BAB 1 PENDAHULUAN
1.1
Latar Belakang Masalah Pembangunan nasional merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan
kesejahteraan rakyat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Pembangunan ekonomi merupakan bagian dari pembangunan nasional, oleh karena itu dalam rangka meningkatkan pembangunan ekonomi yang berorientasi kepada peningkatan kesejahteraan rakyat memungkinkan dunia perbankan memainkan peranan penting dalam membiayai berbagai kegiatan usaha yang strategis dan produktif melalui kegiatan perkreditan perbankan. Lembaga perbankan berfungsi sebagai lembaga perantara keuangan antara pihak-pihak yang mempunyai kelebihan dana (surplus of funds) dengan pihak-pihak yang kekurangan dan memerlukan dana (lack of funds) serta juga melayani kebutuhan pembiayaan dan melancarkan mekanisme sistem pembayaran yang mempunyai peranan dan strategis dalam kegiatan perekonomian.1 Bank sebagai lembaga perbankan merupakan suatu badan usaha yang bergerak dalam bidang keuangan. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan mendefinisikan bank sebagai badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk lainnya, dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Dengan demikian dapat diketahui bahwa bank mempunyai kontribusi yang sangat besar terhadap pembangunan melalui kegiatannya menyalurkan kredit kepada masyarakat. Pemberian kredit oleh bank kepada debitur, tentu mengandung resiko usaha bagi bank. Resiko yang dimaksud disebabkan karena ketidakmampuan dari debitur untuk membayar angsuran atau melunasi kreditnya karena sesuatu hal tertentu yang tidak dikehendaki. Oleh karena itu, semakin lama jangka waktu atau tenggang waktu yang diberikan untuk
1
Muhamad Djumhana, Hukum Perbankan Indonesia, cet.V, (Bandung:Citra Aditya Bakti, 2006), hlm. xv.
Pelaksanaan prinsip..., Agung Anggriana, FHUI, 2009
pelunasan kredit, maka makin besar resiko bagi bank.2 Bagi perbankan, setiap pemberian kredit yang disalurkan kepada masyarakat selalu mengandung resiko. Oleh karena itu, Bank dalam menjalankan kegiatan usahanya, harus selalu berpedoman dan menerapkan prinsip kehati-hatian serta asas-asas pemberian kredit yang sehat. Prinsip kehati-hatian diwujudkan dalam bentuk penerapan secara konsisten berdasarkan itikad baik terhadap semua persyaratan dan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pemberian kredit oleh bank yang bersangkutan.3 Mengingat pentingnya kedudukan dana perkreditan tersebut dalam proses pembangunan, maka harus ada perlindungan melalui suatu lembaga hak jaminan yang kuat dan dapat memberikan kepastian hukum bagi semua pihak yang berkepentingan. Salah satu bentuk pengamanan kredit dalam praktik perbankan dilakukan dengan pengikatan jaminan. Jaminan secara hukum mempunyai fungsi untuk menutup hutang, karena itu jaminan merupakan sarana perlindungan bagi para kreditur yaitu kepastian akan pelunasan hutang debitur atau penjamin debitur. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) telah memberi sarana perlindungan kepada kreditur melalui ketentuan Pasal 1131 dan Pasal 1132. Ketentuan tersebut merupakan jaminan secara umum yang timbul dari undang-undang yang berlaku umum bagi semua kreditur, artinya disini para kreditur mempunyai kedudukan yang sama dalam hal pelunasan hutangnya (paritas creditorum). Selain jaminan umum ada juga jaminan khusus. Jaminan khusus ini terdiri dari jaminan perorangan dan jaminan kebendaan. Dalam praktik perbankan, bank sebagai kreditur pemberi fasilitas kredit, lebih menyukai jaminan kebendaan, karena jaminan kebendaan memberikan kepada kreditur atas suatu kebendaan milik debitur hak untuk memanfaatkan benda tersebut jika debitur melakukan wanprestasi.4 Benda milik debitur yang dijaminkan dapat berupa benda bergerak maupun benda tidak bergerak. Namun 2
Hermansyah, Hukum Perbankan Nasional Indonesia, cet.II, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2006), hlm. 60. 3
Ibid., hlm. 66.
