan-Kegiatan primer dan sekunder-pertanian, perkebunan yang berorientasi pasar, kontraktor bangunan dan kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengannya, perajin usaha sendiri, pembuat sepatu, penjahit, pengusaha bir dan alkohol. b. Usaha Tersier dengan modal yang relatif besar, perumahan, transportasi, usaha-usaha untuk kepentingan umum. c. Distribusi

kecil-kecilan-pedagang

pasar,

pedagang

kelontong,

pedagang kaki lima, pengusaha makanan jadi, pelayan bar, pengangkut barang, agen atas komisi dan penyalur. d. Jasa yang lain pemusik (ngamen), pengusaha binatu, penyemir sepatu, tukang cukur, pembuang sampah, makelar dan perantara.


e. Transaksi

pribadi-arus

uang

dan

barang

pemberian

maupun

semacamnya, pinjam-meminjam, pengemis. Sedangkan yang termasuk sektor informal yang tidak sah antara lain ialah: a. Jasa kegiatan dan perdagangan gelap pada umumnya penadah barangbarang curian, lintah darat (tukang kredit) dan penggadaian (dengan tingkat bunga yang tidak sah), perdagangan obat bius, pelacuran, mucikari, penyelundupan, suap-menyuap, pelbagai macam korupsi politik, perlindungan kejahatan. b. Transaksi pencurian kecil, pencurian besar, pemalsuan uang dan penipuan. Lebih lanjut Hart mengatakan meskipun kurang banyak di bicarakan dalam literatur negara sedang berkembang, pertanyaan tentang keanekaragaman cara yang tidak sah bagi kelompok-kelompok miskin telah banyak memperoleh perhatian dalam kriminologi barat (terutama Amerika). Ada perbedaan yang perlu dikemukakan antara ketidaksahan dan kelakuan yang haram. Sistem nilai borjuis yang di pandang suci dengan konsep kelakuan yang absah dalam subkultural tertentu masyarakat itu. (Manning : 86). 2. Iklim Masyarakat Industri Para migran desa-kota dengan berbagai macam penyebarannya, dengan telah berada dalam kota industri berarti telah memasuki iklim masyarakat industri. Meskipun diakui bahwa proses tersebut sebagiannya masih berjalan pelan-pelan. Amat banyak tulisan yang mengemukakan tentang bagaimana masyarakat industri itu? Bagaimana pula perbedaannya dengan masyarakat tradisional tani? Secara langsung atau tidak, industrialisasi yang didalamnya adalah modernisasi ternyata telah membentuk pribadi individu menuju sifat yang hedonistik-materialistik semata. Disadari atau tidak, jika seseorang sudah kehilangan pergantungan moral dan spiritual yang kokoh, maka


kehidupannya akan serba bernuansa pragmatis dan hedonistis. Hal ini dapat kita lihat, pengaruh industrialisasi-modernisasimasyarakat kota melulu mencari kekayaan untuk memenuhi kebutuhan hidup dan kemudian acapkali mereka berfoya-foya dengan disertai minumminum dan lain sebagainya. ironisnya sedikit demi sedikit dan cepat atau lambat mereka akan mudah meninggalkan agama sebagai pijakan hati nurani dan pegangan spiritualnya. Di era yang serba cepat dan kompetitif ini, kalau seseorang tidak bisa menyesuaikan diri dan bersaing dengan lainnya maka ia akan tertinggal waktu. Akibatnya, ia akan mudah kehilangan keseimbangan dalam menghadapi persoalan hidup bahkan terjadi ketegangan psikologis dalam kepribadiannya. Begitu juga, perilaku seseorang yang tidak bisa beradaptasi dengan kebiasaan dan norma-norma sosial yang ada, maka bisa jadi dengan mudah ia akan mengalami ketegangan batin dan gangguan emosional, apalagi ditekan dengan sanksi-sanksi sosial dengan segenap tuntutan yang kian bertambah. Inilah salah satu penyakit psikologis yang oleh alvin toffler disebut disorientasi hidup yang sangat kronis bilamana secara sosial ia mengalami sakit, seperti sosiopatik, alienasi dan sejenis, itu pertanda yang paling absah dari krisis spiritual dan moral. Di sisi lain gangguan emosional dan penyakit mental memang diakui banyak timbul pada masa transisi. Ini disebabkan oleh terjadinya peralihan kebudayaan. Keadaan transisi yang penuh transformasi sosial ekonomi dan gejolak masyarakat yang mengandung dimensi ketegangan tinggi, yang semacam ini tengah dialami oleh negara kita tercinta, Indonesia. Misalnya budaya korupsi, kolusi dan bahkan yang lagi aktual adalah terjadi krisis moneter (resesi ekonomi). Adapun beberapa pergeseran pandangan yang terjadi di dalam kehidupan kaum migran desa-kota diantaranya adalah: a. Pandangan tentang unit keluarga Di dalam masyarakat industri kehidupan dititik beratkan pada


ketunggalan dan keakuan, sehingga keluarga merupakan pemakai dan bukan penghasil. Oleh karena itulah mereka menganggap aneh sekali melihat anak-anak petani yang masih di bawah umur pergi ke sawah atau ladang menggantikan pekerjaan ayahnya apabila ayahnya sedang sakit. Seorang industriawan tidak mungkin sampai memikirkan menyuruh anaknya yang masih berumur 10 tahun pergi ke pabrik dan mengerjakan pekerjaan ayahnya. Menurut pandangan mereka, anakanak itu beban tanggungan. Hal tersebut amat berbeda dengan kehidupan masyarakat desa. Pada masyarakat desa, famili merupakan suatu unit. Anggota kelurga bekerja bersama guna mencapai hasil produksi sekedar cukup untuk hidup. Karena itu setiap anggota keluarga mempunyai tugas masingmasing. Tak ada seorang anggota keluarga yang berkeinginan mengumpulkan hasil produksi tadi bagi dirinya sendiri. Mereka bekerja secara serentak mereka tahan bekerja dan dipandang lebih produktif. Ikatan rasa kesukaan sangat kuat dan tetap. Setiap keluarga mempunyai pola tersendiri yang dikuasai oleh adanya hubungan darah. Karena itu hubungan antar keluarga sangat erat lanjut usia dan anakanak cacat tetap dipelihara. Ikatan seperti ini menjadi ciri khas pandangan hidup keluarga di desa. Ikatan tersebut bersifat permanen dan kuat. b. Pandangan tentang ikatan sosial Pada masyarakat industri, sosial bonds (ikatan masyarakat) adalah social contracts. Artinya, mereka mengerjakan sesuatu untuk memenuhi kebutuhan orang lain karena dibayar untuk berbuat begitu. Karena itulah yang di perlukan disini adalah keahlian (skill)untuk melayani orang lain. Pelayanan ini demikian pentingnya, sehingga oleh pemerintah diadakan suatu standar khusus untuk melaksanakan hal tersebut. Bahkan kadang-kadang pelayan itu, dipaksakan ‘ada’ oleh pemerintah sebagai alat untuk mencapai tujuan.


Siapa yang harus memperbaiki rumah dan gedung? Bukan tetangga kita tepati harus diserahkan kepada pemborong, dan kontraktor, dan mereka ini yang mempunyai hak untuk mendapatkan imbalan jasa. Pada masyarakat desa ikatan masyarakat merupakan rasa tanggung jawab bersama, baik dalam hal keberuntungan maupun dalam hal kemalangan. Ikatan tersebut berdasarkan kasih sayang dan pengertian bersama. Bagi hasil secara sama rata merupakan pandangan hidup yang kuat, dan hal ini tidak mungkin terjadi dalam masyarakat industri. c. Pandangan tertib tentang masyarakat Dikalangan masyarakat industri segala sesuatu harus serba cepat, semua ikatan yang ada hubungannya dengan tanah leluhur dan sebagainya dihilangkan. Kini orientasi beralih ke tugas pekerjaan. Dimana seorang pergi disitulah ada pekerjaan. Tanah yang di tempati merupakan faktor sementara dan kebetulan. Adat istiadat dinilainya sebagai sesuatu yang membatasi dan kolot. Karena itu pendidikan terhadap konsumen dalam pemakaian uang dan kredit merupakan tugas pokok yang harus dipahami betulbetul. Tata tertib yang berlaku untuk hari ini, hanya sekedar untuk perkenalan karena selalu berubah. Segala sesuatu yang serba baru dan beraneka ragam, menjadi norma yang diutamakan. Mereka yang sudah berusia lanjut harus menyisih dan memberikan tempat kepada anakanak muda yang memiliki ide-ide baru. Sebaliknya dalam kehidupan bermasyarakat desa faktor ketenangan menjadi syarat utama. Setiap orang dapat dikenal melalui tempat tinggal atau kediamannya. Adat istiadat sangat menonjol. Orang sejak lahir, dewasa dan akhirnya mati berada pada tempat yang sama. Derontocracy masih tetap berlaku. Derontocracy ialah barangsiapa yang lebih dahulu menetap dan


yang paling lama serta berusia lanjut, maka orang inilah yang berkuasa dan dihormati oleh masyarakat. Hemogeneity of population (kesukaan) sebagai sesuatu yang paling baik. d. Pandangan status seseorang Dikalangan masyarakat industri, seseorang mendapatkan tempat

dan

kedudukan

karena

hasil

keterampilan

atau

kecakapakannya. Menurut Max Weber: Skill itu sendiri dalam suatu birokrasi merupakan kriteria dengan posisi seseorang. Hal ini berarti bahwa masyarakat industri cenderung memberikan status kepada anggota masyarakatnya berdasarkan skill-nya. Jadi titik berat adalah pada tanggung jawab seseorang. Berapa tanggung jawab yang mampu di tangani oleh seseorang setelah dipertimbangkan dengan norma-norma yang ada. Derajat seseorang dalam status dan posisinya didasarkan pada apa yang mampu ia capai. Dengan demikian status dan posisi seseorang ditentukan oleh hasil pendidikan yang telah di capainya, buan berdasarkan sopan santun atau status orang tuanya dalam masyarakat. Keadaan

masyarakat

seperti

ini

mengarah

keadannya

persamaan antara manusia. Anggota masyarakat yang satu akan sama tingkat dan kedudukannya dengan anggota masyarakat yang lain apabila keduanya memiliki kepandaian yang sama. Sebaliknya

dalam

masyarakat

tradisional,

seseorang

mendapatkan status dan posisinya dari warisan dan nama baik keluarganya, yang dalam sosiologi disebut ascribed status. e. Pandangan tentang pengaturan waktu Kehidupan masyarakat industri tidak tergantung pada kalender atau muslim, tetapi mereka selalu bekerja pada waktunya. Dari waktu ke waktu mereka harus mempertahankan pekerjaannya secara teratur.


Apabila mereka tidak bisa mempertahankan semuanya itu secara teratur, maka tempat atau kedudukannya akan digantikan oleh orang lain. Sebaliknya hidup seorang petani selalu disesuaikan dengan adanya beberapa

perubahan

musim

sepanjang

tahun.

Hidupnya

adalah

pekerjaannya, sedangkan pekerjaannya merupakan jawaban terhadap adanya perubahan musim. (Dharmawan, 1986:13-17).

C. Industri dan Lingkungan 1. Kerusakan Lingkungan Sebuah

negara

yang tinggi produktivitasnya,

dan merata

pendapatan penduduknya, bisa saja berada dalam sebuah proses untuk menjadi semakin miskin. Hal ini, misalnya, karena pembangunan yang menghasilkan produktivitas yang tinggi itu tidak memperdulikan dampak terhadap lingkungannya. Lingkungannya semakin rusak. Sumber-sumber alamnya semakin terkuras, sementara kecepatan bagi alam untuk melakukan rehabilitasi lebih lambat daripada kecepatan perusakan sumber alam tersebut. Mungkin juga pabrik-pabrik yang didirikan menghasilkan limbah kimia yang merusak alam disekitarnya, sehingga mengganggu kesehatan penduduk maupun makhluk hidup disekitarnya. Padahal sumber-sumber alam dan manusia itu adalah faktor utama yang menghasilkan pertumbuhan yang tinggi tersebut. Oleh karena itu, seringkali terjadi bahwa pembangunan yang dianggap berhasil ternyata tidak memiliki daya kelestarian yang memadai. Akibatnya, pembangunan ini tidak bisa berkelanjutan, atau tidak sustainable. Karena itu, dalam kriteria keberhasilan pembangunan yang paling baru, dimasukkan juga faktor kerusakan lingkungan sebagai faktor yang menentukan. Apa gunanya sebuah pembangunan yang pada saat ini memang tinggi produktivitasnya, merata pembagian kekayaannya, tetapi dalam jangka sepuluh tahun atau dua puluh tahun mendatang akan kempes karena kehilangan sumber daya yang menjadi inplus utama pertumbuhan


tersebut. Karena itu, perlu dipertimbangkan faktor-faktor baru sebagai tolak ukur keberhasilan pembangunan, seperti misalnya kerusakan sumber daya alam, populasi yang terjadi akibat limbah industri, dan sebagainya. Bila faktor-faktor ini diikutsertakan sebagai tolak ukur, daftar urut keberhasilan pembangunan dari negara-negara yang ada di dunia ini akan mengalami perubahan. (Arif Budiman, 67). 2. Industrialisasi dan Pencemaran Udara Tahap-tahap awal urbanisasi dan industrialisasi diberbagai negara berkembang

biasanya

disertai

dengan

lonjakan

pendapatan

dan

memburuknya kondisi-kondisi lingkungan hidup. Analisis sejumlah negara pada berbagai tingkat pendapatan memberikan hasil-hasil yang mirip dengan survei yang didasarkan pada koefisien kini. Studi-studi itu mengungkapkan bahwa pencemaran di daerah perkotaan pada awalnya akan terus meningkat seiring dengan kenaikan tingkat pendapatan nasional, untuk kemudian menurun. Menurut World Development Report terbitan tahun 1992, tingkat pencemaran di seperempat bagian kota yang terburuk di negara-negara maju masih lebih baik dari pada kondisi di seperempat ekonomi kuat yang dimilikinya, negara-negara maju mampu menciptakan dan terus mengembangkan teknologi-teknologi bersih atau (clean technologies) aman terhadap lingkungan yang sangat mahal itu. Namun dimanapun juga, tanpa penanganan secara khusus, kondisi air dan udara di daerah perkotaan cenderung terus memburuk. Tanpa adanya regulasi pemerintah, upaya-upaya perbaikan kondisi lingkungan hidup akan sulit terlaksana. Sumber-sumber utama pencemaran udara, sisi-sisi terburuk modernisasi yang mengancam kesehatan manusia adalah penggunaan energi secara berlebihan, emisi kendaraan, dan pencemaran limbah produksi industri. Industrialisasi selalu meningkatkan buangan limbah baik dalam bentuk emisi langsung maupun melalui pengubahan pola konsumsi dan perlonjakan permintaan terhadap barang-barang manufaktur. Pada


umumnya, produksi barang-barang manufaktur menimbulkan efek atau produk-produk sampingan dan berbahaya. Parah atau tidaknya dampak yang di timbulkan oleh lingkungan hidup juga ditentukan oleh sejumlah faktor seperti jenis produk yang dihasilkan, kuantitasnya, dan sarana atau fasilitas pembuangan limbahnya. Cara pembuangan limbah yang paling murah adalah langsung melemparkannya ke saluran air, ke udara terbuka, atau menimbulkan di dalam tanah. Disinilah arti penting peraturan pemerintah. tanpa pemberlakuan pengawasan secara ketat, maka pihak produsen akan terdorong untuk memilih cara-cara yang murah tersebut meskipun mereka menyadari dampaknya yang sangat berbahaya terhadap lingkungan hidup. Karena di kotalah terjadi transmisi gagasan yang paling luas, persediaan barang yang paling lengkap dan kenaikan pendapatan yang paling tinggi, maka penduduk kota itu pula yang merupakan pihak pertama yang terkena dampak-dampak pencemaran industri. Selama tingkat teknologi dan sarana infrastruktur belum mampu meredam konsekuensi-konsekuensi lingkungan hidup tersebut, maka selama itu pula kemajuan modernisasi cenderung memperbesar biaya lingkungan di daerah perkotaan. (Todoro, 432-433). 3. Kebijakan Penanggulangan Emisi Industri Salah satu kebijakan yang perlu dipertimbangkan oleh pemerintah negara-negara berkembang dalam rangka melestarikan lingkungan hidup adalah kebijakan pembatasan pencemaran yang bersumber dari sektorsektor industri. Caranya sendiri bermacam pencemaran yang bersumber dari sektor-sektor industri, pengenaan pajak emisi (setiap unit emisi yang dikeluarkan oleh suatu pabrik harus dikenai pajak dalam jumlah tertentu), penerbitan ijin emisi (artinya setiap pabrik yang dalam proses produksinya menimbulkan emisi harus memperoleh surat ijin khusus dengan membayarkan sejumlah uang, penerapan penjahatan atau kuota emisi, (setiap pabrik dibatasi kadar emisinya secara langsung), serta penetapan standar-standar

teknis (misalnya

setiap

pabrik diwajibkan untuk

memasang alat penyaring pada cerobong asapnya). Berdasarkan data-data


yang ada, dari sekian kebijakan yang paling efektif adalah kebijakan yang lebih didasarkan pada kekuatan atau mekanisme pasar yakni pengenaan tarif pajak emisi dan penerbitan surat ijin emisi. Dampaknya terhadap pelestarian lingkungan lebih besar karena kedua kebijakan itu memberi imbalan ekonomi secara langsung kepada produsen yang lebih efisien (lebih sedikit menghasilkan polusi). Hal itu merupakan insentif ekonomi yang cukup besar bagi semua produsen untuk menekan emisi sampai ke kadar yang sekecil-kecilnya, sekaligus memberi keleluasaan gerak dan pilihan yang lebih besar kepada perusahaan-perusahaan industri. Selain itu, kedua kebijakan tersebut pada prakteknya nanti akan lebih mudah dijalankan.

Peraturan-peraturan

pembatasan

emisi

harus

dibuat

sesederhana mungkin dan semudah mungkin agar benar-benar di terapkan. Pemerintah juga bisa memberi insentif atau dorongan kepada para produsen untuk mengurangi tingkat pencemaran melalui pemberian potongan pajak atau subsidi jika produsen yang bersangkutan bersedia membeli dan memasang peralatan pencegah polusi pada setiap instalasi produksinya. Namun ironisnya, sektor-sektor industri yang paling sulit diatur adalah sektor yang dikelola oleh pemerintah. Hal ini dikarenakan motif keuntungan memang bukan merupakan pertimbangan pokok bagi perusahaan-perusahaan milik negara itu. Lagi pula, setiap orang memang lebih mudah mengatur orang lain daripada dirinya sendiri. (Todoro, 444445).


RANGKUMAN A. Proses Urbanisasi Urbanisasi (rural-urban migration) juga merupakan suatu sebab perubahan kehidupan di masyarakat. Urbanisasi adalah migrasi yang tidak diprogramkan dan direncanakan secara matang yang tentu berbeda dengan transmigrasi. Urbanisasi adalah wujud fenomena dari maraknya industrialisasi yang menawarkan banyaknya peluang kerja yang merangsang kaum miskin di desa untuk menuju kota dengan segala konsekuensinya. Faktor-faktor pendorong urbanisasi: a) Lapangan pekerjaan di desa kurang; b) kebanyakan muda-mudi merasa tertekan dengan adat istiadat; c) di desa tidak adanya sarana rekreasi dan lain-lain, sementara kota tujuan mempunyai daya tarik sendiri yaitu: a) adanya image di kota kampung mendapatkan image; b) di kota banyak menawarkan untuk menciptakan peluang kerja baru; c) di kota menawarkan banyak ruang pendidikan dan lainlain. B. Problematika Urbanisasi 1. Teori Lewis tentang Model Dua Sektor Banyak

pendapat

berasumsi

bahwa

urbanisasi

merupakan

penunjang positif dan pembangunan. Tenaga kerja merupakan sumber model pembangunan kota, dan proses industrialisasi tidak akan pernah terhindarkan juga akan adanya urbanisasi yang pada kenyataannya dengan adanya urbanisasi tidak selalu memberi manfaat positif bagi pembangunan kota yang akan berimbas sebaliknya bahwa urbanisasi akan hanya menjadi beban bagi perkotaan. Model Tri Sektor Kaum migran ini tersebar dalam sektor formal, keluarga dan sektor informal, semuanya terletak pada perbedaan pendapat gaji dan pendapatan dari usaha sendiri. 2. Iklim Masyarakat Industri Para migran desa – kota dengan berbagai macam penyebarannya,


telah mengikrarkan dirinya masuk ke iklim masyarakat industri kota dan apabila para migran tidak bisa menghadapi perubahan-perubahan hidup di kota maka para migran akan mengalami tekanan-tekanan batin. 3. Pandangan tentang unit keluarga Di dalam masyarakat industri dititikberatkan pada ke-aku-an, hal ini akan jauh berbeda dengan masyarakat pedesaan yang menganggap famili merupakan suatu unit kesatuan. 4. Pandangan tentang ikatan sosial Pada masyarakat industri, mereka mengerjakan sesuatu untuk memenuhi kebutuhan orang lain dengan harapan imbalan upah, untuk itu yang diperlukan di sini adalah suatu keahlian. 5. Pandangan mengenai tata tertib masyarakat Di kehidupan masyarakat industri segala sesuatu harus instant, cepat, namun sebaliknya dengan kehidupan masyarakat di pedesaan ketenangan adalah syarat utama, adat istiadat akan sangat menonjol. 6. Pandangan status seseorang Di kalangan masyarakat industri seseorang akan dinilai dari hasil pendapatan, kedudukan serta keterampilannya, masyarakat industri cenderung memberikan status pada masyarakat lainnya tergantung skilnya. Pencapaian dari masyarakat industri ditentukan oleh seberapa besar kemampuannya bukan berdasarkan sopan santun atau status orang tuanya dalam masyarakat. Sebaliknya masyarakat tradisional seseorang akan mendapatkan status dan nama baik dari keluarganya. 7. Pandangan tentang pengaturan waktu Kehidupan masyarakat industri tidak tergantung pada kalender atau musim, melainkan mereka selalu bekerja on time, apabila mereka tidak on time maka tempat kedudukannya akan digantikan oleh orang lain namun sebaliknya orang pedesaan akan tergantung pada musim.


C. Industri dan Lingkungan 1. Kerusakan Lingkungan Tingkat

produktifitas

yang

tinggi

akan

berdampak

pada

lingkungannya, lingkungan akan semakin rusak, sumber-sumber alam akan cepat terkuras sementara usaha untuk rehabilitasi alam lamban sering kali pembangunan berhasil namun merusak kelestarian alam itu sendiri, untuk itu pembangunan diharapkan juga memikirkan akan dampak negatif yang ditimbulkan terhadap lingkungannya. 2. Industrialisasi dan Pencemaran Udara Tahap awal urbanisasi dan industrialisasi biasanya disertai dengan lonjakan pendapatan namun disertai dengan memburuknya faktor lingkungan hidup, dan pencemaran di perkotaan akan terus meningkat, diantaranya pencemaran udara yang akan mempengaruhi pada kesehatan manusia, pembuangan limba pabrik, emisi kendaraan dan lain-lain. 3. Kebijakan Penanggulangan Emisi Industri Salah satu kebijakan dalam penanggulangan emisi industri adalah dengan melakukan kebijakan untuk melestarikan pencemaran-pencemaran yang dihasilkan dari industri, yaitu setiap pabrik dibatasi kadar emisinya dan menetapkan standar-standar teknik misalnya setiap pabrik diharuskan memasang cerobong-cerobong dan penyaringan udara.


BAB. 7 KONFLIK KERJA DAB PENGARUH SOSIAL A. Konflik Industri Selanjutnya kita akan melangkah lebih jauh lagi dengan membahas mengenai proses-proses perkembangan dan bentuk aksi dalam industri seperti ancaman pemogokan, penurunan atau pelambatan aktivitas kerja dan aturan jam lembur dan sebagainya, termasuk masalah lingkungan dimana prosesproses

dan

aksi-aksi

tersebut

berlangsung.

Kitapun

perlu

pula

mempertimbangkan berbagai teori yang saling berbeda satu sama lain dalam menjelaskan perilaku-perilaku yang menimbulkan konflik. Sebagian teori mengatakan bahwa konflik adalah gangguan luar biasa terhadap sistem norma yang sudah “teratur” dan mapan dan juga merupakan wabah penyakit yang mengancam kehidupan ekonomi dan masyarakat kita. Suatu penelitian yang dilakukan oleh Scott dan rekan-rekannya pada tahun 1963 disebuah tambang batu bara telah menghasilkan suatu analisa industrial relationship yang cukup baik. Secara singkat ia menyatakan bahwa pemogokan adalah bagian dari konflik industri. Mereka menemukan suatu hal yang bertentangan dengan pendapat umum bahwa konflik industri selalu bersifat merugikan atau berasosiasi dengan ketidak efisienan industri. Selanjutnya mereka menganalisa konflik menjadi dua jenis konflik : 1. Basic Conflict. Konflik terjadi jika suatu kelompok merasa bahwa imbalan yang mereka dapatkan tidak sesuai dengan yang seharusnya. Perasaan tersebut muncul justru setelah sistem imbalan yang mereka terima secara periodik (misalkan tiap bulan) berjalan cukup lama. 2. Procedural Conflict. Konflik ini muncul jika ada perbedaan pendapat mengenai persyaratan upah dan kondisi kerja. Selain itu konflik bisa diekspresikan baik secara terorganisir maupun tidak terorganisir. Biasanya ketidakpuasan diwujudkan dalam bentuk sindiran halus dan jika tidak mendapatkan tanggapan meledak melalui konflik. Anggota-anggota dari suatu kelompok yang memiliki status yang lebih tinggi


sering terikat dalam suatu konflik yang terorganisir yang dapat mendorong mereka meningkatkan prestasinya untuk mencapai suatu kesuksesan. Margerison pada tahun 1969 membuat sebuah analisa yang dilakukan oleh Scott di atas. 1. Distributive Conflict. Suatu konflik

yang timbul akibat adanya

pertentangan dalam perbandingan mengenai perjanjian upah dan kondisi pekerjaan, dimana salah satu pihak ingin melakukan peninjauan kembali terhadap isi perjanjian tersebut dikarenakan adanya perubahan pasar. 2. Structural Conflict. Berhubungan erat dengan masalah yang muncul akibat adanya interaksi di dalam struktur formal organisasi. Ia biasanya merupakan akibat dari kegagalan di dalam membentuk struktur organisasi pada waktu sebelumnya dengan perubahan yang terjadi, konflik struktural akan menyebabkan berbagai masalah yang berkaitan dengan peran dan otoritas yang harus dipegang oleh unsur-unsur dalam struktur organisasi. 3. Human relations Conflict. Yaitu konflik antar pribadi dalam perusahaan yang berawal dari masalah-masalah pribadi sering dilibatkan ke dalam aktivitas perusahaan, sehingga bisa menimbulkan efek-efek negatif terhadap kelancaran jalannya perusahaan. Ketiga macam konflik tersebut memberikan suatu gambaran yang berbeda tentang situasi dan kondisi di dalam perusahaan Distributive Conflict, menggambarkan adanya suatu permasalahan di antara kelompok yang ada dalam perusahaan. Structural Conflict, menggambarkan adanya permasalahan yang disebabkan oleh maksud pihak manajemen untuk mengadakan restrukturisasi: sedangkan Human Relation Conflict, berkaitan erat dengan sikap pemimpin dalam mengatasi berbagai pertentangan pribadi dalam tubuh organisasi perusahaan. Banyak terjadi perbedaan pendapat mengenai hak mogok yang dimiliki oleh buruh di Inggris, tetapi isu mengenai hal ini semakin menghilang bersamaan dengan menurunnya aksi-aksi pemogokan yang dilakukan oleh buruh. Pada tahun 1973-1975 hanya terjadi pemogokan uang menyebabkan hilangnya 9 juta hari kerja dibandingkan dengan pada tahun


1970-1972 sampai 16 juta hari kerja (kantor Pusat Statistik, 1976b), Turner (1969) mengatakan bahwa asumsi mengenai frekuensi karakteristik pemogokan dan biaya yang ditimbulkannya yang dibuatnya baik pemerintah Partai Buruh maupun Partai Konservatifdi dalam Donovan Report (laporan Donovan0 dianggap sangat meragukan. Perbedaan perbatasan mengenai frekuensi karakteristik pemogokan yang dibuat oleh kedua penguasa tersebut dan laporannya mengenai data statistik pemogokan di tingkat internasional sama sekali bisa dipercaya. Lain halnya dengan Mc. Carty (1970) yang membantah pendapat Turner, dia mendukung isi laporan Donovan dengan menambahkan bahwa salah satu pemogokan di Inggris mempunyai dua bentuk : 1. Tindakan-tindakan non konstitusional dalam skala kecil, yang kadangkadang terdapat dalam suatu kelompok yang cenderung melakukan pemogokan pada perusahaan tertentu. 2. Adanya fakta bahwa kadang kala suatu tindakan non konstitusional di dalam suatu kasus pemogokan dapat menyebabkan kerusakan ekonomi nasional dan juga mempengaruhi kehidupan para pekerja lain yang tidak terlibat dalam pemogokan. Perbedaan terdapat di antara para ahli mengenai masalah konflik yang menimbulkan pemogokan umumnya terjadi di dalam pemberian istilah saja bukan terletak pada isi permasalahan. Beberapa faktor yang menyebabkan timbulnya kecenderungan tinggi untuk melancarkan pemogokan ialah masyarakat industri bersifat tunggal, adanya sedikit perbedaan dalam tingkat jabatan, lalu kelompok yang ada dalam perusahaan tersebut secara geografis maupun sosial terisolasi dari lingkungan masyarakat yang luas serta adanya suatu ikatan yang kuat dalam kelompok tersebut (Eldridge, 1968). Faktor-faktor di atas semuanya termasuk ke dalam faktor lingkungan yang mempengaruhi kecenderungan melancarkan pemogokan, tetapi penyebab utama yang paling nyata ialah bagaimana para buruh memegang peranan sesuai fungsi dan hak-hak mereka. Menurut Hyman (1972, hal.131), pemogokan itu adalah suatu pengunduran dari situasi


kerja, suatu gambaran dari suatu sikap agresif dan usaha yang penuh perhitungan untuk mengadakan perubahan di dalam situasi atau bentuk hubungan kerja. Untuk

mendapat

gambaran

yang

lebih

menyeluruh

tentang

pemogokan, kita harus juga memperhatikan berbagai perbedaan industri, paling tidak di dalam kondisi lokal. Claek pada tahun 1967 mengungkapkan hasil pengamatannya tentang peristiwa pemogokan yang terjadi pada industriindustri mobil. Yang menyebabkan terjadinya pemogokan justru adalah ketidakstabilan struktur upah, bukannya hasutan dari pihak buruh. Juga banyak pekerja yang merasa bahwa mereka jika tidak sampai pada tingkatan departemen tuntutan-tuntutan mereka tidak bisa dipenuhi maka ada kemungkinan tuntutan mereka berpadu dengan tuntutan lain pada tingkatan di atas departemen. Hal ini membantu kita menjelaskan mengapa “tindakantindakan konstitusi onalisme” semakin meningkat; dan juga menunjukkan betapa pentingnya perbaikan suatu prosedur untuk mengatasi pemogokan yang dimaksud. Mungkin satu-satunya ulasan terbaik tentang peristiwa pemogokan ialah yang di buat Lane dan Robert, yaitu pemogokan pada industri gelas Pilkington di St. Helens. Peristiwa itu mulai dari adanya suatu kesalahan perhitungan upah dalam salah satu departemen di pabrik tersebut, yang secara spontan menimbulkan amarah para pekerja di apartemen tersebut. Pertengkaran tersebut ternyata merembet semakin luas pada departemendepartemen lain yang akhirnya menimbulkan tuntutan kenaikan gaji. 8.500 orang pekerja yang terlibat dalam pemogokan selama 7 minggu di pabrik tersebut. Sesungguhnya tentang peranan para pemimpin unio di dalam peristwa pemogokan tersebut masih diragukan, tetapi tidak diragukan lagi bahwa mereka ikut menghasut para buruh dalam peristiwa pemogokan tersebut.


B. Perselisihan Hubungan Industrial Menurut UU nomor 22 tahun 1957 pasal 1 ayat 1 huruf c, perselisihan perburuhan yaitu pertentangan antara pengusaha dengan buruh yang tergabung dalam serikat buruh, disebabkan karena adanya persesuaian faham mengenai hubungan kerja, syarat-syarat kerja, dan keadaan perburuhan dalam suatu perusahaan. Pengertian perselisihan perburuhan ini selanjutnya lebih dikenal dengan perselisihan hubungan industrial. Dari pengertian ini, terdapat dua unsur dalam perselisihan hubungan. Pertama, unsur siapa yang berselisih. Yang berselisih adalah pengusaha dengan pekerja yang tergabung dalam serikat pekerja, maka dalam unsur siapa yang berselisih dalam prakteknya menjadi lebih luas. Yakni perselisihan antara pengusaha dan pekerja yang tidak tergabung dalam serikat pekerja, namun apabila pekerja mewakilkan kepentingannya dalam serikat, namun masuk dalam kategori perselisihan hubungan industrial atau perburuhan. Kedua, unsur materi perselisihan. Dari pengertian di atas disebutkan bahwa materi yang dapat dipandang sebagai materi perselisihan adalah mengenal hubungan kerja, syarat-syarat kerja, dan keadaan perburuhan pada umumnya dalam suatu perusahaan. Dengan demikian tidak semua perselisihan yang terjadi antara pekerja dan pengusaha dapat disebut perselisihan hubungan industrial. Misalnya pengusaha dengan pekerja terjadi perselisihan, tetapi dengan materi perselisihan masalah pribadi tidak dapat dimasukkan dalam pengertian perselisihan hubungan industrial. a. Hubungan Kerja Hubungan kerja akan menyangkut segala hal yang berhubungan dengan pekerja dan pengusahanya, dalam hubungan kerja ini ada unsur subordinat, dimana pihak pengusaha akan mengatur pihak pekerja maka dalam hubungan ini akan muncul kekuasaan, wewenang, tanggung jawab, dan pertanggungjawaban. Dari penjelasan ini, berarti masalah perselisihan hubungan industrial dapat terjadi kareba masalah pembagian kekuasaan, pendelegasian wewenang, tanggung jawab, dan pertanggungjawaban .


selain itu, berkaitan dengan masalah kepemimpinan dapat menyangkut gaya kepemimpinan. b. Syarat-syarat Kerja Syarat-syarat Kerja juga dapat menjadi salah satu materi atau masalah yang menyebabkan timbulnya perselisihan hubungan industrial. Syarat-syarat kerja tersebut antara lain : jam kerja, hari kerja, tempat kerja, upah dan jaminan sosial. c. Keadaan Perburuhan Mengenai keadaan perburuhan pada umumnya ini sifatnya luas. Selain itu antara daerah dengan daerah lain atau antara negara dan negara lain dapat berbeda dan dapat pula sama. Contoh : pada tahun 2001 Upah Minimum Propinsi (UMP) telah ditetapkan oleh masing-masing propinsi. Namun dengan adanya ketentuan baru maka UMP harus sebesar Kebutuhan Hidup Minimal (KHM), maka UMP yang masih di bawah KHM menjadi salah satu materi perselisihan perburuhan. 1. Jenis Perselisihan Hubungan Industrial Berdasarkan jenisnya hubungan industrial dibedakan menjadi dua, yaitu perselisihan hak dan perselisihan kepentingan. Masing-masing akan dibahas secara singkat sebagai berikut : a. Perselisihan Hak (rechtgexcgillen) Perselisihan hak yaitu pertentangan antara pengusaha atau perkumpulan pengusaha dengan serikat pekerja atau gabungan serikat pekerja berhubungan tidak adanya persesuaian paham mengenai hubungan kerja. Kepada pihak-pihak yang berselisih karena adanya perselisihan hak, dapat mengajukan masalahnya kepada : 1) Pengadilan Negeri Pengajuan ke Pengadilan Negeri ini dapat dilakukan oleh pekerja perseorangan, serikat kerja, pengusaha, ataupun serikat pengusaha dan kepada yang bersalah dapat dikenakan sanksi perdata.


2) Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan (P4) Pengajuan ke Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan (P4) ini dapat dilakukan oleh serikat pekerja, pengusaha ataupun serikat pengusaha. Kepada yang bersalah dapat dikenakan sanksi perdata dan atau sanksi pidana. b. Perselisihan Kepentingan (belangengeschillem) Selain perselisihan hak yang seperti dijelaskan di atas memungkinkan timbul perselisihan kepentingan yang merupakan pertentangan antara pengusaha atau perkumpulan pengusaha dengan serikat pekerja atau bagungan serikat pekerja berhubung tidak adanya penyesuaian paham mengenai syarat-syarat kerja dan atau keadaan perburuhan. Perselisihan kepentingan hanya dapat diajukan ke Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan (P4) saja. Perselisihan ini tidak dapat diajukan ke Pengadilan Negeri memutuskan masalah berdasar Hukum Perjanjian yang ada, sedangkan dalam 4P selain memutuskan berdasarkan hukum; berdasar perjanjian yang ada; juga dengan mengingat kebiasaan, keadilan, maupun kepentingan negara. 2. Sifat Perselisihan Hubungan Industrial Berdasarkan sifatnya, perselisihan industrial dibedakan menjadi dua, yaitu perselisihan perseorangan dan perselisihan kolektif. Masingmasing akan dibahas secara singkat sebagai berikut . a. Perselisihan perorangan Perselisihan perorangan merupakan perselisihan antara pekerja sebagai individu dengan pengusahanya. Mengenai materi atau masalah yang dipertentangkan dapat merupakan hubungan kerja, syarat-syarat kerja, maupun keadaan perburuhan pada umumnya. Akibat dari perselisihan ini biasanya kurang luas, dalam arti hanya dalam skala kecil, dan tidak mengganggu operasi perusahaan. Perselisihan perorangan diatur dalam UU nomor 12 tahun 1964 tentang pemutusan


hubungan kerja di perusahaan swasta beserta peraturan dan pelaksanaannya. b. Perselisihan Kolektif Perselisihan Kolektif adalah perselisihan antara serikat pekerja dengan pengusaha atau serikat pengusaha. Perselisihan Perburuhan Kolektif ini diatur dalam UU Nomor 22 tahun 1957 tentang penyelesaian perselisihan perburuhan. C. Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Karena perselisihan perburuhan tidak menguntungkan baik pekerja, pengusaha, maupun pemerintah, maka penyelesaian perselisihan merupakan hal yang sangat penting. Dibawah ini akan dibahas prosedur penyelesaian perselisihan industrial yang terjadi di perusahaan swasta. Pembatasan ini dimaksudkan karena dalam perusahaan swasta, pihak pengusahanya jelas yaitu individu manusia. Sedang dalam situasi pemerintah maupun militer, pihak pengusahanya bukan individu manusia. Lebih dari itu untuk instansi pemerintah dan militer akan diatur dengan undang-undang tersendiri. Menurut UU Nomor 22 tahun 1957 dinyatakan bahwa apabila terjadi perselisihan, maka penyelesaiannya dapat lewat jalur : 1) Pegawai perantara 2) Dewan pemisah/artibrase 3) P4-D/P4-P 4) Materi Tenaga Kerja dan Transmigrasi Namun dalam prakteknya penyelesaian perselisihan perburuhan di perusahaan swasta pada umumnya mengikuti urutan sebagai berikut : 1) Perundingan 2) Dewan atau juru pemisah 3) Pegawai perantara 4) Panitia Penyelesaian Perselisihan perburuhan Daerah (P4-D) 5) Panitia Penyelesaian perselisihan Perburuhan Pusat (P4-P) 6) Terakhir Materi Tenaga Kerja dan Transmigrasi


1. Perundingan Pemerintah sebagai pelindung semua warga negara, baik yang berperan sebagao pekerja maupun pengusaha, tidak menghendaki perselisihan

perburuhan

terjadis

ecara

berlaurt-larut.

Untuk

itu

pememrintah mengharapkan kepada yang berselisih untuk melakukan penyelesaian dengan cara mengadakan perundingan. Dalam perundingan tesebut mereka mengadakan musyawarah dan mufakat. Musyawarah berarti pembahasan bersama-sama dengan maksud mencapai keputusan atas penyelesaian masalah bersama. Sedang mufakat berarti kesepakatan, keakraban, atau keakuran. Keuntngan penyelesaian perselisihan secar musyawarah dan mufakat adalah pertama, masalah yang dihadapi cepat terselesaikan. Mereka yang berselisih dengan inisiatifsendiri menyelesaikan masalahnya sendiri, kemudian penyelesaian ini diterima dan dihormati oleh kedua belah pihak. Kedua, karena bentuknya musyawarah dan mufakat, maka setelah perselisihan tidak terjadi hubngan yang tidak enak diantara mereka. Ketifa, tidak perlu melibatkan pihak lain, sehingga pihak lain dapat berkonsentrasi

mengerjakan

pekerjaan

lain.

Dengan

demikian

produktivitas secara makro dapat meningkat. Apabila perundingan tersebut berhasil mencapai mufakat, maka hasil perundingan tersebut mempunyai kekuatan hukum sebagai perjanjian perburuhan. 2. Dewan/ Juru Pemisah Seandainya perselisihan tersebut tidak dapat diselesaikan melalui perundingan, maka pihak-pihak yang berselisih dapat menyerahkan masalahnya kepada dewan atau juru pemisah. Penyerahan masalah kepada dewan pemisah untuk menengahi perselisihan tersebut dapat merupakan inisiatif dari mereka yang berselisih datau atas anjuran pegawai atau Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Daerah (P4-D). penyerahan perselisihan perburuhan kepada dewan atau juru pemisan dilakukan


dengan surat perjanjian di hadapan pegawai atau Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Daerah (P4-D), yang memuat hal-hal seperti a. Pokok-pokok persoalan yang menjadi perselisihan yang akan diserahkan penyelesaiannya kepada dewan pemisah b. Nama pemimpin atau wakil serikat pekerja dan pengusaha serta tempat dimana kedudukan mereka c. Siapa yang ditunjuk menjadi juru atau dewan pemisah beserta tempat tinggalnya d. Bahwa kedua belah pihak akan tunduk kepada keputusan yang akan diambil oleh juru pemisah e. Hal-hal perlu untuk memperlancar pemisah Setelah P4-D menerima surat perjanjian yang memuat hal-hal di atas, kemudian mereka akan bersidang untuk membahas penyelesaian yang terbaik dan tidak melanggar Undang-Undang dan peraturan yang ada. Putusan terhadap penyelesaian ini memuat : a. Hal-hal yang termuat dalam surat perjanjian b. Ihktisar dan tuntutan, alasan dan penjelasan-penjelasan lebih tepat dari kedua belah pihak. c. Pertimbangan yang menjadi dasar putusan d. Pokok putusan Pokok putusan dewan pemisah ini kemudian dimintakan pengesahan ke Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat. 3. Pegawai Perantara Pada umumnya setelah perundingan mengalami jalan buntu, pihak yang berselisih akan memilih apakah akan menyerahkan masalahnya kepada dewan pemisah atau kepada perantara, dalam hal ini adalah pegawai Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Penyerahan masalah kepada pegawai perantara ini dilakukan secara tertulis, dapat dilakukan oleh salah satu pihak saja atau kedua belah pihak yang berselisih. Setelah pegawai perantara menerima penyerahan masalah dari pihak-pihak yang berselisih, kemudian dilakukan penyelidikan tentang


duduk perkara dan sebab-sebabnya. Dalam waktu selambat-lambatnya tujuh hari dari penyerahan masalah, pegawai perantara kemudian mengadakan perundingan dengan pihak-pihak yang berselisih, untuk mencari penyelesaian secara damai. Suatu persetujuan atau putusan yang dicapai dalam perundingan dengan perantara pegawai Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi ini mempunyai kekuatan hukum sebagai perjanjian perburuhan. Apabila perundingan antara pihak-pihak yang berselisih dengan perantara pegawai Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi ini mengalami jalan buntu, maka oleh pegawai tersebut masalahnya akan diserahkan ke P4-D. kemudian kepada pihak-pihak yang berselisih akan diberitahukan bahwa masalahnya telah diserahkan ke P4-D. 4. Panitia Penyelesaian perselisihan Perburuhan Daerah (P4-D) Panitia Penyelesaian perselisihan Perburuhan Daerah (P4-D) menerima limpahan masalah yang tidak dapat diselesaikan oleh pegawai perantara. P4-D akan mengadakan penyelidikan dan apabila dipandang perlu mengadakan perundingan dengan pihak-pihak yang berselisih. Penyelesaian perselisihan dengan berdasar hukum, perjanjian yang ada, kebiasaan, keadilan, dan kepentingan negara. Persetujuan yang tercapai mempunyai kekuatan hukum sebagai perjanjian perburuhan. Apabila P4-D tidak berhasil mengadakan penyelesaian dengan persetujuan bersama (dari pihak yang berselisih), selanjutnya P4-D akan mengambil keputusan berupa anjuran atau keputusan yang mengikat. Keputusan P4-D secara rinci akan memuat : a. Nama serikat pekerja dan pengusaha, serta tempat kedudukan mereka; b. Ikhtisar dari tuntutan-tuntutan, alasan-alasan, serta penjelasan lebih lanjut dari kedua belah pihak c. Pertimbangan yang menjadi dasar dari keputusan tersebut; d. Pokok putusan yang juga memuat pernyataan apakah putusan bersifat anjuran atau keputusan yang mengikat; e. Diberi tanggal;


f. Dibubuhi nama tempat, dimana putusan itu diambil; g. Ditandatangani oleh ketua panitianya Setelah putusan diambil, kemudian kepada masing-masing pihak yang berselisih disampaikan salinan putusan tersebut. Putusan yang bersifat anjuran dapat dilaksanakan dapat pula tidak. Namun bagi putusan yang sifatnya mengikat dapat pula tidak. Namun bagi putusan yang sifatnya mengikat dapat mulai dilaksanakan paling lambat 14 hari setelah putusan diambil. .dalam hal pihak yang berselisih dapat menerima putusan tersebut, P4-D tidak perlu meminta pemeriksaan ulangan kepada P4-P. 5. Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat (P4-P) Pada umumnya Panitia penyelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat (P4-P) menerima pemeriksaan ulangan terhadap masalah yang telah diputus oleh P4-D, tetapi pihak yang berselisih belum menerima putusan yang diambil P4-D. permintaan pemeriksaan ulangan ini dibuat oleh pihak yang tidak menerima putusan yang diambil oleh P4-D. surat pemerintahan ini disampaikan kepada P4-D setempat, dan selanjutnya diteruskan P4-P dengan disertai surat-surat yang berhubungan dengan permasalahannya. Untuk perselisihan yang dinilai dapat membahayakan kepentingan umum, P4-P dapat menarik suatu perselisihan perburuhan yang sedang ditangani oleh pegawai perantara atau P4-D, dengan demikian putusan akan langsung diambil oleh P4-P. Putusan dari P4-P ini bersifat mengikat, dan dapat dilaksanakan 14 hari setelah putusan diambil. Putusan P4-P memuat : a. Nama serikat pekerja dan pengusaha serta tempat kedudukan mereka; b. Ikhtisar dari tuntutan, balasan serta penjelasan lebih lanjut dari kedua pihak; c. Pertimbangan yang menjadi dasar putusan itu; d. Pokok putusan. Putusan tersebut diberi tanggal, dibubuhi nama tempat di mana putusan itu diambil, dan ditandatangani oleh ketua dan paniternya. Setelah putusan diambil, kemudian diberitahukan kepada pihak-pihak yang


berselisih. Keputusan yang diambil di dasarkan pada hukum. Perjanjian yang ada, kebiasaan, keadilan, dan kepentingan negara. Mengenai melaksanakan atau eksekusi keputusan P4-P diatur dalam pasal 7 Peraturan Pemerintah nomor 50 tahun 1957 sebagai berikut: 1) Jika suatu pihak meminta kepada Pengadilan Negeri supaya putusan P4-P dinyatakan dapat dijalankan, maka pihak yang bersangkutan minta kepada panitera pusat suatu salinan dari putusan itu; 2) Salinan itu diberikan oleh panitera dengan dibubuhi catatan bahwa salinan tersebut diberikan untuk meminta kepada pengadilan Negeri supaya dinyatakan bahwa putusan P4-P itu dapat dijalankan. 6. Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Menteri dapat menunda atau membatalkan putusan P4-P apabila hal itu dianggap perlu untuk memelihara ketertiban umum dan melindungi kepentingan negara. Dalam kasus seperti ini Menteri dikatakan menggunakan hak veto. Syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk menggunakan hak veto adalah sebagai berikut : a. Pembatalan atau penundaan pelaksanaan itu untuk memelihara ketertiban umum serta melindungi kepentingan negara b. Pembatalan atau penundaan pelaksanaan harus didahului oleh perundingan dengan menteri-menteri yang kementeriannya atau departemennya mempunyai wakil dalam P4-P adalah : 1) Menteri tenaga Kerja dan Transmigrasi sebagai ketua 2) Menteri Perekonomian 3) Menteri Pertanian 4) Menteri Keuangan 5) Menteri Perhubungan 6) Menteri Kehakiman 7) Menteri Pekerjaan Umum


c. Hak Veto Menteri melakukan penundaan atau pembatalan terhadap putusan P4-P Dalam hal Menteri melakukan penundaan atau pembatalan terhadap putusan P4-P, maka dalam surat penundaan atau pembatalan tersebut sekaligus diatur akibat pembatalan atau penundaan. 7. Eksekusi dan Penyitaan Dalam hal ini ada putusan P4-Daerah atau P4-Pusat yang sudah mempunyai kekuatan hukum, namun salah satu pihak tidak mentaatinya secara suka rela, maka perlu dimintakan eksekusi dan penyitaan kepada pengadilan. Prosedur eksekusi dan penyitaan dapat dijelaskan sebagai berikut. a. Eksekusi dan penyitaan untuk putusan P4-Daerah dimintakan ke Pengadilan Negeri setempat dan untuk putusan P4-Pusat dimintakan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. b. Setelah mendapat permintaan eksekusi, Pengadilan Negeri setempat maupun Pengadilan Negeri Jakarta Pusat akan melaksanakan putusan menurut aturan yang berlaku seperti pelaksanaan suatu putusan perdata. c. Pengawasan pelaksanaan putusan P4-Daerah dan P4-Pusat dilakukan oleh pegawai pengawasan ketenagakerjaan yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

D. Pencegahan Perselisihan Perburuhan Mengingat bahwa perselisihan perburuhan yang berlarut-larut dapat merugikan pekerja, pengusaha, maupun negara, maka apabila timbul perselisihan mereka hendaknya menyegerakan untuk menyelesaikannya. Untuk kepentingan tersebut, pemerintah juga telah menyusun peraturan caracara penyelesaian perselisihan perburuhan. Namun demikian, upaya yang lebih tepat adalah bagaimana mencegah agar jangan sampai terjadi perselisihan perburuhan. Prinsip ini sesuai dengan peribahasa “lebih baik mencegah dari pada mengobatinya”.


Upaya pencegahan perselisihan perburuhan dapat dilakukan dengan beberapa cara, yang akan dijelaskan sebagai berikut : 1. Dari Pihak Pekerja Pekerja memahami hak dan kewajiban bekerja. Dalam hal ini pekerja tidak hanya menuntut hak-haknya saja, tetapi juga dituntut untuk memahami dunia usaha, dimana ada kondisi-kondisi tertentu dimana posisi pengusaha sangat sulit, sehingga tidak mampu memenuhi kewajibannya kepada pekerja. 2. Dari Pihak Pengusaha Seperti halnya pekerja pengusaha jug harus memahami hak dan kewajibannya. Permintaan tak harus seimbang dengan pemenuhan kewajiban. Selain itu pengusaha juga dituntut untuk memahami aspirasi pekerja dan kehidupan dunia kerja pada umumnya. Dengan demikian pekerja akan merasa mendapat keadilan, apabila dibandingkan kondisinya dengan kondisi pekerja di perusahaan lain, baik yang sejenis maupun yang berada di wilayah yang sama. 3. Dari Pihak Pemerintah Sebagai upaya pencegahan, pemerintah harus peka terhadap aspirasi yang muncul di kalangan pekerja maupun dikalangan pengusaha. Dengan cara ini, pemerintah dapat memperkirakan permasalahanpermasalahan yang secara potensial dapat muncul. Selanjutnya pemerintah dapat melakukan pendekatan-pendekatan agar masalah yang potensial itu dipahami oleh masing-masing pihak, dan sebelum muncul mereka sudah mengupayakan penyelesaiannya. Lebih dari itu, pihak pemerintah dapat merancang peraturan yang diperlukan. 4. Perjanjian Perburuhan Agar tidak timbul perselisihan perburuhan atau setidaknya mengurangi timbulnya perselisihan perburuhan, maka antara pekerja dan pengusaha harus mempunyai pedoman yang mengatur hubungan antara pekerja dengan pengusaha, perjanjian perburuhan atau sering disebut kesepakatan kerja bersama (KKB) merupakan pedoman hubungan pekerja


dengan pengusaha yang baik, karena disusun bersama-sama antara pekerja dan pengusaha. Dengan disusun secara bersama-sama, maka hak dan kewajiban masing-masing pihak dapat diperhatikan secara profesional. 5. Tersedianya Media Komunikasi Media komunikasi merupakan faktor penting untuk mencegah perselisihan perburuhan. Dengan adanya media komunikasi, rasa ketidakpuasan dari masing-masing pihak dapat tersalur dan dipahami oleh pihak lain. Dengan memahami ketidakpuasan pihak lain, memungkinkan mereka untuk menindaklanjuti ketidakpuasan tersebut. Media komunikasi in sebaiknya dihadiri oleh pihak pekerja atau serikat pekerja, pengusaha, maupun pemerintah. E. Masalah Khusus Hubungan Industri Pemerintah Masalah –masalah khusus yang perlu mendapat perhatian adalah : pengupahan, kesejahteraan dan jaminan tenaga kerja, mogok dan penutupan perusahaan serta Pemutusan Hubungan Kerja. 1. Pengupahan Secara filosofi, upah harus berdasarkan kepada hal-hal sebagai berikut: a. Bekerja bukan sekedar mencari nafkah akan tetapi merupakan pengabdian kepada Tuhan Yang Maha Esa dan kepada sesama manusia, kepada bangsa dan negara. Karena itu baik pekerja maupun pengusaha harus memandang tujuan kegiatan dan usahanya bukan hanya sekedar mencari kenikmatan jasmani akan tetapi juga untuk kenikmatan rohani dari Tuhan Yang Maha Esa. b. Pekerja yang tidak dipandang faktor produksi belaka tetapi sebagai manusia dengan segala harkat dan martabatnya. Karena itu pengusaha harus

berupaya menjaga dan meningkatkan martabat dan harkat

pekerjanya. c. Tidak menonjolkan perbedaan kepentingan antara pekerja dan pengusaha. Kemajuan pengusaha merupakan kepentingan bersama


yang

harus diperjuangkan

bersama

pula.

Tidak mengadakan

pembedaan pengusaha dan pekerja karena golongan, aliran, agama, politik, suku dan jenis kelamin. Karena itu dalam memperjuangkan kepentingan masing-masing para pengusaha dan pekerja harus pula berpedoman kepada kepentingan bersama tadi. d. Hasil perusahaan yang merupakan hasil bersama tidak dibagi berdasarkan perimbangan kekuatan, akan tetapi atas berdasarkan rasa keadilan sesuai dengan peranan, tanggungjawab masing-masing pekerja di dalam perusahaan. Sebagai perwujudan dari beberapa hal pokok tersebut, maka penetapan kebijaksanaan pengupahan perlu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut : a. Upah pekerja di dalam perusahaan bersumber dari hasil perusahaan itu sendiri. Bertambah besar hail perusahaan akan bertambah besar pula kemungkinan meningkatkan upah pekerja. Oleh sebab itu peningkatan hasil perusahaan melalui peningkatan produktivitas seluruh faktor produksi perlu diupayakan. Untuk itu program pengembangan produktivitas baik melalui program pengendalian mutu, dan program lainnya mengenai pengembangan produktivitas harus menjadi program pokok suatu perusahaan. b. Untuk menjaga agar upah dapat memungkinkan pekerja hidup layak dan tidak dipermainkan oleh pasar kerja maka perlu pengamanan terhadap tingkat upah yang layak tersebut terutama bagi tenaga kerja lapisan bawah. Untuk itu kebijaksanaan upah minimum yang mengacu kepada Kebutuhan Hidup Minimum Pekerja (KHMP) perlu menjadi program dasar pengupahan. c. Agar peningkatan upah dapat berjalan seiring dengan peningkatan kemampuan

perusahaan

maka

peningkatan

produktivitas

dan

keterampilan tenaga kerja harus menjadi kebijakan pokok di dalam perusahaan yang ditunjang oleh semua pihak.


d. Agar upah dan Jamsostek dapat didistribusikan secara adil di dalam perusahaan dan untuk menghindari terjadinya diskriminasi mengenai upah setiap perusahaan perlu membuat jenjang kepangkatan dan skala upah bagi perusahaannya masing-masing. Untuk itu perlu adanya ketentuan yang mewajibkan setiap perusahaan membuat jenjang kepangkatan dan skala upah secara landai yang dirundingkan secara musyawarah di dalam perusahaan. e. Ukuran kenaikan upah sebaiknya diatur juga menurut kriteria masa kerja, jabatan, dan prestasi kerja. f. Perlu ditempuh upaya-upaya yang mengarah pada ratio upah terendah dan

tertinggi

yang

lebih

seimbang

dan

memadai

dengan

memperlakukan skala upah secara landai (sliding scale), demikian juga mengenai pengetrapan upah dengan sistem tunjangan supaya diatur secara proporsional. Mengenai diskriminasi upah perlu diatur sedemikian rupa menjangkau tidak menimbulkan kecemburuan sosial. g. Perlu keterbukaan sebagai perwujudan mitra dalam keuntungan dibarengi dengan pemilikan salah, pemberian bonus, gratifikasi dan lain-lain yang besarnya diserahkan kepada kesepakatan bersama antara kedua belah pihak dalam upaya menjangkau prinsip keadilan sosial khususnya pemerataan pendapatan. Disamping itu secara makro di harapkan dapat memenuhi kebutuhan hidup layak bagi kemanusiaan. Untuk memenuhi kebutuhan hidup layak ini diperlukan adanya beberapa kriteria diantaranya adalah : a. Harus merupakan cerminan dari pemberian imbalan terhadap hasil kerja b. Mampu menjamin kehidupan yang minimal dapat memenuhi kebutuhan hidup layak bagi pekerja dan keluarga c. Dapat memberikan insentif dalam rangka mendorong peningkatan produktivitas pekerja. d. Dapat memberikan sumbangan nyata terhadap kelangsungan hidup dan perkembangan perusahaan.


e. Dapat memberikan sumbangan nyata terhadap pertumbuhan ekonomi nasional yang dapat dinikmati secara adil oleh masyarakat melalui pendistribusian hasil pertumbuhan tersebut. Sebagai perwujudan dari beberapa kriteria tersebut, maka arah kebijaksanaan yang diperlukan adalah dengan meletakkan sistem pengupahan ke dalam suatu sistem Pengupahan Nasional dengan beberapa acuan pokok sebagai berikut : a. Upah sebagai instrumen Trilogi Pembangunan khususnya pemerataan dan keadilan b. Upah sebagai instrumen pengentasan kemiskinan pekerja dan keluarga c. Upah sebagai pemacu peningkatan produktivitas pekerja d. Upah sebagai basis kesejahteraan pekerja dan keluarga e. Upah sebagai instrumen peningkatan daya beli masyarakat khususnya pekerja (purchasing power) f. Upah sebagai instrumen perluasan pasar peningkatan aktifitas ekonomi g. Upah sebagai pendorong perluasan investasi dan perluasan usaha h. Upah sebagai pilar utama “industrial harmony” khususnya dalam bentuk ketenangan bekerja dan berusaha i. Upah tidak menjadi pemicu inflasi (cost push inflantion) 2. Kesejahteraan dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Upaya-upaya daerah peningkatan kesejahteraan pekerja dan keluarganya perlu didorong dalam bentuk pengembangan Koperasi Karyawan, KB Kerja, rekreasi, pembinaan agama, olahraga, tempat istirahat, tempat ibadah dan sebagainya. Disamping itu perlu ditingkatkan rasa memiliki di antara pekerja dalam bentuk pemilikan salah baik individu maupun koperasi. Disisi lain, disamping program-program Jamsostek yang telah diatur

dalam

peraturan

perundang-undangan,

perlu

diupayakan

pengembangan program-program peningkatan jaminan sosial tenaga kerja seperti santunan PHK, alih profesi dan sebagainya.


3. Mogok dan Penutupan Perusahaan Dalam hal terjadi perbedaan dan perselisihan terdapat perselisihan yang tidak dapat dihindari, perlu diselesaikan melalui perundingan secar kekeluargaan yaitu melalui musyawarah untuk mufakat. Mogok dan penutupan perusahaan memang hak pekerja dan perusahaan, namun mempunyai akibat yang merugikan berbagai pihak dan dampaknya sangat luas. Karena itu pemaksaan kehendak secara sepihak seperti mogok dan penutupan perusahaan haruslah dihindari semaksimal mungkin dan perlu di atur sebaik-baiknya. Dalam kaitan ini, maka upaya-upaya yang perlu dilakukan oleh pihak terkait khususnya para pelaku proses produksi barang dan jasa, agar saling menciptakan iklim yang kondusif untuk terwujudnya maksud tersebut, diantaranya adalah sebagai berikut : a. Perusahaan atau pemberi kerja -

Keterbukaan dari pihak perusahaan dan bersedia menerima kehadiran Serikat Pekerja

-

Perusahaan atau pemberi kerja tanggap terhadap tingkat upah pekerja yang masih rendah serta kesejahteraannya.

-

Memperhatikan

pekerja

secara

lebih

manusiawi

dan

memperlakukan mereka sebagai teman kerja -

Mengembangkan forum komunikasi dan musyawarah serta menyediakan fasilitasnya

-

Meningkatkan hubungan dengan Serikat Pekerja

b. Pekerja -

Sebagai

pimpinan

Serikat

Pekerja

harus

mengembangkan

komunikasi, serta memahami masalah yang dihadapan oleh perusahaan secara profesional -

Dapat

mengendalikan

diri

dan

mampu

mengembangkan

musyawarah untuk mufakat dengan penuh keterbukaan. -

Tidak bersikap konfrontatif terhadap pengusaha atau pemberi kerja dan dapat menghindarkan dari perbuatan yang merugikan.


c. Pemerintah -

Pendekatan persuasif dan simpatik baik kepada pekerja maupun pengusaha

-

Pendayagunaan pelaksanaan pengawasan ketenagakerjaan secara konsekuensi agar tercipta rasa keadilan bagi kedua belah pihak

4. Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Pemutusan hubungan kerja suatu peristiwa yang tidak diharapkan oleh berbagai pihak khususnya para pekerja, karena hal ini berarti masuk ke dalam situasi tanpa pekerjaan yang berarti juga kehilangan pendapatan untuk membiayai kehidupannya dan keluarganya oleh karena itu, apabila pemutusan hubungan kerja tidak dapat dihindari harus ditempuh dengan cara sebagai berikut : a. Setiap kehendak atau rencana pemutusan hubungan kerja, harus dirundingkan oleh Pengusaha dengan Serikat Pekerja atau dengan pekerjaannya sendiri, jika pada perusahaan yang bersangkutan belum ada Serikat Pekerja, sebagai langkah awal penyelesaian. b. Setiap perundingan atau musyawarah seperti tersebut pada huruf a harus dibuat risala perundingan dan dilakukan sebanyak-banyaknya 3 kali dalam jangka waktu paling lama 1 bulan. c. Risalah sebagaimana dimaksud hurub b antara lain : -

Nama dan alamat pekerja

-

Nama dan alamat pengusaha atau yang mewakili

-

Nama dan alamat perusahaan

-

Pokok masalah atau alasan PHK

-

Pendirian para pihak

-

Kesimpulan perundingan

-

Tanggal

dan

tanda

tangan

pihak-pihak

yang

melakukan

perundingan d. Setiap perundingan baik untuk melakukan Pemutusan Hubungan Kerja yang disampaikan langsung kepada Departemen Tenaga Kerja oleh


Pengusaha, wajib ditolak dan dikembalikan kepada kedua belah pihak untuk diselesaikan prosedur huruf a, e. Hasil perundingan baik yang mencapai persetujuan bersama maupun tidak, harus organisasi pengusaha yang merupakan mitra Pemerintah dan Serikat Pekerja dalam Hubungan industrial adalah Asosiasi Indonesia

(APINDO),

yaitu

organisasi

pengusaha

yang

mengkhususkan tugas yang fungsinya dalam masalah-masalah tenaga kerjaan Organisasi perusahaan ini lebih lanjut mengatur mekanisme kerja dan hubungan fungsional dengan Kamar Dagang dan Industri (KADIN) dan asosiasi-asosiasi pengusaha lainnya yang bergerak di sektor-sektor tertentu.


RANGKUMAN A. Konflik Industri Kata konflik sendiri adalah gangguan-gangguan dari luar yang akan mengganggu norma-norma yang sudah teratur, dan konflik industri akan selalu bersifat merugikan, konflik industri ada dua: a) basic konflik; b) procedural konflik. Konflik bisa terorganisir maupun tidak terorganisir, dan konflik yang terorganisir biasanya lebih menguntungkan daripada konflik yang tidak terorganisir karena konflik yang terorganisir terjadi di kalangan status yang lebih tinggi dan mendorong mereka untuk meningkatkan prestasinya untuk mencapai suatu kesuksesan, konflik menurut Margerison berbeda dengan konflik di atas. Margerison membagi konflik menjadi: a) distributive conflict; b) structural conflict; c) human relation conflict. Ada beberapa faktor yang mendorong terjadinya konflik yang mengakibatkan pemogokan di masyarakat industri diantaranya dikarenakan oleh perbedaan jabatan di perusahaan, dan bahkan menyangkut perhitungan upah. B. Perselisihan Hubungan Industrial Menurut UU No. 22 Tahun 1957 Pasal 1 ayat 1 huruf c yang menyatakan perselisihan perburuhan adanya pertentangan antara pengusaha dan buruh yang tergabung dalam serikat buruh yang karena tidak ada persesuaian paham, syarat-syarat kerja dan lain-lain. Ada 2 unsur perselisihan hubungan yaitu siapa yang berselisih dan unsur materi yang menjadi perselisihan. 1. Hubungan Kerja Hal ini menyangkut semua yang berhubungan dengan pekerja dan pengusaha, dan pengusaha akan mengatur pihak pekerja yang akan memunculkan

kekuasaan,

wewenang,

tanggung

jawab

serta

pertanggungjawabannya.


2. Syarat-syarat Kerja Syarat-syarat kerja juga memicu terjadinya konflik industrial di mana syarat-syarat kerja menyangkut jam kerja, hari kerja, upah dan jaminan sosial. 3. Keadaan Perburuhan Keadaan perburuhan bersifat luas, bisa antar daerah satu dengan lainnya dan antar negara satu dengan negara lainnya. 4. Jenis Perselisihan Industrial Jenis

perselisihan

industrial

dibedakan

menjadi

2:

yaitu

perselisihan hak dan perselisihan kepentingan. a. Perselisihan hak (rechtgescgillen) yaitu pertentangan para penguasa dengan terikat pekerja yang karena tidak adanya persesuaian harga. b. Perselisihan kepentingan (belangengeschillem) yaitu perselisihan antara pengusaha dengan serikat pekerja atau gabungan dengan serikat pekerja yang karena tidak ada persesuaian paham, mengenai syaratsyarat kerja. 5. Sifat Perselisihan Hubungan Industrial Berdasarkan sifatnya dibedakan menjadi 2 yaitu perselisihan perorangan dan perselisihan kolektif. a. Perselisihan perorangan, adalah perselisihan antar pekerja sebagai individu dengan pengusaha. b. Perselisihan kolektif adalah perselisihan antara serikat pekerja dengan pengusaha atau serikat pengusaha.

C. Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Segala perselisihan akibatnya saling tidak menguntungkan baik bagi pekerja, pengusaha dan pemerintah. Maka penyelesaian adalah hal yang sangat penting, perselisihan dapat diselesaikan melalui jalur: 1) pegawai perantara; 2) dewan pemisah; 3) P4-D/P4-P; 4) Menteri tenaga kerja dan transmigrasi. Namun di perusahaan swasta penyelesaian konflik diselesaikan lewat jalur:


1. Perundingan Pemerintah sebagai pelindung semua warganya berharap segala perselisihan dapat diselesaikan lewat perundingan untuk mencapai kata mufakat. 2. Dewan/Juru Pemisah Apabila perselisihan tidak dapat dilakukan dengan perundingan maka pihak-pihak yang berselisih menyerahkan permasalahannya ke dewan pemisah untuk menengahi segala perselisihannya. 3. Pegawai Perantara Apabila segala perundingan mengalami jalan buntu, maka pihak yang berselisih apakah akan menyerahkan permasalahannya ke juru pemisah atau lewat perantara dan lewat pegawai perantara ini biasanya dilakukan secara tertulis. 4. Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Daerah (P4-D) Panitia ini menerima limpahan masalah yang tidak dapat diselesaikan oleh pegawai perantara, dan P4-D akan melakukan penyelidikan dan akan melakukan perundingan dengan pihak-pihak yang berselisih. 5. Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat (P4-P) Panitia ini menerima pemeriksaan ulangan terhadap masalah yang telah diputuskan oleh P4-D. 6. Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Menteri dapat menunda bahkan membatalkan putusan P4-P dan apabila dianggap perlu. Dalam kasus ini Menteri menggunakan hak veto. 7. Exekusi dan Penyitaan Bila ada putusan dari P4-D ataupun P4-P dan apabila salah satu pihak tidak mentaati maka perlu dimintakan eksekusinya.


