1
BAB 1 PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang Peranan mahasiswa sebagai calon intelektual dan agen sosial yang memberi kontribusi terhadap perubahan dalam perjalanan bangsa Indonesia, tidak dapat dipungkiri. Sejarah mencatat gerakan mahasiswa 1966 dengan rumusan perjuangan Tritura (Tiga Tuntutan Rakyat) turut serta dalam menumbangkan pemerintahan Soekarno (Pemerintahan Demokrasi Terpimpin). Pada awal masa Orde Baru, peran serta mahasiswa ditunjukkan dengan aksi-aksi yang mengusung isu-isu
soal kepincangan kehidupan aparat
pemerintah, penyalahgunaan
kekuasaan, pengabaian hak-hak asasi manusia, serta kesenjangan ekonomi di masyarakat.1 Hal tersebut tampak pada gerakan mahasiswa tahun 1974, 1977, hingga 1978. Saat itu dukungan organisasi intra-universitas yang dimotori oleh Dewan Mahasiswa (Dema) sangat besar pengaruhnya dalam mewujudkan solidaritas mahasiswa nasional sehingga dinamika gerakan meningkat dan solid. Namun sejak 1974, sejalan dengan langkah Orde Baru dalam menciptakan stabilitas politik dalam pengelolaan negara, maka kontrol pemerintah terhadap pihak-pihak yang membahayakan negara semakin ketat. Segala bentuk protes mahasiswa yang dikendalikan oleh Dema seperti Peristiwa Malari 1974 (Malapetaka Lima Belas Januari) ditindak dengan tegas. Selanujtnya, gerakan mahasiswa tahun 1977 – 1978 menunjukkan kekuatan negara Orde Baru semakin dominan setelah menjalani masa konsolidasi (1967 – 1973),2 dan kekuatan Hariyadhie, Perspektif Gerakan Mahasiswa 1978 dalam Percaturan Politik Nasional, Jakarta: PT . Golden Terrayon Press 194., hlm. 151. 2 Masa konsolidasi awal (1967 – 1973) merupakan fase-fase dalam orde baru. Konsolidasi awal menekankan aspek pembentukan struktur politik yang kuat bagi pembangunan ekonomi dan penciptaan stabilitas politik. Selanjutnya fase konsolidasi lanjutan (1973 – 1980), penekanannya sama dengan fase konsolidasi awal, namun dengan meluaskan meluanskan lingkup kosolidasi sehingga tidak saja bersifat internal (negara) tetapi meluas ke tingkatan infrastruktur politik. Kemudian fase pemantapan, (1983 – 1998), fase ini ditandai dengan meluaskan aspek konsolidasi, sehingga tidak saja menyangkut struktur politik tetapi juga manajemen politik kultural masyarakat. Sumber: Eep Saefullah Fatah. Negara Orde Baru dan Pengendalian Konflik Politik 1967 – 1988: Studi Tentang Peristiwa Malari, Petisi 50, dan Tanjung Periok. Jakarta: Rosda Karya Bandung, 1999., hlm. 98. 1
1 Peran forum..., Zainal C. Airlangga, FIB UI, 2009
Universitas Indonesia
2
masyarakat semakin melemah. Hal ini terlihat dari tidak adanya sambutan dari kelompok-kelompok politik lain terhadap upaya mahasiswa untuk melakukan perubahan politik, termasuk kecaman mereka atas terpilihnya Soeharto sebagai presiden untuk ketiga kalinya.3 Untuk mempersempit aksi-aksi protes mahasiswa yang menggunakan organisasi Dema sebagai sarana efektif dalam menggalang kekuatan mahasiswa tersebut,
pemerintah
kemudian
mengambil
tindakan
kemahasiswaan. Pertama, pembekuan organisasi Dema.