4
Frieda Husni Hasbullah, Hukum Kebendaan Perdata: Hak-Hak yang Memberi Jaminan Jilid II, (Jakarta, Ind-Hill-Co, 2005), hlm. 16.
Pelaksanaan prinsip..., Agung Anggriana, FHUI, 2009
demikian walaupun seharusnya suatu objek jaminan kredit diikat melalui suatu lembaga jaminan yang berlaku, kelihatannya dalam praktik ada juga bank yang tidak mengikat objek jaminan kreditnya melalui lembaga jaminan atau melakukan pengikatan yang tidak sepenuhnya mengikuti ketentuan suatu lembaga jaminan dengan berbagai macam alasan. Hal yang demikian dapat menimbulkan masalah bagi bank itu sendiri nantinya ketika kredit yang disalurkan oleh bank tersebut bermasalah dan menjadi macet. Salah satu permasalahan yang sering dihadapi bank dalam hal pemberian kredit, umumnya kredit yang diberikan berakhir menjadi kredit macet. Dengan adanya kredit macet maka sebagai bentuk upaya pengembalian aset, maka bank melakukan penjualan terhadap objek jaminan kredit yang diagunkan melalui proses lelang eksekusi. Hambatan yang terjadi di dalam proses lelang eksekusi ini terkadang berkaitan dengan pihak ketiga yang mengaku mempunyai kepentingan terhadap proses lelang eksekusi yang telah selesai dilakukan dan telah terjual melalui pelelangan kepada pembeli lelang yang beritikad baik. Salah satu bank yang pernah mengalami permasalahan ini adalah Bank X. Permasalahan dimulai ketika seseorang bernama Tn. A selaku Direktur Utama dari P.T. Z International dan Tn. B selaku Komisaris dari P.T. Z International mengadakan perjanjian kredit dengan Bank X yang diwakili oleh kedua Direkturnya pada hari Kamis 30 Juni 1994. Maksimum kredit yang diberikan oleh Bank X kepada P.T. Z Intenational sebesar US$ 744.000 dimana kredit yang digunakan oleh P.T. Z Internasional untuk tujuan Modal Kerja Produksi. Sebagai jaminannya, P.T. Z International memberi agunan berupa: a
Sebidang tanah dengan sertipikat Hak Milik seluas 3530 m2;
b Sebidang tanah dengan sertipikat Hak Milik seluas 5960 m2; c
Sebidang tanah sertipikat Hak Guna Bangunan seluas 70 m2;
d Sebidang tanah sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 2011/.. Tahun 1983 seluas 120 m2. Tanah tersebut diperoleh P.T. Z International berdasarkan Jual Beli antara Tn. A (selaku Direktur Utama atau Pimpinan P.T. Z Internasional) dengan
Tn.
C
sebagaimana
tertera
dalam
Akta
Jual
Beli
Tanggal..bulan..Tahun 1992 Nomor 1036/.. dibuat dihadapan Tn. D Sarjana Hukum selaku Notaris/PPAT di Jakarta;
Pelaksanaan prinsip..., Agung Anggriana, FHUI, 2009
e
Sebidang tanah sertipikat Hak Guna Bangunan seluas 120 m2;
f
Sebidang tanah sertipikat Hak Milik seluas 3127 m2;
g Persediaan barang-barang yang terdiri dari bahan baku dan barang jadi; h Mesin-mesin yang akan dibeli; i
Jaminan Pribadi oleh Tn. A selaku Direktur Utama dari P.T. Z International dan Tn. B selaku Komisaris dari P.T. Z International. Bank X selaku pihak yang akan memberikan kredit memproses
permohonan kredit yang diajukan oleh Tn. A dan Tn. B yang bertindak mewakili P.T. Z International. Setelah memproses permohonan kredit yang diajukan oleh Tn. A dan Tn. B, kemudian Bank X memberikan kredit kepada P.T. Z International. Setelah beberapa waktu, P.T. Z International tidak melakukan pembayaran angsuran kreditnya. Oleh karena itu, P.T. Z Internasional dianggap telah melakukan wanprestasi, maka Bank X selaku pemberi kredit melakukan eksekusi terhadap seluruh agunan untuk pelunasan kreditnya. Eksekusi dilakukan oleh Bank X, melalui Kantor