D. Pencegahan Perselisihan Perburuhan Perselisihan yang berlarut-larut akan merugikan pekerja, pengusaha dan pemerintah, maka jika terjadi perselisihan hendaklah segera mereka yang berselisih menyelesaikan perselisihannya. Upaya perselisihan perburuhan dapat dilakukan sebagai berikut: 1. Dari pihak pekerja: pekerja memahami hak dan kewajibannya. 2. Dari pihak pengusaha: pengusaha harus juga memahami hak dan kewajibannya. Selain itu pengusaha dituntut untuk memahami aspirasi pekerja pada umumnya. 3. Dari pihak pemerintah: supaya tidak terjadi perselisihan pemerintah harus peka terhadap aspirasi yang muncul di kalangan pekerja maupun pengusaha. 4. Perjanjian perburuhan: antara pekerja dan pengusaha harus mempunyai pedoman yang mengatur hubungan antara pekerja dan pengusaha. 5. Tersedianya media komunikasi, ini faktor penting dengan adanya media komunikasi ini maka bila ada rasa tidak puas pada tiap-tiap pihak dapat sesegera mungkin tersalur dan dipahami bersama.

E. Masalah Khusus Hubungan Industri Pemerintah Yang perlu mendapat perhatian adalah pengupahan, kesejahteraan, dan jaminan tenaga kerja. 1. Pengupahan: a) pekerja bukan sekedar mencari nafkah; b) pekerja tidak dipandang sebagai faktor produksi saja; c) tidak menonjolkan kepentingan antara pekerja dan pengusaha; d) hasil perusahaan merupakan hasil bersama tidak dibagi atas pertimbangan kekuatan akan tetapi atas dasar keadaan. 2. Kesejahteraan dan jaminan sosial tenaga kerja Upaya ke arah peningkatan kesejahteraan pekerja dan keluarga perlu didorong misalnya dalam bentuk pengembangan koperasi, olah raga dan lain-lain. begitu juga perlu adanya Jamsostek.


3. Mogok dan penutupan perusahaan Setiap perselisihan harus dicari jalan penyelesaiannya yaitu melalui musyawarah untuk itu cara mogok kerja haruslah dihindari semaksimal mungkin, untuk itu bagi para pekerja dan pengusaha perlu menciptakan iklim kerja yang kondusif untuk mewujudkan cita-cita bersama. 4. Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Pemutusan hubungan kerja sangatlah tidak dikehendaki khususnya bagi para pekerja, karena ini berarti akan kehilangan sumber penghasilan dan untuk menghindari hal ini terjadi perlu dipikir ulang mengenai: a) setiap akan melakukan (PHK) harus terlebih dahulu dibicarakan dengan pekerja; b) setiap perundingan harus dilakukan sekurang-kurangnya tiga kali untuk mewujudkan mufakat.


BAB. 8 INDUSTRI DAN KELUARGA Pengaruh industri terhadap kehidupan keluarga mungkin bisa bersifat langsung, dalam bentuknya yang langsung, lingkungan dan sikap kerja dari suatu jenis pekerjaan tertentu akan mempengaruhi lingkungan dan sikap hidup dari suatu keluarga. A. Peranan Suami Istri Industri, baik secara langsung maupun tidak langsung akan ikut membentuk peranan yang dimainkan oleh pihak suami maupun istri di dalam suatu keluarga dan juga akan ikut membentuk arah dan corak hubungan antara suami istri berkenaan dengan peranannya di dalam keluarga. Umumnya, lingkungan keluarga dan lingkungan kerja akan berkembang menuju arah yang berbeda, terutama dikarenakan oleh adanya spesialisasi pekerjaan dalam peranannya di dalam masyarakat. Selain itu, jika kita melihat lebih dekat lagi terhadap hubungan antara pekerjaan dan kehidupan keluarga, ternyata tingkat integrasi pekerjaan dan kehidupan keluarga pada berbagai tingkat sosio ekonomi yang berbeda akan menunjukkan banyak perbedaan pula. Peranan suami dalam hubungan golongan atas biasanya hanya sedikit mempunyai hubungan dengan peranannya dalam keluarga, sehingga sedikit kemungkinan ia akan menerapkan wibawa dan wewenang di tempat pekerjaannya ke dalam lingkungan keluarga pekerjaannya cenderung menyita waktu dan tenaganya sehingga kurang mencurahkan perhatian terhadap keluarga. Dalam keluarga golongan menengah, keadaan keuangan dan status keluarga banyak tergantung pada pekerjaan sang suami. Jika suami bekerja di dalam pekerjaan yang secara teknis cukup kompleks dan tidak bisa dimengerti oleh keluarganya, mungkin san istri tidak akan bisa membantu atau ikut terlibat secara langsung di dalam pekerjaan suaminya. Bagi kelompok masyarakat seperti ini, tingkat pendapatan mereka relatif rendah dan sulit mendapatkan status tinggi dalam masyarakat luas. Di dalam suatu masyarakat, dimana secara


tradisional yang bekerja itu hanyalah suami, akan terlihat adanya pemisah antara pekerjaan dan keluarga. Tetapi di dalam kelompok masyarakat lain, dimana istri juga ikut mencari nafkah, pendapat tambahan yang didapatkan sering digunakan untuk membeli peralatan dan perlengkapan rumah tangga yang lebih baik, bahkan cenderung bersifat mewah. Di dalam keluarga seperti ini peranan istri mirip dengan peranan suami dalam keluarga kelas menengah. Dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Blood dan Wolfe (1969() dinyatakan bahwa hubungan antara suami istri dengan pekerjaan suami dinyatakan bahwa istri selalu bersifat collaborative (kerjasama, supportive (mendukung), peripheral (mendorong. Para istri petani lebih mendukung pekerjaan suami mereka dibanding istri-istri orang kota. Para istri pegawai kantor sering berpendapat bahwa mereka dapat membantu suaminya dengan cara memberikan dorongan pertimbangan dan dukungan berkaitan dengan pekerjaan rumah, misalnya berjualan, tetapi ada juga yang sama sekali tidak memberikan dukungan apapun. Pengaruh kebijaksanaan perusahaan terhadap kehidupan keluarga para pejabat eksekutif telah diteliti oleh Bennis dan Slater (1968, hal. 90). Mereka menemukan bahwa dengan mencoba melibatkan pendapat istri dan keluarganya

dalam mengambil keputusan sering

menimbulkan suatu pengatur yang akan memperkuat stabilitas hubungan suami istri atau sebaliknya, karena suami jauh dalam urusan pekerjaannya walaupun pihak perusahaan bersedia untuk melibatkan keluarga para eksekutifnya di dalam aktifitas perusahaan dan dengan menyediakan berbagai fasilitas untuk mereka. Namun begitu perusahaan tetap menuntut agar para suami harus lebih mengutamakan komitmennya terhadap perusahaan daripada kepentingan keluarganya. Jika seorang istri pejabat berbuat kesalahan, sang suami akan menanggung resiko untuk mendapat hukuman dari perusahaan. Pengaruh lainnya faktor-faktor pekerjaan terhadap peranan suami istri ialah terhadap keakraban antara suami istri. Suami harus dapat mencari jalan untuk menyesuaikan tuntutan pekerjaan dengan tuntutan keluarganya. Edgell (1970) telah mencoba melakukan penelitian terhadap sejumlah keluarga kelas menengah berkaitan dengan pengaruh pekerjaan terhadap hubungan suami


istri. Secara ringkas, hasil penelitian tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Orientasi

Pusat Perhatian

Peranan

Terhadap

Bentuk

Interaksi

Dalam Keluarga

Pekerjaan Tinggi

Pekerjaan

Terpisah

Dominasi suami

Sedang

Pekerjaan

Konflik

Tidak sejalan

Rumah

Peranan

Rumah

Kerjasama

Rendah

Persamaan

Ketiga baris dalam tabel di atas menggambarkan tiga kemungkinan dari konflik yang terjadi akibat pengaruh pekerjaan terhadap keluarga. Pada baris pertama ditunjukkan kelompok orang yang oleh memusatkan perhatiannya terhadap pekerjaan yang kedua pada rumah dan yang ketiga pada keduanya. Kelompok “spiralist” yaitu suatu kelompok individu yang sangat memusatkan perhatiannya kepada pekerjaan dan mendapat sukses dalam pekerjaan tersebut (seperti kelompok kelas “atas” yang telah didiskusikan sebelumnya), cenderung memisahkan peranannya dalam pekerjaan dengan peranannya dalam keluarga dan selalu berusaha mendominasi kehidupan keluarganya (hal terakhir ini sesungguhnya masih diragukan kebenarannya). Seorang suami yang kurang begitu sukses dalam pekerjaannya, mungkin sebagai konpensasi, akan menjadikan rumah tangganya sebagai pusat perhatiannya dia selalu mengambil bagian dalam berbagai aktivitas keluarga dan saling mempengaruhi secara berimbang dengan istrinya. Bagi seorang suami yang berusaha memusatkan perhatiannya terhadap pekerjaan dan kehidupan rumah tangga, mungkin akan mengalami konflik .peranan dan akan mengakibatkan suatu fluktuasi bahkan ketidakseimbangan dalam hubungannya baik dengan keluarga maupun dengan pekerjaannya. Seperti halnya dengan

teori lainnya, teori ini mendasarkan dirinya pada

pendekatan terhadap suatu tipologi pekerjaan dan peranan keluarga, serta hubungan atau satu sama lain, yang dikembangkan dari hasil suatu riset yang


sudah tentu perlu diuji kebenarannya, bahkan kalau perlu dimodifikasi atau diperbaiki lagi. B. Hubungan Antar Keluarga Berbagai pola hubungan antar keluarga selalu dipengaruhi oleh pekerjaan yang dimilik oleh keluarga-keluarga tersebut, baik secara langsung ataupun tidak langsung. Bott (1977) telah melakukan suatu tudi yang intensif terhadap sejumlah kecil keluarga perkotaan di Inggris. Yang dinyatakan bahwa ada suatu keterikatan di antara keluarga yang mungkin akan menjadi lebih kuat apabila ada suatu kerjasama dalam suatu pekerjaan di antara mereka. Berkaitan dengan istilah kelas dalam masyarakat, keluarga dalam hubungannya dengan tetangga tergantung secara langsung kepada jabatan suaminya di tempat pekerjaannya, yang akan memberikan suatu status kepada keluarganya secara keseluruhan, hubungan yang terjadi di antara keluarga mereka akan semakin erat, tetapi jika koleganya itu tidak bertetangga frngsnnys, pola pergaulannya hanya akan terjadi di antara kedua suami saja. Milward (1986) telah mempelajari aspek lain dari interaksi hubungan antar keluarga dengan tingkah laku dalam pekerjaan seorang wanita muda kelas buruh dengan keluarganya, dimana dalam bentuk hubungan yang pertama si wanita bekerja dan memberikan bantuan keuangan kepada keluarganya, dan yang kedua wanita tersebut menyelesaikan sekolahnya kemudian menikah. Milward membedakan kedua hubungan diatas berdasarkan suatu kriteria, yaitu “on board” dan “giving in”. In board

berarti si wanita

menyumbangkan sebagian penghasilannya kepada ibunya dan menyimpan sebagian lagi untuk keperluan dirinya, sedang giving in berarti ia memberikan sesuatu kepada ibunya dalam bentuk barang tetapi dia sendiri mendapatkan uang saku dari ibunya. Walaupun proses “goin on board” adalah suatu permasalahan yang cukup penting di dalam pembahasan tentang rumah tangga, tetapi jika suatu waktu terjadi kenaikan dalam pendapatan si wanita, hal itu akan merupakan subjek baru yang perlu didikusikan lagi.


Milward dan rekannya, dalam usahanya untuk menerangkan berbagai perubahan pada kehidupan keluarga dan

pekerjaan, menggunakan suatu

susunan rumah tangga sebagai alat, dimana salah seorang atau beberapa orang dari anggota keluarganya menyumbangkan sebagian pendapatannya untuk kepentingan keluarganya. C. Sosialisasi Pengalaman dan posisi seorang ayah dalam bekerja akan ditransmisikan kepada anaknya baik secara langsung melalui pekerjaannya, ataupun secara langsung melalui posisi sosialnya dalam masyarakat. Untuk beberapa jenis pekerjaan, rumah bisa digunakan sebagai kantor atau toko, dan pihak keluarga akan menyadari dan memahami banyak aspek dalam aktivitas kerja yang dilakukan ayahnya. Dalam beberapa jenis keluarga, sang ayah akan bersifat komunilatif mengenai pekerjaannya terhadap keluarganya, sedangkan dalam beberapa keluarga lainnya mungkin sang ayah akan bersifat komunikatif mengenai pekerjaannya terhadap keluarganya, sedangkan dalam beberapa keluarga lainnya mungkin sang ayah akan bersifat non komunikatif atau tertutup mengenai hal-hal yang menyangkut pekerjaannya terhadap keluarga. Ini adalah sebagian permasalahan yang menyangkut tipe-tipe pribadi seseorang, yang juga berkaitan dengan “visibilitas” perasaan ayah dalam pekerjaannya dan menunjukkan bahwa pekerjaan adalah bagian integral dalam kehidupannya. Di dalam rumah tangga petani, sangat mudah bagi anak-anak untuk melakukan pekerjaan yang berkaitan dengan kegiatan petani tanpa mereka menyadari bahwa itu adalah suatu “pekerjaan”. Dan kemungkinan besar mereka akan mengikuti jejak ayahnya untuk menjadi seorang petani. Faktor lain yang menyebabkan hal ini adalah terbatasnya alternatif pekerjaan lain dibanding dengan kesempatan yang dimiliki penduduk perkotaan. Sebaliknya bagi penduduk perkotaan, dimana sang ayah memiliki pekerjaan yang secara teknis versfiat kompleks dan karenanya sulit untuk dipahami keluarganya, kemungkinan bagi anak-anaknnya mengikuti jejak pekerjaan ayahnya sangat kecil.


Posisi ayah dalam lingkungan sosial masyarakat menimbulkan pengaruh besar terhadap proses sosialisasi seorang anak (Schneider, 1969, hal. 499-502). Pada orang tua di setiap tingkatan sosial terdapat suatu kecenderungan dimana posisi sosial membentuk suatu pola peran tertentu bagi anak-anaknya. Dalam keluarga golongan atas, perawatan dan pendidikan anak sering diserahkan kepada pembantu rumah tangga. Dalam keluarga seperti ini proses sosialisasi seorang anak diarahkan melalui norma-norma dan nilai yang hanya berlaku di kalangan keluarga golongan atas saja. Beda dengan anak-anak dari keluarga golongan menengah, dimana pihak orang tua memiliki banyak waktu luang untuk memperhatikan perkembangan dan pendidikan anaknya. Proses sosialisasi dalam keluarga golongan menengah ditujukan untuk mendidik agar keluarga golongan menengah ditujukan untuk mendidik agar anak mampu bersifat “mandiri”, dan hal itu akan lebih banyak tergantung kepada kemampuan si anak untuk bersaing dengan rekannya dalam mencapai prestasi di sekolah dan selanjutnya dalam pekerjaan. Tetapi anak berasal dari keluarga kelas pekerja jarang mampu meningkatkan posisi sosialnya; mereka sering dipaksa untuk selalu bersikap patuh dan tidak banyak membuat kesulitan bagi masyarakat sekelilingnya. Riset yang dilakukan oleh Miller dan Swason pada tahun 1958 di kota Detroit di Amerika Serikat bermaksud mengembangkan metode yang menghubungkan penampilan seorang anak dengan tipe pekerjaan ayahnya. Kedua orang peneliti tersebut telah membagi pekerjaan ke dalam tiga kelompok yaitu : demand initiative occupations, individual action cocupation dan ristaking (entrerenneurial). Ketiga macam pekerjaan tersebut selalu berusaha beradaptasi dengan kebijaksanaan pihak birokrasi. Pengaran telah membuat suatu hipotesa bahwa tipe-tipe suami dan istri yang khas dan ini akan tercermin dalam tingkah laku keluarga, hipotesa tersebut muncul berdasarkan bahwa orang tua “enterpreneurial” cenderung mendidik anaknya agar memiliki suatu self control pada usia lebih awal dibandingkan dengan orang tua birokrat.


D. Pengaruh Industri Terhadap Keluarga Banyak bukti yang memajukan bahwa dalam hubungan antara industri dan keluarga, pihak industri memiliki pengaruh yang lebih besar terhadap keluarga dibanding sebaliknya. Tetapi ini tidak berarti bahwa kita harus mengabaikan pengaruh keluarga terhadap industri. Sebagai suatu contoh yang menunjukkan betapa pentingnya peranan keluarga terhadap industri maupun dalam suatu perubahan sosial yang tersembunyi, Goode (1964) telah mencoba membandingkan usaha yang dilakukan oleh Jepang dan Cina untuk melakukan industrialisasi pada akhir abad 19 dan awal abad 20, dimulai dengan kondisi sosial ekonomi yang relatif sama dan homogen, Jepang telah melangkah jauh lebih maju dibandingkan dengan Cina. Perbedaan pola dan sistem kekeluargaan di antara kedua negara tersebut telah menimbulkan perbedaan dalam kecepatan proses n=industrialisasi. Sistem pewarisan di Jepang memudahkan melaksanakan akumulasi kekayaan, dan nepotisme hanya sedikit memberikan hambatan dibandingkan yang terjadi di Cina. Sistem industri di Jepang, walaupun secara teknologi cukup maju seperti halnya di negara barat, memiliki suatu ciri khas yang oleh Form dan Miller (1960) disebut sebagai suatu hubungan industri masyarakat yang bersifat “famili mediated”. Pabrik-pabrik mulai tumbuh dengan cepat cenderung bersifat kekeluargaan dalam mengatur peranan dan norma-norma bagi

para

karyawannya.

Pekerjaan

secara

normal

dilakukan

untuk

mempertahankan suatu kehidupan, tetapi di Jepang rasa persaingan individu sering dianggap tidak penting jika dibandingkan dengan keharmonisan di dalam kelompok kerja. Hubungan antara majikan dan pegawai bersifat paternalistik (Abegglen. 1958). Suatu pola yang sama seperti di Jepang terdapat juga dalam organisasi perusahaan industri di negara barat, dimana nilai-nilai kekeluargaan di anggap cukup penting, bahkan sering juga terjadi hubungan akrab antara keluarga pemilik perusahaan dengan para pegawainya. Kehidupan keluarga para pegawai sering mendapat perhatian pihak majikan, karena dengan keluarga yang sejahtera akan membuat seseorang bekerja maksimal. Baik secara individual maupun dalam suatu kelompok kerja


(Miller dan Form, 1964). Serikat buruh juga pada umumnya menggunakan sistem kekeluargaan untuk memelihara kesulitan para aparatnya, dan ini menimbulkan suatu bentuk pewarisan kerja yang agak ganjil dimana ayah, anak bahkan cucu bekerja di perusahaan tersebut. Kehidupan rumah tangga akan mempengaruhi penampilan seseorang dalam bekerja. Bagi perusahaan besar, pegawai yang menghadapi kesulitan dalam keluarganya akan di bantu dengan menyediakan seorang psikolog yang berusaha mengatasi masalah kekeluargaan tersebut demi terhindarnya penurunan prestasi kerja. E. Berbagai Tipe Hubungan antara Keluarga dan Pekerjaan

Kita telah melihat bahwa dengan menggunakan analisa tingkat sistem kelembagaan, hubungan antara keluarga industri mungkin akan bervariasi di antara pengaruh kehidupan keluarga sampai pada usaha pihak industri untuk menyesuaikan nilai-nilai kekeluargaan dengan nilai industri. Pada tingkat peranan perorangan, kita perlu melihat lebih teliti lagi berbagai faktor yang mempengaruhi interaksi antara keluarga dengan pekerjaan mengembangkan suatu kerangka teoritis yang bisa menyesuaikan diri dengan hasil-hasil penelitian lapangan. Sebagai permulaan kita mengambil suatu postulat dari Report (1965) yaitu : pekerjaan dan peranan keluarga cenderung bersifat isomorfik (saling pengaruh mempengaruhi satu sama lain dengan satu car tertentu untuk membentuk suatu pola struktur yang sama), atau heteromorfik (membentuk suatu struktur yang masing-masing berbeda). Dari berbagai studi observasi yang telah disebutkan, (yaitu studi mengenai keluarga dimana istri ikut bekerjasama dengan suaminya di dalam pekerjaan, studi tentang keluarga dimana rumah tinggal digunakan oleh ayah sebagai kantor atau toko, studi mengenai keluarga petani dan sedikit pembahasan mengenai keluarga Jepang modern), ternyata semua studi tersebut menunjukkan adanya isomorfisme antara

pekerjaan

dengan

kehidupan

keluarga.

Jika

isomorfisme

menggambarkan suatu hubungan yang bersifat positif antara pekerjaan minimal relationship dan negative relationship antar keluarga dan pekerjaan yang


membentuk suatu pola heteromorfisme minimal relationship

atau neutral

relationship di antara keluarga dan pekerjaan terjadi jika di dalam keluarga peranan ayah dalam pekerjaannya tidak berhubungan dengan usaha keluarganya untuk membentuk gaya hidup tertentu. Pekerjaan dengan waktu jam kerja yang teratur; tanpa adanya suatu efek tertentu baik secara fisik maupun psikologis terhadap si pekerja, dan tidak menyita waktu luangnya adalah suatu kasus yang termasuk ke dalam neutral relationship. Sesudah membahas berbagai pola, yaitu polas eksistensi dan pola netralistas lingkungan keluarga dan pekerjaan, kita selanjutnya melangkah kepada pola oposisi. Pola ini menggambarkan suatu hubungan antara pekerjaan dengan kehidupan keluarga, dimana dikarenakan pekerjaan dengan kehidupan keluarga, dimana dikarenakan kondisi fisik dan mental dirinya, dia banyak menuntut agar istrinya memberikan pelayanan maksimal, baik dalam bentuk makanan ataupun berbagai bentuk kesenangan lain untuk mengembalikan kondisi fisik dan kejiwaannya. Sudah tentu ini memerlukan biaya tambahan (Dennis, et. Al, 1969). Gambaran mengenai kerja dan keluarga selanjutnya ketiga pola hubungan antara pekerjaan dengan lingkungan keluarga yaitu, eksistensi netralitas, dan oposisi. Kesimpulan yang diambil terhadap riset mengenai lingkungan kerja dan keluarga selanjutnya didasarkan atas pembahasan tipe-tipe pekerjaan. Suatu penelitian yang dilakukan oleh Podell (1966) menyatakan bahwa mereka yang cenderung membentuk hubungan yang spesifik atau bersikap mental di dalam peranan pekerjaannya, kemungkinan besar akan menganggap bahwa pekerjaan dengan kehidupan keluarga harus dipisahkan. Sedangkan mereka yang pekerjaannya bersifat positif cenderung melibatkan semua keluarga ke dalam pekerjaannya sesuai dengan kemampuan mereka. Suatu penelitian lain yang dilakukan oleh Aberle dan Nacgele (1961) terhadap “ayah” dari keluarga kelas menengah

berkenaan

dengan

pekerjaan

yang

dimiliki

menunjukkan

pertentangan, antara pekerjaan dengan tingkah laku keluarga. Dunia bisnis membatasi tanggung jawab dan wewenang seseorang. Bisnis mengatur


masyarakat tentang yang dapat mereka lakukan dan tidak mementingkan siapa mereka, dan sering menimbulkan sifat agresif dalam mengejar uang yang akan meningkatkan kehidupan keluarganya. Contoh lain dari pola Oposisi yang dinyatakan oleh Dynes. Et. Al (1956), menunjukkan bahwa ketidakpuasan dalam hubungan interpersonal di dalam keluarga sangat berkaitan dengan keinginan untuk menduduki jabatan tinggi dan kepuasan dalam hubungan keluarga berkaitan dengan aspirasi jabatan yang rendah. Hal ini mungkin lebih mencerminkan suatu kebutuhan psikologis secara kultural terhadap suatu keberhasilan dalam suatu lingkungan hidup daripada hanya sekedar mencerminkan suatu variabel hubungan antara kerja dengan lingkungan keluarga. Akhirnya hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa dengan diketahui posisi para pekerja dalam lingkungan keluarga sebagai tulang punggung perekonomiannya, kita bisa menguji kebenaran suatu

hipotesa bahwa

“impersonal ocupation” cenderung

memberikan pengaruh yang lebih besar terhadap peranan modal di dalam keluarga, dibandingkan dengan “personel ocupation”. Dari sejuwai di sebuah bank, 35% keluarga memberikan jawaban yang bersifat family oriented sebagai kepentingan utamanya, di antaranya terdapat 25% pegawai muda dan 19% para pengarah.

Jenis pekerjaan ini sedang mengalami penurunan tingkat

impersonalitas (parker, 1972). 1. Ibu Rumah Tangga Yang Bekerja Tenaga kerja wanita merupakan sepertiga dari seluruh tenaga kerja Inggris dan dua pertiga di antaranya merupakan tenaga kerja wanita yang sudah bersuami. Hasil sensus yang dilakukan menunjukkan bahwa porsi tenaga kerja wanita yang sudah menikah terus meningkat dalam beberapa dekade terakhir ini; pada tahun 1921, hanya ada 9% dari seluruh tenaga kerja wanita yang sudah menikah; tahun 1951 meningkat menjadi 21%; tahun 1961 menjadi 32% pada tahun 1972 melonjak lagi menjadi 45%. Kurang lebih separuh dari mereka bekerja secara part time. Para wanita karier yang sudah menikah tersebut umumnya berusia antara 35 sampai 44 tahun. Anak-anak mereka umumnya telah bersekolah, sehingga para ibu


rumah tangga ini dapat bekerja secara part time dikala anaknya sedang bersekolah. Beberapa faktor yang mendorong peningkatan jumlah pekerja wanita yang sudah menikah mungkin adalah kesempatan, kapasitas dan motivasi. Berkaitan dengan “kesempatan” terdapat lima sub faktor, yaitu : a. Kekurangan tenaga kerja. Selama beberapa waktu pasca PD II, terdapat kekurangan tenaga kerja dalam jumlah besar dan dipersulit lagi oleh lamanya masa pendidikan untuk anak-anak muda serta meningkatnya jumlah tenaga kerja asing menghadapi masa pensiun. Menyadari hal ini, perusahaan terpaksa memberikan kesempatan luas bagi para wanita uang sudah menikah untuk bekerja. b. Perubahan di dalam struktur pekerjaan. Meningkatnya perdagangan barang-barang konsumsi memberikan pengaruh besar terhadap sistem perdagangan eceran yang bagian terbesar pekerjaannya adalah kaum wanita. Para pekerja bidang administrasi serta bidang kesejahteraan untuk pelayanan sosial juga didominasi wanita. c. Berubahnya pandangan masyarakat terhadap wanita yang bekerja. Kehadiran tenaga kerja wanita yang semakin membesar di perusahaan, termasuk wanita yang sudah menikah, dan adanya gerakan emansipasi telah berhasil mendobrak nilai-nilai tradisional yang mencela kehadiran wanita sebatas rumahnya. Tetapi tradisi ini masih berlaku untuk pekerjaan-pekerjaan kasar, misalnya pekerjaan di sektor pertambangan. d. Hilangnya diskriminasi. Pada tahun 1975 diberlakukan undang-undang yang melarang pihak perusahaan melakukan diskriminasi terhadap pekerja wanita termasuk wanita yang sudah menikah. e. Perubahan dalam industri. Untuk lebih menarik kaum wanita yang sudah menikah, beberapa perusahaan telah membentuk suatu spesial sifts (regu kerja khusus). Misalnya jam kerja wanita yang sudah menikah ditentukan sedemikian rupa sehingga memungkinkan mereka mengerjakan pekerjaan rumah tangga mereka. Selain itu diperkenalkan juga mesin-mesin baru yang lebih ringan dan lebih mudah ditangani.


Berkaitan dengan faktor “kapasitas”, tingkat kesehatan rata-rata ibu rumah tangga dari kelas pekerja telah meningkat sejalan dengan tingkat kesejahteraannya. Ibu0ibu rumah tangga dari keluarga kelas menengah tidak pernah merasakan apa yang disebut kemiskinan primer yang melemahkan vitalitas dan inisiatif. Kehadiran peralatan rumah tangga yang serba elektronok telah mengurangi peranan pembantu rumah tangga yang pada gilirannya meningkatkan jumlah atau kapasitas tenaga kerja wanita untuk keperluan industri. “Motivasi” wanita yang sudah menikah untuk bekerja telah menjadi subyek dari penelitian (Brown et al, 1964:Jephcott et al, 1962). Kebanyakan wanita yang sudah menikah mengatakan bahwa pekerja akan memberikan mereka tambahan pendapatan untuk menutup kekurangan ekonominya; namun dalam kebanyakan kasus, tekanan akan pekerjaan tersebut. Ekonomi bukanlah alasan utama, tetapi untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi ataupun untuk memenuhi kebutuhan sekolah anakanaknya. Selain itu keinginan mengatasi kebosanan dan kesepian di rumah serta keinginan untuk berteman juga merupakan motivasi lain yang mendorong mereka untuk bekerja; tetapi beberapa wanita memilih bekerja karena memang senang dengan pekerjaan tersebut. Mengejar status merupakan salah satu motivasi lain dari wanita yang bersuami untuk bekerja. Meningkatnya jumlah tenaga kerja wanita part time telah pula menimbulkan problem lain dalam lingkungan kerja. Sebagai contoh, kehadiran tenaga kerja ekstra di tingkat staf berarti memerlukan penambahan personal, upah dan penyediaan berbagai fasilitas kesehatan yang merupakan beban bagi perusahaan. Absen dari pekerjaan sebagian besar terjadi di kalangan wanita, selain itu ada kecenderungan yang lebih besar di antara pekerja wanita untuk meninggalkan atau keluar dari pekerjaannya. Menurut hasil penelitian Jephcott dan kawan-kawannya (1962) pada perusahaan Berhondsey, diketahui bahwa para wanita yang meninggalkan pekerjaannya bukanlah disebabkan oleh tugas rumah tangga,


tetapi karena meningkatnya berbagai kesempatan di tempat lain. Lagi pula, wanita yang telah bekerja paling tidak 6 bulan secara part time memiliki kemungkinan bekerja lebih lama lagi, dibandingkan dengan wanita yang bekerja secara full time. Seear (1968) telah meneliti pekerjaan dan karir kaum wanita yang bekerja dalam sejumlah industri. Dia menemukan bahwa kebanyakan wanita diperlukan hanya untuk bidang pekerjaan yang tidak membutuhkan keahlian, yang akhirnya menimbulkan rasa frustasi dikalangan pekerja wanita dan merupakan suatu kesia-siaan terhadap sumber-sumber tenaga kerja yang potensial. Dengan adanya teknologi baru maka pekerjaan yang biasanya dikerjakan oleh wanita kini dilakukan oleh mesin atau robot dan ini berarti hilangnya posisi mereka. Dari 20 jabatan manajer hanya ada satu posisi untuk wanita dan hal ini merupakan hambatan bagi promosi jabatan mereka. Sampai sekarang pekerja wanita hanya mendapatkan upah separuh dari apa yang didapatkan rekan prianya. Walaupun ini masih sulit untuk diubah, tetapi kebijaksanaan untuk menyamakan tingkat upah harus segera diwujudkan. Di dalam lingkungan keluarga, para istri yang mampu mencari uang sendiri akan kurang bergantung pada suaminya dibandingkan dengan wanita yang tidak bekerja. Persamaan posisi istri dan suami dalam pengambilan keputusan dalam keluarga. Heer (1958) mengatakan bahwa dalam keluarga-keluarga di Irlandia, baik kelas pekerja maupun kelas menengah, wanita yang sudah bekerja memiliki pengaruh lebih besar dalam mengambil keputusan dibandingkan wanita yang tidak bekerja. Fogerty dan kawan-kawannya (1971) telah melakukan suatu penelitian terhadap kaum wanita, berkenaan dengan kesempatan dalam profesionalisme dan tingkat pekerjaan umumnya serta hubungan antar pola keluarga dan karir. Mereka menggunakan konsep-konsep penonjolan diri (salience), komitmen dan integrasi untuk melacak teori pola-pola keluarga dan pekerjaan. Penojolan diri mengacu pada sejauh mana seseorang dianggap penting dan mampu memperoleh kepuasan dari lingkup


kehidupan yang berbeda. Konsep komitmen menyatakan bahwa setiap orang memiliki pandangan yang berbeda tentang posisi wanita yang bekerja di luar rumah, sedangkan konsep integrasi adalah suatu batasan yang menerangkan bagaimana suami dan istri yang bekerja menyerasikan lingkungan kerja dan lingkungan rumah tangga. Mereka yakin bahwa “konsep komitmen” adalah suatu cara untuk mengetahui bagaimana seorang wanita memilih pola yang cocok untuk keluarga dan pekerjaannya. Berdasarkan konsep ini mereka mendefinisikan “non komitmen” yaitu jika seorang wanita sudah merasa cukup puas dengan peranannya sebagai ibu rumah tangga baru bersedia bekerja di luar rumah, jika mereka merasa bahwa tugas rumah tangganya sehari-hari telah selesai. “Secondary comitment” yaitu jika seorang wanita mengejar karir agar sejajar dengan suaminya dan dia yakin bahwa konflik yang akan terjadi dihindarkan dengan kerjasama dan saling pengertian. 2. Problem Karir Ganda Dalam Keluarga Dalam keluarga konvensional, suami bertugas mencari nafkah dan istri mengurus rumah tangga. Tetapi kini dengan tumbuhnya kesempatan bagi wanita bersuami untuk bekerja, pada pola kekeluargaan segera berubah dan muncul apa yang disebut sebagai dualisme karir. Dualisme karir terjadi bila suami maupun istri sama-sama bekerja dan mengurus rumah tangga secara bersamaan pula (Rapport dan Rapopot, 1976, hal. 198). Di dalam hubungannya dengan posisi masing-masing, setiap pasangan suami istri memilik cara yang berbeda dalam mengatur penranannya dalam pekerjaan dan rumah tangga. Wanita yang bekerja secara part time umumnya menganggap bahwa pekerjaan hanyalah sekedar hobbi dan hanya menduduki prioritas kebua di bawah keperntingan keluarga. Tetapi dalam keluarga dualisme karir egalitarian, suami istri bekerja tidak hanya sekedar mencari nafkah tetapi juga dalam persaingan untuk mencapatkan posisi yang sama dalam pengambilan keputusan serta berbagai aktivitas dalam keluarga (Rapport, 1976, hal. 286-296), di dalam hubungan ini terdapat berbagai permasalahan sebagai berikut :


a. Over load (bebean berlebih lebihan). Kedua suami istri dibebani terlalu banyak tanggung jawab. Pembantu rumah tangga bukanlah merupakan suatu jawaban, sebab kehadirannya malahan sering tidak menimbulkan suatu ketegangan baru dalam kehidupan keluarga. b. Tidak adanya sanksi lingkungan. Mungkin seorang istri masuk ke dalam suatu pekerjaan dimana istrinya tidak diterima secara keseluruhan, atau menjadi subyek kritik, karena mengabaikan anakanaknya. c. Identitas pribadi dan harga diri. Baik suami maupun istri harus mampu mengatasi kritik-kritik yang didasarkan pada tradisi pemisahan peranan berdasarkan jenis kelamin. d. Dilema hubungan sosial. Hubungan antara keluarga dengan tetangga menjadi renggang, karena baik suami istri masing-masing sibuk dengan pekerjaan diluar rumah. e. Konflik penanan ganda. Terdapat konflik baik bagi suami maupun istri diantara kepentingan perusahaan. Dualisme

karir

banyak

terjadi dilkalangan

keluarga

kelas

menengah, tetapi juga berkembang diantara keluarga-keluarga kelas pekerja. Pahls (1971) telah melakukan penelitian terhadap dampak dualisme karir pada sejumlah manajer dan para istri mereka (ada juga istri para manajer tersebut yang tidak bekerja, dan untuk penelitian ini mereka diabaikan). Diantara istri manajer yang diteliti sering terjadi konflik perang yang terlihat jelas pada saat posisi dan fungsi mereka berubah kembali ke asal, yaitu dari seorang pekerja menjadi seorang wanita yang harus mengurus anak yang biasanya terjadi hari minggu atau atauhari libur. Untuk mengalami bagaimana perasaan seorang wanita sebagai ibu rumah tangga, Pahls menganjurkan bahwa perlu mengetahuo apa pandangannya. Mungkin pandangan setiap wanita terhadap kehidupan rumah tangga bermacam-macam, tergantung kepada lingkungan sosialnya. Berkenaan dengan masalah ibu rumah tangga, Oakley (1974) berpendapat bahwa pekerjaan wanita sedikit mendapatkan tempat dalam sosiaologi, karenanya


mereka harus mencoba mengatasi hal tersebut dengan membuat anaslisa tentang keluarga dan peranan seorang ibu rumah tangga dalam pekerjaannya.


