LEMBARAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA NOMOR : 4/B
TAHUN : 1999
SERI : B
SALINAN PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA NOMOR 3 TAHUN 1999 TENTANG RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAH RAGA DI MONUMEN TUGU PAHLAWAN DAN MUSEUM SEPULUH NOPEMBER DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA
Menimbang
: a.
bahwa dengan selesainya pembangunan dan pembenahan Monumen Tugu Pahlawan dan Museum Sepuluh Nopember, perlu adanya upaya tertentu guna mendukung pembiayaan yang diperlukan untuk pengelolaan, pemeliharaan dan pengembangannya agar dapat memberikan manfaat yang sebesarbesarnya bagi kepentingan pendidikan, penelitian, kebudayaan dan rekreasi ;
b.
bahwa dalam rangka mencapai maksud dalam konsideran menimbang huruf a, maka perlu mengatur ketentuan tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga di Monumen Tugu Pahlawan dan Museum Sepuluh Nopember dengan menuangkan dalam suatu Peraturan Daerah.
231
Mengingat
: 1.
Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965 (Himpunan Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 65) ;
2.
Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037) ;
3.
Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209) ;
4.
Undang-undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya ;
5.
Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685);
6.
Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3692) ;
7.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah ;
8.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan ;
9.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Carar Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Daerah ;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah ; 11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998 tentang Ruang Lingkup dan Jenis-jenis Retribusi Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II ;
232
12. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 13 Tahun 1987 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya. Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya. MEMUTUSKAN
Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA TENTANG RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAH RAGA DI MONUMEN TUGU PAHLAWAN DAN MUSEUM SEPULUH NOPEMBER.
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : a.
Daerah, adalah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;
b.
Pemerintah Daerah, adalah Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;
c.
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;
d.
Walikotamadya Kepala Daerah, adalah Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya ;
e.
Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
f.
Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya ;
233
g.
Monumen Tugu Pahlawan dan Museum Sepuluh Nopember adalah Tugu Pahlawan dan Museum Sepuluh Nopember yang dikelola Pemerintah Daerah ;
h.
Retribusi Jasa Usaha adalah Retribusi atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta ;
i.
Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga di Monumen Tugu Pahlawan dan Museum Sepuluh Nopember yang selanjutnya dapat disingkat retribusi adalah pembayaran atas pelayanan penyediaan tempat rekreasi dan fasilitas lain di areal Monumen Tugu Pahlawan dan Museum Sepuluh Nopember ;
j.
Wajib Retribusi, adalah orang pribadi atau badan menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu ;
k.
Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang dapat disingkat SKRD, adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi administrasi berupa bunga dan atau denda ;
l.
Surat Tagihan Retribusi Daerah yang dapat disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda ;
m. Perhitungan Retribusi Daerah, adalah perincian besarnya retribusi yang harus dibayar oleh Wajib Retribusi baik pokok retribusi, bunga, kekurangan pembayaran retribusi, kelebihan Pembayaran Retribusi, maupun sanksi administrasi ;
234
n.
Pembayaran Retribusi Daerah, adalah besarnya kewajiban yang harus dipenuhi oleh wajib retribusi sesuai dengan SKRD dan STRD ke kas Daerah atau ke tempat lain yang ditunjuk dengan batas waktu yang telah ditentukan ;
o.
Utang Retribusi Daerah, adalah sisa utang retribusi atas nama wajib retribusi yang tercantum pada STRD, SKRDKB atau SKRDKBT yang belum daluwarsa dan retribusi lainnya yang masih terutang ;
p.
Kas Daerah, adalah Kas Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.
BAB II NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI Pasal 2 Atas pelayanan penyediaan tempat rekreasi di fasilitas lain di Monumen Tugu Pahlawan dan Museum Sepuluh Nopember dipungut pembayaran dengan nama Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga di Monumen Tugu Pahlawan dan Museum Sepuluh Nopember. Pasal 3 Obyek Retribusi adalah pelayanan penyediaan fasilitas : a.
Memasuki areal Monumen Tugu Pahlawan ;
b.
Memasuki areal Museum Sepuluh Nopember ;
c.
Menggunakan diorama statis ;
d.
Menggunakan tempat berdagang di areal pelataran parkir
e.