Pelayanan Pengurusan Piutang Negara (KP3N) dan Kantor Lelang Jakarta II Departemen Keuangan RI Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara Kantor Wilayah III. Dari pelelangan seluruh agunan P.T. Z International yang telah berhasil di eksekusi, ternyata salah satu agunan P.T. Z International tersebut bermasalah. Permasalahan timbul ketika agunan P.T. Z International yang berupa sebidang tanah dengan sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 2011/.. Tahun 1983 seluas 120 m2 telah terjual melalui pelelangan dan dimiliki oleh Tn. E (tanah dengan sertipikat Hak Guna Bangunan tersebut diperoleh P.T. Z International berdasarkan Jual Beli antara Tn. A selaku Direktur Utama atau Pimpinan P.T. Z Internasional dengan Tn. C sebagaimana tertera dalam Akta Jual Beli Tanggal..bulan..Tahun 1992 Nomor 1036/.. yang dibuat dihadapan Tn. D Sarjana Hukum selaku Notaris/PPAT di Jakarta). Ternyata ketika Tn. E ingin menempatinya, tanah tersebut masih ditempati oleh Tn. C beserta istrinya. Tn. C mengatakan bahwa, ia beserta istrinya tidak pernah merasa menjual tanah yang ia tempati. Tn. C mengatakan bahwa sertipikat tanahnya memang tidak berada padanya, melainkan berada di tangan Tn. A. Ketika itu Tn. C meminjam sejumlah uang kepada Tn. A (perjanjian hutang-piutang), kemudian
Pelaksanaan prinsip..., Agung Anggriana, FHUI, 2009
Tn. A meminta sertipikat tanah yang dimiliki Tn. C sebagai jaminan pelunasan hutang, tidak hanya itu Tn. A meminta Tn. C beserta istrinya menandatangani sebuah
blanko
kosong
akta
jual
beli
dan
Tn.
C
beserta
istrinya
menandatanganinya. Ternyata blanko kosong akta jual beli tersebut, digunakan oleh Tn. A untuk membuat akta jual beli tanah sebagaimana tertera dalam Akta Jual Beli Tanggal..bulan..Tahun 1992 Nomor 1036/.. yang dibuat dihadapan Tn D Sarjana Hukum selaku Notaris/PPAT di Jakarta. Setelah mengetahui sertipikat tanahnya dijadikan agunan pelunasan hutang kredit bank oleh Tn. A, kemudian Tn. C beserta istrinya melakukan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri Jakarta Q pada Februari 2000 yang kemudian memenangkan Tn. C, namun Tn. C dikalahkan di tingkat Banding (Pengadilan Tinggi Jakarta pada Oktober 2001) dan di tingkat Kasasi (Mahkamah Agung Maret 2002 sampai Oktober 2005). Dengan adanya gugatan perdata yang diajukan oleh Tn. C ke Pengadilan, maka hal ini menghambat proses eksekusi agunan yang telah terjual melalui pelelangan. Mengingat kegiatan pemberian kredit oleh bank adalah sebagai salah satu penggerak roda ekonomi dan pembangunan, maka berdasarkan uraian diatas diperlukan kepastian hukum yang jelas apakah dalam hal ini bank sudah melaksanakan prinsip kehati-hatian bank? bagaimana keabsahan perjanjian kredit bagi Bank X, debitur, dan pihak ketiga yang mengaku pemilik salah satu sertipikat tanah yang diagunkan? Oleh karena itu, dalam skripsi ini, penulis memilih judul skripsi Pelaksanaan Prinsip Kehati-hatian Bank Terhadap Pemberian Kredit Dengan Agunan Berupa Tanah (Studi Kasus Bank X). 1.2
Pokok Permasalahan Ruang Lingkup permasalahan dalam skripsi ini dibatasi hanya dilihat dari
sisi Bank X selaku kreditur dan pemegang agunan kredit. Oleh karena itu, permasalahan yang akan dikaji adalah sebagai berikut: a. Apakah Bank X telah melakukan prinsip kehati-hatian bank dalam proses pemberian kredit? b. Bagaimanakah keabsahan perjanjian kredit bagi Bank X, debitur, dan pihak ketiga yang mengaku pemilik salah satu sertipikat tanah yang diagunkan?