RANGKUMAN

A. Peran Suami Istri Mau tidak mau industri juga memainkan peran penting baik bagi suami maupun istri dalam sebuah keluarga. Salah satu contoh seorang direktur akan berperanan sedikit dalam mengatur rumah tangganya karena pekerjaan yang telah banyak menyita waktu sehingga kurang perhatian terhadap keluarga. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Blood dan Wolfe (1969) bahwa hubungan istri dengan pekerjaan suami, istri selalu bersifat collaborative (kerjasama), supportive (mendukung) dan peripheral (mendorong). B. Hubungan antar Keluarga Pola pekerjaan selalu mempengaruhi pola hidup keluarga, pola hidup keluarga langsung maupun tidak langsung dipengaruhi oleh jabatan ataupun pekerjaan sang suami. Ada yang karena suami seorang direktur maka keluarganya

enggan

bergaul

dengan

masyarakat

yang

tingkatannya

dibawahnya dan kedudukan suami akan memberikan status tersendiri bagi keluarganya. C. Sosialisasi Pengalaman pekerjaan seorang ayah akan cenderung ditransformasikan kepada anaknya baik secara langsung maupun tidak langsung. Namun adakalanya seorang ayah akan tertutup perihal pekerjaannya kepada keluarganya. Hal ini tentunya tergantung tipe-tipe seseorang juga, dan yang tidak kalah penting adalah posisi seorang ayah dalam lingkungan sosial masyarakat menimbulkan pengaruh besar terhadap proses sosialisasi seorang anak, bahkan tipe penampilan anakpun sering dipengaruhi oleh pekerjaan orang tuanya.


D. Pengaruh Industri terhadap Keluarga Dalam hubungannya industri dan keluarga, maka industri cukup memiliki peranan dalam keluarga. Salah satu contoh sistem industri di Jepang yang secara teknologi telah maju, namun hubungan industri terhadap keluarga masih tetap menggunakan norma-norma bahwa pekerjaan dilakukan untuk mempertahankan suatu kehidupan, bahkan di Jepang jika terjadi persaingan individu, maka hal demikian dianggap tidak penting. Kehidupan para pegawai sering mendapat perhatian dari majikan. E. Berbagai Tipe Hubungan antara Keluarga dan Pekerjaan Hubungan keluarga industri akan semakin bervariasi dengan hubungan kehidupan antar keluarga. Pekerjaan dan peranan keluarga cenderung bersifat isomorfik (saling mempengaruhi satu sama lainnya) atau heteromorfik (membentuk suatu struktur yang masing-masing berbeda). 1. Ibu rumah tangga yang bekerja Di negara Inggris 2/3 pekerjanya adalah perempuan dan kebanyakan mereka sudah bersuami dan dari jumlah tersebut di setiap tahunnya mengalami peningkatan-peningkatan + separuh dari mereka pekerja part timer. Adapun sebab-sebab yang menjadikannya wanita bekerja dikarenakan: a) kekurangan tenaga kerja; b) adanya perubahan di dalam struktur pekerjaan; c) berubahnya pandangan masyarakat terhadap wanita yang bekerja; d) hilangnya diskriminasi; e) perubahan dalam industri. 2. Problem karir ganda dalam keluarga Dalam keluarga konvensional, suami bertugas mencari nafkah dan istri mengurus rumah tangga. Namun kini berubah karena ada kesempatan seorang istripun bisa bekerja, maka muncul dualisme karier, di mana suami dan istri sama-sama bekerja, walaupun banyak istri hanya bekerja part timer, dualisme karier ini sering terjadi perselisihan diantaranya: a. Overload, sama-sama terbebani tanggung jawab dan pembantu bukan merupakan suatu jawaban.


b. Tidak adanya sanksi lingkungan, jadi anak-anak merasa terabaikan. c. Identitas pribadi dan harga diri, suami istri harus mampu mengatasi kritik-kritik d. Dilema hubungan sosial, hubungan antara tetangga dan keluarga menjadi renggang karena baik suami maupun istri saling sibuk dengan pekerjaannya. e. Konflik peranan ganda, adanya konflik suami istri yang disebutkan oleh masing-masing permasalahannya di perusahaan masing-masing. Dualisme konflik pada umumnya sering terjadi di kalangan masyarakat menengah ke atas.


BAB. 9 PEMBANGUNAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN PERUBAHAN SOSIAL BUDAYAMASYARAKAT Mencuatnya gagasan-gagasan tentang masyarakat informasi, e-society, egovernment, cybersociety, ataupun virtual society. Semua itu menurut Yuliar, berkenaan dengan tatanan-tatanan dan kultur-kultur masyarakat baru yang berproses kehadirannya didorong oleh teknologi informasi sebagai hasil “pernikahan” antara teknologi telekomunikasi dan teknologi komputer. Dalam berbagai versinya, budaya masyarakat baru ini akan di bentuk oleh teknologi informasi sedemikian rupa, sehingga menampilkan ciri-ciri seperti virtualitas (kemayaan), dan terlipatnya ruang dan waktu. Alih-alih mengukuhkan kesatuan bangsa, teknologi infirmasi justru dipandang sebagai agen yang akan memorak porandakan satuan-satuan kebangsaan di dunia. Peranan teknologi informasi seolah telah bergeser dan mengerut, bukan lagi sarana bagi komunikasi sosial, pertukaran pikiran, pengetahuan dan gagasan melainkan sebagai sarana produksi dan ekonomi, bukannya memperkukuh dan memperkaya budaya suatu masyarakat teknologi informasi justru akan menawarkan suatu bentuk budaya baru, budaya virtual dimana manusia, masyarakat menjadi terpisah dari kehidupan yang riel. Kehadiran teknologi informasi telah menjadi satu-kesatuan kekuatan yang membutuhkan respon yang tepat karena iapun memaksa sesuatu survival strategi bagi berbagai kelompok dan masyarakat (Ffeatherstone, 1991: Hennerz, 1996). Proses ini telah membawa “pasar” sebagai kekuatan dominan dalam pembentukan nilai dan tatanan sosial yang bertumpu pada prinsip-prinsip komunikasi yang adisional mulai melemah hilangnya orientasi ruang dalam masyarakat (Appadurai, 1994). Perubahan karakter masyarakat merupakan suatu hal yang mencolok dimana ikatan-ikatan tradisional mulai melemah yang memunculkan yang besar pada individu-individu. Dalam konteks ini minat individual menjadi suatu yang jauh lebih penting dalam proses proses pengambilan keputusan (Goldsmith,


1998). Perubahan semacam ini menegaskan suatu peralihan yang mendasar dalam institusi-institusi sosial yang berfungsi mengikat individu-individu yang menunjukkan kebutuhan cara-cara baru dalam mengorganisasikan individuindividu ke dalam suatu sistem. Pemaksaan dalam hal ini, yang dulunya menjadi suatu mekanisme yang berhasil, dalam konteks sekarang ini menjadi sesuatu yang berbahaya karena dapat melahirkan reaksi keras dan mengancam kekuasaan yang justru sedang dipelihara. Dalam konteks perubahan masyarakat kearah yang lebih otonom, terlepas dari sistem dan ikatan lama, dengan pola-pola hubugan yang lebih longgar, suatu sistem informasi harus dibangun di Indonesia. Suatu cara komunikasi yang lama tidak akan efektif lagi dalam penyampaian pesan selain karena proses identifikasi sosial yang berubah, juga karena hubungan kekuasaan antara pemerintah dan masyarakat mulai berubah. Proses integrasi masyarakat ke suatu tatanan global yang dianggap tidak terelakkan akan menciptakan suatu masyarakat yang terikat dalam suatu jaringan komunikasi internasional yang begitu luas dengan batas-batas yang tidak begitu jelas. Selain arus orang dan barang, arus informasi merupakan suatu kesempatan (keuntungan) dan sekaligus suatu ancaman yang sangat berbahaya. Marshall Goldsmith (1998) menunjukkan tiga ciri masyarakat masyarakat global yang terbentuk akibat proses ekspansi pasar, yang merupakan tahap ketiga dari proses trnsformasi sosial (Abdullah, 1999). Transformasi tahap ketiga itu yang bertumpu pada diferensial dan memiliki potensi dalam hadirnya conflicting values dalam masyarakat mempertegas tiga ciri yang disebutkan Goldsmith : diversitas, pembentukan nilai jangka panjang, dan hilangnya humanitas. Dunia yang bersifat diversitas dimulai dengan bahasa yang berbeda di mana penduduk dibiasakan dengan berbagai bahasa yang kemudian juga kode komunikasi umum beralih ke bahasa tertentu yang kemungkinan besar bahasa inggris. Perbedaan bahasa itu jugan akan menyebabkan, kata Goldsmith, lahirnya perbedaan dalam cara membuat keputusan dan memecahkan masalah. Selain bahasa, agaama, kebudayaan, filsafat dan berbagai barang dan pelayanan juga bervariasi yang melahirkan difernsiasi secara meluas.


Da;m konteks diferensiasi ini kemampuan adaptasi sangat dibutuhkan karena itu yang menentukan keberhasilan dari manusia dalam era global, khususnya adaptasi dengan mode komunikasi yang berbasis teknologi informasi. Dalam konteks global justru perbedaan cenderung dipelihara dalam rangka survival sehingga yang berbeda itu bukan lagi dianggap sebagai sesuatu yang “inferior” atau “jelek”, tetapi perbedaan itu mulai dilihat sebagai suatu kekuatan, menegaskan dan bahkan dibutuhkan. Globalisasi akan melahirkan suatu jaringan yang tidak terhitung kata Goldsmith yang menghubungkan manusia dalam suatu global mind yang bekerjasama mengembangkan kehidupan ketingkat yang lebih baik. Pengayaan terjadi pada saat berbagai perubahan dalam masyarakat didesain berdasarkan apa yang dipelajari dari berbagai dunia. Jika dulu sumber-sumber lokal yang menjadi ilham dalam berbagai tindakan sosial, kemudian bergeser ke sumber-sumber global yang dienkulturasikan dan disosialisasikan dalam suatu setting sosial. Long term values yang diperoleh dari berbagai sumber informasi menjadi suatu kerangka acuan yang memperhatikan pikiran kolektif dalam skala besar. Kemungkinan semacam ini didukung oleh lahirnya bebagai media, TV, film, games, atau pengalaman realitas virtual, yang dapat di akses dengan biaya yang murah. Nilai jangka panjang merupakan investasi yang diperoleh melalui suatu visi, kreativitas, inovasi dan kerja keras. Persoalan humanitas menjadi penting dalam konteks global bukan saja akibat proses teknologisasi yanng terjadi secara besar-besaran, tetapijuga karena interaksi tatap muka cenderung menghilang dari waktu ke waktu. Realita media, misalnya, akan menjadi suatu dunia yang tanpa dasar untuk mengasah kemanusiaan kita. Ruang-ruang sosial juga semakin sempit sejalan dengan dibentuknya berbagai ruang elektronik yang lebih efisien. Penduduk kehilangan intensitas interaksi sosial akibat pola alokasi waktu yang berubah yang cenderung berhadapan dengan barang-barang elektronik ketimbang kelompoknya atau komunitas. Ketiga ciri masyarakat itu mengundang bahaya yang diakibatkan oleh transisi dan perubahan ke suatu bentu masyarakat, seperti konformitas, stimulasi


jangka pendek, dan isolasi. Ketiga masalah ini merupakan agenda penting yang harus direspon dalam suatu mode komunitas yang dapat dirumuskan dalam sistem informasi yang tepat. Perubahan masyarakat dalam abad ke-21 seperti dijelaskan Goldsmith diatas akan melahirkan berbagai adaptasi. Hal ini khususnya karena perubahan itu akan membentuk respon dalam berbagai bentuk dan sistem komunikasi massa secara umum. Perubahan masyarakat tampak akan berlangsung kebeberapa kecenderungan. Pertama, mengaburkan batas-batas geografis yang disebabkan oleh mobilitas penduduk tidak hanya dalam rangka aktivitas yang cenderung terjadi melintasi batas-batas geografis, tetapi juga karena keterikatan orang terhadap batas fisik (geografis) semakin melemah. Dalam hal ini loyalitas terhadap daerah asal mulai runtuh karena orang akan dengan mudah merubah tempat tinggal untuk mencari kemungkinan-kemungkinan baru yang jauh lebih baik. Dalam konteks semacam ini sistem informasi yang dibangun dengan asumsi batas-batas geografis menjadi kurang releven. Kelompok sasaran (target group) tidak dapat didefinisikan dari lokalitas tempat tinggal akibat tingkat mobilitas yang begitu tinggi dan loyalitas tempat yang begitu lemah. Bagaimana, misalnya, menjangkau orang-orang yang ada dalam perjalana dalam suatu mode komunikasi, merupakan pertanyaan yang relevan untuk diajukan. Kedua, batas keudayaan yang mulai menghilang, suatu proses yang berlangsung akibat faktor mobilitas dan akibat proses sosialisasi yang berubah. Mobilitas yang dapat menyebabkan landasan budaya seseorang menjadi sangat berbeda dengan sebelumnya sehingga budaya asal mulai tidak dikenal dengan baik yang kemudian proses sosialaisasi yang berlangsung pada landasan kultural yang lain menyebabkan luasnya pengetahuan budaya dan juga hilangnya loyalitas tradisional. Kebudayaan mulai menjadi sesuatu yang dipilih bukan diterima. Dalam kondisi semacam ini ada dua hal yang penting: saluran komunikasi dan simbol komunikasi. Saluran lama seperti penggunaan tokoh informasi tidak dapat secara efektif. Digunakan sebagai saluran karena ikatan dan keparuhan terhadap tokoh budaya akan semakin berkurang. Demikian pula simbol yang


digunakan mulai berubah sehingga dibutuhkan simbol-simbol baru yang lebih komunikatif dalam penyampaian pesan. Ketiga, otonomi individu dan kelompok yang semakin besar dan mendapatkan pengesahan sosial politik. Hubungan-hubungan kekuasaan mulai berubah, khususnya dalam siklus hubungan society, state dan market. Individu atau kelompok mulai memilki hubungan yang lebih seimbang dengan negara sehingga fungsi kontrol masyarakat lebih dapat berfungsi, demikian pula dengan pasar

dimana

hak-hak

konsumen

lebih

dapat

dinegosiasikan.

Dalam

kecenderungan semacam ini, misalnya sesuatu yang bersifat top-down tidak dapat dipaksakan tanpa ada tawar menawar. A. Pengarung Teknologi Informasi Terhadap Perubahan Masyarakat Menrut kepustakaan sosiologi bahwa setiap masyarakat manusia pasti akan mengalami perubahan-perubahan. Perubahan-perubahan yang terjadi tersebut akan diketahui atau diketemukan ketika seseorang membandingkan struktur kehidupan masyarakat tersebut pada periode yang lain. Wilbert E. More mengatakan bahwa perubahan sosial itu yang terpenting adalah perubahan pada struktur sosial seperti perubahan pola perilaku dan interaksi sosial, perubahan norma, nilai dan fenomena cultural. Perubahan memiliki arti sosial dan budaya. Roucek Warren mengatakan, perubahan dapat dibedakan atas dua pengertian, yaitu perubahan sosial dan perubahan kebudayaan. Perubahan sosial meliputi perubahan pada proses sosial dan struktur masyarakat, sedangkan perubahan kebudayaan memiliki konotasi yang jauh lebih luas, yaitu perubahan dalam kebudayaan seperti kepercayaan, pengetahuan, bahasa, teknologi dan lain-lain. Sehubungan dengan perubahan budaya, Astrid S. Susanto mengatakan dalam kehidupan manusia tidak semua norma berubah secara serentak. Disamping itu, terdapat pula beberapa perubahan yang berlangsung lebih cepat dari yang lain. Sebab-sebab perubahan masyarakat saat ini, secara umum lebih memusat pada inovasi teknologi sehingga kemajuan yang terjadi dibidang apapun lebih banyak mengarah pada suatu tatanan perubahan masyarakat


menurut kaidah-kaidah teknologi (Bungin, 2001: 47-49). Perubahan-perubahan sosial yang terjadi dalam masyarakat dapat bersifat progres atau regres, luas ataupun terbatas, cepat atau lambat mengenai nilai-nilai sosial, norma-norma sosial, pola-pola perilaku organisasi, struktur lembaga kemasyarakatan, lapisan-lapisan dalam masyarakat kekuasaan dan wewenang, interaksi sosial dan sebagainya. Sebab itu Davis (1960) mengartikan perubahan sosial sebagai perubahan-perubahan yang terjadi dalam strukturdan fungsi masyarakat. Koening (1957)mengemukakan bahwa perubahan sosial adalah menunjuk pada modifikasi-modifikasi mana yang terjadi karena sebab-sebb intern maupun ekstern. Yang

dikemukakan Koening pada hakikatnya juga menunjuk

perubahan dalam struktur masyarakat. Cohen (1979) bahkan secara tegas mengemukakan bahwa setiap perubahan sosial adalah perubahan dalam struktur sosial dan organisasi sosial. Oleh karena itu perubahan sosial sering diartikan sebagai perubahan yang bersifat fundamental yang terjadi dalam struktur sosial, sistem sosial dan organisasi sosial. Secara sosiologis, faktor-faktor yang mendorong terjadinya proses perubahan sosial, baik karena pengaruh faktor internal maupun faktor eksternal, dalam arti luas adalah sebagai berikut: 1. Terjadinya kontak dengan kebudayaan lain. 2. Makin meningkatnya tingkat pendidikan warga masyarakat sehingga mampu menyerap berbagai intervensi perubahan. 3. Makin meningkatnya penghargaan yang diberkan terhadap hasil karya pihak lain sehingga berupaya mekepaskan diri dari keterbelakangan. 4. Makin meningkatnya aspek toleransi terhadap perubuatan-perbuatan yang dinilai menyimpang dari norma-norma dan nilai-nilai yang berlaku. Hal ini merupakan indikasi adanya keinginan masyarakat untuk tidak begitu mengikat terhadap keinginan masyarakat untuk tidak begitu mengikat terhadap norma-norma dan nilai-nilai sosial yang dinilai tidak mampu beradaptasi terhadap perkembangan yang terjadi. 5. Adanya stratifikasi sosial yang bersifat terbuka sehingga memungkinkan


terjadinya interaksi sosial dan budaya satu dengan yang lainnya. 6. Adanya jumlah penduduk yang heterogenitas sehingga memungkinkan terjadinya interaksi sosial dan budaya satu dengan lainnya. 7. Adanya ketidakpuasan warga masyarakat terhadap kondisi atau bidangbidang tertentu dalam masyarakat yang dinilai tidak sosial bahkan menghambat perkembangan dan pembangunan masyarakat. 8. Semakin lancarnya perjalanan dari satu tempat ke tempat yang lain dan karenanya pula perdangangan makin lancar. 9. Makin meningkatnya intervensi teknologi informasi. Bakker (1992: 113) mengatakan bahwa kebudayaan itu berubah seirama dengan perubahn hidup masyarakat. Perubahan itu berasal dari pengalaman baru, pengetahuan baru, teknologi baru dan akibatnya dalam penyesuaian cara hidup dan kebiasaannya kepada situasi baru. Sikap mental dan nilai budaya turut serta dikembangkan guna keseimbangan dan integrasi baru. Tentang perubahn dan perkembangan kebudayaan peran teknologi informasi, pendidikan dan juga pariwisata mempunyai daya dorong yang cukup berpengaruh terutama pada masa globalisasi. Melalui teknologi informasi dan media massa, baik cetak (surat kabar, buku-buku, majalah) maupun elektronika (radio, televisi) akan cepat menyampaikan informasi tentang hal-hal yang baru (Alvin Toffler, 1992: 2). Alvin Toffler melontarkan gagasanya tentang potensi besar teknologi telekomunikasi dan informatika yang kini populer dengan nama telematika bagi kehidupan bermasyarakat. Semenjak itu, telematika semakin menempati posisi yang penting dan sentral dalam berbagai pemikiran tentang kemungkinan-kemungkinan pengembangan tatanan masyarakat yang lebih maju. Para komentator populer dan futirist melontarkan prediksi-prediksi tentang perubahan-perubahan masyarakat

menuju

masa

depan,

yang

digerakkan dan dibentuk oleh teknologi-teknologi baru dibidang komputasi dan telekomunikasi. Institusi-institusi sosial dan gaya hidup dikatakan kini tengah mengalami perubahan. Perbelanjaan jarak jauh, industri manufaktur robotik,


kantor otomatik, pemancaran televisi langsung melalui satelit, dan desktop publishing, merupakan sebagian kecil saja dari agen-agen pergubahan sosial yang bersifat elektronik. Pola kerja, kehidupan keluarga, pola hiburan (rekreasi) dan bahkan cara kita terhadap perubahan, begitu teknologi informasi terdifusi ke dalam masyarakat. Dalam buku best seller-nya, the Borderless Word (dunia tanpa batas), Ohmae menyampaikan pemikirannya bahwa dalam persaingan ekonomi dunia, batas peta politik dan batas antar negara sudah hilang. Konsumenlah yang berdaulat, bukan negara atau pemerintah. pemerintah tidak bisa lagi mendikte dengan peraturan atau tarif untuk menolak era baru pandangan bebas. Perubahan dal tatanan sosial politik ini terjadi didorong oleh perkembanganperkembangan mutakhir yang luar biasa dalam teknologi telekomuniksi, informasi dan komputer. Pemikiran Ohme ini disusun berdasarkan argumentasi sebagai berikut. Merupakan fatwa bahwa teknologi informasi kini telah m mencapai tingkat perkembangan yang begitu maju, sehingga memungkinkan terwujudnya information superhigways, jalan raya informasi berkapasitas sangat besar yang memungkinkan lalu lintas informasi berkecepatan super tinggi. Jaln raya informasi ini, pada gilirannya akan merubah pola-pola perdagangan dan perekonomian dunia sedemikian rupa sehingga batas-btas geografis dan politis negaranegara bangsa menjadi tidak relevan atau tidak diperlukan lagi. Oleh karena itu ekonomi merupakan kepentingan dan kebutuhan utam masyarakat, maka

gagasan

tentang

negara-negara

bangsa

yang

mengkotak-kotak

masyarakat dunia berdasarkan karakteristik geografis dan kepentingan politis, menjadi kehilangan alasan tetap ada. Pemikiran Ohme ini mewakili paham yang dikenal sebagai determinasi teknologi, yaknipaham bahwa teknologi, dalam pengertian teknisnya, merupakan faktor yang mendorong dan menentukan bentuk dan arah perubahn sosial. Paham ini bisa ditinjau dari dua sisi: 1. Sebagai teori tentang masyarakat 2. Sebagai teori tentang teknologi. Sebagai teori kemasyarakatan, paham ini


penyebab perubahn sosial. B. Dampak Teknologi Informasi Terhadap Perilaku Dunia Kerja Dalam dasa warsa delapan puluhan terjadi suatu revolusi pimpinan pemerintahan. Sebagai hasilnya, manajer atau pimpinan dan para profesional dalam bidang pemerintahan , sumber daya pengolahan data, otomitisasi kantor, telekomunikasi dan aplikasi teknologi informasi lain, yang digunakan dalam mengembangkan kinerja bisnis, baik dalam organisasi besar maupun kecil. Perbedaan aplikasi teknologi baru selama dasa warsa ini hampir mempengaruhi seluruh bidang industri dan pemerintahan termasuk perilaku birokrasi. Sifat dari penggunaan teknologi baru ini sering meningkatkan pertanggung jawaban untuk mengelola fungsi sistem informasi oleh user manager dan atau pimpinan pemerintahan. Sebagai hasilnya, manger atau pimpinan dan para profesional dal bidang pemerintahan, sumber daya manusia, manufaktur, financial dan departemen yang legal menemukan lebih banyak waktu dan perhatian yang dicurahkan untuk kegiatan computing dan telekomunikation (King, et.al, 1991). Dalam dasa warsa sembialn puluhan banyak organisasi yang mulai menggunakan teknologi informasi dengan beberapa aplikasi. Di dalam banyak organisasi, sistem informasi mengorganisasikan peran dan tanggung jawab yang baru. Revolusi dalam aplikasi ini juga mendorong manajemen senior untuk memasukkan teknologi informasi pada agenda isu strategic. Keputusan ekskutif lebih banyak didasarkan pada informasi yang berhasil diperoleh, diolah dan dilaporkan oleh middle management. Mereka menggunakan banyak waktunya untuk mengumpulkan, mengolah, menganalisis dan menyampaikan informasi kepada pihak eksekutif (Staumbaugh dan Carpenter,1992 dalam sutrisno, Jurnal Ilmiah Widya Gama, 1988: 127). Selanjutnya perkembangan teknologi informasi telah mengurangi peran middle management dalam penyediaan informasi. Teknologi informasi memungkinkan pemerintah mengotomatiskan banyak pengolahan data yang dulunya secara tradisional dikerjakan oleh middle management dalam mendukung kebutuhan informasi eksekutif.


Sampai 10 atau 15 tahun yang terakhir ini, menurut Stephen P. Robbins (1996: 24-25). Hanya ada sedikit sekali terobosan teknologis yang benarbenar mempengaruhi perilaku birokrasi. Awal abad 20 ini, telepon secara dramatis mengurangi komunikasi tatap muka pribadi. Popularisasi mesin fotokopi pada akhir dasa warsa 1960-an, mengisyaratkan kematian kertas karbon dan membuat penyalinan dokumen menjadi lebih cepat dan lebih mudah. Tetapi sejak awal 1980-an, kita telah dibantai oleh teknologi baru yang sebagian besar membentuk ulang cara kita berkomunikasi dalam organsasi. Ini mencakup pager, mesin fax, konferensi video, rapat elektronik, E-mail, telepon seluler, pesan suara dan komunikator pribadi berukuran telapak tangan. Komunikasi elektronik tidak lagi membuat anda perlu berada ditempat kerja atau meja. Pager, telepon seluler dan komunikator pribadi memungkinkan anda untuk dicapai bila sedang rapat, beristirahat makan siang, mengunjungi kantor pelanggan di sisi-lain kota, atau mengikuti pertandingan golf sabtu pagi. Garis antara kehidupan kerja dan bukan kerja seorang karyawan tidak lagi jelas. Dalam abad elektronik, secara teoritis semua karyawan dapat dipanggil 24 jam sehari. Tapal batas organisasional menjadi kurang relevan sebagai akibat komunikasi elektronik. Mengapa? Karena komputer yang dijaringkan yaitu komputer yang dihubungkan satu sama lain untuk saling berkomunikasi memungkinkan karyawan untuk memutasi tingkat-tingkat vertikal didalam organisasi itu, bekerja purna waktu dirumah atau di suatu tempat yang bukan merupakan fasilitas yang operasikan organisasi, dan berkomunikasi dengan orang dalam organisasi orang lain. Walupun telepon telah memungkinkan orang meneruskan pesan verbal secara sekejap, baru akhir-akhir ini saja kecepatan yang sama tersedia untuk kata-kata yang tertulis. Dalam pertengahan dasa warsa 1960-an organisasi bergantung hampir seluruhnya pada memo antar-kantor untuk pesan internal ditempat, dan layanan telegram dan kantor pos untuk pesan-pesan eksternal.


Kemudian muncul pengiriman ekspres semalam dan mesin fax. Dewasa ini, saat hampir semua organisasi mempunyai E-mail dan makin banyaknya organisasi yang memberikan karyawan akses ke internet, komunikasi tertulis dapat diteruskan semuanya dengan kecepatan telepon. Komunikasi elektronik telah merevolusikan baik kemampuan mencapai orang lain maupun kemampuan untuk mencapai mereka dalam sekejap. Sayang akses dan kecepatan ini menuntut biaya. Surat elektronik misalnya tidak memberikan komponen komunikasi non-verbal yang diberikan oleh pertemuan tatap muka. Juga E-mail tidak menghantar emosi dan nuansa yang muncul lewat intonasi verbal dalam pembicaraan telepon. Sama halnya, telah dicatat bahwa pertemuan-pertemuan telah secara historis melayani dua maksud: memenuhi kebutuhan akn afiliasi kelompok dan melayani sebagai suatu forum untuk menyelesaikan kerjaa tugas. Konferensi video dan rapat elektronik memuaskan dalam mendukung tugas itu tetapi tidak menangani akan afilasi. Bagi orang-orang dengan kebutuhan tinggi akan kontak sosial, terlalu diandalkan komunikasi elektronik mengakibatkan rendahnya kepuasan kerja. Diungkapkan pula oleh Harol J. Levit dan Thomas L. Whisler dalam artikel mereka “managemen in the 1980s” HBR November Desember 1958 Levitt dan Whisler, sebenarnya peranan dalm Teknologi Informasi dalam dekade sekarang telah berpengaruh pada: 1. Struktur organisasi, akan mempunyai keuntungan dari skala kecil dan skala besar secara simultan, organisasi pemerintah akan mampu mengadopsi struktur yang lebih fleksibel dan dinamis, perbedaan antara kontrol sentralisasi dan desentralisasi akan kabur, serta fokusnya akan lebih mengarah pada proyek dan proses dari pada prosedur tugas dan standar. 2. Proses manajemen meliputi: pembuatan keputusan akan lebih dapat dipahami, komputer akan mendukung kreativitas pada semua level organisasi, kontrol akan terpisah dari hubungan pelaporan, dan sistem informasi dan komunikasi akan memelihara sejarah, pengamaln serta keahlian. 3. Sumber daya manusia meliputi: para pekerja akan dilatih lebih baik, lebih


otonom, dan bersifat sementara, lingkungan kerja akan menjadi menyenangkan dan menggairahkan: manajemen akan bersifat part time untuk beberapa orang tertentu yang diberi dan diputar, job descriptions cenderung secara sempit mendefinisikan tugas-tugas, dan komunikasi cenderung lebih secara langsung untuk kontribusi.


RANGKUMAN Budaya masyarakat baru akan dibentuk dengan adanya teknologi. Kehadiran teknologi informasi telah menjadi satu kesatuan kekuatan besar. Di mana masyarakat tradisional makin kehilangan ciri-cirinya, dalam hal ini masyarakat mulai berubah ke arah yang lebih otonom yang bebas dari sistem dan ikatan-ikatan lama, perubahan ini mengandung bahaya yang diakibatkan oleh transisi dan perubahan ke suatu bentuk masyarakat seperti konformitas, stimulasi jangka pendek dan isolasi, perubahan tersebut mendorong masyarakat melakukan tindakan adaptasi. A. Pengaruh Teknologi Informasi terhadap Perubahan Masyarakat Secara sosiologi telah dinyatakan bahwa masyarakat lambat laun akan mengalami perubahan yang menyangkut perubahan pola perilaku, interaksi sosial serta norma budaya. Perubahan menurut Werren dibedakan menjadi 2 yaitu: 1. Perubahan sosial, perubahan struktur masyarakat 2. Perubahan kebudayaan seperti kepercayaan, pengetahuan, bahasa. Secara umum sebab-sebab terjadinya perubahan di kalangan masyarakat dikarenakan inovasi teknologi sehingga kemajuan di bidang apapun akan banyak mengarah kepada suatu tatanan perubahan di masyarakat. Faktor-faktor yang menjadi pendorong perubahan-perubahan sosial adalah: 1. Terjadinya kontak dengan kebudayaan lain 2. Meningkatnya tingkat pendidikan masyarakat 3. Meningkatnya suatu penghargaan akan hasil karya 4. Meningkatnya aspek toleransi terhadap

perbuatan-perbuatan yang

menyimpang 5. Adanya stratifikasi sosial yang bersifat terbuka 6. Adanya jumlah penduduk yang heterogen

B. Dampak Teknologi Informasi Di era 80-an terjadi revolusi pengolahan data, otomatisasi kantor,


telekomunikasi dan aplikasi teknologi informasi lain yang digunakan dalam meningkatkan kinerja bisnis baik dalam skala besar maupun kecil. Dan di awal 90-an banyak organisasi yang telah memulai menggunakan teknologi informasi dengan beberapa aplikasi dan terakhir dalam kurun waktu 15 tahun terakhir ini benar-benar bahwa teknologi sangat mempengaruhi kinerja birokrasi. Hal ini diungkapkan oleh Harol J. Levit dan Thomas L. Whisler dalam “management in the 1980’s yang mengatakan sebagai berikut: 1. Struktur organisasi akan mempunyai keuntungan di skala kecil dan besar secara simultan. 2. Proses management akan lebih dapat dipahami melalui komputer yang akan mendukung kreativitas kerja. 3. Sumber daya manusia akan menjadi pekerja yang terlatih.


