BAB 1 PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang Pajak merupakan wujud partisipasi masyarakat dalam pembangunan nasional. Pajak termasuk salah satu Pendapatan Negara yang terbesar yang memberikan peran aktif di dalam menentukan keberhasilan pemerintah dalam mengatur pembangunan Negara. Berdasarkan kewenangan pemungutannya, di Indonesia pajak dapat dibagi menjadi pajak pusat dan pajak daerah. Pajak daerah merupakan pajak yang dikelola oleh pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten atau kota yang berguna untuk menunjang penerimaan pendapatan asli daerah. Salah satu kebijakan dalam bidang perpajakan adalah melalui perubahan Undang-Undang Perpajakan. Reformasi undang-undang pajak daerah pertama kali terjadi di tahun 1987, yakni dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997. pemberlakuan undang-undang pajak daerah yang pertama kali ini menghapus pemungutan pajak daerah lain yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan karena terlalu banyak pemungutan yang dirasa memberatkan masyarakat wajib pajak, maka terdapat keadilan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan. Ada berbagai jenis pajak yang dikenakan kepada masyarakat, namun dari beberapa diantaranya pajak bumi dan bangunan merupakan jenis pajak sangat potensial dan strategis sebagai sumber penghasilan negara dalam rangka
1
2
membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, salah satu aspek penunjang dalam keberhasilan pencapaian tujuan pembangunan nasional selain dari aspek sumber daya manusia, sumber daya alam, dan sumber daya lainnya adalah ketersediaan dana pembangunan baik yang diperoleh dari sumber-sumber pajak maupun non pajak. Penghasilan dari sumber pajak meliputi berbagai sektor perpajakan antara lain diperoleh dari pajak bumi dan bangunan. Pajak bumi dan bangunan merupakan salah satu faktor pemasukan bagi negara yang cukup potensial dan kontribusi terhadap pendapatan negara jika dibandingkan dengan sektor pajak lainnya. Strategisnya pajak bumi dan bangunan tersebut tidak lain karena objeknya meliputi seluruh bumi dan bangunan yang berada dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. (NKRI). Pentingnya pajak sebagai sumber pembiayaan pembangunan telah ditetapkan dalam berbagai produk perundang-undangan pemerintah, dalam neraca APBN misalnya telah ditentukan penerimaan negara bersumber dari penerimaan dalam negara dan penerimaan pembangunan. Penerimaan dalam negara terdiri atas penerimaan minyak bumi dan gas alam, selain dari itu adalah penerimaan migas dan penerimaan yang berasal dari pajak. Penerimaan negara yang berasal dari pajak sebagaimana telah ditetapkan oleh undang-undang sudah menjadi kewajiban bagi seluruh masyarakat Indonesia. Pentingnya pajak tersebut terutama untuk pembiayaan pembangunan, hal ini tidak lain karena warga negara sebagai manusia biasa selain mempunyai kebutuhan sehari-hari berupa sandang dan pangan, juga membutuhkan sarana dan prasarana,
3
seperti jalan untuk transportasi, taman untuk hiburan atau rekreasi, bahkan keinginan merasakan aman dan terlindung. Pajak sebagai penerimaan negara tampaknya sudah jelas bahwa apabila pajak ditingkatkan maka penerimaan negara pun meningkat, sehingga negara dapat berbuat lebih banyak untuk kepentingan masyarakat. Sebagai pemerataan pendapatan masyarakat, kenyataan menunjukkan bahwa di kalangan masyarakat masih banyak terdapat kesenjangan antara warga negara yang kaya dan yang miskin. Pajak adalah salah satu alat untuk meredistribusi pendapatan dengan cara memungut pajak yang lebih besar bagi warga yang berpendapatan tinggi dan memungut pajak yang lebih rendah bagi warga yang berpendapatan kecil. Dalam bidang perpajakan, untuk