Pelaksanaan prinsip..., Agung Anggriana, FHUI, 2009
1.3
Tujuan Penulisan Sesuai dengan pokok permasalahan yang ada, maka tujuan penulisan
skripisi adalah sebagai berikut: a. Mengetahui apakah Bank X telah melakukan prinsip kehati-hatian bank dalam proses pemberian kredit. b. Mengetahui keabsahan perjanjian kredit bagi Bank X, debitur, dan pihak ketiga yang mengaku sebagai pemilik salah satu sertifikat tanah yang diagunkan. 1.4
Definisi Operasional Dalam membahas permasalahan yang diuraikan dalam skripsi ini, maka
akan diberikan pengertian-pengertian atas istilah-istilah yang terkait. Pembatasan ini diharapkan dapat membantu dalam menjawab pokok permasalahan skripsi. Pengertian-pengertian yang dimaksud adalah: a. Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.5 b. Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.6 c. Perjanjian kredit adalah kesepakatan tertulis antara pihak kreditur dan debitur mengenai pemberian kredit.7 d. Jaminan Kredit adalah keyakinan bank atas kesanggupan debitur untuk melunasi kredit sesuai dengan yang diperjanjikan.8
5
Indonesia (a), Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, UU No. 10 Tahun 1998, LN No.182 Tahun 1998, TLN No. 3790, Pasal 1 angka 2. 6
Ibid., Pasal 1 angka 11.
7
Djumhana, op. cit., hlm. 501.
8 Bank Indonesia, Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia tentang Jaminan Pemberian Kredit, SK Direksi Bank Indonesia No.23/69/KEP/DIR, 1991, Pasal 2 ayat (1).
Pelaksanaan prinsip..., Agung Anggriana, FHUI, 2009
e. Agunan adalah jaminan tambahan yang diserahkan nasabah debitur kepada bank dalam rangka pemberian fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah.9 f. Pejabat Pembuat Akta Tanah adalah Pejabat Umum yang diberi kewenangan untuk membuat akta-akta tanah tertentu.10 1.5
Metode Penelitian Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah
penelitian kepustakaan yang bersifat yuridis normatif. Yuridis normatif artinya penelitian yang dilakukan mengacu pada norma hukum yang terdapat pada peraturan perundang-undangan dan keputusan pengadilan serta norma-norma yang berlaku di masyarakat atau juga yang menyangkut kebiasaan yang berlaku di masyarakat.11 Jenis data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini yaitu data sekunder terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. 1.
Bahan hukum primer berupa
peraturan perundang-undangan yang
berhubungan dengan kredit perbankan dan peraturan lainnya yang terkait. 2.
Bahan hukum sekunder berupa literatur yang berkaitan dengan kredit perbankan, buku-buku, makalah, dan jurnal.
3.
Bahan hukum tersier berupa bahan-bahan yang bersifat menunjang sumber hukum primer dan sumber hukum sekunder, seperti kamus hukum, kamus bahasa, ensiklopedia, dan website resmi dalam internet. Selain itu, karena data sekunder dirasa masih kurang maka penulis
melakukan wawancara dengan beberapa narasumber yang terkait dengan permasalahan yang ada dalam skripsi ini. Tipe perencanaan penelitian yang dipergunakan dalam skripsi ini adalah case
study.
9
Suatu
case
study
merupakan pendekatan yang bertujuan
Indonesia (a), op. cit., pasal 1 angka 23.
10
Indonesia (b), Peraturan Pemerintah tentang Pendaftaran Tanah, PP No. 24 Tahun 1997, LN No.59 Tahun 1997, TLN No. 3696, pasal 1 angka 24. 11
Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Peranan dan Penggunaan Kepustakaan di Dalam Penelitian Hukum (Jakarta: Pusat Dokumentasi Universitas Indonesia, 1979), hlm. 18.