Menggunakan tempat berdagang di areal Museum Sepuluh Nopember ;
f.
Menggunakan tempat untuk pemasangan reklame audio visual ;
g.
Menggunakan toilet ; Pasal 4
Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan penyediaan tempat rekreasi dan fasilitas lain di Monumen Tugu Pahlawan dan Moseum Sepuluh Nopember.
BAB III GOLONGAN RETRIBUSI Pasal 5 Retribusi tempat rekreasi dan fasilitas lain di Monumen Tugu Pahlawan dan Museum Sepuluh Nopember digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha.
235
BAB IV CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA Pasal 6 Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan frekuensi pemanfaatan tempat rekreasi dan fasilitas lain di Monumen Tugu Pahlawan dan Museum Sepuluh Nopember.
BAB V PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF Pasal 7 Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur besarnta tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagai pengganti biaya pengelolaan, biaya penyelenggaraan, biaya kebersihan dan biaya administrasi.
BAB VI STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF Pasal 8 Struktur dan besarnya tarif ditetapkan sebagai berikut : NO
JENIS PELAYANAN
GOLONGAN TARIF
TARIF
1
2
3
4
1.
Memasuki areal Monumen Tugu Pahlawan
Anak-anak & Dewasa (usia 4 Tahun ke atas)
Rp. 500,00 per orang Rombongan dengan jumlah minimum 30 orang mendapat potongan 2%
236
2.
Memasuki Museum Sepuluh Nopember
-
Anak-anak (usia 4 s/d 10 Tahun)
Rp. 500,00 per orang
-
Dewasa
Rp. 1.000,00 per orang
3.
Penggunaan Diorama Statis
Anak-anak dan Dewasa
Rp. 300,00 Per koin
4.
Penggunaan tempat berdagang di areal pelataran parkir
-
Cafetaria Souvenir Wartel
Rp. 10.000,00 per m2/bulan
5.
Penggunaan tempat berdagang di areal Museum Sepuluh Nopember
-
Cafetaria Souvenir
Rp. 20.000,00 per m2/bulan
6.
Penggunaan tempat untuk pemasangan reklame di Museum Sepuluh Nopember
Reklame Audio Visual
Rp. 2.000,00 sekali tayang (10 detik)
7.
Penggunaan Toilet
Anak-anak dan Dewasa (usia 4 Tahun ke atas)
Rp. 200,00 per orang
Pasal 9 Penggunaan tempat berjualan di Monumen Tugu Pahlawan dan Museum Sepuluh Nopember yang akan memanfaatkan aliran listrik dan atau air minum berkewajiban menanggung biaya pemakaian aliran listrik dan atau air minum sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
BAB VII TATA CARA DAN WILAYAH PEMUNGUTAN Pasal 10 (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan ; (2) Retribusi yang terutang dipungut di wilayah Daerah ;
237
(3) Hasil pungutan retribusi sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 disetor ke Kas Daerah melalui BKP pada Dinas Pendapatan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.
Pasal 11 Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
BAB VIII SAAT RETRIBUSI TERUTANG Pasal 12 Retribusi terutang dalam masa retribusi terjadi pada saat ditetapkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
BAB IX SANKSI ADMINISTRASI Pasal 13 Dalam hal wajib retirbusi tidak membayar tepat waktunya atau kurang bayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari besarnya retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah.
BAB X TATA CARA PEMBAYARAN Pasal 14 (1) Pembayaran Retribusi yang terutang harus dibayar sekaligus ; (2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan ;
238
(3) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi diatur oleh Walikotamadya Kepala Daerah.
BAB XI TATA CARA PENAGIHAN Pasal 15 (1)
Surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan 7 (tujuh) hari setelah jatuh tempo pembayaran ;
(2)
Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis disampaikan, Wajib Retribusi harus melunasi retribusi yang terutang ;
(3)
Surat teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Walikotamadya Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk.
BAB XII PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI Pasal 16 (1)
Walikotamadya Kepala Daerah dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ;
(2)
Pengurangan, keringanan dan pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi ;
(3)
Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Walikotamdya Kepala Daerah.
239
BAB XIII KADALUARSA Pasal 17 (1) Penagihan retribusi kadaluarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi ; (2) Kadaluarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila : a.
