LEMBARAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA NOMOR : 3/B
TAHUN : 1999
SERI : B
SALINAN PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA NOMOR 14 TAHUN 1999 TENTANG RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK PETA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA
Menimbang
Mengingat
372
: a.
bahwa dengan telah ditetapkannya Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 beserta peraturan pelaksanaannya maka Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta merupakan objek retribusi di Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;
b.
bahwa dalam rangka pungutan Retribusi tersebut pada konsideran menimbang huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta.
: 1.
Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965 (Himpunan Lembaran Daerah Tahun 1950) ;
2.
Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037) ;
3.
Undang-undang Nomor 5 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209) ;
4.
Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501) ;
5.
Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685);
6.
Undang-undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3692) ;
7.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1987 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kota ;
8.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidikan Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah ;
9.
Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pekerjaan 650-1595 tanggal tentang Tugas-tugas dan Umum Nomor 503/KPTS/1985 Tanggungjawab Perencanaan Kota ;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan ; 11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 171 Tahun 1997 tentang Pedoman Pengesahan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ; 12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah ;
373
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah ; 14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1997 tentang Ruang Lingkup dan Jenis-jenis Retribusi Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II ; 15. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 13 Tahun 1987 tentang Penyidikan Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya. Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.
MEMUTUSKAN
Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA TENTANG RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK PETA.
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
374
a.
Daerah, adalah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;
b.
Pemerintah Daerah, adalah Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;
c.
Walikotamadya Kepala Daerah, adalah Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya ;
d.
Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
e.
Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan liannya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya ;
f.
Retribusi Jasa Umum, adalah Retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah untuk tujuan dan kepentingan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan ;
g.
Penyediaan Peta, adalah Penyediaan peta oleh Instansi/Dinas dalam lingkungan Pemerintah Daerah kepada pribadi atau Badan yang membutuhkan ;
h.
Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah Pembayaran atas penerbitan peta oleh Pemerintah Daerah ;
i.
Wajib Retribusi, adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu ;
j.
Masa Retribusi, adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk melakukan pembayaran atau setoran retribusi yang terutang ke Kas Daerah atau tempat pembayaran lain yang ditentukan Kepala Daerah ;
k.
Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang dapat disingkat SKRD, adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang ;
l.
Surat Tagihan Retribusi Daerah yang dapat disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda ;
m. Perhitungan Retribusi Daerah, adalah perincian besarnya retribusi yang harus dibayar oleh Wajib Retribusi baik pokok retribusi, bunga, kekurangan pembayaran retribusi, kelebihan pembayaran retribusi, maupun sanksi administrasi ; n.
Pembayaran Retribusi Daerah, adalah besarnya kewajiban yang harus dipenuhi oleh Wajib Retribusi sesuai dengan SKRD dan STRD ke kas Daerah atau ke tempat lain yang ditunjuk dengan batas waktu yang telah ditentukan ;
375
o.
Kas Daerah, adalah Kas Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.
BAB II NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI Pasal 2 Atas pelayanan penyediaan peta dipungut retribusi dengan nama Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta. Pasal 3 (1) Obyek Retribusi adalah pelayanan penyediaan peta yang diberikan oleh Pemerintah Daerah. (2) Pelayanan dimaksud pada ayat (1) meliputi : a.
Penggandaan Peta ;
b.
Jasa Pemetaan : 1. Surat Keterangan Rencana Kota ; 2. Replaning ; 3. Perubahan Peruntukan ; 4. Perencanaan Utilitas dan Prasarana.
c.
Penggandaan patok/penerapan rencana kota. Pasal 4
Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh pelayanan penyediaan Peta.
BAB III GOLONGAN RETRIBUSI Pasal 5 Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta termasuk golongan Retribusi Jasa Umum.
376
BAB IV CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA Pasal 6 Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis pelayanan skala/ukuran, bentuk dan jumlah peta yang diberikan.
BAB V PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF Pasal 7 Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk mengganti biaya investasi, administrasi dan penggandaan peta.
BAB VI STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI Pasal 8 (1) Struktur besarnya tarif retribusi ditetapkan sebagai berikut : a.
Penggandaan Peta. (sebagaimana tersebut pada Lampiran I Peraturan Daerah ini) :
b.
