BAB 1 PENGANTAR AUDITING 1.1 PENDAHULUAN AUDITING 1.1.1 PENGERTIAN AUDITING Menurut Soekrisno Agoes, (2004:3): “Suatu pemeriksaan yang dilakukan secara kritis dan sistimatis, oleh pihak yang rofessiona, terhadap laporan keuangan yang telah disusun oleh manajemen, beserta catatan-catatan pembukuan dan bukti-bukti pendukungnya, dengan tujuan untuk dapat memberikan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan tersebut”. 1.1.2 AUDITING DAN ASERSI MANAJEMEN Asersi adalah representasi manajemen mengenai kewajaran laporan keuangan. Auditing Standards Board (ASB), suatu badan yang dibentuk AICPA untuk memformulasikan standar auditing dan interpretasinya, mengklasifikasikan asersi laporan keuangan sebagai berikut: 1. Existence atau occurance. 4. Valuation atau allocation. 2. Completeness. 5. Presentation and disclosure. 3. Right and obligations.
A Planning
B
C
D
Substantive Testing
Control Testing
Audit Report Sumber: Konrath, 2002:6
1.2
PERBEDAAN AUDITING DAN ACCOUNTING Auditing mempunyai sifat analitis, karena akuntan rofes memulai pemeriksaannya dari angka-angka dalam laporan keuangan, lalu dicocokkan dengan neraca saldo (trial balance), buku besar (general ledger), buku harian (special journals), bukti-bukti pembukuan (documents) dan sub buku besar (sub-ledger). Auditing dilakukan oleh akuntan rofes (khususnya financial audit) dengan berpedoman pada Standar Profesional Akuntan Publik, Aturan Etika IAI Kompartemen Akuntan Publik dan Standar Pengendalian Mutu. Accounting mempunyai sifat konstruktif, karena disusun mulai dari buktibukti pembukuan, buku harian, buku besar dan sub buku besar, neraca saldo sampai dengan laporan keuangan. Akuntansi (accounting) dilakukan oleh pegawai perusahaan (bagian akuntansi) dengan berpedoman pada Standar Akuntansi Keuangan.
1.3
JENIS-JENIS AUDIT Ditinjau dari luasnya pemeriksaan, audit bisa dibedakan atas: 1. General Audit (Pemeriksaan Umum) Suatu pemeriksaan umum atas laporan keuangan yang dilakukan oleh KAP rofessiona dengan tujuan untuk bisa memberikan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan secara keseluruhan. Pemeriksaan tersebut harus dilakukan
1
MODUL APLIKASI KOMPUTERISASI AUDITING BAB 1 PENGANTAR AUDITING
sesuai dengan Standar Profesional Akuntan Publik dan memperhatikan Kode Etik Akuntan Indonesia. Aturan Etika KAP yang telah disahkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia serta Standar Pengendalian Mutu. 2. Special Audit (Pemeriksaan khusus) Suatu pemeriksaan terbatas (sesuai dengan permintaan auditee) yang dilakukan oleh KAP yang rofessiona, dan pada akhir pemeriksaannya auditor tidak perlu memberikan pendapat terhadap kewajaran laporan laporan keuangan secara keseluruhan. Pendapat yang diberikan terbatas pada pos atau masalah tertentu yang diperiksa, karena prosedur audit yang dilakukan juga terbatas. Ditinjau dari jenis pemeriksaan, audit bisa dibedakan atas: 1. Management Audit (Operational Audit) Suatu pemeriksaan terhadap kegiatan operasi suatu perusahaan, termasuk kebijakan akuntansi dan kebijakan operasional yang telah ditentukan oleh manajemen, untuk mengetahui apakah kegiatan operasi tersebut sudah dilakukan secara efektif, efisien dan ekonomis. Ada 4 (empat) tahapan dalam suatu manajement audit: 1) Preliminary Survey (Survei Pendahuluan) 2) Review and Testing of Management Control System (Penelaahan dan Pengujian Atas Sistim Pengendalian Manajemen) 3) Detailed Examination (Pengujian Terinci) 4) Report Development (Pengembangan Laporan) Management audit bisa dilakukan oleh: Internal Auditor Kantor Akuntan Publik Management Consultant 2. Compliance Audit (Pemeriksaan Ketaatan) Pemerisaan yang dilakukan untuk mengetahui apakah perusahaan sudah mentaati peraturan-peraturan dan kebijakan-kebijakan yang berlaku, baik yang ditetapkan oleh pihak intern perusahaan (manajemen, dewan komisaris) maupun pihak ekstern (Pemerintah, Bapepam, Bank Indonesia, Direktorat Jenderal Pajak, dan lain-lain). Pemeriksaan bisa dilakukan baik oleh KAP maupun Bagian Internal Audit. 3. Internal Audit (Pemeriksaan Intern) Pemeriksaan yang dilakukan oleh bagian internal audit perusahaan, baik terhadap laporan keuangan dan catatan akuntansi perusahaan, maupun ketaatan terhadap kebijakan manajemen yang telah ditetapkan. Laporan internal auditor berisi temuan pemeriksaan (audit findings) mengenai penyimpangan dan kecurangan yang ditemukan, kelemahan pengendalian intern, beserta saran-saran perbaikannya (recommendations). 4. Computer Audit Pemeriksaan oleh KAP terhadap perusahaan yang memproses data akuntansinya dengan menggunakan EDP (Electronic Data Processing) sistem. 1.4 PROFESI AKUNTAN Seorang akuntan yang memiliki nomor registrasi, bisa memilih profesi: Akuntan Publik (External Auditor): dengan memiliki KAP atau bekerja di KAP.