BAB. 10 BAGAIMANA CARA MENARIK INVESTOR UNTUK MASUK KE INDONESIA? 1. Mempermudah dalam segala penurunan izin perusahaan. 2. Sistim birokrasi yang tidak berbelit-belit 3. Diberi kekuasaan mengembangkan usahanya. 4. Disediakan lahan yang cukup untuk mengembangkan usahanya 5. Tersedianya tenaga kerja yang memadai (punya kemampuan serta mempunyai visi ke depan) pendidikan hanya digunakan sebagai prasarana yang penting, adalah kemauan pribadi serta individunya sendiri yang harus mempunyai niat serta keinginan untuk maju. Contoh : tidak mungkin investor mendirikan perusahaannya di Papua, dimana masyarakat setempat dalam dunia pendidikan masih terbelakang. 6. Kelangsungan serta keamanan perusahaan harus dilindungi oleh Negara serta mendapat perhatian kusus dari pemerintah. 7. Tenaga kerjapun dituntut harus memiliki rasa kepemilikan pada perusahaan. 8. Tenaga kerja jangan percaya adanya provokator-provokator, dalam hal ini pemerintah harus menindak tegas terhadap provokator-provokator, yang akan menghambat laju kemajuan perusahaan itu sendiri. Keuntungan Investor a. Menyerap tenaga kerja b. Menambah devisa c. Menghidupkan perekonomian d. Menekan angka kemiskinan Kerugian Investor ~ Terbaginya segala hasil bumi dengan pihak asing


A. Arti Investor Ada beberapa pendapat (pandangan) yang menggarisbawahi tentang arti kata investor. 1. Jean Babtiste Say : (Teori Produktivitas) Pada prinsipnya, modal itu sebenarnya membantu terlaksananya proses produksi dan bahkan mempertinggi, jadi sewa modal yang diserahkan oleh pemilik modal adalah bagian dari pertambahan produksi penggunaan modal dan orang yang memiliki modal adalah investor. 2. Nassau William Senior (Teori Pengorbanan) Modal itu memberikan kenikmatan kepada yang mempergunakan, tetapi sebaliknya baik pemilik, sudah payah mengumpulkan, setelah terkumpul diserahkan kepada orang lain. Jadi dapatlah dikatakan bahwa bunga modal itu merupakan balas jasa pengorbanan. Pemilik modal tersebut adalah para investor. (Wawasan Ilmu Social Dasar, Hall. 118. Drs. Wahyu, M.S) “Pemberi dana” atau yang mempunyai dana. Investor disini bisa ditinjau dari 2 sudut pandang. Investor yang berarti perorangan atau individu, dimana Pemilik dana atau yang mempunyai dana adalah perorangan atau individu atau investor yang berarti suatu badan usaha yang pemiliknya lebih dari satu orang, bisa juga diartikan dalam ruang lingkup yang lebih luas. Yaitu berarti suatu negara dengan kata lain dari investor adalah perorangan atau suatu badan usaha yang menginvestasikan uangnya atau dananya ke pihak lain dengan tujuan bekerjasama ataupun timbal balik dalam suatu bidang usaha. Tentunya para investor juga mengharapkan dari investasinya akan mendapatkan keuntungan ataupun laba yang sesuai dengan besarnya investasi yang telah ditanam atau yang telah diinvestasikannya. Untuk Meningkatkan Devisa Banyak cara yang bisa ditempuh oleh suatu Negara khusus Indonesia untuk menaikkan devisa negara antara lain bisa ditempuh dengan cara :


Tourism -

Tersedianya tempat-tempat untuk berpariwisata, dengan tersedianya tempat untuk berpariwisata yang indah maka banyak turis atau para pelancong yang akan berkunjung baik pelancong dari dalam maupun dari luar negeri. Sehingga bila dilihat dari segi ekonomis serta keuntungan-keuntungan lain yang akan didapat. Baik bagi negara secara tidak langsung, maupun bagi masyarakat secara langsung pada umumnya. Para pelancong yang berkunjung, pasti membutuhkan tempat penginapan maka bisnis di dunia perhotelan akan hidup dan berjalan dengan lancar. Begitu juga yang akan terjadi pada restoranrestoran. Dengan seiring berjalannya perhotelan pastilah dibidang restoran pun akan terkena dampaknya. Tentunya restoran-restoran akan dipadati dengan pengunjung, hal ini bukan hanya keuntungan yang didapat melainkan banyak menyerap tenaga kerja bagi masyarakat sekitar, terlebih bila masyarakat sekitar bisa berekreasi menciptakan lapangan usaha lain. Disitu masih banyak peluang kerja yang bisa dilakukan. Contoh : dengan adanya para wisatawan masyarakat

setempat bisa

mengembangkan

kreasinya,

dengan

menciptakan atau membuat pernah pernik cindera mata, tentunya hal inipun bisa mengurangi angka pengangguran, dan bisa menciptakan lapangan pekerjaan baru. Baik bagi masyarakat setempat, maupun buat masyarakat sekitar. -

Memperbaiki kondisi museum-museum, yang kita tahu semua banyak museum-museum dimana tempat penyimpanan benda-benda purbakala ataupun benda-benda bersejarah lainnya. Yang kurang maksimal dan pemeliharaannya. Dalam hal ini pemerintah kurang peduli dalam memaksimalkan pemeliharaannya, terbukti

banyak benda-benda

bersejarah yang tersimpan di museum hilang, ataupun banyak kita dengan kasus pencurian benda-benda museum diganti dengan yang palsu. Ini menunjukkan bahwa pemerintah pada khususnya dan masyarakat pada umumnya kurang peduli dalam melestarikan


peninggalan bersejarah, tentunya peninggalan bangsa Indonesia juga. Padahal bila museum-museum itu terpelihara dengan baik. Baik dari segi kondisi maupun keasliannya, barang tentu inipun banyak menarik para wisatawan untuk berkunjung. Terlebih banyak manfaat yang bisa diambil oleh perunggu sampai yang dari emas, lukisan-lukisan, maupun patung-patung yang terbuat dari tata kota (tanah liat), maupun peninggalan-peninggalan lain yang berupa batu. Negara china berusaha keras untuk mencari dan mengembalikan peninggalanpeninggalan bersejarahnya ke Negara china lagi. Bahkan Negara China bersedia membayar dengan harga tinggi untuk mengembalikan bendabenda sejarah negeri china lagi. Yang telah tersebar ke penjuru dunia atau terkoleksi oleh para kolektor. Apakah bangsa Indonesia telah mengambil langkah-langkah yang sama dengan negara China untuk melestarikan budaya bangsanya? Jawabnya. Belum mengarah ke situ, tentunya inipun menjadi pekerjaan rumah buat segenap bangsa Indonesia dan buat negara khususnya. Di mulai dari hal yang paling kecil dulu, yaitu dengan menjaga serta melestarikan kebudayaan yang masih tersisa. Agar tidak hilang maupun agar tidak musnah. Demikian juga agar diambil langkah-langkah yang tepat agar terjaga keasliannya. Contoh : terjadinya kasus pencurian dan pemalsuan arca batu yang terjadi di museum Ratya Pustaka di Solo. Semestinya kita sebagai bangsa Indonesia malu mengetahui peristiwa ini, banyak negara lain yang seperti China misalnya, berjuang untuk mengembalikan warisan budaya bangsa yang telah ditinggalkan berabad-abad sejarahnya ke penjuru dunia untuk diambil balik ataupun dibeli dengan harga tinggi, untuk dikembalikan ke negara China. Celakanya,

bangsa

Indonesia

ini

jangankan

untuk

berusaha

mengembalikan ataupun mencari warisan budayanya. Menjagapun tidak becus yang lebih parahnya lagi diperjualbelikan oleh bangsa Indonesia sendiri. Lalu dimana harga diri bangsa ini dimata internasional? Apakah


orang-orang seperti itu memang telah mempersiapkan dirinya dengan memakai topeng. Sehingga tidak ada rasa malu lagi. Bagaimanapula tanggungjawabnya pada anak cucu kita. Haruskah mereka tidak mengenal lagi akan kebudayaannya sendiri di era mendatang, karena telah sirnanya peninggalan kebudayaannya bangsanya sendiri dan di dunia pendidikan khususnya. Apa yang nantinya bakal diajarkan tentang kebudayaan pada murid-muridnya. Apa mata pelajaran tentang kebudayaan Indonesia dihapuskan dari mata pelajaran sekolah? Jawabnya tentulah tidak, kita tidak mau disebut manusia yang tidak beradap dimana kita tidak bisa menghargai kebudayaan bangsa sendiri. Kalau sudah demikian marilah kita semua yang sangat mencintai Negara ini berjuang. Kalau toh pun belum bisa meniru bangsa China

yang berusaha mencari dan

mengembalikan warisan budaya bangsanya. Setidaknya kita berusaha untuk menjaganya serta melestarikannya. Pemerintahpun tentunya dalam masalah ini harus lebih tegas dalam menindak para pelakunya. Karena masalah ini sudah menyangkut martabat dan harga diri bangsa. Haruskah bangsa Indonesia ini makin terpuruk citranya di mata dunia? B. Manfaat Serta Keuntungan dengan Adanya Investor 1. Menghidupkan Perekonomian Sejak terjadinya krisis moneter pada pertengahan tahun 1998 lalu, Indonesia mengalami krisis perekonomian, dalam hal ini kita membahas masalah perkembangan perekonomian serta pertumbuhannya yang tidak merata, yang lebih tepatnya pertumbuhan perekonomian Indonesia mengalami keterpurukan atau kelesuan. Karena keterbatasannya atau tidak tersedianya dana ataupun biaya yang bisa mendongkrak krisis yang terjadi. Bergolaknya harga, minyak bumi dan gas dunia pada khususnya membuat perekonomian Indonesia semakin carut marut, banyak perindustrian yang failed didasari oleh melambungnya harga-harga dari industri (row material). Sehingga tidak memungkinkannya lagi untuk di operasikan atau dijalankannya lagi suatu perusahaan itu, yang mana biaya produksinya


sudah melambung tinggi sehingga hasil produksi pun melambung tinggi, yang akhirnya daya beli para konsumen menurun karena harga yang sudah tidak terjangkau lagi. Melihat kondisi yang seperti ini, uluran dana dari investor sangat dibutuhkan untuk menanggulangi masalah-masalah yang ada terkhusus di sektor perindustrian, dimana dana yang tersedia bisa digunakan untuk menghidupkan kembali perekonomian Indonesia yang sedang terpuruk. Hampir 26,5% penduduk Indonesia hidup dalam kemiskinan, pendapatan perhari-harinya sudah tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, terlebih dengan naiknya harga bahan bakar minyak (BBM) dunia yang mencapai 150 euro/barrel, menyebabkan melonjaknya semua kebutuhan bahan dasar diharapkan dengan masuknya investor di Indonesia dana yang masuk bisa dimanfaatkan untuk memperbaiki taraf hidup bangsa Indonesia yang semakin terpuruk. Selain dana yang diperoleh untuk mengembangkan dunia perindustrian di Indonesia yang telah mengalami kelesuan, diharap dana yang tersedia bisa untuk mengangkat kemiskinan yang terjadi dimana-mana karena imbas dari naiknya harga BBM dunia. Dengan banyaknya perusahaan-perusahaan yang tutup maka banyak pengangguran terjadi disana-sini, makin terpuruklah bangsa Indonesia saat ini bila tanpa adanya investor yang masuk ke Indonesia. Untuk memajukan suatu perekonomian perlu adanya suatu peraturan yang efisien, mudah diterapkan, serta mudah diakses oleh semua pihak yang membutuhkan, jika tidak maka dunia perbisnisan akan terjebak dalam perekonomian informal dan tidak memiliki aturan dalam mengembangkan financial (Michael Klein, vice president World Bank / IFC). Dalam hal ini Singapura, menempati urutan pertama dalam perdagangan internasional dan ketenagakerjaan, tapi Negara kota itu hanya ada di peringkat ke dua dalam perlindungan investor, maupun penutupan usaha,

sementara

AS

(Amerika

Serikat)

memimpin

kategori


ketenagakerjaan karena AS memudahkan para pebisnis memperkerjakan para buruh. Sementara bila membicarakan mengenai masalah ekonomi besar dunia, negara Jepang masih pada peringkat ke 12. Jerman, yang pada tahun 2007 menempatkan dirinya pada kekuatan ekonomi dunia pada urutan ke 20, namun pada tahun 2008 Jerman turun pada posisi ke 25. Sementara negara Tiongkok naik peringkat dari posisi 90 menjadi posisi ke 83, Prancis dari peringkat 32 naik satu tingkat menjadi peringkat ke 31. Sementara Arab Saudi, merupakan Negara dengan permorma terbaik di antara Negara-negara yang ada di timur tengah lainnya, Arab Saudi yang tahun sebelumnya menempati posisi 24 naik menjadi posisi 16. Negara-negara yang merupakan surga bisnis menurut laporan terbaru Bank Dunia meliputi Singapura, Selandia Baru, AS (Amerika Serikat), Hongkong, Denmark, Inggris, Irlandia, Kanada, Australia, Norwegia, Islandia, Jepang, Thailand, Firlandia, Georgia, Indonesia. Peringkat kemudahan berbisnis di Indonesia, turun dua posisi, yang semula Indonesia menempati urutan 127 menjadi turun peringkat ke 129. Bank dunia, menilai, dalam upayanya memperbaiki iklim investasi di Indonesia masih tertinggal jauh jika di bandingkan dengan reformasi yang diusahakan oleh negara-negara lain. Seperti Singapura, Thiongkok, Thailand dll. “Indonesia berhasil memperbaiki iklim usaha, tapi, Negara-negara lain juga melakukan reformasi lebih cepat dan mendalam” (Adam Sack, country manager IFC) Seyogyanya,

pemerintahan

Indonesia,

mempercepat

proses

reformasi iklim investasi untuk mempertahankan tingkat pertumbuhan, menciptakan lapangan pekerjaan, serta akan bermanfaat lebih cepat lagi untuk menghapuskan angka kemiskinan yang ada di Indonesia. Begitu juga

pemerintah

harus

menuntaskan

beberapa

pekerjaan

rumah

“secepatnya harus ada perbaikan infrastruktur, birokrasi yang dipangkas lebih efisien, dan pengaturan masalah yang overlapping, seperti di bidang ketenagakerjaan maupun pertanahan, guna untuk mengejar ketertinggalan


dalam pertumbuhan ekonomi dunia, begitu juga agar menjadi negara yang diminati oleh para investor, dengan segala kemudahan serta perlindungan pada para investor, sehingga akan banyak menarik minat investor untuk menanamkan modalnya di Indonesia. 2. Memaksimalkan Pemanfaatan Sumber-Sumber Alam Indonesia Ganjalan lain yang masih harus dihadapi oleh bangsa Indonesia adalah masalah teknologi, di bidang teknologi Indonesia masih tertinggal jauh dengan Negara-negara lain terlebih jika dibanding dengan Negaranegara Eropa. Sehingga dalam pemanfaatan ataupun pengolahan sumbersumber alam yang ada di Indonesia masih belum maksimal. Karena terkendali oleh kurangnya penguasaan bangsa Indonesia di bidang teknologi. Untuk itu bangsa Indonesia di dalam bidang teknologipun masih harus mengimport atau mendatangkan teknologi dari Negara-negara luar, untuk dipergunakan di Indonesia. Khususnya dipergunakan untuk pengolahan

sumber-sumber

alam

yang

masih

belum

maksimal

penanganannya. Bukan hanya sumber dana serta keuangan saja dari investor yang kita butuhkan, yang harus kita manfaatkan, melainkan di bidang teknologipun kita masih harus mengadopsi keunggulan-keunggulan teknologi dari luar. Karena dalam pengolahan-pengolahan sumber alam diperlukan teknologi yang mutakhir. Sementara kemampuan berteknologi yang dimiliki oleh bangs Indonesia masih sangat tertinggal jauh. Sehingga dalam teknologi bangsa Indonesia masih membutuhkan bantuan teknologi dari luar dan tanpa bantuan teknologi dari luar negeri. Bangsa Indonesia masih belum mampu sepenuhnya memanfaatkan kekayaan alam yang masih belum tergali. Problem ketinggalan bangsa Indonesia di bidang teknologi, merupakan tantangan dan tugas berat yang musti di emban oleh bangsa Indonesia. Khususnya tantangan bagi generasi penerus bangsa, untuk berjuang mengejar ketertinggalannya di bidang teknologi dengan negaranegara Eropa agar ke depan nantinya dalam pengolahan hasil-hasil alam


yang ada di bumi Indonesia tidak selalu tergantung dengan bantuan luar melainkan bisa mengolahnya sendiri dan bisa berdiri sendiri. Untuk mengejar ketertinggalannya di bidang teknologi dengan negara lain, bukan saja dibutuhkan SDM (Sumber Daya Manusia) yang berkwalitas dan yang berkemampuan tinggi namun juga dibutuhkan dana yang besar. Terciptanya suatu teknologi tidak serta merta datang dan bisa dinikmati begitu saja, tentunya memerlukan risert dan waktu yang tidak pendek, yang bukan hanya membutuhkan waktu yang lama namun juga biaya dan dana yang besar. Dana untuk mencapai atau untuk bisa menciptakan suatu teknologi modern harus didukung kekuatan SDM (Sumber Daya Manusia) yang mempunyai visi maupun misi serta dedikasi yang tinggi, generasi muda diharap bangkit, dan segera mengejar segala ketertinggalannya dan pantang menyerah semangatnya dalam mengejar ketertinggalannya. Agar setidaknya bisa menyamai perkembangan teknologi dengan negara-negara maju lainnya. Harapan ke depan, kalau hanya untuk menggali atau untuk mengolah hasil-hasil bumi yang ada di Indonesia saja tidak lagi tergantung dengan bantuan teknologi dari luar negeri. Melainkan dengan kemampuan anak bangsa Indonesia sendiri yang diharap mampu mengolah hasil bumi sendiri tanpa bantuan dari luar. Dan bila semua yaitu telah bisa terlaksana bukan hanya akan bangga pada kemampuan anak bangsa namun dimata internasional maupun di mata dunia. Indonesia tidak akan dipandang sebelah mata lagi, dan tentunya akan menjadi suatu kebanggaan telah menjadi bangsa Indonesia bukankah begitu semestinya yang harus dicapai oleh bangsa Indonesia? Bila bangsa Indonesia tidak mampu mengolah hasil-hasil alam Indonesia dengan kemampuan sendiri dalam arti kata masih mengadopsi teknologi dari luar, bukan hanya harga mahal yang musti harus dibayar oleh bangsa Indonesia, terlebih itu sampai kapan bangsa Indonesia akan terlepas dari segala ketergantungannya dengan luar negeri. Untuk itu himbauan bagi para generasi penerus bangsa lepaskanlah dirimu dari


segala ketergantunganmu dengan negara luar jadilah dirimu anak bangsa yang bisa mandiri, dalam menata bangsa dan negaramu. Jadikanlah Negara Indonesia, menjadi Negara besar dan maju beriring dengan Negara maju lain. Agar bangsa menjadi bangsa Indonesia. Dan bisa meninggalkan segala ketergantungan dengan negara lain. Menjadi tuan rumah di Negara sendiri yang tidak bisa memerlukan bantuan teknologi asing dalam setiap pengolahan dan pengambilan hasil-hasil bumi di bumi pertiwi ini. Berbicara perihal investor, beserta segala manfaatnya, marilah sejenak kita menengok ke Negara tetangga kita Singapura, Negara Singapura mampu menempatkan diri sebagai peringkat teratas untuk usaha mengembangkan bisnis dunia. Negara kecil seperti Singapura, mampu mengungguli Negara adidaya sekalipun, dan mampu mempertahankan posisinya sebagai Negara yang paling mudah untuk mengembangkan bisnis. Lebih hebatnya lagi, Negara kepulauan itu ada di peringkat teratas surga bisnis (versi Bank Dunia / World Bank) tertanggal 10-09-2008. Hasil ini tercipta berdasarkan pengujian efektivitas peraturan yang dibuat oleh Negara Singapura guna mendukung dunia usaha yang meliputi : -

Peraturan-peraturan yang melindungi para investor yang menanamkan modalnya di Singapura

-

Penegakan aturan kontrak, yang meliputi waktu dan biaya yang diterapkan oleh pemerintah Singapura untuk memulai, menjalankan, serta menutup bisnis

-

Penerapan peraturan mengenai perdagangan ekspor impor Negara Singapura

-

Penetapan mengenai pembayaran pajak.

C. Kerugian-kerugian yang Harus Ditanggung oleh Bangsa Indonesia dengan Adanya Investor Hasil dari pengolahan sumber-sumber alam Indonesia akan terbagi, imbas dari pengadopsian teknologi luar.


Pada dasarnya, banyak keuntungan dari pada kerugiannya jika kita membicarakan tentang adanya investor di Indonesia, namun walau bagaimana besar keuntungan yang bisa kita dapat dengan adanya investor di Indonesia, walaupun amatlah kecil berbandingnya, namun ada juga kerugian-kerugian yang musti dialami oleh bangsa Indonesia. Terlebih jika bangsa Indonesia tidak jeli ataupun tidak pandai-pandai diri dalam menentukan kebijakankebijakan yang bisa membatasi ruang gerak investor, jadi Negara Indonesia harus tetap menjadi tuan rumah di negara sendiri. Tidak memberikan kebebasan-kebebasan yang berlebihan pada investor luar namun harus ada koridor-koridor ataupun aturan-aturan yang membatasi ruang gerak investor asing. Dalam arti kata : kita bangsa Indonesia yang berhak membuat aturanaturan bukan malah sebaliknya kita yang diatur oleh investor asing. Kalau tidak pandai-pandai membuat kebijakan-kebijakan bukan kita yang menjadi tuan rumah namun bisa-bisa malah berbalik investor asinglah yang akan menjadi tuan rumah di Negara kita sendiri yang mana pada akhirnya kita atau Negara Indonesia ini yang hanya akan dijadikan tempat mengambil harta karun dengan hasil bumi yang ada di Indonesia yang melimpah ruah ini. Untuk itu dalam hal ini pemerintah selaku pembuat kebijakan-kebijakan hendaknya jeli dalam menyermati segala kebijakan-kebijakan dengan investor. Bangsa Indonesia jangan sampai dijadikan sapi perahan investor asing. Karena tidak menutup kemungkinan banyak Negara asing yang tergiur dengan kekayaan alam Indonesia ini. Untuk itu bangsa Indonesia terkusus buat pemerintah harus meningkatkan kewaspadaannya dalam setiap membuat suatu kebijakan. Apakah kebijakan-kebijakan yang telah disepakati menguntungkan bagi bangsa dan Negara Indonesia atau malah sebaliknya justru lebih banyak menguntungkan pihak asing. Hal ini yang harus lebih diwaspadai oleh bangsa Indonesia terkusus buat pemerintah Indonesia. Terlebih jangan sampai harga diri bangsa ini tergadaikan dengan pihak asing. Contoh Free Port, tambang emas terbesar yang dilakukan oleh pemerintahan Indonesia dengan pihak asing yang terjadi di Papua. Banyak kerugian yang ditanggung oleh Negara Indonesia daripada keuntungan yang


diterima. Karena kerusakan-kerusakan alam yang harus ditanggung oleh Negara Indonesia jauh lebih besar dibanding dengan keuntungan yang diterima dan malah justru terjadi sebaliknya, bagi investor yang hanya bermodalkan teknologi beserta modal bisa mengeruk keuntungan yang lebih besar tanpa memikirkan kerugian-kerugian atau kerusakan alam yang ditimbulkan sebagai dampak dari proses penambangan tersebut. Ratusan hektar bahkan ribuan hektar lahan ataupun hutan disekitar pertambangan rusak, akibat pembuangan limbah itu sendiri maupun sebagai akibat dari penambangannya, dimana seluruh ekosistem kehidupan yang ada didalamnya sudah tidak dapat hidup lagi bahkan sudah tidak dijumpai lagi (punah). Sementara

pihak

asing

hanya

mengambil

keuntungan

saja

tanpa

memperdulikan dampak dari kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh penambangan. Kerugian yang lain adalah seperti yang terkupas dalam “Apa Kabar Indonesia Malam” yang dipandu oleh Rahma Sarita di acara TV one, tanggal 20 Agustus 2008, dengan cara sumber juru kepresidenan, Bapak Andi Malarangeng, yang membahas mengenai kontrak kerja migas di di Papua pada tahun 2002, uraiannya sebagai berikut” Kontrak kerja yang ditandatangani pada zaman pemerintahan Megawati Soekarno Putri pada tahun 2002, antara pemerintahan China + Indonesia, mengenai kontrak kerja gas pada tahun 2002 yang mana dalam pengambilan migas yang ada di Papua, yang kontraknya disetujui oleh pemerintah dengan harga 3,3 US$ yang mana kita ketahui bersama harga migas sekarang sudah mencapai harga 20 US$ menurut Wapres Yusul Kalla : “Hal ini merupakan kontrak kerja terburuk yang pernah ada di Indonesia, mau-maunya pemerintahan Indonesia menandatangani kontrak kerja yang sangat-sangat merugikan bangsa dan negara Indonesia” Kontrak yang disetujui oleh pemerintahan Megawati pada waktu itu, bahwa isi kontrak itu menyetujui, harga migas yang telah disepakati antara kedua belah pihak negara, yaitu China + Indonesia, kedepannya harga tersebut tidak akan pernah berubah, walau harga migas mentah dunia ada perubahan,


kenaikan dll. Padahal yang kita tahu semua, sepanjang sejarah, harga migas senantiasa mengalami kenaikan dari tahun ke tahun. Kenapa Indonesia mau dirugikan dengan kesepakatan tersebut diatas? Sedang kontrak yang terjalin, telah disepakati selama 20 tahun ke depan, kita bisa membayangkan berapa kerugian bangsa dan Negara Indonesia yang musti ditanggung yang menurut perhitungan setiap 1 tahunnya Indonesia akan dirugikan sebesar 2 miliar $. Padahal hasil-hasil bumi yang lainnya senantiasa mengacu pada harga migas mentah baik tambang batu bara dll. Namun celakanya, kontrak kerja yang disepakati, selama 20 tahun ke depan itu, pada kenyataannya harga migas mentah dunia dari tahun ke tahun senantiasa mengalami kenaikan. Perjanjian, Gas Cair Ditangguh Papua Yang telah disepakati dengan harga 3,3 US$ sementara harga internasional 20 US$ sementara harga yang telah disepakati selama 20 tahun itu tidak akan menyesuaikan harga migas mentah dunia, seharusnya kontrak yang dibuat : 1. Bila harga migas dunia mengalami kenaikan maka sebaiknya harga dalam kontrakpun harus mengikuti harga internasional, namun kenyataan harga yang disepakati dalam kontrak kerja tidak demikian. 2. Semestinya negoisasi harga pada waktu itu tidak dikunci dengan harga 3,3 US$, yang kita tau harga minyak dari tahun ke tahun selalu mengalami perubahan (senantiasa mengalami kenaikan). Ini merupakan kesalahan fatal yang telah dilakukan oleh pemerintahan Megawati, sungguh tidak adil bila pemerintah menyetujui harga mati yang 3,3 US$ selama 20 tahun ke depan, berapa yang harus kita tanggung dalam kesalahan kontrak yang telah disepakati itu. Semuanya sudah terlanjur terjadi, ke depannya bangsa Indonesia jangan mau dibodohi dengan bangsa lain dan harus jeli mengamati keadaan serta harus pandai-pandai mencermati isi kontrak yang akan dibuat agar kesalahan yang seperti ini tidak akan terulang kembali. Yang menjadi ganjalan di hati : sebodoh itulah rakyat Indonesia dalam menandatangani suatu perjanjian yang mengikutsertakan nama seluruh rakyat


Indonesia? Apakah memang telah ada kesepakatan-kesepakatan lain didalamnya? Tentulah dari uraian ini rakyat yang bisa menjawab semua tekateki ini. Serta apa yang seharusnya pemerintah lakukan untuk saat ini? Mungkin masih ada cara maupun jalan yang lain yang bisa dipergunakan untuk memperbaiki keadaan serta untuk menghindari kerugian yang lebih besar lagi, yaitu : Melakukan re-negoisasi 1. Melakukan re-negoisasi antara pemerintahan China + Indonesia, untuk meninjau ulang atas kontrak yang telah ditandatangani dari tahun 2002 tersebut diatas, atau setidaknya pemerintah Indonesia berharap harga yang dipatok 3,3 US$ yang telah dikunci agar dirubah dengan penyesuaian harga migas mentah internasional. Jadi ke depannya kerugian yang akan ditanggung oleh pemerintah tidak terlalu banyak. 2. Membatalkan perjanjian kontrak, dengan jalan membayar fee pada pemerintahan china, yang selanjutnya minyak mentah yang ada di Papua bisa kita jual ke Jepang, yang telah bersedia membeli. Apapun cara yang akan pemerintahan Indonesia lakukan agar tidak mengalami kerugian-kerugian selama 20 tahun ke depan, yang menjadi pertanyaan? Apakah mau pemerintahan China diajak bernegosiasi mengenai kesepakatan harga yang telah disepakati bersama? Menurut hemat saya pemerintah Chinapun tidak akan mau membuang peluang besar dalam mengambil keuntungan yang ada dengan kesalahan bangsa Indonesia sendiri, tentunya pemerintahan China tidak akan mau membuang kesempatan selama 20 tahun untuk mengambil kekayaan bangsa Indonesia dari tanah Papua. Apapun keputusan China nantinya, walaupun pada kenyataannya pemerintahan China bakal menolak re-negoisasi yang akan diajukan oleh Negara, seandainya hal ini bakal diambil oleh Negara, dan ternyata pada kenyataannya China bakal menolak. Kitapun tidak bisa menyalahkan China sepenuhnya, karena pemerintah Indonesia telah menandatangani kontrak yang telah disepakati, dan tentunya Chinapun akan tetap bersikukuh pada perjanjian yang telah dibuat.


Hal inilah yang ke depannya harus dicermati oleh pemerintahan Indonesia, jangan sampai kesalahan-kesalahan yang fatal seperti tersebut diatas terulang kembali yang bukan hanya akan merugikan seluruh bangsa Indonesia serta pemerintahan Indonesia, namun bangsa Indonesia akan semakin dilecehkan kewibawaannya oleh bangsa lain, karena dinilai bangsa Indonesia tidak pintar dalam memutuskan suatu permalasah yang besar, dan ke depannya tentunya masih akan banyak negara-negara luar yang ingin mengambil keuntungan dari Indonesia. Untuk itu sebagai bangsa Indonesia harus menjadi tuan rumah di Negaranya sendiri diharap kedepannya bangsa Indonesia selayaknya atau sepantasnya yang lebih berhak mendapatkan pembagian yang lebih besar daripada investornya dengan kerugian yang harus ditanggung oleh bangsa Indonesia sekitarnya belum sebanding dengan kerugian-kerugian yang harus ditanggung oleh bangsa Indonesia maupun pada pemerintahan. Seandainya pembagian dari hasil penambangan bisa diterima oleh bangsa Indonesia lebih besar. Tentunya bisa yang sebagian hasilnya dipergunakan untuk memperbarui ekosistem yang telah punah maupun untuk mereboisasi kembali hutan-hutan yang telah rusak. Sehingga kelangsungan alam dan seluruh kehidupan ekosistem yang terkandung didalamnya bisa seimbang lagi. Selebihnya dari seluruh hasil kekayaan alam Indonesia harus sebesar-besarnya digunakan untuk kemakmuran serta untuk mensejahterakan rakyat Indonesia terlebihlebih untuk mensejahterakan rakyat Papua. Dalam hal ini rakyat Papua yang harus mendapatkan perhatian lebih kesejahteraannya, dibanding rakyat Indonesia pada umumnya biar tidak ada rasa ketidakpuasan di kalangan rakyat Papua sendiri yang nantinya bisa memicu konfliks yang berkepanjangan. Tidak hanya akan menimbulkan permasalahan baru bagi bangsa Indonesia maupun pemerintah namun dapat memicu keinginan untuk merdeka. Seperti sejarah bangsa Indonesia dimasa lalu, misal yang pernah dialami dan sekaligus telah terjadi di Indonesia berawal dari masalah-masalah kecil yang senantiasa dianggap sepele oleh bangsa maupun oleh pemerintah Indonesia namun dampaknya dari adanya rasa ketidakpuasan itu menjadi suatu keinginan yang


tentunya sangat tidak diharapkan oleh bangsa Indonesia yaitu keinginan untuk melepaskan diri dari bumi peristiwa. keinginan untuk merdeka keinginan yang semacam inilah yang sekiranya oleh seluruh bangsa Indonesia maupun oleh pemerintah tidak inginkan. Jangan sampai rakyat Papua menginginkan hal yang sama dengan Timor-Timor. Untuk itu wajarlah kiranya bila kesejahteraan terkusus rakyat Papua yang lebih mendapatkan perhatian lebih dalam mempergunakan hasil dari pertambangan di Papua dari pada dibanding dengan kesejahteraan rakyat diluar Papua. Terlebih yang kita tahu semua rakyat Papua perkembangan hidupnya masih sangat memprihatinkan baik dari segi tatanan masyarakatnya maupun dari segi ekonominya. Walau bagaimana rakyat Papua adalah bagian dari bangsa dan Negara Indonesia, yang wajib buat kita semua selaku bangsa dan Negara untuk berperan aktif untuk senantiasa mendukung kemajuan rakyat Papua untuk menjadi seperti sebagian besar rakyat Indonesia pada umumnya. Sehingga tidak ketinggalan dengan perkembangan dengan rakyat Indonesia pada umumnya. Tidak saja keuntungan yang kita habiskan dari bumi Papua namun konsekwensinya kita bangsa Indonesia dan pemerintah pada umumnya wajib hukumnya lebih mementingkan kebutuhan rakyat Papua dibanding dengan kebutuhan rakyat Indonesia lainnya. Kesukaran maupun kesulitan lain yang dihadapi oleh bangsa Indonesia sesuai yang tertulis dihalaman depan, yang telah kita kupas panjang lebar ialah : bangsa Indonesia terkendali oleh ketidakmampuannya atau minimnya kemampuan berteknologi, untuk mengambil ataupun mengolah hasil bumi Indonesia sendiri. Jadi, baik dari segi pengolahan maupun pada tahap pengambilan maupun penambangan hasil bumi. Masih tergantung bantuan teknologi dari luar (teknologi asing) pihak asingpun tidak akan mau serta merta begitu saja, memberi bantuan teknologinya tanpa imbalan ataupun tujuan yang ingin mereka dapat. Tentulah kecanggihan teknologinya serta (knew how) nya minta dihargai tinggi oleh bangsa Indonesia. Sebagai imbalan dari bantuannya tadi yang tidak serta merta ingin membantu saja. Semua resiko yang harus dibayar oleh bangs dan Negara Indonesia karena ketertinggalannya dibidang teknologi, sehingga yang masih tergantung


dengan bantuan teknologi asing yang nantinya hasil tambang bangsa Indonesia baik yang berupa tambang emas, minyak, batu bara, nikal, dll. Hasilnya tidak bisa secara keseluruhan bisa dinikmati oleh bangsa Indonesia sendiri. Melainkan harus terbagi dalam pihak asing dan konsekwensi itu tidak bisa kita hindari, karena keterbatasan-keterbatasan teknologi yang dimiliki oleh bangsa Indonesia yang tidak mampu mengolah hasil bumi sendiri yang masih senantiasa mengandalkan bantuan dari pihak asing, bicara mengenai mau atau tidak mau, bangsa Indonesia harus bersedia membagi kekayaannya dengan pihak asing. Sampai kapankah? Bangsa Indonesia akan senantiasa tergantung oleh bantuan dari pihak asing dari segi berteknologi? Jawabnya; secepat mungkin bangsa Indonesia harus bisa keluar dari keterhimpitannya dalam ketergantungan dibidang teknologi dengan bangsa lain. Terkukus untuk generasi penerus bangsa ini, kejar ketertinggalanmu dibidang teknologi dengan bangsa lain. Agar jerat ketergantungan terhadap teknologi luar segera kita lepaskan, dan segala pengolahan maupun pengambilan hasil-hasil buli Indonesia bisa dijalankan sendiri oleh anak-anak bangsa tanpa mengandalkan bantuan dari luar negeri yang otomatis seluruh hasil bumi yang kita hasilkanyapun akan seluruhnya bisa kita nikmati tanpa harus membagikan hasilnya dengan bangsa lain. Bapak Amin Rais mengatakan : “Bangsa Indonesia telah merdeka, namun bangsa Indonesia belum sepenuhnya bisa menikmati kemerdekaannya” petikan kalimat yang disampaikan oleh bapak Amin Rais diatas memang benar adanya bila dirasakan oleh bangsa Indonesia. Mengingat bangsa Indonesia masih belum bisa berdiri dan sendiri dan masih banyak ketergantungannya terhadap pihak asing, baik melalui pinjaman-pinjaman dana maupun metode-metode ataupun teknologi yang dibutuhkan dalam pengolahan sumber-sumber kekayaan alam Indonesia. Yang masih tergantung campur tangan, yang tak lain dan tidak bukan disebabkan oleh lemahnya atau kurang memadainya kemampuan bangsa Indonesia dalam penguasaan teknologi. Melihat itu semua, tepatlah kira pernyataan yang disampaikan oleh Bapak Amin Rais tentang memaknai arti kemerdekaan bagi bangsa Indonesia


yang mana pada kenyataannya memang belum sepenuhnya bangsa Indonesia bisa menikmati arti kata kemerdekaan itu sendiri. Kemerdekaan yang telah

bangsa Indonesia capai belum (relevan)

dengan keadaan dan kondisi yang sesungguhnya. Walaupun demikian dalam batas waktu yang tentu diharapkan, bangsa Indonesia bisa melepaskan diri dari segala ketergantungan terhadap segala bentuk bantuan asing, baik bantuan dalam segi pendanaan maupun dalam segi teknologi. Jadilah bangsa Indonesia menjadi bangsa yang besar yang bisa menentukan langkah hidup sendiri, mengelola dan memanfaatkan hasil alam dengan teknologi yang tercipta oleh anak-anak bangsa sendiri, sehingga tidak dipandang sebelah mata oleh bangsa lain. Menjadi bangsa yang besar yang diperhitungkan dunia dan disegani dimata internasional.


