PERATURAN KEPALA BKPM NO. 5 TAHUN 2013 JO. PERATURAN KEPALA BKPM NO. 12 TAHUN 2013 CHECK LIST IZIN PRINSIP/ IZIN PRINSIP PERLUASAN/ IZIN PRINSIP PENGGANTI *) *) pilih salah satu
Menunjukan dokumen asli
Fotokopi harus jelas dan mudah dibaca
No.
Kelengkapan Berkas
01.
Daftar Isian Permohonan (Formulir I-A)
Disusun sesuai urutan Ada / Tidak
Diberi Label
Keterangan
*Formulir ditandatangani oleh seluruh calon pemegang saham atau kuasanya (bagi perusahaan yang belum berbadan hukum Indonesia) * Formulir ditandatangani oleh pimpinan perusahaan atau kuasanya bermaterai cukup dan cap perusahaan (bagi perusahaan yang sudah berbadan hukum Indonesia) * Formulir diketik dan bukan tulisan tangan
02.
Surat Kuasa asli sesuai dengan format PERKA No. 5 Tahun 2013 Jo. PERKA No. 12 Tahun 2013 bermaterai cukup dan cap perusahaan, serta identitas pemberi dan penerima kuasa *bila pengurusan tidak dilakukan secara langsung oleh pimpinan perusahaan, namun dilakukan oleh karyawan perusahaan/kantor konsultan hukum/kantor notaris yang belum terdaftar di BKPM, ditambah persyaratan: a) Perusahaan (bukan pimpinan perusahaan): Surat penugasan dilengkapi dengan copy keputusan sebagai pegawai atau kontrak kerja dengan perusahaan b) Advokat Perseorangan : kartu advokat (tidak dapat ditugaskan kepada associate/ karyawan kantor/ perusahaan) c) Kantor Konsultan Hukum: kartu advokat, akta pendirian firma atau akta persekutuan perdata dilengkapi dengan Keputusan Menteri Hukum dan HAM, NPWP Kantor Konsultan Hukum, Surat penugasan dilengkapi dengan copy keputusan sebagai pegawai atau kontrak kerja dengan Kantor konsultan Hukum d) Kantor Notaris: SK Penetapan Notaris dari Kementerian Hukum dan HAM, NPWP Kantor Notaris, dan Surat penugasan dilengkapi dengan copy keputusan sebagai pegawai atau kontrak kerja dengan Kantor Notaris e) Perwakilan kamar dagang dan industri dari negara calon pemegang saham perusahaan (Chamber of Commerce); surat penugasan dilengkapi dengan copy keputusan sebagai pegawai atau kontrak kerja dengan perusahaan f) Kantor Konsultan berbadan hukum Indonesia (100% Dalam Negeri) : akta pendirian atau akta penyesuian UU PT dan akta perubahannya dilengkapi dengan Keputusan Menteri Hukum dan HAM (mencantumkan bidang usaha jasa konsultasi manajemen bisnis/pengurusan dokumen), NPWP perusahaan, Izin Usaha (jasa konsultasi manajemen bisnis/pengurusan dokumen), Surat penugasan dilengkapi dengan copy keputusan sebagai pegawai atau kontrak kerja dengan perusahaan.
03.
* surat kuasa diketik dan bukan tulisan tangan bagi perusahaan yang belum berbadan hukum Indonesia) KETERANGAN PEMOHON :
1. Jika pemohon adalah Pemerintah Negara Lain, wajib melampirkan surat dari instansi pemerintah negara yang bersangkutan atau surat yang dikeluarkan oleh Kedutaan Besar/kantor perwakilan negara yang bersangkutan di Indonesia;
2. Jika pemohon adalah perseorangan asing, melampirkan rekaman paspor yang mencantumkan dengan jelas nama, tandatangan pemilik paspor serta masa berlaku paspor;
3. Jika pemohon adalah badan usaha asing, melampirkan rekaman anggaran dasar (article of association) dan/atau perubahannya dalam bahasa inggris atau
Page 1 of 5
Oktober 2013
terjemahannya dalam Bahasa Indonesia dari penterjemah tersumpah; *dilengkapi dengan dokumen pendukung yang mencantumkan susunan direksi (board of director) terakhir atau sejenisnya
4. Jika pemohon adalah perseorangan Indonesia, melampirkan rekaman KTP atau identitas lainnya yang masih berlaku dan rekaman NPWP;
5. Jika pemohon adalah badan hukum Indonesia, melampirkan rekaman Akta Pendirian dan perubahannya lengkap dengan pengesahan dan persetujuan/ pemberitahuan dari Kementerian Hukum dan HAM, NPWP perusahaan dan izin usaha yang dimiliki. *terutama dilengkapi dengan akta & SK yang mencantumkan susunan direksi terakhir
04.