Diterbitkan Surat Teguran dan atau Surat Paksa ;
b.
Ada pengakuan utang retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.
BAB XIV TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KADALUARSA Pasal 18 (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluarsa dapat dihapus ; (2) Walikotamadya Kepala Daerah menetapkan keputusan penghapusan Piutang Retribusi Daerah yang sudah kadaluarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1). BAB XV KETENTUAN PIDANA Pasal 19
240
(1)
Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bualan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi yang terutang ;
(2)
Tindak pidana sebagimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
BAB XVI KETENTUAN PENYIDIKAN Pasal 20 (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah ; (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah : a.
menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas ;
b.
meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah tersebut ;
c.
meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah ;
d.
memeriksa buku-buku, catatan-catatan dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah ;
e.
melakuakn penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut ;
f.
meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah ;
g.
menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawah sebagaimana dimaksud pada huruf e diatas ;
h.
memotert seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah ;
i.
memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau sanksi ;
241
j.
menghentikan penyidikan ;
k.
melakukan tindakan lain yang dianggap perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan ;
(3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
BAB XVII KETENTUAN PENUTUP Pasal 21 Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah. Pasal 22 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya. Ditetapkan di Surabaya Pada tanggal 24 Maret 1999 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA Ketua,
WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA
ttd
ttd
H. HARJOSO SUPENO KOLONEL CHB NRP. 22021
H. SUNARTO SUMOPRAWIRO
242
Disahkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 374.556.35-875 tanggal 18 Agustus 1999.
Direktorat Jenderal Pemerintah Daerah dan Otonomi Daerah Direktur Pembinaan Pemerintah Daerah ttd Drs. KAUSAR AS.
Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Seri B Tahun 1999 tanggal 24 Agustus 1999 Nomor 4/B.
An. WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA Sekretaris Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ttd Drs. CHUSNUL ARIFIEN DAMURI Pembina Tingkat I NIP. 010 056 836
Salinan sesuai dengan aslinya An. Sekretaris Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Plt. Kepala Bagian Hukum ttd KODRAT SAMADIKUN, SH. Penata Tingkat I NIP. 510 036 885
243
PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA NOMOR 3 TAHUN 1999 TENTANG RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAH RAGA DI MONUMEN TUGU PAHLAWAN DAN MUSEUM SEPULUH NOPEMBER
I.
PENJELASAN UMUM Dalam rangka kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelaksanaan Pembangunan di Daerah perlu didukung dengan dana yang memadai. Sehubungan dengan hal tersebut di atas maka Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya perlu mengambil langkah-langkah guna menggali sumbersumber pendapatan daerah untuk memenuhi kebutuhan dana dimaksud. Monumen Tugu Pahlawan dan Museum Sepuluh Nopember yang telah dapat diselesaikan pembangunan dan pembenahannya diharapkan dapat dinikmati oleh masyarakat umum sesuai dengan fungsinya yaitu antara lain untuk kepentingan pendidikan, penelitian kebudayaan dan rekreasi. Oleh karena itu atas pelayanan masyarakat tersebut diatas berdasarkan Undangundang Nomor 18 Tahun 1997 perlu dipungut retribusi tempat rekreasi dan olah raga. Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini diharapkan dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat khususnya pemakai jasa dan sekaligus diharapkan dapat meningkatkan pendapatan asli daerah.
II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL
244
Pasal 1
: Cukup jelas.
Pasal 2
: Yang dimaksud dengan fasilitas lain adalah semua fasilitas yang ada/disediakan di Monumen Tugu Pahlawan dan Museum Sepuluh Nopember yang dapat digunakan untuk berbagai keperluan antara lain adalah tempat berdagang, tempat memasang reklame dan toilet.
Pasal 3 s/d Pasal 7
: Cukup jelas.
Pasal 8
: Nomor urut 1 : Anak-anak dengan usia kurang dari 4 tahun dibebaskan dari pengenaan/pungutan retribusi. Nomor urut 6 : Untuk pemasangan reklame audio visual harus dilaksanakan secara selektif.
Pasal 9
: Yang dimaksud dengan ketentuan yang berlaku adalah ketentuan tentang rekening listrik dan air minum.
Pasal 10 s/d Pasal 22
: Cukup jelas.
245