2
HAND OUT BAB 1 & 2
Pemeriksa Intern ( Internal Auditor): dengan bekerja di Bagian Pemeriksaan Intern (Internal Audit Departement) suatu perusahaan swasta atau Badan Usaha Milik Negara (BUMN), di BUMN biasanya disebut Satuan Pengawas Intern (SPI). Auditor Pemerintah (Government Auditor): dengan bekerja di BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan), BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) atau Inspektor di suatu Departemen Pemerintah. Financial Accountant, dengan bekerja dibagian akuntansi keuangan suatu perusahaan. Cost Accountant, dengan bekerja dibagian akuntansi biaya suatu perusahaan. Management Accountant: dengan bekerja dibagian akuntansi manajemen suatu perusahaan. Tax Accountant: dengan bekerja dibagian perpajakan suatu perusahaan atau Direktorat Jenderal Pajak. Akuntan Pendidik, dengan bekerja sebagai dosen baik di Perguruan Tinggi Negeri (PTN) maupun Pergurun Tinggi Swasta (PTS). 1.5
PEER PREVIEW Peer Review adalah suatu penelaahan yang dilakukan terhadap Kantor Akuntan Publik untuk menilai apakah Kantor Akuntan Publik telah mengembangkan secara memadai kebijakan dan prosedur pengendalian mutu yang disyaratkan dalam Pernyataan Standar Auditing (PSA) No.20 yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia. Quality Control Standards Committee telah mengindentifikasikan lima elemen pengendalian mutu yang harus dipertimbangkan KAP dalam menetapkan prosedur dan kebijakan pengendalian mutunya. (Arens et. Al., 2003: 35-37). Secara lengkap disajikan dalam tabel 1.1.
3
MODUL APLIKASI KOMPUTERISASI AUDITING BAB 1 PENGANTAR AUDITING
Tabel 1.1 Lima Elemen Pengendalian Mutu Elemen Independensi, Integritas, dan objektifitas
Manajemen Personalia
Penerimaan dan keberlanjutan klien dan penugasan
Kinerja penugasan
Pemantauan
Persyaratan
Contoh Prosedur
Semua petugas audit harus memelihara sikap rofessiona baik dalam kenyataan maupun dalam penampilan, melaksanakan seluruh tanggung jawab professional dengan integritas yang tinggi, dan memelihara objektivitas dalam menjalankan tanggung jawab profesionalnya. Perusahaan harus menetapkan kebijakan dan prosedur untuk memberikan keyakinan memadai bahwa: a) Seluruh staf baru harus mempunyai kualifikasi yang cukup agar dapat melaksanakan tugasnya dengan kompeten. b)Tugas diberikan kepada staf yang mempunyai pelatihan teknis dan keahlian yang cukup. c) Semua staf harus mengikuti pendidikan profesi berkelanjutan dan kegiatan pengembangan profesi agar dapat memenuhi tanggung jawab yang diberikan. d)Staf yang dipromosikan dalam jabatan yang lebih tinggi, telah memiliki kualifikasi yang diperlukan untuk memenuhi tanggung jawab yang diberikan. Perusahaan harus menetapkan kebijakan dan prosedur untuk memutuskan apakah akan menerima klien baru atau mempertahankan klien lama. Kebijakan dan prosedur ini harus bisa mengurangi risiko yang timbul dari klien yang manajemennya tidak memiliki integritas: perusahaan sebaiknya hanya menerima penugasan yang sesuai dengan kemampuan profesionalnya Harus ada kebijakan dan prosedur untuk meyakinkan bahwa pekerjaan yang dilaksanakan oleh staf audit memenuhi standar rofessional yang berlaku, persyaratan perundang-undangan, dan standar pengendalian mutu perusahaan. Harus ada kebijakan dan prosedur untuk meyakinkan bahwa keempat elemen pengendalian mutu lainnya diterapkan secara efektif
Setiap partner dan staf harus menjawab “kuesioner mengenai independensi setiap tahun, yang antara lain berkaitan dengan pemilikan saham dan keanggotaan sebagai dewan direksi. Setiap staf rofessional harus dievaluasi untuk setiap penugasan audit, dengan menggunakan laporan evaluasi penugasan individual perusahaan.