penataan 4
lembaga
Pemerintah juga
melakukan penangkapan terhadap sejumlah tokoh mahasiswa dan menduduki kampus-kampus melalui tangan militer. Tetapi hasil pahit yang dirasakan mahasiswa adalah diberlakukannya beberapa kebijakan melalui Surat Keputusan (SK) yang menurut pandangan mahasiswa semakin mematikan kekritisan mahasiswa. Kedua,
SK
Menteri
Pendidikan
dan
Kebudayaan
(P
dan
K)
No.0156/U/1978 yang berisi Normalisasi Kehidupan Kampus (NKK). SK yang ditandatangani oleh Menteri P dan K pada tanggal 19 April 1978 itu merupakan pedoman normatif bagi penataan kampus yang selama ini oleh Menteri P dan K Daoed Joesoef disebut sebagai arena politik praktis. Menurutnya, sesuai fungsi universitas yakni pendidikan, penelitian, dan pengabdian, maka universitas bertugas mencetak manusia penganalisa (man of analisis) dan pekerja otak (knowledge worker).5 Oleh karena itu, harus dihindari kampus sebagai arena politik. Selanjutnya pemerintah juga mengeluarkan SK Menteri P dan K No.037/U/1979 yang berisi aturan bentuk susunan lembaga kemahasiswaan di lingkungan perguruan tinggi. Di setiap perguruan tinggi dibentuk Badan Koordinasi Kemahasiswaan (BKK) yang merupakan badan non struktural yang membantu rektor merencanakan kegiatan mahasiswa. Hal ini berarti segala kegiatan mahasiswa diawasi oleh pimpinan perguruan tinggi (Pembantu Hariyadhie,. op.cit., hlm. 83. Pada tanggal 23 Januari 1978 Pemerintah melalui Kaskopkamtib Laksamana Soedomo membekukan Dewan Mahasiswa yang kemudian diikuti dengan dikeluarkannya Surat Kepulomptusan Menteri P dan K Dr. Daoed Joesoef, No. 0156/U/1978 tentang Normalisasi Kehidupan Kampus (NKK). 5 Lihat teks lengkap Normalisasi Kehidupan Kampus seperti terdapat dalam Hariyadhie, op.cit., hlm. 140-148. 3
4
Universitas Indonesia Peran forum..., Zainal C. Airlangga, FIB UI, 2009
3
Rektor/Dekan III). SK ini juga secara implisit melarang dihidupkannya kembali Dema dan hanya mengizinkan pembentukan organisasi mahasiswa tingkat fakultas, yakni Senat Mahasiswa Fakultas (SMF) dan Badan Perwakilan Mahasiswa Fakultas (BPMF). Sesuai dengan NKK, SMF sebagai lembaga eksekutif kegiatannya dibatasi dalam tiga bidang: (1) bidang kesejahteraan mahasiswa; (2) bidang minat mahasiswa (kegemaran seperti olah raga dan kesenian); dan (3) bidang pengembangan penalaran mahasiswa. Kebijakan NKK/BKK kemudian diikuti dengan dikeluarkannya SK Menteri P dan K No.0124/U/1979, tentang Sistem Kredit Semester (SKS) sebagai mekanisme mengajar dan belajar di perguruan tinggi. Dengan sistem ini maka mahasiswa hanya memiliki waktu yang terbatas untuk melakukan berbagai aktivitas seperti aktivitas politik.
6
SK ini juga merupakan penguat kebijakan
NKK/BKK yang menghendaki mahasiswa untuk terkonsentrasi dalam kegiatankegiatan akademik. Ketiga, SK Mendikbud No. 0457/U/1990, tentang Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan di perguruan tinggi. Ketentuan ini menghendaki dibentuknya kembali lembaga kemahasiswaan di tingkat universitas dengan nama Senat Mahasiswa Perguruan Tinggi (SMPT), serta Senat Mahasiswa dan Badan Perwakilan Mahasiswa Fakultas (SM dan BPMF) di tingkat fakultas. Kemudian di tingkat jurusan dibentuk pula Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ). Pada saat SK tersebut diberlakukan kemudian menyulut protes-protes sebagian mahasiswa di beberapa perguruan tinggi, terutama penolakan mereka terhadap pelaksanaan NKK/BKK.