Jasa Pemetaan Rumus : R = 0,01 x L x NJOP/m2 R = besarnya retribusi L = luas tanah dalam m2 dengan luas minimal 200 m2 (luas tanah kurang dari 200 m2 dianggap sama dengan 200 m2) NJOP =
Nilai Jual Obyek Pajak dengan nilai minimal sebesar Rp. 250.000,00
377
(NJOP kurang dari Rp. 250.000,00 dianggap sama dengan Rp. 250.000,00) -
Keterangan Rencana Kota R = (1) R (1) = pR P = index peruntukan
Jenis Peruntukan
Index Peruntukan (p)
Fasilitas Sosial
0,05
Perumahan
0,1
Non Perumahan
0,2
Fasilitas Sosial di jalur jalan utama/sekunder
0,5
Perumahan di jalur utama/sekunder
1
Non Perumahan di jalur utama/sekunder
2
Replaning = R (2) R (2) = tR t = index tahun replaning Tahun Replaning
Index Tahun Replaning (t)
Kurang dari 1 tahun
3
Antara 1 s/d 2 tahun
2
Lebih dari 2 tahun
1
-
Perubahan Peruntukan ( R (3) R (3) = iR i = index perubahan peruntukan (sebagaimana tersebut dalam Lampiran II Peraturan Daerah ini)
-
378
Perencanaan Utilitas dan Prasarana ( R (4) R (4) = Rp. 450.000,00/Km
c.
Pengadaan patok/penerapan rencana kota dikenakan retribusi 10% dari besarnya retribusi berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (1) huruf b.
BAB VII TATA CARA DAN WILAYAH PEMUNGUTAN Pasal 9 (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan. (2) Retribusi yang terutang dipungut di Wilayah Daerah. (3) Hasil pungutan retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 disetor ke Kas Daerah melalui BKP pada Dinas Pendapatan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya. Pasal 10 Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
BAB VIII SAAT RETRIBUSI TERUTANG Pasal 11 Retribusi terutang dalam masa retribusi terjadi pada saat ditetapkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
BAB IX SANKSI ADMINISTRASI Pasal 12 Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat waktunya atau kurang bayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari besarnya retribusi yang terutang yang tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah.
379
BAB X TATA CARA PEMBAYARAN Pasal 13 (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dibayar sekaligus. (2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan. (3) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi diatur oleh Walikotamadya Kepala Daerah.
BAB XI TATA CARA PENAGIHAN Pasal 14 (1) Retribusi yang terutang berdasarkan SKRD, SKRDKB, SKRDBKT, STRD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan putusan banding yang tidak atau kurang bayar oleh Wajib Retribusi pada waktunya dapat ditagih dengan Surat Paksa. (2) Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran. (3) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis disampaikan Wajib Retribusi harus melunasi retribusi yang terutang. (4) Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk.
380
BAB XII KEDALUWARSA Pasal 15 (1) Penagihan retribusi kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi. (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila : a.
Diterbitkan Surat Teguran dan atau Surat Paksa ;
b.
Ada pengakuan utang retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.
BAB XIII TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KEDALUWARSA Pasal 16 (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapus. (2) Walikotamadya Kepala Daerah menetapkan keputusan penghapusan Piutang Retribusi Daerah yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
BAB XIV KETENTUAN PIDANA Pasal 17 (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi yang terutang.
381
(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
BAB XV KETENTUAN PENYIDIKAN Pasal 18 (1) Penyidikan Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah. (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
382
a.
menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas ;
b.
meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah tersebut ;
c.
meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah ;
d.
memeriksa buku-buku, catatan-catatan dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah ;
e.
melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut ;
f.
meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah ;
g.
menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawah sebagaimana dimaksud pada huruf e diatas ;
h.
memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah ;
i.
memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau sanksi ;
j.
menghentikan penyidikan ;
k.
melakukan tindakan lain yang dianggap perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
(3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
BAB XVII KETENTUAN PENUTUP Pasal 19 (1) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah. (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi : a.
Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 3 Tahun 1988 tentang Pelayanan Bidang Tata Kota yang diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Seri B tanggal 27 Juni 1989 Nomor 4/B ;
383
b.
Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 10 Tahun 1994 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 3 Tahun 1988 tentang Pelayanan Bidang Tata Kota yang diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Seri B tanggal 3 Juli 1995 Nomor 7/B. Pasal 20
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.
Ditetapkan di Surabaya Pada tanggal 10 Juli 1999
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA Ketua,
WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA
ttd
ttd
H. HARJOSO SUPENO KOLONEL CHB NRP. 22021
H. SUNARTO SUMOPRAWIRO
Disahkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia 974.351041 tanggal 22 September 1999.
Direktorat Jenderal Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah Direktur Pembinaan Pemerintahan Daerah ttd Drs. KAUSAR AS.
384
Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Seri B Tahun 2000 tanggal 5 Juli 2000 Nomor 3/B.