mendukung pelaksanaan otonomi daerah pemerintah pusat telah memberikan bagian penerimaan yang berasal dari pajak pusat untuk kegiatan pembiayaan dan pembangunan bagi pemerintah daerah. Saat ini, pajak pusat yang sebagian penerimaannya telah diberikan kepada pemerintah daerah antara lain Pajak Bumi dan Bangunan, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, Pajak Penghasilan Orang Pribadi dalam Negeri dan Pajak Penghasilan Pasal 21. ada yang sebagian besar telah diberikan seperti Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, sedangkan pajak lainnya masih sebagian kecil saja. Pembagian penerimaan pajak pusat pemerintah daerah merupakan contoh penerapan desentralisasi fiskal di Indonesia. Semangat Otonomi Daerah membawa reformasi pula dalam undangundang pajak daerah, maka pada tahun 2000 diberlakukan perubahan pertama dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000. mengingat
4
pajak daerah dan pajak pusat merupakan suatu sistem perpajakan (yang pada dasarnya) sebagai beban yang dipikul oleh masyarakat, maka perlu dijaga agar beban tersebut dapat memberikan keadilan dan diharapkan adanya perubahan dapat saling melengkapi peraturan antara pajak pusat dan pajak daerah. Undang-Undang No.32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah adalah salah satu landasan yuridis bagi pembangunan otonomi daerah di Indonesia. Dalam Undang-undang ini disebutkan bahwa pengembangan otonomi pada daerah diselenggarakan dengan memperhatikan prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan
dan keadilan, serta memperhatikan potensi dan
keanekaragaman daerah. Undang-undang ini memberikan otonomi secara utuh pada daerah untuk membentuk dan melaksanakan kebijakan menurut prakarsa dan aspirasi masyarakat. Saat ini daerah sudah diberi kewenangan yang utuh dan bulat untuk
merencanakan,
melaksanakan,
mengawasi,
mengendalikan,
dan
mengevaluasi kebijakan-kebijakan daerah. Otonomi yang diberikan kepada daerah dilaksanakan dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab kepada pemerintah daerah secara proporsional. Pelimpahan tanggung jawab akan diikuti pengaturan pembagian, pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan serta perimbangan keuangan antara pusat dan daerah. Dengan demikian pemerintah kabupaten diharapkan lebih mengerti dan memenuhi aspirasi masyarakat di daerahnya agar dapat mendorong timbulnya prakarsa dan pelaksanaan pembangunan yang merupakan keberhasilan pelaksanaan pemerintah. Pada tahun 2008, 18 kota di Jawa Barat berhasil mencapai target pajak bumi dan bangunan (PBB). Sementara itu 8 kab./kota lainnya, belum mampu
5
memenuhi target yang ditetapkan. Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan menegaskan, berdasarkan data hasil evaluasi pelaksanaan pemungutan PBB sektor pedesaan dan perkotaan tahun 2008 di seluruh kabupaten/kota se-jabar, hasil yang dicapai masih di bawah target yang ditetapkan, yakni Rp.999,389 miliar atau 88,24% dari rencana penerimaan yang ditetapkan Rp.1,125 triliun. “Kondisi serupa juga terlihat pada realisasi penerimaan PBB sektor APBN secara keseluruhan, yaitu sektor pedesaan, perkotaan, perkebunan, perhutanan, dan pertambangan, dengan nilai Rp.2,221 triliun atau 97,89% dari rencana penerimaan APBN sebesar Rp.2,269 triliun.” Kendati demikian, penerimaan dana bagi hasil pajak, terutama yang bersumber dari dana bagi hasil PBB di Jabar, setiap tahun melampaui target penerimaan, tahun 2008, tercatat realisasi penerimaan dana bagi hasil PBB Prov.Jabar 2008 sebesar Rp 351,223 triliun atau 112,41% dari target penerimaan sebesar Rp 312,449 triliun. Menurut Heryawan, di sisi lain pos dana perimbangan turut memberi kontribusi Rp 1,903 triliun atau 30,05% serta penerimaan lain-lain pendapatan yang sah Rp 98,168 miliar atau 1,55% dari total realisasi APBD Jabar. “Pencapaian tersebut membuktikan, tingkat kemandirian fiskal di Jawa Barat sudah termasuk dalam kategori cukup mampu,” Setiap pemerintah kab./kota diberi target PBB berbeda-beda, sesuai dengan potensi pajak yang dimiliki. Target tersebut, secara umum dibagi kedalam lima kelompok. Kelompok I daerah dengan target