(bagi perusahaan yang sudah berbadan hukum Indonesia) KETERANGAN PEMOHON :
1. rekaman Akta Pendirian dan perubahannya; *dilengkapi dengan Akta yang mencantumkan susunan direksi (board of director) terakhir, akta penyesuaian UUPT & SK, akta terkait perubahan nama & SK (jika ada), akta terkait perubahan tempat kedudukan & SK (jika ada), akta terkait perubahan maksud dan tujuan perseroan & SK (jika ada), akta terkait perubahan saham& SK
2. rekaman Pengesahan Anggaran Dasar Perusahaan dan persetujuan/ pemberitahuan atas perubahan dari Kementerian Hukum dan HAM;
3. rekaman NPWP perusahaan; 4. bukti diri pemegang saham, berupa :
-
jika pemegang saham adalah Pemerintah Negara Lain, melampirkan surat dari instansi pemerintah negara yang bersangkutan atau surat yang dikeluarkan oleh Kedutaan Besar/ kantor perwakilan negara yang bersangkutan di Indonesia;
-
jika pemegang saham adalah perseorangan asing, melampirkan rekaman paspor yang mencantumkan dengan jelas nama, tandatangan pemilik paspor serta masa berlaku paspor;
-
jika pemegang saham adalah badan usaha asing, melampirkan rekaman anggaran dasar (article of association) dan/atau perubahannya dalam bahasa inggris atau terjemahannya dalam Bahasa Indonesia dari penterjemah tersumpah atau di legalisasi oleh perwakilan Republik Indonesia di luar negeri *dilengkapi dengan dokumen pendukung yang mencantumkan susunan direksi (board of director) terakhir
-
Jika pemegang saham adalah perseorangan Indonesia, agar melampirkan rekaman KTP yang masih berlaku dan rekaman NPWP
-
Jika pemegang saham adalah badan hukum Indonesia agar melampirkan rekaman Akta Pendirian dan perubahannya lengkap dengan pengesahan / persetujuan/ pemberitahuan dari Kementerian Hukum dan HAM, NPWP perusahaan dan izin usaha yang dimiliki . *terutama dilengkapi dengan akta & SK yang mencantumkan susunan direksi terakhir
05.
Rekaman Surat Persetujuan/ Izin Prinsip dan Izin Usaha/ Izin Usaha Perluasan/ Izin Perluasan yang dimiliki perusahaan (berikut perubahan-perubahannya bila ada)
06.
Khusus proyek perluasan di bidang industri, melampirkan rekapitulasi kapasitas produksi atas izin yang dimiliki *rekapitulasi mengikuti format terlampir
07.
Keterangan rencana kegiatan, :
-
untuk industri, berupa diagram alir produksi (flow chart) dilengkapi dengan
Page 2 of 5
Oktober 2013
penjelasan detail uraian proses produksi dari bahan baku (dengan mencantumkan jenis bahan baku) hingga produk akhir (finished goods);
08.
-
untuk sektor jasa, berupa uraian kegiatan yang akan dilakukan dan penjelasan produk jasa yang dihasilkan
-
rekomendasi dari instansi pemerintah, bila dipersyaratkan
Apabila terjadi perubahan rencana permodalan, permohonan dilampiri : a. Kesepakatan para pemegang saham dalam perseroan yang dituangkan dalam bentuk :
-
Rekaman Risalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) atau Keputusan Sirkular yang ditandatangani oleh seluruh pemegang saham atau yang mewakili dan telah dicatat (waarmerking) oleh Notaris sesuai tempat kedudukan perusahaan dalam akta, * Apabila pemegang saham adalah berbentuk badan hukum Indonesia maupun asing agar melampirkan susunan direksi terakhir untuk membuktikan keabsahan tandatangan pada RUPS atau Keputusan Sirkular serta dilengkapi dengan identitas penandatangan RUPS atau Keputusan Sirkular atau
-