Akan tetapi, protes-protes ini tanpa
pengorganisasian dan kepemimpinan yang jelas karena Dema sudah tidak ada lagi bersamaan dengan ditahannya para pengurusnya. Protes-protes mahasiswa menentang NKK/BKK berlangsung hingga tahun 1980 dan setelah itu tidak terdengar lagi.7
Adi Suryadi Culla, Patah Tumbuh Hilang Berganti: Sketsa Sejarah Pergolakan Mahasiswa dalam Politik dan Sejarah Indonesia (1908 – 1998), Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1999. hlm. 104. 7 Didik Supriyanto. Perlawanan Pers Mahasiswa (Protes Sepanjang NKK/BKK). Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1998., hlm..41 6
Universitas Indonesia Peran forum..., Zainal C. Airlangga, FIB UI, 2009
4
Mahasiswa yang tidak puas dengan organisasi dari kebijakan NKK/BKK kemudian beraktivitas di luar organisasi tersebut. Minat dan bakat mereka disalurkan melalui lembaga dengan model baru yaitu Kelompok Studi, Pers mahasiswa, dan Komite Aksi/Lembaga Swadaya Masyarakat. Ketiga kelompok ini bisa dikatakan kekuatan baru yang mendominasi gerakan mahasiswa pada era 1980-an. Di pihak lain, lembaga kemahasiswaan intra-universitas bentukan NKK/BKK seperti BPM dan SM fakultas juga mewarnai aktivitas mahasiswa. Akan tetapi kehidupan kemahasiswaan setelah Dema dibekukan, mulai terkotakkotak pada fakultas dan tidak memiliki lembaga pemersatu di tingkat universitas. Ketiadaan
lembaga pemersatu
mahasiswa
di tingkat
universitas
memunculkan inisiatif dari beberapa elit mahasiswa untuk membentuk forum komunikasi, misalnya Forum Komunikasi Mahasiswa Universitas Indonesia (Forkom UI) yang dibentuk tahun 1986 yang anggotanya terdiri dari para Ketua SM dan BPM fakultas. Sementara di ITB berdiri Forum Komunikasi Himpunan Jurusan (FKHJ).8 Di kampus Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Jakarta muncul Forkom IKIP, di Yogyakarta ada Forum Komunikasi Mahasiswa Yogyakarta (FKMY), dan Forkom-Forkom lain yang tersebar di beberapa perguruan tinggi tahun 1980-an. 9 Kehadiran Forkom juga sebenarnya didasari atas kerinduan mereka terhadap
student
government
(pemerintahan
mahasiswa)10,
terutama
‘kemenangan’ Dema dalam sejumlah aksi di pentas politik nasional. Mereka masih dibayangi oleh ‘kemenangan gerakan mahasiswa’ tahun 1966 yang dapat menggulingkan rezim yang berkuasa. Menurut pandangan mahasiswa, untuk menguatkan kembali gerakan mahasiswa maka dibutuhkan lembaga pemersatu tingkat universitas seperti Dema.
8
Catatan Bagus Hendraning (Ketua Harian SM UI 1993 – 1994) tentang “SMPT: Wadah Idealis yang Pragmatis atau Sebaliknya”, dalam Majalah Suara Mahasiswa UI, No.13, Tahun VI, 1997., hlm.20. 9 Majalah Tempo, 22 April 1989, hlm. 24, 32, dan Tempo, 29 April 1989, hlm. 14. 10 Student Government yang dimaksud merujuk pada lembaga-lembaga kemahasiswaan seperti: (1) Dewan Mahasiswa dan Majelis Permusyawaratan Mahasiswa yang merupakan lembaga eksekutif dan legislatif di tingkat universitas, dan (2) Senat Mahasiswa dan Badan Perwakilan Mahasiswa, lembaga eksekutif dan legislatif tingkat fakultas. Memang yang dibubarkan Panglima Komando Pemulihan Keamanan dan Ketertiban (Pangkopkamtib) Sudomo adalah Dewan Mahasiswa (Dema). Universitas Indonesia Peran forum..., Zainal C. Airlangga, FIB UI, 2009
5
Memasuki awal tahun 1990-an, terjadi perubahan mendasar pada dinamika kelembagaan mahasiswa intra-universitas. Pergantian Menteri P dan K dari Nugroho Notosusanto (1983 – 1985) kepada Fuad Hassan (1985 – 1988, 1988 – 1993) membawa babak baru. Di bawah Menteri P dan K Fuad Hasan, kebijakan NKK/BKK yang diterapkan sejak 1978 – 1990 di perguruan tinggi dicabut. Sebagai penggantinya, dikeluarkan SK No. 045/U/1990 tentang Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan (PUOK). Kebijakan ini menetapkan antara lain organisasi kemahasiswaan intra-universitas yang diakui yaitu Senat Mahasiswa Perguruan Tinggi (SMPT) yang