RANGKUMAN

A. Arti Investor Investor yang berarti perorangan atau individu, dimana Pemilik dana atau yang mempunyai dana adalah perorangan atau individu atau investor yang berarti suatu badan usaha yang pemiliknya lebih dari satu orang, bisa juga diartikan dalam ruang lingkup yang lebih luas. B. Manfaat Serta Keuntungan dengan Adanya Investor 3. Menghidupkan Perekonomian 4. Memaksimalkan Pemanfaatan Sumber-Sumber Alam Indonesia

C. Kerugian-kerugian yang Harus Ditanggung oleh Bangsa Indonesia dengan Adanya Investor Hasil dari pengolahan sumber-sumber alam Indonesia akan terbagi, imbas dari pengadopsian teknologi luar. Pada dasarnya, banyak keuntungan dari pada kerugiannya jika kita membicarakan tentang adanya investor di Indonesia, namun walau bagaimana besar keuntungan yang bisa kita dapat dengan adanya investor di Indonesia, walaupun amatlah kecil berbandingnya, namun ada juga kerugian-kerugian yang musti dialami oleh bangsa Indonesia. Terlebih jika bangsa Indonesia tidak jeli ataupun tidak pandai-pandai diri dalam menentukan kebijakan-kebijakan yang bisa membatasi ruang gerak investor, jadi Negara Indonesia harus tetap menjadi tuan rumah di negara sendiri.


BAB. 11 MENGAPA BANYAK INVESTOR HENGKANG DARI INDONESIA?

A. Krisis Kepercayaan “Kalau ingin dihargai oleh orang lain, hargailah dirimu sendiri terlebih dahulu sebelum berharap dihargai orang lain”. Sama dengan kepercayaan, untuk mendapatkan suatu kepercayaan dari orang maupun dari pihak lain, terlebih dulu berbuatlah dirimu sedemikian rupa agar bisa mendapatkan suatu kepercayaan dari orang lain dan tanyalah pada dirimu sendiri, apakah mampu mendapatkan menyebabkan

suatu

kepercayaan?

hengkangnya

Salah

investor

dari

satu

faktor

Indonesia

penting adalah

yang Krisis

Kepercayaan. Semenjak krisis moneter terjadi di Indonesia sejak pertengahan tahun 1998, Indonesia mengalami perubahan-perubahan yang drastis yang terjadi diberbagai bidang. Baik di bidang kepemimpinan, ekonomi, politik dan hukum. 1. Kepemimpinan Setelah Soeharto lengser atau turun dari jabatannya setelah 32 tahun menjabat sebagai presiden Indonesia, dan setelahnya, pucuk pimpinan Negara Indonesia sudah mengalami beberapa pergantian jabatan sebagai Kepala Negara dalam kurun yang tidak terlalu lama, dengan masa jabatan yang tak menentu. Setidaknya dengan pergantian jabatan sebagai kepala negara yang senantiasa silih berganti sebelum masa jabatannya berakhir, yang sudah digantikan dengan figure yang baru lagi, hal ini tentunya makin menambah citra ketidak kondusifnya suasana dan keadaan yang terjadi di Indonesia dan gambaran internasional tentang Indonesia bahwa, di Indonesia masih belum aman ataupun belum ada pemimpin yang cakap terbukti dengan seringnya terjadi pergantian jabatan kepala Negara, hal ini memancing opini negative bagi dunia internasional terlebih para investor yang akan datang atau masuk ke Indonesia pasti akan muncul keraguan yang akhirnya banyak investor yang mengurungkan datang atau


masuk ke Indonesia dan akan mengalihkan tujuannya ke Negara-negara yang dirasa aman, baik dari segi keamanannya maupun dari segi keamanan modal yang akan para investor tanam di Indonesia. Bila telah tertanam image negative tentang Indonesia, bahwa di Indonesia belum ada figure kepala Negara yang cakap. Maka akan semakin membawa kerugian bagi bangsa Indonesia bahkan akan membawa perubahan-perubahan yang fundamental. Hal ini akan berimbas pula tentang pendapat atau pandangan, bahwa keadaannya bangsa Indonesia ini memang belum benar-benar stabil. Tercermin dari seringnya terjadi pergantian kepemimpinan, yang akan semakin mempertajam keragu-raguan bangsa lain terhadap situasi di Indonesia. Untuk itu, hindari resiko-resiko yang menurunkan nilai-nilai dan martabat bangsa, serta menghindari citra negative bangsa Indonesia dimata internasional, bangun citra atau opini yang positif bagi bangsa lain, dan bila dirasa keadaan di Indonesia di rasa sudah sedemikian kondusifnya maka

dengan

sendirinya

akan

terbangun

kembali

kepercayaan

internasional terkukus para investor akan dengan sendiri datang di Indonesia. Karena dirasa telah merasa aman untuk mengembangkan usahanya di Indonesia maupun telah merasa save (aman) menanamkan modalnya di Indonesia dan sekali lagi begitu penting memang kedatangan investor ke Indonesia, dimana segala dana yang tertanam bisa untuk memperbaiki segala kekurangan-kekurangan bangsa Indonesia dan yang jelas akan bisa mendongkrak angka kemiskinan yang terjadi di Indonesia yang dari tahun-tahun mengalami peningkatan tak ubahnya yang terjadi pada angka pengangguran yang kian hari menunjukkan peningkatan yang sangat memprihatinkan. 2. Demo Anarkis Seringnya bangsa Indonesia sendiri dalam mengartikan kebebasan, dimana sebelumnya memang kita akui semua, sebelum orde lama terreformasi dengan orde baru dan sebelum tercapainya apa yang kita sebut saat ini yaitu masa reformasi, selama 32 tahun bangsa Indonesia ini


memang seolah-olah terbelenggu ataupun merasa terpasang segala kebebasannya, baik kebebasan bersuara, kebebasan mengeluarkan pendapat, bahkan kebebasan menentukan pilihan hidupnya. Yang seolaholah terpasang oleh doktrein-doktrein kekuasaan Soeharto (Rezim Soeharto) dan setelah melalui perjuangan panjang yang dipelopori oleh para mahasiswa yang tentunya mendapatkan dukungan penuh dari masyarakat Indonesia, yang menghendaki adanya kebebasan-kebebasan yang selama 32 tahun terbelenggu, pertengahan tahun 1998. Semua keinginan, akan adanya suatu perubahan tersalurkan. Pahit memang perjuangan yang dilakukan oleh mahasiswa tentunya yang didukung oleh masyarakat Indonesia, bukan hanya korban material namun korban nyawa, dipertaruhkan dalam pencapaian suatu kebebasan. Memang mahal harga yang harus dibayar oleh bangsa Indonesia dalam mencapai suatu keinginan akan adanya kebebasan bersuara, mengeluarkan pendapat disaat rezim Soeharto bisa ditumbangkan oleh para mahasiswa beserta seluruh rakyat Indonesia yang mendukung adanya pembaharuan dalam susunan maupun tatanan Negara Indonesia disebutlah seperti yang kita ketahui bersama saat ini dengan masa reformasi. Dalam kurun waktu 10 tahun terakhir setelah berjalannya masa reformasi berjalan, banyak perubahan-perubahan yang terjadi dalam kehidupan

masyarakat

Indonesia

baik

kebebasan-kebebasan

dan

mengeluarkan pendapat, kebebasan bersuara, dalam menyuarakan aspirasi serta keinginan untuk menata kehidupan berbangsa serta bernegara menuju arah demokrasi yang selama ini tergadaikan oleh rezim Soeharto. Namun bangsa Indonesia banyak yang salah mengartikan arti kebebasan itu sendiri. Tercermin semakin maraknya akhir-akhir ini demo-demo yang bersifat anarkis yang hampir dalam kesehariannya kita jumpai terjadi dimana-mana. Banyak menggelar demo dengan merusak fasilitas-fasilitas umum maupun fasilitas pemerintah dan swasta. Serta

banyak

mengganggu ketertiban umum dimana demo yang dilakukan tanpa memperhitungkan tempat dan waktu, demo yang dilakukan mengambil


tempat-tempat di protokol jalan-jalan utama kota sehingga mengganggu pengguna jalan lainnya. Bahkan sering kita jumpai demo yang disertai dengan pembakaran-pembakaran maupun, serta perusakan-perusakan pabrik dimana tempat mereka sendiri mencari nafkah, dan penghasilan. Dan bila demo yang bersifat anarkis ini terus-terusan terjadi tanpa adanya control baik dari masyarakat terlebih oleh pemerintah, yang seharusnya dibatasi dengan aturan-aturan tertentu dimana yang membatasi tentang aturan-aturan demo yang sehat, dimana tidak lagi menimbulkan kerusakan-kerusakan,

ataupun

pembakaran-pembakaran

yang

kana

merugikan baik bagi masyarakat Indonesia pada umumnya dan pada Negara khususnya. Tidaklah terbesit sedikit pemikiran bahwa dengan demo yang bersifat anarkis yang dilakukan olehu para pendemo, banyak menimbulkan kerugian-kerugian baik material maupun immaterial yang ujung-ujungnya harus rakyat Indonesia juga yang harus menanggung akibatnya. Selain banyak biaya yang harus dikeluarkan untuk memperbaiki tempat atau8pun fasilitas-fasilitas yang telah dibakar ataupun yang telah dirusak. Begitu pula akan menambah buruk citra bangsa Indonesia dimata internasional, tidaklah mereka terbesit akan hal ini? Serta apa yang musti bangsa dan Negara tanggung dengan adanya demo-demo yang bersifat anarkis ini. Kerugian-kerugian yang harus Negara tanggung a. Citra Negara Indonesia menjadi buruk dimata Negara-negara lain, yang seolah-olah Negara Indonesia, tidak mampu mengatur rakyatnya. Atau seolah-olah Negara Indonesia ini negara yang tanpa undangundang atau aturan-aturan yang mengatur kehidupan rakyatnya. Dimana rakyat bisa berbuat sekehendak hatinya tanpa ada koridorkoridor hukum yang membatasi dalam menyuarakan segala keinginan atau segala aspirasi yang ingin disampaikan, tidaklah ada jalan yang lebih baik dan yang lebih bermartabat yang semestinya ditempuh, yang tidak perlu

harus disertai

dengan

perusakan-perusakan,

atau


pembakaran-pembakaran? Sudah tidak adakah wadah yang tepat untuk menampung segala aspirasi yang ingin disampaikannya? b. Banyaknya fasilitas-fasilitas umum yang dirusak bahkan dibakar, ujung-ujungnya bakal kembali lagi pada masyarakat Indonesia sendiri yang harus mengeluarkan tambahan biaya ekstra untuk memperbaiki fasilitas-fasilitas yang telah rusak maupun yang telah terbakar. Apakah bangsa Indonesia terkusus pada pendemo yang anarkis ini tidak pernah berfikir kearah situ? Kembali lagi diharap, pada Negara untuk mengeluarkan aturan-aturan ataupun undang-undang yang tegas agar segala bentuk perusakan-perusakan serta pembakaran-pembakaran. Para pelakunya harus ditindak tegas, yang bertujuan tidak hanya menertibkan masyarakat dalam menyuarakan aspirasinya, namun juga untuk memperbaiki citra diri bangsa di mata dunia. c. Dengan maraknya demo yang hampir tiap hari terjadi, perekonomian menjadi terganggu, karena terjadi kemacetan-kemacetan disana sini, banyak aktifitas industri yang terganggu, banyak yang tidak berani keluar rumah. Karena sudah terlalu seringnya terjadi demo yang disertai anarkis bahkan telah banyak yang bersifat anarkis. Kalau sudah sedemikian parah jalan yang ditempuh oleh para pendemo dalam menyuarakan aspirasinya, siapa lagi yang bakal dirugikan? Merugikan Para pekerja itu sendiri; a. Seringnya menggelar demo, pegawai atau pekerja yang semestinya harus pergi bekerja menjadi tidak bisa memenuhi kewajibannya sebagai karyawan. Tentunya merugikan pegawai itu sendiri, yang otomatis tidak mendapatkan penghasilan dan membuang waktu sia-sia. b. Dengan seringnya terhenti segala aktifitas, membuat perusahaan merugi, kalau perusahaan sudah merugi ujung-ujungnya akan banyak pegawai yang di PHK, siapa yang merugi, tentulah perusahaan maupun pegawai itu sendiri. c. Terlebih lagi bagi perusahaan, yang seharusnya beroperasi maupun berproduksi menjadi menghentikan aktifitas produksinya, karena


banyak karyawan yang tidak masuk kerja, lama kelamaan apa yang akan terjadi? Perusahaan akan failed? Dan sekali lagi siapa yang akan dirugikan? Yang paling dirugikan adalah perusahaan dan tak lepas para pegawaipun akan kehilangan lapangan pekerjaannya. Demo adalah hal yang wajar, menyuarakan segala aspirasi yang ingin disampaikapanpun adalah sah-sah saja. Asal dibarengi dengan pemikiran yang sehat. Terpikir akan segala kerugian-kerugian yang bakal ditanggung. Serta kemungkinan-kemungkinan lain yang merugikan masyarakat Indonesia pada umumnya maupun kerugian-kerugian yang bakal menimpa Negara yang pada khususnya. Hendaklah hal-hal yang merugikan bagi bangsa dan Negara bisa diminimalis, bahkan hal-hal yang demikian harus dihindari. Dengan menelaah segala kerugian-kerugian yang diakibatkan oleh demo-demo yang marak terjadi akhir-akhir ini terjadi yang paling dirugikan adalah pihak perusahaan, dan bila pertumbuhan industri mengalami berbagai macam kerugian bahkan mengalami kemunduran dalam berproduksi, maka niscaya dan tidak dapat terelakkan akan banyak terjadi perusahaan-perusahaan yang failed dan tutup. Celakanya lagi akan membangun image baru yang akan merugikan seluruh masyarakat Indonesia. Dimana penanam modal akan menilai bahwa di Negara Indonesia sudah tidak layak lagi untuk dijadikan tempat dalam mengembangkan usahanya. Kalau sudah begini, tinggal menunggu waktu saja, Indonesia akan ditinggalkan oleh para investor, tentunya kita semua bisa mengerti akan hal itu. Pastilah investor akan memilih tempat-tempat atau Negara-negara yang masih dirasa aman dalam mengembangkan segala usahanya, tidak senantiasa terjadi kerusuhan-kerusuhan dimana akan menyebabkan kerugian bagi perusahaannya. Dan itu wajar untuk dimengerti, banyak perusahaan-perusahaan yang telah meninggalkan Indonesia, salah satunya ialah : contoh : Sonny, Kasogy, bahkan Maspion pun telah berfikir akan mengembangkan usahanya ke negara lain. Karena perusahaan-perusahaan


itu merasa tidak nyaman atau aman lagi dalam mengembangkan usahanya di Indonesia. Dan bila banyak perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia bakal meninggalkan Indonesia. Coba bayangkan apa yang bakal terjadi dan apa yang akan menimpa bangsa Indonesia selanjutnya? Bila kita menerawang jauh akan bayangan yang akan terjadi bagi bangsa dan Negara Indonesia sangatlah mengerikan bila hal tersebut benar-benar terjadi. Bukanlah akan menambah kesengsaraan bagi rakyat Indonesia, kemiskinan akan semakin merata terjadi karena semakin banyak yang menjadi pengangguran, kelaparan akan pula terjadi demikian hanya dengan dunia pendidikan, dimana banyak orang tua yang sudah tidak mampu lagi meneruskan sekolah anaknya, karena telah kehilangan lapangan pekerjaan. Sehingga banyak anak-anak Indonesia yang tidak bisa mengenyam pendidikan. Semuanya akan menjurus pada fase yang amat mengerikan pula, yaitu akan meningkatkan kriminalitas. Belum lagi jika kita membayangkan bakal apa yang terjadi pada Negara, bila sebagian besar masyarakat tidak mengenyam pendidikan yang memadai. Apa yang bakal terjadi pada Negara ini. Yang kita tau semua kelangsungan akan negara dan bangsa ini pastilah terletak pada generasi penerus bangsa, dan bila generasi penerus bangsa di dominasi oleh generasi yang buta aksara atau tanpa mendapatkan pendidikan yang cukup. Bagaimana bisa generasi mendatang mempertahankan kelangsungan hidup bangsa dan Negara terlebih untuk memajukan negaranya. Tentulah mustahil. Namun negara maupun bangsa Indonesia masih ada waktu dan belum terlambat untuk menghindari keadaan-keadaan yang tersebut diatas, apa yang harus diperbuat oleh segenap rakyat Indonesia bersama-sama pemerintah, yaitu menahan jangan sampai ditinggalkan oleh para investor, dan berusaha menarik minat investor untuk kembali mengembangkan dan mendirikan perusahaannya di Indonesia. Dalam hal in I akan kita kupas lebih dalam pada bab berikutnya.


Kendala-kendala serta permasalahan-permasalahan yang sering timbul dalam perkembangan perindustrian di Indonesia dengan demodemo yang sering marak terjadi, salah satunya dikarenakan oleh masalah gaji (UMR) upah minimum regional yang seringkali belum sepenuhnya dimengerti oleh para pegawai / pekerja. Untuk itu himbauan pada pemerintah agar menetapkan (UMR) yang harus diberikan oleh pihak management perusahaan pada para karyawannya. Agar pihak management perusahaanpun

memenuhi

kewajibannya

untuk

memberikan

gaji

karyawannya sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku, demikian halnya dengan para karyawan untuk tidak menuntut yang terlalu berlebihan pada management perusahaannya dimana mereka bernaung, sehingga pihak management perusahaanpun tidak merasa keberatan dengan permintaan atas tuntutan karyawannya yang dinilai berlebihan. Bila hak serta kewajiban kedua belah pihak bisa terjalin dengan baik, serta tidak ada yang merasa dirugikan, niscaya keduanya tidak akan pernah terjadi

permasalahan-permasalahan

dalam

mengembangkan

perusahaannya, dan bagi karyawanpun akan senantiasa bisa menikmati serta merasakan kelangsungan yang langgeng dalam pekerjaannya. Pendek kata hubungan yang harmonis antara karyawan dan perusahaan adalah faktor terpenting yang mutlak dibutuhkan dalam setiap perkembangan di dunia usaha atau di dunia perindustrian. Dalam hal ini, untuk dijadikan acuan bagi para karyawan maupun bagi management perusahaan, telah diterbitkannya undang-undang yang menyangkut (UMR) untuk wilayah Jawa Timur khususnya, yaitu pada periode 2008 sebagai berikut : Penetapan Upah Dengan mengacu pada ketetapan upah minimum kabupaten/kota di Jawa Timur yang telah ditetapkan Menteri dalam negeri beserta seluruh aparatur negara yang berwenang menetapkan upah minimum yang harus diterima oleh para pegawai atau para buruh se Jawa Timur. Hendaknya ketetapan yang telah dibuat dan yang telah ditetapkan, untuk sama-sama dipenuhi dan dipatuhi oleh kedua belah pihak dalam hal ini pihak


management perusahaan dan karyawannya. Sehingga kedepannya tidak ada lagi permasalahan-permasalahan baru yang akan menghambat perkembangan serta memperlambat pertumbuhan perekonomian yang ada di Jawa Timur khususnya. Sebagaimana yang diharapkan oleh kita semua segenap bangsa Indonesia. Akan terjalin hubungan yang harmonis antara pegawai dan perusahaan, dan bila pihak management perusahaan telah memenuhi segala kewajibannya pada pegawainya, hendaklah para pegawaipun memenuhi segala kewajibannya pada perusahaan. Contoh : -

Tidak sering bolos kerja, yang mana hal ini akan merugikan pihak perusahaan

-

Tidak menuntut hak yang tidak semestinya menjadi haknya, dll Yang mana segala tuntutan yang bukan menjadi haknya tentulah

akan berdampak pada perkembangan perindustrian itu sendiri. Dengan tercapainya solusi diatas, diharapkan perkembangan perindustrian yang ada di Indonesia kedepannya akan maju dan berkembang dengan pesat. “Surat kabar kaum filistin Inggris tanggal 26 Mei 1866 memberitakan : Perhimpunan-perhimpunan para pekerja dapat mengurus toko-toko, pabrik-pabrik dan hampir semua industri yang ada dapat berhasil, dan mereka langsung memperbaiki keadaan orang-orang itu, tetapi mereka kemudian tidak menyisakan suatu tempat bersih bagi para majikannya” ouelle horreur, (alangkah mengerikannya) Karl Marx. Hal 344 Dari hasil petikan surat kabar ini kita bisa mengambil hikmah dan hendaklah memahami arti kata sesungguhnya yang terjadi dan apapun bisa terjadi dalam suatu perusahaan, dan hendaklah jeli dalam mengamati perubahan-perubahan sekecil apapun dalam suatu perusahaan. Dalam petikan surat kabar diatas mengisyaratkan pada kita semua bila berkecimpung dalam dunia perindustrian, yaitu : dibutuhkan suatu hubungan timbal balik yang berimbang dan sepadan antara pegawai dan perusahaan.

Parapegawai

seyogyanya

bisa

menempatkan

diri,


bahwasannya, mereka (para pegawai) adalah fungsi-fungsi yang mempunyai peranan penting dalam setiap perkembangan perindustrian, atau perusahaan dimana mereka bekerja. Tanpa mementingkan segala hal yang bersifat individu, atau ada keinginan untuk mengambil keuntungan dari perusahaan yang tanpa sepengetahuan pihak management perusahaan yang bertujuan ingin memperkaya diri sendiri dan memanfaatkan segala kelengahan perusahaan. Pendek kata untuk terciptanya hubungan yang harmonis antara pegawai dan management perusahaan, haruslah didasari oleh suatu komitmen dan dedikasi yang tinggi dan rasa ikut memiliki dalam perusahaan itu. Sehingga hal-hal yang merugikan pihak perusahaan bisa dihindari. Demikian halnya dengan pihak management perusahaan harus memberikan hak-hak yang harus diterima oleh para karyawannya atau oleh para pegawainya. Sebagaimana yang telah diatur di dalam perundangundangan. Tanpa mengurangi sekecil apapun yang telah menjadi hak bagi para karyawannya, dalam upaya memajukan perusahaannya, hubungan antara karyawan dan perusahaan adalah satu kesatuan yang tidak bisa dipisah-pisahkan antara satu dengan yang lainnya. Antara keduanya harus menjadi satu kesatuan yang utuh. Untuk menciptakan hubungan yang harmonis antara keduanya, harus terpenuhinya antara hak dan kewajiban yang harus diterima oleh kedua belah pihak, bukan berarti kepentingan para pegawai adalah hal mutlak yang harus dipenuhi dengan segera. Melainkan, juga menyampaikan hak-hak perusahaan yang mesti juga terpenuhi. Seperti pada surat kabar filistin Inggris tersebut diatas, yang

mana

menyebutkan

setelah

pegawai

merasa

berhasil

mengembangkan usahanya, tidak malah menjaga agar perusahaannya akan tetap berjalan namun malah sebaliknya para pegawai mengambil keuntungan dari perusahaannya tanpa menyisakan keuntungan sedikitpun bagi perusahaannya, dan bila hal ini terjadi dalam setiap perkembangan perusahaan yang ada di Indonesia, maka perusahaan akan segera gulung


tikar, kelangsungan hidup usahanya tidak akan bisa bertahan lama, selain hubungan yang harmonis mutlak diperlukan antara pegawai dan pihak perusahaan guna kelangsungan suatu perusahaan dan demi pertumbuhan perindustrian yang ada di Indonesia. Hendaknya ditunjang oleh faktor keamanan yang memadai. Janganlah kita dalam kesehariannya dihadapkan pada para demonstran yang senantiasa menuntut, yang belum tentu mereka telah memenuhi kewajibannya sebagai pegawai. Yang hanya akan menambah terhambatnya laju perekonomian yang ada di Indonesia. Pertanyaan bagi bangsa Indonesia, apakah situasi dan kondisi yang seperti ini akan senantiasa kita biarkan terjadi terus menerus? Jawabannya tentunya tidak, bila kita tidak mau ditinggalkan oleh investor, maka kita harus segera membenahi diri dari kesalahan-kesalahan yang telah terjadi. Serta membenahi diri ke depan dengan memikirkan segala konsekwensinya yang akan terjadi bila kita sebagai bangsa Indonesia terkusus bagi para demonstran, dengan segala anarkisnya, tidak akan merugikan bagi dirinya sendiri, namun menyangkut seluruh sendi-sendi kehidupan masyarakat akan tercoreng karenanya. Terlebih bila kita mengingat kembali tujuan awal reformasi, semula ingin merubah bangsa dan Negara, agar supaya menjadi Negara yang makmur, bermartabat serta disegani oleh bangsa lain. Namun rasanya sejauh ini tujuan reformasi awal, rasanya sudah melenceng jauh dengan cita-cita reformasi itu sendiri. Tujuan awal reformasi telah dinodai salah satunya dengan maraknya demo-demo yang disertai dengan berbagai tindakan anarkis yang mencoreng nama bangsa Indonesia di mata dunia. Dan bila tidak ada perubahan serta tindakan untuk menghentikan segala tindakan yang anarkis bahkan telah banyak yang menjurus ke tingkat kriminal. Maka harkat dan martabat bangsa kita ini, akan ternodai dengan tindakan-tindakan kita sendiri. Akhirnya kita tidak akan pernah menjadi Negara yang maju, atau menjadi bangsa yang besar namun malah sebaliknya, kita akan mendapati kemunduran-kemunduran. Terlebih bangsa Indonesia belum mempunyai kemampuan yang cukup untuk menghasilkan suatu bahan produksi, dan


tidak mungkin bangsa Indonesia ini selamanya hanya bertumpu pada pemanfaatan dari hasil-hasil bumi ini untuk selamanya. Toh pada akhirnya semua yang berasal atau yang kita ambil dari bumi akan habis. Kalau bangsa Indonesia tidak pandai-pandai menemukan sesuatu sebagai pengganti dari hasil bumi pastinya kelangsungan hidup bangsa Indonesia, patut dipertanyakan sampai kapan bangsa Indonesia bisa bertahan hidup, bila hanya mengandalkan dari hasil bumi yang ada di Negara ini. Contoh : dengan jumlah penduduk yang terus bertambah, otomatis diperlukannya tambahan lahan untuk tempat tinggal menyediakan fasilitasfasilitas lain, seperti (tempat parkir, sekolahan, pasar, pertokoan, mall, dll) lambat laun yang dulunya lahan yang dipergunakan untuk pertanian, perikanan, lambat laun akan berubah fungsinya. Menjadi fasilitas-fasilitas tempat tinggal seperti tersebut diatas. Negara tidak selamanya menjadi negara agraris. Untuk menjadi Negara yang lebih maju dan bisa bersaing dengan Negara luar mau tidak mau harus mengembangkan diri, yang semula menjadi Negara agraris secara perlahan harus melaju menuju Negara industri, walau bagaimanapun juga, bidang agraris tetap tidak bisa terlepas dalam kehidupan berbangsa dan bertanah air. Sebagai generasi penerus, harus berpikir ke depan yang tidak hanya bertumpu pada alam, melainkan harus mengembangkan dunia industri, yang mana dunia perindustrian yang saat ini ada di Indonesia jangan dinodai dengan aktivitas-aktivitas seperti (demo, mogok kerja, sabotase, dll). Yang hanya akan menghambat laju perkembangan perindustrian di negara kita. Bila perkembangan dunia perindustrian di Negara kita banyak mengalami hambatan-hambatan maka dampaknya akan jauh lebih parah lagi dimana akan berdampak : -

kelaparan

-

kemiskinan

-

pengangguran

-

kebodohan

-

kriminal


B. Sistim Perundang-Undangan Dalam

perkembangannya,

pertumbuhan

serta

perkembangan

perindustrian yang ada di Indonesia, tidak lepas dari campur tangan pemerintah, pemerintah memegang kendali dan berperan penting dalam setiap pembuatan suatu kebijakan, atau suatu perundang-undangan yang seimbang dan tidak ada keberpihakan diantara salah satunya, bertindak adil pada perusahaan maupun pada pegawai maupun dalam menetapkan perundangundangan yang adil pula bagi karyawan (buruh) maupun bagi perusahaan. Sehingga antara kedua belah pihak tidak ada yang merasa dirugikan bahkan sebaliknya saling merasa membutuhkan dan dibutuhkan, sehingga akan tercipta hubungan yang harmonis, antara pihak management perusahaan dan para pegawainya (buruh perusahaan). Dalam menciptakan suatu kerjasama antara keduanya, yang tidak bisa dipisah-pisahkan antara satu dengan yang lainnya, kedua-duanya saling membutuhkan. Dimana para pekerja (labour) membutuhkan pekerjaan, begitu juga perusahaan yang membutuhkan tenaga kerjanya. Perusahaan tidak akan berjalan tanpa adanya tenaga kerja, begitu juga sebaliknya, sebaliknya para pegawai membutuhkan suatu pekerjaan untuk mendapatkan pekerjaan. Alangkah harmonisnya, bila antara keduanya bisa berjalan beriring, yang dibarengi oleh rasa solidaritas yang tinggi antara keduanya. Contoh : Pemerintah seharusnya mengambil langkah bawah pesangon max 7-10 bulan gaji, biarpun masa kerja pegawai lebih dari 10 tahun. Dimana menurut undang-undang yang saat ini sedang diterapkan adalah, bila masa pegawai lebih dari 10 tahun maka perusahaan mengharuskan memberi pesangon sebesar 20x gaji. Dengan kondisi yang seperti ini. Membuat perekonomian hancur dan akan merugikan rakyat kita sendiri. Karena tidak akan ada perusahaan yang mau memberi pesangon yang sebesar itu. Sementara bagi perusahaan akan dengan gampang pindah atau mencari tempat-tempat atau pindah ke Negaranegara yang lain, dimana perusahaan tidak merasa dibebani dengan besarnya pesangon yang harus diberikan, jika seandainya mengeluarkan pegawainya


(misal : banyak perusahaan Eropa yang mendirikan perusahaannya di Malaysia, walaupun biaya di Malaysia lebih mahal namun perusahaan merasa terjamin keamanannya, dan tidak harus menanggung biaya pesangon yang mencekik perusahaan. Apalagi dengan adanya tambahan 15% untuk hadiah jasa, yang harus pula

disediakan

oleh

perusahaan

sebagai

extra

pesangon.

Apabila

mengeluarkan pegawainya, hal ini semakin menambah keberatan bagi pihak perusahaan, maka dari itu sejauh ini, para perusahaan menghindari pengambilan secara tetap, karena justru mendatangkan permasalahanpermasalahan yang merugikan perusahaan, dan perusahaan lebih memiliki untuk mengambil pegawai kontrakan dimana masa kontrakan 1 tahun dan bisa diperpanjang menjadi 2 tahun and setelahnya tidak diperbolehkan lagi untuk diperpanjanag, masalah ini tentunya mendatangkan masalah antara kedua belah pihak, yang sama-sama saling tidak menguntungkan, namun perusahaan tidak bisa memilih jalan lain, selain memilih pegawai yang bersifat kontrakan, karena bila mengambil pegawai tetap, pihak perusahaan merasa lebih dirugikan, walaupun pada kenyataannya, pegawai yang bersifat kontrakanpun sama-sama merugikan, baik bagi perusahaan maupun bagi karyawan itu sendiri, kerugian itu meliputi : Bagi perusahaan

: Dengan setiap 2 tahun harus mengganti pegawai yang baru, maka perusahaan, merasa tidak efisien dalam masalah waktu, belum lagi harus senantiasa mengajari pegawai yang tiap 2 tahun berganti dengan pegawai baru.

Bagi karyawan

: Setiap 2 tahun sekali harus mencari pekerjaan baru (perusahaan yang baru karena masa kontrak telah habis)

Pada waktu itu pemerintah SBY dan JK, telah berencana membenahi semua aturan-aturan yang serasa memberatkan bagi perusahaan, dengan mengadakan perubahan mengenai pesangon para karyawan dari 20x gaji menjadi 7x gaji. Namun lagi-lagi terhalang dengan di demo beberapa


masyarakat. Semestinya demi perkembangan serta kemajuan perekonomian Indonesia ke depannya, pemerintah harus mementingkan masa depan bangsa dan Negara tidak takut dengan demo yang dilakukan oleh masyarakat yang kurang memahami arti pentingnya kehadiran investor bagi perkembangan perekonomian di tanah air, maupun bagi kelangsungan hidup bangsa. Kalau hal ini dibiarkan terus berlanjut, jangan pernah lagi menyesal, dan bertanya mengapa Indonesia semakin ditinggalkan oleh para investor baik dalam maupun luar negeri? Di pulau gadung (daerah perindustrian yang ada di wilayah Jakarta). Tidak ada investor masuk lagi, karena jasa transportasi yang dipergunakan oleh tiap-tiap perusahaan baik yang mengangkut hasil-hasil industri maupun yang mengantarkan barang-barang keperluan perusahaan, dimintai uang oleh masyarakat setempat, sehingga para investor enggan untuk mendirikan perusahaannya di daerah tersebut. Bila mendirikan perusahaan di dekat kampung, sering kita jumpai terpasangnya palang-palang yang dibuat oleh masyarakat sekitar. Dengan tujuan meminta uang bagi kendaraan yang lewat ke perusahaan, hal inipun menyebabkan para investor enggan mendirikan perusahaan di dekat kampung. Contoh : perusahaan nestle yang di Pasuruan : kita tahu semua perusahaan nestle adalah perusahaan raksasa, semestinya masyarakat Pasuruan khusus ikut menjaga kelangsungan hidup perusahaan tersebut. Namun kenyataannya malah sebaliknya yang menyebabkan nestle pun akan menutup perusahaannya untuk pindah ke Negara lain selain Indonesia, karena masyarakat Pasuruan mengharuskan 40% dari total pegawai harus dari masyarakat Pasuruan. Hal itu tentunya menggelikan dan merupakan ide gila. Bagaimana mungkin nestle mau mengambil yang 40% dari total pegawai dari masyarakat Pasuruan, bila masyarakat Pasuruan tidak menguasai tidak memiliki kemampuan cukup dalam mengembangkan perusahaan Nestle? Sementara nestle dipaksa untuk mengambil tenaga kerja dari masyarakat setempat.