PBB Rp 12 miliar/tahun,
kelompok II (Rp 13 miliar-Rp 17 miliar), kelompok III (Rp 18 miliar-Rp 35
6
miliar), kelompok IV (Rp 36 miliar-Rp 75 miliar), dan kelompok V (di atas 75 miliar) Kota Bandung hanya menduduki peringkat kedua di kelompok V, kalah peringkat oleh Kota Bekasi. Sedangkan Kab.Bandung berada di peringkat ketiga di kelompok IV, berada di bawah Kab.Purwakarta, dan Kota Depok. Sementara itu, Kota Bandung meraih penghargaan atas capaian realisasi PBB tahun 2008. Kota Bandung menempati posisi kedua pada kelompok V, dengan target PBB di atas Rp 75 miliar. Tahun 2008, realisasi PBB Kota Bandung mencapai 83,91% atau Rp.180 miliar. Sedangkan target PBB Kota Bandung tahun 2008, adalah Rp 214 miliar. Wakil Wali Kota Bandung Ayi Vivananda seusai menerima penghargaan tersebut dari Gubernur Jabar di Gedung Sate mengatakan, penghargaan serupa pernah diraih Kota Bandung tahun 2007 dan 2006. Bahkan tahun 2006, Kota Bandung menempati posisi pertama dengan realisasi PBB mencapai 101,09% atau 110 miliar. Ayi mengatakan, tidak tercapainya realisasi PBB tahun 2007 dan 2008, lebih disebabkan adanya transisi administrasi dalam pembayaran PBB. (Harian Pikiran Rakyat, sabtu 18 April 2009) Menurut Kasie bagi hasil pajak pusat Dispenda Kota Bandung Rahmat Setiadi, target pajak bumi dan bangunan (PBB) kota Bandung pada tahun 2008 tidak tercapai akibat perusahaan-perusahaan besar, seperti pabrik tekstil, mal, lembaga pendidikan, dan sebuah Badan usaha Milik Negara (BUMN) menunggak hingga mencapai Rp 1,5 miliar. Target Rp 214,6 miliar hanya tercapai 180,4%
7
miliar atau hanya 84%. Perusahaan-perusahaan itu menunggak karena terimbas krisis keuangan global. Kendati target PBB Kota Bandung tidak terpenuhi, Rahmat mengatakan bea perolehan hak tanah dan bangunan (BPHTB) over target, dari target Rp 150,3 miliar terealisasi Rp 207,7 miliar atau 138 %. “secara komulatif penerimaan PBB, BPHTB, pertambangan, tercapai 105% dengan total dana yang terhimpun Rp 390,4 miliar,” (Rahmat Setiadi dalam Tribun Bandung, 13 Februari 2009) Berikut disajikan target dan realisasi Pajak Bumi dan Bangunan. Tabel 1.1 Target dan Realisasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) APBD Kota Bandung Tahun 2002-2008 Tahun anggaran 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Sumber:
APBD Target Realisasi Rp.47.924.962.848 Rp.42.313.228.141 Rp.53.683.234.704 Rp.45.316.059.466 Rp.56.589.169.320 Rp.58.978.750.719 Rp.67.626.027.792 Rp.71.338.662.175 Rp.81.317.662.560 Rp.95.204.536.526 Rp.101.737.296.000 Rp.104.907.561.489 Rp.159.595.335.184 Rp.144.985.437.620 Bidang Pendapatan Pajak Bukan Pajak Daerah, DISPENDA Bandung 2009
Pajak merupakan salah satu unsur terbesar dalam menghasilkan pendapatan daerah. Masalah yang tengah dihadapi oleh pemerintah daerah adalah lemahnya kemampuan pendapatan daerah untuk menutupi biaya dalam melaksanakan belanja pembangunan daerah yang setiap tahunnya semakin meningkat. Dalam hal ini, peneliti akan mengupas lebih dalam mengenai pajak bumi dan bangunan. Hal ini dikarenakan kontribusi PBB terhadap kelangsungan pelaksanaan pembangunan yang terangkum dalam dana perimbangan walaupun cukup besar nilainya dianggap tidak cukup menopang pendapatan daerah. Hal ini
8