Formulir evaluasi klien, yang berisi komentar auditor sebelumnya dan evaluasi manajemen, harus dibuat untuk setiap klien baru sebelum diterima sebagai klien.
Harus ada direktur akuntansi dan auditing untuk konsultasi dan mengotorisasi seluruh penugasan sebelum penugasan tersebut selesai. Partner pengendalian mutu harus mentest prosedur pengendalian mutu paling kurang setahun sekali untuk meyakinkan ketaatan perusahaan terhadap prosedur pengendalian mutu.
Sumber: Alvin A.Arens, Randal J. Elder dan Mark S. Beasly, Auditing and Assurance Services, An Integrated Approach, 9th Edition, 2003, Prentice Hall Halaman 36.
4
HAND OUT BAB 1 & 2
BAB 11 STANDAR PROFESIONAL AKUNTAN PUBLIK DAN KODE ETIK AKUNTAN INDONESIA 2.1
PERKEMBANGAN STANDAR PROFESIONAL AKUNTAN PUBLIK Tahun 1972, pertama kalinya ikatan Akuntan Indonesia berhasil menerbitkan Norma Pemeriksaan Akuntan, yang disahkan dalam Kongres ke III Ikatan Akuntan Indonesia. Pada tanggal 19 April 1986, Norma Pemeriksaan Akuntan yang telah diteliti dan disempurnakan oleh Tim Pengesahan, disahkan oleh Pengurus Pusat Ikatan Akuntan Indonesia sebagai norma pemeriksaan yang berlaku efektif selambat-lambatnya untuk penugasan pemeriksaan atas laporan keuangan yang diterima setelah tanggal 31 Desember 1986. Tahun 1992, Ikatan Akuntan Indonesia menerbitkan Norma Pemeriksaan Akuntan, Edisi revisi yang memasukkan suplemen No.1 sampai dengan No.12 dan interpretasi No.1 sampai dengan Nomor.2. Indonesia merubah nama Komite Norma Pemeriksaan Akuntan menjadi Dewan Standar Profesional Akuntan Publik. Selama tahun 1999 Dewan melakukan perubahan atas Standar Profesional Akuntan Publik per 1 Agustus 1994 dan menerbitkannya dalam buku yang diberi judul “Standar Profesional Akuntan Publik per 1 Januari 2001”. Standar Profesional Akuntan Publik per 1 Januari 2001 terdiri dari lima standar, yaitu: 1. Pernyataan Standar Auditing (PSA) yang dilengkapi dengan Interpretasi Pernyataan Standar Auditing (IPSA). 2. Pernyataan Standar Atestasi (PSAT) yang dilengkapi dengan Interpretasi Pernyataan Standar Atestasi (IPSAT). 3. Pernyataan Standar Jasa Akuntansi dan Review (PSAR) yang dilengkapi dengan Interpretasi Pernyataan Standar Jasa Akuntansi dan Review (IPSAR). 4. Pernyataan Standar Jasa Konsultasi (PSJK) yang dilengkapi dengan Interpretasi Pernyataan Standar Jasa Konsultasi (IPSJK). 5. Pernyataan Standar Pengendalian Mutu (PSPM) yang dilengkapi dengan Interpretasi Pernyataan Standar Pengendalian Mutu (IPSM). Selain kelima standar tersebut masih dilengkapi dengan Aturan Etika Kompartemen Akuntan Publik yang merupakan aturan normal yang wajib dipenuhi oleh akuntan publik.
5