An. WALIKOTA SURABAYA Sekretaris Daerah ttd Drs. H. CHUSNUL ARIFIEN DAMURI Pembina Tingkat I NIP. 010 056 836
Salinan sesuai dengan aslinya An. Sekretaris Daerah Kota Surabaya Kepala Bagian Hukum ttd H. HADISISWANTO ANWAR, SH. Penata Tingkat I NIP. 510 100 822
385
LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA NOMOR : 14 TAHUN 1999 TANGGAL : 10 JULI 1999
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIP RETRIBUSI PENGGANDAAN BIAYA CETAK PETA
No
I
II
III
386
JENIS PELAYANAN
SKALA
UKURAN
PETA GARIS 1. Peta Garis 2. Peta Garis 3. Peta garis 4. Peta Garis 5. Peta Garis 6. Peta Garis
1 : 1.000 1 : 1.500 1 : 5.000 1 : 10.000 1 : 20.000 1 : 40.000
1b 1b 1b 1b 1b 1b
PETA ADMINISTRASI 1. Peta Adm. Wil. Kelurahan 2. Peta Adm. Wil. Kecamatan 3. Peta Adm. Wil. Pem.Sby 4. Peta Adm. Wil. Kota Sby
1 : 1.000 1 : 5.000 1 : 20.000 1 : 20.000
1b 1b 1b 1b
PETA TEKNIK 1. Peta Situasi 2. Peta Jaringan Poligon 3. Peta Jaringan Water Plas 4. Peta Jaringan Detail Plan 5. Peta Jaringan Triagulasi 6. Peta Diskripsi Pilar Poligon 7. Peta Diskripsi Pilar Water Plas 8. Peta Diskripsi Pilar Detail Plan 9. Peta Diskripsi Pilar Triagulasi 10. Peta Indek Peta Garis 11. Peta Lokasi/Profil Jl. Saluran
1 : 1.000 1 : 20.000 1 : 20.000 1 : 20.000 1 : 40.000 1: 500 1: 500 1: 500 1: 500 1 : 20.000 1 : 20.000
1b 1b 1b 1b 1b 1b 1b 1b 1b 1b 1b
TARIP
IV
V
VI
PETA PERENCANAAN 1. Peta Perencanaan RTRK 2. Peta Perencanaan Zoning 3. Peta Perencanaan Peruntukan Tanah PETA DIGITAL 1. Pembuatan Digital Peta 2. Penggandaan Peta Digital 3. Ploting (Hard Copu) Peta Digital PETA TEMATIK 1. Peta Tematik Kepadatan Penduduk 2. Peta Tematik Penggunaan Tanah 3. Peta Tematik Ketinggian Tanah 4. Peta Tematik Jenis Tanah 5. Peta Tematik Kemampuan Tanah 6. Peta Tematik Status Tanah 7. Peta Tematik Curah Hujan 8. Peta Tematik Penyebaran Industri 9. Fasilitas Perbelanjaan 10. Fasilitas Pendidikan 11. Fasilitas Kesehatan 12. Fasilitas Peribadatan 13. Fasilitas Perhotelan dan Restoran 14. Fasilitas Hiburan, Rekreasi dan Olah Raga 15. Penyebaran Makam 16. Sarana Kebersihan Kota 17. Jaringan Radio dan Televisi 18. Jaringan Jalan 19. Jaringan Transportasi 20. Jaringan Telepon 21. Jaringan Gas
1 : 10.000 1 : 10.000 1 : 10.000
1b 1b 1b
1 : 10.000 1 : 10.000 1 : 10.000
1b 1b 1b
1 : 50.000
1b
1 : 50.000
1b
1 : 50.000
1b
1 : 50.000 1 : 50.000
1b 1b
1 : 50.000 1 : 50.000 1 : 50.000
1b 1b 1b
1 : 50.000 1 : 50.000 1 : 50.000 1 : 50.000 1 : 50.000
1b 1b 1b 1b 1b
1 : 50.000
1b
1 : 50.000 1 : 50.000 1 : 50.000 1 : 50.000 1 : 50.000 1 : 50.000 1 : 50.000
1b 1b 1b 1b 1b 1b 1b
387
22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29.
