LEMBARAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA NOMOR : 9/B
TAHUN : 1999
SERI : B
SALINAN PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA NOMOR 12 TAHUN 1999 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PEMAKAMAN DAN PENGABUAN MAYAT WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA
Menimbang
Mengingat
332
: a.
bahwa dengan berlakunya Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997, tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah Kota Besar Surabaya Nomor 45 Tahun 1955, Nomor 46 Tahun 1955 dan Nomor 47 Tahun 1955, yang telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 1973, Nomor 2 Tahun 1973 dan Nomor 3 Tahun 1973 harus segera disesuaikan ;
b.
bahwa untuk melaksanakan penyesuaian materi sebagaimana dimaksud huruf a diatas, dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat.
: 1.
Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19) ;
2.
Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037) ;
3.
Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209) ;
4.
Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor3685) ;
5.
Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 36) ;
6.
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1987 tentang Penyediaan dan Penggunaan Tanah untuk keperluan Tempat Pemakaman (Lembaran Negara Tahun 1987 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3350) ;
7.
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) ;
8.
Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3692) ;
9.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidikan Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah ;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor26 Tahun 1989 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1987 tentang Penyediaan Penggunaan Tanah untuk Keperluan Tempat Pemakaman ; 11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan ;
333
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 171 Tahun 1997 tentang Pedoman Pengesahan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ; 13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah ; 14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah ; 15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1997 tentang Ruang Lingkup dan Jenis-jenis Retribusi Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II ; 16. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 13 Tahun 1987 tentang Penyidikan Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ; 17. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 8 Tahun 1997 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pertamanan dan Permakaman Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya. Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya. MEMUTUSKAN Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PEMAKAMAN DAN PENGABUAN MAYAT.
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : a.
334
Daerah, adalah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;
b.
Pemerintah Daerah, adalah Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;
c.
Walikotamadya Kepala Daerah, adalah Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya ;
d.
Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang retribusi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
e.
Dinas Pendapatan Daerah, adalah Dinas Pendapatan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;
f.
Dinas Pertamanan Daerah, adalah Dinas Pertamanan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;
g.
Makam, adalah tempat untuk menguburkan mayat/jenasah milik atau yang dikelola oleh Pemerintah Daerah ;
h.
Penguburan/Pemakaman, adalah serangkaian kegiatan yang meliputi, kegiatan administrasi pemakaman, pengaturan lokasi makam, pengkoordinasian dan pemberian bimbingan/petunjuk serta pengawasan terhadap pelaksanaan tugas petugas pemakaman ;
i.
Penggunaan Tanah Makam, adalah penggunaan tanah makam untuk keperluan pemakaman mayat/jenasah ;
j.
Krematorium, adalah tempat untuk pembakaran mayat/jenasah dan atau kerangka mayat/jenasah milik atau yang dikelola oleh Pemerintah Daerah ;
k.
Pengabuan/kremasi, adalah pembakaran mayat/jenasah seseorang yang telah meninggal dan atau kerangka mayat/jenasah ;
l.
Penghiasan Makam, adalah kegiatan menghias/mem-perindah makam dengan membuat bangun-bangunan diatas makam ;
m. Badan, adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya ;
335
336
n.
Retribusi Jasa Umum, adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan ;
o.
Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat yang selanjutnya dapat disebut retribusi, adalah pembayaran atas pelayanan pemakaman dan atau pengabuan mayat/jenasah yang meliputi pelayanan penguburan/pemakaman, pembakaran/ pengabuan mayat dan penggunaan tempat pemakaman atau pembakaran/pengabuan mayat yang dimiliki atau dikelola oleh Pemerintah Daerah ;
p.
Wajib Retribusi, adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi daerah diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi daerah ;
q.
Masa Retribusi, adalah jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat ;
r.
Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang dapat disingkat SKRD, adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang ;
s.
Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang dapat disingkat SKRDKBT, adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atau jumlah Retribusi Daerah yang telah ditetapkan ;
t.
Surat Tagihan Retribusi Daerah yang dapat disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda ;
u.
Pemeriksaan, adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan retribusi daerah ;
v.
Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Retribusi Daerah, adalah serangkaian tindakan yang di lakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya dapat disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan buku yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
BAB II NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI Pasal 2 Atas pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat yang dikelola oleh Pemerintah Daerah dipungut retribusi dengan nama Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat. Pasal 3 (1) Obyek Retribusi meliputi pelayanan : a.
Penguburan/pemakaman mayat/jenasah ;
b.
Penggunaan tanah makam ;
c.
Penggunaan tempat pembakaran/pengabuan mayat/ jenasah ;
d.
Perpanjangan penggunaan tanah makam ;
e.
Penghiasan makam.
(2) Tidak termasuk obyek retribusi adalah : a.
Pemakaman dan pengabuan mayat/jenasah secara massal ;
b.
Pemakaman dan pengabuan mayat/jenasah oleh pihak rumah sakit dalam hal tidak ada yang bertanggungjawab terhadap jenasah tersebut ;
c.
Pemakaman/pengabuan mayat/jenasah yang dikelola oleh Pihak Swasta. Pasal 4
Subyek retribusi adalah ahli waris atau orang yang bertanggungjawab terhadap pemakaman dan atau pengabuan mayat/jenasah.
337
BAB IIII GOLONGAN RETRIBUSI Pasal 5 Retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat termasuk golongan Retribusi Jasa Umum.
BAB IV CARA MENGHITUNG TINGKAT PENGGUNAAN JASA Pasal 6 Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan jumlah mayat/jenasah yang dimakamkan atau diperabukan.
BAB V PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF Pasal 7 (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi dimaksudkan untuk menutup biaya pelayanan pemakaman atau pengabuan mayat/jenasah dengan mempertimbakan kemampuan masyarakat dan aspek keadilan ; (2) Baiaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini meliputi biaya penggunaan tanah, biaya operasional dan pemeliharaan.
BAB VI STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF Pasal 8 (1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis pelayanan ;
338
(2) Struktur dan besarnya tarip ditetapkan sebagai berikut : a.
b.
Retribusi Penguburan/Pemakaman setiap jenasah/ mayat di lokasi makam lama : 1) Makam Islam : - Dewasa, sebesar - Anak-anak, sebesar
Rp. 4.000,Rp. 2.500,-
2) Makam Kristen : - Dewasa, sebesar - Anak-anak, sebesar
Rp. 5.000,Rp. 3.000,-
3) Selain makam Islam dan Kristen : - Dewasa, sebesar - Anak-anak, sebesar
Rp. 7.500,Rp. 4.000,-
Retribusi penggunaan tanah untuk setiap jenasah/mayat dilokasi makam baru : 1) Makam Islam untuk 3 tahun pertama : - Dewasa, sebesar Rp. 40.000,- Anak-anak, sebesar Rp. 20.000,2) Makam Kristen untuk 3 tahun pertama : - Dewasa, sebesar Rp. 50.000,- Anak-anak, sebesar Rp. 30.000,3) Selain makam Islam dan Kristen untuk 3 tahun pertama : - Dewasa, sebesar Rp. 60.000,- Anak-anak, sebesar Rp. 40.000,-
c.
Retribusi perpanjangan penggunaan tanah untuk setiap jenasah/mayat dilokasi makam baru : 1)
Untuk 3 (tiga) tahun pertama sebesar 50% (lima puluh persen) dari besarnya retribusi dimaksud pada huruf b diatas ;
2)
Untuk 3 (tiga) tahun kedua, sebesar 100% (seratus persen) dari besarnya retribusi dimaksud pada huruf b diatas ;
339
3)
Untuk 3 (tiga) tahun ketiga, sebesar 150% (seratus lima puluh persen) dari besarnya retribusi dimaksud pada huruf b diatas ;
4)
Untuk 3 (tiga) tahun keempat, sebesar 200%(dua ratus persen) dari besarnya retribusi dimaksud pada huruf b diatas.
d.
Besarnya retribusi penggunaan tempat pembakaran/ pengabuan : - Peti mati model partkle, sebesar ….. Rp. 305.000,- Peti mati tebal 2 cm, sebesar ….. Rp. 455.000,- Peti mati tebal 3 cm, sebesar ….. Rp. 680.000,- Peti mati tebal 4 cm, sebesar ….. Rp. 880.000,-
e.