dikarenakan dana perimbangan termasuk dalam pajak pusat yang mana masih terdapat bagian yang harus dibagi dengan pemerintah pusat. Artinya tidak keseluruhan pendapatan dapat dikontribusikan pada pemerintah daerah. Penelitian terdahulu yang pernah dilakukan adalah penelitian Rindi Septi Coriah Nurwulan (2008) yang meneliti mengenai kontribusi pajak bumi dan bangunan terhadap pendapatan daerah di kabupaten Cirebon yang memberikan hasil bahwa Pajak bumi dan bangunan dapat memberikan kontribusi terhadap pendapatan daerah kabupaten Cirebon, hal ini dapat dilihat dari jumlah penerimaan PBB mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Perbedaan penelitian
ini dengan penelitian sebelumnya yaitu peneliti
menambahkan analisis efektivitas penerimaan pajak bumi dan bangunan. Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih jauh tentang Pajak Bumi dan Bangunan Kota Bandung terutama mengenai pengaruhnya terhadap pendapatan daerah. Hal inilah yang mendorong penulis mengadakan penelitian yan berjudul: “ Analisis Efektivitas dan Kontribusi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Terhadap Pendapatan Daerah” (Studi Kasus Pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandung)
1.2 Rumusan Masalah Berdasarkan latar belakang penelitian di atas, maka dapat dirumuskan beberapa masalah yang akan menjadi fokus penelitian, yaitu sebagai berikut: 1. Bagaimana tingkat efektivitas penerimaan pajak bumi dan bangunan pada pemerintah daerah kota Bandung dari tahun 2002 sampai dengan 2008.
9
2. Bagaimana laju pertumbuhan pendapatan daerah pada pemerintah daerah kota Bandung dari tahun 2002 sampai 2008. 3. Seberapa besar kontribusi penerimaan pajak bumi dan bangunan terhadap pendapatan daerah pada pemerintah daerah kota Bandung dari tahun 2002 sampai dengan 2008.
1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian Maksud dari penelitian ini adalah untuk mempelajari, menganalisa, dan menyimpulkan tentang efektivitas penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan serta kontribusinya terhadap pendapatan daerah. Tujuan penulis melakukan penelitian ini adalah: 1. Untuk mengetahui efektivitas penerimaan pajak bumi dan bangunan pada pemerintah daerah kota Bandung dari tahun 2002 sampai dengan 2008. 2. Untuk mengetahui laju pertumbuhan pendapatan daerah pada pemerintah daerah kota Bandung dari tahun 2002 sampai dengan 2008. 3. Untuk mengetahui seberapa besar kontribusi penerimaan pajak bumi dan bangunan terhadap pendapatan daerah pada pemerintah daerah kota Bandung dari tahun 2002 sampai dengan 2008.
10
1.4 Kegunaan Penelitian Kegunaan penelitian ini dibagi dalam dua kelompok yaitu kegunaan untuk pengembangan ilmu pengetahuan (teoritis) dan kegunaan operasional (praktis). 1. Teoritis a) Untuk dapat menambah wawasan yang lebih mendalam mengenai bagaimana efektivitas penerimaan pajak bumi dan bangunan. b) Untuk dapat menambah wawasan yang lebih mendalam tentang potensi pajak bumi dan bangunan pada pemerintah daerah kota Bandung. c) Untuk dapat menambah wawasan yang lebih mendalam tentang bagaimana laju pertumbuhan pendapatan daerah di kota Bandung. d) Untuk dapat menambah wawasan yang lebih mendalam tentang bagaimana kontribusi penerimaan pajak bumi dan bangunan terhadap pendapatan daerah. e) Diharapkan
bisa
dijadikan
sebagai
referensi
selanjutnya
dalam
mengungkapkan masalah yang berkaitan dengan tema penulis yang kemukakan. 4. Praktis Adapun kegunaan praktis dari penelitian ini adalah sebagai bahan pertimbangan Pemerintah Kota Bandung dan Dinas Pendapatan Kota Bandung untuk meningkatkan efektivitas penerimaan pajak bumi dan bangunan yang didasarkan pada potensi sesungguhnya sehingga kontribusi penerimaan pajak bumi dan bangunan dapat meningkatkan pendapatan daerah kota Bandung.