Jaringan Pos Jaringan Sungai dan Saluran Jaringan Air Bersih Jaringan Listrik Kerapatan Bangunan Umur dan Struktur Bangunan Mutu Bangunan Sebaran Real Estate, Daerah Pemukiman dan Izin Lokasi 30. Daerah Genangan 31. Kelas Fasilitas 32. Kantong Kemiskinan
1 : 50.000 1 : 50.000 1 : 50.000 1 : 50.000 1 : 50.000 1 : 50.000 1 : 50.000 1 : 50.000
1b 1b 1b 1b 1b 1b 1b 1b
1 : 50.000 1 : 50.000 1 : 50.000
1b 1b 1b
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA Ketua,
WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA
ttd
ttd
H. HARJOSO SUPENO KOLONEL CHB NRP. 22021
H. SUNARTO SUMOPRAWIRO
388
LAMPIRAN II PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA NOMOR : 14 TAHUN 1999 TANGGAL : 10 JULI 1999
INDEK PERUBAHAN PERUNTUKAN
No
JENIS PENGGUNAAN LAHAN SEBELUM
SESUDAH
2
3
4
Perumahan Perkantoran Jasa Komersial / Perdagangan Fasilitas Sosial
3
Perumahan Perkantoran Fasilitas Sosial Industri / Pergudangan
3
Perumahan Jasa Komersial / Perdagangan Fasilitas Sosial Industri / Pergudangan
3
Fasilitas Sosial Perkantoran Jasa Komersial/ Perdagangan Industri / Pergudangan
3
1 1
Industri / Pergudangan
2
Jasa Komersial / Perdagangan
3
4
5
INDEK PERUBAHAN PERUNTUKAN
Perkantoran
Perumahan
Fasilitas Sosial
Perumahan Perkantoran Jasa Komersial/ Perdagangan Industri / Pergudangan
5
5
6
9 12
389
6
7
8
9
10
Fasilitas Sosial Perumahan Perkantoran Jasa Komersial / Perdagangan Industri / Pergudangan
12
Fasilitas Sosial Perumahan Perkantoran Jasa Komersial / Perdagangan Industri / Pergudangan
15
Jalur Hijau KDB 10% Jalur Hijau KDB 20% Fasilitas Sosial Perumahan Perkantoran Jasa Komersial / Perdagangan Industri / Pergudangan
4 12 18
6 18
Jalan
Jalur Hijau Fasilitas Sosial Perumahan Perkantoran Jasa Komersial / Perdagangan Industri / Pergudangan
Makam
Fasilitas Sosial Perumahan Perkantoran Jasa Komersial/ Perdagangan Industri / Pergudangan
Jalur Hijau KDB 20%
Jalur Hijau KDB 10%
Jalur Hijau Umum / Taman / Lapangan Olah Raga
15
18
21
21
24
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA Ketua,
WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA
ttd
ttd
H. HARJOSO SUPENO KOLONEL CHB NRP. 22021
H. SUNARTO SUMOPRAWIRO
390
PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA NOMOR 14 TAHUN 1999 TENTANG RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK PETA
I.
PENJELASAN UMUM : Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah, perlu meninjau dan menyempurnakan kembali Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 3 Tahun 1988 tentang Pelayanan Bidang Tata Kota yang telah diubah Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 10 Tahun 1994. Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, diharapkan dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat serta meningkatkan Pendapatan Asli Daerah khususnya dari Retribusi Izin Peruntukan Penggunaan Tanah yang pada akhirnya dapat menunjang penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di Daerah.
II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL : Pasal 1 dan 2
: Cukup jelas.
Pasal 3
: Yang dimaksud dengan : a.
Penggandaan Peta adalah pencetakan peta berdasarkan peta yang sudah ada ;
b.
Jasa Pemetaan adalah jasa untuk pembuatan peta ;
391
c.
Surat Keterangan Rencana Kota adalah surat keterangan rencana tentang peruntukan tanah serta ketentuan tata ruang lainnya yang belum terukur baik berdasarkan Master Plan 2000, Rencana Detail Tata Ruang Kota atau Rencana Teknik Ruang Kota terhadap lokasi yang dimohon ;
d.
Replanning adalah pekerjaan membuat perencanaan ulang dikarenakan adanya perubahan yang tidak bisa dihindarkan maupun alasan lain yang diajukan pemohon bagi kawasan perumahan dan industri ;
e.
Perubahan Peruntukan Tanah adalah perubahan pemanfaatan atas tanah untuk aktifitas atau kegiatan pembangunan oleh orang pribadi atau badan usaha yang dapat ditunjuk secara nyata ada di wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;
f.
Perencanaan Utilitas dan Prasarana adalah perencanaan jaringan, jalan, jembatan, saluran pematusan dan pertamanan beserta kelengkapannya.
Pasal 4 s/d 7
: Cukup jelas.
Pasal 8
: Contoh Pemohon Luas tanah : 500 m2 NJOP : 50.000,00 Perubahan peruntukan dari perdagangan, indeks = 3 a.
perkantoran
Surat Keterangan Rencana Kota R(1) = 0,01 x 500 x Rp. 50.000,00 = Rp. 250.000,00
392
ke
b.
Replanning kurang dari 1 tahun : R(2) = 3 x 0,01 x 500 x Rp. 50.000,00 = Rp. 750.000,00
c.
Replanning antara 1 s/d 3 tahun : R(2) = 2 x 0,01 x 500 x Rp. 50.000,00 = Rp. 500.000,00
d.
Replanning lebih dari 3 tahun : R(2) = 0,01 x 500 x Rp. 50.000,00 = Rp. 250.000,00
e.
Perubahan Peruntukan : R(3) = 3 x 0,01 x 500 x Rp. 50.000,00 = Rp. 750.000,00
Pasal 9 s/d 20
: Cukup jelas.
393