Besarnya retribusi penghiasan makam ditetapkan 10% dari nilai harga bangunan dilokasi makam lama ;
f.
Besarnya retribusi penggunaan tanah untuk makam tumpangan ditetapkan sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari besarnya tarip sebagaimana tersebut dalam huruf a dan b diatas.
BAB VII TATA CARA DAN WILAYAH PEMUNGUTAN Pasal 9 (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan ; (2) Retribusi yang terutang dipungut di Wilayah Daerah ; (3) Hasil pungutan retribusi sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 disetor ke Kas Daerah melalui BKP pada Dinas Pendapatan Daerah. Pasal 10 Pemungutan retribusi tidak diborongkan.
340
BAB VIII SAAT RETRIBUSI TERUTANG Pasal 11 Retribusi terutang dalam masa retribusi terjadi pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
BAB IX SANKSI ADMINISTRASI Pasal 12 Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
BAB X TATA CARA PEMBAYARAN Pasal 13 (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dibayar sekaligus; (2) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi diatur dengan Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah.
BAB XI TATA CARA PENAGIHAN Pasal 14 (1) Surat Teguran atau surat peringatan atau surat lain yang lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran ;
341
(2) Dalam jangka waktu (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran atau surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis disampaikan Wajib Retribusi harus melunasi retribusi yang terutang ; (3) Surat teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Walikotamadya Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk.
BAB XII PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI Pasal 15 (1) Walikotamadya Kepala Daerah dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ; (2) Pengurangan, keringanan dan pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi ; (3) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh walikotamadya Kepala Daerah.
BAB XIII KEDALUWARSA Pasal 16 (1) Penagihan retribusi kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi ; (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila : a.
342
Diterbitkan Surat Teguran dan atau Surat Paksa ;
b.
Ada pengakuan utang retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.
BAB XIV TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KEDALUWARSA Pasal 17 (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapus ; (2) Walikotamadya Kepala Daerah menetapkan keputusan penghapusan piutang retribusi daerah yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
BAB XV KETENTUAN PIDANA Pasal 18 (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajiban sehingga keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi yang terutang ; (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
BAB XVI KETENTUAN PIDANA Pasal 19 (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah ;
343
(2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah :
344
a.
menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas ;
b.
meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan daerah tersebut ;
c.
meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan daerah ;
d.
memeriksa buku-buku, catatan-catatan dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan daerah ;
e.
melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut ;
f.
meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah ;
g.
menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawah sebagaimana dimaksud pada huruf e diatas ;
h.
memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang perpajakan daerah ;
i.
memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau sanksi ;
j.
menghentikan penyidikan ;
k.
melakukan tindakan lain yang dianggap perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
(3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
BAB XVII KETENTUAN PENUTUP Pasal 20 (1) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah ; (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi : a.
Peraturan Daerah Kota Besar Surabaya Nomor 45 Tahun 1955 tentang Tempat Pemakaman bagi golongan yang beragama Kristen dalam Kota Besar Surabaya yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 1973 ;
b.
Peraturan Daerah Kota Besar Surabaya Nomor 46 Tahun 1955 tentang Tempat Pemakaman bagi golongan yang beragama Islam dalam Kota Besar Surabaya yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 1973 ;
c.
Peraturan Daerah Kota Besar Surabaya Nomor 47 Tahun 1955 tentang Tempat Pemakaman bagi golongan yang beragama lain dari pada agama Islam dan Kristen dalam Kota Besar Surabaya yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 1973 ;
d.
Ketentuan lain yang pernah ditetapkan sebelumnya sepanjang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.
345
Pasal 21 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini, dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.
Ditetapkan di Surabaya Pada tanggal 10 Juli 1999 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA Ketua,
WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA
ttd
ttd
H. HARJOSO SUPENO KOLONEL CHB NRP. 22021
H. SUNARTO SUMOPRAWIRO
Disahkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia 974.351165 tanggal 29 September 1999.
Direktorat Jenderal Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah Direktur Pembinaan Pemerintahan Daerah ttd Drs. KAUSAR AS.
346
Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Tahun 1999 Seri B tanggal 23 September 1999 Nomor 9/B.
An. WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA Sekretaris Kotamadya Daerah ttd Drs. H. CHUSNUL ARIFIEN DAMURI Pembina Tingkat I NIP. 010 056 836
Salinan sesuai dengan aslinya An. Sekretaris Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Plt. Kepala Bagian Hukum ttd GATOT SOENYOTO, SH. Penata Muda Tingkat I NIP. 010 251 424
347
PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA NOMOR 12 TAHUN 1999 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PEMAKAMAN DAN PENGABUAN MAYAT
I.
PENJELASAN UMUM : Peraturan Daerah ini ditetapkan dalam rangka pelaksanaan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 dan sekaligus sebagai pengganti Peraturan daerah Kota Besar Surabaya : a.
Nomor 45 Tahun 1955 tentang Tempat Pemakaman bagi golongan yang beragama Kristen dalam Kota Besar Surabaya yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 1973.
b.
Nomor 46 Tahun 1955 tentang Tempat Pemakaman bagi golongan yang beragama Islam dalam Kota Besar Surabaya yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 1973.
c.
Nomor 47 Tahun 1955 tentang Tempat Pemakaman bagi golongan yang beragama lain dari pada agama Islam dan Kristen dalam Kota Besar Surabaya yang telah diubah dengan Peratruran Daerah Nomor 3 Tahun 1973.
Ketentuan retribusi dalam Peraturan Daerah ini ditetapkan dengan memperhatikan tempat-tempat permakaman yang telah ada/dikelola dan sekaligus mengantisipasi terjadinya tempat-tempat permakaman yang baru, diharapkan dalam pengelolaannya akan lebih fleksibel kaitannya dengan kebutuhan tempat pemakaman sangat terbatas. Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini dapat mendukung peningkatan pelayanan kepada masyarakat dan sekaligus dapat menunjang pendapatan asli daerah.
348
II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL : Pasal 1 huruf h
: Kegiatan atau pekerjaan penggalian dan penimbunan tanah tidak termasuk dalam pengertian ini, tetapi dilaksanakan oleh petugas pemakaman dengan biaya yang disepakati antara ahli waris dengan petugas pemakaman.
huruf i
: Pelayanan penggunaan tanah makam tidak berarti pemberian hak-hak atas tanah sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-pokok Agraria, melainkan hanya menggunakan tanah yang haknya dikaitkan dengan kewajiban pembayaran retribusi sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.
huruf l
: -
Pungutan retribusi pengisian makam sangat, wajar, karena terkait dengan kewenangan Pemerintah Daerah terhadap pengelolaan makam ;
- Retribusi dalam ketentuan ini sudah termasuk retribusi penggunaan tanah ; - Perbedaan besarnya retribusi antara penggunaan makam islam, kristen berdasarkan luas makam masing-masing. Pasal 2 s/d Pasal 7
: Cukup jelas.
Pasal 8 ayat (2) huruf a
: -
Makam lama, adalah makam milik Pemerintah Daerah yang telah ada dan digunakan sebelum diberlukannya Peraturan Daerah ini ;
- Retribusi dalam ketentuan ini sudah termasuk retribusi penggunaan tanah ; - Perbedaan besarnya retribusi antara penggunaan makam Islam, Kristen dan selain Islam dan Kristen berdasarkan luas makam masingmasing.
349
huruf b
: -
Makam baru, adalah makam yang akan disediakan oleh Pemerintah Daerah setelah berlakunya Peraturan Daerah ini ;
- Retribusi dalam ketentuan ini sudah termasuk retribusi penggunaan tanah ; - Perbedaan besarnya ketentuan retribusi antara penggunaan makam islam, kristen dan selain islam dan kristen berdasarkan luas makam masing-masing. huruf c
: Yang dimaksud dengan perpanjangan penggunaan tanah makam adalah perpanjangan waktu penggunaan tanah makam setelah lewat waktu 3 (tiga) tahun sejak penggunaan pertama.
huruf e
: Retribusi penghiasan tersebut hanya berlaku untuk makam lama, sedangkan untuk penghiasan makam baru, dengan berlakunya Peraturan Daerah ini tidak diperbolehkan.
Pasal 9 s/d Pasal 21
350
: Cukup jelas.