didalamnya terdiri dari himpunan Senat Mahasiswa Fakultas Fakultas (SMF) dan Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM). Namun demikian, meskipun lembaga kemahasiswaan dihidupkan kembali pada tingkat universitas, kebijakan tersebut tetap menimbulkan pro dan kontra di kalangan mahasiswa. Di tiga Perguruan Tinggi Negeri (PTN) yang besar, yaitu Institut Teknologi Bandung (ITB), Universitas Gajah Mada (UGM), dan UI, perdebatan yang hebat berkembang di antara mahasiswa. Mayoritas mahasiswa ITB menolak kebijakan tersebut, sedangkan di UGM terjadi polarisasi. Bagi mahasiswa yang menerima penerapan SMPT, walaupun mereka mengakui SMPT memiliki sejumlah kelemahan tetapi dibandingkan organisasi sebelumnya dianggap lebih demokratis. Sementara mahasiswa yang menolak penerapan SMPT beranggapan bahwa SMPT hanya sebagai agenda terselubung pemerintah untuk menarik kembali ke kampus dan mencegah kemungkinan terjadinya aliansi mahasiswa dengan kekuatan lain di luar kampus. 11 Di UI sendiri konsep SMPT awalnya sempat ditolak oleh mahasiswa melalui pernyataan bersama dari Forum Komunikasi Mahasiswa (Forkom)12 SMBPMF. Namun setelah melalui berbagai pembahasan yang dilakukan Forkom selama hampir dua tahun (Agustus 1990 – Oktober 1991) serta adanya kesepakatan dengan Pembantu Rekor (Purek) III yang mewakili pejabat rektorat, SMPT akhirnya diterima. Penerimaan SMPT tentu telah mengalami penyesuaian
11
Adi Suryadi Culla, op.cit., hlm. 134 – 135. Forkom merupakan wadah kegiatan diskusi dan perkumpulan organisasi kemahasiswaan antarfakultas (SM, dan BPM fakultas) sebagai lembaga informal pemersatu di tingkat universitas yang dibentuk pada tahun 1986. 12
Universitas Indonesia Peran forum..., Zainal C. Airlangga, FIB UI, 2009
6
(modifikasi) sesuai kesepakatan mahasiswa dengan rektorat. Kesepakatan ini dicapai setelah tuntutan mahasiswa dipenuhi oleh pihak rektorat melalui memorandum kesepakatan tentang pembentukan Senat Mahasiswa (SM) UI yang ditandatangani oleh pimpinan UI, Forkom, dan UKM (Unit Kegiatan Mahasiswa) pada tanggal 5 Agustus 1991.13 Hasil kesepakatan ini juga berhasil diperjuangkan tentang tuntutan Forkom agar pemilihan Ketua Harian SM UI dipilih langsung oleh mahasiswa melalui Pemilihan Raya (Pemira), sedangkan Ketua Umum dipilih di dalam Sidang Para Ketua BPMF. Dalam struktur SM UI, Ketua Harian memiliki fungsi ekskutif tingkat universitas, sedangakan fungsi legislatif di bawah Ketua Umum SM UI. Hal ini merupakan jalan tengah yang diajukan mahasiswa untuk mengakomodir SK 0457 yang tidak mengatur lembaga legislatif tingkat universitas, tetapi hanya mengatur SMPT yang teridiri dari himpunan SMF, dan UKM sebagai wadah peminatan mahasiswa. 1.2 Perumusan Masalah Diberlakukannya NKK/BKK yang bertujuan untuk menata kehidupan kampus setelah terjadinya huru-hara mahasiswa menjelang Sidang Umum MPR tahun 1978, membawa dampak yang cukup kuat bagi aktivitas gerakan mahasiswa. Hal ini sebagai akibat dibubarkannya organisasi Dema yang merupakan lembaga yang paling efektif dalam menggalang kesatuan aksi mahasiswa ke dalam dan ke luar kampus. Berakhirnya student government (Dema), berakibat tersebarnya kegiatan mahasiswa intra-universitas kegiatan SM dan BPM fakultas serta UKM. Di lain pihak muncul juga gejala baru kegiatan-kegiatan mahasiswa. Kegiatan penalaran seperti kelompok-kelompok diskusi informal mulai marak di kalangan mahasiswa intra dan ekstra-universitas, sebagian lagi membentuk komite-komite aksi. Akan tetapi, pada awal 1990an, dunia kelembagaan mahasiswa kembali mengalami penataan dengan dicetuskannya pembentukan SMPT melalui SK 0457, tentang pedoman organisasi kemahasiswaan di perguruan tinggi. SK 0457 ini sekaligus mengakhiri masa NKK/BKK yang diberlakukan tahun 1978. 13
Majalah Suara Mahasiswa UI, Edisi Perdana Juni 1992, hlm. 9. Universitas Indonesia