Pemerintah harus turut ikut campur menyelesaikan masalah yang sedang terjadi, dalam menyelesaikan masalah tersebut diatas, yaitu pemerintah harus merumuskan suatu perundang-undangan yang seimbang bagi keduanya sehingga tidak salah satu pihak saja yang merasa lebih diuntungkan. Dimana suatu perusahaan mengerti dan paham betul dan hak-hak, serta kewajibankewajibannya terhadap pekerjaan (labour) demikian juga halnya dengan para pegawai juga harus mengerti hak-hak, serta kewajiban-kewajibannya terhadap perusahaannya, bila keduanya sudah memenuhi segala hak serta kewajibankewajiban masing-masing. Perusahaan itu tentu bermanfaat juga untuk pegawai. Selain pekerjaannya yang akan terus berlangsung (continue) mendapatkan pekerjaan dan tidak akan berpindah-pindah dari suatu perusahaan ke perusahaan lain. Bila suasana ini bisa terjalin dan tercipta maka berbagai masalah tidak akan terjadi. Kewajiban-kewajiban perusahaan terhadap pegawainya : 1. Memberikan upah / gaji sesuai UMR 2. Bila perusahaan membutuhkan kerja lembur, perusahaan wajib memberi upah lembur sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku. 3. Bila hari-hari besar, karena suatu hal yang mendesak yang menghendaki para karyawannya untuk tetap bekerja, maka perusahaan wajib pula memberikan upah gaji pada pegawainya, sesuai dengan ketentuanketentuan yang berlaku, atau sesuai dengan kesepakatan antara pihak management perusahaan dengan pegawainya. 4. Setiap perusahaan diwajibkan, memberi peluang waktu bagi karyawannya untuk menjalankan sholat (bagi yang muslim). Mengingat sebagian besar negara Indonesia yang mayoritas beragama Islam. Kewajiban-kewajiban tenaga kerja : 1. Bekerja dengan sesuai waktu yang ditentukan (on time) 2. Bekerja dengan kemampuan yang semaksimal mungkin (intelektual skill) 3. Loyal pada perusahaannya (loyal to the factory) Bila segala norma-norma atau aturan-aturan hukum serta tatanan dalam hubungan timbal balik antara perusahaan dengan karyawannya bisa terjalin


dengan harmonis serta mampu berjalan beriring-iringan, niscaya segala demonstrasi, kesalahpaham, maupun rasa saling mencurigai terlebih rasa akan pihak yang tidak diuntungkan akan bisa dihindari dan segala hubungan yang tidak harmonis bisa terhindarkan. Namun dengan berbagai macam problematika yang saat ini sedang bangsa Indonesia hadapi, hubungan antara perusahaan dan karyawannya cenderung tidak sepadan atau tidak sepaham, yang tak jarang malah menimbulkan permasalahan baru dalam perusahaannya sendiri. Seyogyanya, para pegawai tidak hanya menuntut apa yang telah menjadi haknya saja, namun harus juga bercermin diri, apakah kewajibannya selaku karyawan juga telah mereka penuhi? Demikian halnya buat perusahaan jangan hanya menuntut pada karyawannya tentang kewajiban yang harus pegawai berikan pada perusahaan, melainkan juga harus memperhatikan, apakah pihak perusahaan telah sepenuhnya memberikan apa yang telah menjadi hak para pekerjanya. Universally (secara umum / secara universal) antara hak dan kewajiban, kedua-duanya harus saling terpenuhi dalam setiap hubungan timbal balik dalam setiap sendi kehidupan, terlebih dalam tatanan suatu perkembangan perindustrian. Saat ini dibidang perindustrian secara global dan terjadi seluruh dan gas melonjak naik ±153$ / barrel. Hal ini sangat signifikan pengaruhnya dunia mengalami goncangan yang signifikan semenjak harga migas (minyak bumi terhadap perjalanan industri global. Baik perkembangan perindustrian yang ada di Indonesia maupun perjalanan perindustrian dunia pada umumnya, sebagai dampak dari melonjaknya harga migas (minyak bumi dan gas), menyebabkan di seluruh line perekonomian mengalami goncangan, terlebih terjadi di Negara-negara yang masih berkembang/masih belum kuat segi perekonomiannya, seperti yang terjadi di Indonesia saat ini, masih terpengaruh dengan dampak kenaikan harga migas. Baik yang berskala kecil (home industry) maupun yang berskala besar (industri). Segala macam bidang usaha mengalami

penurunan,

baik

dari

segi

penghasilan

maupun

segi

produktivitasnya, karena dipengaruhi oleh minat dari konsumen yang cenderung menurun pula. Baik dari segi; perindustrian, perikanan, peternakan,


property, tekstil dll. Mengalami penurunan yang amat significant dibanding dengan sebelum terjadinya kenaikan harga migas dunia. Untuk itu, menurut hemat saya, perusahaan-perusahaan yang masih tetap bisa bertahan harus kita beri dukungan lebih, atas segala eksistensinya dalam mempertahankan usahanya. Jangan malah dibebani dengan urusanurusan kepegawainya. Seyogyanya, perekonomian bangsa yang sedang terjadi saat ini. Para pegawai hendaknya jangan terlalu banyak menuntut, terlebih menuntut segala sesuatu yang bukan menjadi haknya. Sementara di dalam perusahaan itu sendiri, untuk tetap eksis dalam usahanya saja sudah sulit, selain terimbas dengan adanya kenaikan harga minyak mentah dunia. Persaingan dalam dunia industripun saat ini sudah sangat ketat. Seluruh cabang industri saling berlomba-lomba dengan menjual barang dari industrinya dengan harga yang serendah-rendahnya, dan untuk bisa bersaingpun tentunya harus mampu pula bersaing dengan harga pada umumnya, karena hanya didasari oleh faktor yang hanya untuk mempertahankan diri saja. Banyak perindustrian yang tidak menghasilkan laba / keuntungan, yang keuntungannya hanya cukup untuk membayar karyawannya saja serta kebutuhan-kebutuhan lainnya, tanpa ada keuntungan yang tersisa buat perusahaannya. Di China misalnya, di bidang garmen, tekstil, pemerintahan China rela mensubsidi, tanpa menghasilkan keuntungan sekecil apapun, pemerintah hanya bertujuan agar rakyat Cina tidak menganggur, jadi untuk garmen Indonesia tidak akan mampu bersaing dengan China, karena di bidang garmen di Negara China disubsidi oleh pemerintahannya, sementara di Indonesia di bidang garmen tidak mendapat subsidi dari pemerintah. Untuk menuju Indonesia yang makmur, sesuai dengan cita-cita luhur pendiri bangsa ini, dimana masalah-masalah yang selama ini menjadi problem bangsa

yang tak kunjung terselesasikan yaitu, masalah kemiskinan,

pengangguran yang dari tahun ke tahun selalu mengalami peningkatan. Hendaknya pemerintah berperan aktif dalam mengontrol (controller) setiap perkembangan perindustrian harus turut menciptakan suatu perundangundangan dan pegawai, terlebih bila pemerintah dengan aktif memberikan


penyuluhan-penyuluhan di perusahaan tersebut yang dirasa sering terjadi masalah antara perusahaan dan pegawai. Karena pada dasarnya untuk saat ini, perusahaanpun

sudah

mengalami

kesulitan

untuk

mempertahankan

perusahaannya dengan adanya kenaikan migas dunia. Jangan sampai perusahaan yang sudah mengalami kesulitan ini terbebani pula dengan masalah-masalah dalam perusahaannya sendiri, biar perusahaan yang masih bisa bertahan ini tetap bisa menghasilkan sesuatu, tentunya bila perusahaan masih bisa exsis tentu pula masih banyak membutuhkan tenaga kerja, namun sebaliknya jika suatu perusahaan itu mengalami failed. Kemana lagi arah dan tujuannya? Pastikan banyak karyawan yang di PHK. Dan apa yang selanjutnya bakal terjadi di Negara ini, angka pengangguran semakin meningkat, demikian halnya dengan angka kemiskinan, yang celakanya lagi pasti akan menjurus ke tingkat yang lebih membahayakan lagi yaitu meningkatnya kriminalitas. Untuk menghindari itu semua, jangan perusahaan di bebani dengan masalah-masalah yang kian memberatkan bagi perkembangan suatu perusahaan itu sendiri, biar perusahaan tetap bisa mengembangkan usahanya. Manakala hal ini bisa dihindarkan, maka segala permasalahan bangsa pun bisa di tekan serendah mungkin, angka kemiskinan, pengangguran serta angka kriminalitas tentunya juga bisa di tekan serendah mungkin, terciptalah Indonesia yang tenang dan damai. Sesuai dengan yang selama ini kita cita-citakan bersama. C. Sistim Birokrasi Tepatlah kiranya bila pemerintah telah membuat kebijakan baru yang mengarah pada pemangkatan sistim birokrasi yang beberapa dekade terdahulu sangat terkesan berbelit-belit dan amat complicated rasanya. Kemajuankemajuan itu tercermin dalam beberapa hal dalam tatanan perundangundangan yang dulunya kita rasakan terlalu tidak efisien dan terlalu membutuhkan waktu yang cukup lama, walau kenyataannya hanya mengenai hal yang amat sederhananya namun terasa waktu yang dibutuhkan sangatlah terlalu lama dalam penyelesaiannya :


Contoh dulu, jika masyarakat ingin memperpanjang SIM/STNK kendaraan bermotor di kantor satlantas banyak kita jumpai berjubel-jubel para calo, jika masyarakat tidak menggunakan jasa mereka, kenyataan di lapangan, walau hanya memperpanjang SIM / STNK. Membutuhkan waktu 3 hari untuk menunggu hasil jadinya, dan terpaksa bagi masyarakat yang mempunyai Kesibukan lain tentu tidak ada waktu yang cukup, untuk hanya bolak-balik ke Kantor satlantas hanya sekedar masalah yang sepele. Sehingga kebanyakan masyarakat menggunakan calo dalam membantu perpanjangan SIM/STNK. Selain membutuhkan dana tambahan, juga butuh waktu yang lama. Sekarang pemerintah telah satu langkah lebih maju dari masa-masa lalu, dimana Dalam pengurusan / perpanjangan SIM/STNK, tidak berbelit-belit seperti dulu, melainkan hanya cukup menunggu beberapa jam saja sudah selesai, selain menghemat waktu, masyarakat merasa puas dengan aturan yang saat ini diterapkan oleh pemerintah. Selain tidak berbelit-belit seperti dulu lagi, yang tentunya dapat menghemat biaya juga, karena tidak lagi menggunakan jasa calo. Ini salah satu langkah maju yang telah diterapkan Oleh pemerintah Indonesia saat ini dan semoga kedepannya diikuti dengan kemajuan-kemajuan di bidang yang lainnya. Kemajuan kecil yang saat ini kita jumpai dalam sistim birokrasi kita, patut kita syukuri, dan alangkah baiknya kemajuan-kemajuan ini diikuti dengan kemajuan-kemajuan di birokrasi kita lainnya, dimana yang paling penting yang kita akan bahas disini adalah sistim birokrasi dalam penanganan segala perijinan para pelaku dunia bisnis yang ada di Indonesia, atau para investor yang akan mengembangkan usahanya di Indonesia. Hendaknya pemerintah atau instansi yang terkaitpun tidak mempersulit dalam pengeluaran izin-izin mendirikan perusahaannya di Indonesia, yang banyak memakan waktu lama serta biaya yang akan dikeluarkanpun membengkak. Akibatnya hanya akan menghambat pendirian usaha itu sendiri. Yang ujungujungnya membuat rasa putus asa pada pengembang atau pelaku bisnis, yang tak jarang pula bahkan mengurungkan niat untuk membuka usahanya di Indonesia, karena dirasa hanya membuang-buang waktu percuma yang akhirnya banyak investor yang meninggalkan Indonesia, dan memilih


mengembangkan usahanya keluar negeri selain di Indonesia dimana para investor lebih mendapatkan kemudahan dari pada di Indonesia. Padahal kehadiran investor sangat kita semua harapkan selain untuk menumbuhkan kembali perekonomian di Indonesia yang mengalami kelesuan sejak terjadi krisis moneter di pertengahan tahun 1998 lalu, kehadiran investor sang diharapkan bisa mendirikan usahanya di Indonesia. Bila banyak pertumbuhan perusahaan-perusahaan di Indonesia, maka banyak manfaat yang bisa kita petik. Selain akan banyak membuka lapangan pekerjaan yang baru namun juga akan mengurangi banyaknya angka pengangguran yang saat ini angka pengangguran dari tahun ke tahun selalu mengalami peningkatan. Masalah ini tentunya bisa ditekan dengan didirikannya perusahaanperusahaan baru dimana akan banyak membutuhkan tenaga kerja. Selain itu tentunya kehadiran investor ini akan mampu menekan angka kemiskinan juga, dimana angka pengangguran bias ditekan maka angka kemiskinanpun akan bisa ditekan peningkatannya dan terciptalah masyarakat Indonesia yang makmur dan sejahtera seperti yang kita harapkan bersama. Tidak ada alasan bagi bangsa maupun Negara Indonesia mempersulit segala perizinan-perizinan yang akan dibutuhkan oleh para pengembang yang ingin mengembangkan usahanya di Indonesia, karena disini akan banyak keuntungan-keuntungan yang bisa dinikmati oleh bangsa Indonesia pada umumnya dan oleh pemerintah pada khususnya. Contoh : - Di Negara Germany; untuk sekedar memperpanjang SIM tidak harus berjubel-jubel mendatangi kantor satlantas, melainkan telah disediakan banyak tempat yang tidak melulu pada kantor satlantas, seperti yang saat ini terjadi di Indonesia, melainkan tersedia dimana-mana, baik di pom-pom bensin, maupun di swalayan-swalayan, selain mempermudah pengurusannya yang tidak hanya bertumpu pada satu tempat, yang mengakibatkan antrian panjang, namun juga efisien sekali. Karena sambil berjalan-jalan di moll bisa sekalian memperpanjang SIM.


- Di China; bila investor datang di Negara China; dan ingin mendirikan perusahaan di sana, maka pemerintah China sangat berantusias menyambut kedatangan investor ke negaranya, antara lain dengan cara memberikan perizinan yang tidak berbelit-belit yang seperti saat ini masih terjadi di Indonesia, dalam hal pengembangan

perusahaannya,

pemerintah

China

bahkan

menyediakan lahan untuk mendirikan perusahaannya di China. Untuk kemajuan bangsa dan Negara Indonesia sendiri, hendaknya bangsa dan negara Indonesia ini mencontoh negara-negara yang dalam perkembangan perindustriannya telah mengalami kemajuan yang begitu pesat dan dalam waktu yang relative singkat, pemerintah hendaknya malah memberikan kemudahan-kemudahan bagi para pengembangan jangan malah sebaliknya, hal ini akan mengurangi akan minat para investor itu sendiri untuk mengembangkan usahanya di Indonesia. Dalam petikan wawancara yang disampaikan oleh Hamengkubuwono ke 1x. pernyataan beliau menanggapi sistim birokrasi di Negara Indonesia sebagai berikut, “Hendaklah, sistem birokrasi Negara kita ini, dilaksanakan dengan baik oleh instansi-instansi yang terkait maupun oleh pemerintah, sehingga masyarakat dapat mempergunakannya dengan mudah dan tidak mengalami kesulitan.” Dari

wacana

tersebut

diatas,

yang

telah

disampaikan

oleh

Hamengkubuwono ke IX, kita hendaknya bisa mawas diri dan belajar dari kekurangan-kekurangan yang telah yang selama ini kita buat di masa lalu, yang bertujuan untuk segera memperbaiki kekeliruan-kekeliruan yang berkompeten membuat perundang-undangan, baik yang akan diberlakukan di daerahnya masing-masing, maupun yang akan diberlakukan bagi Negara Indonesia. Hendaknya perundang-undangan yang dibuat tidak berbelit-belit yang justru akan mempersulit buat masyarakat Indonesia sendiri dalam menggunakannya dan janganlah perundang-undangan yang dibuat justru beralih fungsi menjadi wadah dan dijadikan komoditi untuk mendapatkan uang pribadi. Sehingga semestinya tidak perlu sulit, malah dipersulit


sedemikian rupa agar terkesan susah. Kalau sudah begini, para penggunaannya pun tentunya akan bersedia menyediakan dana tambahan sebagai dana extra. Akhirnya masyarakat yang dirugikan, dan jika perundang-undangan sudah beralih fungsi untuk menghimpun dana pribadi bagi aparaturnya, kalau sudah begini apa yang kita bisa harapkan dalam sistim birokrasi di Negara kita ini, dan serta akan dibawa ke mana perundang-undangan itu sendiri. Bagaimana pula jika masyarakat Indonesia sendiri yang mempunyai kepentingan, haruskah masyarakat Indonesia sendiri yang dipersulit? Bila uraian tersebut telah memberikan kesan, bahwa dalam setiap perusahaan ingin mendirikan perusahaannya di Indonesia, segala pengurusan dalam segala perizinannya terkesan sengaja dipersulit, dengan tujuan untuk mendapatkan hasil tambahan bagi aparatur yang berwenang di dalamnya. Maka lambat laun kehadiran perusahaan-perusahaan tidak akan berniat mengembangkan usahanya. Maka pihak pemerintah diharapkan menerapkan suatu perundang-undangan yang dalam segala prosedur maupun prosesnya diatur sedemikian rupa yang sederhana dan tidak makan waktu lama. Kalau Indonesia bisa memberikan kemudahan-kemudahan seperti Negara tersebut diatas, semua percaya Indonesia tidak akan kalah bersaing dengan Negara manapun, karena kita tahu semua bahwa masih banyak potensi-potensi yang masih terpendam yang belum sempat digali, dengan bermodalkan kekayaan alam Indonesia yang merumpah ruah yang tidak dimiliki oleh Negara lain. Potensi-potensi serta kekayaan yang terdapat di Indonesia patut dibanggakan, yang mana semua yang bisa tumbuh di Indonesia belum tentu bisa tumbuh di Negara lain. Ini merupakan salah satu keunggulan yang ada di Indonesia yang perlu dibanggakan. Di Bidang Pertanian Di Negara Germany, harga 1 kg rambutan bisa mencapai harga 3 euro, sementara di Indonesia siapapun bisa menikmati dan membeli rambutan, baik tukang becak, orang-orang pegawai, pendek kata semua lapisan masyarakat Indonesia bisa membeli buah rambutan. Karena harga terjangkau, terlebih


buah rambutan bisa tumbuh dengan subur di Indonesia. Sebaliknya buah rambutan tidak bisa tumbuh di Jermany. Di Bidang Perikanan / Hasil Bahari : Di Germany, harga 1 kg udang 6-7 euro, sedang di Indonesia hasil bahari kita melimpah ruah terkecuali udang dan ikan lainnya. Ini pun bisa dengan mudah dan harga yang masih terjangkau bagi bangsa Indonesia, karena semua bisa didapatkan dari hasil kekayaan alam Indonesia. Di Bidang Pertambangan : - Batu bara di Indonesia 1 kg Rp. 600,oo,- di Jerman 50 sen (Rp. 7000,oo) - Premium di Indonesia Rp. 6.000,oo,- di Jerman 1,4 euro (Rp. 20.000,oo) - Restoran-restoran yang ada di Jerman mahal dengan perbandingan harga 1:5 - Restoran-restoran yang mahal dengan perbandingan 1 : 10. Hal tersebut diatas hanyalah sekelumit contoh tentang kekayaan maupun kesuburan tanah Indonesia yang jelas dan tak bisa terbantahkan lagi, bahwa segala kekayaan serta kesuburan tanah yang ada di Indonesia tiada tandingnya di muka bumi ini. belum lagi jika kita bicara tentang sumbersumber pertambangan yang dikandung di bumi Indonesia ini, pantaslah kiranya kita sebagai bangsa Indonesia mensyukuri segala kenikmatan serta segala kelebihan-kelebihan hasil bumi yang dimiliki di Indonesia jika dibandingkan dengan hasil bumi yang dimiliki oleh negara-negara lain. Kita pantas berucap syukur pada Tuhan Yang Maha Esa atas segala kenikmatan ini. Lalu kenapa? Mana yang masih keliru? Dengan kekayaan alam yang dimiliki bumi Indonesia melimpah ruah ini, tetap saja Indonesia menjadi Negara miskin, bahkan angka kemiskinan kian menunjukkan angka peningkatan, kriminalitas kian menjadi, banyak anak-anak yang putus sekolah, siapa yang salah ? Bukan hanya angka kemiskinan yang masih bergelayut di pelupuk mata kita semua. Bukan pula aksi kekerasan dan kasus kriminalitas menghantui kita dalam keseharian, serta bukan hanya anak-anak yang putus pendidikan bahkan tidak jarang pula kita jumpai banyak anak-anak yang tidak


pernah mengenyam pendidikan sama sekali. Namun kita tahu melalui media cetak maupun elektronik, banyak investor meninggalkan Indonesia, mengapa bisa demikian? Salah satu sebab terjadinya berbagai macam goncangan-goncangan ini terjadi. Dalam hal ini kita fokuskan pada sistim birokrasi yang ada di Negara Indonesia, yang masih terlalu berbelit-belit dan terkesan menyulitkan para investor sendiri untuk mengembangkan kemajuan-kemajuan yang seperti Negara lain telah capai saat ini. tentunya harus mengadakan perubahanperubahan dalam sistim birokrasi yang ada, yang perlu diadakan perombakan baik dari tingkat yang terendah (daerah) maupun ke tingkat pusat. Harus ada ketentuan akan perundang-undangan nyata dirasakan oleh para investor, dan dengan didukung dengan kekayaan alam Indonesia yang melimpah ruah, niscaya para investor akan betah untuk tinggal dan menetap di Indonesia dan tidak menutup kemungkinan bahkan di Indonesia akan kebanjiran investor. Tentu itu yang kita harapkan semua guna menunjang segala kekurangan yang masih dirasakan Indonesia, serta berharap kehadiran investor bisa dan mampu membantu menyelesaikan masalah yang ada di Indonesia baik membantu menyelesaikan masalah kemiskinan, kelaparan, kriminalitas, agar bisa di minimalis. Harapan kita semua dengan diadakannya perubahan-perubahan di bidang

perundang-undangan,

diharap

banyak

investor

yang

ingin

menanamkan modalnya di Indonesia, dan bisa mengurungkan niat para investor yang akan meninggalkan Indonesia. Dengan diadakannya perubahanperubahan ini tentu pula besar harapan kita juga diikuti dengan perubahanperubahan pada taraf kehidupan bangsa Indonesia kearah kemajuan dan ketaraf hidup yang lebih baik, tercapai tujuan hidup, yaitu rukun, makmur serta sejahtera, dalam berbangsa serta bernegara.


D. Keamanan Negara bisa dikategorikan sebagai negara aman, bila : -

Negara tidak dalam keadaan perang

-

Tidak sedang terjadi kudeta (perebutan kekuasaan)

-

Tidak banyak terjadi kekacauan-kekacauan (terror, huru hara) Menjaga keamanan serta kestabilan nasional agar senantiasa dalam

keadaan aman, Tenang serta damai akan berpengaruh besar untuk menarik para investor untuk menanamkan modalnya di Indonesia. Sebaliknya bila keadaan suatu Negara dalam keadaan tidak aman, dalam keadaan perang, dll. Maka para investorpun akan menarik diri, bahkan mungkin akan meninggalkan Indonesia, yang selanjutnya akan lebih memilih menanamkan modalnya ke Negara-negara yang dianggap aman dalam perhitungan mereka, bila Negara dalam keadaan yang tidak aman, di benak mereka terbesit rasa tidak aman pula untuk mengembangkan usahanya. Merekapun takut akan dana yang telah dikucurkan akan tidak mengalami kemajuan, atau mungkin failed. Tentunya merekapun tidak mau mengalami kerugian yang lebih besar, untuk menghindarinya, pastilah para investor akan meninggalkan Negara yang dirasa dalam keadaan kacau. Hal inipun akan terjadi pula pada Indonesia, bila Negara beserta seluruh masyarakat Indonesia tidak senantiasa menjaga kestabilan keamanan Negara ini. Pentinglah kiranya buat kita semua untuk senantiasa menjaga menstabilkan keamanan nasional yang kondusif agar mampu mempengaruhi serta mampu menarik investor yang ada di Indonesia maupun para investor yang belum ke Negara Indonesia, yang mana mampu mempengaruhi investor yang telah tinggal serta yang telah menanamkan modalnya yang ada di Indonesia

untuk

tetap

tinggal

di

Indonesia,

biar

secara

continue

mengembangkan usahanya di Indonesia, dan mampu menarik para investor yang masih di luar negeri agar tertarik serta berminat untuk datang dan mengembangkan usahanya di Indonesia. Untuk itu bagi seluruh bangsa Indonesia harus kritis menyikapi segala kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi bagi perkembangan, serta pertumbuhan perekonomian Negara ini,


hal-hal yang sekiranya dapat menghambat pertumbuhan perekonomian bangsa ini hendaknya bisa dihindari, saling menyelesaikan segala permasalahan yang ada dengan kepala dingin serta mengutamakan musyawarah dalam setiap pengambilan sebuah keputusan, tidak memaksakan keinginan pribadi, serta menerima kritikan-kritikan yang datang demi kemajuan ke depan, serta jangan selalu menganggap diri pribadi sebagai sesuatu yang paling sempurna. Menghargai pendapat orang lain, karena belum tentu pendapat dari seseorang yang kita anggap rendah tidak benar, pada prinsipnya, hindari segala kesalahpahaman antar bangsa Indonesia sendiri, bila ada suatu permasalah hendaklah dicari solusi yang tepat dan yang terbaik. Agar tercipta masyarakat yang aman dan damai. Kalau sudah begitu, besar harapan kita pada investor untuk bisa membantu segi perekonomian bangsa yang saat ini mengalami keterpurukan, dan bisa menghidupkan kembali serta mampu bangkit berdiri kembali.

E. Upah Tenaga Kerja Bila

kelangsungan

perusahaan

senantiasa

di

rong-rong

oleh

pegawainya sendiri akan tuntutan-tuntutan kenaikan gaji yang tinggi yang akan memberatkan perusahaan. Maka tidak hanya para investor yang ada di Indonesia saja yang akan gulung tikar, permintaan upah gaji yang tinggipun terjadi di Eropa pula, yang akan menyebabkan para investor hengkang dari negara-negara dimana para pegawainya menuntut upah yang terlalu tinggi. Yang selanjutnya para investor akan meninggalkan Negara tersebut untuk pindah ke Negara-negara dimana di Negara tersebut upah gaji buruh rendah atau sebanding dengan hasil perusahaan, hal semacam inipun tidak hanya terjadi di Indonesia saja. Contoh : - Perusahaan-perusahaan yang dulunya menetap di jermanpun banyak yang pindah ke negara lain yang dinilai gaji buruhnya masih rendah (seperti Polandi, Slovakia, Serbia, Rumania, Bulgaria)


- Perusahaan nokia karena di Jerman upah tenaga kerja mahal, maka perusahaan Nokia pindah ke Rumania, karena di negara Rumania upah tenaga kerjanya masih relative rendah - Jhonson and Jhonson yang ada di Pandaan sudah keluar dari Indonesia, selain permintaan upah gaji buruh yang tinggi, dibarengi dengan maraknya demo yang sering terjadi, sehingga perusahaan merasa tidak aman untuk tetap menetap di Indonesia. - Sonny, telah meninggalkan Indonesia untuk menetap di Malaysia, walau kenyataan nya biaya di Malaysia relative tinggi dibanding di Indonesia, namun Sonny memilih Malaysa untuk mengembangkan usahanya, karena nilai lebih aman daripada di Indonesia yang sering terjadi demo-demo yang bersifat anarkis. - Sepatu NIKE, perusahaan sepatu Nike yang ada di Jakarta telah tutup dan selanjutnya pindah ke Vietnam, dll


RANGKUMAN

Bila masalah krisis investor ini tidak mendapatkan perhatian khusus baik dari masyarakat maupun dari pemerintah, serta tidak segera mendapatkan penanganan yang serius, dan sesegera mungkin dalam waktu yang singkat sebelum secara keseluruhan para investor ini meninggalkan Indonesia serta sebelum para investor ini melirik Negara lain sebagai negara tujuan akhir dalam mengembangkan usahanya, maka pemerintah sesegera mungkin mengambil langkah-langkah pencegahannya. Karena kepergian para investor akan berimbas pada secara keseluruhan tiap-tiap sendi kehidupan bangsa, yang menyangkut; segi pendidikan,

pertumbuhan

ekonomi,

politik

serta

kelangsungan

hidup

bermasyarakat, berbangsa serta bernegara. Misalnya : dalam dunia pendidikan, dengan adanya krisis investor yang berkepanjangan yang terjadi di Indonesia, direct, akan berpengaruh pada mahalnya biaya pendidikan, dan dengan mahalnya biaya pendidikan akan semakin banyak anak-anak di usia sekolah yang akan putus seolah, jangankan panjangnya, akan terjadi krisis pendidikan bagi generasi muda usia sekolah, yang pada akhirnya generasi penerus bangsa yang merupakan harapan besar bangsa Indonesia untuk ke masa depan bisa membawa perubahan-perubahan terhadap bangsa ini, menjadi facum, karena tidak ada munculnya generasi penerus bangsa yang benar-benar berkwalitas serta yang mempunyai pendidikan yang memadai, karena terbatasnya biaya sehingga tidak mampu mengikuti perkembangan dunia pendidikan, sehingga pada akhirnya tidak ada pemimpin bangsa yang bisa membawa bangsa serta Negara ini ke arah perkembangan-perkembangan yang memadai, bahkan untuk bersaing dengan perkembangan duniapun rasanya sulit terkejar, yang pada akhirnya kondisi, serta perkembangan bangsa Indonesia akan senantiasa menonton (berjalan di tempat) lambat laun akan tertinggal jauh dengan negara-negara maju lainnya. Perlu kita ketahui bersama, bila suatu negara ingin negaranya mengalami kemajuan yang pesat maka tidak hanya cukup dengan rakyatnya yang harus pintar (Smart people), melainkan dibutuhkannya juga pemimpin negara yang cakap, yang mempunyai jangkauan pemikiran-pemikiran yang cemerlang ke depan,


kemampuan berfikir yang jangka panjang yang bagus. Jika dalam suatu negara, dimana rakyat pada umumnya berpendidikan minimum. Otomatis, negara tersebut akan kesulitan dalam mencapai suatu kemajuan-kemajuan yang diharapkan. Padahal yang kita tahu semua di jaman globalisasi seperti sekarang ini, segala persaingan terjadi di segala bidang baik persaingan dengan negara-negara maju dengan negara-negara yang sedang berkembang, meliputi persaingan dalam dunia perindustrian, teknologi, transportasi dll. Masyarakat yang tingkat pendidikannya minim (rendah), tidak akan mampu melihat peluang-peluang bisnis yang ada, yang

terjadi

adalah

tidak

cukup

kemampuan

untuk

mengembangkan

perekonomian. Niscaya, akan ketinggalan dengan perkembangan-perkembangan dengan negara-negara maju lainnya. Dimana masyarakatnya di dominasi dengan masyarakat yang latar belakang pendidikan yang cukup dan memadai, tentunya di Negara kita tidak menginginkan hal ini terjadi. Untuk itu marilah bagi seluruh kaum muda Indonesia, sebagai generasi penerus bangsa ini, jangan pernah merasa puas dengan pendidikan yang telah diraih, raihlah pendidikanmu dengan tanpa batas, karena pada dasarnya dengan perkembangan di bidang teknologi yang terus berkembang dengan pesat ke arah kemajuan. Maka dunia pendidikanpun tiada pernah ada akhirnya, dengan pendidikan yang terus berkembang seiring dengan perkembangan teknologi, maka bangsa Indonesia akan mampu mengejar ketertinggalannya dengan bangsa-bangsa lain yang telah maju. Tanpa suatu perjuangan dan tanpa adanya usaha untuk mencapai ke arah kemajuan, serta mengerahkan segala daya upaya, maka cita-cita memajukan bangsa dan negara ini akan sulit tercapai. Tanamkan di hati dengan cita-cita yang setinggi langit dengan dibarengi usaha serta perjuangan yang pantang menyerah, niscaya akan bisa mewujudkan segala harapan baru yaitu mewujudkan masyarakat Indonesia yang maju serta dinamis. Mampu berjalan berdampingan dengan negara-negara maju lainnya semoga. Seyogyanya, pemerintahpun punya kewajiban serta berperan penting dalam perkembangan dunia pendidikan di tanah air, pemerintah harus mencanangkan serta mewajibkan perundang-undang bagi seluruh rakyatnya. Untuk mewajibkan sekolah


bagi anak-anak usia sekolah. Namun tentunya hal itupun tidak mudah dalam pelaksanaannya, masih banyak faktor yang menjadi kendala, yaitu saat ini di Indonesia biaya pendidikan masih terlalu tinggi. Terkadang kita prihatin, melihat anak-anak yang masih di usia sekolah, pagi-pagi sudah berkeliaran di jalan-jalan untuk meminta-minta. Yang seharusnya mereka berada di bangku sekolah, kalau sudah begitu siapa yang patut disalahkan? Jawabannya tentulah sangat kompleks dan tidak segampang kita membalikkan telapak tangan dalam menyelesaikan permasalah bangsa ini. semestinya, pemerintah dengan tegas mengeluarkan perundang-undangan yang melarang usia anak-anak di usia sekolah berkeliaran di jam-jam dimana seharusnya mereka semestinya berada di sekolah untuk menuntut ilmu. Setidaknya, bagi orang tuapun akan melarang anak mereka berkeliaran di jalan-jalan di jam-jam sekolah, yang akan memacu pula pada orang tua untuk berfikir lebih maju ke depan, dimana jika dalam segi perekonomian hidup mereka hanya cukup untuk mencukupi seorang anak saja. Hendaknya para orang ataupun berfikir 1 kali untuk menambah anak. Bahkan di luar negeri sana, sudah santer terdengar joke yang mengatakan “Indonesia adalah Negara Pengemis”. Hal tersebut tak bisa terbantahkan, kenyataan dalam hidup kita sehari-hari kita suguhi pemandangan serupa, baik yang dilakukan oleh anak-anak, orang tua, bahkan banyak yang terlihat masih usia produktif tapi malah menentukan pilihan sebagai pengemis, bagaimana untuk serta tingkat kemampuan bangsa yang belum seluruhnya dari masyarakat Indonesia bisa menikmatinya. Mulai dari angka kemiskinan yang tak juga terselesaikan, banyaknya pengangguran, tidak tersedianya cukup lapangan pekerjaan, dsb. Untuk menyelesaikannyapun tentunya sangatlah kompleks dimana masalah satu dengan masalah yang lainnya saling mempunyai keterkaitan yang sangat erat, yang tidak bisa kita penggal dari salah satunya saja. Tentunya di bab yang terdahulu kita telah bahas keterkaitan antara satu dengan yang lainnya, masalah yang serius ini hendaklah pemerintah beserta seluruh masyarakat Indonesia berusaha sekuat tenaga untuk bisa segera memutus mata rantai kemiskinan yang selama ini masih terus berlanjut.