Pelaksanaan prinsip..., Agung Anggriana, FHUI, 2009
mempertahankan keutuhan dari gejala yang diteliti, sesungguhnya hal itu berarti bahwa yang dikumpulkan adalah data yang menyeluruh dan terintegrasikan. Dengan demikian, case study dapat mengembangkan pengetahuan yang sangat mendalam tentang gejala-gejala yang diteliti.”12 Dalam hal tipe penelitian, jika dilihat dari sudut sifatnya penelitian yang digunakan yaitu penelitian eksplanatoris yang bertujuan menggambarkan atau menjelaskan lebih dalam suatu gejala, sedangkan dilihat dari sudut ilmu yang dipergunakan penelitian skripsi ini yaitu penelitian mono disipliner dimana pemilihan metode serta pembahasannya didasarkan pada satu disiplin ilmu.13 Bentuk dari hasil penelitian ini akan dituangkan secara deskriptif-analisis. 1.6
Sistematika Penulisan Sistematika dalam penulisan skripsi ini dilakukan menurut bab dan sub-
bab. Untuk selanjutnya skripsi ini akan dibagi ke dalam lima bab sebagai berikut: Bab pertama yaitu bab pendahuluan yang membahas secara umum dan singkat mengenai latar belakang, pokok permasalahan, tujuan penulisan, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika penulisan. Bab kedua merupakan bab mengenai pemberian kredit dan jaminan kredit perbankan. Bab ini membahas mengenai kredit perbankan, tinjauan umum tentang hukum jaminan di Indonesia, praktik perbankan mengenai pengikatan jaminan kredit. Sub bab pertama membahas mengenai kredit perbankan, meliputi pengertian kredit, fungsi kredit, unsur-unsur kredit, penggolongan kredit, perjanjian kredit, jaminan kredit, agunan kredit. Sub bab kedua membahas mengenai tinjauan umum tentang hukum jaminan di Indonesia meliputi pengertian jaminan, syarat dan manfaat jaminan, bentuk jaminan. Sedangkan sub bab ketiga membahas mengenai praktik perbankan mengenai pengikatan jaminan kredit, yang terdiri dari pengikatan objek jaminan kredit melalui lembaga jaminan,
12
Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum (Jakarta: UI-Press, 2005), hlm. 16-
17. 13
Sri Mamudji, et al., Metode Penelitian dan Penulisan Hukum (Depok: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005), hlm. 4-5.
Pelaksanaan prinsip..., Agung Anggriana, FHUI, 2009
pengikatan jaminan kredit yang tidak memenuhi ketentuan lembaga jaminan dan pengikatan jaminan yang tidak mengggunakan lembaga jaminan. Bab ketiga mengenai prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit di Bank X. Bab ini terdiri dari dua sub bab, yaitu tinjauan umum prinsip kehatihatian dalam pemberian kredit, prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit di Bank X. Tinjauan umum prinsip kehati-hatian dalam rangka pemberian kredit meliputi pengertian prinsip kehati-hatian bank, prinsip kehati-hatian bank dalam rangka pemberian kredit menurut ketentuan Bank Indonesia, prinsip-prinsip pemberian kredit bank secara sehat, Pedoman Penyusunan Kebijaksanaan Perkreditan Bank Umum, manajemen resiko. Pembahasan mengenai Prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit di Bank X terdiri dari tahap permohonan, tahap kunjungan dan verifikasi, tahap analisis kredit, tahap keputusan kredit, tahap pengikatan agunan, tahap penarikan (pencairan) kredit, tahap pengawasan, dan tahap penyelesaian kredit. Bab keempat dari skripsi ini membahas mengenai pelaksanaan prinsip kehati-hatian bank terhadap pemberian kredit dengan agunan berupa tanah (studi kasus). Pembahasan bab ini berdasarkan kasus yang didapat dari Bank X. Bab ini terdiri dari tiga sub bab, yaitu posita kasus, kewajiban pelaksanaan prinsip kehatihatian bank dalam proses pemberian kredit di Bank X, keabsahan perjanjian kredit bagi Bank X, debitur, dan pihak yang mengaku pemilik salah satu sertipikat tanah yang diagunkan Bab kelima berisi bab penutup yang terdiri dari sub bab kesimpulan dari skripsi ini dan saran yang dapat diberikan.
Pelaksanaan prinsip..., Agung Anggriana, FHUI, 2009