Peran forum..., Zainal C. Airlangga, FIB UI, 2009
7
Setelah hampir lebih dari satu dasawarsa para aktivis kampus tidak memiliki suatu organisasi pemersatu sejak Dema dibekukan, maka kehadiran SK 0457 bagi sebagian mahasiswa memberikan harapan baru. Meskipun sebenarnya kerinduan terhadap organisasi pemersatu telah diwujudkan mahasiswa sebelum dikeluarkannya SK 0457, yaitu dalam pembentukan forum komunikasi SM-BPM fakultas seperti di ITB dan UI. Di UI terdapat Forkom UI yang didirikan tahun 1986 sebagai wadah komunikasi dan konsolidasi para ketua SM-BPMF. Dalam perjalanannya, Forkom kemudian berperan besar dalam pembahasan-pembahasan mengenai bentuk lembaga kemahasiswaan yang akan diterapkan di UI pasca dikeluarkannya SK 0457. Dengan judul Peran Forum Komunikasi Mahasiswa Universitas Indonesia (Forkom UI) dalam Pembentukan Senat Mahasiswa Universitas Indonesia (SM UI) 1986 – 1992, skripsi ini mencoba untuk mengangkat permasalahan: (1) mengapa Forkom UI muncul, (2) mengapa Forkom UI dianggap begitu penting dalam proses pembentukan SM UI, (3) dan bagaimana mekanisme pemilihan ketua SM UI? 1.3 Ruang Lingkup Penelitian Dalam skripsi ini penulis membatasi pembahasan mengenai peran Forkom dalam pembentukan Senat Mahasiswa yang berada di Universitas Indonesia pada tahun 1986 - 1992. Tahun 1986 merupakan tahun pembentukan Forkom UI oleh para ketua SM dan BPM fakultas. Sedangkan tahun 1992 merupakan tahun kelahiran SM UI yang secara otomatis tahun berakhirnya keberadaan Forkom UI. Fokus utama permasalahan dalam tulisan ini mengambil tempat di Universitas Indonesia. Kampus UI Salemda dan Depok ini dianggap sebagai opinion leader (penggerak isu) pada saat gerakan mahasiswa mulai mengambil peluang dalam merevitalisasi organisasi intra-universitas dalam bentuk wadah pemersatu tingkat universitas, yakni forum komunikasi tahun 1986 sampai masa pembentukan SM UI tahun 1992.
Universitas Indonesia Peran forum..., Zainal C. Airlangga, FIB UI, 2009
8
1.4 Tujuan Penelitian Penelitian ini bertujuan untuk memberikan suatu gambaran mengenai peran Forkom UI, khususnya dalam pembentukan lembaga SM UI. Menurut pengamatan penulis, topik ini belum pernah ditemukan di beberapa literatur atau belum ada yang meneliti. Dengan meneliti Forkom UI, berarti mempelajari jembatan antara pemerintah dan pimpinan universitas dengan pihak mahasiswa. Hal ini mengingat Forkom UI diakui sebagai wahana konsolidasi para ketua lembaga kemahasiswaan yang dapat mewakili aspirasi mahasiswa. Dengan demikian, akan terlihat bagaimana pemerintah dan pimpinan universitas membangun legalitas di kalangan mahasiswa atas kebijakannya, hal ini dapat terlihat dalam penyikapan bersama terhadap SK 0457. Di samping itu, penelitian ini juga bertujuan untuk memberikan tambahan informasi mengenai gerakan mahasiswa dalam konteks sejarah kelembagaan mahasiswa. Skripsi ini juga memberikan penjelasan mengenai bagaimana cara pemerintah mengendalikan kegiatan mahasiswa dengan secara perlahan-lahan melalui berbagai kebijakan penataan lembaga kemahasiswaan. Oleh karena itu, dengan mempelajari Forkom UI ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pengetahuan dan karya sejarah bagi Uiniversitas Indonesia pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. 1.5 Metode Penelitian Metode yang digunakan dalam skripsi ini sepenuhnya menggunakan metode sejarah yang terdiri atas empat tahapan yaitu heuristik, kritik, interpretasi, dan historiografi. Pada tahap heuristik, penulis mencari dan mengumpulkan sumber-sumber yang berkaitan dengan tema penelitian. Setelah itu penulis melakukan kritik intern dan ekstern terhadap bahan/sumber penelitian guna mendapatkan rangkaian data-data sejarah. Dari data-data tersebut dilakukan interpretasi guna membentuk fakta sejarah, dan sebagai tahap akhir dilanjutkan dengan penulisan (historiografi).