BAB.12 PERTUMBUHAN EKONOMI TIDAK MERATA A. Otonomi Daerah Pengertian otonomi daerah, suatu hak atau wewenang yang diberikan dari pusat, pada suatu daerah atau tingkat kabupaten, atau propinsi. Untuk mengolah serta diberi kewenangan untuk menyelesaikan segala permasalahan yang ada di daerahnya, serta diberi kewenangan untuk memutuskan dalam pengambilan keputusan untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di daerah tanpa harus menunggu keputusan dari pusat. Tentunya dengan batasan-batasan dan koridor-koridor tertentu yang bersifat bebas namun mengikat, bebas disini diartikan bukan berarti bebas dalam segala hal, melainkan bebas mengatur, serta mengembangkan potensi yang ada di daerah masing-masing, dengan tetap menerapkan aturan-aturan tertentu atau tetap memiliki batasan-batasan. Dengan adanya wewenang atau kebebasan mengatur daerahnya sendiri, yang diberikan pusat ke daerah, untuk mengelola hasil-hasil, ataupun sumbersumber penghasilan daerahnya sendiri dengan tetap mengacu pada ketentuan negara. Hasilnya akan lebih baik dirasakan oleh setiap daerah jika dibandingkan dengan sistem perundang-undangan yang bersifat sebaliknya (sentralisasi).

B. Sentralisasi Segala sesuatunya senantiasa merujuk pada pusat, baik dalam pengaturan daerah, pemanfaatan sumber-sumber penghasilan daerah, bahkan dalam setiap penyelesaian masalah yang ada di daerah tetap merujuk atau menunggu kebijaksanaan atau keputusan pusat. Yang tentunya mengakibatkan segala permasalahan semakin rumit dan berbelit-belit, karena sekecil apapun permasalahan yang ada di daerah dalam penyelesaiannya harus tetap menunggu penyelesaian atau persetujuan dari pusat. Tentunya hal ini kurang efektif. Terlebih bagi Negara yang seperti Indonesia yang begitu besar dan luas wilayahnya, yang mengakibatkan banyaknya masalah yang ada di suatu daerah


menjadi terkatung-katung karena terlambatnya penanganannya. Kedua sistem ini tentunya memiliki kelebihan-kelebihan maupun kekurangan-kekurangan tersendiri yang akan kita bahas lebih lanjut. C. Keuntungan Sistim Otonomi Daerah 1. Bagi Daerah Bila ada suatu permasalahan di daerah, maka cara penyelesaiannya tidak terlalu membutuhkan waktu yang lama, tanpa harus menunggu penyelesaian dari pusat, dan segala keputusan dalam menyelesaikan permasalahan yang mungkin ada di daerah dapat diputuskan sendiri oleh daerah, atau dapat dengan segera dicari jalan penyelesaiannya, sehingga masalah-masalah yang mungkin timbul dengan cepat dapat diselesaikan. Hasil-hasil yang dihasilkan dari daerah, tidak serta merta sepenuhnya tertuju kepusat. Melainkan sebagian besar bisa dipergunakan dalam mensejahterakan kehidupan masyarakat daerah tersebut. Sehingga daerah tersebut bisa mempergunakan dana yang dihasilkan daerah untuk mengembangkan segala potensi yang ada didaerahnya. Bila suatu daerah tersebut mempunyai tempat-tempat yang layak dijadikan

tempat

pariwisata,

maka

daerah

dengan

cepat

bisa

mengembangkan potensi tersebut untuk dijadikan tujuan pariwisata tanpa harus menunggu keputusan dari pusat, dimana nantinya dengan berkembangnya potensi daerah tersebut bisa menghasilkan sumber pendapatan lain bagi daerah tersebut yang tentunya bisa menambah sumber devisa baru bagi negara. Dengan diberlakukannya otonomi daerah dan dengan diberikannya hak serta kewenangan bagi daerah, untuk mengatur serta mengembangkan hasil-hasil daerah itu sendiri diharapkan tidak disalahgunakan oleh yang berwenang. Contoh : - Daerah yang telah mempunyai wewenang untuk memutuskan segala sesuatunya yang tanpa harus menunggu keputusan dari pusat,


diharapkan pihak setempat tidak menyalahgunakan kewenangannya dalam mengurusi serta menyelesaikan segala permasalahan yang ada di daerahnya. Setidaknya tidak mempersulit atau membuat segala sesuatunya menjadi tambah berbelit-belit. Dengan bisa memutuskan segala permasalahan yang ada didaerahnya sendiri. Hendaknya, segala urusan akan mudah diselesaikan, dengan cepat mengingat keputusan ada di tangan daerah itu sendiri yang tanpa menunggu keputusan dari pusat. - Pendapatan daerah atau hasil-hasil dari daerah harus digunakan atau diperuntukkan guna mensejahterakan masyarakat daerah tersebut, namun pendapatan daerah inipun tidak disalahgunakan oleh perorangan atau pejabat setempat yang bertujuan untuk memperkaya diri sendiri. Bila hal ini terjadi maka otonomi daerah yang diberikan oleh pusatpun teras tidak ada gunanya. Karena tidak akan bisa berjalan sesuai harapan yaitu mensejahterakan rakyat, pada kenyataannya, walaupun otonomi daerah telah diberikan oleh pusat pada daerah, kenyataan dalam hidup sehari-hari, di daerah masih tetap saja terjadi pungli-pungli yang terjadi di daerah. Otonomi daerah yang telah ada inipun dirasa masyarakat belum seluruhnya dapat dinikmati oleh sebagian besar masyarakat. Contoh: Dalam pengurusan KTP saja tetap ada pungli yang terjadi hak dari tingkat RT, kelurahan sampai pada kecamatan. Ini contoh simple kenyataan yang ada di masyarakat kita, dengan menelaah kejadian-kejadian tersebut diatas dimana urusan yang begitu simple (sederhana saja) terjadi pungli yang berlapis-lapis dari mulai RT, kelurahan

sampai

membayangkan,

pada

tingkat

bagaimana

jika

kecamatan disuatu

dari

daerah

sini

kita

terdapat

bisa suatu

permasalahan yang tidak sesederhana pembuatan KTP, kita bisa membayangkan, tentunya akan tetap bertele-tele dalam menyelesaikannya, dan tentu pula dengan biaya yang berlipat juga. Himbauan untuk aparat daerah yang telah diberi wewenang di daerah masing-masing. Dengan keleluasaan wewenang serta keleluasaan mengelola hasil-hasil yang didapat dari daerah diharap segala cara untuk


menyelesaikan permasalahan yang timbul didaerahnya tidak malah justru berbelit-belit dan semestinya tidak terjadi pungli-pungli di sana-sini. Bila hal ini bila dilaksanakan dengan baik oleh aparat yang berwenang yang ada di daerah, maka bukan hanya mempermudah segala urusan yang ada di daerah namun setidaknya telah membantu pemerintahan pusat, terlebih akan tercapai kesejahteraan rakyat di daerah masing-masing, yang lebih penting lagi, dengan dipermudahnya segala urusan dan dihapuskannya segala pungli, akan menarik minat investor datang ke Indonesia terkusus di dihapuskan segala pungli, akan menarik minat investor datang ke Indonesia terkukus di daerah yang layak untuk dijadikannya tempat mengembangkan usaha maupun untuk mendirikan perindustrian, karena tidak lagi dihantui oleh kekhawatiran akan permasalahan yang bakal dihadapi jika menanamkan modalnya di

Indonesia atau untuk

mengembangkan usahanya di Indonesia. Mereka akan merasa nyaman karena mendapat jaminan kemudahan-kemudahan, baik kemudahankemudahan dalam pengurusan perizinan perusahaannya, maupun dapat kemudahan-kemudahan dalam pengurusan perizinan perusahaannya, maupun dapat kemudahan-kemudahan dalam mengembangkan usahanya. Dari segi penghasilan yang dihasilkan dari daerah tidak lagi semuanya diserahkan ke pusat. Bahkan sebaliknya sebagian besar hasil yang didapat akan digunakan untuk kepentingan daerah maupun untuk mensejahterakan rakyat daerah. Otonomi daerah mutlak diberlakukan karena tidak mungkin segala permasalahan yang ada di seluruh daerah ditangani oleh pusat secara keseluruhan. Otonomi daerahpun tentunya dalam pelaksanaannya harus ada perbedaan-perbedaan dalam pembagian hasil daerah mengenai seberapa besar hasil darah yang akan diberikan ke pusat. Karena antara daerah satu dengan daerah yang lain tentunya tidaklah sama, baik dilihat dari kondisi perekonomian daerah satu dengan daerah yang lainnya maupun perekonomian antara daerah satu dengan daerah yang lain, terlebih ditinjau dari tingkat kemapanan atau tingkat taraf hidup


masyarakat di daerah satu dengan daerah lainnya pun tentulah tidak sama. Maka pemerintah dalam menentukan berapa besar perolehan dari hasil daerah yang mesti dibagikan ke pusatpun tentulah harus mengacu pada perbedaan-perbedaan tersebut diatas. Bagaimana daerah setempat bila dilihat dari segi perekonomian, taraf hidup, kondisi dll. Tidaklah tepat jikalau pemerintah menyamaratakan penerimaan yang mesti diterima dari hasil daerah satu dengan yang lainnya, mengingat segala kondisi, taraf hidup di tiap-tiap daerahpun berbeda-beda, terkadnaga ada daerah tertentu yang masih membutuhkan uluran pemerintah dalam mengembangkan perekonomiannya, maupun meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat setempat. Tentunya ada daerah-daerah tertentu yang masih membutuhkan perhatian lebih dari pemerintah dibanding dengan daerah lain. Untuk itu pemerintahpun dituntut harus jeli serta adil dalam penerimaan yang harus diterima dari penghasilan di tiap-tiap daerah yang terpenting, pemerintah dalam hal ini bertujuan mulia yaitu untuk mensejahterakan kehidupan masyarakat di daerah setempat yang seharusnya lebih diutamakan agar tidak timbul rasa ketidakpuasan pada pemerintah yang bisa berimbas pada keinginan untuk melepaskan diri pada pemerintah dalam hal ini NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia). Orang bisa menjadi bosan, sampai kebosanan itu sendiri, menjadi puncak segala emosi (Logan Pearsall Smith) Bila pemerintah tidak bersifat adil dalam pembagian hasil yang musti diterima dari tiap daerah, maka akan justru menimbulkan masalah baru bagi pemerintah sendiri, terkusus bagi seluruh bangsa Indonesia, seperti petikan slogan diatas, bila masyarakat sudah mengalami berbagai kejenuhan-kejenuhan terkusus bila masyarakat merasa di kebiri dalam pembagian hasil yang harus masyarakat terima atau yang harus daerah terima, maka tidak menutup kemungkinan rasa kebosanan, maupun kejenuhan tersebut akan memuncak dan bereaksi, tak lain dan tidak bukan akan menuntut apa yang seharusnya mereka terima. Sekali lagi dalam hal


ini pemerintah harus jeli melihat serta membedakan mana daerah yang harus lebih diprioritaskan dalam pembagian hasil yang dihasilkan di daerahnya, karena dalam prakteknya banyak daerah yang menghasilkan pendapatan lebih namun kenyataan dalam masyarakatnya masih jauh dari apa yang disebut dengan hidup sejahtera. CONTOH : Kemerdekaan pada dasarnya adalah sesuatu yang universal sifatnya, orang Papua menginginkan kemerdekaan adalah keinginan yang universal juga, didasari oleh hasil tambang di Papua yang melimpah ruah, baik dari segi perikanan, perhutanan, migas, bahkan Papua merupakan tambang emas terbesar dunia. Namun kita tahu semua hasilnya sama sekali menyimpang dari tujuan kita semua yang ingin mensejahterakan rakyat dengan hasil bumi yang melimpah yang di hasilkan dari bumi Papua, hasilnya sama sekali bukan untuk kepentingan rakyat Papua. Tidak kembali ke Papua, yang lebih memprihatinkan lagi dengan hasil yang demikian besar. Ironisnya, rakyat Papua masih hidup dalam keterpurukan, buta huruf, kemiskinan, kemelaratan bahkan yang lebih memilukan bagi rakyat Papua makin kanibalisme. Lalu kemerdekaan?

siapa

yang

Rakyat

salah

papuakah,

bisa atau

Papua

menginginkan

pemerintahan

yang

suatu mesti

dipersalahkan. Kita tahu semua bahwa kemerdekaan adalah hak setiap bangsa dan kemerdekaan adalah sebuah keinginan yang universal sifatnya, terkadang kita menghela nafas dalam-dalam jika melihat serta mendengar pemberitaan yang mengenai Papua. Rakyat Papua seringkali dalam setiap kesempatan mengibarkan bendera “Bintang Kejora” sebagai bentuk protes terhadap pemerintah atas ketidakadilan yang mereka rasakan atas bumi Papua. Silahkan mereka? Yang menginginkan suatu kemerdekaan? Biasakah kita sebagai bangsa Indonesia menerima kenyataan yang sedemikian rupa. Pada intinya mereka merasa tidak puas pada 3 hal : - Kekayaan yang melimpah ruah yang diambil dari bumi Papua, sama sekali tidak untuk kemakmuran rakyat Papua.


- Dengan kekayaan yang begitu melimpah, rakyat Papua belum merasakan arti kesejahteraan hidup yang sesungguhnya - Interfansi dari luar (karena siapapun, Negara manapun akan tertarik dan tergiur dengan segala kekayaan alam yang terkandung di bumi Papua) Makanya banyak terjadi kerusuhan-kerusuhan yang terjadi di Wamena akhir-akhir ini. siapapun menginginkan suatu kemerdekaan, apabila merasa kurang adilan dalam hidupnya. Kekayaan yang dihasilkan dari bumi Papua yang begitu melimpah, sementara rakyat Papua tidak mendapatkan pembagian yang adil buat kesejahteraan rakyat Papua. Bagaimana solusinya agar rakyat Papua merasa adil, dan tidak merasa dikebiri akan haknya bangsa Indonesia, dan bagaimana pula usaha kita sebagai bangsa Indonesia, agar Papua tidak akan pernah lepas dalam wilayah kesatuan Negara Indonesia? Solusinya: pemerintahan Indonesia harus membagi hasil bumi yang dihasilkan dari tanah Papua dengan adil dan bijaksana, terlebih bila kita perhatikan kesejahteraan rakyat Papua yang masih sangat memprihatinkan selayaknya pemerintahan Indonesia lebih

memperdulikan

kesejahteraan

rakyat

Papua

dahulu

segala

kepentingan lain ditangguhkan dahulu, sehingga rakyat Papua tidak merasa lagi bahwa hak-haknya telah terampas. Ajaran-ajaran yang bersifat separatis timbul di Papua yang ingin melepaskan diri dari NKRI. Misalkan OPM (gerakan separatis Papua) yang menginginkan sebuah kemerdekaan bagi rakyat Papua. Rasa ketidakadilan yang dirasakan oleh rakyat Papua dengan pengexsplorasian secara besar-besar kekayaan alam yang ada di Papua. Namun celakanya, sejauh ini pula kehidupan masyarakat Papua masih hidup dalam garis kemiskinan, kebodohan, keterbelakangan dan terkadang kita semua walaupun tidak bersinggungan secara langsung kehidupan orang Papua ada hal yang amat sangat menyentuh setiap perasaan manusia, bawasanya di jaman yang semodern ini, masih ada rakyat Papua yang masih bersifat KANIBALISME. Sungguh kenyataan yang amat pahit di rasakan, dengan kekayaan yang begini melimpah ruah namun ironis sekali dalam kenyataan hidup yang harus dialaminya.


Tidak ada cara lain yang harus pemerintah tempuh, selain memberikannya Otonomi Daerah bagi rakyat Papua khususnya agar Papua tidak keluar dari NKRI kalau dalam hal ini pemerintah tidak bertindak bijaksana, dan secepatnya mengambil langkah dalam menyelesaikan masalah

Papua.

Bukan

hanya

masalah

Papua

akan

semakin

berkepanjangan namun tidak menutup kemungkinan Papua akan menjadi rebutan bagi Negara-negara yang harus akan keserakahan yang seharusnya oleh pemerintah Indonesia utamakan terlebih dahulu adalah kepentingankepentingan rakyat Papua, yang masih sangat membutuhkan kepedulian lebih dari semua belah pihak dibanding dengan daerah-daerah lain yang ada di Indonesia, semestinya Papualah yang harus diutamakan dalam segala kepentingannya, maupun segala kebutuhannya, kemajuan rakyat Papua yang harus di perhatikan terlebih dahulu, baik memajukan dalam bidang pendidikan, kesehatan, taraf hidup, tempat tinggal, sarana transportasi, tidak hanya di ambil semua kekayaan yang ada di bumi Papua tanpa memperdulikan si empunya. Rakyat Papua saat ini membutuhkan tindakan yang nyata yang bisa secara langsung di rasakan oleh rakyat Papua untuk menumbuhkan kepercayaan pada rakyat Papua. Hendaklah pemerintah berbuat yang nyata yang benar bisa mensejahterakan rakyat apapun, dan dapat dirasakan oleh rakyat Papua secara nyata dalam hidup sehari-hari. Tanpa goncangan keragu-raguan pun, kepercayaan seseorang atau manusia Bisa benar-benar hilang sama sekali. (Henry de Lubac) Tidak hanya akan dirasakan oleh rakyat Papua saja akan hilangnya suatu kepercayaan seperti pepatah tersebut diatas, setiap manusia yang tanpa keragu-raguan pun bisa hilang kepercayaan, terlebih apa yang saat ini dirasakan oleh segenap rakyat Papua bukan berarti kita membenarkan kalau rakyat Papua menginginkan sebuah kemerdekaan, tapi setidaknya pemerintah Indonesia berbuat sesuatu agar rakyat Papua masih merasa bisa menumpahkan segala harapan hidup segenap rakyat Papua ke bumi NKRI agar rakyat Papua percaya bahwa pemerintah Indonesia masih layak untuk


dipercaya ke depannya dan mampu membawa rakyat Papua dalam kehidupan yang lebih layak bisa menikmati hidup seperti kebanyakan masyarakat Indonesia pada umumnya, yang setidaknya tercukupi kebutuhan pangan, papan lebih-lebih tercukupi dalam hal pendidikan, kesehatan, dll. Bila segala permasalahan-permasalahan

serta harapan-

harapan rakyat Papua tidak kunjung juga dapat tanggapan yang positif dari pemerintah, serta lamban sejarah Timor-Timur akan terulang lagi dengan keinginan rakyat Papua yang juga menginginkan suatu kemerdekaan untuk itu, sebagai bagian dari bangsa Indonesia tentunya kita semua menginginkan sesuatu yang baik bagi bangsa dan Negara dan himbauan bagi Negara lain pentingkan terlebih dahulu segala kepentingan rakyat Papua, yang meliputi : 1) Sejahterakan hidupnya, dengan menata kehidupan rakyat Papua, 2) Pendidikan, dengan mendirikan fasilitas-fasilitas sekolah, sehingga anak-anak Papua bisa mengenyam pendidikan yang layak, 3) Perbaikan di bidang perekonomiannya, 4) Perbaiki bidang kesehatan masyarakatnya, 5) Pembangunan lingkungan, sarana dan prasarana, misalnya: - Untuk penerangan prasarananya listrik memadai - Pemenuhan alat transportasi ke Papua - Mengembangkan alat komunikasi Prasarana ini diperuntukkan agar perkembangan rakyat Papua akan semakin cepat menuju kemakmuran seperti masyarakat Indonesia lainnya. Melimpahnya kekayaan alam yang tersedia di Papua, tidaklah berlebihan, jika kiranya rakyat Papua sedikit ikut menikmatinya, tidakkah seluruh bangsa Indonesia mengiyakan akan hal ini? Pantaskah rakyat Papua mendapatkan hidup yang lebih layak? Pantaskah kiranya rakyat Papua ikut sedikit merasakan dari berbagai hasil bumi yang dihasilkan dari bumi Papua.


Tujuan Negara adalah : menciptakan suatu keadaan di mana rakyatnya, dapat mencapai atau terkabulnya keinginan-keinginan secara maksimal (Harold j. laski) Tujuan negara adalah : memungkinkan rakyatnya berkembang, serta menyelenggarakan daya ciptanya sebebas mungkin. (Roger H. Soultau). Dari dua pandangan yang berbeda tersebut di atas tentunya bangsa Indonesia mempunyai tatanan serta aturan tersendiri dalam setiap usahanya untuk menciptakan masyarakat yang adil dan makmur dengan Pancasila sebagai dasar Negara serta undang-undang dasar 1945, yang dirumuskan sebagai berikut : “Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah

Indonesia

dan

untuk

memajukan

kesejahteraan

umum,

mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka di susunlah kemerdekaan Kebangsaan itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang berbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada : -

Ketuhanan Yang Maha Esa.

-

Kemanusiaan yang adil dan beradap.

-

Persatuan Indonesia

-

Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan

-

Perwakilan serta dengan mewujudkan suatu keadilan social bagi seluruh rakyat Indonesia. Dengan mengamati serta mencermati apa yang tersirat dalam

rumusan undang-Undang dasar 1945 serta dengan menghayati apa yang terkandung dalam sila-sila Pancasila. Tugas Negara Indonesia terkhusus dalam bab ini yang kita bahas yaitu masalah Papua maka tugas dari pada pemerintah Indonesia terhadap Papua sekiranya sudah jelas, yaitu,


melindungi

serta

mencerdaskan

mengayomi

seluruh

rakyat

rakyat

Papua

Papua

dari

yang

ketidakadilan,

nantinya

dalam

perkembangannya rakyat Papua mampu berkembang seiring dengan perkembangan zaman, melindungi tumpah darah Papua agar tetap selamanya menjadi bagian dari wilayah serta akan selamanya menjadi bagian dari bangsa Indonesia ini yang tak terpisahkan. Hendaklah semua yang telah menjadi dasar hukum yang ada di Indonesia ini di terapkan bagi seluruh bangsa Indonesia, untuk sama-sama mendapatkan perlakuan yang adil, kehidupan yang layak, sehingga tidak ada lagi yang merasa di anak tirikan, demikian pula tentunya harapan seluruh rakyat Papua terhadap pemerintah Indonesia, Papua pun merupakan satu kesatuan dari bangsa Indonesia. Hendaknya di perlakukan sama dalam kedudukannya sebagai wilayah dari republik Indonesia yang merupakan satu kesatuan dari Negara Indonesia, begitu pula mendapatkan perlakuan yang adil sebagai kesatuan rakyat Indonesia, keharmonisan antar warga Negara dengan negaranya sangat menentukan adanya suatu kelangsungan hidup suatu Negara dan yang kita tahu untuk saat ini, yang terjadi di Papua adalah terciptanya hubungan yang kurang harmonis antara warga dan pemerintahannya, sehingga akan mengganggu pertumbuhan ekonomi maupun terganggunya stabilitas nasional bangsa dan cara untuk meminimalis hubungan yang saat ini kurang harmonis antara pemerintahan Indonesia dengan rakyat Papua. Yaitu, dengan

menegakkan

rasa

keadilan,

mempererat

rasa

persatuan,

menumbuhkan rasa nasionalisme yang tinggi, yang saling merasa memiliki antara satu sama lain dan yang terpenting saling gotong royong. Dalam hal ini pemerintah di tuntut untuk berbuat seadil-adilnya dengan rakyat Papua biar terjalin rasa keharmonisan lagi. D. Keuntungan dan Kekurangan Sistem Sentralisasi 1. Keuntungan Sentralisasi : segala sesuatunya, baik yang menyangkut, segala keputusan maupun segala macam bentuk perundang-undangan, yang


mengatur cara-cara pengolahan, serta pengembangan daerah, semuanya ditentukan oleh pusat darah tidak mempunyai kewenangan serta hak untuk memutuskan atau mengatur hasil-hasil yang dihasilkan oleh daerah, melainkan segala sesuatunya menunggu keputusan pusat segala sesuatunya ditentukan serta diatur oleh pusat. 2. Kekurangan-kekurangan sistim sentralisasi : a. Daerah tidak mempunyai kewenangan mengatur serta mengelola hasilhasilkan oleh pendapatan darahnya sendiri. Segala sendi kehidupan di darah di tentukan oleh pusat. Baik dari segi pengambilan keputusan, keputusan dalam mengembangkan serta usaha memajukan daerahnya pun di tentukan oleh pusat sehingga perkembangan daerah berjalan lamban. b. Pusat di penuhi oleh masalah-masalah yang sepele yang semestinya tidak harus di tangani oleh pusat, yang cukup di tangani oleh harus pula ditangani oleh pusat hingga pusat terbebani oleh masalah-masalah yang sepele ini mengakibatkan perkembangan daerah, baik segi perkembangan di bidang perekonomian, maupun perkembangan sektor lain yang ada di darah menjadi terhambat atau terabaikan. Namun justru pemerintahan pusat penuh dengan masalah-masalah daerah yang tentunya menjadi terabaikan yang semestinya segala permasalahan daerah bisa diselesaikan oleh darahnya masing-masing menjadi menunggu penyelesaian dari pusat sehingga masalah yang timbul di daerah pun tidak sesuai dengan segera mendapat penyelesaian. c. Berdampak pada kehidupan berbangsa serta bernegara di mana banyak pihak yang merasa tidak puas dengan sistim sentralisasi ini. Karena malah banyak kesulitan-kesulitan di hadapi, yang mengakibatkan ke depannya, justru banyak wilayah yang ingin melepaskan diri dari NKRI, karena merasa tidak mempunyai hak apapun dalam pengelolaan hasil yang dihasilkan oleh tiap daerahnya sendiri.


RANGKUMAN A. Otonomi Daerah Dengan adanya wewenang atau kebebasan mengatur daerahnya sendiri, yang diberikan pusat ke daerah, untuk mengelola hasil-hasil, ataupun sumbersumber penghasilan daerahnya sendiri dengan tetap mengacu pada ketentuan negara. Hasilnya akan lebih baik dirasakan oleh setiap daerah jika dibandingkan dengan sistem perundang-undangan yang bersifat sebaliknya (sentralisasi). B. Sentralisasi Segala sesuatunya senantiasa merujuk pada pusat, baik dalam pengaturan daerah, pemanfaatan sumber-sumber penghasilan daerah, bahkan dalam setiap penyelesaian masalah yang ada di daerah tetap merujuk atau menunggu kebijaksanaan atau keputusan pusat. Yang tentunya mengakibatkan segala permasalahan semakin rumit dan berbelit-belit, karena sekecil apapun permasalahan yang ada di daerah dalam penyelesaiannya harus tetap menunggu penyelesaian atau persetujuan dari pusat. C. Keuntungan Sistim Otonomi Daerah Bila ada suatu permasalahan di daerah, maka cara penyelesaiannya tidak terlalu membutuhkan waktu yang lama, tanpa harus menunggu penyelesaian dari pusat, dan segala keputusan dalam menyelesaikan permasalahan yang mungkin ada di daerah dapat diputuskan sendiri oleh daerah. Hasil-hasil yang dihasilkan dari daerah, tidak serta merta sepenuhnya tertuju kepusat. Melainkan sebagian besar bisa dipergunakan dalam mensejahterakan kehidupan masyarakat daerah tersebut. Sehingga daerah tersebut

bisa

mempergunakan

dana

yang

dihasilkan

daerah

untuk

mengembangkan segala potensi yang ada didaerahnya.


D. Keuntungan dan Kekurangan Sistem Sentralisasi Keuntungan Sentralisasi : segala sesuatunya, baik yang menyangkut, segala keputusan maupun segala macam bentuk perundang-undangan, yang mengatur cara-cara pengolahan, serta pengembangan daerah, semuanya ditentukan oleh pusat darah tidak mempunyai kewenangan serta hak untuk memutuskan atau mengatur hasil-hasil yang dihasilkan oleh daerah, melainkan segala sesuatunya menunggu keputusan pusat segala sesuatunya ditentukan serta diatur oleh pusat. Kekurangan-kekurangan sistim sentralisasi daerah tidak mempunyai kewenangan mengatur serta mengelola hasil-hasilkan oleh pendapatan darahnya sendiri.


BIBLIOGRAFI

A.F. Beithi, 2001, Sosialisme Kerakyatan Yang Islami, Yayasan almunawaroh, Yogyakarta. Abdul Qadir Djaelani, tt, mewujudkan masyarakat sejahtera dan damai, Bina Ilmu, Surabaya. Abdullah, Irwan, 1999, “Dari Bounded System” ke “Boderless”, Makalah Seminar Jubelium ke-30 Jurnal Antropologi Indonesia, 6-8 Mei, Jakarta. ______________, Irwan, 2000, “Globalisasi, Karakter Sosial Budaya dan Sistem Penerangan Abad ke-21 “Makalah Seminar, Balai Penelitian Pers dan Pendapat Umum, Yogyakarta. Achneider, Eugene V., 1986, Sosiologi Industri, Aksara Persadaa. Appadurai, Arjun, 1994, “Global Ethnoscape” dalam R. Fox (ed), Recupturing Antropology, Santa Fe: School of American Research Press. Bakker J.W.M.S.J., 1992, Filsafat Kebudayaan, Kanisius, Yogyakarta. Bambang, Sulistyo, 1995, Pemogokan Buruh, Tiara Wacana, Yogyakarta. Baroto, Teguh, 2003, Pengantar Tehnik Industri, Malang. Beilharz Peter, tt, A.Guide to Central Thin Kers Social Theory, Alen dan Unwin, Australia. Bungin, Burhan, 2001, Erotika Media Massa, Muhammadiyah University Press 2001, Surakarta. Chris, Naning, Tajuddin Noer Effendi, 1985, Urbanisasi Pengangguran dan Sektor Informasi di Kota, Gramedia, Jakarta. Craibi, Ian, 1992, Teori-Teori Modern;dari Parson Sampai Haber Mas, Rajawali, Jakarta. Dharmawan, A., 2000, Aspek-Aspek Dalam Sosiologi Industri, Bina Cipta, Bandung Fetherstone, Mike, 1990, Global Culture: Nasionalism, Globalisasi and Modernity, London: Sage Publications. Francis M, Aabraham, 1991, Perspectives on Modernization: (Modernisasi DI Dunia Ketiga terjemahan M Rusli Karim) Tiara Wacana, Yogyakarta.


G. Clark,6 1959, The Wearth al-England, London. Giddens, Anthony, 1986, Kapitalisme Dan Teori Sosial Medern Suatu Analisis Karya Tulis Marx, Durkhein dan Max Weber, UI-Press, Jakarta. Goldsmith, Marshall, 1998, “Global Comunication and Cominities of Chois” dalam Hesselbein, Frances et al (ed) The Community of the Future, San Francisco: Jossey-Bass Publishers. Haryani, Srim 2002, Hubungan Industrial di Indonesia, AMP YKPN, Yogyakarta. J. Elliford. 1967. Aspects of Economic Development, London. Johnson, Doylepaul, 1906, Teori Sosiologi Klasik dan Modern, PT. Gramedia, Jakarta. Klien, Michael, Vice President World Bank/IFC. Malarangeng, Andi/ Juru Bicara Kepresidenanm, Apa Kabar Indonesia Malam dh Pandu Rohma Sorita di Alora TV One, tanggal 20 Agustus 2008. M.A. Smith J. Child. RK. Brovon, SR. Parker, 1992, Sosiologi Industri, PT. Rineka Cipta, Jakarta. Marx, Karl, 2004, Kapital Sebuah Kritik Ekonomi Politik, Hasta Mitra, Jakarta. Michael P. Tadaro. 1999, Pembangunan Ekonomi Di Dunia Ketiga, Erlangga. M.S. Wahyu, 2004, Wawasan Ilmu Sosial Dasar, Bina Aksara. Nandar Tander, SJ< MA, 1971, Lahirnya Industrialisasi DI Eropoa, Yayasan Perguruan Tinggi, Jakarta.. Nasehatun, Apandi, SE., 1999, Budget dan Control Sistem Perencanaan dan Pengendalian Terpad, Grasindo, Jakarta. P. Mantoux, 1961, The Industrial Revolution in The Elghteenth Country, Reprint, New York. Parker, SR.RK,Brown,Child, M.A. Smith, 1990. Sosiologi Industri, Rineka Cipta, Jakarta. Poerwopoespito, Oerips, 2000, Mengatasi Krisis Manusia di Perusahaan, Grasindo, Jakarta. Polak, Mayor, 1984, Pengantar Sosiologi Industri dan Perusahaan, Bratara Karya Aksara, Jakarta.


Purdi.E, Chandra. 2001, Menjadi Enterpreneur Sukses, Grasindo, Jakarta. Ritzer George, 1903, Contemporary Seciological Theory, Alfred A. Knopf, Neew York. Robbins, Stephen P., 1996, Perilaku Organisasi, PT Prenhallindo, Jakarta. Soekanto, Soerjono, 1987, Sosiologi Insudtri Suatu Pengantar, Remadja Karya, Bandung. ______________, 1999, Sosiologi Suatu Pengantar, Raja Grafindo Persada, Jakarta. Surat Kabar Kaum Vilistin Inggris tanggal 26 Mei 1866. Surya Bisnis, Versi Bank Dunia/World Bank Tahun 2008. Sutrisno, 1998, “Pemanfaatan Teknologi Informasi Untuk Mencapai Keunagan Bersaing”, Jurnal Ilmiah Widya Gama, no.2/Edisi Keenam, Universitas Widya Gema Malang. Suwondo, Nani, 1982, Hukum dan Kependudukan di Indonesia, Bina Cipta, Bandung. Sulardi, 209, Reformasi Hukum, Intrans Publishing Malang. Toffler, Alvin, 1992, Gelombang Ketiga, Pntja Sempati, Jakarta. Tueker Robert C, tt, The Marx Engels Readers, WW. Morton dan Company, .New York, London. Wie Kain Thee, 1996, Industrialisasi di Indonesia, PT. Pustaka LP3ES, Jakarta. Wignyosoebroto, sritomo, 2003, Tata Letak Pabrik dan Pemindahan Bahan, Bahan Widya, Surabaya. Wirosuhardjo, Kartomo, 1981, Dasar-Dasar Demografi, FE UI, Jakarta Yuliar, Sonny, dkk, (ed), 2001, Memotret Telematika Indonesia Menyongsong Masyarakat Informasi Nusantara, Pustaka Hidayah, Bandung. Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Kota Surabaya, 2002.


CURRICULUM VITAE

Dr. Warsito, M.Si adalah putra kelahiran Madiun tepatnya 9 Pebruari 1959/ awal pendidikan dimulai dari SDN Cabean Madiun lulus tahun 1972, MTsN Madiun lulus tahun 1981, MAN Madiun lulus tahun 1983, kamudian melanjutkan studi ke Surabaya di Fakultas Dakwah IAIN Sunan Ampel Surabaya Lulus (S-1) pada tahun 1987 dan selanjutnya menempuh gelas (S-2) Master Sosiologi di Universitas Muhammadiyah Malang tahun 2001. Dan mendapat gelar Doktor (S-3) jurusan Sosial Politik di Universitas Muhammadiyah Malang pada tahun 2014. Karir pekerjaan diawali di Lembaga Penerangan Laboratorium Islam Sunan Ampel Surabaya tahun 1984-1990, kemudian pada tahun 1991 menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) di IAIN Sunan Ampel Surabaya, dan terakhir menjabat sebagai pengajar (Dosen) di lingkungan yang sama Fakultas Dakwah IAIN Sunan Ampel Surabaya Jurusan Sosiologi tahun 2004. dan pernah menjabat sebagai ketu program studi sosiologi pada 2006 – 2012 di IAIN Sunan Ampel Surabaya serta menjadi Anggota Senat Fakultas Dakwah dan Komunikasi pada 2010 – 2014.


BAB. 1 SOSIOLOGI INDUSTRI

Recommend Documents