Rekaman Pernyataan Keputusan Rapat/Berita Acara Rapat dalam bentuk Akta Notaris, yang memenuhi ketentuan Pasal 21 dan Bab VI UndangUndang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dilengkapi dengan bukti diri pemegang saham baru; *untuk RUPS atau Keputusan Sirkular batas waktu 30 hari sejak ditandatangani, jika melebihi waktu tersebut dilampirkan asli cover note dari notaris yang menyatakan akan segera membuat akta *untuk Rekaman Pernyataan Keputusan Rapat/Berita Acara Rapat dalam bentuk Akta Notaris, batas waktu 30 hari sejak ditandatangani, jika melebihi waktu tersebut dilampirkan lampiran DIAN dan/atau asli cover note dari notaris yang menyatakan Akta sedang diproses di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia *modal perseroan berdasarkan nilai nominal saham dalam nilai rupiah atau nilai setaranya dalam satuan US Dollar (disesuaikan dengan nilai mata uang dalam Surat Persetujuan yang dimiliki sebelumnya) dan bukan jumlah lembar saham *tegas mencantumkan perubahan status perusahaan apabila terjadi perubahan status perseroan *tegas mencantumkan posisi kepemilikan saham terakhir yang telah disepakati dengan nilai nominal saham masing-masing para pemegang saham
b. Melampirkan bukti diri para pemegang saham baru, apabila ada, dalam bentuk sebagaimana tercantum dalam persyaratan diatas; c. Melampirkan kronologis penyertaan dalam modal perseroan yang dinyatakan dalam 3 (tiga) akta perubahan terakhir yang telah disetujui Kementerian Hukum dan HAM (apabila diperlukan sejak pendirian perusahaan sampai dengan permohonan terakhir); d. Neraca Keuangan Perusahaan apabila sumber pembiayaan dibiayai melalui laba ditanam kembali; * yang telah diaudit oleh akuntan publik dan mencantumkan return earning/reinvested earning/retained earning perusahaan
09.
Rekomendasi dari instansi Pemerintah terkait apabila dipersyaratkan (perusahaan dapat mengajukan permohonan surat pengantar kepada PTSP BKPM, PTSP PDPPM, PTSP PDKPM, PTSP KPBPB atau Administrator KEK untuk mendapatkan surat pengantar kepada instansi Pemerintah terkait sebelum perusahaan mengajukan permohonan Izin Prinsip).
10.
Untuk perubahan status perusahaan dari PMA menjadi PMDN atau sebaliknya : semua rencana proyek dibuat “semula” dan “menjadi”
Page 3 of 5
Oktober 2013
Semula: diisi sesuai dengan data proyek yang tercantum pada izin yang dimiliki perusahaan. Menjadi: diisi dengan data proyek yang sudah dikonversi ke dalam nominal Rupiah. Kurs yang digunakan adalah kurs yang tercantum dalam Akta perusahaan.
11.
Khusus pengajuan izin prinsip pengganti: a. Dilampirkan bukti kegiatan yang dilakukan perusahaan selama ini b. Alasan kevakuman kegiatan dari pimpinan perusahaan c. Hasil pemeriksaan lapangan apabila diperlukan
12.
Rekaman LKPM (Laporan Kegiatan Penanaman Modal) triwulan/semester terakhir dan tanda terimanya untuk seluruh proyek *bila belum memiliki izin usaha : LKPM Triwulan terakhir *bila sudah memiliki izin usaha : LKPM Semester terakhir
13.
Hasil pemeriksaan lapangan apabila diperlukan
14.
Persyaratan sesuai ketentuan teknis : - Bidang usaha jasa konsultasi manajemen bisnis/ konsultasi komputer/ bidang usaha lain yang diperlukan : melakukan presentasi terlebih dahulu - Untuk bidang usaha dalam hal penggunaan bahan baku berupa kayu gergajian, perusahaan wajib memenuhi kebutuhan bahan baku berupa kayu gergajian dari perusahaan yang telah memiliki Izin Usaha (mencantumkan perjanjian pasokan bahan baku yang berkelanjutan dengan kapasitas yang mencukupi dari pemasok yang memiliki izin usaha industri kayu gergajian/industri hulu pengolahan bambu/rotan serta dilengkapi dengan rekaman izin dari pemasok tersebut) - Bidang usaha pertambangan bagi yang berbadan hukum : Izin dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Manusia dan Rekomendasi - Dan lain-lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku
Tanda Tangan Pimpinan Perusahaan/Kuasa
( .......................................................... )
Page 4 of 5
Oktober 2013
REKAPITULASI KAPASITAS PRODUKSI PT. …………………..
No.
Lokasi Proyek
Jenis Barang/ Jasa
Satuan
Kapasitas pada Perizinan sebelumnya 1 *)
2*)
Tambahan (perluasan)
Total
dst *)
1. 2. 3. 4. dst
1*) Izin Prinsip/ Izin Usaha No ….. Tanggal ….. 2*) Izin Prinsip/ Izin Usaha No ….. Tanggal ….. dst
Page 5 of 5
Oktober 2013