Universitas Indonesia Peran forum..., Zainal C. Airlangga, FIB UI, 2009
9
Untuk tahapan pertama, bahan/sumber penelitian dititikberatkan pada penelusuran sumber tertulis yang berhasil ditemukan, baik berupa arsip-arsip ataupun dokumen serta surat kabar dan majalah sezaman yang relevan dengan tema penelitian. Pengumpulan bahan penelitian juga penulis lakukan dengan mengumpulkan sumber sekunder seperti buku dan catatan dari berbagai kalangan yang merupakan sumber pendukung dalam penelitian ini. Tahap selanjutnya adalah kritik bahan/sumber, setelah mengumpulkan sumber-sumber yang didapat maka dilakukan kritik terhadap sumber-sumber tersebut. Kritik terhadap berbagai sumber mutlak dilakukan, karena sumbersumber yang diterbitkan pada masa Orde Baru dan sejak kejatuhannya terdapat kecenderungan yang saling bertentangan. 14 Untuk mengatasi kekurangan pada sumber
primer
tercetak/tertulis,
dilakukan
wawancara dengan
beberapa
narasumber. Hal tersebut dilakukan dengan tujuan memperoleh perbandingan dan menelaah kembali dengan sumber sekunder maupun primer yang didapatkan. Berbagai sumber memiliki nilai subjektivitas yang sangat tinggi. Untuk itu, uji perbandingan sumber akan banyak dilakukan dalam skripsi ini. Kritik sumber juga penulis lakukan terhadap sumber yang penulis peroleh melalui wawancara. Misalnya yang menyangkut keterlibatan penuh tokoh tertentu dalam tema penulisan yang bertentangan dengan keterangan tokoh lainnya. Hal ini dapat penulis atasi dengan mencocokan keterangan tokoh dengan sumber-sumber tertulis primer yang penulis dapatkan di Majalah Suara Mahasiswa UI. Namun demikian, keterangan yang diperoleh melalui wawancara juga banyak membantu dalam memperdalam kerangka pembahasan skripsi ini. Tahap ketiga adalah interpretasi, yaitu dari sudut pandang penulis menjelaskan penelitiannya. Dalam skripsi ini, penulis memakai sudut pandang pada Forkom sebagai embrio SM UI. Interpretasi penulis juga dilakukan untuk menjelaskan rangkain peristiwa yang memiliki keterputusan kurun waktu, peristiwa yang sama namun banyak perspektif, serta sumber yang sulit dipahami maksudnya.
14
Sumber-sumber sekunder yang diterbitkan sejak era Reformasi memiliki kecenderungan untuk menjelek-jelekkan pemerintahan Orde Baru. Sumber-sumber yang diterbitkan pada masa Orde baru pun memiliki kecenderungan untuk mendukung pola pandang pemerintah terhadap gerakan mahasiswa (terutama konsep NKK/BKK). Universitas Indonesia Peran forum..., Zainal C. Airlangga, FIB UI, 2009
10
Tahap terakhir dalam penelitian ini adalah historiografi atau penulisan sejarah. Fakta-fakta sejarah yang telah ditemukan dan telah melewati tahap selanjutnya lalu disusun dan ditempatkan dalam suatu urutan kronologis dalam merekonstruksi peristiwa. Dengan memperhatikan metodelogi penulisan sejarah diharapkan skripsi ini mampu menampilkan peristiwa sejarah yang dapat dipertanggungjawabkan. 1.6 Sumber Penelitian Sumber primer diperoleh di Sekretariat KSM UI, Dokumentasi Senat Mahasiswa, dan di Sekretariat Badan Otonom Unit Kegiatan Mahasiswa (BO UKM) Pers Mahasiswa Suara Mahasiswa UI (SUMA UI) di gedung Pusat Kegiatan Mahasiswa (Pusgiwa) UI Depok. Pengungkapan sumber primer sangat diutamakan dalam skripsi ini berupa hasil transkripsi/notulensi rapat Senat Mahasiswa UI yang ditemukan sebanyak satu bundel buku. Biasanya dokumendokumen tersebut dinamakan risalah Sidang Pleno/Rapat Komisi, Bahan Rapat, Surat Undangan, Hasil-hasil Keputusan Senat Mahasiswa, ataupun Himpunan Surat Keputusan dari Pemerintah (Mendikbud RI) dan Rektor. Notulensi atau risalah Senat Mahasiswa tersebut telah dibundel cukup rapi oleh UKM Kelompok Studi Mahasiswa UI (KSM UI) ”Eka Prasetya” sehingga memudahkan penelusuran sumber. Dari bundelan dokumen tersebut dapat tergambar dinamika di dalam tubuh Senat Mahasiswa karena tertulis setiap perkataan aktivis beserta kegiatannya, baik sebelum dan sesudah organisasi itu dibentuk. Dokumentasi (BO UKM) Pers Mahasiswa Suara Mahasiswa UI (SUMA UI) juga menyimpan sumber primer yang berguna bagi skripsi ini. Dokumen yang bisa didapatkan sampai saat ini adalah berupa arsip bundelan Majalah Suara Mahasiswa dari terbitan perdana tahun 1991 sampai 2003 milik Badan Otonom Unit Kegiatan Mahasiswa (BO UKM) Pers Mahasiswa ”Suara Mahasiswa (SUMA)”. Majalah Suara Mahasiswa pada penerbitan sampai tahun 1998 merupakan unit komisi di bawah Senat Mahasiswa UI (SMUI). Akan tetapi, mulai tahun 1999 hingga kini, Majalah Suara Mahasiswa tersebut dikelola secara independen di bawah BO UKM Pers Mahasiswa ”SUMA” UI. Selain itu, skripsi
Universitas Indonesia Peran forum..., Zainal C. Airlangga, FIB UI, 2009
11
ini juga menggunakan koran-koran yang bisa diperoleh dari tulisan di Surat Kabar Kampus (SKK) Warta UI serta hasil kliping koleksi Senat Mahasiswa UI. Untuk sumber-sumber sekunder, terdapat buku-buku mengenai sejarah gerakan mahasiswa baik yang ditulis dalam satu buku yang utuh maupun bagian dari subbab. Ada juga buku-buku yang diterbitkan oleh institusi-institusi pendidikan seperti terbitan UI dan Departemen Pendididikan dan Kebudayaan Republik Indonesia (Depdikbud RI). Sumber-sumber lainnya berasal dari bukubuku kontemporer yang ditulis oleh berbagai kalangan mantan aktivis mahasiswa dan akademisi di bidang ilmu sosial, politik, hukum, dan jurnalistik. Buku-buku yang penulis temukan di antaranya, Patah Tumbuh Hilang Berganti: Seketsa Gerakan Mahasiswa dalam Politik dan Sejarah Indonesia (1908 – 1998), karya Adi Suryadi Cula. Selain itu, Muridan S. Widjojo yang berjudul “Penakluk Rezim Orde Baru, Gerakan Mahasiswa 1998 “, Irene H. Gayatri dengan judul Arah Baru Perlawanan Gerakan Mahasiswa 1989 – 1993, Hariyadhie, Perspektif Gerakan Mahasiswa 1978 dalam Percaturan Politik Nasional, dan lain-lain. Buku-buku di atas memberikan gambaran tentang peristiwa gerakan mahasiswa dari masa ke masa. Buku-buku tersebut umumnya menjelaskan berbagai aksi-aksi demonstrasi mahasiswa terhadap pemerintah. Namun, dalam beberapa buku di atas tidak banyak menguraikan mengenai gerakan dan dunia kemahasiswaan di lingkungan intra kampus. Untuk itu, skripsi ini mencoba memaparkan kondisi dan gerakan mahasiswa intrakampus beserta kelembagaan yang ada di dalamnya. Dalam konteks ini, penelitian mengenai Peran Forkom UI sebagai wadah organisasi mahasiswa intrakampus, dapat melengkapi studi gerakan kemahasiswaan yang telah ada sebelumnya. Sumber-sumber lain berasal dari catatan-catatan para tokoh mahasiswa dan pejabat pemerintahan Orde Baru. Catatan-catatan tersebut banyak terdapat dalam buku-buku bunga rampai, dokumentasi pribadi, dan jurnal penelitian. Sumber-sumber sekunder banyak ditemukan di berbagai perpustakaan dan lembaga penelitian. Perpustakaan yang digunakan adalah Perpustakaan Nasional, Perpustakaan Pusat UI, Perpustakaan FIB UI, Miriam Budiardjo Center (nama lain dari Perpustakaan FISIP UI), Perpustakaan CSIS, dan lain-lain. Universitas Indonesia Peran forum..., Zainal C. Airlangga, FIB UI, 2009
12
Penulis juga melakukan wawancara terhadap tokoh yang dianggap berperan penting dalam skripsi ini. Beberapa tokoh yang penulis wawancarai di antaranya: Eep Saefullah Fatah (Ketua SM FISIP 1989 – 1990 serta pernah menjadi koordinator Forkom pada periode yang sama), Chandra M. Hamzah (Ketua SM UI periode pertama), dr. Merdias Al Matsier (Purek III UI), Enoch Markum (Direktur Kemahasiswaan dikti Depdikbud 1988 – 1993), Kholid Novianto (aktivis Forkom, Ketua BPM FS UI 1990 – 1991, dan Wakil Ketua KSM ”Eka Prasetya” UI 1991 – 1992), Didik Prajoko (Ketua Komisi Penalaran SM UI yang mewakili unsur UKM), Ahmad Yani (Ketua KSM UI 1990 1991), dan Andrinof Chaniago (Ketua SM FISIP tahun 1987 – 1988 dan Koordinator Forkom 1988 – 1989), Ali Anwar (Wakil Ketua KSM ”Eka Prasetya” UI dalam Forkom UI).15 1.7 Sistematika Penulisan Penulisan dimulai dari Bab I yaitu pendahuluan yang berisi tentang latar belakang permasalahan, perumusan masalah, ruang lingkup masalah, tujuan penelitian, metode penelitian, sumber sejarah, dan sistematika penulisan. Bab II mengulas tentang kebijakan pemerintah dalam penataan lembaga kemahasiswaan, seperti pembekuan Dema, pemberlakuan NKK/BKK, dan SK 0457. Bab ini diawali dengan menguraikan secara singkat gerakan mahasiswa pada masa Orde Baru dari 1966 – 1990 untuk memberikan gambaran mengapa akhirnya dilakukan penataan lembaga kemahasiswaan oleh pemerintah. Pada bab ini
juga
dibahas
dampak
dari
kebijakan-kebijakan
penataan
lembaga
kemahasiswaan tersebut. Bab III membahas mengenai sikap Forkom UI terhadap SK.0457/1990 tentang SMPT, yakni dari penolakan menjadi penerimaan. Pembahasan ini dimulai dengan penggambaran kondisi umum dunia kemahasiswaan di UI pascapembubaran Dema yang sekaligus melatarbelakangi terbentuknya Forkom UI. Ulasan singkat pada pembahasan ini dianggap penting untuk memberikan gambaran suasana mahasiswa yang akhirnya mendorong pembentukan forkom15
Beberapa tokoh yang penulis wawancarai merupakan atas rekomendasi dari Didik Pradjoko (aktivis KSM “Eka Parsetya UI” dan SMUI 1992 – 1993) pada saat penulis melakukan wawancara dengan beliau pada 3 Oktober 2008. Universitas Indonesia
Peran forum..., Zainal C. Airlangga, FIB UI, 2009
13
forkom di beberapa perguruan tinggi, khususnya di UI. Dalam bab ini disinggung mengenai aktivitas Forkom sebelum dan pada saat SK.0457 diterbitkan, serta penyikapan Forkom UI terhadap SK tersebut. Bab IV menguraikan dinamika Forkom UI dalam proses pembentukan SM UI. Pada bagian ini dijelaskan mengenai keterlibatan Forkom UI dalam Pembentukan SM UI. Sebelum pada tahap pemebentukan SM UI, pembahasan dimulai dengan beberapa pertemuan dan tahapan, mulai dari pertemuan Cisarua 1990, penandatanganan kesepakatan antara Forkom UI dengan pimpinan UI dalam memorandum SMUI 1991, sampai dengan pemilihan Ketua Umum dan Ketua Harian SMUI. Dengan disepakatinya SMPT, maka organisasi mahasiswa mengalami perubahan fundamental, yakni dari Forkom UI yang merupakan wadah informal menjadi SMUI yang secara formal diresmikan oleh Rektorat. Melalui SM UI inilah mahasiswa kembali memiliki organisasi intrakampus di tingkat universitas yang dapat mengkoordinasikan kegiatan kemahasiswaan. Bab V berisi kesimpulan. Bagian ini mengandung jawaban atas pertanyaan pokok yang telah dirumuskan dalam rumusan permasalahan. Bagian terakhir ini juga akan berisi jawaban tentang sejauh mana perjalanan Forkom UI dan negosiasi dengan pimpinan UI sampai kemudian terbentuknya SMUI pada tahun 1992.
Universitas Indonesia Peran forum..., Zainal C. Airlangga, FIB UI, 2009
